Connect with us

Breaking News

Ini Kemudahan Berusaha Bagi UMKM Melalui UU Cipta Kerja

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah sesuatu yang baru dalam perspektif hukum, ekonomi dan sosial politik Indonesia. Karena itu UU ini harus dipandang secara paradigmatik, tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang biasa atau sesuatu yang normal, melainkan dipahami secara luar biasa. Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pada webinar tema “Klaster Perpajakan Pada UU Cipta Kerja Dan Pengaruhnya Pada Kinerja UMKM” yang diselenggarakan Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) pada Kamis, (17/12/2020).

“Paradigma Cipta Kerja ingin membuat terobosan mengatasi kebuntuan bottle necking, breakthrough, dan sebagainya. Jadi, spiritnya memang ingin membuat terobosan. Eksperimentasi yang penting, tetapi juga besar bagi bangsa Indonesia. Gagasan UU Cipta Kerja adalah momen transformasi Indonesia dalam konteks to be or not to be. Kita ingin menjadi apa, atau tidak menjadi apa-apa, inilah saatnya,” kata Prastowo.

Prastowo mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar, mulai dari bonus demografi yang bisa menjadi kutukan demografi, pandemi Covid-29 yang menghantam ekonomi, dan rendahnya daya saing Indonesia, termasuk kinerja birokrasi, serta hambatan dari tumpang tindih aturan dan kewenangan. Dalam konteks itulah UU Cipta Kerja perlu dipahami.

Prastowo tidak menampik bahwa masih ada kekurangan dalam UU itu. Ia berharap pemangku kepentingan memberikan masukan kepada pemerintah sehingga aturan menjadi lebih sempurna dan implementatif di lapangan. Ia mengatakan, saat ini pemerintah saat ini tengah membuat aturan pelaksanaannya, baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

UU Cipta Kerja memberikan penawaran yang menarik. Misalnya soal standardisasi pelayanan. Melalui UU ini, norma, prosedur, dan kriteria pelayanan di setiap daerah dibuat sama.

“Pelayanan di semua daerah harus sama, standar, prosedur, kriteria dan lain-lain. Tidak boleh ada pelayanan berbeda-beda. Termasuk administrasi, standar pelayanan publik dan lain-lain.”

Kedua, paradigma perizinan yang sering menyulitkan para pelaku usaha diubah menjadi paradigma risiko. Menurut Prastowo, ketika risiko menjadi basis maka bisnis dengan risiko rendah (lowrisk) tidak perlu izin, cukup mendaftar atau memberitahukan sehingga memberikan kemudahan yang dibutuhkan.

Terobosan lainnya adalah keberpihakan kepada pelaku UMKM. Misalnya afirmasi kemitraan antara perusahaan besar, termasuk Penanam Modal Asing (PMA) dan UMKM. Ada mandati penyediaan tempat 30 persen di ruang publik, bandara, pelabuhan, jalan tol, dan lain-lain untuk para pelaku UMKM. Melalui UU Cipta Kerja ini, UMKM bisa mendirikan PT perseorangan sehingga memudahkan mereka baik dari sisi modal maupun prosedur untuk berusaha.

“Ada jaminan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada UMKM, termasuk penyediaan sarana, fasilitas untuk pembukuan, pencatatan dan sebagainya. Lalu dukungan permodalan, akses perbankan yang lebih mudah.”

Tak kalah penting, pemerintah juga mendesain UU Cipta Kerja ini sevisi dengan APBN 2121, terkait transformasi digital. Hal ini untuk menjawab tantangan ketika masa pandemi ruang gerak pelaku usaha terbatas untuk mencegah penularan Covid-19. Karena itu, kehadiran platform digital sangat penting.’

Prastowo mengatakan, ekosistem digital yang akan disediakan pemerintah didukung oleh APBN 2021 dengan alokasi anggaran 29,6 triliun untuk penyediaan sarana prasarana digitalisasi, termasuk coverage layanan internat untuk mendukung UMKM agar lebih mudah mengakses pasar.

Breaking News

Punya Valuasi Rp 14,5 Triliun, OnlinePajak Masuk Deretan Startup Unicorn

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Charles-Guinot - CEO/Founder OnlinePajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Sebuah riset yang dilakukan CBInsights bertajuk “The Complete List Of Unicorn Companies” yang dilakukan unicorn hingga Juli 2021 menyebutkan, Indonesia kini memiliki tujuh perusahaan rintisan (startup) unicorn atau memiliki valuasi di atas 1 miliar dollar AS atau Rp 14,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Salah satu startup yang terbaru adalah startup OnlinePajak. Dalam riset tersebut OnlinePajak disebut memiliki valuasi 1,7 miliar dollar AS. Beberapa investor besarnya adalah Sequoia Capital India, Warburg Pincus dan Altos Ventures.

OnlinePajak adalah platform aplikasi on-line pajak yang memberikan solusi pintar mengelola pajak orang Indonesia. Platform ini memfasilitasi hitungan, setoran, dan lapor pajak perusahaan.

OnlinePajak didirikan oleh Charles Guinot seorang warga negara Perancis yang telah lama tinggal di Indonesia. Menurut Crunchbase, startup perpajakan ini telah mengumpulkan dana investor hingga 41 juta  dollar AS dari tiga kali putaran pendanaan.

Tahun 2015, secara resmi Charles meluncurkan aplikasi berbasis website  OnlinePajak kepada seluruh warga Indonesia secara gratis. Kehadiran OnlinePajak ini memudahkan penggunanya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dalam satu platform terintegrasi yang sederhana.

Misalnya, Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 23, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pengguna dapat langsung membuat e-Faktur dan SPT dengan hanya menekan sebuah tombol.

Sebelumnya, dalam wawancara ekslusif dengan Majalah Pajak, Charles mengatakan, untuk memudahkan pengguna dalam membayar dan melaporkan pajak, OnlinePajak pun telah terkoneksi dengan sistem e-Billing dan e-Filing milik kantor pajak. OnlinePajak sendiri telah resmi menjadi aplikasi mitra DJP.

“Kami mempunyai dua buah server yang masing-masing telah terkoneksi dengan server e-Billing dan e-Filing di DJP,” jelas Charles.

Lanjut baca

Breaking News

Peringati Ultah ke-14, DDTC Luncurkan Komik Edukasi Pajak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Dalam rangka menyambut ulang tahun (ultah) ke-14 Danny Darussalam Tax Center (DDTC), DDTC mengadakan peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju.

Managing Partner DDTC Darussalam mengungkapkan, ide pembuatan komik ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi perpajakan Indonesia khususnya dalam satu dekade terakhir. Ia menilai, pajak belum bisa memberikan sumbangsih yang seharusnya kepada negara dan tax ratio Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

“Perspektif edukasi itu tidak harus dengan memaksakan pajak, tetapi bagaimana agar pembayaran pajak itu tidak harus selalu dengan dipaksakan tapi tumbuh dari diri kita sendiri melalui  edukasi literasi pajak sejak usia dini,” ungkapnya pada Jumat (16/07).

Ia menambahkan, kesadaran akan pentingnya pajak sudah seharusnya ditanamkan sejak dini karena pajak itu butuh proses dan tidak instan. Selain itu, edukasi pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas pajak semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Webinar peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju, Jumat (16/7/21)

“Di negara-negara maju, pajak itu didapatkan dengan proses yang panjang. Dimulai dari usia dini, bahkan pajak bisa dimulai dari lingkungan terkecil dari kita adalah lingkungan keluarga. Selain itu, sudah seharusnya pendekatan pajak itu mulai kita perkenalkan kepada anak-anak usia dini dengan sederhana dan dengan cara yang bahagia,” tambahnya.

Menurutnya, mempelajari pajak itu tidak harus dimulai dengan menekankan pajak sebagai suatu kewajiban. Tapi, alangkah baiknya jika mempelajari pajak itu mulai dari menjelaskan bahwa kebutuhan kita sehari-hari sebenarnya itu semua dibiayai dari pajak, mulai dari menceritakan tentang manfaat pajak untuk pembangunan jalan, gedung, dan jembatan dan lainnya. Sehingga apa yang tertanam di benak kita bahwa pajak itu bukan kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan.

“Jadi, kalau pajak itu dipandang sebagai kebutuhan, maka ketika kita akan melakukan pembayaran pajak maka kita akan ikhlas, sukarela, bahkan dengan bangga menyatakan bahwa kita pembayar pajak sebenarnya adalah pahlawan pajak saat ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, komik ini merupakan karya Taxologist DDTC Nehemia Daniel Sohilait dan Ilustrator Dewinta Asyiva Sidiq dengan editor Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi. Komik ini disusun untuk mengedukasi masyarakat, terutama bagi kalangan muda dengan pendekatan pop culture sehingga mudah diterima. Adapun komik ini menceritakan tentang keseharian Joni sebagai karakter utama.

Dari penggambaran keseharian Joni tersebut, diharapkan pengenalan dan pemahaman tentang pajak dapat dicerna dengan mudah. Cerita-cerita yang termuat dalam komik ini juga dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Sebagai penutup, Senior Partner Danny Septriadi mengatakan bahwa buku ini merupakan komitmen Darussalam terhadap ide dan bagaimana mengkomunikasikan masalah pajak dalam bentuk yang sederhana.

“Sebelumnya kita banyak buat buku yang dibaca oleh para profesional, Wajib Pajak (WP), otoritas pajak dengan bahasa yang sedikit rumit. Dengan adanya komik ini, itu semuanya dibumikan,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Hari Pajak Nasional, DJP Luncurkan Enam Aplikasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pada momentum peringatan Hari Pajak Nasional 14 Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan enam aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keenam aplikasi itu adalah DJP Connect, Compliance Risk Management (CRM) Transfer Pricing, CRM Edukasi Perpajakan, Smart Web, Ability to Pay (mendeteksi kemampuan Wajib Pajak/WP untuk patuhi kewajiban pembayarannya), Dashboard WP Madya, dan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Sri Mulyani berharap, aplikasi ini dapat meningkatkan layanan pajak dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang petugas pajak.

“Saya harap berbagai aplikasi ini juga menghilangkan risiko tata kelola, yaitu para jajaran petugas WP kemudian men-treat WP sebagai klien pribadi, bukan klien institusi yang akhirnya menciptakan penyelewengan seperti yang sekarang kita lihat dalam kasus yang sedang diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya Rabu (14/7).

Terlepas dari itu, Sri Mulyani mengapresiasi pengembangan yang dilakukan DJP. Seluruh pegawai harus mampu mengembangkan teknologi di tengah pandemi demi memperkuat layanan kepada WP dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, DJP harus memerhatikan pula keamanan data, keandalan, beserta risiko lainnya.

“Dengan kemampuan data analitik dan desain seluruh proses bisnisnya. Saya lihat sangat komprehensifnya, mulai dari sumber daya manusia, edukasi, penagihan, penegakan hukum. Ini komplit dari awal hingga akhir,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurut Sri Mulyani, pembenahan itu juga merupakan adalah ikhtiar yang baik dan penting. Musababnya, dalam proses pengumpulan pajak banyak memiliki titik sumber kelemahan dan kerawana,  seperti ketidakakuratan data sehingga WP merasa tidak dilayani dengan adil dan penerimaan pajak tidak optimal.

“Saya minta aplikasi yang diluncurkan terus disempurnakan Namun sama seperti semua sistem, akan mendapatkan masukan, kritik, dan complain. Jadi saya harap yang mengelola tetap open minded, untuk yang kritik sampaikan secara sopan. Jadi baik user dan pengembangnya, semua berinteraksi secara beradab. Jangan muncul sikap menyepelekan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan. berbagai aplikasi tersebut langsung digunakan hari ini. Tujuannya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di DJP lebih efektif, efisien, akuntabel, dan integritas organisasi.

“Ini jadi milestone juga, sebagai upaya kami perbaiki sistem perpajakan, menciptakan SDM untuk menyongsong implementasi sistem perpajakan yang baru di 2024. Kami lakukan beberapa inovasi di tahun ini. Perbaikan sisi pelayanan ke WP. DJP terus lakukan click, call, dan counter,” ujar Suryo.

Lanjut baca
/

Populer