Connect with us

Breaking News

Ini Kebiasaan Baru Masyarakat di Masa Pandemi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Jakarta, majalahpajak.net – Pandemi Covid-19 telah menghantam seluruh sendi ekonomi Indonesia: hotel-hotel sunyi dan pusat perbelanjaan sepi pengunjung. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 3,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan selama pandemi. Tingkat pengangguran yang sempat turun ke posisi 6,8 juta orang pada Februari 2020, naik melampaui 10 juta orang hanya dalam waktu enam bulan.

Tak hanya berdampak besar pada bisnis perusahaan, pandemi dan pembatasan mobilitas mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Tak terkecuali perilaku konsumen dalam berbelanja. Perubahan itu terungkap dari survei yang dilakukan oleh Bank DBS Indonesia. Dalam survei yang dilakukan secara daring selama dua minggu pada pertengahan Juni lalu, Bank DBS Indonesia mengeksplorasi perubahan perilaku belanja konsumen selama pandemi Covid-19.

Untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi akibat pandemi Covid-19, menurut survei Bank DBS Indonesia, sebagian besar responden memilih mengerem belanja, paling tidak hingga enam bulan ke depan.

“Pendapatan mereka sebagian besar ditabung dan diinvestasikan daripada dihabiskan untuk belanja barang-barang atau pun beraktivitas,” demikian ungkap riset Bank DBS Indonesia yang bertajuk “Indonesia Consumption Basket” yang diterbitkan akhir Agustus lalu.

Survei Bank DBS Indonesia mengungkapkan ada lima temuan kunci saat melakukan survei terhadap lebih dari 500 responden yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa, termasuk Jakarta dan sebagian kecil luar Pulau Jawa. Hasilnya, terdapat perubahan sikap masyarakat terhadap kesehatan: lebih fokus terhadap kebutuhan rumah, memilih untuk memasak makanan sendiri, dan beralih berbelanja melalui platform e-commerce. Ada pun, belanja kebutuhan sehari-hari secara tradisional pun ikut berubah.

“Responden menyebutkan bahwa kesehatan dan kebersihan adalah hal berharga dan terdapat perubahan cara pandang terhadap dua hal itu,” ungkap survei itu. Sekitar 54 persen responden mengonsumsi lebih banyak vitamin dan suplemen.

Ada pun dalam hal makanan, 69 persen responden memilih mengonsumsi makanan yang dimasak sendiri. Sekitar 84 persen responden memilih beraktivitas dari rumah. Mulai dari kerja, belajar dan aktivitas lainnya. Perubahan perilaku belanja pun turut terlihat. Belanja online di situs e-commerce meningkat 66 persen setelah pandemi, di mana sebelum pandemi hanya 14 persen. Belanja di pusat perbelanjaan turun secara signifikan mencapai 24 persen, padahal sebelum pandemi Covid-19, 72 persen responden memilih belanja di toko.

Belanja kebutuhan sehari-hari ke pasar tradisional pun terjun bebas. Responden memilih menggunakan platform aplikasi belanja sembako karena akses membeli produk segar di pasar terkendala Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Juga, adanya peningkatan kesadaran akan kebersihan.

Aplikasi toko on-line sebagai tempat pilihan responden untuk berbelanja naik tujuh kali lipat dari tiga persen sebelum pandemi menjadi 21 persen. Mereka yang masih berbelanja ke pasar tradisional turun tajam menjadi 30 persen dari 52 persen sebelum pandemi.

Akibat pandemi dan rendahnya konsumsi rumah tangga karena konsumen yang cenderung mengerem belanja, DBS telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi minus satu persen dari perkiraan sebelum pandemi 5,3 persen.

Hingga akhir Agustus lalu, Pemerintah masih berharap resesi bisa dihindari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bakal habis-habisan menggunakan seluruh instrumen untuk menjaga perputaran mesin perekonomian, terutama pada kuartal ketiga 2020.

Sejak pandemi Covid-19, konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua 2020 turun hingga 5,51 persen. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walhasil, pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama menurun menjadi minus 5,32 persen.

Untuk mengimbangi rendahnya konsumsi rumah tangga, pemerintah berupaya menggenjot belanja negara. “Strategi percepatan penyerapan untuk kuartal ketiga ini menjadi kunci agar kita mampu mengurangi kontraksi ekonomi atau bahkan diharapkan bisa menghindari resesi,” kata Sri Mulyani, pada Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan agenda Pembahasan Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akhir Agustus lalu.

Kementerian Keuangan mencatat belanja pemerintah pada Agustus 2020 melesat sebanyak 8,8 persen dibanding  bulan sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah hingga Agustus 2020 mencapai Rp1.362,63 triliun. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan belanja yang cukup signifikan itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Tiga jurus

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adi Budiarso menyatakan, pemerintah memiliki tiga jurus utama untuk mengungkit ekonomi pada kuartal ketiga. “Pada saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi, supply dan demand pemerintah harus berfokus pada upaya countercyclical,” kata Adi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI akhir Agustus lalu.

Jurus pertama pemerintah adalah mempercepat realisasi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Termasuk memperbaiki ketepatan data dan melakukan realokasi anggaran yang belum terpakai untuk program baru. Jurus selanjutnya adalah meningkatkan konsumsi pemerintah yang menyumbang 8,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Beberapa program yang menurut Adi telah dilakukan adalah pencairan gaji ke-13 dan bantuan pulsa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Terakhir, jurus pemerintah adalah dengan memperkuat konsumsi masyarakat. Caranya dengan memodifikasi belanja perlindungan sosial dengan menaikkan besaran manfaat, menambah frekuensi penyaluran, dan periode penyaluran.

Namun, kebijakan ekspansi fiskal Pemerintah sayangnya masih belum menyelesaikan persoalan ekonomi. Pada Selasa, 22 September 2020, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga masih rendah dibanding ramalan semula. Meski belanja pemerintah naik lumayan tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode Juli-September diperkirakan masih minus 2,9 persen.

“Konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor masih negatif,” ujar Sri Mulyani. Secara keseluruhan, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan negatif 0,6 persen hingga minus 1,7 persen.

Breaking News

Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan, Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang fokus pada implementasi protokol Covid-19 dan siap bekerja dalam era tatanan baru. Sebanyak 642 cabang Pegadaian yang tersebar dari sabang sampai Merauke berhasil memperoleh Label SIBV Safe Guard, label yang mengacu pada praktik global yang telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sesuai dengan Kementerian Kesehatan.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero), Dian M. Noer  menyampaikan, sepanjang 2020, SIBV telah melakukan assessment untuk memastikan implementasi protokol kesehatan di berbagai instansi dan BUMN salah satunya Pegadaian. Pada 2021 ini layanan SIBV masih memegang komitmen yang sama untuk memulihkan ekonomi bangsa dan membantu bisnis mulai beroperasi kembali di tengah pandemi.

“Melalui audit untuk Pegadaian, kami juga ingin menunjukkan kompetensi SIBV untuk melakukan audit skala besar, dengan jangkauan wilayah luas, seluruh Indonesia. Tentunya dengan didukung teknologi seperti remote audit yang efektif dan efisien,” Jelas M. Noer di Jakarta, Senin (25/01/21).

Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengaku bangga dengan prestasi yang berhasil dicapai oleh Pegadaian atas komitmen perusahaan yang selalu berupaya untuk menjadi perusahaan BUMN yang taat aturan protokol Kesehatan selama pandemi demi kepentingan karyawan maupun nasabah. Selain itu pemberian label ini juga akan meningkatkan kepercayaan mitra dan seluruh stakeholder untuk merasa aman, dan nyaman selama berada di lingkungan  perusahaan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian yang sudah berjuang dan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan ketat baik untuk melindungi diri maupun melindungi para nasabah. Saya berharap, Pegadaian bisa mempertahankan prestasi dari Label SIBV Safe Guard ini, untuk menggerakan dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”. Ucap Kuswiyoto, Jakarta, Senin (25/01/21).

Untuk menumbuhkembangkan nilai budaya AKHLAK yang harmonis, adaptif dan meningkatkan kesadaran untuk menjalankan adaptasi Kebiasaan Baru serta  pencegahan Covid-19, Pegadaian menggelar acara Webinar bertajuk Pegadaian Leaders Talk vol.4 : “Tahun Baru, Semangat Adaptasi Kebiasaan Baru” yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 Januari 2021.

Melalui webinar ini, turut mengundang narasumber Marsdya (Purn) Eris Herryanto selaku Sekretaris Tim Pengarah Penanganan Covid-19 BUMN untuk memaparkan bagaimana kasus Covid-19 di dilingkungan BUMN dan tanah air, serta Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir yang akan menjelaskan pentingnya Vaksin bagi masyarakat untuk mencegah penularan virus Covid-19.

Sebelumnya pada September 2020 lalu, Pegadaian telah lebih dulu meraih Label SIBV Safe Guard untuk Kantor Pusat dan 12 Kantor Wilayah Pegadaian di berbagai daerah, karena dinilai sebagai perusahaan BUMN yang memperhatikan kondisi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang layak bagi karyawan dan nasabah. Diharapkan dengan atestasi berupa sertifikasi standar keamanan Covid-19 ini, Pegadaian dapat konsisten dalam menjaga keberlanjutan implementasi penerapan protokol kesehatan, dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh nasabah, saat berada di outlet-outlet pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia.

 

 

Lanjut baca

Breaking News

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih menjadi tantangan mengembangkan sektor itu. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Brand Ekonomi Syariah sebagai upaya penjenamaan (branding) ekonomi syariah di tengah masyarakat. Peresmian itu bertepatan dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara, Jakarta pada Senin, (25/1/21).

“Dalam rangkaian ikhtiar besar ini, saya juga menyambut baik peresmian Brand Ekonomi Syariah. Ini sangat penting untuk meningkatkan awareness masyarakat sebagai dukungan atas seluruh kegiatan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Jokowi.

Brand Ekonomi Syariah ini merupakan satu logo atau simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menuturkan, jenama (brand) itu selanjutnya juga digunakan dalam upaya peningkatan literasi, edukasi, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat.

Brand Ekonomi Syariah juga digunakan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah,” tuturnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS menyampaikan bahwa peresmian Brand Ekonomi Syariah merupakan inisiasi dari KNEKS sebagai salah satu upaya menjawab tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Brand ekonomi syariah dapat digunakan seluruh kementerian dan lembaga serta para stakeholder yang bergerak di dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah pada setiap produk, program, kegiatan, maupun kampanye yang dilakukan,” ujarnya.

Acara peluncuran GNWU dan peresmian Brand Ekonomi Syariah dihadiri secara virtual oleh para menteri dan kepala lembaga negara, gubernur, pemangku kepentingan wakaf, hingga korporasi dan pemberi wakaf. Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Lanjut baca

Breaking News

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Salah satu daerah terdamapak bencana alam di Indonesia/Foto: Istimewa

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya kesiapan pendanaan. Menurut Bank Dunia, Indonesia adalah negara dengan risiko bencana dengan peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko bencana. Dampak dari berbagai bencana ini sangat signifikan dan multidimensi, mulai dari merenggut korban jiwa hingga merugikan pembangunan dan ekonomi masyarakat, termasuk yang miskin dan rentan.

Dalam menghadapi risiko bencana, pemerintah selalu menyiapkan Dana Cadangan Bencana dalam APBN sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Namun demikian, upaya ini perlu dilengkapi dengan kebijakan pendanaan yang bersifat proaktif untuk menurunkan dan memindahkan risiko yang dihadapi masyarakat dan keuangan negara. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pendanaan kegiatan mitigasi bencana dan pengasuransian aset masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu menjelaskan, upaya proaktif pemerintah dalam pendanaan kegiatan mitigasi ini tertuang dalam Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Salah instrumen utama Strategi DRFI pemerintahan adalah inovasi skema pendanaan kolaboratif Pooling Fund Bencana (PFB). PFB adalah instrumen pendanaan utama pada Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) dan merupakan skema mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan untuk diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana.

Menurut Febrio, PFB akan dikelola oleh unit pengelola dana yang berbentuk Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan. PFB menyentuh mulai dari tahap prabencana, darurat bencana, hingga pascabencana.

“Pemerintah Indonesia akan terus berinovasi dalam memitigasi risiko, menangani bencana, serta memulihkan pembangunan pasca bencana. Dengan adanya PFB, respons di bidang pendanaan ini diharapkan lebih tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Febrio melalui keterangan tertulis, Jumat (22/1/21).

Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun PFB, Grup Bank Dunia telah menyepakati program Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF-PBCs) senilai 500 juta dollar AS. Program ini akan disertai hibah senilai 14 juta dollar AS dari Global Risk Financing Facility (GRIF), yaitu 10 juta dollar AS dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Program itu mengawal reformasi kebijakan dan akan digunakan untuk membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan PFB serta perbaikan tata kelola pendanaan penanggulangan bencana.Tiga fokus utamanya adalah pendirian dan operasionalisasi PFB; peningkatan kesiapsiagaan untuk respons terhadap bencana yang lebih efektif di seluruh instansi pemerintah; dan pembangunan kapasitas dan sistem PFB untuk mendukung pendanaan penanggulangan bencana secara efektif.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan, selain sebagai modality untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi bencana, IPF-PBCs juga telah menambah instrumen pembiayaan yang dimiliki dalam penyediaan budget support.

“Agar instrumen ini dapat dimanfaatkan dengan baik diperlukan sinergi antarunit, sehingga apa yang menjadi performance sebagai syarat pemanfaatan fasilitas ini dapat di-deliver sesuai dengan jadwal yang disepakati,” kata Luky. Ia menambahkan, sebagai executing agency program tersebut, BKF akan SP –2/BKF/2021 merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pembentukan PFB dan pelaksanaan reformasi kebijakan yang menjadi komitmen dalam program ini.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan, Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang fokus pada implementasi protokol...

Breaking News2 hari lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial5 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News5 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News6 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News1 minggu lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News1 minggu lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved