Connect with us

Topic

Infrastruktur Indonesia dalam Kondisi Darurat

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Jika dalam sepuluh tahun ke depan Indonesia tidak mampu mengejar pembangunan infrastrukturnya, negara ini akan semakin tertinggal dan dimanfaatkan oleh negara-negara lain.

Minimnya anggaran membuat kondisi infrastruktur Indonesia saat ini telah jauh tertinggal dari negara lain. Padahal, infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, Luky Eko Wuryanto mengemukakan, selama ini anggaran untuk infrastruktur bahkan lebih rendah dibandingkan untuk subsidi BBM. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari tujuh persen, total pembiayaan infrastruktur minimal harus 7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia mengungkapkan, anggaran untuk infrastruktur saat ini secara keseluruhan baru sekitar 4,5 persen dari PDB dan yang dibiayai APBN hanya dua persen. Sementara Tiongkok dan India mengalokasikan anggaran infrastrukturnya sebesar sembilan sampai sepuluh persen sehingga kedua negara itu dengan cepat dapat mengejar pembangunan ekonomi.

“Memang selama ini uang untuk infrastruktur lebih sedikit dari subsidi. Oleh karena itu, pemerintah ingin realokasi subsidi. Uang yang tadinya uang hanya dipakai untuk dibakar saja dialihkan untuk infrastruktur,” jelas Luky kepada Majalah Pajak di Gedung Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2014).

Menurut Luky, jika anggaran infrastruktur hanya tersedia 3 sampai 4 persen, maka pemerintah harus mengajak BUMN dan pihak swasta untuk ikut serta. Dan untuk mengajak pihak swasta, diperlukan upaya khusus agar proyek infrastruktur yang ditawarkan itu menarik bagi investor seperti memberikan insentif dan membuat regulasi yang kondusif.

Minat swasta rendah

Luky mengingatkan tantangan berat yang dihadapi Indonesia menjelang tahun 2025. Indonesia harus memiliki kepemimpinan yang kuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Terlebih, tahun 2025 yang tinggal sepuluh tahun lagi membuat Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat. Jika dalam sepuluh tahun ke depan Indonesia tidak mampu mengejar pembangunan infrastrukturnya, maka Indonesia akan semakin tertinggal dan dimanfaatkan oleh negara-negara lain.

“Membangun infrastruktur itu bukan setahun atau dua tahun. Kalau dalam sepuluh tahun kita tidak bisa mengejar pembangunan infrastruktur, kita akan jadi bulan-bulanan negara lain,” tegasnya.

Terkait peran swasta selama ini dalam pembiayaan infrastruktur, menurutnya keterlibatan swasta masih jauh dari optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya minat swasta terhadap investasi di Indonesia adalah karena proyek-proyek yang ditawarkan tidak dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Padahal, swasta menilai kualitas sebuah proyek dari feasibility study yang mestinya dibuat serius oleh pemerintah. Jika persiapan dari proyek yang ditawarkan setengah-setengah, jumlah peserta yang ikut tender hanya sedikit dan hasilnya menjadi tidak maksimal.

“Pemerintah harus mengajak BUMN dan pihak swasta untuk ikut serta. Dan untuk mengajak pihak swasta, diperlukan upaya khusus agar proyek infrastruktur yang ditawarkan itu menarik bagi investor.”

Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas proyek yang ditawarkan ke swasta dengan menyusun standar operasional sesuai praktik terbaik yang berlaku di level internasional.

“Kalau perlu kita kerja sama dengan konsultan internasional yang sangat berpengalaman dalam analisis feasibility study. Persiapan feasibility study. ini sangat penting karena akan jadi bagian dari dokumen tender,” ujarnya.

Koordinasi pusat-daerah

Luky memaparkan, Kantor Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan penting dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Jika Bappenas menjalankan fungsi koordinasi perencanaan, maka Kemenko Perekonomian lebih kepada koordinasi pelaksanaan. `

“Apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan tidak kita tanyakan lagi karena itu sudah given. Inti perencanaan adalah visi pemerintah,” kata Luky.

Dia menjelaskan, perencanaan infrastruktur erat kaitannya dengan visi pemerintah. Jika saat ini pemerintahan Jokowi-JK menetapkan visinya pada sektor maritim, maka yang menjadi prioritas nantinya adalah pembangunan infrastruktur di sektor maritim. Menurutnya, visi maritim dari pemerintahan baru tidak akan mengubah secara drastis kesinambungan pembangunan infrastruktur. Pemerintahan sebelumnya telah membuat daftar seluruh proyek infrastruktur yang akan dibangun termasuk di sektor kemaritiman. Dengan visi tersebut, pembangunan yang akan lebih didahulukan dan menjadi prioritas adalah proyek infrastruktur di sektor maritim.

Infrastruktur maritim, ujar Luky, memang lebih mahal dibandingkan infrastruktur darat karena tidak hanya terkait pembangunan pelabuhan melainkan juga pengaturan lalu-lintas kapal. Meski demikian, pembangunan infrastruktur di sektor maritim harus terus diupayakan agar dapat mengoptimalkan kekayaan alam yang kita miliki.

Luky mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur terdapat bagian yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan kewajiban nasional. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Perekonomian bersama instansi terkait lainnya berkoordinasi pada pembangunan infrastruktur berskala nasional. Sedangkan untuk infrastruktur berskala daerah diserahkan kepada pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan dan menunjang infrastruktur nasional di daerah.

Selain itu, ada juga sejumlah pembangunan infrastruktur dasar di daerah seperti sarana irigasi dan jalan yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat karena keterbatasan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat membantu pemda dengan menggunakan dana APBN melalui melalui transfer Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional yang terkait dengan pembebasan lahan dan penetapan tata ruang, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemda untuk memastikan tidak ada masalah yang mengganggu kegiatan tersebut.

Kawasan strategis

Luky memaparkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah telah menyusun daftar proyek infrastruktur yang akan dibangun. Kementerian yang terkait dengan infrastruktur kemudian menurunkan dalam program-progamnya sesuai kewenangan masing-masing, misalnya pembangunan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, transportasi oleh Kementerian Perhubungan, dan sektor energi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis atau pusat pertumbuhan baru khususnya yang berada di luar Jawa seperti di Sumatera dan Kalimantan, Kemenko Perekonomian harus memastikan adanya perencanaan infrastruktur yang terintegrasi dan betul-betul mampu menunjang kawasan itu, seperti listrik, pelabuhan, dan jalan.

Untuk rencana proyek infrastruktur pemerintah, anggaran pembiayaannya diusulkan oleh Bappenas dan Menteri Keuangan. Sedangkan pada proyek infrastruktur swasta yang pembiayaannya membutuhkan dukungan dari BUMN atau pemerintah, pihak swasta terlebih dahulu harus mengajukan usulan pembiayaannya kepada pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Usulan biaya tersebut akan dipertimbangkan oleh Kemenko Perekonomian. Jika biaya yang dialokasikan tidak cukup, pemerintah akan mengupayakan sumber dana yang lain.

Untuk proyek yang dibiayai BUMN, pemerintah memberikan penugasan khusus kepada beberapa BUMN yang terkait dengan proyek infrastruktur besar, misalnya pembangunan pelabuhan ditugaskan ke Pelindo, pembangunan bandara diserahkan ke Angkasa Pura. Infrastruktur yang dibiayai oleh APBN adalah infrastruktur dasar yang menjadi tugas pemerintah dan tidak mungkin dibiayai oleh swasta, seperti jalan desa, sarana air bersih di daerah terpencil, pelabuhan kecil, dan listrik di pulau-pulau terpencil.

Pada wilayah tertentu yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional seperti Jakarta metropolitan, pemerintah pusat memberikan arahan dalam pemanfaatan ruang. Misalnya, menentukan peruntukan fungsi kawasan Depok, Bekasi, dan Tangerang. Arahan dari pemerintah pusat ini selanjutnya diterjemahkan oleh pemda dengan membuat tata ruang yang rinci untuk perizinan.

“Jika pemda tidak menjalankan sesuai arahan, pemerintah pusat bisa memberikan teguran,”imbuhnya.

Skema pembiayaan

Dalam skema pembiayaan, pemerintah menugaskan BUMN untuk membiayai pembangunan infrastruktur jika kemampuan anggaran terbatas. Saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan pembiayaan kreatif berupa pinjaman langsung (direct lending) yang memungkinkan BUMN untuk melakukan pinjaman langsung ke lembaga keuangan internasional. Melalui pinjaman langsung dengan jaminan pemerintah, BUMN bisa memperoleh pinjaman lunak yang bunganya lebih ringan yakni sekitar 8 persen. Sementara meminjam ke bank akan dikenai bunga yang mencapai 15 sampai 20 persen.

Jika pembiayaan dari BUMN belum cukup juga, pemerintah menawarkan kepada swasta dengan insentif finansial melalui skema Viability Gap Funding (VGF). Dalam skema ini, jika sebuah proyek investasi ditawarkan kepada swasta yang hanya mampu membiayai sebagian, maka pemerintah akan melakukan tender. Nantinya, pihak swasta yang mampu menawarkan VGF paling kecil itulah yang menjadi pemenang tender.

“Misalnya dari proyek investasi senilai seratus, swasta ada yang minta dibantu 30 dan ada yang 35. Maka pemenangnya tentu yang 30 karena menawarkan VGF paling kecil,” jelasnya.

Selain pinjaman langsung, model lainnya yang sedang dikaji pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur adalah annuity payment. Dalam model ini, jika sebuah proyek investasi besar ditawarkan ke swasta untuk membiayai, di awal pemerintah melakukan perjanjian dengan investor dan bank sindikasi. Investor mengerjakan lebih dahulu proyek tersebut sampai selesai dengan pinjaman dari bank yang dijamin oleh pemerintah, baru kemudian pembayarannya dicicil dalam jangka panjang selama 20 atau 30 tahun.

Berbeda dengan VGF di mana pemerintah harus mengalokasikan dana pendampingan swasta di awal proyek, pada annuity payment pembayaran baru dicicil setelah proyek infrastruktur selesai dibangun.

Annuity payment ini sedang dikaji oleh menkeu dan baru mau kita kembangkan. Malaysia sudah menerapkannya,” jelas Luky.

[accordion-element title=”Harus Terintegrasi” collapsed=”false”]

Wawancara Dardiono, Kepala Bappeda Kota Depok

Bagaimana keterlibatan swasta dan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur?

Kota Depok punya rencana jangka panjang dan jangka menengah. Nah, itu (pembangunan) juga nanti dilakukan bersama-sama, disetujui oleh dewan, oleh DPRD. Dari sana nanti kita punya uang APBD untuk belanja.

Prosesnya dimulai dari musyawarah, yakni musrembang namanya. Musrembang ini dimulai dari musrembang kelurahan, kota, sampai provinsi. Untuk jalan yang ada kaitannya dengan provinsi, misalnya, harus ada dilakukan musrembag provinsi.

Bagaimana dengan keterlibatan swasta?

Masalahnya, untuk membangun perekonomian, investor itu, kan, biasanya datang berinvestasi dengan berpedoman pada RTRW. Nah, investor itu langsung dinilai ke perizinan, masuk ke dinas terkait, misalnya pembangunan gedung.

Selama ini kita tidak menangani masalah CSR harus membangun jalan atau tidak. Itu penilaian Pak walikota, setelah investor datang dan diklasifikasi, masuk ke dinas terkait langsung presentasi ke Pak Walikota. Selama ini tidak ada giringan harus membantu kami di bidang infrastruktur, karena sangat sulit ya, itu. Selama ini kita bekerja dari APBD Kota Depok.

Depok memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 6 koma sekian, apakah memang sejak awal sektor infrastruktur menjadi prioritas besar?

Untuk (pertumbuhan) infrastruktur lebih dari 10 persen sepertinya. Sejak awal yang dibangun dari kota Depok, memang infrastrukturnya. Sesuai dengan janji Pak walikota, betonisasi jalan. Kerja awal kita memang perihal infrastruktur. Jalan itu prioritas utama, karena meningkatkan aksesibilitas supaya perekonomian kita bisa berkembang.

Alhasil, sekarang betonisasi jalan di Depok sudah 92 persen jalan, dari yang sebelumnya masih kurang dari 50 persen. Jalan, di Kota Depok sekarang baik. Silakan cek sampai ke kelurahan-kelurahan. Itu salah satu keberhasilan yang sudah hampir 100 persen. Sebentar lagi selesai itu. Kalau kaitannya dengan dana, kita sudah punya kantor pajak sendiri akhirnya. Sebelumnya, kan, masih di pusat, sejak dua tahun lalu kami concern ke masalah pajak untuk tingkatkan PAD juga. Pengelolaan pajak, dispenda, di bawah dinas pengelolaan dan pendapatan aset daerah.

Pembangunan infrastruktur Depok saya kira sudah berjalan baik. Tapi yang menjadi masalah koordinasi dengan pusat adalah masalah pembebasan lahannya. Misal, untuk mengatasi kemacetan, kita perlu pelebaran jalan. Nah, pembangunan jalannya memang dari APBD, tapi untuk pembebasan lahannya kan kita minta pusat dalam hal ini Bappenas.

Sebenarnya kami ada harapan, selain kita menggunakan APBD kami, yakni bantuan dari pusat untuk konteks pembebasan lahan itu. Tapi hingga saat ini, kami sangat susah mendapatkan bantuan itu. Depok itu perkotaan yang cuma 229 ribu hektare, maka dari itu kita perlu pembebasan lahan.

Jadi, intinya begini, permasalahan Bappeda dan Bappenas adalah kami minta payung hukum antara lain untuk pembangunan yang masih terkatung katung. Misalnya, Depok ini kan “warisan” dari Bogor, di sini ada empat setu hilang, di-pending, permasalahannya. Mau diputihkan atau dipulihkan, bukan kewenangan kita, melainkan kewenangan pemerintah pusat. Surat sudah kami layangkan, tapi hingga sekarang belum ada jawaban. Ini, kan, menjadi penghambat pembangunan.

Pembangunan saya kira harus terintegrasi. Indonesia ini harus satu kesatuan. Depok, pembangunan jalan dan setu di Depok, misalnya, harus berkoordinasi dengan Bogor juga, ditengahi oleh pusat. Begitu, kan, karena Indonesia negara kesatuan? —Aprilia Hariani

[/accordion-element]

[accordion-element title=”Swasta Punya Logika Laba” collapsed=”false”]

Herniwaty

Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Depok

Bagaimana Kota Depok memandang pentingnya pembangunan infrastruktur dilihat dari alokasi anggarannya?

APBD kita memang sangat memprioritaskan sektor infrastruktur.

Masalahnya, untuk daerah, banyak sekali aturan terkait infrastruktur. Sementara masing masing daerah juga berbeda aturannya. APBN sebaiknya jangan melimpahkan kewenangan, misalnya jalan harus sekian, kualitas sekian, tapi tidak dibantu masalah anggarannya. SPM dibuat global, ya. Bappenas harus melihat itu, karena tidak bisa Bappenas melimpahkan wewenang, tanpa membantu mewujudkan SPM itu.

DAK memang sesuai dengan kebijakan pusat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah itu kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai untuk daerah. DAK sanitasi, misalnya, sudah ditetapkan MCK plus-plus, sementara Depok enggak bisa diharuskan seperti itu, masyarakatnya beda. Banyak anggaran tidak dapat diserap, karena itu tadi.

Adakah mekanisme pelaporan kondisi pembangunan tersebut ke pusat?

Ya, jadi setiap tahun ada dan harus melaporkan kondisi ke pusat terkait infrastruktur. Ada laporan yang mereka minta. Kondisi jalan seperti apa, jalannya seperti apa, macam-macamlah, banyak data yang mereka tentukan. Itu mungkin salah satu kriteria untuk mereka menentukan dana alokasi khusus ke mana untuk Depok. Faktor lain tentu kemampuan fiskal di Depok bagaimana.

Bisa dijelaskan lagi,contoh peran swasta dalam membangun kota Depok ?

Kita sebut saja Bank Jabar, ia membuat infrastruktur bukan jalan ya, tapi gapura besar selamat datang di kota Depok, yang besar itu, dalam rangka membangun infrastruktur. Ada lagi, Bank Mandiri, membangun infrastruktur berupa pengelolaan limbah.

Itu Bappeda yang mendorong atau bagaimana?

Begini, misalkan di terminal Depok Baru, ini salah satu infrastruktur yang dikerjakan swasta, lahan dari Depok, mereka bangun terminal yang terintegrasi, Itu salah satu pembangunan infrastruktur yang dibangun swasta. Karena sesuatu yang menguntungkan, serap orang banyak dari terminal dan stasiun, akhirnya ITC Depok ramai sekali sekarang. Orang bangun mal, ya mereka mau dan didorong bangun terminal yang terintegrasi, seperti jembatan atau jalan penghubung antara terminal dan ITC.

Terus ada lagi, ada gorong-gorong di samping ITC, karena akan ada limbah dari ITC, itu juga ITC yang membangun, proses perizinan sudah kami dorong untuk itu. Kami mengarahkan secara tidak langsung. Tapi modelnya memang seperti itu.Terus pelebaran jalan depan ITC, mereka juga yang membangun.

Terus jembatan jembatan penyeberangan di Depok, infrastruktur itu hadir kita mendorong mal seperti Detos dan Margo City membuat itu, karena untuk jalan masyarakat menuju mal-mal mereka juga, kan? Kita negosiasilah pembangunan itu, ya, terserahlah mau mereka anggap CSR atau apa. Yang penting, tolong dibangunkan jembatan-jembatan penyeberangan.

Infrastruktur apa yang belum terwujud di kota Depok? Mengapa dan apakah terkait dengan pendanaan?

Pembuatan terminal Jatijajar, sebenarnya kita pernah ingin meminjam daerah ke pada bank untuk infrastruktur, tapi tidak dikabulkan pusat. Karena mereka menganggap masih bisa didanai oleh APBD begitu. Kita agak susahnya, misalnya ingin membuat terminal Jatijajar, butuh biaya tinggi harusnya didanai atau dibantu oleh pusat. Nah, waktu itu kita gambling, padahal pinjaman daerah itu untuk pembangunan yang penting sekali dan harus diselesaikan. Harusnya tahun ini, tapi meleset. Kami mengandalkan provinsi, akhirnya kami menganggarkan setiap tahunnya Rp 10 miliar. Akhirnya, kami capek sendiri.

Tahun ini kami mengajukan lagi ke pusat dan musrembang provinsi untuk realisasi itu. Kalau tidak salah kami mengajukan Rp 80 miliar untuk infrastruktur pembuatan Terminal Jatijajar itu. Kalau mengandalkan swasta tidak mungkin, karena swasta pasti ada logika keuntungan jika membangun apa pun itu. —Aprilia Hariani

[/accordion-element]

[accordion-element title=”Idealnya 20% Jalan, 75% Taman” collapsed=”false”]

Bambang Supoyo

Kabid Perencanaan Tata Ruang dan Fisik Prasarana Bappeda Depok

Permendagri No 9 Tahun 2009 memang memang mengatur swasta dalam hal ini pengembang, harus memberikan PSU (Penyerahan Prasarana dan Utilitas) kepada pemda. Pada saat membangun harus berapa persennya.

Kalau perkotaan 60–40 persen, 60 persen terbangun dan 40 persen yang tidak terbangun. Terdiri dari taman, jalan, lainnya. Kota itu idealnya 20 persen jalan, 75 persen taman, dan sisanya adalah permukiman. Misalnya, di Depok itu, jalannya masih 8 sampai 9 persen, karena sudah padat penduduk.

Untuk swasta, misalnya dengan industri properti, itu ada aturannya, yakni 40 persen itu PSU dan 30 persen jalan, 5 persen untuk sosial, dan 5 persen lainnya untuk taman. Itu sudah batas minimal, ini secara tidak langsung mengarahkan ke infrastruktur.

Pada saat itu, PSU-nya dilaporkan ke dinas terkait agar diperiksa. Depok punya 5 ruas jalan nasional, 6 ruas jalan provinsi, dan selebihnya jalan kota. Masing-masing berada dalam kewenangan yang berbeda. —Aprilia Hariani

[/accordion-element]

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Menanti Energi Positif Vaksin Gratis

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan di tahun 2021 untuk percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19. Vaksinasi jadi prasyarat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, total anggaran untuk kesehatan tahun 2021 mencapai Rp 169,7 triliun. Dari jumlah itu, anggaran sebesar Rp 60,5 triliun akan dipergunakan untuk vaksinasi dan penanganan Covid-19. Namun, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebutuhan anggaran untuk vaksin bahkan bisa mencapai Rp 73 triliun.

“Dari pembahasan awal, kisarannya antara Rp 63 triliun sampai Rp 73 triliun, itu harus disediakan untuk vaksinasi,” ungkap Airlangga Hartarto di Jakarta pada Sabtu (26/12).

Menurut Hartarto, anggaran ini akan digunakan untuk memesan vaksin Covid-19 atau bahan baku vaksin untuk diolah di dalam negeri. Adapun saat ini pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta vaksin produksi Sinovac asal Cina. Jumlah itu rencananya akan disuntikkan sebanyak dua kali untuk masyarakat. Dengan kata lain, jumlah itu baru bisa untuk kebutuhan 600 ribu orang.

Namun, Hartarto memastikan bulan Januari 2021 suplai vaksin akan masuk lagi, bertambah menjadi 1,8 juta. Sedangkan yang masih dalam bentuk bahan baku, tahap awal mencapai 15 juta vaksin. Hartanto memastikan, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan pada awal tahun 2021 seperti arahan Presiden Joko Widodo.

Prasyarat pemulihan

Keputusan pemerintah memilih vaksin produksi Sinovac Cina pun sempat menjadi polemik, baik terkait, masa kedaluwarsa, uji klinis, maupun cara memperolehnya—gratis versus vaksin mandiri.

Terkait masa daluwarsa vaksin, Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto menjamin bahwa vaksin Covid-19 jenis Sinovac akan tetap dalam kondisi layak dan aman hingga tiga tahun atau sampai dengan 2023. Sedangkan Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan izin edar dan penggunaannya atau emergency use authorizathion (EUA) diperkirakan keluar pada pekan ketiga atau keempat Januari 2021 setelah hasil evaluasi terkait mutu dan keamanannya.

Polemik cara memperoleh vaksin, diakhiri Presiden RI Joko Widodo pada 16 Desember 2020. Ia menyatakan bahwa vaksin untuk masyarakat sepenuhnya gratis. “Setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas Presiden Jokowi.

Upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi tahun 2021, seperti telah dikatakan banyak pihak, memang sangat bergantung pada penanganan dan perkembangan pandemi Covid-19.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, misalnya, yakin pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud. Ia, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 secara virtual bertema “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi”, Kamis (03/12) di Jakarta, menyebut vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 merupakan prasyarat pemulihan ekonomi (Majalah Pajak Vol LXXXI, Desember 2020).

Dan kita lihat, pemerintah telah mengarahkan kebijakan kesehatan di tahun 2021 ke arah percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19.

Sekarang, publik mengharap terbangunnya semacam energi positif dan optimisme—antara melalui kabar baik terkait vaksin anti-Covid ini—sebagai bekal mental mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.

Lanjut baca

Breaking News

Menyambung Nyawa Pariwisata

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.

 

Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata tengah menikmati serbuan wisatawan lokal dan mancanegara, serta menyaksikan bagaimana sendi-sendi perekonomian daerah bergerak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada periode sama di 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan.

Devisa yang dihasilkan dari kunjungan itu sebanyak Rp 280 triliun atau sektor terbesar kedua penyumbang devisa setelah industri minyak sawit (CPO). Selain menyerap banyak tenaga kerja, industri pariwisata juga menjadi lokomotif perekonomian karena bertautan dengan beragam bisnis lain mulai dari transportasi, agen perjalanan, penginapan, restoran, hingga UMKM.

Hasil itu tentu tak lepas dari dukungan pemerintah pusat dengan pembangunan Indonesia daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); hingga program 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Gas-rem pariwisata

Namun, pariwisata menjadi sektor terdepan yang terpuruk tatkala virus korona menginfeksi dunia. Pemerintah di hampir setiap negara ramai-ramai memberlakukan lockdown, termasuk Indonesia yang menetapkan pembatasan sosial dan penutupan sejumlah destinasi wisata saat kasus pertama muncul pada Maret lalu.

Hingga pekan kedua April 2020, sebanyak 180 destinasi dan 232 desa wisata di Indonesia ditutup akibat pandemi. Tingkat kunjungan wisman juga menurun drastis. Dari data yang dirilis BPS awal Desember lalu, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bulan Januari—Oktober 2020 hanya 3,72 juta kunjungan atau turun sebesar 72,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 13,45 juta kunjungan.

Akibatnya, pendapatan asli daerah dan devisa negara anjlok; sementara lokomotif bisnis pariwisata pun mesti berdarah-darah untuk sekadar bertahan dengan pemasukan minim dan harus membayar biaya operasional, sebagian lain akhirnya meregang nyawa.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan, hingga kuartal II tahun 2020 ada lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup dengan estimasi kerugian sekitar Rp 40 triliun untuk hotel dan Rp 45 triliun untuk restoran.

Cluster General Manager Swiss-Belinn Simatupang and Swiss-Belinn Wahid Hasyim Willy Suderes mengatakan, pandemi membuat hotel sulit bertahan. Strategi apa pun yang dilakukan tak terlalu berpengaruh karena hotel sepi peminat.

Meski tak sampai mengalami penutupan hotel dan pengurangan karyawan, manajemen mesti berlakukan efisiensi segala sisi. Karyawan hanya masuk kerja selama 15 hari secara bergantian, dan digaji sesuai hari kerja tersebut. Pekerjaannya pun kerap multifungsi.

“Kalau accounting tiba-tiba harus keliling kamar ya memang begitu, kami jalani semuanya sehingga sedikit demi sedikit bisnis hotel mulai membaik. Kan, yang paling utama kita-kita ini masih kerja. Masih ada harapan, setiap bulan kami masih menerima walaupun enggak besar,” ungkap Willy kepada Majalah Pajak, Rabu (16/12/2020).

Pun dengan pengusaha biro perjalanan yang mengalami titik terendah dalam berbisnis. Hery Prabowo bersama rekanannya yang memiliki agen perjalanan Republic Adventure & Traveller dan penyelenggara acara (event organizer) D&D Production terpaksa menelan pil pahit saat harus menutup bisnisnya.

Pasalnya, pendapatan usaha yang dirintisnya sejak 2006 silam ini menurun drastis sejak Maret lalu karena sedikitnya permintaan bahkan banyak wisatawan yang mengajukan refund.

“Tadinya kami punya banyak sekali kegiatan tur dan acara yang sudah terprogram, yang sebetulnya itu agenda tahunan kami. Tapi dari Maret sampai sekarang mandek semua. Penurunannya itu 200 persen, bukan 100 persen lagi,” terang Hery saat dihubungi Majalah Pajak, Senin (21/12/2020).

Kebijakan tak populer

Dilematik memang jika pemerintah harus dihadapkan dengan pilihan mendahulukan kesehatan 268 juta jiwa penduduk atau perekonomian nasional. Apa pun yang dilakukan terasa tidak pas apalagi memuaskan semua pihak.

Kejutan demi kejutan diutarakan pemerintah jelang libur natal dan tahun baru lalu. Dari memangkas tiga hari cuti bersama, hingga kewajiban menyertakan hasil tes cepat antigen bagi pelancong yang ingin wisata ke Bali. Apa pun kebijakannya, pelaku usaha berharap pemerintah tetap memerhatikan nyawa industri pariwisata.

Sejatinya, di tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun diberikan ke sektor pariwisata melalui berbagai skema, yakni insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp 400 miliar, hibah pariwisata Rp 100 miliar, serta kompensasi pajak untuk hotel atau restoran Rp 3,3 triliun.

Dana ini disalurkan secara bertahap pada periode Oktober sampai Desember melalui mekanisme transfer ke daerah, ditujukan kepada pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota berdasarkan kriteria ibu kota 34 Provinsi, berada di 10 DPP dan 5 DSP, dan daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE).

Syarat lainnya yakni daerah itu merupakan destinasi branding, juga termasuk daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019. Willy berharap kedua hotel yang ditanganinya dapat segera mendapatkan dana ini setelah mengurusnya ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

“Saat ini semua properti memang perlu cashflow. Dan, yang beruntung adalah bagi mereka yang membayar pajak 2019 dan semua administrasinya lengkap akan dikembalikan 10 persen, that’s good,” imbuh Willy.

Willy berencana akan menggunakan dana itu untuk perawatan hotel. Pasalnya, setahun lalu hotel ini absen maintenance karena ketiadaan dana. Sementara Hery yang telah banting setir ke bidang kuliner mendapat kemudahan kredit dari perbankan.

“Kalau untuk wisata dan event, saya mau bergerak juga susah sementara pemerintah juga tidak membuka akses wisata. Ada planning, ya, percuma juga. Jadi biarlah mengalir dan di tahun depan kami akan kembangkan kuliner ini,” ujarnya.

Pada APBN 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 15,7 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata. Fokus utamanya mendorong pengembangan destinasi pada lima fokus DSP (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang).

Anggaran itu juga akan digunakan untuk pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta peningkatan promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta; pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

 

Lanjut baca

Topic

Program Infrastruktur, Lanjut

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Infrastruktur berperan kunci sebagai daya ungkit dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun 2021 melalui proyek-proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tahun 2021 menjadi tahun penuh tantangan dan harapan bagi Indonesia untuk mencapai pemulihan ekonomi setelah terpuruk begitu dalam akibat pandemi, seiring tibanya vaksin korona akan segera diberikan secara bertahap ke masyarakat.

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur berperan penting sebagai daya ungkit bagi pelaksanaan proyek-proyek strategis di tahun depan. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap melanjutkan program infrastruktur dengan lebih memfokuskan pada dukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, misalnya dengan membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan manca negara, harus ada pabriknya di Indonesia,” papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/12).

Program prioritas 2021

Basuki membeberkan lima program kerja yang menjadi prioritas kementeriannya di tahun 2021, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, pengembangan lima destinasi wisata superprioritas, Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia, dan penyelesaian tugas khusus serta proyek strategis nasional.

Program Ketahanan Pangan (food estate) menjadi proyek strategi yang telah dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2019 dengan lokasi lahan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Lahan potensial di Kalimantan Tengah memiliki luas 165.000 hektare, dengan kondisi irigasi yang baik saat ini seluas 28.000 hektare. Untuk lahan sisanya seluas 137.000 hektare masih perlu dilakukan rehabilitasi. Adapun kawasan food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara seluas 60.000 hektare nantinya akan dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Pembangunan irigasi pada lahan untuk food estate ini memanfaatkan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan jalan masuk menuju kawasan food estate pada Oktober 2020, sisanya 133.000 hektare dilanjutkan tahun depan. Sehingga akhir 2021 kawasan food estate padi seluas 165.000 ditargetkan selesai dan bisa mulai tanam secara utuh pada 2021,” jelasnya.

Pada program pengembangan kawasan industri, lahan yang disiapkan berlokasi di Batang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat dengan luas masing-masing mencapai 4.000 hektare dan 1.600 hektare. Anggaran untuk pembangunan dua kawasan strategis ini pada 2021 mencapai Rp 99,4 triliun. Ia menambahkan, pengembangan kawasan industri ini menerapkan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitasnya disediakan pemerintah, seperti sarana jalan, air, dan sanitasi.

“Anggaran pembangunan kawasan strategis di Batang dan Subang akan digunakan untuk sejumlah pekerjaan konstruksi padat karya mulai dari penyediaan air baku, bendungan, pengaman pantai, drainase utama, clearing and grubbinginterchange tol, jaringan jalan kawasan dan jalan akses, jaringan pipa utama, hingga pembangunan rumah susun bagi pekerja,” urainya.

Untuk dukungan pengembangan destinasi pariwisata superprioritas terdapat lima lokasi yang menjadi fokus perhatian yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara).

Pada Program Padat Karya Tunai (PKT), alokasi anggarannya meningkat di tahun 2021 menjadi Rp 18,42 triliun yang digunakan untuk infrastruktur di bidang sumber daya air sebesar Rp 9,59 triliun, jalan dan jembatan Rp 3,01 triliun, perumahan Rp 2,46 triliun, dan permukiman Rp 3,36 triliun. Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan PEN melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Infrastruktur untuk mendukung konektivitas pada 2021 akan mencakup pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

“Lelang dini telah dilakukan pada Oktober lalu untuk percepatan realisasi pembangunan infrastruktur di 2021. Ini dapat mendorong kontraktor berkualitas yang banyak dicari oleh pengguna jasa, selain itu pekerjaan juga dapat dimulai lebih awal,” ungkapnya.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News16 jam lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News4 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial4 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News4 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News5 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News6 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News1 minggu lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News2 minggu lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved