Terhubung dengan kami

Benchmark

Informasi Virtual untuk Kepatuhan Pajak

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pemerintah India menerapkan data informasi virtual untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Mulai Agustus 2017, pemerintah India menerapkan kebijakan pengumpulan data informasi virtual untuk keperluan perpajakan. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan terbesar di negara dengan populasi terpadat kedua di dunia ini untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menambah jumlah wajib pajak (WP) secara signifikan.

Saat ini rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) India tercatat 17 persen. Rasio pajak ini lebih rendah dari rata-rata negara di kawasan Asia yang mencapai 25 persen.

Dengan berlakunya kebijakan baru tersebut, otoritas setempat dapat menghimpun informasi virtual baik dari sumber-sumber tradisional seperti perbankan maupun media sosial (medsos). Berbagai bentuk aktivitas seperti liburan mewah atau berfoto dengan kendaraan baru yang diunggah ke medsos seperti Instagram atau Facebook akan menjadi sumber informasi baru bagi aparat setempat untuk membidik WP.

“Big data”

Informasi virtual yang terintegrasi dalam sistem big data dapat membantu aparat dalam mempelajari kesesuaian pola belanja WP dengan laporan pendapatan. Otoritas pajak dapat mengetahui WP yang membayar pajak dengan jumlah relatif kecil tapi memiliki pola konsumsi atau membelanjakan uang dalam jumlah besar. Penerapan big data juga membantu mengungkap praktik penghindaran pajak yang mungkin tidak terlacak tanpa bantuan teknologi.

Basis data biometrik ini merupakan bagian dari proyek besar yakni Project Insight. Pengembangan proyek prestisius yang menghabiskan dana sebesar 10 miliar rupee atau 156 juta dollar AS ini ditujukan untuk memperbaiki kebijakan pajak guna mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak. Metode analisis data yang diterapkan lewat sistem ini diyakini banyak kalangan sebagai model masa depan yang tepat bagi administrasi pajak di seluruh dunia.Selain itu, analisis data juga dapat mengurangi tatap muka WP dengan fiskus.

Selama tahap pertama pengoperasian proyek ini, semua data yang telah ada seperti jumlah pengeluaran kartu kredit, deposito, hingga pembelian secara tunai akan dipindahkan ke sistem baru. Adapun proses pelaporan pajak dilakukan melalui surat pos maupun surat elektronik tanpa ada tatap muka dengan petugas pajak. Di tahap pertama, pemerintah menargetkan tingkat kepatuhan pajak meningkat sekitar 30–40 persen. Tahap kedua akan berlangsung Desember 2017.

Berbagai bentuk aktivitas seperti liburan mewah atau berfoto dengan kendaraan baru yang diunggah ke medsos seperti Instagram atau Facebook akan menjadi sumber informasi baru bagi aparat setempat untuk membidik WP.-Novita Hifni

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Benchmark

Kala Minyak tak lagi jadi Primadona

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  • 37
  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    117
    Shares

Di 2030 mendatang, Arab Saudi menargetkan bebas dari ketergantungan pada komoditas minyak.

Harga komoditas minyak global yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir ikut berimbas pada turunnya pendapatan negara-negara di kawasan Teluk Persia, Timur Tengah yang selama ini mengandalkan industri minyak, termasuk Arab Saudi. Menghadapi kondisi ini, otoritas setempat menempuh serangkaian kebijakan ekonomi.

Untuk pertama kalinya Pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sejumlah barang dan jasa sebesar lima persen yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2018. Sejumlah sektor usaha yang dikenakan PPN meliputi makanan, pakaian, tagihan listrik, perdagangan bensin dan solar, dan sewa kamar hotel. PPN juga dikenakan pada produk minuman ringan dan tembakau. Kebijakan ini diharapkan dapat menaikkan penerimaan negara dari sektor pajak yang akan dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan secara keseluruhan. Meski demikian, ada juga sejumlah bidang usaha yang tetap dibebaskan dari PPN, yakni transportasi umum, perawatan medis, dan layanan umum.

Selain Arab Saudi, sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Kerja sama Teluk seperti Kuwait, Qatar dan Bahrain juga telah menjajaki penerapan PPN yang rencananya baru akan diberlakukan pada 2019. Pemerintah Arab Saudi untuk saat ini hanya menerapkan PPN, sedangkan pajak penghasilan (PPh) belum ada rencana untuk dikenakan.

Sebelumnya Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telah mengingatkan negara-negara Teluk agar tak hanya mengandalkan penerimaannya dari industri minyak dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya untuk mengantisipasi guncangan ekonomi ketika harga minyak anjlok.

 

Peningkatan sektor nonminyak

Pada 1950, Arab Saudi sebenarnya telah menerapkan pajak personal, pertambahan nilai dan perusahaan untuk warga negara dan bukan warga negara. Aturan itu direvisi dan hanya dikenakan bagi warga asing. Pada 1975, negara berbentuk kerajaan ini akhirnya menghapuskan aturan pajak pendapatan bagi warga asing di saat harga minyak sedang tinggi guna mendorong kalangan ekspatriat untuk membantu pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan.

Sejak harga minyak global turun drastis pada 2014 hingga menyentuh angka kurang dari seratus dolar Amerika per barel , ekonomi Arab Saudi ikut terguncang. Harga minyak bahkan sempat menyentuh angka 29 dolar Amerika per barel setelah akhirnya mulai pulih dan naik kembali ke angka 55 dolar Amerika.

Sekitar 87 persen penerimaan negara ini bersumber dari sektor minyak dan menempatkan Arab Saudi sebagai eksportir minyak terbesar dunia. Menyadari ketergantungannya pada minyak akan berdampak buruk di masa mendatang, Kerajaan Arab Saudi menargetkan tahun 2030 bebas dari ketergantungan pada minyak. Pemerintah setempat merencanakan untuk meningkatkan pemasukan di sektor nonminyak hingga enam kali lipat pada 2030 dan menciptakan dana publik sebesar 1,9 triliun dolar Amerika untuk investasi di dalam dan luar negeri.

“Selain Arab Saudi, sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk seperti Kuwait, Qatar dan Bahrain juga telah menjajaki penerapan PPN yang rencananya baru akan diberlakukan pada 2019.”

Lanjutkan Membaca

Benchmark

Surga Penghindar Pajak

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

Kepulauan Virgin memikat para konglomerat dengan pajak nol persen dan menerapkan rezim kerahasiaan.

Kepulauan Virgin (British Virgin Island) dengan luas tak lebih dari 153 km persegi adalah negara yang nyaris tak memiliki sumber daya alam. Negara ini mengandalkan sektor pariwisata dan jasa keuangan sebagai sumber penghasilan negara. Sebesar 45 persen pendapatan negara merupakan sumbangan dari sektor pariwisata.

Di sektor jasa keuangan, kontribusi yang diberikan bagi pendapatan negara sangat signifikan, yakni mencapai mencapai 51 persen. Namun, sektor keuangan yang menjadi andalan penerimaan ini bukan bersumber dari industri perbankan maupun asuransi yang mendunia, melainkan dari lisensi sejumlah perusahaan cangkang.

Menyadari kondisi negaranya yang tidak bisa bertumpu pada sumber daya alam, maka cara yang ditempuh untuk memperoleh penerimaan adalah dengan menjadi surga bagi para penghindar pajak. Negara ini menarik para pemodal besar untuk mendirikan perusahaan cangkang dengan menerapkan tarif pajak nol persen sehingga terhindar dari pajak tinggi di negara asal. Dengan cara ini, negara memperoleh uang pendirian perusahaan dari para pemodal yang menyimpan sebagian dananya.

Negara ini sangat ramah terhadap para pebisnis dengan meniadakan berbagai jenis pajak mulai dari pajak hadiah, pajak keuntungan, pajak penjualan dan pertambahan nilai, hingga pajak korporasi. Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara lain yang mengenakan sejumlah pajak, seperti Indonesia yang menerapkan pajak korporasi sebesar 25 persen.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, BVI menjadi negara tujuan favorit para pengusaha asal Indonesia untuk menyembunyikan dana yang dimiliki. Di negara ini, para pengusaha mendapatkan insentif hingga pembebasan pajak.

Di negara ini, jelasnya, kerahasiaan data para pengusaha dijamin tidak akan bocor ke publik. Hal ini menjadi pemikat bagi para pengusaha asal Indonesia dan juga berbagi negara lain di dunia sehingga memilih BVI sebagai tujuan favorit penyimpanan uang dalam bentuk berbagai sektor usaha.

“Mereka ingin uangnya aman lalu tidak terkena pajak sama sekali. Selain itu juga bisa terlindungi karena rezimnya adalah rezim kerahasiaan,” jelas Prastowo.

Identifikasi “tax haven”

Menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), ada tiga faktor untuk mengidentifikasikan sebuah wilayah hukum sebagai surga pajak (tax haven).

Pertama, pajak yang sangat rendah, bahkan tidak ada pajak, dan menyediakan diri sebagai tempat pelarian bagi warga asing yang menghindari pajak.

Kedua, ada perlindungan ketat terhadap informasi mengenai nasabah. Dengan perlindungan ini, perusahaan atau individu memiliki keuntungan dengan menyembunyikan data sebenarnya dari otoritas pajak di negara asalnya.

Ketiga, tidak adanya transparansi dalam operasi di negara surga pajak.

Banyak negara maju menyatakan negara surga pajak bertindak tidak adil dengan mengurangi pajak yang seharusnya menjadi hak mereka. Beberapa kelompok juga menyatakan bahwa para pencuci uang menggunakan fasilitas di negara surga pajak secara masif. Para pemimpin negara-negara maju yang tergabung dalam G-20 telah memperingatkan negara yang menolak berbagi informasi pajak akan mendapatkan sanksi berat.

“BVI menjadi negara tujuan favorit para pengusaha asal Indonesia untuk menyembunyikan dana yang dimiliki. Di negara ini, para pengusaha mendapatkan insentif hingga pembebasan pajak.”

Lanjutkan Membaca

Benchmark

Pelancong ke Malaysia Kena Pajak Ekstra

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Untuk memajukan prasarana pariwisata, Malaysia menerapkan pajak tambahan bagi wisatawan mancanegara. Bagaimana pengaruhnya pada minat wisatawan manca?

Negeri jiran Malaysia merupakan salah satu destinasi favorit bagi turis mancanegara, tak terkecuali pelancong dari Indonesia. Selain wisatawan asal Tiongkok, wisatawan dari negara Asean (Association of South-East Asian Nations) seperti Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia tercatat sebagai lima negara teratas yang warga negaranya kerap melancong ke Malaysia.

Menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara lain di sektor pariwisata, Malaysia tak ingin ketinggalan dalam mempromosikan berbagai destinasi menariknya agar makin dikenal dan banyak menarik wisatawan dari penjuru dunia.

Pajak pariwisata

Presiden Malaysia Tourism Council, Uzaidi Udanis menyatakan, tidak murah untuk mempromosikan pariwisata ke luar negeri. Namun tanpa promosi, segala keindahan alam yang ada di Malaysia tidak akan diketahui oleh orang-orang di berbagai negara.

Dalam menambah alokasi dana untuk kepentingan promosi sekaligus memajukan sektor pariwisata, tuan rumah penyelenggaraan pesta olah raga negara-negara Asia Tenggara (South-East Asian Games) ke-29 ini menerapkan pajak pariwisata yang berlaku efektif mulai 1 September 2017.

Pajak pariwisata akan dikenakan kepada wisatawan mancanegara dengan tarif flat sepuluh ringgit per kamar per malam untuk semua klasifikasi hotel. Adapun bagi warga Malaysia dan penduduk tetap dibebaskan dari penerapan kebijakan baru ini. Selain itu, pajak ini tidak berlaku untuk homestay dan kampung tetap yang terdaftar di kementerian, tempat yang dikelola oleh institusi keagamaan untuk tujuan nonkomersial seperti rumah ibadah, tempat yang dioperasikan oleh pemerintah federal dan negara bagian untuk tujuan nonkomersial, dan tempat tinggal dengan kapasitas kurang dari empat kamar. Saat ini ada sebanyak 3.200 penyedia akomodasi yang terdaftar di Kementerian Keuangan untuk Pajak Pariwisata.

Pemerintah Malaysia memperkirakan penerapan pajak pariwisata akan memberikan tambahan penerimaan sebesar 210 juta ringgit atau sekitar Rp 653,4 miliar setiap tahunnya.

Kebijakan baru di sektor pariwisata ini telah mengundang reaksi dari berbagai pihak, salah satunya dari biro perjalanan dan transportasi di Singapura. Pajak ekstra akan dibebankan langsung kepada para tamu. Meskipun akan dikenakan tambahan biaya, hal ini diperkirakan tidak terlalu berpengaruh dan tidak akan menyurutkan minat wisatawan Singapura ke Malaysia. Bagi wisatawan Indonesia yang ingin melancong ke Malaysia, penerapan pajak ekstra tentu patut dipertimbangkan karena ini berarti akan ada tambahan biaya akomodasi.

Selain untuk promosi, nantinya penerimaan dari pajak pariwisata juga akan digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata, melindungi dan melestarikan alam, budaya, serta warisan negara.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

Tax People Share!8374      157SharesPT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di...

Breaking News2 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Tax People Share!         Post Views: 2.129

Breaking News4 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Tax People Share!          Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri...

Breaking News4 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Tax People Share!        Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan...

Breaking News5 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Tax People Share!        Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat...

Breaking News7 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Tax People Share!        Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang...

Breaking News12 bulan lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Tax People Share!        Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan,...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Tax People Share!        Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Tax People Share!        Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak...

Breaking News2 tahun lalu

Ini Cara Kerja Listrik Tenaga Air Versi Tri Mumpuni

Tax People Share!        Air dari sungai dibendung kemudian dialirkan melalui parit. Kira-kira 300 hingga 500 meter dari bendungan, sebagian air dialirkan...

Advertisement Pajak-New01

Trending