Connect with us

Breaking News

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi.

Tanaman tembakau kini sedang memasuki musim tanam yang hampir serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Meskipun di tengah masa pandemi COVID-19, para petani tembakau tetap berupaya untuk menghidupi ladangnya dengan mematuhi pembatasan-pembatasan yang berlaku di masing-masing daerah. Upaya ini dilakukan demi menyambung kehidupan di masa sulit.

Tembakau merupakan sumber penghasilan bagi sekitar tiga juta petani di seluruh Indonesia. Selain bergantung pada kondisi cuaca untuk menghasilkan panen tembakau yang berkualitas, keberlangsungan hidup para petani juga sangat bergantung pada eksistensi beragam industri tembakau yang menyerap hasil panen mereka. Namun, eksistensi seluruh industri tembakau juga sangat bergantung pada otoritas pemerintah, yang menetapkan peraturan atas keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.

Ketergantungan IHT dengan ekonomi masyarakat akar rumput cukup tinggi. Pemerintah perlu menghasilkan kebijakan terkait IHT yang stabil agar dapat menjaga eksistensi mereka. Tidak hanya industri rokok, melainkan juga seluruh entitas yang dinaunginya. Sebagai contoh kebijakan terkait tarif cukai. Sejak tahun 2015, tarif cukai rokok terus naik setiap tahunnya. Dikutip dari Kompas.com, berturut-turut, tarif cukai rokok naik sebesar 8,72 persen pada tahun 2015, 11,19 persen pada tahun 2016, 10,54 persen pada tahun 2017, 10,04 persen pada tahun 2018, 10,04 persen pada tahun 2019, dan terakhir 23 persen pada awal tahun 2020. Kenaikan tarif cukai rokok yang cukup besar pada awal tahun ini juga dibarengi oleh kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok sekitar 35 persen dan cukai hasil tembakau (CHT) sekitar 21,55 persen.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menyoroti dampak kenaikan tarif cukai yang terus-menerus itu kian mengimpit para pelaku industri tembakau.

“Dengan kenaikan tarif cukai rokok yang cukup besar pada awal tahun 2020, penjualan rokok tahun ini diprediksi menurun sekitar 15 persen hingga 20 persen. Ditambah lagi, industri tembakau juga ikut terhantam oleh keberadaan pandemi COVID-19 karena berdampak pada penjualan rokok yang diprediksi semakin menurun hingga sekitar 30 persen sampai 40 persen,” ungkapnya melalui keternagan tertulis Jumat (5/6).

Pandangan serupa juga sampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji. Menurut Agus, petani tembakau juga terimbas kenaikan tarif cukai yang menghantam para pelaku industri.

“Memang yang terimpit adalah industri, namun petani adalah yang paling pertama terdampak yang paling besar. Seperti saat kenaikan tarif cukai di awal tahun 2020, industri langsung menghentikan pembelian tembakau di sentra-sentra pertembakauan karena berupaya untuk mengurangi bahan baku,” jelasnya.

Akibat kebijakan yang kian mengimpit, jumlah industri tembakau di Indonesia terus tergerus. Ini dapat terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Data Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat pada tahun 2017, jumlah pabrik rokok di Indonesia hanya tersisa 487 pabrikan dari 1.000 pabrik rokok pada tahun 2012. Pabrikan itu termasuk penghasil tiga jenis produksi hasil tembakau yang dilegalkan dalam undang-undang, yaitu Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Penyusutan jumlah pabrikan rokok itu merupakan imbas kebijakan pemerintah yang cenderung tidak mendukung keberlangsungan industri ini. Perubahan kebijakan dari tahun ke tahun juga merupakan hal lain yang menyebabkan pelaku industri tembakau sulit melakukan proyeksi masa depan bisnisnya. Contoh lainnya, terkait kebijakan simplifikasi tarif cukai dan penggabungan tarif cukai SPM dan SKM yang terus mendapatkan pertentangan oleh para pelaku industri. Jika diterapkan, kebijakan itu diyakini akan mematikan industri golongan kecil dan menengah. Padahal, para pabrikan rokok kecil dan menengah itu turut andil dalam menghidupkan perekonomian masyarakat serta pertanian tembakau di berbagai daerah di Indonesia.

Kategori kecil, menengah, dan besar pada pabrikan rokok di Indonesia tidak semata-mata menggambarkan kapasitas produksi yang dimiliki, tetapi juga menggambarkan jenis dan kualitas tembakau yang digunakan. Tembakau grade 1 yang disebut sebagai kualitas terbaik biasanya digunakan oleh perusahaan besar, sedangkan tembakau grade 2 dan lainnya biasanya digunakan oleh pabrikan yang lebih kecil. Masing-masing jenis dan kualitas tembakau ini biasanya juga ditanam di wilayah berbeda. Karena itu, adanya keragaman kategori industri menopang kelangsungan pertanian tembakau Indonesia berikut dengan kehidupan para petaninya.

Tantangan bagi IHT

Kondisi pandemi yang tengah terjadi juga memberi tantangan lebih kepada IHT dan seluruh mata rantai di dalamnya. Karenanya, Henry mengapresiasi kebijakan dari Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memberikan relaksasi penundaan pembayaran pita cukai dari 60 hari menjadi 90 hari selama pandemi COVID-19 ini yang sangat membantu para industri rokok dalam mengatur cash flow. Henry juga mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang telah memberikan bimbingan dan panduan sehingga para industri rokok tetap dapat berproduksi dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

Henry merekomendasikan, ke depan pemerintah tidak perlu mengubah kebijakan IHT yang sudah ada saat ini untuk melindungi beragam industri tembakau yang sudah terancam gulung tikar. Sebab, masing-masing kategori itu sudah memiliki pasarnya tersendiri. Selain itu, kondisi yang kian mengimpit pelaku usaha menyebabkan pabrikan rokok tidak dapat menunjang penghidupan masyarakat sekitarnya yang selama ini dilakukan berdasarkan asas gotong royong. Hal ini juga patut dipikirkan bersama.

Henry meminta, wacana-wacana perubahan kebijakan seperti peningkatan tarif cukai rokok yang terus menerus ataupun juga penyederhanaan struktur tarif cukai dan penggabungan volume SKM dan SPM diminta agar tidak dilanjutkan. Ia berharap, struktur tarif cukai yang mencakup 10 layer seperti saat ini tetap dipertahankan, serta tarif cukai untuk tahun 2021 tetap pada status quo dengan menggunakan aturan yang ada saat ini dan, mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 serta tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Agus pun berharap, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang tepat dan stabil, khususnya setelah pandemi COVID-19 ini yang dampaknya juga turut dirasakan oleh industri hasil tembakau. Diharapkan, pemerintah dapat mengakomodasi seluruh pelaku industri dan juga melindungi pihak-pihak lain yang terkena dampaknya, termasuk petani tembakau.

“Petani tembakau merupakan pihak yang paling sengsara jika industri tembakau terus dihantam. Dengan demikian, pemerintah perlu lebih melindungi para petani tembakau dengan memperhatikan kemakmuran para petani tembakau, memastikan penggunaan tembakau hasil panen para petani lokal secara efektif, serta tidak melanjutkan agenda-agenda yang terus menekan para pelaku IHT,” harap Agus.—Waluyo Hanjarwadi

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Pandemi Covid-19 Memunculkan Cara Kerja Baru dalam Bidang Bisnis

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Covid-19 telah mendorong pergeseran dalam rantai perdagangan dan pasokan serta menambahkan volume perdagangan. World Trade Organization (WTO) memperkirakan perdagangan global akan turun 18,5 persen pada triwulan kedua 2020, dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Hal itu didukung oleh pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan volume perdagangan barang dan jasa akan turun sebesar 12 persen pada 2020. Volume perdagangan turun di semua pasar secara bulanan (month-on-month) pada April, dengan Asia terbukti paling tahan banting (AS -16,8 persen, Eropa -20,1 persen, dan negara berkembang Asia (termasuk Tiongkok dan India) -6 persen).

Menyambut DBS Asian Insights Conference 2020, akhir pekan lalu Bank DBS menyelenggarakan diskusi bersama bersama awak media untuk menavigasi dunia pasca-pandemi. Diskusi diisi oleh Group Head of Global Transaction Services DBS Bank John Laurens. Ia memaparkan media briefing mengangkat tema Aftermath of Covid-19: Inovasi dalam manajemen perdagangan dan kas dengan partisipasi media dari Singapura, Cina, Hongkong, India, Taiwan, Inggris termasuk Indonesia.

Laurens menyebut, tantangan yang dihadapi oleh bisnis di seluruh Asia adalah gangguan rantai pasokan menyebabkan keterlambatan realisasi kas; pasar global telah mengalami penurunan permintaan yang menyebabkan pembatalan pesanan, keterlambatan pembayaran, dan perpanjangan penghentian kegiatan pabrik; siklus konversi uang diperpanjang; dan UKM kesulitan mempertahankan arus kas memadai dan mendapatkan akses ke modal.

Sementara tantangan operasional bisnis di tengah lockdown adalah semua pusat produksi Asia tengah mengalami pembatasan tenaga kerja dan menghadapi hambatan logistik; pengaturan bekerja dari rumah (work from home) membuat alur kerja manual secara operasional—misalnya tanda tangan basah—sulit untuk dipertahankan; gangguan terhadap pengiriman dokumen fisik dan klaim barang di pelabuhan; dan skses likuiditas terganggu.

Di sisi lain, Laurens mengatakan, pandemi Covid-19 memunculkan cara kerja baru dalam bidang bisnis. Antara lain, mengganti/mempersingkat rantai pasokan melalui reshoring/nearshoring; pergeseran rantai pasokan utama ke ASEAN; diversifikasi sumber pabrikan atau pemasok; bangkitnya pasar berbiaya rendah, termasuk Vietnam, Bangladesh, India, Indonesia; bangkitnya ekosistem dengan seluruh rantai pasokan berpartisipasi pada satu platform tunggal; fasilitas transparansi lebih besar; memungkinkan pemanfaatan data analytics; dan   keberadaan E-commerce menjadi semakin penting.

Selain itu, inovasi digital untuk mendukung kebangkitan ekonomi; munculnya model/peluang bisnis berkemampuan 5G baru; penerapan solusi berbasis IoT di seluruh agenda komersial, manajemen risiko dan keberlanjutan; percepatan peralihan ke teknologi cloud untuk mengurangi biaya investasi teknologi dan skalabilitas (naik dan turun); beradaptasi dengan era baru dalam kerja; dan perbanyak karyawan bekerja dari rumah dan mengurangi perjalanan bisnis.

Sementara di sisi bisnis transaksi perbankan digital, Laurens memastikan, kepemimpinan global dalam transaksi digital perbankan akan terus dipertahankan oleh DBS. Adopsi digital terus berlangsung dengan cepat sementara aktivitas transaksional dan informasi berbasis analog beralih ke proses digital sepenuhnya. Interaktivitas berbasis teknologi cloud / API yang luas dengan pelanggan dan mitra ekosistem menjadi norma dan menciptakan peluang bisnis platform multidimensi di seluruh cabang bank. Model bisnis berbasis data untuk memberikan peluang penjualan produk tambahan/pelengkap (cross-sell) di seluruh layanan dan konsultasi klien secara digital, pembiayaan berbasis analitik, perbendaharaan dan manajemen risiko.

“Pengembangan produk baru didorong oleh kemajuan teknologi di berbagai bidang, seperti, 5G, IoT dan identitas digital,” kata Laurens.

Lanjut baca

Breaking News

Bamsoet: Bayar Pajak Tak Mengurangi Harta Kita

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (kanan) menerima penghargaan dari Kakanwil DJP Jakarta Timur Arfan (kiri) di Gedung MPR RI, Selasa (14/7).

Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi bayak hal tak membuat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo enggan melaporkan pajaknya. Bagi pria yang akrab disapa Bamsoet itu, membayar berarti menjaga kelangsungan pembangunan dan masa depan Indonesia. Apalagi, politisi Partai Golkar itu pun paham pemerintah sudah memberikan banyak fasilitas dan insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan selama masa wabah pandemi Covid-19 ini. Misalnya, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan, Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah, Pajak Penghasilan atas impor dibebaskan serta pajak pertambahan nilai atas impor tidak dipungut.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pajak yang pada Selasa 14 Juli 2020, Kanwil DJP Jakarta Timur pun memberikan penghargaan kepada Bambang Soesatyo. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Arfan itu adalah bentuk apresiasi DJP terhadap pembayar pajak yang telah memenuhi hak dan kewajibannya terhadap negara dengan penuh kesadaran.

Baca juga: Dilema Efisiensi Pemerintah

“Membayar pajak tak akan mengurangi harta dan penghasilan yang selama ini telah kita dapat dari tanah, air, dan udara yang selama ini kita nikmati dari bumi Indonesia. Justru dengan membayar pajak, kita turut menjaga keberlangsungan pembangunan dan masa depan Indonesia. Sehingga kita tetap bisa berbakti, berniaga, dan berkarya di sini,” ujar Mantan Ketua DPR RI itu saat menerima penghargaan di Gedung MPR RI, Selasa (14/7).

Bamsoet menjelaskan, pajak yang dibayarkan merupakan wujud gotong royong warga dalam membangun negara. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, negara memerlukan anggaran yang tidak kecil untuk menangani Covid-19 agar segera cepat berlalu.

“Data Direktorat Jenderal Pajak, per 28 April lalu baru 10,13 juta Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Menurun dibandingkan tahun lalu yang bisa mencapai 11,9 juta Wajib Pajak. Mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak lagi Wajib Pajak yang dengan kesadaran dirinya melaporkan SPT Tahunan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengingatkan para pihak yang terdahulu menjadi pengemplang pajak untuk tak lagi main-main. Melalui Compliance Risk Management (CRM) dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan di DJP, para Wajib Pajak tak bisa lagi kabur dari kewajibannya membayar pajak karena ada risiko hukum yang akan dihadapi.

Lanjut baca

Breaking News

DJP dan IBFD Tandatangani MoU Program Reformasi Perpajakan

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktorat Jendeal Pajak (DJP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama reformasi perpajakan dengan the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) pada Kamis (9/7/20)./Foto: Dok. DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama reformasi perpajakan dengan the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) pada Kamis (9/7/20).

Pendandatanganan ini terbilang istimewa dikarenakan dua hal. Pertama, nota kesepahaman ini merupakan nota kesepahaman pertama yang ditandatangani oleh DJP dengan pihak ketiga dengan menggunakan mekanisme virtual desk-to-desk signing. Hal ini merupakan bentuk inovasi yang dipilih oleh tim penyelenggara yang terdiri dari Kelompok Kerja Tim Reformasi Perpajakan Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Perpajakan Internasional, dan Direktorat P2Humas, untuk memenuhi standar protokol kesehatan dan keamanan yang ditetapkan selama masa pandemi COVID-19.

Kedua, penandatanganan MoU ini akan menjadi landasan formal bagi serangkaian program kerja sama yang akan diwujudkan antara DJP dengan pihak IBFD yang dalam hal ini, juga telah ditunjuk sebagai bagian dari advisory team bagi program reformasi perpajakan di Indonesia. Beberapa konsep proyek kerja sama telah ditentukan dalam MoU, yang dalam pelaksanaannya dapat didesain dan diimplementasikan ke dalam format yang dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan, selama periode lima tahun berlakunya MoU.

Virtual

Penandatanganan MoU ini dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi virtual meeting yang menghubungkan secara langsung delegasi dari DJP yang dipimpin oleh Bapak Suryo Utomo selaku Ketua Tim Reformasi Perpajakan di Indonesia dengan delegasi IBFD yang dipimpin oleh Victor van Kommer selaku Direktur Tax Services of IBFD di Amsterdam, Belanda. Turut hadir dalam prosesi itu adalah jajaran pimpinan unit eselon II DJP serta perwakilan Pokja 3 Tim Reformasi Perpajakan, Ardiyanto Basuki dan Dwi Astuti.

Sebagai saksi atas penandatanganan itu, pihak penyelenggara juga mengundang perwakilan dari Kedutaan Kerajaan Belanda, Guusta Visser, selaku Customs Attaché Belanda untuk beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang turut menyaksikan secara langsung dari kediamannya di Singapura, serta Lukas Rahmidin selaku Senior Policy Advisor Kedutaan Kerajaan Belanda.

Seremoni dibuka pukul 15.00 WIB atau pukul 09.00 GMT+2 di Belanda, dengan terlebih dahulu memaparkan sejarah dan latar belakang hubungan kerja sama antara DJP dengan IBFD, termasuk dengan pihak Kementerian Luar Negeri Belanda, serta the Netherlands Tax and Customs Administration (NTCA), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari masing-masing delegasi, Bapak Suryo Utomo, Victor van Kommer, serta Guusta Visser, secara berurutan.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak mengapresiasi dukungan dan asistensi dari IBFD, NTCA, dan Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap rangkaian proses dan program reformasi perpajakan yang tengah dilaksanakan oleh DJP, dalam tataran professional dan akademik yang independen. Menjawab hal tersebut, Victor van Kommer menyambut baik formalisasi kerja sama antara DJP dan IBFD kedalam sebuh MoU dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan menjalankan program-program kerja sama yang dicakup dalam MoU dengan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, Guusta Visser sebagai perwakilan dari Kedutaan Kerajaan Belanda turut menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi pelaksanaan dari program-program yang akan dicakup dalam MoU tersebut, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kerajaan Belanda dalam memperkuat hubungan diplomasi dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya, masing-masing pimpinan delegasi DJP dan IBFD secara bersamaan menandatangani naskah MoU yang telah dicetak dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, untuk kemudian akan saling dipertukarkan/dikirimkan agar masing-masing pihak dapat melengkapi tanda tangannya pada naskah yang dipertukarkan tersebut. Dengan demikian, masing-masing pihak akan menyimpan satu set naskah MoU asli dengan tanda tangan yang lengkap, tanpa harus bertemu secara fisik dalam satu forum. Inovasi ini turut menjadi statement tersendiri dari DJP bahwa Pandemi COVID-19 tidak menjadi hambatan dilakukannya langkah-langkah besar dalam perwujudan kerja tim reformasi secara khusus, maupun kinerja DJP secara umum.

Sekilas tentang kerja sama IBFD dan DJP

IBFD bukanlah nama baru dalam dunia perpajakan. Sejak tahun 1938, organisasi ini telah berkecimpung dalam dunia riset dan edukasi perpajakan internasional, yang saat ini telah menaungi sekitar 70 periset independen yang berasal dari lebih 30 negara dan berpusat di Amsterdam, Belanda. Dikutip dari laman officialnya, IBFD merupakan lembaga profesional nirlaba yang sering dijadikan rujukan oleh praktisi perpajakan dari berbagai dunia dalam konteks riset dan penyediaan informasi perpajakan secara independen, edukasi, serta layanan konsultasi pemerintahan dalam isu regulasi dan kebijakan perpajakan. Mereka pun mendapatkan julukan sebagai “the world’s foremost authority on cross-border taxation.”

Reputasi itu menarik minat DJP untuk pertama kali bekerja sama dengan IBFD dalam bentuk capacity building bertema pemeriksaan pajak, serta keberatan dan banding pada tahun 2015 yang pada saat itu digawangi oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II. Pada tahun 2016, setelah dibentuknya Direktorat Perpajakan Internasional, kerja sama dengan IBFD berlanjut dalam konteks perpajakan internasional meliputi isu Transfer Pricing dan Tax Treaty.

Pada Bulan Desember 2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan keputusan nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan, di mana salah satu kelompok yang dibentuk dalam tim tersebut adalah Kelompok Kerja Bidang Peraturan Perundang-Undangan. Kelompok ini bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan undang-undang yang telah disusun untuk memastikan bahwa kebijakan yang tertuang dalam rancangan tersebut sudah menampung dinamika yang berkembang, melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan sistem perpajakan, melakukan evaluasi dan mengkaji insentif fiskal, serta menjalankan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang peraturan perundang-undangan dalam rangka reformasi perpajakan. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, tim pelaksana dapat membentuk tim teknis dan sekretariat tim serta menghadirkan atau menunjuk akademisi, praktisi, tenaga ahli, komite pengawas perpajakan, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait sebagai narasumber.

Dengan mempertimbangkan hasil kerjas ama terdahulu serta kapasitas dan kualifikasi IBFD dalam hal pendampingan riset, edukasi, dan konsultasi pemerintahan, maka Tim Reformasi Perpajakan memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan lebih berfokus, namun tidak terbatas pada tugas Tim Pelaksana Pokja Peraturan Perundang-undangan. Kerja sama ini diawali dengan pelaksanaan study visit oleh delegasi DJP pada tahun 2017 ke kantor IBFD dan NTCA di Belanda, untuk memperoleh wawasan secara langsung terkait implementasi administrasi perpajakan serta pengembangan program kepatuhan pajak di Belanda.

Selanjutnya pada tahun 2018, NTCA mengundang DJP untuk menghadiri forum pelatihan Change Management Program bersama dengan perwakilan dari beberapa yurisdiksi lainnya. Lalu berlanjut pada tahun 2019, di mana delegasi dari DJP kembali disambut oleh IBFD dan NTCA dalam rangka study visit terkait pengembangan regulasi, kebijakan, serta insentif perpajakan. Dengan mempertimbangkan rangkaian kerja sama yang progresif tersebut, kedua pihak kemudian sepakat untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya formalisasi atas hubungan profesional antara DJP dan IBFD dalam satu instrumen yang resmi dan terukur, dengan tetap berpedoman pada KMK-885/KMK.03/2016.

Pertimbangan tersebut kemudian terwujud dalam serangkaian diskusi yang dilakukan antara tim reformasi perpajakan DJP dengan pihak IBFD untuk menentukan desain, konsep, dan konteks kerja sama yang pada akhirnya dimanifestasikan kedalam sebuah naskah Nota Kesepahaman, yang perumusannya turut melibatkan supervisi dari Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat P2Humas, serta Direktorat KITSDA.

Isi Nota Kesepahaman DJP-IBFD

Naskah MoU ini disusun secara autentik dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, yang terdiri dari dua belas pasal meliputi pendahuluan, tujuan, ruang lingkup, bentuk kerja sama, prosedur dan pendanaan, kekayaan intelektual, force majeure, komunikasi, durasi, penghentian kerja sama, penanganan sengketa, dan klausul lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama antara DJP dan IBFD ini akan mencakup aktivitas-aktivitas berupa analisis kebijakan perpajakan, review terhadap sistem administrasi perpajakan, analisis simulasi atas skenario peraturan perpajakan yang berbeda, capacity building, serta aktivitas dalam konteks lainnya yang berhubungan dengan program reformasi perpajakan. Aktivitas-aktivitas tersebut akan diwujudkan dalam bentuk diskusi, asistensi riset bagi pegawai DJP baik individual maupun berkelompok, in-house training, pengembangan pilot project, forum pelatihan dan konferensi, study visit, dan bentuk lainnya yang sesuai.

Dalam perumusannya, format dan cakupan kerja sama dalam MoU ini disusun secara ekstensif agar pemanfaatannya tidak terbatas hanya pada konteks implementasi program kerja tim Pokja Regulasi saja, tetapi juga terbuka bagi direktorat atau unit teknis lainnya di DJP yang membutuhkan asistensi atau konsultasi dari pihak IBFD, dengan cara mengkomunikasikan permintaan dan kebutuhannya terlebih dahulu kepada focal point yang ditunjuk dalam MoU, yaitu Pokja 3 Tim Reformasi Perpajakan dibawah pimpinan Ardiyanto Basuki. Hal ini dimungkinkan dengan adanya klausul evaluasi tahunan yang memungkinkan kedua pihak untuk membahas dan menentukan desain kerja sama yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun yang dihitung sejak tanggal 1 Maret 2020, atau sekitar empat bulan sebelum tanggal penandatanganan naskah MoU. Hal ini disebabkan karena beberapa program kerja sama yang dicakup dalam MoU ini telah lebih dahulu dilaksanakan sebelum penandatanganan naskah MoU. Kerja sama tersebut diantaranya berupa pemberian lima akses selama tiga tahun dan pelatihan penggunaan tax research platform yang dimiliki oleh IBFD, yang berisi database berupa jurnal akademis, artikel, dokumen, ebook, webinar, dan fitur riset lainnya dalam berbagai topik terkait perpajakan internasional dari seluruh dunia. Kerja sama lainnya berupa pelaksanaan pelatihan transfer pricing secara online yang diberikan kepada dua puluh pegawai yang ditugaskan dari beberapa unit eselon II di lingkungan DJP, yang diantaranya berupa kursus online berjudul Fundamentals of Transfer Pricing dan International Tax Planning. Kedua program kerja sama tersebut diinisiasi oleh Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (PPSPI), dibawah pimpinan Dwi Astuti.

Kedua program tersebut menjadi contoh sekaligus pembuka bagi serangkaian rencana program kerja sama yang masih akan diwujudkan hingga akhir tahun 2020 ini. Termasuk di antaranya adalah pelatihan transfer pricing dalam Forum Nasional Transfer Pricing yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Perpajakan Internasional di Bulan Agustus, pelaksanaan beberapa riset maupun pelatihan terkait tax treaty, pelaksanaan desk-study terkait analisis dan dampak insentif perpajakan termasuk insentif yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, serta desk-study terkait pengembangan program cooperative compliance di Indonesia.

Perwujudan formalisasi kerja sama antara DJP dengan IBFD ini merupakan buah dari proses komunikasi dan koordinasi yang cukup panjang dan tidak mudah. Disamping itu, eksistensi MoU ini dapat memberikan keunggulan tersendiri bagi DJP karena kerja sama dengan IBFD dapat membuka akses terhadap jaringan sumber pengetahuan dan riset perpajakan internasional yang begitu luas dan kredibel. Untuk itu, pelaksanaan MoU ini harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pengembangan sumber daya manusia DJP seluas-luasnya, maupun untuk penguatan dan percepatan program reformasi perpajakan di Indonesia. Ini merupakan sebuah langkah besar yang diambil oleh tim reformasi perpajakan, dengan pemanfaatan yang baik akan mampu membuka peluang bagi langkah-langkah besar berikutnya menuju pencapaian visi dan misi DJP secara menyeluruh.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Pandemi Covid-19 Memunculkan Cara Kerja Baru dalam Bidang Bisnis

Covid-19 telah mendorong pergeseran dalam rantai perdagangan dan pasokan serta menambahkan volume perdagangan. World Trade Organization (WTO) memperkirakan perdagangan global...

Breaking News12 jam lalu

Bamsoet: Bayar Pajak Tak Mengurangi Harta Kita

Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi bayak hal tak membuat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo enggan melaporkan pajaknya. Bagi pria yang...

Breaking News1 hari lalu

DJP dan IBFD Tandatangani MoU Program Reformasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama reformasi perpajakan dengan the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)...

Breaking News4 hari lalu

“Core Tax System” Teknologi Terintegrasi untuk Memudahkan Fiskus dan Wajib Pajak

Untuk menyempurnakan reformasi perpajakan di era digital, DJP melakukan digitalisasi sistem perpajakan dengan membangun Core Tax System yang dimulai sejak...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah Umumkan akan Melelang 7 Seri SUN Pekan Depan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPBR) Kementerian Keuangan RI akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam...

Breaking News5 hari lalu

Milenial Melek Investasi

Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya dalam hal keuangan, cara berinvestasi pun mulai bergeser dan tidak lagi harus dilakukan oleh...

Breaking News6 hari lalu

Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menekankan kepada pelaku industri hotel dan restoran agar...

Breaking News6 hari lalu

Bank Permata Andil dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM

Penandatanganan kerja sama bersama Askrindo dan Jamkrindo dilakukan sebagai salah satu langkah dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional. PT Bank...

Breaking News6 hari lalu

Sandiwara Sastra Peneman Asyik Belajar di Rumah

Jelang dibukanya tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang, banyak sekolah—terutama di zona merah—masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau...

Breaking News1 minggu lalu

Inisiatif Pemasaran Digital Mutakhir Ala Alibaba Cloud dan Unilever

  Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan intelijen Alibaba Group – bermitra dengan Unilever, salah satu perusahaan multinasional terbesar...

Trending