Connect with us

Breaking News

Indonesia Urutan Ketiga Asia Tenggara dalam Kesiapan Digitalisasi Bisnis

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Survei “DBS Digital Treasurer 2020” mengungkapkan bahwa bisnis di Indonesia menempati peringkat ketiga dalam pemanfaatan digitalisasi di antara negara-negara di Asia Tenggara, dan berada pada peringkat ketujuh di Asia-Pasifik.

Berdasarkan jajak pendapat yang meneliti sekitar 1.700 corporate treasurers, CEO, CFO, dan pemilik bisnis se-Asia-Pasifik (APAC), survei ini menyimpulkan bahwa dalam hal kesiapan digital, sekitar 26 persen perusahaan di Indonesia sudah memiliki strategi yang jelas. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada urutan ketiga di antara negara lain di Asia Tenggara setelah Singapura (45 persen) dan Thailand (32 persen).

Di kawasan APAC, bisnis di Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam hal kesiapan digital setelah Singapura (45 persen), Hongkong (44 persen), Jepang (41 persen), Taiwan (39 persen), Korea Selatan (39 persen), dan Thailand (32 persen) secara berturut-turut. Apabila membandingkan bisnis di APAC dengan area global lainnya seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris, tampaknya kedua pasar yang sudah “matang” tersebut memiliki proporsi bisnis dengan strategi digital yang jelas jauh lebih besar. Sebagai contoh, hampir separuh bisnis di AS dan Inggris memiliki strategi yang terstruktur bila dibandingkan dengan dua dari sepuluh bisnis di APAC.

Group Head of Institutional Banking, DBS Bank, Tan Su Shan mengatakan, dampak teknologi terhadap bisnis belum pernah senyata saat ini. Menurur Tan, di tengah gejolak akibat pandemi, solusi digital menjadi penyambung hidup bagi sebagian besar bisnis secara global, terlepas dari ukuran atau industrinya.

“Saat memulai ‘kenormalan berikutnya’, kita harus memetakan arah baru dan siap untuk terus berubah dan beradaptasi dengan keadaan baru. Dengan perubahan besar dalam pola konsumsi, pekerjaan, dan pariwisata akibat Covid-19, yang kemungkinan tidak akan kembali seperti sebelum pandemi, dasawarsa mendatang akan menimbulkan lebih banyak perubahan jika dibandingkan dengan dasawarsa lalu dan bisnis harus siap untuk terus bermetamorfosis tanpa henti agar dapat bertahan dan berkembang,” kata Tan melalui keterangan tertulis akhir September lalu.

Tekanan digitalisasi

Di tengah iklim persaingan industri yang ditandai dengan gangguan pada rantai pasokan, serta Covid-19 yang mendorong laju digitalisasi pada hampir semua bisnis di kawasan (99 persen) mengisyaratkan bahwa industri menghadapi tekanan dari luar untuk bertransformasi digital. Faktor utama yang mendorong kebutuhan untuk berubah mencakup perubahan pola konsumsi pelanggan serta pasar utama mereka, pesaing, dan kompleksitas rantai pasokan yang berkembang. Meskipun para pelaku bisnis yang mengikuti survei memahami pentingnya perubahan, di saat yang sama mereka juga berhadapan dengan tantangan dalam penerapan teknologi baru. Ada tiga tantangan utama, yaitu kecepatan perubahan (speed of change) (80 persen), kerumitan pelaksanaan (execution complexity) (75 persen), dan kelangkaan bakat digital (lack of digital talent) (64 persen).

Hal ini sangat berbeda dengan AS dan Inggris, yaitu sembilan dari sepuluh bisnis menyatakan bahwa tantangan utama mereka adalah tetap mampu menyesuaikan diri dengan regulatory environment, mendukung persepsi bahwa kedua pasar tersebut memiliki akses lebih mudah ke kelompok digital talent.

Dalam hal digital spend, pengelolaan kas atau cash management (33 persen) dan pembiayaan rantai pasokan atau perdagangan (30 persen) merupakan dua bidang investasi terbesar untuk bisnis APAC. Itu mencerminkan pilihan bisnis di Inggris, di mana enam dari sepuluh (60 persen) bisnis memusatkan investasi mereka pada perdagangan dan teknologi terkait pembiayaan rantai pasokan, sementara di AS, perusahaan menghabiskan sebagian besar pengeluaran untuk pelaporan risiko & kepatuhan (34 persen) serta solusi cash management (26 persen).

Bank sebagai mitra digitalisasi

Bank tetap menjadi mitra yang paling strategis bagi bisnis di APAC untuk tetap mengikuti inovasi fintech dan mengidentifikasi solusi tepat, dengan tujuh dari sepuluh bisnis menyatakan pilihan tersebut – sama seperti hasil survei tahun lalu (69 persen). Hal ini lazim, khususnya di Vietnam (90 persen), Indonesia (84 persen), Thailand (82 persen), Malaysia (80 persen), dan Korea Selatan (76 persen), di mana mereka cenderung lebih bergantung pada mitra perbankan dalam mendapatkan arahan strategis (strategic guidance) untuk bisnis mereka. Di Inggris, tingkat preferensi untuk menerima arahan dari bank (bank guidance) sebesar 69 persen, serupa dengan APAC sebesar 70 persen.

Di sisi lain, bank justru kurang diminati di AS (47 persen) karena bisnis lebih memilih terlibat dengan perusahaan fintech secara langsung (89 persen). Kecenderungan itu juga secara umum terjadi di negara maju APAC, seperti, Singapura (80 persen), Hong Kong (89 persen), dan Tiongkok (69 persen), di mana bisnis secara reguler lebih memilih berhubungan dengan fintech.

“Kami menyadari bahwa banyak perusahaan terdampak Covid-19 sulit untuk tetap menjalankan bisnis, terlebih bekerja dari rumah demi keamanan dan keselamatan karyawan telah menjadi budaya kerja baru, yang mengharuskan kita melakukan transaksi perbankan dari mana saja. Kami beruntung karena Bank DBS memiliki berbagai sistem yang membantu basis investor kelembagaan dalam mendigitalkan operasi mereka. DBS IDEAL, platform perbankan digital untuk perusahaan milik Bank DBS, adalah solusi sempurna bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-sehari,” ujar Corporate Banking Director, PT Bank DBS Indonesia, Kunardy Lie.

Arah digital ke depan

Penggunaan Application Programming Interface (API) dan solusi cloud perusahaan dalam bank connectivity diharapkan semakin disukai di antara bisnis skala besar dan kecil di seluruh kawasan. API tetap menjadi cara paling populer untuk konektivitas bank dengan hampir setengah dari bisnis APAC (48 persen) menggunakannya dalam kegiatan operasional mereka jika dibandingkan dengan solusi berbasis cloud (31 persen). Akan tetapi, pergeseran ke solusi berbasis cloud ini diperkirakan akan terjadi dalam tiga tahun ke depan karena solusi ini terbukti menjadi tool yang berguna bagi bisnis dalam memindahkan data tanpa hambatan.

Enam dari sepuluh bisnis (59 persen) di APAC ingin menerapkan solusi berbasis cloud dalam tiga tahun ke depan—jika dibandingkan dengan di AS (5 persen) dan di Inggris (68 persen)—dengan hampir tiga dari sepuluh bisnis (29 persen) mencanangkan penerapan prasarana cloud dalam 12 bulan ke depan.

Saat Indonesia dan dunia beradaptasi dengan berbagai perubahan di tengah disrupsi Covid-19, Tan mengatakan, DBS Group semakin melihat makna penting digitalisasi dan mempercepat rencana digitalisasi mereka.

“Pandemi Covid-19 adalah krisis yang dihadapi oleh generasi saat ini dan membawa berbagai negara dan juga bisnis menata ulang operasional bisnis mereka. Hal ini memaksa banyak orang memikirkan kembali strategi untuk memastikan keberlanjutan mereka. Namun, setiap krisis juga memiliki sisi positif dan tidak ada waktu lebih tepat bagi pemimpin perusahaan untuk menghadapi situasi sulit ini secara langsung dan memeriksa ulang rencana bisnis mereka secepat-cepatnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah guna membangun bisnis mereka menjadi lebih baik dan kuat,” kata Tan.

Untuk membantu perusahaan memahami dengan lebih baik penerapan dan peluang dari pergeseran lanskap industri, DBS Group menyelenggarakan acara tahunan “DBS Digital Day” pada pertengahan September lalu. Acara itu menghadirkan para pemimpin dari sektor umum dan swasta, para ahli, nasabah korporasi serta karyawan perusahaan untuk berbagi pengalaman dan wawasan dalam memanfaatkan solusi digital untuk menghadapi new normal era.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Era Baru Kepatuhan Berkelanjutan dimulai Pasca-PPS Berakhir

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ruruh Handayani

 

Majalahpajak.net – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menyongsong visi Indonesia Maju 2045. Pasalnya, program yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini koheren dengan Reformasi Pajak Jilid III yang memuat reformasi administrasi dan kebijakan.

Fungsional Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono mengatakan, pasca-PPS merupakan era baru pajak yang memuat kepatuhan sekaligus penerimaan pajak yang berkelanjutan, didukung oleh peningkatan pelayanan, data dan informasi yang dimiliki DJP, serta supervisi (enforcement). Dengan ketiga pendorong itu, maka wajah perpajakan Indonesia ke depan bukan lagi berdasarkan kepatuhan sukarela, tetapi kepatuhan kolaborasi.

“Berbagai lembaga riset dan organisasi internasional sekarang membahasakan kepatuhan kolaborasi, bukan lagi kepatuhan sukarela. Hal ini karena Wajib Pajak merasa otoritas pajak punya power, dan Wajib Pajak harus percaya. Jadi di sini ada power of authority dan trust in the authority. Ini akan menjadikan kepatuhan kolaborasi Wajib Pajak,” kata Agus di webinar Kelas Tax Center Universitas Pamulang (Unpam), bertema “Reformasi Wajah Baru Perpajakan Pasca PPS: Pajak Kita Untuk Kita”, Sabtu (25/6).

Di hadapan sekitar 70 peserta yang hadir, Agus juga menjelaskan, iklim kepatuhan kolaborasi (voluntary cooperation) dapat dihadirkan melalui keseimbangan antara legitimate power dan kepercayaan yang berdasarkan kognitif atau kesadaran. Sebaliknya, kalau otoritas pajak hanya mengandalkan penegakan hukum, maka hubungan kepada Wajib Pajak akan bersifat koersif, dan timbul iklim antagonis.

“Jadi sekarang yang tengah dibangun adalah voluntary cooperation atau kerja sama sukarela antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Untuk menyeimbangkannya, mesti ada dua pilar untuk mewujudkannya yakni transparansi dan partisipasi melalui reformasi perpajakan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, PPS merupakan ajakan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Wajib Pajak. Melalui PPS, pemerintah menawarkan kesempatan untuk masyarakat bisa melakukan pemutihan pajak dengan mengungkapkan semua aset atau harta dengan tarif yang rendah.

Di sisi lain, PPS yang diiringi reformasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tax gap.

“Karena dari potensi yang ada, kita naikkan agar tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Inilah mengapa ada reformasi administrasi, reformasi perpajakan. Ini akan terwujud. Setelah PPS berakhir maka masyarakat masuk dalam babak baru di mana keterbukaan informasi jadi keniscayaan. Otoritas pajak punya sistem informasi teknologi yang modern, dan enforcement,” jelasnya.

Baca Juga: Ketum IKPI: Jangan Lewatkan PPS yang Sarat Manfaat

Untuk itu, Agus kembali mengingatkan agar Wajib Pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini sebelum akhir periode pada 30 Juni mendatang.

“Harapannya, masyarakat bisa merespons. Ini adalah program baik dari pemerintah untuk melindungi masyarakat asal memang mengikuti ketentuan yang berlaku, semua aset diungkapkan. Kenapa disebut tax amnesty jilid 2? Ya, memang ada kelanjutan dari tax amnesty jilid 1, di mana dibagi menjadi dua kebijakan. Kebijakan 1 untuk alumni TA, kebijakan 2 untuk WPOP yang baru menjadi peserta,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Akuntansi Unpam Effriyanti Kurniawan mengatakan, pemahaman mengenai pajak masih menjadi hal yang penting karena banyak masyarakat yang masih takut dengan pajak.

“Begitu dengar kata-kata pajak, mereka rasanya mau balik badan. Padahal pajak adalah dari kita untuk kita. Pajak adalah suatu media, merefleksikan ada tanggung jawab di sana akan ada manfaat. Kita sudah merasakan manfaat selama ini dari sarana dan prasarana yang ada, tetapi memang rata-rata pemahaman mengenai pajak masih sangat sedikit,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mendukung adanya kegiatan Kelas Tax Center, agar mahasiswa sebagai agen perubahan bisa mengubah paradigma negatif pajak di ruang publik.

“Ini yang harus kita ubah. Bahwa sebagai generasi muda, mahasiswa bisa menginformasikan kepada dunia luar sana bahwa pajak adalah media kita untuk berkontribusi terhadap pembangunan, baik pembangunan daerah pun pembangunan nasional. Sehingga, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah negara kita. Kemajuan negara kita juga bergantung kepada kita semua,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Dukung Penerapan ESG, Dirkeu dan SDM BEI Raih Penghargaan “Green Kartini”

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

Majalahpajak.net – Sebagaimana diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung penerapan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) di pasar modal. Sebab, penerapan ESG pada produk investasi secara tidak langsung akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Atas dasar itulah, Majalah Pajak memberikan Penghargaan Green Kartini: 10 Most Green-Driven Female Leaders kepada Direktur Keuangan (Dirkeu) dan Sumber Daya Manusia (SDM) BEI Risa E Rustam atas perannya fokus dalam melakukan program sustain ability di pasar modal.

Dewan Redaksi Majalah Pajak Ajib Hamdani mengungkapkan, Majalah Pajak sangat mengapresiasi terhadap pemimpin perempuan. Terlebih, jika dilihat dari data Women and Business tahun 2020, menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara 4 besar yang menempatkan para perempuan menjadi pemimpin pemimpin.

Baca Juga: Keselarasan sejak di Lantai Bursa

“Kami melihat bahwa bagaimana gerakan modern pengarusutamaan gender menjadi gerakan modern yang dibangun sejak zaman Kartini dulu, makanya kita ambil momen tersebut. Kami berharap kedepannya akan ada Ibu Risa selanjutnya yang bisa menjadi pemimpin di masing-masing bidang,” ungkapnya saat memberikan penghargaan di Gedung BEI, Rabu (22/06).

Ia menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi bursa BEI yang terus mendorong literasi keuangan kepada masyarakat termasuk yang mengintegrasikan terhadap ESG dan menjadi rujukan dari para investor global maupun lokal.

“Kami melihat bagaimana BEI punya komitmen luar biasa sebagai engine untuk menggerakkan ekonomi, dan apresiasi luar biasa bekerja sama dengan semua stakeholder termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DPJ),” tambahnya.

Ajib pun berharap Majalah Pajak dapat terus berkontribusi terhadap pendorong sektor ekonomi berkelanjutan.

“Semoga sinergi yang terbangun antara Majalah Pajak dengan BEI terus terjalin dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Selamat Berlabuh, Ekonomi Baru

Sementara itu, Dirkeu dan SDM BEI Risa E Rustam memberikan apresiasi sebesa-besarnya kepada Majalah Pajak atas dinobatkan dirinya menjadi salah satu dari 10 Green Kartini versi Majalah Pajak. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan program-program literasi dan edukasi kepada calon investor, masyarakat umum melalui head office BEI maupun kantor perwakilan di 30 provinsi.

“Terima kasih atas penghargaannya dan apresiasinya. Kebetulan saya disini juga advocate G20 Empower, jadinya pas banget karena sejak kita gabung di sustainable stock exchange taun 2019, banyak sekali program ESG atau SDGs terutama yang diusung oleh World Federation of Exchanges dan Sustainable Stock Exchange, yang sekarang menjadi pedoman kita untuk fokus dalam program sustain ability,” jelasnya.

Disingung soal tantangan penerapan ekonomi hijau, Risa juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai regulasi dan aturan, serta menggandeng stakeholder lainnya untuk menyelesaikan tantangan seperti terbatasnya SDM dan belum memadainya insentif produk keuangan berkelanjutan.

“Tidak hanya itu saja, kedepannya juga nanti kita akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk publik dan stakeholder kita di pasar modal tentang kesetaraan gender dan women empowerment,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Harus Sejalan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

Wacana perpanjangan cuti hamil selama enam bulan memerlukan kajian mendalam terkait produktivitas dan daya saing  agar upaya memajukan aspek aspek kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa sejalan

 

Majalahpajak.net – Usulan  perpanjangan cuti hamil dan melahirkan menjadi enam bulan untuk pekerja perempuan yang disampaikan Ketua DPR RI  Puan Maharani mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha. CEO Sintesa Group yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan pentingnya melakukan kajian dan riset lebih lanjut terkait wacana memperpanjang cuti hamil enam bulan karena hal ini tidak hanya terkait dengan cost (biaya) tapi juga aspek lainnya seperti produktivitas dan daya saing. Riset perlu dilakukan untuk melihat perbandingan kondisi dunia usaha di Indonesia dengan negara-negara kompetitor.

Menurutnya, upaya mendorong kesejahteraan ibu dan anak tentu menjadi perhatian semua pihak baik kaum perempuan maupun laki-laki. Namun perpanjangan cuti enam bulan belum tentu menjadi satu-satunya solusi atau jalan keluarnya. Ia memaparkan realitas selama  ini dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang masih ketinggalan dan perlu menjadi perhatian karena berkorelasi dengan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami siap mendukung dan akan membuat analisis lebih lanjut agar ada solusi yang lebih baik untuk menyeimbangkan aspek kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,”kata Shinta saat menerima apresiasi 10 Most Green-Driven Female Leaders 2022 dari Pimpinan Redaksi Majalah Pajak, Aldino Kurniawan  di Menara Duta, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/06).

Baca Juga: Kesetaraan Gender Jadi Pertimbangan

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan penghargaannya kepada Majalah Pajak sebagai media yang tidak sekadar isu tentang pajak, fiskal, dan ekonomi  tetapi juga mulai memberikan perhatian pada isu tentang kesetaraan gender dan  kepemimpinan perempuan di tempat kerja serta isu lingkungan. Menurutnya, kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan ekonomi hijau melainkan juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) khususnya poin ke-5.

Majalah Pajak hebat, bisa mengangkat sosok-sosok pemimpin perempuan dan isu lingkungan di Hari Kartini. Karena Indonesia tidak bisa hanya sekadar tumbuh dari segi pertumbuhan ekonomi, tapi  equity yaitu aspek sosial dan lingkungannya juga sangat penting,”ungkap Shinta.

Ia memaparkan dua aspek penting dalam isu kesetaraan gender, yaitu kewirausahaan perempuan (seperti di sektor UMKM) dan perempuan di tempat kerja (workplace) sebagai profesional di perusahaan maupun  buruh. Kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Gross Domestic Product, namun di sisi lain masih ada tantangan di tempat kerja karena perempuan memerlukan fleksibilitas untuk mengembangkan karier dan kehidupan keluarganya. Sehingga perlu komitmen dari  perusahaan dan tempat kerja untuk mempunyai ekosistem tempat kerja yang memadai bagi perempuan, seperti : ruang laktasi dan day-care untuk pengasuhan anak.

Baca Juga: Sistem Perpajakan Kita Memberatkan Perempuan?

Ia berpandangan,  saat ini masih ada gap atau perbedaan antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja dari segi pendapatan dan recruitment. Isu kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi dan perlu menjadi perhatian perusahaan. Adapun isu yang terkait kewirausahaan perempuan adalah lebih kepada bagaimana perempuan pengusaha UMKM bisa mendapatkan akses permodalan dan juga pelatihan.

“Masing-masing komponen ini perlu keberpihakan yang lebih diarahkan untuk mencapai kesetaraan. Bukan lantas perempuan lebih penting dari pria. Karena faktanya saat ini perempuan masih sangat ketinggalan, makanya harus disejajarkan,”terangnya.

Pada momentum Hari Kartini 21April 2022, Majalah Pajak membuat daftar 10 perempuan yang melalui kepemimpinannya mampu mendorong bisnis yang berkelanjutan dengan latar-belakang jabatan chief (executive, financial, operating) fficer, direktur, pengusaha, atau founder di ruang lingkup sektor usaha yang meliputi keuangan, infrastruktur, pertambangan, industri, migas, dan telekomunikasi.

Lanjut baca

Populer