Connect with us

Breaking News

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Diterbitkan

pada

Presiden ACT Ibnu Khajar dalam acara peluncuran program Bergerak Bersama Selamatkan Bangsa, Senin (18/1/2021)/Foto: Dok. ACT.

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, Manado, dan beberapa wilayah di Pulau Jawa, erupsi Gunung Semeru, serta ancaman Covid-19 yang masih merebak. Situasi ini memberikan tekanan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak bencana.

Merespons kejadian yang datang bertubi-tubi itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajak seluruh masyarakat untuk bahu-membahu membantu dengan memberikan solusi nyata. Kejadian yang menimpa saudara sebangsa membuat ACT menginisiasi gerakan “Bergerak Bersama Selamatkan Bangsa” sebagai bentuk respons terhadap bencana yang terjadi di Mamuju, Majene, Kalsel, Semeru, Sumedang, dan lain-lain pada Senin (18/01).

Gerakan ini merupakan ajakan agar seluruh elemen bangsa bergerak untuk menyelamatkan saudara sebangsa yang sedang menghadapi ujian berupa bencana alam yang memakan korban jiwa serta menghancurkan banyak bangunan dan sendi-sendi Kehidupan.

Dalam peluncuran gerakan “Bergerak Bersama Selamatkan Bangsa” kali itu, Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Khajar menguatkan dan mengajak masyarakat untuk bersama menghadapi bencana yang terjadi.

“Bangsa ini adalah bangsa yang kuat, salah satunya terlihat betapa banyaknya bencana yang terjadi hingga di awal tahun 2021 ini. Dari pandemi, jatuhnya pesawat Sriwijaya, banjir bandang hingga meletusnya gunung. Kita bersyukur di usia 16 tahun ini, ACT terus mendapatkan dukungan dari berbagai relawan di 34 provinsi dan 324 kota/kabupaten yang bergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia dan lebih dari 60 kantor cabang ACT masih terus bersiaga. Saat ini, kami bersyukur semua relawan langsung sigap hadir ke lapangan dan melakukan rescue untuk para korban bencana,” ungkapnya.

Tema gerakan pada hari ini merupakan turunan program dari Bangkitkan Sejatinya Bangsa beberapa waktu lalu, di mana sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa penggerak kebaikan, bangsa yang memiliki rakyat yang peduli, saling tolong menolong, dan membantu sesama. Dalam gerakan ini, ACT ingin mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa yang dermawan, tidak hanya untuk bangsanya sendiri namun juga membantu bangsa lain yang membutuhkan. Termasuk di antaranya ancaman kelaparan, kesehatan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kesulitan pendidikan, dan berujung pada kemiskinan.

“Di tahap awal terjadinya bencana, kami pastikan semua tim hadir. Proses penguasaan teritorial wajib dilakukan untuk melihat seberapa besar dan luas bencana ini terjadi, seberapa banyak kerusakan dan korban yang terjadi, titik-titik pengungsian ada di mana saja. Kedua, kami siapkan dan aktivasi semua posko-posko bantuan, agar sampai langsung ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Insyaallah segera kami akan kirimkan semua bantuan dari kantor utama logistik kita dari Gunung Sindur ke daerah-daerah bencana, permulaan kami akan kirimkan 500 ton beras, bantuan pangan lainnya, dan bantuan medis. Kami ajak semua masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan program-program kami. Salah satunya Kapal Kemanusiaan untuk Sulawesi Barat,” tambah Ibnu.

Setelah bantuan-bantuan fase tanggap darurat ini, pada 14 hari ke depan di bawah semangat Bangkitkan Sejatinya Bangsa, ACT akan menjadikan kantor pusat dan cabang sebagai pusat informasi bencana nasional. Selama fase tanggap darurat hingga pemulihan nanti, ACT akan mengikhtiarkan pelepasan Kapal Kemanusiaan dengan bantuan 1.000 ton (logistik) yang akan bergerak dari Jawa Timur dan DI Yogyakarta menuju Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Tentu, tidak terlepas pula daerah-daerah lainnya yang membutuhkan bantuan darurat.

Dalam gerakan kampanye kebencanaan ini, yang menjadi pembeda dengan kampanye kebencanaan tahun-tahun sebelumnya adalah kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan program-program aksi tanggap darurat langsung bergandengan secara cepat dengan rencana aksi pemulihan. Hal ini karena setiap pengungsi tidak dapat berlama-lama bertahan dalam tempat pengungsian sementara yang tidak terjaga protokol kesehatannya. Sehingga, diperlukan dukungan besar dan masif dari berbagai pemangku Kepentingan.

Di waktu yang sama, tepatnya Senin (18/1/2012) pagi, ACT juga telah memberangkatkan armada-armada kemanusiaan dari Gunung Sindur ke Sulawesi Barat yang membawa bantuan kemanusiaan.

“Insyaallah kami memberangkatkan Humanity Rice Truck, Humanity Food Truck, armada rescue dan ada juga bantuan logistik yang akan diberangkatkan ke Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Kami akan mengirimkan armada, sebanyak 10 truk. Total bantuan sebanyak 10 ton per armada. Mohon dukung kami dengan segala bantuan baik di bidang kebencanaan, kemiskinan, dan lainnya,” ajak Eka Setiawaty selaku Manajer Program ACT.

Hingga saat ini, sekitar 300.000 relawan Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) terus bergerak untuk membantu para penyintas bencana dengan melakukan beragam aksi yang dibutuhkan. Misalnya saja Search and Rescue (SAR), layanan medis, pendistribusian bantuan pangan untuk meringankan beban saudara terdampak bencana.

Bagi masyarakat Indonesia yang ingin berpartisipasi, Ibnu Khajar mengatakan, masyarakat dapat berdonasi melalui kanal www.Indonesiadermawan.id.
“Sahabat, tentu aksi-aksi kami tidak dapat dilakukan sendirian. Kami butuh doa dan dukungan terbaikmu. Mari Bergerak Bersama Selamatkan Bangsa! Bantu para penyintas bencana dengan sedekah terbaikmu, sekarang,” kata Ibnu.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Kanwil DJP Jakarta Barat Optimistis Penerimaan Pajak Tahun Ini Meningkat

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Mengawali tahun 2022 dimulai dengan rasa optimisme tinggi dengan kerja keras dan usaha yang gigih untuk menghimpun penerimaan negara meskipun pandemi Covid-19 masih terus membayangi. Membaiknya perdagangan global dan kinerja perekonomian domestik tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi.

Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tecermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Di sisi lain, sektor perbankan juga relatif solid dengan tingkat kecukupan modal yang memadai, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi yang diikuti dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat Fathimati Zahra mengatakan, kerja keras selama tahun 2021 menghasilkan pencapaian penerimaan pajak untuk Kanwil DJP Jakarta Barat sebesar Rp 43.186.657.305.748,00 atau 98,69 persen  dari rencana penerimaan pajak dan dengan angka pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 16.46 persen dari total penerimaan pajak tahun 2021. Penerimaan pajak tahun 2021 masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 49,7 persen dari total penerimaan pajak.

“Diharapkan dengan semakin membaiknya perekonomian nasional akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak tahun 2022,” kata Zahra dalam keterangan tertulis Rabu (19/1/22).

Seperti diketahui, pada Oktober 2021 telah diundangkan UU No.7 Tahun 2021 atau disebut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU tersebut adalah suatu bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia maju yang mengalami disrupsi yang luar biasa akibat Covid-19. Reformasi yang dilakukan pada masa pandemi ini diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan diharapkan dapat menjadi instrumen multidimensional objektif, yaitu fungsi penerimaan pajak yang dibarengi dengan pemberian insentif untuk mendukung dunia usaha pulih, namun tidak menjadikan administrasinya semakin sulit.

UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Atas masing-masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Zahra menjelaskan, salah satu yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

PPS merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui, pertama, pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan kedua, pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan akan terus berjalan pada tahun 2022. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak diproyeksikan mampu meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak menyampaikan SPT.

Untuk menyukseskan program tersebut, Kanwil DJP Jakarta Barat membuka layanan Helpdesk untuk Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak yang ingin mengetahui informasi secara lengkap tentang program tersebut. Layanan Helpdesk PPS dibuka setiap hari Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 bertempat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

Lanjut baca

Breaking News

Ketika Pajak Bikin Rileks dan Terbahak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Menjalani profesi di bidang pajak tidaklah mudah. Selain selalu berkutat dengan angka, ada banyak sekali hal-hal yang membuat seorang profesional di bidang pajak untuk susah tertawa lepas, mulai dari aturan yang berubah-ubah, deadline yang tidak mengenal akhir pekan dan hari libur, hingga sengketa pajak. Melihat hal tersebut, Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3) dan DDTC News mengadakan support group daring bertajuk “Cerita & Humor Pajak” tahap pertama pada Sabtu (15/01).

Senior Partner DDTC sekaligus Co-founder IHIK3 Danny Septriadi mengungkapkan, ketika tertawa, tubuh kita merilis hormon oxytocin atau hormon kasih sayang, dan hormon ini dapat memperbaiki emosi seseorang, sehingga tidak terlalu berlarut-larut tenggelam dalam stres karena pekerjaan.

“Sudah menjadi stereotip, kalau orang yang berprofesi di bidang pajak isinya orang-orang serius semua. Kami berharap Anda semua yang hadir di sini bisa menjadi duta, supaya profesi yang serius ini jangan menjadi semakin serius,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam acara ini, pihaknya berhasil mengumpulkan belasan praktisi dan akademisi pajak dalam suatu ruang virtual Zoom untuk saling bertukar cerita dan tertawa bersama. Selain itu, acara ini juga diikuti para Wajib Pajak lintasprofesi, dari pengajar pajak, konsultan pajak, staf keuangan beragam instansi, sampai pensiunan karyawan.

“Nah, kesempatan ini bisa kita jadikan untuk belajar menjalankan profesi kita secara lebih ikhlas, lebih cair, bahkan bisa sambil bercanda,” tambahnya.

Salah satu staf dari suatu perusahaan swasta membagikan cerita yang cukup ironis tentang profesinya itu. Dikisahkan, ia rutin mengurus pajak selama bertahun-tahun sejak masih single, namun ketika ia menikah justru lupa membayar pajak sehingga perusahaan harus menanggung sanksi denda.

“Sebagai bentuk tanggung jawab, saya membayarkan denda itu menggunakan uang pribadi, lebih tepatnya menggunakan ‘uang amplop’ yang saya dapatkan dari pesta pernikahan saya,” tuturnya sambil tertawa.

Selain itu, seorang pengajar pajak di perguruan tinggi negeri juga tak mau ketinggalan untuk turut berbagi cerita. Menurutnya, profesinya yang ia jalankan mempunyai tantangan tersendiri, yaitu menjaga ketertarikan dan animo mahasiswa di kelas. Maka, ia menggunakan humor di tengah mengajar. Salah satunya adalah anekdot tentang sikap petugas pajak zaman dulu yang terlalu kaku dengan alasan serba “pokoknya”.

“Zaman sekarang, pendekatan petugas pajak sudah lebih humanis daripada dulu. Dulu, tiap berdebat sama petugas pajak, jawaban mereka selalu ‘Ya pokoknya segini’, ‘Ya pokoknya aturannya begitu’. Karena ini enggak benar, saya mencoba mengingatkan petugas pajak tadi, ‘Pak, jangan cuma pokoknya-pokoknya saja dong! Padahal selain pokoknya, kan ada (sanksi administrasi) bunganya juga!’,” kata pria berkacamata itu diikuti tawa peserta lainnya juga.

Sebelumnya, IHIK3 sudah enam kali membuat support group virtual serupa dengan audiens yang lebih heterogen. Dari survei yang  dilakukan terhadap 10 peserta support group yang berkenan terlibat, 70 persen di antara mereka mengklaim merasa lebih bahagia setelah bergabung dalam sesi tersebut.

Selanjutnya, acara serupa juga akan diadakan pada Sabtu, 12 Februari 2022. Rencananya, sesi ini khusus untuk para petugas pajak di seluruh Republik Indonesia. Bagi yang ingin sejenak mengendurkan syaraf kepenatan, ikuti humor virtual bersama IHIK3 dan para punggawa pajak. Siapa tahu bisa rileks, bahkan terbahak.

Lanjut baca

Breaking News

Bantu Sukseskan PPS, Halim Santoso & Associates Adakan Diskusi Virtual  

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah mulai dijalankan sejak awal tahun hingga enam bulan ke depan atau 30 Juni 2022. Setelah berlaku, ternyata banyak Wajib Pajak yang langsung memanfaatkan program ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga 14 Januari 2021, sudah ada sebanyak 4.284 Wajib Pajak yang memanfaatkan program ini. Dengan total nilai harta bersih mencapai Rp 2.610,15 miliar.

Dalam semangat melancarkan berlangsungnya PPS, Halim Santoso & Associates mengadakan web seminar (webinar) kupas tuntas tata cara pelaksanaan PPS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021, untuk meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan PPS, pada Jumat (14/1).

Sehingga, pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta, bisa ketahui dan diikuti oleh Wajib Pajak.

Halim Santoso berharap, setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi hasil dari pelaksanaan webinar sosialisasi PPS kali ini. Pertama, Wajib Pajak mudah memahami PPS serta melaksanakannya. Kedua, Wajib Pajak dapat tidur nyenyak karena akan terhindar dari tindakan hukum pemeriksaan sebagaimana diatur undang-undang.

Ketiga, meningkatkan kepatuhan atas dasar kesukarelaan dalam membayar pajak. Melalui pungutan pajak atas dasar undang-undang tentu menjadi harapan bersama menuju Indonesia yang sejahtera.

Pada webinar yang dihadiri 300 peserta tersebut, Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti membahas beragam kasus dan teknis pelaksanaan PPS secara gamblang dan lugas. Tak hanya itu, peserta webinar juga dibimbing agar dapat dengan mudah mengisi jenis formulir PPS yang telah disediakan.

Inge menyebut, PPS dilakukan secara daring melalui akun Wajib Pajak di situs resmi DJP yang dibuka selama 24 jam dan 7 hari seminggu, sehingga peserta PPS bisa melakukannya kapan saja dan tak perlu lagi ke kantor pajak. Hal ini memungkinkan karena DJP telah didukung oleh perkembangan kebijakan digitalisasi dan integrasi jaringan, demi semakin memudahkan Wajib Pajak menyampaikan laporan PPS atau pun kewajiban perpajakan lainnya.

Di acara yang didukung oleh Perkoppi, P3HPI, serta Majalah Pajak ini, Partner Halim Santoso & Associates Meco Sitrardja mengatakan, PPS tidak hanya dilihat dari perspektif keuntungan yang dibayar oleh Wajib Pajak, tapi perspektif nasional di mana Indonesia memiliki visi 2045 sebagai negara yang adil, makmur, dan maju.

“Kalau kita melihat, dampak Program Pengungkapan Sukarela di tahun 2022 selama enam bulan ke depan ini kita akan melihat perputaran arus kas yang sangat tinggi di negara kita, yang justru akan menstimulus pemulihan ekonomi di negara kita. Jadi, kita berpartisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela ini bukanlah sesuatu yang only for the job, tapi untuk suatu tujuan pemulihan ekonomi di Indonesia,” urainya.

Ia pun mengajak peserta webinar yang didominasi oleh konsultan pajak ini untuk menyukseskan PPS, dengan menyosialisasikan dengan baik dan mengarahkan Wajib Pajak menjadi orang yang terbuka dan beriktikad baik. Karena, konsep PPS sejatinya berlandaskan asas iktikad baik Wajib Pajak untuk menjadi orang yang transparan dalam mengungkap harta mereka dan sesuai dengan peraturan.

“Sehingga, kita melihat ke depan mereka bisa membuat suatu usaha yang lebih baik, penghidupan yang lebih baik, dan negara memiliki tax base yang lebih luas untuk menyupport APBN di tahun-tahun selanjutnya,” tutupnya.

Lanjut baca

Populer