Connect with us

TAX RESEARCH

Independensi dan Keterbukaan dalam Keberatan Pajak

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Dok MUC

Pemeriksa harus tegas tapi tidak sempit dalam memandang suatu masalah. Di sisi lain, kepatuhan WP juga bukan tanpa kritik.

Pajak itu dinamis. Bisa galak, bisa juga bersahabat, atau bisa juga keduanya. Dalam penerapannya, pajak juga merupakan pengejewantahan relasi antara pembayar pajak dan fiskus yang didasari rasa saling percaya dan kepatuhan terhadap ketentuan. Basis legalnya tentu saja paket Undang-Undang Perpajakan.

Idealnya, relasi antara pembayar dan petugas pajak berlangsung harmonis, dengan syarat masing-masing taat dan patuh terhadap ketentuan dan etika perpajakan. Realitanya kadang jauh dari sempurna. Tidak selalu karena motif negatif, atau salah satu pihak sengaja keluar dari jalur. Sering kali sengketa terjadi karena beda persepsi atau karena gap pemahaman fiskus dan Wajib Pajak (WP) terhadap ketentuan dan konsep perpajakan.

Otoritas pajak di mana pun, tidak terkecuali di Indonesia, sudah punya perangkat hukum untuk menyelesaikan sengketa. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga prinsip keadilan perpajakan. Baik fiskus maupun pembayar pajak punya hak yang sama untuk menempuh langkah hukum jika dirasa pelaksanaan ketentuan kurang berlaku adil.

Bagi pembayar pajak, ada mekanisme keberatan dan banding jika merasa kurang puas atau atau tidak sependapat atas hasil koreksi fiskus atau ketetapan pajak. Ini biasanya berkaitan dengan penetapan nilai pajak terutang—kurang atau lebih bayar.

Instropeksi

Dalam proses perkara, selalu ada tahapan pemeriksaan oleh fiskus guna menguji kepatuhan WP. Koreksi pajak bisa dibilang sebagai antiklimaks dari hubungan harmonis kedua belah pihak. Fiskus selalu punya alasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan WP, salah satu motifnya—dan yang utama biasanya—adalah mengamankan penerimaan negara. Sementara WP sudah barang tentu berupaya mempertahankan perhitungan atas kewajiban perpajakan yang memang seharusnya dibayarkan. Prinsip utama WP pasti dan selalu jangan sampai kurang dan sebisa mungkin tidak lebih bayar pajak. Karena masing-masing punya pijakan beda dan bahkan berseberangan 180 derajat, sudah bisa dipastikan proses keberatan dan banding akan menjadi babak berikutnya.

Persoalannya kemudian, bagaimana mendudukkan perkara pada tempatnya sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pajak yang seharusnya. Kuncinya adalah iktikad baik dari masing-masing pihak.

Di satu sisi, pemeriksa harus tegas tapi tidak sempit dalam memandang suatu masalah. Jangan sampai karena dalih menyelamatkan keuangan negara, fiskus hanya berkutat pada pengujian tanpa berusaha memahami usaha WP secara menyeluruh.

Di sisi lain, kepatuhan WP juga bukan tanpa kritik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, lebih dari 5 juta WP belum patuh melaporkan SPT pada tahun 2018. Angka tersebut sekitar 29 persen dari total 17,65 juta WP terdaftar yang wajib melaporkan SPT. Itu baru dari sisi pelaporan SPT, belum melihat keterbukaan WP terhadap pemeriksa pajak yang jumlahnya pasti jauh lebih sedikit. Dalam banyak kasus, pengalaman buruk—ketika menjelaskan terlalu gamblang kepada pemeriksa yang justru memicu koreksi—mungkin jadi alasan WP untuk menutup diri. Lagi-lagi persoalannya adalah beda interpretasi pembayar dan petugas pajak terhadap ketentuan menjadi cikal bakal sengketa perpajakan.

Dalam hal ini independensi pengadil keberatan kerap mendapat sorotan karena proses dan hasil putusan sering kali jauh dari harapan WP. Ujung-ujungnya, pembayar pajak dipaksa untuk menempuh langkah hukum berikutnya—yakni banding—guna mencari keadilan yang diharapkan. Tahapan proses hukum yang ongkos perkaranya terkadang tidak murah dan tidak sebentar.

Asumsinya, jika WP lalai atau salah perhitungan maka putusan akhir di pengadilan pajak seharusnya memenangkan fiskus. Sebaliknya, yang sering terjadi justru hasil pemeriksaan fiskus kerap dimentahkan di pengadilan. Alhasil, WP baru memperoleh keadilan setelah proses panjang nan melelahkan di tingkat pengadilan

Wajar jika kemudian banyak yang mempertanyakan motif dan kualitas pemeriksaan pajak, yang hasilnya sering kali dapat dipatahkan dalam proses banding di pengadilan. Silakan cek statistik penyelesaian sengketa di pengadilan pajak, yang mana hampir 50 persen gugatan WP dimenangkan (dikabulkan seluruhnya) oleh majelis hakim. Bayangkan jika perkara tersebut bisa dituntaskan pada tahap keberatan, tentu masing-masing pihak bisa menghemat tenaga dan sumber dayanya untuk kegiatan lain yang lebih produktif.

Ada beberapa poin terkait keberatan yang sejatinya sudah menjadi diskursus umum para pemerhati perpajakan. Pertama, target penerimaan pajak yang tergolong tinggi. Faktor “kejar setoran” ini diduga dan selalu dikhawatirkan menjadi alasan utama fiskus selalu menolak keberatan, sekalipun perhitungan WP benar.

Kedua, jiwa korps petugas pajak selaku Aparat Negeri Sipil (ASN). Semangat esprit de corps ini menimbulkan anggapan publik bahwa ada kesan fiskus sengaja mencari-cari alasan dan kesalahan pembayar pajak guna menepis anggapan kongkalikong ketika memenangkan keberatan WP.

Ketiga, tidak ada sanksi juga bagi fiskus yang “asal-asalan” dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini terkait dengan putusan pengadilan yang tidak jarang mematahkan argumentasi pemeriksa pajak. Faktor-faktor tersebut yang menimbulkan dugaan: jangan-jangan fiskus tidak independen dalam memproses dan memutus keberatan WP.

Terpisah

Karenanya menjadi menarik menghidupkan kembali wacana lama terkait perlunya memisahkan unit keberatan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Atau menaikkan statusnya menjadi lembaga khusus yang diberikan kewenangan independen dalam memproses dan memutus keberatan WP. Harapan utamanya tentu saja agar dalam memproses dan memutuskan keberatan hasilnya tidak berat sebelah. Selain itu, jika melihat banyaknya berkas perkara yang menumpuk di pengadilan pajak, mungkin lembaga ini bisa ikut menyaring perkara pajak yang layak untuk masuk ke pengadilan pajak.Mungkin sudah waktunya kita meluruskan paradigma keberatan dan banding dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebuah tahapan yang seharusnya memberikan kesetaraan hukum bagi fiskus maupun WP dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Sebagai catatan, tidak sepatutnya WP menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara untuk meminimalkan    apalagi menghindar dari kewajiban perpajakan. Pun demikian juga dalam konteks abdi pajak, semangat yang seharusnya dikedepankan adalah melayani bukan menghakimi WP. Kalau prinsip untuk saling menjaga kepercayaan dan etika yang dikedepankan maka sengketa perpajakan bisa ditekan dan sumber daya abdi pajak bisa dioptimalkan untuk menggali potensi-potensi pajak yang selama ini belum terjamah.

( Sumber: Statistik Pengadilan Pajak, Kementerian Keuangan)

Penulis-Imam Subekti MUC Tax Research Institute

 

TAX RESEARCH

Pengaruh Pajak terhadap Investasi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Menjelang berakhirnya masa jabatan di periode I, Presiden Joko Widodo kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Pasalnya, dari 33 perusahaan Tiongkok yang merelokasi pabrik, tidak ada satu pun yang masuk ke Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih untuk membangun pabrik di Vietnam, sedangkan sisanya memindahkan pabriknya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Kondisi serupa juga terjadi sebelumnya ketika 73 perusahaan Jepang hijrah. Sebanyak 43 perusahaan Jepang berbondong-bondong memilih Vietnam sebagai destinasi baru pabriknya. Sedangkan 11 perusahaan lain mengalihkan pabriknya ke Thailand. Beruntung sisanya, 10 perusahaan, berminat untuk merelokasi pabrik ke Indonesia.

Kejadian terakhir seperti menampar wajah Indonesia, yang sejatinya tengah habishabisan melakukan deregulasi peraturan penghambat investasi. Tidak hanya itu, belasan paket kebijakan ekonomi telah digelontorkan selama lima tahun terakhir, yang sebagian besar menawarkan beragam bentuk insentif perpajakan.

Untuk membuktikan slogan “kerja, kerja, kerja!”, Pemerintahan Joko Widodo berhasil membawa investasi tumbuh 17,8 persen pada tahun 2015. Perlahan tapi pasti, pertumbuhan investasi berbalik melambat hingga mentok di angka 4,1 persen pada tahun 2018. Sebuah tingkat pertumbuhan investasi yang jauh dari ekspektasi sekaligus anomali jika dibandingkan dengan belanja pajak pemerintah dari tahun ke tahun.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, sepanjang 2016, Pemerintah Indonesia melakukan belanja pajak sebesar Rp143,6 triliun. Nilai ini tumbuh 37 persen menjadi Rp 196,8 triliun pada 2017 dan meningkat 12,3 persen menjadi Rp 221,1 triliun pada 2018.

Wajar jika kemudian publik mempertanyakan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan insentif fiskal. Terutama fasilitas keringanan pajak (tax allowance) dan insentif pengurangan pajak penghasilan (tax holiday) bagi penanam modal di bidang usaha dan jangka waktu tertentu. Pemilik modal tetap enggan berinvestasi dengan alasan prosedur dan kriteria yang berbelit-belit.

Merespons itu, pemerintah akhir tahun lalu merelaksasi syarat dan prosedur pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan bagi pelaku industri pionir, antara lain dengan menurunkan batas minimal nilai investasi dari Rp 500 miliar menjadi Rp 100 miliar. Tidak hanya itu, pemerintah juga memangkas tarif PPh final untuk UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, serta memberikan insentif kemudahan restitusi pajak. Belum lama ini pemerintah juga menawarkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak hingga 300 persen bagi bagi entitas bisnis yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi, serta penelitian dan pengembangan.

“Harmful Tax Competition”

Kebijakan insentif fiskal tentu tak masalah jika efektivitasnya dalam menjaring modal sudah teruji. Belanja pajak agresif juga harus memerhatikan target tinggi penerimaan yang dalam beberapa tahun terakhir tak bisa dicapai oleh otoritas pajak. Selain itu, ekses yang timbul dari pemberian insentif pajak secara berlebihan juga harus diantisipasi.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada pertengahan tahun 2017 menyoroti liberalisasi perdagangan—yang ditandai dengan integrasi ekonomi dan investasi lintas batas—yang dinilai dapat menghasilkan efek samping negatif. Tak hanya soal maraknya aksi perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional dan regional, soal lain yang juga patut diwaspadai adalah terjadinya persaingan agresif antarnegara demi memperebutkan investasi melalui pemberian berbagai insentif dan pembebasan pajak.

Terkait hal ini, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam beberapa tahun terakhir rutin melakukan kajian untuk mengukur efek buruk dari Harmful Tax Competition dari setiap keputusan investasi di sektor finansial dan konsekuensinya terhadap perpajakan. Dalam kesimpulannya, praktik-praktik perpajakan yang dianggap berbahaya (Harmful Tax Practices) merupakan akibat dari adanya rezim perpajakan prefensial yang berbahaya (harmful preferential tax regime) dan suaka pajak (tax haven).

Terdapat empat kebijakan fiskal di Indonesia yang turut menjadi bahan kajian OECD, yakni yang terkait dengan insentif pajak untuk perusahaan terbuka, tax allowance, tax holiday, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Walaupun tidak masuk dalam lingkup harmful tax practices, keempat insentif pajak tersebut bisa dipandang tidak fair oleh negara lain dalam memperebutkan modal. Kebijakan itu dikhawatirkan akan dibalas oleh banyak negara dengan menurunkan tarif pajak mereka, sehingga memicu perang tarif.

Pertanyaanya, apakah insentif pajak satusatunya alasan pemodal untuk investasi? Dalam banyak kesempatan, permasalahan mendasar yang selalu dikeluhkan pelaku usaha tidak selalu pajak. Jawaban mereka rata-rata selalu soal birokrasi yang rumit, keterbatasan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dan kepastian hukum.

Hal ini terkonfirmasi dari hasil survei Ease of Doing Business (EoDB) Bank Dunia, yang mana pembayaran pajak merupakan satu dari 10 faktor yang menjadi dasar penilaian investor terhadap iklim dan kemudahan berusaha sebuah negara. Masih ada sembilan alasan lain pengusaha untuk mengambil keputusan investasi di sebuah negara—biaya memulai usaha, proses perizinan konstruksi, akses terhadap sambungan listrik, pendaftaran properti, akses terhadap kredit, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, penegakan kontrak, penyelesaian kasus kepailitan, dan perdagangan lintas negara.

Sejatinya, Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami perbaikan di bidang perpajakan. Kecuali pada tahun 2018, ketika peringkat pembayaran pajak (paying taxes) Indonesia turun 10 peringkat, dari posisi ke104 berdasarkan survei tahun sebelumnya menjadi peringkat 114 dari 190 negara. Namun, setelahnya peringkat pembayaran pajak Indonesia terus membaik seiring dengan perbaikan administrasi perpajakan.

Survei terbaru (EoDB 2020) menunjukan indikator pembayaran pajak Indonesia naik 31 peringkat, dari sebelumnya ke-112 (EoDB 2019) menjadi peringkat ke-81.

Sayangnya, perbaikan di sektor perpajakan tidak mampu mengungkit rangking kemudahan berusaha Indonesia (EoDB 2020) yang stagnan di peringkat 73 dari 190 negara sejak tahun lalu.

Kendati demikian, ada beberapa hal terkait paying taxes Indonesia yang masih menjadi catatan Bank Dunia. Antara lain terkait dengan dengan 26 jumlah pembayaran pajak di Indonesia, yang belum sebanding dengan ratarata 20,6 jumlah pembayaran pajak di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan rata-rata 10,3 pembayaran pajak di negara-negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.

Sementara waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan, mengajukan dan membayar (atau menahan) PPh, PPN, dan pajak tenaga kerja (termasuk pajak gaji dan iuran sosial) rata-rata membutuhkan 191 jam per tahun. Meskipun mengalami perbaikan, tetapi masih kalah singkat dibandingkan dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan di kawasan Asia Pasifik (173 jam/ tahun) dan negara-negara OECD (158,8 jam/ tahun).

Menarik memang menyoroti kebijakan perpajakan nasional. Di satu sisi, target penerimaan pajak selalu meningkat signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan ekspektasi tinggi pembangunan negeri. Di sisi lain, melemahnya daya dorong investasi terhadap pertumbuhan ekonomi menginisiasi pemerintah untuk menebar semakin banyak insentif fiskal guna membalikkan keadaan. Alhasil, otoritas pajak menghadapi keadaan yang dilematis: dipaksa menggenjot penerimaan sekaligus mengikhlaskan potensi pemasukannya hilang sebagian untuk merangsang investasi.

Idealnya, kebijakan stimulus fiskal dapat menggenjot investasi, yang pada gilirannya menyumbang lebih tinggi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Jangan sampai justru shortfall menjadi kompromi demi menarik sebanyak-banyaknya investasi. —Wahyu Nuryanto, Executive Director MUC Tax Research Institute

Continue Reading

TAX RESEARCH

Meninjau Laporan Belanja Perpajakan Indonesia

Majalah Pajak

Published

on

Pada September tahun lalu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menerbitkan laporan belanja perpajakan Indonesia atau yang dikenal sebagai Tax Expenditure Report (TER). Belanja perpajakan sendiri sering disebut sebagai “hidden subsidy” melalui sistem perpajakan yang mencakup pemberian tarif lebih rendah, pengecualian, allowance, penangguhan, kredit pajak, serta berbagai keringanan lain yang merupakan deviasi dari ketentuan umum.

Lebih lanjut, TER bertujuan untuk meningkatkan transparansi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran kebijakan tertentu (van den Ende et al, 2004). Melalui TER ini, pemerintah dan publik dapat melakukan identifikasi dan penilaian atas efektivitas belanja perpajakan.

Sebagai pendatang baru kelompok negara-negara yang menerbitkan TER, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah. Utamanya ialah untuk meningkatkan kredibilitas sistem pelaporannya. Berdasarkan prinsip dan pengalaman di berbagai negara, setidaknya terdapat dua aspek utama yang dapat menjadi fokus pembenahan TER bagi Indonesia.

Legalitas

Aspek pertama yang dapat menjadi perhatian pemerintah berkaitan dengan laporan ini ialah aspek legalitas. Dalam konteks global, IMF dan OECD sudah menjadikan TER sebagai syarat wajib penilaian transparansi fiskal suatu negara. Tidak hanya transparansi fiskal, TER pun menunjukkan transparansi pemerintah dalam mengelola proses penganggaran dan sistem perpajakannya (Burton, 2011).

Ketersediaan dasar hukum penerbitan TER menjadi salah satu indikator untuk menilai optimal atau tidaknya sistem transparansi fiskal (Redonda dan Neubig, 2018). Dalam implementasinya, mayoritas negara memiliki landasan hukum yang jelas. Sebagai contoh, adanya kewajiban penerbitan TER secara berkala hingga menjadikan TER sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi anggaran pemerintah di hadapan parlemen (Heady dan Mansour, 2019).

Meskipun TER sudah mulai diterbitkan tahun lalu, Indonesia belum memiliki landasan hukum manajemen TER hingga saat ini. Di satu sisi, upaya pemerintah yang secara sukarela menunjukkan sisi transparansi dari pemberian berbagai jenis fasilitas perpajakannya patut diapresiasi. Di sisi lain, belum adanya aturan hukum yang mengikat berpotensi menimbulkan pertanyaan atas kesinambungan TER ini ke depannya.

Padahal, ketersediaan aturan hukum juga dapat menunjukkan komitmen pemerintah untuk membenahi pengelolaan TER sehingga dapat menjadikannya sejajar dengan laporan anggaran pemerintah di masa depan. Selain itu, ketersediaan aturan hukum juga akan mendorong pemerintah agar lebih matang lagi dalam mempersiapkan pengelolaan belanja perpajakannya mulai dari perencanaan, pelaporan, hingga ke evaluasi.

Belum adanya aturan hukum yang mengikat berpotensi menimbulkan pertanyaan atas kesinambungan Tax Expenditure Report ini ke depannya.

Evaluasi

Dimensi kedua yang perlu untuk dibenahi berkaitan dengan maksud diterbitkannya TER yaitu sebagai alat untuk mengevaluasi belanja perpajakan. Pos-pos belanja perpajakan yang belum efektif dan tidak mencapai sasaran umumnya disebabkan oleh tidak adanya evaluasi atas program yang tertera dalam TER.

Selain itu, tidak adanya dasar hukum penerbitan TER menyebabkan pembagian tugas unit pemerintah yang terlibat dalam pengelolaannya—baik atas perencanaan, administrasi, evaluasi—menjadi belum terstruktur. Akibatnya, evaluasi belanja perpajakan belum dapat dilakukan sistematis. Tidak kalah penting, evaluasi juga diperlukan untuk mencegah adanya diskresi pemberian fasilitas fiskal yang berlebihan serta menjaga kredibilitas isi laporan.

Salah satu komponen penting dalam menjalankan evaluasi belanja perpajakan yang tertera dalam TER ialah ketersediaan sistem data dan informasi yang dikumpulkan lintas institusi. Agar dapat dijadikan bahan evaluasi, TER harus disusun dengan data, informasi, serta indikator yang jelas. Dengan kata lain, evaluasi belanja memerlukan pengadministrasian basis data yang terstruktur (Lee, 2017).

Lebih jauh lagi, evaluasi dampak ekonomi belanja perpajakan yang mencakup biaya, efek penerimaan, serta distribusi kelompok/sektor penerima manfaat, akan menjadi input yang esensial bagi reformasi perpajakan (Darussalam dan Kristiaji, 2014). Dengan demikian, harus dipersiapkan juga kerangka evaluasi yang tepat atas belanja perpajakan yang tertera dalam TER. Misalkan, dengan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi serta menyusun panduan dan indikator proses evaluasi (Harris et al, 2018).

Sebagai penutup, ada baiknya jika mulai dirumuskan desain pengelolaan TER di tengah maraknya pemberian insentif fiskal saat ini. Mengingat perannya yang krusial bagi transparansi perpajakan, ketersediaan dasar hukum serta format evaluasi yang ideal menjadi hal yang krusial.-Dea Yustisia

Continue Reading

Breaking News

Breaking News6 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News1 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending