Connect with us

TAX RESEARCH

Implikasi Digitalisasi terhadap Konsultan dan Wajib Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi
Tidak melulu memberikan keuntungan, digitalisasi perpajakan juga menimbulkan tantangan kepada DJP, konsultan pajak, dan juga Wajib Pajak

 

Penulis: Dr. Martua Eliakim Tambunan, SE., AK., M.Si., CA, CRMP, Director PT. Pro Visioner Konsultindo

Majalahpajak.net-Laporan OECD tahun 2021 menyatakan administrasi perpajakan di negara-negara OECD mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan digitalisasi perpajakan dalam bentuk e-services dan solusi digital. Digitalisasi perpajakan akan meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (OECD, 2021).

Senada dengan pernyataan OECD itu, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan upaya digitalisasi perpajakan selama beberapa tahun dan terakhir melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak (PSIAP). Proses itu dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), pelaporan SPT dan dokumen lainnya, pembayaran pajak, pemeriksaan dan pendukung administrasi pembayaran serta fungsi akuntansi WP. Tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan lebih efektif, efisien dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Baca Juga : Menyambut Keniscayaan Digitalisasi

Masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan sangat membantu, baik dalam proses administrasi perpajakan di sisi DJP maupun pemenuhan kewajiban perpajakan di sisi WP, dan konsultan pajak yang membantu WP. Selama pandemi kontak fisik dibatasi, membuat pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penyampaian dokumen berbasiskan salinan digital menjadi tidak terelakkan. Di masa sebelum dan selama pandemi, ternyata aspek perpajakan dari peningkatan ekonomi digital (penjualan dan pembelian atas barang dan jasa secara daring) dapat diimbangi karena DJP juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi perpajakan.

Digitalisasi perpajakan sejalan dengan tujuan peningkatan tax ratio (perbandingan penerimaan pajak terhadap GDP). Asian Development Bank (ADB, 2016) menyatakan terdapat korelasi peningkatan tax ratio dengan persentase biaya penggunaan teknologi dalam digitalisasi perpajakan. Contoh, pada tahun 2015, tax ratio Indonesia sebesar 10,9 persen dengan persentase biaya digitalisasi perpajakan sebesar 2,85 persen. Sedangkan Malaysia dengan tax ratio 13,8 persen, persentase biaya digitalisasi perpajakannya mencapai 7,1 persen. Artinya, Malaysia mempunyai tax ratio lebih tinggi daripada Indonesia karena dukungan persentase digitalisasi perpajakan yang lebih besar.

Selain itu, digitalisasi perpajakan dapat menjadi marketing yang baik bagi administrasi perpajakan dari sudut pandang WP. Iveta Grossova (IOTA, 2018), Direktur Administrasi Perpajakan Slovakia, mengatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan harus meningkatkan pengalaman WP dalam kegiatan administrasi perpajakan. Peningkatan pengalaman WP ini akan membuat WP nyaman mengurus administrasi perpajakannya. Merekalah yang kemudian, secara tidak langsung, mengatakan kepada calon WP lain bahwa digitalisasi administrasi perpajakan telah membuat otoritas pajak menjadi institusi yang bersahabat dan inovatif.

Kemudian dari sudut pandang konsultan pajak, Saruji dan Hamid (2020) juga berpendapat digitalisasi akan memberikan kemudahan dalam verifikasi transaksi, meminimalkan kesalahan, dan melindungi dari penipuan. Lebih lanjut, menurut Saruji dan Hamid, konsultan pajak akan mempunyai tugas yang lebih sedikit dari sebelumnya. Mereka akan menghabiskan waktu lebih sedikit dalam pengambilan data, me-review, dan mengorganisasi data. Dengan demikian, konsultan pajak akan lebih fokus untuk memberikan nilai tambah lebih dari yang sebelumnya diberikan, contohnya akan fokus untuk memberikan saran-saran yang bersifat strategis.

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Implikasi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, digitalisasi perpajakan dapat memberikan keuntungan, tapi dari sisi lain, ia akan menimbulkan tantangan. Di bawah ini akan diuraikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh DJP, konsultan pajak, dan WP.

Berdasarkan program inisiatif transformasi institutional DJP (Tambunan MRUD & Rosdiana H, 2020), digitalisasi perpajakan memiliki sejumlah tantangan. Pertama, bagaimana mengakses kepada pelaku ekonomi informal yang gagap teknologi. Kedua, membangun dan menguatkan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga terkait distribusi data. Ketiga, memberlakukan prinsip-prinsip pembelajaran untuk efisiensi pengolahan data di kantor pajak. Keempat, meningkatkan peran Pusat Pengolahan Data dalam digitalisasi dokumen. Kelima, meningkatkan kecepatan, akurasi dan keamanan proses pelaporan pajak. Keenam, meningkatkan akses bilingual dan integrasi kepada website DJP. Ketujuh, mengembangkan website yang user-friendly, cepat dan mudah diakses. Kedelapan, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), organisasi serta anggaran.

Bagi konsultan pajak dan WP, tantangan digitalisasi administrasi perpajakan juga mengemuka dari berbagai sisi. Pertama, mengurangi perencanaan perpajakan secara agresif (aggressive tax planning) karena compliance risk management (SE-24/PJ/2019 dan SE-39/PJ/2021) melalui digitalisasi perpajakan dapat berjalan lebih baik. Kedua, meningkatkan tertib administrasi bagi WP Orang Pribadi seperti high-net-worth individual karena data sudah sangat terbuka kepada kepemilikan langsung dan tidak langsung dalam grup bisnis.

Ketiga, mempersiapkan antisipasi automatic exchange of information serta sumber data lainnya yang ditindaklanjuti oleh DJP dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Keempat, membantu WP di sektor informal (seperti UMKM) yang tidak mampu untuk menyiapkan infrastruktur teknologi dalam penerapan digitalisasi perpajakan. Kelima, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengolahan data secara digital. Keenam, mempersiapkan budaya baru bagi WP maupun konsultan untuk dapat beradaptasi lingkungan baru berkenaan digitalisasi perpajakan.

Ketujuh, memitigasi risiko atas pengenaan pajak yang besar dari DJP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedelapan, menghitung kemampuan membayar pajak berdasarkan data masa lalu dari DJP dengan kondisi keuangan WP saat ini yang belum tentu selaras.

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa digitalisasi perpajakan berimplikasi tidak hanya kepada DJP tetapi juga kepada konsultan pajak dan WP. Bagi konsultan pajak dan WP, digitalisasi perpajakan adalah peluang untuk menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kenyamanan dalam berbisnis.

Baca Juga : Indonesia Urutan Ketiga Asia Tenggara dalam Kesiapan Digitalisasi Bisnis

Namun, di sisi lain, konsultan pajak dan WP harus bersedia menerima tantangan di bidang perencanaan pajak. Konsultan pajak harus memberikan advis yang bersifat strategis, menyiapkan data yang diminta di SP2DK, meningkatkan infrastruktur dan pengetahuan digitalisasi perpajakan, dan memitigasi risiko atas penalti perpajakan yang besar dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

TAX RESEARCH

Membangun “Tax Assurance” Perusahaan

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. MUC Consulting

Untuk membangun “tax assurance” yang optimal, suatu perusahaan harus memerhatikan setidaknya tiga faktor, plus pengendalian internal.

 

Majalahpajak.net – Tax assurance sangatlah dibutuhkan oleh suatu perusahaan karena ia dapat meminimalkan risiko terjadinya sanksi perpajakan ke depannya. Secara tidak langsung, tax assurance dapat menjamin berjalan baiknya tax planning dan tax management yang dilakukan perusahaan.

Dalam perspektif sempit, tax assurance dapat dipandang sebagai jaminan atas posisi pajak dalam rekening komersial, sehingga pengguna rekening tersebut lebih percaya terhadap kebenarannya. Selain itu, Ronald Russo dalam bukunya Tax Assurance (2015) menjelaskan, lebih dari sekadar sebagai penjamin fungsi pajak sudah dilakukan dengan tepat, tax assurance juga berkaitan erat dengan manajemen risiko pajak, pengendalian internal, pengendalian manajemen, tata kelola perusahaan, kebijakan pajak, hubungan dengan media, hubungan dengan otoritas pajak, sisi etika perpajakan dan audit.

Melihat hal tersebut, tax assurance dapat diartikan sebagai suatu jaminan atau upaya bahwa fungsi perpajakan yang dilakukan dalam suatu perusahaan telah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Faktor pendukung

Untuk mendukung terciptanya tax assurance yang optimal dalam suatu perusahaan, setidaknya ada tiga faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait pemahaman peraturan perpajakan. Walaupun pemerintah sudah maksimal dalam mengupayakan pemberian informasi perpajakan, ada saja ketimpangan background dan tingkat pendidikan di setiap daerah, sehingga penyerapan informasinya pun tidak sama. Alhasil, sangat mungkin terjadi perbedaan persepsi dari pemahaman perpajakan.

Kedua, pemerataan sosialisasi. Sebagai gambaran, sosialisasi di kota besar dan daerah sangat jauh berbeda. Hal itu menjadi tantangan tersendiri apalagi dengan keadaan geografis Indonesia terdiri dari kepulauan yang secara tidak langsung memengaruhi pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap peraturan perpajakan. Maka, sudah seharusnya sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah.

Baca Juga: Menelisik Implikasi Global Minimum Tax terhadap Indonesia

Ketiga, yang tak kalah penting adalah trust atau kepercayaan WP terhadap otoritas pajak, dan sebaliknya. Otoritas pajak harus membangun citra yang positif bahwa mereka bisa dipercaya oleh WP. Terlebih, saat ini media yang digunakan otoritas pajak sudah makin banyak, mekanisme yang dilakukan juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial yang semakin banyak mengisi posisi di dunia usaha. Maka, otoritas pajak harus terus mengikuti perkembangan zaman dalam memberikan pelayanan kepada WP. Di sisi lain, WP juga diharapkan dapat terus menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Internal control”

Hal tak kalah penting yang perlu diperhatikan WP dalam membangun tax assurance yang baik bagi perusahaan adalah adanya internal control. WP sendiri harus memastikan bahwa perusahaan mereka sudah dalam koridor yang sesuai aturan. Dan ini bisa dilakukan melalui internal control. Misalnya, dengan meneliti apakah kewajiban perpajakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pembukuan sudah dilakukan dengan baik, dan sebagainya.

Bicara pajak tentu bukan hanya terkait pajaknya saja karena keseluruhan proses aktivitas di dalamnya pun sangat penting. Beberapa kasus yang terjadi di lapangan, kewajiban perpajakan sudah dilakukan dengan baik. Namun, ada aspek legal yang bermasalah, sehingga pada akhirnya berimbas pada sisi perpajakannya. Itulah pentingnya melakukan internal control.

Sinergi

Untuk mencapai tax assurance yang baik, penting bagi perusahaan menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya dengan otoritas pajak. Terlebih, saat ini banyak media komunikasi yang diberikan oleh otoritas pajak. Mulai dari layanan Kring Pajak, hingga setiap WP diberikan konsultan di level kantor pajak melalui account representative (AR). Sehingga ketika WP mengalami kesulitan terkait hak dan kewajiban perpajakannya, maka mereka bisa menanyakan langsung ke otoritas pajak.

Hal ini tentu membantu WP, meskipun terkadang konsultasi yang disampaikannya AR atau petugas pajak kurang optimal karena hanya secara lisan atau by phone. Oleh karena itu, ke depan tentu perlu ada evaluasi, bagaimana mekanisme saluran informasi yang tepat untuk WP. Terutama WP yang masih awam dengan kewajiban perpajakan dapat merekam, sehingga membutuhkan media atau tempat mencari informasi yang paling tepercaya.

Baca Juga: DJP Dorong Penguatan Fungsi “Tax Center” Perguruan Tinggi

Di sisi lain, penting juga bagi otoritas pajak untuk selalu melakukan sosialisasi yang lebih merata di seluruh pelosok daerah, dan untuk semua segmen WP agar informasi yang tersampaikan tidak timpang dan tepat sasaran. Pemerintah juga harus melihat kebutuhan masing-masing wilayah untuk memberikan treatment yang tepat.

Walaupun saat ini pendekatan yang dilakukan otoritas pajak kepada WP semakin baik, sosialisasi harus terus dilakukan karena dalam praktiknya, antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan terkadang belum sepemahaman.

Sinergi selanjutnya adalah dengan konsultan pajak. Sebagai entitas yang memang berkecimpung di dunia perpajakan, konsultan pajak tentu memiliki pemahaman profesional yang lebih komprehensif di bidang perpajakan, sehingga ketika WP mengalami masalah perpajakan atau kondisi yang baru terjadi, mereka dapat minta pendampingan kepada konsultan pajak untuk treatment yang tepat atas kondisi yang mereka hadapi.

Dan tidak kalah pentingnya adalah peran media. Dengan akses yang luas, media juga dapat menjadi jembatan informasi perpajakan ke seluruh lapisan masyarakat.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Agar Industri Asuransi Kian Terjamin

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Provisio Group

 

Asuransi berpotensi tumbuh kian pesat. Pemerintah diminta turun tangan menjawab tantangan di lapangan.

 

Majalahpajak.net – Industri asuransi telah berkembang cukup meyakinkan dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik setelah sebelumnya menurun akibat pandemi Covid-19. Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan premi asuransi tumbuh positif di kuartal 1 2022 sebesar 7,9 persen year-on-year (yoy). Selain itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga menyebutkan bahwa total pendapatan tumbuh sebesar 11,9 persen yoy.

Tidak hanya itu, bidang bisnis lain yang berkontribusi terhadap asuransi umum juga menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, misalnya pada asuransi kendaraan bermotor, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan. Selain itu, banyaknya masyarakat yang belum menggunakan—bahkan belum mengenal—asuransi adalah peluang pasar yang besar.

Tantangan

Namun, semua ini tentu tidak lepas dari adanya tantangan. Saat ini, tantangan terbesar industri asuransi di Indonesia adalah masih melekatnya citra buruk pada industri asuransi karena maraknya kasus penipuan terkait dengan perusahaan asuransi. Maka, industri asuransi perlu untuk mengembalikan citra mereka menjadi baik kembali.

Baca Juga: Menganalisis Dampak Covid-19 Terhadap Transfer Pricing

Tantangan selanjutnya adalah regulasi. Ada dua peraturan perpajakan yang berdampak signifikan terhadap industri asuransi di Indonesia, terutama untuk premi asuransi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.

Dalam Bab IV UU HPP dijelaskan bahwa jasa asuransi tidak lagi menjadi jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi menjadi jasa strategis di mana PPN-nya dibebaskan baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Sedangkan PMK No 67/PMK.03/2022 mengatur bahwa seluruh komisi yang diterima oleh agen dan broker asuransi maupun reasuransi merupakan objek PPN Final sehingga seluruh agen dan broker asuransi maupun reasuransi diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Asuransi dinilai akan menjadi sektor potensial yang akan terus melesat sering dengan munculnya ekonomi baru. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama 2016–2019 tingkat literasi keuangan meningkat dari 29,66 persen menjadi 38,03 persen. Di sisi lain persentase inklusi keuangan bertumbuh dari 67,82 persen menjadi 76,19 persen. Namun, tingkat literasi asuransi masih relatif kecil, yakni baru mencapai 19,4 persen. Ini menunjukkan adanya potensi asuransi untuk berkontribusi pada pencapaian target literasi dan inklusi keuangan di 90 persen pada 2024.

Industri asuransi jiwa berubah mendasar sejak diundangkannya UU Cipta Kerja tentang pengenaan PPh di mana sekarang pengecualian klaim sebagai objek pajak dikhususkan berdasarkan kejadian tertentu, yaitu kecelakaan, sakit atau meninggal serta beasiswa.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi juga memberi tantangan tersendiri bagi bisnis asuransi yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Secara garis besar, PMK tersebut terbagi menjadi tiga pokok utama bagi perusahaan asuransi. Pertama, sebagai pemungut PPN, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pembayaran komisi jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi/reasuransi.

Kedua, mengenai PPN dipungut dengan besaran tertentu. Untuk agen asuransi, yaitu 10 persen x tarif PPN Pasal 7 (1) UU HPP atau 1,1 persen dikali komisi/fee. Sedangkan untuk broker atau pialang asuransi/reasuransi adalah 20 persen x tarif PPN Pasal 7 (1) UU HPP atau 2,2 persen dari komisi/fee.

Ketiga, mengatur penyederhanaan administrasi untuk agen asuransi, agen asuransi wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kemudian dianggap telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), tidak wajib e-Faktur, dan tidak melaporkan SPT Masa PPN.

Dari ketiga pokok utama pengaturan tersebut, kita dapat melihat bahwa salah satu hal yang berubah adalah agen asuransi yang harus mempunyai NPWP. Selain itu, perubahan juga terletak pada PPN yang dipungut yakni sebesar 1,1 persen dari komisi bruto.

Baca Juga: Pahlawan UU HPP

Butuh penyesuaian

Maka, dibutuhkan penyesuaian di sisi perusahaan asuransi, baik administrasi, sistem, maupun biaya yang akan menjadi beban bagi perusahaan asuransi. Sementara itu, dalam jangka panjang dapat saja ditempuh penyesuaian tarif premi bagi nasabah.

Dari sisi administrasi, pasti ada potensi biaya pada penyesuaian pelaporan potongan pajak individu per individu dan kewajiban NPWP karena banyaknya jumlah agen asuransi di industri ini (hampir 1 juta).

Selain itu, pengenaan PPN tersebut juga berpotensi mengurangi hak penyedia jasa perantara, yakni pialang atau agen asuransi, terutama bagi para agen dan pialang yang sebelumnya belum terdaftar sebagai PKP. Selain itu, perusahaan asuransi umumnya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk melakukan penyesuaian yang dibutuhkan.

Secara umum, PMK tersebut memberikan penyederhanaan administrasi baik bagi agen maupun pialang. Khusus untuk agen, misalnya, diberikan kemudahan untuk tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN karena bukti pembayaran komisi dianggap sebagai pelaporan SPT PPN.

Produk asuransi kian inovatif. Bahkan, ada jenis asuransi yang dengan sifat menyerupai produk keuangan yang memberikan imbalan bunga dan diberikan dalam bentuk klaim asuransi. Singkatnya, industri asuransi telah menunjukkan potensi perkembangan pesat. Namun, berdasarkan implementasi aturan di lapangan, sebaiknya pemerintah berdiskusi dengan asosiasi-asosiasi asuransi seluruh Indonesia untuk menangkap aspirasi, terutama kendala nyata yang dirasakan di lapangan baik itu dampak ke bisnis di industri asuransi maupun waktu yang dibutuhkan industri untuk mengimplementasikan regulasi baru.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Mitigasi Tantangan Integrasi NIK-NPWP

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Provisio

Dalam jangka pendek, integrasi NIK dan NPWP berpotensi menaikkan beban administrasi dan biaya kepatuhan. Sinergi dan kesiapan infrastruktur pegang peran kunci.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP sebagai data administratif perpajakan akan ditransisikan hingga 2023, dan berlaku penuh mulai 1 Januari 2024. Integrasi ini merupakan langkah progresif pemerintah dalam mengembangkan Single Identity Number (SIN).

SIN menjadi penting karena ia menyatukan data pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian yang menggunakan sistem pencatatan yang berbeda-beda. SIN juga merupakan perwujudan Satu Data Indonesia, sebuah gagasan yang lahir jauh di tahun 2006, melalui UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 24 Tahun 2013 yang mewajibkan seluruh pelayanan publik menggunakan NIK.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik yang secara khusus memperdalam dasar hukum integrasi NIK dan NPWP untuk membangun kesadaran pajak dan dasar tata kelola perpajakan dalam negara.

Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 112/PMK.03/2022 Tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah—yang merupakan pengejawantahan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 tahun 2021 (UU HPP)—pemerintah juga menegaskan kehendaknya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

Manfaat

Bagi Wajib Pajak (WP), integrasi akan membuahkan kemudahan, yakni bersatunya fungsi identitas dan fungsi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dalam satu identitas.

Baca Juga: Pak Poeng dan GBHP

Integrasi juga akan menghasilkan pembangunan yang lebih baik dan adil. Sebab, pemerintah akan segera tahu apakah pemilik identitas tergolong berekonomi lemah yang layak menerima bantuan ataukah sebaliknya.

Idealnya, Indonesia, dengan jumlah penduduk 250 juta yang tersebar di lebih dari 18.000 pulau, memang harus punya data yang terintegrasi. Integrasi data ini akan mendukung keadilan sosial, kepastian hukum, keamanan negara, dan kesetaraan seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, data yang terintegrasi juga akan mempermudah pemerintah dan masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan.

Di bidang perpajakan, integrasi ini akan memperkaya basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga memudahkannya menentukan kebijakan pajak sekaligus mengakselerasi tingkat kepatuhan WP. DJP dapat menggunakan big data untuk melihat kondisi WP secara lebih akurat. Dari sini, kepatuhan perpajakan bisa ditingkatkan lewat penyederhanaan proses pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WP. Kalau pemenuhan kewajiban perpajakan berjalan mudah dan baik, maka tax ratio akan meningkat.

Di tahun-tahun bonus demografi ini, DJP telah mempersiapkan diri dengan menyediakan fasilitas pajak seperti super deduction tax agar penduduk usia produktif tidak terjebak dalam middle income trap sebagai efek dari tidak sesuainya kualitas SDM dengan kebutuhan dunia usaha.

Tantangan

Namun, bukan berarti penerapan integrasi tersebut tidak mempunyai tantangan. Selayaknya kebijakan baru, sosialisasi harus dilakukan terus-menerus. Kondisi geografis Indonesia juga merupakan tantangan tersendiri.  Yang jelas, diperlukan sinergi menyeluruh antara Kementerian Dalam Negeri dan DJP hingga pada satuan instansi terkecil.

Baca Juga: Tantangan Menuju SIN

Di samping itu, perlu ada regulasi yang mengatur workflow integrasi pihak-pihak terkait terutama tentang kerahasiaan dan keamanan data penduduk. Sudah pasti mengolah data yang besar memerlukan SDM yang mumpuni. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa integrasi ini berjalan transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik meningkat.

Jumlah penduduk Indonesia adalah 271.35 juta jiwa (BPS, 2021) dengan 70,72 persennya merupakan angkatan kerja berusia 15–65 tahun. Ini berpotensi menjadi penghambat kebijakan integrasi. Bayangkan, DJP setidaknya harus mengadministrasikan 191 juta NPWP OP dalam proses ini. Sementara, hingga 2021 jumlah OP yang sudah diadministrasikan baru sekitar 45 juta. Artinya, pemerintah memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi teknologi agar mampu mengakomodasi hal ini. Saat ini, meskipun belum beroperasi, DJP tengah menyiapkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diharapkan mampu mengadministrasikan dan memantau kepatuhan WP.

Berikutnya, terdapat juga potensi yang harus diwaspadai dari sisi peningkatan administrative cost dan compliance cost. Kita tahu, 56,1 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini menggambarkan adanya beban integrasi data yang masif kantor pajak di Pulau Jawa dibandingkan dengan kantor pajak di luar Jawa. Dalam jangka pendek, hal ini akan memunculkan beban (administrative cost) bagi pemerintah, baik untuk mengadministrasikan WP maupun untuk menagih pajak.

Ada pula potensi dari sisi WP yaitu compliance cost atau biaya yang dikeluarkan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Beban WP dapat bertambah seiring datangnya perubahan kebijakan yang berturut-turut, misalnya dari disahkannya UU Cipta Kerja dan UU HPP.

Akan tetapi, kendala-kendala di atas dapat dimitigasi dengan sinergi pihak-pihak terkait dan juga kesiapan infrastruktur Dukcapil dan DJP. Maka, layanan perpajakan secara digital—yang mengurangi compliance costmemegang peranan kunci dalam memengaruhi tingkat kepatuhan WP.

Lanjut baca

Populer