Connect with us

SPECIAL REPORT

Implementasi “Core Values” BUMN

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Istimewa

Tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, integrasi data juga dapat meningkatkan kepatuhan.

 

Untuk meningkatkan transparansi perpajakan di lingkungan BUMN, pada 10 Agustus 2020 lalu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang integrasi data perpajakan. Penandatanganan yang dilakukan di Kantor Pusat DJP ini merupakan kelanjutan program integrasi data perpajakan yang telah diimplementasikan melalui e-Faktur host-to-host sejak 1 Desember 2018 lalu.

SM Tax & Non Tax Obligation PT Telkom Sang Kompiang Muliartawan mengungkapkan penandatanganan itu bertujuan memperkuat dan mengembangkan integrasi data perpajakan antara PT Telkom dengan DJP.

Menurut Kompiang dalam wawancara virtual dengan Majalah Pajak, Senin (21/09), integrasi data melalui sarana berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi cost of compliance PT Telkom dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kompiang menambahkan bagi Telkom, MOU ini merupakan bentuk dukungan dan kepercayaan DJP kepada Telkom dalam menyukseskan implementasi core values BUMN. Sebab, integrasi data perpajakan ini akan meningkatkan compliance dan akuntabilitas pemenuhan dan penyediaan data perpajakan.

Baca Juga: PT Telekomunikasi Indonesia Siapkan SDM untuk Bisnis Global

“MoU ini menegaskan komitmen Telkom untuk selalu menjaga dan mempertahankan setiap proses bisnis di Telkom sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya terkait perpajakan,” tambahnya.

“Clear” dan “fair”

Secara garis besar, bentuk integrasi data yang dilakukan terdiri atas pertukaran data perpajakan, pengolahan data perpajakan, penelitian dan penyampaian hasil pengujian data perpajakan, dan pengembangan sarana administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Sampai saat ini, integrasi data yang sudah berjalan terkait PPN adalah Pelaporan SPT PPN secara otomatis, pembuatan faktur pajak, pengecekan validitas faktur pajak dari mitra/lawan transaksi, pengecekan faktur pajak yang sudah diterbitkan mitra/lawan transaksi (get PM).

Dengan integrasi data ini, kedudukan Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak adalah sejajar. Kedua belah pihak tidak saling menutup diri, saling bekerja sama.

Ia melanjutkan, sinergi yang diwujudkan melalui MoU ini dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan karena Wajib Pajak akan mendapatkan pengalaman baru yang sangat baik dengan DJP.

“Dengan integrasi data ini kedudukan Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak adalah sejajar. Kedua belah pihak tidak saling menutup diri, saling bekerja sama. Dan apabila terdapat hal-hal yang menjadi dispute dapat dikomunikasikan secara langsung dengan clear dan fair bagi kedua belah pihak,” ujarnya.

Di samping itu, Wajib Pajak juga akan mendapatkan kepastian hukum yang secara otomatis meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

Ia menjabarkan, Telkom mewajibkan seluruh transaksi dicatat secara sistem baik pencatatan transaksi kepada anak perusahaan atau grup, vendor, maupun pemangku kepentingan. Alhasil, seluruh data yang diintegrasikan sudah sangat siap sebelum nota kesepahaman ditandatangani.

Integrasi ini meliputi perekaman dan penyampaian secara otomatis data transaksi dari dan ke perusahaan atau grup, vendor, dan pemangku kepentingan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini dilakukan dengan melakukan posting transaksi melalui aplikasi e-Faktur host to host.

“Anak perusahaan dalam Telkom Group juga sudah melakukan integrasi data perpajakan melalui PJAP Telkompajakku, yaitu suatu kolaborasi antara anak perusahaan Telkom yaitu TelkomMetra dengan pemilik lisensi PJAP yaitu Mitra Pajakku,” jelasnya.

Harapan

Kompiang menjelaskan terdapat tiga tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mewujudkan MoU. Pertama, melakukan komunikasi dan advokasi ke pemangku kepentingan bahwa transformasi digital adalah sarana untuk menunjukkan transparansi penyelenggaraan kepatuhan pajak yang dilandasi semangat trust, sinergi, dan kolaborasi.

Baca Juga: Laporan Keuangan BUMN “Nyambung” ke DJP

Kedua, melakukan komunikasi dan advokasi ke seluruh unit bisnis terkait peningkatan awareness terhadap validitas dan compliance yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi Perusahaan. Dan ketiga, melakukan komunikasi dan kolaborasi yang berkesinambungan di internal perusahaan (unit Tax, Divisi IT, dan Financial Support System) dan DJP untuk bersama-sama mencari solusi dan pengembangan terkait jaringan, aplikasi, dan regulasi.

Seiring kerja sama PT Telkom dengan DJP ini, ia berharap perusahaan mendapat rekomendasi dari AR bahwa penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak tidak perlu dilakukan pemeriksaan. “Bagi Wajib Pajak yang telah mengintegrasikan data dan memperoleh rekomendasi dari AR, maka berhak untuk tidak lagi dilakukan pemeriksaan pajak dan percepatan restitusi pajak—kecuali apabila ditemukan ada indikasi perusahaan melakukan fraud,” ungkapnya.

Kompiang berharap lebih banyak lagi BUMN dan perusahaan swasta yang mengikuti integrasi ini demi perbaikan tata kelola administrasi perpajakan dan kemajuan Indonesia.

SPECIAL REPORT

Wadahi dan Awasi WP Strategis

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Delapan belas KPP Madya baru dibentuk di tubuh DJP. Pelayanan dan penerimaan pajak diharapkan meningkat.

Gong dipukul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pertanda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah diresmikan, Kamis (24/6). Beberapa transformasi akan dilakukan demi meningkatkan pelayanan prima dan penerimaan, antara lain perubahan cara kerja, pembagian beban yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi WP yang terdaftar pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.

“Penambahan KPP yang baru ini 18 ditambah 20 (menjadi) 38 berarti KPP madya di dalam struktur penerimaan pajak kita akan bertanggung jawab untuk penerimaan sebesar 33,79 persen. Dukungan tata kerja kita menjadi sangat penting dalam menghadapi Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Di tahun 2021 DJP memiliki target menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,58 triliun, jumlah ini naik 2,57 persen dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2020. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp 1.072,02 triliun, maka target penerimaan pajak tahun 2021 tumbuh 14,69 persen.

Secara teknis, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan wilayah mencakup penguasaan informasi, pendataan, pemetaan subjek dan objek pajak melalui produksi data, pengawasan formal dan material SPT Masa dan SPT Tahunan.

Sementara, KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, dan KPP Khusus akan fokus pada pengawasan terhadap WP strategis penentu penerimaan. Dengan demikian, diharapkan dapat menghimpun 80 persen hingga 85 persen dari total target penerimaan pajak secara nasional.

Suryo menekankan, penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah. Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi Wajib Pajak (WP), yaitu menambah jumlah WP yang diadministrasikan dari 1.000 menjadi 2.000 WP per KPP.

“Wajib Pajak strategis di KPP masing-masing terutama Wajib Pajak yang berkelompok atau grup, beserta pemiliknya yang disatukan dalam tempat berdasarkan satu KPP Madya,” tambah Suryo.

DJP juga melakukan perubahan struktur organisasi pada KPP dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap seksi. Selain itu, dilakukan juga stratifikasi KPP Pratama, yaitu potensi perpajakan menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah seksi pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam seksi pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II lima seksi. Seksi pengawasan merupakan pengganti seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon). Saat ini fungsi pelayanan dan konsultasi diampu oleh fungsional penyuluh.

Implementasi

Kepada Majalah Pajak, Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan I Agus Budi Prasetyo menyambut baik reorganisasi yang dilakukan DJP. Ia yakin pelayanan dan pengawasan akan jauh lebih fokus dan optimal karena WP lebih spesifik. KPP Pratama melayani WP kewilayahan, sedangkan KPP Madya mengawasi WP yang berkontribusi besar.

“Ini sangat bagus sekali karena diharapkan penerimaan yang selama ini ada di-manage dengan lebih kompeten, sehingga pelayanan juga lebih bagus. Di sisi lain, ke wilayahan nanti akan menambah tax base, sehingga kita bergerak bareng. Penerimaan tidak bertumpu terhadap Wajib Pajak tertentu, karena tax base-nya meningkat,” kata Agus di ruangannya, pada (21/7).

WP KPP Madya Dua Jakarta Selatan (Jaksel) I berjumlah 1.313 terdiri atas 1.284 WP Badan dan 30 WP Orang Pribadi (OP). Sebagian besar WP berasal dari Kanwil DJP Jaksel I, akan tetapi ada pula yang berasal dari KPP lain.

“Tidak semua WP di Madya berkontribusi besar, karena Wajib Pajak grup dijadikan satu, jadi ada yang kontribusi atau kepatuhannya biasa saja. Di sisi lain, mengapa demikian, karena bila satu grup terdaftar dalam satu KPP, KPP bisa memberikan layanan yang lebih bagus lagi.”

KPP Madya Dua Jaksel I mengimplementasikan pengawasan kolaboratif. Tugas pengawasan dilakukan oleh account representative (AR) dan fungsional pemeriksa hingga supervisior. Dengan demikian, analisis data dan penerbitan SP2DK (surat permintaan penjelasan data/atau keterangan) lebih sempurna. Di sisi lain, WP akan mendapat informasi atau imbauan yang lebih valid dan seirama.

Selain itu, KPP ini memiliki strategi membagi WP sektor unggulan di setiap seksi pengawasan. Sektor unggulan itu adalah pengolahan, perdagangan; jasa profesional, ilmiah, dan teknis; transportasi dan pergudangan; pertambangan dan pergudangan; konstruksi; pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Jadi, Seksi Pengawasan I fokus sektor perdagangan, II jasa, dan seterusnya,” tambah Agus.

Kemudian, KPP Madya Dua Jaksel I memaksimalkan pula data dan informasi WP dari Kantor Pusat DJP atau Kanwil berupa LHA alias laporan hasil analisis dan center for tax analysis (CTA), KPP pun memiliki amunisi data dari Approweb atau aplikasi profil berbasis web.

“Sebenarnya kita sudah punya sistem yang disediakan semua oleh Kantor Pusat. Lengkap. KPP hanya tinggal menjalankan dan improve. Contoh, data sudah disediakan—ada LHA, CTA, atau Approweb. Kita bisa melakukan analisis mandiri juga, namanya data penguji,” kata Agus.

CRM

Seluruh KPP Madya telah dibekali juga dengan CRM (compliance risk management) atau pengawasan WP berbasis risiko. Melalui sistem ini fiskus telah mempunyai pemetaan WP yang berisiko rendah sampai tinggi, salah satu fokusnya adalah potensi praktik transfer pricing. Dengan CRM, KPP akan terbantu dalam menyusun strategi pengawasan kepada tiap WP.

“Sekarang fokus pengawasan ada dua, namanya pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan material. Nah, dua utama ini tools-nya sudah semua disediakan oleh Kantor Pusat dan Kanwil,” kata Agus.

Hal yang senada juga diungkapkan Kepala KPP Madya Dua Jakarta Barat Samingun. Menurutnya, tujuan reorganisasi yang utama adalah meningkatkan produktivitas pengawasan dan fokus pada WP yang punya ability to pay. Untuk itu, DJP mengandalkan CRM untuk melakukan pengawasan pembayaran masa dan kepatuhan material yang bermuara pada penerimaan. Adapun target penerimaan pajak KPP Madya Dua Jakarta Barat (Madu) adalah Rp 9,42 triliun atau 21,53 persen dari target Kanwil DJP Jakarta Barat Rp 43,76 triliun.

“Sebab, sebenarnya tantangan di seluruh Asia Tenggara adalah penghindaran pajak masih tinggi. Artinya, menjadi tugas besar kita bersama agar meningkatkan kepatuhan WP dengan hak dan kewajiban dilakukan secara adil. Karena sistem kita self assessment, otoritas pajak wajib menilai data yang dilaporkan WP sudah benar atau belum. Untuk bisa menilai kita bisa punya data, baik data pemicu dan penguji,” jelas pria yang biasa disapa Sam ini, di ruangannya, Selasa (22/7).

Tak kalah penting, KPP yang melayani 2.577 WP ini menjunjung tinggi pola komunikasi yang baik dengan WP. Tanpa itu, rasa saling percaya pun akan sulit tumbuh diantara kedua belah pihak.

“Prinsip KPP salah satunya sinergi. Untuk saling kenal, pegawai harus menjalankan knowing your taxpayer, berikan layanan kepada WP sesuai dengan hak dan kewajiban WP, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.”

Sinergi dengan bea dan cukai

Bersinergi juga turut menjadi kunci dari KPP Madya Kota Bekasi. Reza Saleh menuturkan, sejak menjabat sebagai kepala kantor ia langsung mengunjungi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi (KPPBC-Bekasi) untuk memperkukuh joint program. Kerja sama ini direncanakan berupa integrasi analisis data WP.

“Mereka menawarkan, beberapa pegawai KPP untuk melihat langsung proses bisnis mereka, mungkin 1-2 hari. Dari hasil pekerjaan bea cukai implementasi perpajakan nantinya bagaimana,” tambah Reza, pada Rabu (30/6).

Ia optimistis, joint program dapat meningkatkan penerimaan di kedua unit vertikal kementerian keuangan ini. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, seluruh kementerian/lembaga harus bekerja bersama mencapai target total penerimaan negara. Adapun target penerimaan pajak KPP yang melayani 2.432 WP ini sebesar Rp 4,1 triliun.

“Untuk menggali potensi perpajakan WP yang melakukan ekspor dan impor maka pertukaran data dengan KPPBC-Bekasi menjadi penting. Hal ini karena pada saat di lapangan, pihak BC dapat melakukan cek fisik langsung terhadap barang yang akan di ekspor atau di impor. Sehingga apabila terdapat perbedaan antara fisik dan dokumen, maka hal ini akan berpengaruh terhadap harga pokok dan pajak masukan.”

Menurutnya, Kanwil DJP Jawa Barat III selalu memberi arahan untuk selalu bersinergi dengan pelbagai pihak untuk mengoptimalkan penerimaan. Selain dengan unit vertikal kementerian keuangan, KPP Madya Kota Bekasi sudah menjajaki kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Keduanya berencana menggali potensi perpajakan bersama.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Peniup Nyawa Taman Kota

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Amanah mengemban tugas. Prinsip ini telah terpatri dalam diri Tri Rismaharini yang kini mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan sebagai menteri sosial. Sosok pekerja keras ini di berbagai kesempatan kerap menyatakan, ia berupaya sebaik mungkin untuk melayani dan membahagiakan seluruh warga agar tak ada orang yang mengalami kesulitan di masa kepemimpinannya karena hal itu menjadi tanggung jawabnya di dunia hingga akhirat kelak.

Perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961 ini baru saja menyelesaikan tugas kepemimpinan sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode dengan sederet prestasi dan penghargaan dunia.

Sebelum menjabat sebagai wali kota, ia meniti karier sebagai birokrat sejak 1990, mulai dari menjadi Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Pada 2010–2015 ia mengemban amanah sebagai Wali Kota Surabaya di periode pertama, kemudian berlanjut pada 2016–2021 untuk periode kedua. Doktor kehormatan dari Institut Teknologi Surabaya bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini menorehkan banyak prestasi tingkat dunia selama kepemimpinannya. Di tahun 2013, Kota Surabaya meraih Future Government Awards 2013 tingkat Asia Pasifik untuk dua bidang yaitu pusat data dan inklusi digital.

Penataan Taman Bungkul dan taman-taman lainnya, dari yang sebelumnya telantar bahkan mati menjadi taman yang asri dan ramai dikunjungi, membuahkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa dalam ajang The 2013 Asian Townscape Award. Prestasi di bidang pelayanan publik diraih Surabaya pada akhir 2014 melalui penghargaan internasional Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window.

Kepemimpinannya di tingkat global juga teruji. Dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik pada September 2018 di Surabaya, Risma terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Asosiasi untuk masa bakti 2018–2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.

World City Mayors Foundation menobatkan Risma sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia pada 2015, setelah Wali Kota Calgary (Kanada) di urutan pertama dan Wali Kota Ghent (Belgia) di posisi kedua. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilannya menata Kota Surabaya menjadi jauh lebih asri dan rapi.

Pengabdian dan kerja kerasnya tak luput dari perhatian majalah terkemuka, Fortune, yang pada Maret 2015 memasukkan Risma ke dalam daftar 50 tokoh berpengaruh di dunia.

 

Lanjut baca
/

Populer