Connect with us

Taxpro

Ilmu di Atas Uang

Diterbitkan

pada

Teguh Wisnu Purbaya Tax Compliance and Audit Director TaxPrime /Foto: Dok. Taxprime

Dengan mengikuti “passion” dan menempatkan pengalaman di atas penghasilan, ia meraih dan membagikan manfaat lebih sembari berkarya.

 

Saat lulus kuliah sebelas tahun silam, Tax Compliance and Audit Director TaxPrime Teguh Wisnu Purbaya mempunyai dua pilihan dalam berkarier: bekerja dalam departemen pajak di sebuah perusahaan atau menjadi konsultan pajak. Ia memutuskan untuk memilih berkarier sebagai konsultan pajak, yang merupakan renjananya sejak dalam masa perkuliahan.

“Bekerja di konsultan pajak merupakan impian sejak masa perkuliahan. Dalam benak saya, ilmu dan pengalaman yang akan membedakan individu. Untuk itu, sejak lulus kuliah saya sudah memutuskan untuk bekerja dan bergabung dengan Kantor Konsultan Pajak,” kata Teguh saat ditemui Majalah Pajak di kantornya di bilangan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (21/10).

Rumuskan SOP

Setelah beberapa kali berhasil bekerja dan memperbanyak pengalaman sebagai konsultan pajak, Teguh akhirnya melabuhkan diri di TaxPrime pada awal tahun 2013.

Saat itu, TaxPrime baru dirintis dan Managing Partner sekaligus Founder TaxPrime Muhamad Fajar Putranto memintanya untuk bergabung bersama-sama membangun dan membesarkan nama TaxPrime—padahal saat itu secara bersamaan Teguh juga telah diterima oleh kantor konsultan pajak (KKP) lain yang lebih dulu established.

Namun, yakin pada mimpi dan harapan yang dituturkan Fajar, ia menerima pinangan dari TaxPrime.

“Dari awal saya bertemu dengan Pak Fajar, saya melihat beliau itu orang yang sangat humble dan tidak ada barrier antara beliau dan bawahan. Saya juga lebih tertarik di TaxPrime karena saya diajak Pak Fajar untuk bersama-sama membangun sistem, sehingga hal tersebut sangat menarik buat saya dan di situlah saya berpikir bahwa ini adalah tantangan baru buat saya,” ucapnya.

Sebagai langkah awal, Teguh diminta untuk merumuskan prosedur operasi standar (SOP) setiap jenis layanan konsultan pajak di TaxPrime yang mencakup timeline pekerjaan, jumlah tim yang dibutuhkan dalam penugasan, serta pembagian tugas yang jelas dalam penugasan tersebut.

“Dengan SOP yang baik kita dapat bekerja dengan teratur dan terukur,” ucapnya.

SOP juga dimanfaatkan secara mudah untuk bahan ajaran karyawan baru, karena sangat rinci dan jelas memuat keseluruhan tugas, tanggung jawab, serta timeline pekerjaan dari awal hingga akhir penyelesaian. Seiring berjalannya waktu, Teguh juga mengusulkan untuk dibuatnya suatu sistem manajemen pengawasan project sebagai wadah untuk interaksi tim saat mengerjakan sebuah project.

Gagasan itu disambut baik oleh Pak Fajar dan Manajemen TaxPrime. Tahun 2015 lahirlah TaxPrime Teamwork System (TTS) yang masih dipakai sampai saat ini. Di dalam sistem tersebut, seluruh tim TaxPrime bisa berkomunikasi, upload data, dan pengawasan pekerjaan. Teguh merasa, melalui TTS proses bisnis berjalan lebih efektif karena bisa dipantau dari mana saja dan kapan saja serta mudah di akses melalui ponsel pintar.

Selain itu, TaxPrime juga ingin mengimplementasikan prinsip kerja liveworkbalance yang cukup efektif diterapkan di negara maju, salah satunya di Finlandia. Dalam sepekan, mereka menerapkan empat hari bekerja di kantor dan satu hari bekerja dari rumah—berkualitas dan produktif. Budaya kerja seperti itu diyakininya membuat para pekerja menjadi lebih bahagia dan bersemangat untuk mengeluarkan potensi yang ada.

“Itu bukan sekadar tagline, kami benar-benar ingin mengimplementasikannya, di mana kami sudah membangun suatu sistem TTS untuk mendukung hal tersebut,” imbuhnya.

Alhasil, ketika terjadi pandemi seperti sekarang dan memaksa pekerja bekerja dari rumah (WFH), TaxPrime sudah terbiasa dengan sistem TTS sehingga tetap dapat produktif.

“Set up” Kawasan Berikat

Hingga saat ini, Teguh memiliki keahlian dalam menangani tax compliance, tax advisory, tax audit dan dispute, tax accounting, dan customs. Pijakan bersejarah bagi Teguh terjadi pada Juni 2018 saat diminta untuk set up Kawasan Berikat (bonded zone) dari salah satu klien TaxPrime, yakni sebuah pabrik peleburan dan pemurnian tembaga.

Setelah mempelajari isu itu dengan saksama, Teguh menilai bahwa set up kawasan berikat diakui sangat kompleks dan menantang. Ia harus melakukan analisis terhadap setiap SOP Pemasukan dan Pengeluaran Barang perusahaan, seraya memastikan ketentuan kepabeanan Kawasan Berikat.

Dengan menjadi Kawasan Berikat, kliennya mendapat fasilitas penangguhan bersyarat atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta pembebasan PPN atas pembelian dalam negeri. Selanjutnya, Teguh diberi waktu selama enam bulan untuk membenahi kawasan berikat sebelum beroperasi penuh sebagai Kawasan Berikat.

Ia kemudian merekrut enam orang untuk membantunya mempelajari dan set up Kawasan Berikat, yang kemudian ia membagi tugas menjadi tiga tim, yakni tim untuk analisis pemasukan barang; tim analisis pengeluaran barang; serta tim analisis aset, sarana prasarana, dan IT inventory. Teguh memimpin dan melakukan supervisi terhadap ketiga tim tersebut, serta memberikan laporan rutin kepada manajemen atas capaian atau progress pekerjaan.

“Kami analisis satu per satu SOP perusahaan baik pemasukan maupun pengeluaran barang. Jika ada SOP yang tidak sesuai dengan ketentuan Kawasan Berikat, kami akan buat kesimpulan dan way out-nya yang masih dalam koridor kepatuhan terhadap regulasi,” jelas Teguh.

Setelah mendapatkan izin Kawasan Berikat pada akhir Tahun 2018, akhirnya, Kawasan Berikat resmi beroperasi pada 20 Mei 2019. Yang melegakan lagi, klien ini juga mendapat profil penjaluran hijau di enam bulan sejak memulai operasional Kawasan Berikat, sehingga proses pengeluaran dan pemasukan barang jadi sangat efisien.

Di tahun pertama pelaksanaan, perusahaan juga mendapatkan tiga penghargaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yakni Best of the Best Bonded Zone, fasilitas dan prasarana hanggar terbaik, serta ekspor tertinggi.

“Alhamdulillah, di tahun pertama dapat achievement luar biasa. Tentunya, penerapan kepatuhan adalah yang menjadi penilaian utama,” ucap Teguh.

Teguh pun berharap, fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan DJBC dapat mendorong keberlangsungan usaha bagi perusahaan yang mana akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap kegiatan usaha yang lain (UKM/UMKM), pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan devisa ekspor, serta menjaga stabilitas rupiah dan neraca perdagangan Indonesia.

“Keberlangsungan usaha industri di Kawasan Berikat akan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru di sekitarnya. Industri kecil yang menopang mereka juga akan ikut hidup,” ucapnya.

Tanamkan “leadership”

Sebagai konsultan pertama yang berhasil membentuk Kawasan Berikat di industri ini, Teguh kerap dimintai pendapat oleh beberapa klien strategis TaxPrime lainnya yang tertarik ingin mengaplikasikan hal serupa.

Di sisi lain, pekerjaannya ini memiliki tekanan yang cukup tinggi. Selain tertib administrasi, ia juga harus mengawal ketepatan waktu operasional di kawasan ini.

“Kalau ekspornya terhambat bisa ketinggalan kapal, dan klien harus bayar demurrage sehingga menambah expense perusahaan. Hal-hal ini yang kami hindari.” lanjutnya.

Beruntung, Teguh memiliki tim solid dan bisa diandalkan di Gresik sehingga ia cukup memantau dari Jakarta. Saat ini tim khusus Kawasan Berikat ada 16 orang. Ia juga memercayakan kepada timnya untuk menjaga Kawasan Berikat baik-baik dari sisi kepatuhan nan menyeluruh.

“Mereka punya experience, knowledge, dan sangat mudah mengambil keputusan. Jadi, enggak perlu saya, kecuali masalah yang berat bisa eskalasi ke saya. Pengambilan keputusan itu simpel, tapi harus punya knowledge dan experience. Kalau enggak, nanti enggak bisa terukur dampaknya,” katanya.

Teguh juga ingin menanamkan kepemimpinan untuk tim khusus ini, agar semua keputusan penting tak harus kembali pada Teguh dan mendewasakan karakter dalam bekerja.

Leadership akan membuat mereka percaya diri, inisiatif, dan tentunya bisa jadi leaders ke depannya. Di sana, kan, tentu butuh leader juga, untuk itu kita pupuk dari awal. Kalau dikasih trust lebih, mereka jadi lebih percaya diri.”

Teguh menuntut tim khususnya mengerti segala prosesnya agar selalu siap menggantikan staf yang berhalangan meski dari divisi yang berbeda.

“Kalau yang supervisi itu harus bisa semuanya, harus bisa dua-duanya, karena enggak mungkin orang enggak sakit, keperluan keluarga. Jadi, bisa di-back up. Dan sekarang malah kami tukar satu tim itu. Jadi, dia harus bisa keduanya. Sekarang saya tenang, bisa memantau dari kejauhan saja dan fokus pada yang lain,” kata Teguh.

 

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Taxpro

Mudahlah Dikenal karena Baik

Diterbitkan

pada

Penulis:

Isnianto Kurniawan Division Head Tax PT Perusahaan Gas Negara, Tbk

Ia membuktikan, lewat sistem kerja yang terintegrasi, dan karyawan yang giat lagi ringan tangan, kepatuhan pajak tambah kian mudah.

 

Usaha dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Barangkali begitu ungkapan yang pas untuk menggambarkan kehidupan Isnianto Kurniawan, Division Head Tax PT Perusahaan Gas Negara, Tbk atau PGN. Tempatnya berada saat ini merupakan buah dari apa yang telah ia usahakan selama ini.

Tantangan hidup pria yang akrab disapa Iwan ini dimulai kala ia lulus bangku SMA dan mendaftar di dua jenis pendidikan tinggi, yakni di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Industri yang merupakan cita-citanya sejak SMA, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—kini PKN STAN—sebagai tanda bakti anak kepada orangtuanya. Bagi Iwan yang berorangtuakan guru di Solo, Jawa Tengah, dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya adalah anugerah.

“Kawan-kawan yang masuk STAN itu rata-rata orangtuanya guru, petani, buruh, atau pedagang. Jadi, orangtua saya guru dua-duanya, tentu kalau anaknya bisa sekolah enggak bayar, kan, happy banget,” kata Iwan mengawali perbincangan dengan Majalah Pajak, di kantor pusat PGN, Jakarta Barat, Jumat (19/12).

Doa orangtuanya manjur. Ia pun diterima di STAN. Namun, kegalauan sempat dirasakan ketika selesai menjalani Studi Perdana Memasuki Kampus (DINAMIKA) di STAN, ia baru mengetahui dari koran bahwa ia juga diterima di ITB. Melihat kegalauan yang dirasakan Iwan, Ayahandanya yang sedang menemaninya di Jakarta sempat mengajaknya ke Bandung, tempat kampus ITB berada. Namun, Iwan menolak karena merasa ini sudah jalan hidup yang dipilihkan Tuhan untuknya.

“Itu masa-masa krusial, dan alhamdulillah bapak waktu itu ada untuk nemenin. Iya, memang doa orangtua; jalannya dimudahkan di situ. Jadi, saya putuskan tetap di STAN,” kenangnya, seraya menambahkan bahwa ia masih menyimpan nomor ujian UMPTN-nya, bangga dapat diterima di ITB juga.

Meski sempat kesulitan menguasai mata kuliah selama tiga bulan pertama, pada akhirnya Iwan yang kala SMA mengambil jurusan IPA, dapat lulus dengan predikat terbaik pada tahun 1996. Iwan meyakini, ilmu apa pun bisa dipelajari asal diiringi dengan ketekunan dan kerja keras. Apalagi, ilmu yang ia tekuni di jurusan pajak tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi negara.

Pilihan mengabdi

Setelah lulus STAN, Iwan setia mengabdi sebagai fiskus di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selama lebih dari 20 tahun. Mulai dari KPP Perusahaan Negara dan Daerah (PND), KPP Badan dan Orang Asing (Badora), KPP BUMN, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, hingga KPP Wajib Pajak Besar Empat.

Dedikasinya untuk negara pun harus terhenti pada tahun 2018, karena sang ibu mengeluarkan titah yang harus ia patuhi bahwa ia harus keluar dari DJP. Bahkan, titah itu keluar sampai dua kali.

“Bagi saya, enggak ada ruang debat kalau menyangkut permintaan Ibu. Jadi, saya harus resign. Meski waktu itu saya tidak langsung iyakan, tapi pada suatu titik Ibu nanya kedua kalinya saya langsung jawab ‘Iya, sudah, Bu,’” tuturnya.

Iwan mengaku berat meninggalkan instansi yang menempa sekaligus menaunginya selama puluhan tahun, tetapi ia percaya ada rezeki lain yang sudah diatur untuknya—apalagi doa sang ibu ikut mengiringinya.

Cairkan suasana

Tak lama berselang, ia mendapat panggilan kerja dari PGN sebagai division head tax—jabatan yang ia emban sampai saat ini. Perusahaan pelat merah ini mungkin sebagai jalannya untuk bisa tetap bersumbangsih kepada negara, hanya saja dari arah yang berbeda. Baru saja ia mulai bekerja dan memimpin divisi pajak, ia menyadari ada nuansa kerja yang berbeda dibandingkan saat bekerja di kantor pajak.

Menurutnya, kantor barunya itu terlalu sunyi dan kaku. Tak ada perbincangan, apalagi senda gurau di antara para pekerja. Semua hanya fokus dengan pekerjaannya masing-masing.

“Suasananya tuh agak tegang di ruangan ini. Menurut saya, ini justru membuat kita tambah stres, enggak ada bercandanya,” imbuhnya.

Keadaan itu harus segera diubah, pikirnya. Ia kemudian mengusulkan kepada direksi agar diadakan rapat kerja atau kegiatan team building di luar kantor. Ditunjuk sebagai wakil koordinator acara, Iwan pun mengusulkan para peserta kompak memakai kostum dan menunjukkan kreativitas per divisi.

“Untuk mencairkan suasana, kita harus pakai dress code, terus masing-masing divisi harus perform. Wah, itu cair banget, dan sejak itu mungkin titik yang ternyata bisa menimbulkan rasa kekeluargaan,” ucapnya.

Lepas itu, suasana kantor perlahan mencair dan jadi lebih menyenangkan.

“Sekarang alhamdulillah, terutama di divisi pajak sudah ada bercandanya. Jadi, kerja enggak stres. Karena dari 24 jam, paling banyak waktu kita habiskan di kantor. Kalau di kantor kita stres, spaneng (tegang) jadinya,” imbuhnya.

Ia mengklaim, dengan suasana kantor yang menyenangkan produktivitas justru meningkat, karena kolaborasi atau kerja sama antar-rekan kerja semakin erat.

“Yang tadinya mau nanya ke divisi sebelah sungkan—bahkan ke teman di sebelahnya juga sungkan— sekarang sudah lebih cair, dan dengan begitu kolaborasi yang merupakan salah satu value yang diusung Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) dari AKHLAK itu, kan, jadi lebih bagus,” yakinnya.

“Happy” melayani

Tidak cukup sampai di situ, Iwan juga punya dua nilai yang ia sarikan dari AKHLAK lalu diterapkan kepada timnya. Pertama adalah expand your professional network. Menurutnya, memiliki jaringan yang luas adalah bukan seberapa banyak orang yang kita kenal, melainkan justru sebaliknya: seberapa banyak orang lain mengenal kita.

“Kalau saya di PGN, maka network saya adalah seluruh sumber daya PGN ini. Maka penting untuk saya bisa dikenal oleh jajaran direksi, seluruh pekerja, office boy sampai security. Saat ini saya di divisi pajak PGN, maka salah satu yang menjadi network saya adalah kawan-kawan di DJP, dari Pak Dirjen sampai dengan AR, saya harus bisa dikenal baik oleh mereka. Tentu, kita harus mengukur mana yang menjadi network kita. Kalau memang enggak perlu, ya, enggak apa-apa, orang enggak kenal kita,” ungkapnya.

Untuk bisa membangun network yang baik, dibutuhkan karakter yang baik pula. Iwan bilang, dengan karakter atau keunikan yang ada di diri kita masing-masing, orang lain akan mudah mengenal dan mengingat kita.

“Yang penting karakter yang baik, bukan karakter yang negatif. Dengan demikian kita mudah dikenal orang. Begitu saya baru masuk PGN berarti, kan, saya enggak dikenal sama karyawan sini, padahal mereka network saya semua, sehingga orang harus tahu saya. Alhamdulillah tahun pertama, tahun kedua semakin banyak sudah tahu siapa Iwan,” katanya.

Kedua adalah serve your employees atau melayani staf Anda dengan membantu menemukan solusi dari problem atau kebutuhan pegawai. Iwan melakukannya dengan sangat baik, karena semua staf di divisinya bisa nyaman dan terbuka padanya untuk bercerita hal apa pun. Tak melulu soal pekerjaan; bisa terkait anak, hobi, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

“Saya harus melayani staf saya dengan baik supaya mereka nyaman, dan mereka tentu jadi happy. Jadi, saya suka nanya, ‘Apa yang bisa saya bantu?’ Tidak hanya soal kerjaan, semuanya terserah. Kepada pekerja yang usianya muda atau pun tua, saya tidak membedakan komunikasinya,” ujarnya.

Iwan beranggapan, dengan rasa nyaman dan hati yang gembira tersebut, pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal. Iwan berharap apa yang dilakukannya dapat menular ke semua staf sehingga tercipta budaya ringan menolong.

“Yang namanya membantu pasti akan kembali ke kita dalam bentuk apa saja. Itu teori yang saya yakini betul, karena saya sudah ngalamin bolak-balik. Saya juga meyakini kalau itu bisa menular ke semuanya, maka enggak ada kerjaan yang susah karena semua saling bantu.”

Upaya kepatuhan

Menyoal kepatuhan pajak PGN, Iwan juga terbilang sangat serius mengupayakannya. Sebagai permulaan, ia secara bertahap mengusulkan perubahan  struktur divisi dengan menambah pekerja. Sebelumnya, tim divisi pajak hanya terdiri dari 7 orang termasuk dirinya untuk mengurusi segala kewajiban perpajakan di perusahaan sebesar PGN. Saat ini, timnya telah menjadi 17 orang dan dibagi menjadi tiga departemen yakni tax compliance, tax advisory, dan tax controlling.

“Manajemen menyadari tax compliance sesuatu yang penting, termasuk dari sisi fundamental strukturnya. Alhamdulillah, di akhir 2020 disetujui. Saat ini stafnya ada 17 orang,” ucap penyuka lagu campur sari ini.

Divisi pajak juga kini kerap dilibatkan dalam semua inisiatif bisnis, untuk melakukan evaluasi, perhitungan, dan sebagai advisor.

“Pokoknya kalau sudah urusan pajak, enggak ada kata lain, harus bayar. Cuma kan, tentu bayarnya juga harus optimal. Makannya manajemen sangat mendukung. Jadi, kami cukup intens kalau komunikasi dengan divisi lain, terutama jika ada usulan inisiatif bisnis.”

Iwan paham, mengubah sistem membutuhkan proses dan waktu. Apalagi bila harus melibatkan semua lini bisnis. Begitu juga menyangkut sistem perpajakan internal. Dulu, semua masih dilakukan secara semimanual dan tidak terintegrasi antarsistem dan dengan divisi lain. Keadaan itu membuat biaya kepatuhan tinggi, beban administrasi yang berlebihan, dan human error yang cukup sering terjadi. Namun, hal itu pelan-pelan ia ubah.

Setelah urusan sistem internal perusahaan beres, Iwan kemudian menyambungkannya ke sistem DJP melalui program Integrasi Data Perpajakan.

Proses itu berlangsung secara bertahap sejak awal 2021 hingga sekarang, dan ditargetkan akan rampung pada 2023. Di tahun depan, integrasi data itu ditargetkan dilakukan pada lima sampai enam anak usaha PGN.

Dengan adanya integrasi data, kepatuhan pajak perusahaan menuju ke titik kesempurnaan. Parameternya simpel: apabila PGN sudah tidak lagi bayar denda.

“Undang-undang pajak menuntut kita harus sempurna, kelewat sehari aja, denda. Jadi, target kami harus mengelola ini dengan menuju kesempurnaan. Mudah-mudahan dua tahun lagi kami bisa running well agar kami bisa fokus untuk hal-hal yang lebih strategis.”

Menyoroti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Iwan berharap agar pemerintah bisa segera mengeluarkan aturan turunan atau pelaksanaannya, agar cukup waktu baginya untuk menyosialisasikan ke seluruh lini perusahaan, vendor, dan pelanggan PGN.

Ia menyebut, ada dua kebijakan dalam UU HPP yang akan berimbas kepada proses bisnis PGN, yaitu perluasan objek PPN dan pengenaan pajak penghasilan atas natura (fringe benefit). Sebab, PGN menjual gas, yang sebelumnya tidak dikenai PPN. Iwan mengharap terbitnya UU HPP ini segera diikuti dengan aturan pelaksanaan yang jelas dan memberikan kepastian bagi pengusaha.

“Pengusaha sebenarnya enggak ada masalah harus bayar pajak. Yang penting kepastiannya. Semakin pasti, risikonya semakin kecil,” tutupnya.

 

Lanjut baca

Taxpro

Mesti Lincah Cari Cara

Diterbitkan

pada

Penulis:

Bekerja di perusahaan asing membuatnya terus mengembangkan diri agar lincah membaca situasi, adaptif, dan inovatif.

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau; 272 juta penduduk; dan sumber daya alam melimpah seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit. Anugerah ini menciptakan peluang dan pasar yang menjanjikan bagi industri logistik dan pelayaran. Peran perusahaan pelayaran dan logistik di tanah air juga terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik meski sedang terhantam pandemi.

Perkembangan industri ini juga didukung dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai sistem logistik yang efektif dan efisien, baik melalui digitalisasi maupun gagasan segar dari para pelakunya. Adalah PT MOL Indonesia, anak perusahaan Mitsui O.S.K. Lines Ltd (MOL), perusahaan pelayaran berskala besar asal Jepang yang dikenal selalu menjalankan transformasi bisnis yang adaptif dari masa ke masa.

Didirikan pada 1993, PT MOL Indonesia berkegiatan usaha di bidang angkutan peti kemas atau kontainer (liner business) meliputi aspek komersial dan agen operasional. Deputy General Manager LNG & Offshore PT MOL Indonesia Fahri Taufik Anwar menuturkan, sesuai dengan langkah strategis MOL Group dalam menghadapi persaingan global, sejak April 2018 PT MOL Indonesia melakukan transformasi bisnis utama menjadi perusahaan angkutan bukan peti kemas (non-liner business).

“Angkutan peti kemas dalam hal ini melingkupi aspek komersial dan agen operasional dari bisnis passenger car carrier (PCC), pengangkutan curah kering (dry bulk), dan perusahaan pengelola kapal atau ship manager. Lalu, yang menjadi fokus juga adalah pengembangan bisnis di bidang pengangkutan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dan offshore,” ucapnya saat berbincang dengan Majalah Pajak, di Sutasoma Hotel, Jakarta, Jumat sore (10/9).

Pada Oktober 2018, lanjut Fahri, PT MOL Indonesia bahkan ditunjuk sebagai perusahaan pengelola untuk kapal penyimpan dan regasifikasi atau Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Jawa 1. (Induk PT MOL Indonesia yakni MOL, menjadi salah satu pemilik kapal apung yang berlokasi di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat ini.)

FSRU Jawa 1 merupakan bagian terintegrasi dari proyek penghasil tenaga listrik yang dikembangkan oleh konsorsium Pertamina, Marubeni, dan Sojitz. FSRU akan melakukan perubahan bentuk gas alam dari cair menjadi gas/regasifikasi LNG untuk memasok bahan bakar ke pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 1.760 megawatt. Listrik yang dihasilkan itu kemudian dijual ke PT PLN (Persero).

“Konsep gas to power ini merupakan konsep yang pertama di Indonesia bahkan di Asia. Proyek ini juga merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN),” ucapnya.

Efisien dan produktif

Fahri bergabung menjadi bagian dari MOL Group sejak sejak Februari 2011 sebagai commercial and finance manager. Dia bekerja di PT Humolco LNG Indonesia yang merupakan perusahaan patungan antara MOL Group dengan suatu perusahaan pelayaran lokal.

Bekerja di perusahaan Jepang menuntutnya selalu disiplin dan mengembangkan diri, karena ia mesti mengurusi banyak hal mulai dari pajak, akuntansi, komersial, marketing, sampai legal.

“Perusahaan Jepang sangat efisien, sementara waktu itu shipping merupakan hal baru buat saya. Saya belajar mengenai teknis dan komersial shipping. Di sisi yang lain, saya belajar mengenai perpajakan shipping,” ujarnya.

Baru pada 2018, Fahri dipercaya mengemban jabatan sebagai deputy general manager di divisi LNG & Offshore PT MOL Indonesia. Ia pun kembali ditempa karena mesti bertanggung jawab atas kegiatan operasional, serta pengembangan bisnis pengangkutan LNG dan kegiatan lepas pantai/Offshore di Indonesia.

“Lama-lama ada manfaatnya juga, kita jadi banyak tahu. Apalagi kalau sudah punya kaki di bawah (staf), kita bisa encourage dia untuk bisa belajar juga. Jadi, misalnya background dia technical, untuk urusan-urusan accounting harus mau tahu juga, harus ikut ngerti,” kata lulusan PKN STAN ini.

Apalagi, LNG & Offshore merupakan divisi yang unik karena setiap elemen proses bisnisnya memiliki kekhususan. Fahri mengungkapkan, kapal pengangkut LNG memiliki tangki yang mampu menahan LNG dalam suhu minus 153-163 derajat celsius. Kru kapal juga harus mempunyai keahlian dan sertifikasi tersendiri.

Proses value chain LNG bermula dari gas yang diambil dari kilang-kilang di daerah penghasil gas seperti di Bontang (Kalimantan Timur), di Tangguh (Papua), dan Donggi-Senoro (Sulawesi Tengah). Gas yang dihasilkan itu kemudian didinginkan agar menjadi liquid (cair) dan diletakkan dalam tangki atau bejana khusus. Dari storage tersebutlah, LNG dikirimkan melalui pipa ke tangki yang ada di kapal, lalu diangkut ke tempat tujuan baik di lepas pantai maupun daratan.

Tantangan pandemi

Penyandang Master Degree in Finance Management dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM ini mengungkapkan, pembatasan mobilisasi saat pandemi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi, dan turunnya permintaan sumber daya termasuk gas dan LNG. Akhirnya, penyelesaian beberapa proyek infrastruktur LNG yang sedang dalam tahap konstruksi jadi terlambat.

“Kami tetap berkomitmen untuk bisa men-delivery kewajiban kami sesuai dengan target yang ditetapkan. Challenge-nya sangat besar sekali. Contohnya, ketika kapal sudah siap berangkat dari shipyard di Korea Selatan harus ada lebih dari 10 kru yang training di sana, dan dalam prosesnya mereka harus menjalani karantina selama dua minggu,” kata Fahri.

Selain karantina dan melakukan tes PCR atau antigen, insinyur kapal dari luar negeri yang datang ke Indonesia juga sempat terkendala karena adanya pembatasan visa. Untuk memitigasinya, manajemen pun bersurat kepada Kementerian ESDM untuk membuat pengecualian bagi PSN, agar proyek dan proses pengujian tak terhambat lebih lama lagi. Fahri bilang, tantangan ini mengakibatkan naiknya biaya operasional dan semakin lamanya proses yang dijalani.

Dari pandemi ini, Fahri pun memetik pelajaran yang amat berharga—bagaimana menghadapi suatu kendala yang dipengaruhi keadaan global.

“Melakukan proyek saat pandemi seperti ini sangat challenging. Kalau mau frustrasi, ya frustrasi, tapi tidak ada waktu untuk frustrasi dan kami tetap ambil decision, enggak stuck. Kita harus cari cara, dan harus selesaikan. Jadi, bersama-sama kita urun rembuk bagaimana cara terbaik untuk bisa mengatasinya,” ujar si penyuka golf ini.

Ia menambahkan, kunci sukses sebuah perusahaan agar tahan saat pandemi terletak pada kelincahan (agile) membaca situasi dan bergerak di saat yang tepat.

“Supaya company bisa survive, harus agile. Jadi, kita harus peka atau jeli ngebaca keadaan. Dan untuk bisa agile harus ada komitmen, semua sama. Semua harus kompak, atau diinstruksikan dari atas.”

Pedoman ESG

Fahri menyebut, setiap kegiatan usaha yang dilakukan MOL Group termasuk di Indonesia selalu berpedoman pada prinsip environment, social, dan governance (tata kelola) atau ESG. Untuk isu lingkungan, perusahaan berkomitmen mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui setiap aktivitas pelayaran agar tercipta net-zero emission pada 2050 mendatang.Pada armada kapal, misalnya, MOL Group melakukannya dengan tiga tahap peralihan bahan bakar dari yang mengandung karbon menjadi nonkarbon agar tercapai green house gas (GHG) emission.

“Kalau fuel oil tingkat emisinya masih tinggi, kalau gas itu sudah green. Jadi, program ini akan mengurangi emisi gas Co2 supaya tercapai GHG emission dari bahan bakar kapal. Selain itu juga ada kapal yang memang sudah berteknologi yang lebih mutakhir, sehingga efisiensi penggunaan fuel oil sangat tinggi,” ucap pria kelahiran Jakarta, 4 Februari 1968 ini.

Target tahap pertama atau tahap pengenalan, di akhir 2020, adalah dimulainya operasi zero-emission ocean going vessel yang merupakan kapal lintas benua yang berbahan bakar zero emission seperti gas atau amonia.

Kemudian, di tahun 2030 diharapkan akan beroperasi 90 kapal yang menggunakan LNG fuel—tidak lagi berupa diesel oil atau low sulfur oil. Sehingga secara keseluruhan, kontribusi emisi karbon MOL Group bisa dikurangi hampir 45 persen di tahun 2035, dibandingkan dengan posisi di tahun 2019.

“Memang, biaya investasi dalam mesin-mesin ini relatif tinggi. Tapi bisa dibilang, kami cukup berbangga dengan strategi ini karena kami menjadi pionir untuk melaksanakan komitmen kami terhadap faktor ESG dalam bisnis real kami.”

Fahri pun berharap, agar pemerintah dapat mendukung komitmen swasta menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui pemberian insentif atau aturan yang dapat mendorong isu penting ini. Ia mencontohkan perbankan di Jepang yang memberikan insentif melalui bunga pinjaman yang rendah untuk perusahaan yang ingin berinvestasi pada pembangunan berkelanjutan.

“Di Jepang hal itu sudah diantisipasi. Dan, memang kami akan komitmen untuk lingkungan melalui penerapan teknologinya, in return kami akan mendapatkan financing—dengan bunga yang lebih rendah—dari bank-bank yang peduli terhadap lingkungan. Insentif seperti itu, kami harapkan bisa berjalan di Indonesia apalagi nanti insentifnya bisa berupa dari sisi perpajakan, atau kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Fahri, insentif itu sejatinya dapat diterapkan di Indonesia dengan didorong aturan dari pemerintah.

“Pembangunan berkelanjutan membutuhkan komitmen. Jadi, unless dipaksa memang akan sulit terealisasi, harus ada push terhadap hal itu. Lalu, apabila ada kebijakan yang akan dikeluarkan, tentunya bisa didiskusikan di awal dengan asosiasi—apakah ini masih sejalan dengan keekonomian atau malah membunuh bisnisnya,” ucapnya.

Dengan adanya insentif fiskal untuk perusahaan yang menerapkan aksi pembangunan berkelanjutan, harapannya semakin banyak perusahaan yang tertarik berinvestasi pada isu lingkungan sehingga masyarakat bisa mendapatkan produk yang lebih terjangkau.

“Contohnya, mobil listrik harganya sekarang masih mahal, karena PPnBM-nya belum diskon. Hal-hal seperti itu di luar negeri mungkin sudah diberikan supaya orang mau membeli. Bagus sebenarnya kalau pemerintah bisa push dari pajak. Jadi, harga mobil listrik bisa lebih murah karena dapat subsidi dari pemerintah,” sambungnya.

Infrastruktur kelistrikannya juga mesti ditunjang supaya masyarakat bisa isi ulang mobil listriknya di mana-mana agar tercipta kondisi berkelanjutan yang ideal. Inti pembangunan berkelanjutan, menurut Fahri ada pada sinergi pemangku kepentingan.

“Komitmen itu memang harus dari seluruh stakeholders seperti pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, dan pelaku. Jadi, bisa ada efek sinerginya. Kalau cuma hanya satu yang bersuara, agak susah,” imbaunya.

Sementara untuk merealisasikan prinsip governance saat tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan suatu proyek, Fahri memiliki prinsip selalu transparan menyampaikan informasi, menghindari penipuan, dan memerhatikan setiap aturan hukum yang berlaku termasuk ketaatan atas peraturan perpajakan.

“Kami sangat memerhatikan step-nya dari awal, termasuk aturan-aturan perpajakan, dan kontrak-kontraknya. Kami juga banyak melakukan diskusi dengan AR (account representative). Jadi, diharapkan tidak ada gangguan dalam aplikasi penerapan pajak dalam proses perjalanannya. Karena, kami harus mempersiapkan keekonomian proyek itu sejak awal,” ucap pria yang sedang hobi menggebuk drum ini.

Selain intens berkomunikasi dengan AR, Fahri juga kerap meminta masukan dari rekan-rekan seprofesinya di Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Selain memperluas jejaring dan bertukar informasi, ia juga bisa terlibat diskusi atas suatu isu dan ramai-ramai memberi masukan kepada pemerintah.

Ia dan INSA berharap perusahaan yang berinvestasi jangka panjang diberi kepastian hukum dan perlindungan, agar dunia pelayaran terutama infrastruktur LNG di Indonesia bisa makin berkembang.

 

Lanjut baca

Taxpro

Mitra DJP, Andalan WP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Saut Hotma Hasudungan Sibarani Partner TaxPrime

Sebagai konsultan pajak, ia tegas memosisikan dirinya di tengah-tengah kepentingan DJP dan Wajib Pajak.

Di tengah peraturan perpajakan yang terus dinamis, Wajib Pajak (WP) dituntut untuk mengetahui jenis pajak yang benar sebelum melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan agar tak terjebak dalam sengketa (dispute) di kemudian hari.

Semakin banyak jenis penghasilan serta semakin besar dan kompleks usaha seorang WP, semakin banyak pula aturan pajak yang terkait dan harus diikuti. Ini kerap menimbulkan keruwetan bagi si WP. Akhirnya, sebagian WP—terutama WP badan yang baru merintis usaha—enggan mengurus pajak lantaran merasa tidak punya cukup waktu, biaya, dan tenaga lagi. Di tengah pandemi apalagi. Banyak pelaku usaha yang alpa mengurus pajak lantaran harus berjuang mempertahankan likuiditas perusahaan. Sementara, pembatasan mobilitas dan aktivitas membuat komunikasi WP dan fiskus harus dilakukan secara daring, sehingga sering terjadi ketidakcocokan data yang nantinya berujung sengketa di Pengadilan Pajak maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Di sinilah profesi konsultan pajak berperan penting. Ya, meski Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menyiapkan account representative (AR), banyak WP yang lebih nyaman meminta jasa konsultan pajak untuk berkonsultasi atau membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka di kasus-kasus tertentu.

Mantan fiskus

Adalah Saut Hotma Hasudungan Sibarani, seorang konsultan pajak sekaligus Partner TaxPrime di divisi Tax Dispute and Litigation yang kerap menjadi tumpuan WP dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. Sebelum bergabung dengan TaxPrime di akhir 2017, Saut merupakan aparatur sipil negara (ASN) di DJP selama 21 tahun.

Pengalaman kerja Saut sebagai fiskus pun beragam, mulai dari pemeriksa pajak, AR, hingga kepala seksi pengawasan dan konsultasi (kasi waskon). Saut menuturkan, menjadi petugas pajak harus siap dimutasi ke mana pun hingga pelosok negeri. Di daerah-daerah tertentu, fiskus akan menghadapi tantangan dan risiko kerja yang lebih besar ketimbang di Jakarta.

Saat Saut dimutasi ke Pontianak, Kalimantan Barat, tantangan terberat yang dirasakannya adalah mesti hidup dan bekerja jauh dari keluarga. Dua pekan pertama bekerja di sana ia jalani dengan susah payah lantaran belum bisa beradaptasi dengan lingkungan.

“Saya sedih, selama dua minggu nangis tiap malam. Dulu, kan, belum ada video call, WA—paling baru Skype. Apalagi waktu pertama kali berangkat itu saya enggak sempat pamitan sama anak-anak, karena sudah mepet dengan keberangkatan pesawat,” kenang Saut saat berbincang dengan Majalah Pajak melalui video conference, Jumat (13/8).

Pengalaman lainnya adalah bertugas menemui WP yang tak jarang menghardik hingga mengancam nyawanya.

“Saya lagi melakukan penelitian di lapangan. Ada salah satu penguasa daerah di sana, saya belum masuk rumahnya sudah dibentak-bentak, diancam mau dibunuh. Itu yang saya dan tim sering alami di lapangan saat melaksanakan tugas. Teman-teman pajak menggali penerimaan pajak, tapi kadang-kadang terbentur dengan ‘penguasa-penguasa daerah,’” ungkapnya.

Saat menjadi fiskus, lulusan PKN STAN ini menyayangkan keberadaan konsultan pajak di daerah yang masih sangat minim jika dibandingkan jumlah biro jasa. Padahal, keberadaan konsultan pajak—utamanya di daerah—sangat dibutuhkan untuk membantu menyuarakan peraturan pajak yang benar. Maklum, jumlah petugas pajak masih timpang dengan banyaknya WP.

Saut pun meyakini, jika biro jasa tidak memiliki sertifikasi, maka ia tidak memiliki kualifikasi dalam menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Akibatnya, kewajiban perpajakan yang diurus belum tentu benar.

Lagi pula, dalam aturan perpajakan jelas tercantum bahwa WP hanya bisa memberikan kuasa kepada konsultan pajak atau seorang yang memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan. Saut pun tetap kukuh pada peraturan dan menolak berurusan dengan biro jasa sampai-sampai dianggap sebagai musuh mereka.

“Secara peraturan, teman-teman otoritas pajak tidak boleh menerima orang yang tidak memiliki izin atau sertifikasi. Kan, kalau mau ujian sertifikasi (konsultan pajak), pasti orang itu mempersiapkan diri, mempelajari peraturan. Nah, kalau belum sertifikasi, apakah bisa yakin mereka menguasai peraturan? Karena kadang-kadang mereka cuma bilang, ‘Pak, tolong Pak’. Ilmunya cuma ‘tolong,’” ujarnya.

Saut juga berpesan fiskus tetap mengikuti peraturan agar tak ada ruang gerak untuk biro jasa yang tak memenuhi kualifikasi. Dengan begitu, akan banyak orang yang mau menjadi konsultan pajak dan membantu masyarakat melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Semua tantangan yang dihadapinya tersebut tak pernah membuatnya gentar mengemban tugas negara hingga di pelabuhan terakhirnya sebagai ASN, yakni menjadi kasi waskon di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Ia bersyukur, dengan berbagai reformasi perpajakan yang terus dilaksanakan hingga saat ini, fiskus di daerah bisa bekerja lebih aman dan profesional.

“Saya merasa DJP lebih baik dari segi pelayanan. Dari segi untuk menguji kepatuhan, proses pemeriksaan juga lebih baik. Pemeriksa lebih mau mendengar, melihat dokumen, dan melakukan pembahasan dengan WP. DJP lebih bagus dan semakin memperbaiki,” ucap pria kelahiran Padang, 8 Juni 1975 ini.

Di sisi lain, ia berharap agar AR bisa dibekali amunisi data lebih banyak agar bisa menggali potensi penerimaan lebih baik lagi.

“Saya minta ke DJP, tolong teman-teman AR itu di-back up, disediakan data yang valid untuk mereka. Ibarat disuruh perang harus disediakan pelurunya. Jangan mencari peluru masing-masing. Lalu, teman-teman bisa mendapatkan pembekalan analisis laporan keuangan, penggalian potensi. Saat ini, kerja DJP berat karena penerimaan negara turun, tapi biaya tinggi. Jadi, DJP perlu orang-orang yang lebih profesional, bagaimana caranya menarik penerimaan, tapi tidak melanggar peraturan.”

Dokter pajak

Pengalaman Saut bekerja menjadi insan DJP membuatnya menjadi sosok teliti dan pandai menganalisis, dan itu membantunya menjadi konsultan pajak yang andal dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Boleh dibilang, Saut dianggap sebagai “dokter” pajak karena memiliki jam terbang yang tinggi dalam menyembuhkan permasalahan pajak klien-kliennya.

Ya, spesialisasi Saut adalah sengketa dan litigasi pajak. Namun siapa sangka, ia pernah merasakan demam panggung saat pertama kali menjadi kuasa WP di pengadilan pajak. Kala itu, ia merasa seluruh adegan mendebarkan di persidangan yang pernah ia tonton di televisi akan dialaminya.

“Awal-awal saya disuruh pegang sidang, keringat dinginnya minta ampun—melihat diri sendiri, di samping kanan ada DJP, di depan ada hakim,” ucapnya.

Namun, setelah beberapa kali menjalaninya, Saut bisa menjalani persidangan dengan baik karena ia yakin telah menyiapkannya dengan sangat matang. Terpenting, menjadi konsultan pajak harus bisa menempatkan diri di tengah antara kepentingan WP dan DJP.

Artinya, ia harus mengerti betul permasalahan dan motivasi WP. Setelah itu, ia dan tim akan memeriksa dengan saksama seluruh dokumen WP dan peraturan perpajakan yang berlaku.

“Memang, kami terikat kontrak dengan klien, tapi kami berusaha untuk menempatkan diri di tengah. Contoh, jika di pengadilan pajak alat bukti yang digunakan oleh hakim itu pertama peraturan, kedua dokumen, yang ketiga adalah keyakinan. Jadi, kita lihat dulu WP ini benar atau enggak secara aturan pajak dan dokumennya. Ibarat kata, WP sudah salah secara peraturan, mau diselesaikan masalah pajaknya seperti apa pun juga sudah susah,” tutur Saut.

Kenal dan paham bisnis WP juga merupakan keharusan bagi dirinya dan tim di TaxPrime. Karena, masing-masing sektor usaha—bahkan masing-masing perusahaan—memiliki pengenaan pajak yang berbeda.

“Bisnis manufacturing, konstruksi, provider, atau on-line game, itu, kan, beda-beda. Baik sistem pencatatannya, atau sistem peraturannya pun beda. Dari sistem pencatatannya saja PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang digunakan juga berbeda. Jadi, kita harus tahu dulu bisnis WP itu apa, dari situ baru bahas sengketa,” kata Saut.

Di samping itu, mengetahui secara persis bisnis WP juga akan memudahkannya saat berhadapan dengan pemeriksa di kantor pajak.

“Kita harus buat pemeriksa tahu dulu bisnis, kalau langsung tiba-tiba disodorkan catatan, pemeriksa pasti menganggap semuanya sama. Kalau pemeriksa tidak diberikan gambaran sistem pencatatannya, yakinlah pasti akan ada sengketa atau koreksi.”

Jaga integritas

Saut yang senang berdiskusi ini mengemukakan, konsultan pajak juga berperan strategis dalam sistem perpajakan. Selain dapat memengaruhi keputusan WP terkait kepatuhan mereka, konsultan pajak juga mesti ikut menjaga integritas fiskus. Menurutnya, integritas akan membuat fiskus bekerja secara profesional.

“Semua konsultan pajak itu harus membantu DJP dalam menjaga integritas. Dengan cara, kita harus bisa menyampaikan ke klien peraturannya yang benar, lalu klien harus melakukan perubahan apa supaya sesuai dengan peraturan karena ini terkait tingkat kepatuhan WP,” ujarnya.

Ia pun mengapresiasi DJP yang tidak pernah lagi menganggap konsultan pajak sebagai “musuh” kala bertemu saat pemeriksaan atau di pengadilan pajak. DJP juga kini lebih terbuka dan mau bersinergi dengan konsultan pajak untuk menyiarkan pajak di berbagai kesempatan.

“KPP beberapa kali mengundang TaxPrime untuk memberikan training atau sharing session dari praktisi. Artinya, DJP sudah membuka diri kepada konsultan, menganggap bahwa konsultan adalah mitra untuk meningkatkan kepatuhan, meningkatkan tax ratio. Dengan membantu memberikan pemahaman kepada WP, saya yakin tax ratio akan naik.”

Prestasi bersama

Saut akui, pencapaiannya selama ini dalam menyelesaikan sengketa tak lepas dari kerja sama tim yang solid. Bahkan, hasil upaya bersama ini berhasil mengantarkan TaxPrime menjadi nomine Tax Dispute of the Year di ajang International Tax Review (ITR) Award Asia-Pacific di setiap tahunnya.

TaxPrime telah mengikuti acara bergengsi ini sejak tahun 2019, atau saat berumur tujuh tahun. Ini menandakan, di usia yang terbilang muda TaxPrime mampu mengawal people atau sumber daya manusianya menuju kesuksesan.

“Saya dulu enggak kebayang tax dispute masuk nomine ITR secara internasional. Saya cuma kebayang, gimana caranya menang sengketa. Tapi ketika ikut mendaftar lalu persiapan, dan ternyata masuk; yang hebat ya, tim saya—bukan Saut,” kata pencinta ikan hias ini.

“Saya berani bilang bahwa 95 persen kami berhasil. Keberhasilan itu adalah hasil kerja dari teman-teman dalam mengumpulkan dokumen, mencari peraturan, menyiapkan argumentasi, dan menyampaikan,” imbuhnya.

Ia dan tim pun menargetkan agar bisa menjadi pemenang, meski nomine lainnya juga sangat profesional dan berpengalaman.

“Ibaratnya kami masih SD ikutan international award dan memang benar-benar kami yang mengerjakan sendiri persiapan mengikuti ajang ini, belum ada tim khusus,” ucapnya.

Di luar pengakuan penting itu, ia juga selalu bersedia apabila ada junior yang giat belajar dan mengembangkan diri menjadi konsultan pajak yang cakap.

“Mereka (staf) senang kerja di TaxPrime karena memang enggak ada gap antara lower level sampai level teratas. Jadi, kapan pun mau belajar dengan yang teratas pun bisa. Dan, walaupun kita punya deadline, tapi kalau di sisi lain ada keluarga staf yang lebih membutuhkan dan lebih urgent, biasanya lebih di-loose. Jadi anak-anak mengerjakannya enggak ada pressure, memang ketika mereka lagi fokus.”

Upaya lain yang dilakukan Saut untuk memaksimalkan kemampuan konsultan pajak junior adalah memercayakan pengurusan beberapa kasus sengketa pajak dengan langkah bertahap.

“Pertama menjelaskan ke kami, selanjutnya menjelaskan ke klien, kemudian menjelaskan ke otoritas pajak, baru dia ke pengadilan menjelaskan ke hakim. Jika mereka diberikan suatu kepercayaan, mereka akan percaya diri dan mereka pasti akan mempersiapkan, mempelajari peraturan, mempelajari dokumen,” ucapnya.

Dengan kemampuan para junior yang terus berkembang, Saut berharap akan tercipta penerus-penerus konsultan pajak hebat yang bisa menggantikannya kelak.

“Nanti mereka akan maju sendiri, mereka akan menjadi seorang manajer atau partner nantinya. Atau mereka akan membuka kantor konsultan yang lain. Jadi, saya dengan para leader ingin ada regenerasi. Tidak mungkin, kan, kalau sudah 70 tahun saya masih ikut datang sidang,” tutup Saut yang tengah giat merintis usaha budidaya ikan discus ini.

Lanjut baca

Populer