Connect with us

On Views

IKPI Ingin lebih Modern dan Responsif

Majalah Pajak

Published

on

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melantik 57 pengurus pusat dan anggota pengawas baru periode 2019–2024. Acara yang berlangsung di Kantor Pusat IKPI ini dihadiri langsung oleh pengurus pusat, anggota pengawas, pengurus cabang Jakarta dan beberapa tamu undangan lainnya.

“Bersama melakukan perubahan, bersinergi, semakin peduli dan terus melayani mewujudkan IKPI yang lebih modern dan responsive,” ungkap Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir di Jakarta, Senin (21/10).

Ia menambahkan, dilantiknya pengurus pusat dan anggota pengawas ini diharapkan dapat membawa organisasinya menjadi organisasi yang berkualitas dan berkuantitas. IKPI berencana membentuk konsultan pajak profesional berkelanjutan dari yang tadinya merupakan organisasi kecil menjadi departemen besar dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan akan semakin besar dicapai.

Banyaknya kaum milenial yang menjadi pengurus diharapkan dapat mendorong banyak peningkatan di tubuh IKPI. Salah satu sasarannya adalah peningkatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berupa dilakukannya pemanfaatan media live streaming dalam beberapa pertemuan penting di delapan cabang di Indonesia. Terobosan ini dapat membantu penyebaran informasi lebih efektif dan cepat kepada para anggota yang ada di daerah. ITE juga digunakan untuk daftar keanggotaan dan menertibkan administrasi sehingga IKPI dapat semakin dikenal dan diakui sebagai organisasi berkelas dunia.

Dalam kesempatan ini IKPI juga menyinggung rancangan undang-undang konsultan pajak yang tujuan intinya bukan kepada konsultannya, melainkan kepada masyarakat dan pemerintah.

“RUU tentang konsultan pajak itu untuk melindungi masyarakat. Yang mau menjadi konsultan pajak silakan, tapi harus lewat jalur yang resmi agar bisa terkontrol,” jelas Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus.—Heru Yulianto

 

On Views

Pelatihan Pajak untuk Pengelola Dana Desa

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Tim Pengabdian Masyarakat  Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI)  memberikan pendampingan bagi  pengelola Dana Desa di Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 50 peserta dari unsur kepala urusan keuangan dan sekretaris desa mengikuti pelatihan pada Agustus 2019 lalu yang  meliputi  pelatihan dasar perpajakan atas transaksi yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa.

Kepala Humas dan Keterbukaan Informasi Publik  UI Rifelly Dewi Astuti dalam siaran pers yang dirilis Selasa (12/11) menjelaskan, kegiatan pendampingan ini dilakukan atas adanya keluhan akan rumitnya ketentuan perpajakan yang menyebabkan perangkat desa – khususnya bendaharawan mengalami kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Sebagai pemungut pajak, bendaharawan harus mampu memahami berbagai jenis perpajakan yang timbul dari setiap transaksi pengelolaan dana desa. Jenis pajak tersebut diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 4(2) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, para perangkat desa membutuhkan  pengembangan kemampuan dan pengetahuan  mengingat minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam mengelola pajak.

Pelatihan yang diberikan mencakup pengenalan jenis pajak umum dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan desa, identifikasi jenis pajak berdasarkan transaksi dan penentuan besar tarif, perhitungan besar pajak terutang dan simulasi perhitungan dengan menggunakan transaksi yang umum dilakukan, penentuan bukti potong pajak, penyetoran berdasarkan jenis pajaknya, dan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak. Kegiatan yang didanai oleh  hibah dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI  ini diharapkan dapat menjadi solusi  nyata yang bermanfaat  bagi masyarakat.  – Novita Hifni

Continue Reading

On Views

Rumpian Kesejahteraan Betawi Punya

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Memperingati Hari Uang ke-73, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak bekerja sama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar) mengadakan acara bertajuk CO-GATAW “Celoteh Oeang Gaya Betawi”. Acara yang berlangsung pada 29–30 November ini menghadirkan berbagai agenda mulai dari sosialisasi Budaya Betawi Jadi Profesi, sosialisasi perpajakan, Lokakarya Bank Sampah, hingga lomba Stand Up Comedy Betawi.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakbar Amien Haji. Amien menyambut baik adanya kegiatan ini yang bisa mempererat kebersamaan antarmasyarakat, serta terbentuknya integrasi antara budaya dan potensi daerah lainnya.

Kepala Pusdiklat Pajak Hario Damar memaparkan, acara yang melibatkan banyak pemangku kepentingan ini diharapkan bisa menjadi stimulator bagi seluruh masyarakat di sekitarnya sekaligus menjadi ajang promosi nan efektif untuk 20 UMKM binaan Pemkot Jakarta Barat yang terlibat.

Yang menarik, pelaku UMKM juga menjadi contoh pelaksanaan program Bank Sampah yang digadang-gadang oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakbar. Mereka diminta mengumpulkan dan memilah sampah di sekitar mereka, untuk disetorkan ke agen Bank Sampah di lokasi, dan mendapat penghasilan dari sampah-sampah itu. Sebaliknya, bagi peserta UMKM yang tidak menjaga kebersihan, akan didenda sebesar Rp 500 ribu.

Kepala Sudin LH Jakbar Edy Mulyanto memaparkan, Bank Sampah merupakan program andalan Jakbar yang membawa dampak ekonomis bagi warganya. Pada September lalu, 10–12 ton sampah rumah tangga berhasil dikumpulkan di Bank Sampah Induk (BSI) Satu Hati, Cengkareng, Jakbar dan dibeli oleh 25 perusahaan. Omzet pendapatannya pun cukup fantastis, mencapai Rp 15 juta per hari. Tak heran, tahun lalu Pemkot Jakbar mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh insentif sebesar Rp 9 miliar.

Ke depan, Sudin LH Jakbar dan Pusdiklat Pajak akan menjadikan BSI sebagai destinasi wisata edukasi menarik dengan berbagai program yang dikelola secara terintegrasi mulai dari urban farming, pengembangan hidroponik, empang gizi, dan kerajinan dari sampah daur ulang.

“Ternyata, sampah itu bila dikelola dengan bijaksana bisa menjadi rupiah. Berbasis lingkungan, ekonominya dapat, edukasinya juga dapat. Jadi, lebih baik hidup dari sampah, daripada hidup jadi sampah,” tandasnya.

Continue Reading

On Views

Sri Mulyani: Uang, Identitas Kedaulatan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya penggunaan keuangan negara yang berkeadilan dan inklusif dalam menggerakkan ekonomi Indonesia demi kesejahteraan yang semakin merata. Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Oeang ke-73 di Jakarta, Rabu (30/10).

“Pada akhir Oktober ini, 73 tahun yang lalu uang Republik Indonesia pertama kali diterbitkan. Ini merupakan suatu identitas bagi kedaulatan Indonesia,” ungkap Sri Mulyani dalam sambutannya di hadapan para peserta upacara yang tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Di kesempatan yang sama Kementerian Keuangan mengadakan acara Pemberian Penghargaan Tahun 2019 berupa penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya, penghargaan pegawai berprestasi, penghargaan pegawai teladan, penghargaan kantor wilayah terbaik dan kantor pelayanan terbaik, penghargaan implementasi pengarusutamaan gender, serta penganugerahan duta teraktif.

“Kami berharap kita dapat terus meningkatkan kualitas karya,” jelas Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto.

Untuk kategori Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Terbaik Tahun 2019, juara 3 diraih oleh KPP Pratama Batang, juara 2 KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, dan Juara 1 KPP Pratama CIkupa.

“Penghargaan ini benar-benar hasil kerja keras dan kerja sama kita semua di KPP Cikupa,” pungkas Kepala Kantor KPP Pratama Cikupa Heri Kuswanto.

Penghargaan lainnya diberikan kepada Abdul Rohman (Pegawai Teladan Kementerian Keuangan), Joko Galungan (Pegawai Berprestasi Kementerian Keuangan), Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung (Juara II Kantor Wilayah Terbaik), KPP Pratama Surakarta (Juara I Implementasi Pengarusutamaan Gender), dan Tim Duta Transformasi Kanwil DJP Jakarta Khusus Sanitias Jhukti Prawatyani, Tim Duta Transformasi Kanwil DJP Jawa Tengah II Handayani untuk kategori Duta Transformasi Teraktif. —Heru Yulianto

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News1 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News1 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Breaking News2 bulan ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News3 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News4 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News4 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News6 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Trending