Connect with us

Breaking News

IKHWPI Jadi Wadah Bernaung dan Asah Kompetensi Kuasa Hukum Wajib Pajak

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Peran dan fungsi Kuasa Hukum Pajak sangat penting untuk mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Untuk itu, sejumlah praktisi perpajakan mendeklarasikan pendirian Ikatan Kuasa Hukum Wajib Indonesia (IKHWPI) pada Sabtu (20/11/21).

Organisasi yang tercatat berdiri pada14 Oktober 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012107.AH.01.07 Tahun 2021 ini merupakan organisasi yang sah dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Ketua Umum IKHWPI Arief Sholikhul Huda mengatakan, keberadaan IKHWPI akan menjadi wadah bagi Kuasa Wajib Pajak (Kuasa WP) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan (3a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (3) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.

Arief menekankan, Kuasa Hukum Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sehingga Wajib Pajak yang dimaksud meliputi pula orang atau badan yang memiliki kewajiban terkait Bea dan Cukai.

“Karena istilah “pajak meliputi pula “bea dan cukai”, maka makna “Wajib Pajak” meliputi pula orang atau badan yang memiliki kewajiban terkait Bea dan Cukai,” kata Arief.

Selain itu, Arief memaparkan, tujuan pembentukan IKHWP adalah agar para anggotanya menjadi Kuasa WP dan Kuasa Hukum WP yang memiliki pengetahuan dan keahlian/pengalaman di bidang perpajakan dan/atau Bea dan Cukai (kompeten); bebas dari tekanan dan pengaruh pihak mana pun (independen); tidak memihak kepada pihak mana pun maupun kepentingan pribadi melainkan hanya; berpegang teguh kepada hukum yang berlaku (imparsial); daan setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Dengan berpegang kepada keempat prinsip tersebut, setiap anggota IKHWPI diharapkan dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak dan/atau Kuasa Hukum Wajib Pajak yang membimbing Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dan/atau peraturan kepabeanan/cukai yang berlaku; dan dapat beracara sebagai Kuasa Wajib Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nahkan dapat beracara sebagai Kuasa Hukum Wajib Pajak di Pengadilan Pajak.

Tak kalah penting, keberadaan IKHWPI juga untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan kompetensi antar-sesama anggota. Ke depan, organisasi ini akan rutin membuat kegiatan atau program-program peningkatan kompetensi bagi para anggotanya.

Sebagai informasi, anggota IKHWPI adalah setiap orang yang memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan dan atau Bea dan Cukai, termasuk namun tidak terbatas kepada setiap orang yang telah ditetapkan menjadi Kuasa Hukum WP sebagaimana dimaksud dalam PMK- 184/PMK.01/2017. Kriteria kompetensi tersebut akan disesuaikan atau disempurnakan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari kompetensi seorang Kuasa Wajib Pajak dan atau kompetensi seorang Kuasa Hukum Wajib Pajak.

 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Taxplore UI Gelar Diskusi Bedah PPN

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia kembali mengadakan seminar Taxplore. Taxplore 2021 Seri 2. Taxplore merupakan seminar perpajakan tahunan yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal (KOSTAF) fakultas Ilmu Adminsitrasi Universitas Indonesia (UI) sejak 2018. Acara seri kedua tahun ini, Taxplore mengusung tema “UU HPP Sebagai Momentum Akselerasi” dan dilakukan secara daring pada Sabtu (4/12).

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Prof. Chandra Wijaya mengatakan, acara ini merupakan bentuk kepedulian dan kesungguhan KOSTAF UI untuk berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan kebijakan perpajakan pada masa pandemi Covid-19 yang sangat menantang.

“Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang distruktif yang menjadi tantangan bagi akademisi perpajakan serta otoritas pajak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Para pemangku kepentingan dipaksa berinovasi untuk mampu meningkatkan perekonomian dan penerimaan pajak sekaligus menghasilkan kebijakan perpajakan yang mendukung pertumbuhan industri serta keberpihakan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Chandra.

Sebagai pembicara kunci pada acara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelamatkan negara agar Indonesia dapat melewati pandemi dengan baik, meskipun tantangannya sangat luar biasa karena pandemi ini mengancam keselamatan jiwa dan mengguncang perekonomian sehingga berdampak pada penerimaan negara. Sebagai gambaran, penerimaan pajak tahun 2020 turun 19 persen. Di sisi lain, pengeluaran negara membengkak untuk menangani kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendorong masyarakat untuk dapat bertahan dengan baik.

“Pada situasi seperti saat ini Kementerian Keuangan terus berpikir bagaimana untuk mendorong dan meningkatkan belanja, untuk menjaga ketahanan perekonomian masyarakat, serta memikirkan agar APBN tetap sehat dan berkelanjutan,” kata Suryo.

Suryo mengungkapkan, tahun 2021 pemerintah berupaya menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan dengan komponen, penerimaan belanja yang berkelanjutan, PNBP yang optimal, belanja negara berkualitas, serta pembiayaan yang efisien dan prudent. Kementerian Keuangan sepakat untuk melakukan konsolidasi fiskal secara menyeluruh dari sisi pengeluaran dan penerimaan. Sehingga tidak hanya optimalisasi penerimaan di satu sisi, tetapi juga bagaimana pengeluaran bisa dilakukan secara terukur dan implementasi yang lebih baik.

Selain itu, berbagai perkembangan perpajakan internasional, seperti pajak digital, pembagian hak pemajakan antar-negara, model bisnis yang berubah dari waktu ke waktu memaksa pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meletakkan kembali fondasi, mengubah ketentuan-ketentuan-ketentuan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada.
“Berbagai tantangan dan perubahan ini membuat kami melihat, ini momentum yang pas untuk melakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi perpajakan perlu dilakukan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif dan akuntabel. Terlebih, pandemi covid-19 telah memberikan tekanan yang hebat pada kondisi ekonomi negara,” kata Suryo.

Sementara itu, salah satu narasumber dari DJP Kasubdit Peraturan PPN Industri Ditjen Pajak (DJP) Wiwiek Widwijanti menyampaikan, feformasi perpajakan perlu dilakukan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif dan akuntabel ke depannya.  Aalah satunya karena tingginya tax expenditure dari PPN.

Untuk itu, sejak adanya pandemi Covid 29 tahun lalu, ada tiga peraturan yang mengubah PPN. Pada Maret 2020 melalui Perppu 1/2020, UU 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja pada November 2020, dan terakhir UU Harmonisasi Perpajakan 9HPP) yang disahkan pada Oktober 2021.

Adapun narasumber selanjutnya adalah Karsino Miarso Tax Partner MUC Consulting. Pada sesi itu, Karsino membedah perubahan UU PPN yang ada dalam UU HPP. Pokok perubahan PPN dalam UU HPP yang krusial antara lain, perluasan basis PPN melalui refocusing pengecualian dan fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN secara bertahap, penerapan PPN final, dan juga kebijakan Pengungkapan Suka Rela.

Selanjutnya, akademisi KOSTAF UI Prof. Gunadi menyoroti, salah kaprah yang dilakukan negara-negara berkembang adalah, kebutuhan pokok dan jasa kesehatan, jasa pendidikan dikeluarkan dari value adedd tax atau PPN. Padahal, secara teoretis, menurut Gunadi orang kaya dalam praktiknya mengonsumsi dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan yang miskin sehingga terjadi belanja pajak atau tax expanditure bocor.

Ia mencontohkan sebuah studi tentang PPN yang dilakukan pada negara berkembang. Ada dua aspek yang berpengaruh dalam desain PPN barang kebutuhan pokok secara tepat. Pertama, informality Engel curve yang menurun. Artinya, seiring dengan meningkatnya penghasilan maka proporsi konsumsi dari sektor informal kian menurun. Kedua, size dari sektor informal.

Dari analisis yang dilakukan di 31 negara berkembang, mereka memperlihatkan kebijakan berupa 0 persen, pengecualian, atau pembebasan justru akan membuat sifat regresif PPN relatif kian kuat dan kian tidak adil. Pasalnya, fasilitas yang awalnya ditujukan bagi kelompok berpenghasilan rendah justru akan berpindah bagi kelompok menengah ke atas. Fasilitas yang melekat pada barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar formal – misalnya supermarket, toko modern, dan sebagainya—justru tidak diterima kelompok berpenghasilan rendah. Hal itu karena mereka cenderung melakukan konsumsi barang kebutuhan pokok yang dibeli dari sektor informal yang tidak ada mekanisme PPN.

Lanjut baca

Breaking News

DJP Perkuat Integritas, Tanamkan Budaya Antikorupsi

Diterbitkan

pada

Majalahpajak.net, Jakarta – Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkomitmen menanamkan budaya antikorupsi. DJP berupaya memperkuat integritas pegawai dengan beragam program untuk menutup celah tindak pidana korupsi.

“SDM (sumber daya manusia) yang berintegritas merupakan salah satu pilar dalam Reformasi Perpajakan. Perilaku yang mengkhianati integritas merupakan isu yang perlu diselesaikan dan ditidaklanjuti sesuai dengan ketentuan untuk menunjukkan bahwa DJP tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan dalam mencapai Reformasi Perpajakan. Melalui Reformasi Perpajakan yang tercapai dengan baik, pajak akan menjadi kuat, sehingga pembiayaan pembangunan dapat berjalan dengan baik pula” kata Suryo dalam webinar Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 bertajuk Pulihkan Negeri saat Pandemi Perkuat Pajak Tanpa Korupsi, pada Kamis (2/12).

Ia lantas menyebutkan, program antikorupsi di lingkungan DJP, antara lain meliputi:

  1. Implementasi Zona Integritas (ZI) – Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan DJP, sebagai penerapan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.
  2. Melakukan public campaign untuk internal maupun eksternal DJP, dengan upaya publikasi dan kampanye komitmen antikorupsi dari seluruh pegawai di kantor pajak maupun pada fasilitas publik.
  3. Pemanfaatan whistle blowing system, yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk melaporkan indikasi tindak kecurangan, pelanggaran, dan fraud di lingkungan DJP.
  4. Memperkuat pengawasan oleh atasan langsung (pengawasan melekat) terhadap pegawai, melalui program Knowing Your Employee.
  5. Pengawasan pelaksanaan proses bisnis oleh atasan langsung secara berkelanjutan (on going monitoring).
  6. Internalisasi corporate value (ICV) yang tujuan utamanya adalah meningkatkan sinergi antarpegawai dalam suatu unit kerja.
  7. Penandatanganan komitmen integritas pimpinan ditandatangani oleh setiap pimpinan unit.

“Selain itu, dalam rangka pengawasan internal, DJP terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan inspektorat jenderal kementerian keuangan selaku lini ketiga sistem pengendalian internal (SPI) di kementerian keuangan. Tidak lupa, kerja sama dan sinergi juga DJP lakukan bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang selama ini telah mendukung dan membantu dalam mewujudkan DJP bersih dari korupsi,” kata Suryo.

Di kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri berpesan kepada seluruh pegawai DJP dan masyarakat pada umumnya untuk mengubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi.

“Kenapa korupsi ini masih terjadi, satu jawabannya, karena masih ada yang menganggap secara permisif bahwa korupsi adalah peninggalan budaya. Karenanya kami berpendapat bahwa tidak ada kata lain kecuali kita ubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi,” kata Firli.

Ia berharap, segenap anak bangsa harus melibatkan diri untuk membangun budaya antikorupsi, caranya dengan memahami nilai budaya antikorupsi. Dulu, korupsi hanya dikenal dalam dua bentuk, perbuatan sengaja yang menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dan penyalahgunaan wewenang, sekarang setidaknya ada 7 kelompok tindak pidana korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan.

“Bentuk korupsi yang paling banyak melibatkan penyelenggara negara ada tiga hal, yaitu gratifikasi, suap-menyuap, dan pemerasan. Saya sangat hormati dan apresiasi prestasi dan kerja keras rekan-rekan pajak dalam menjadi andalan utama penerimaan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), namun saya juga prihatin karena interaksi yang tidak bisa dihindari dengan Wajib Pajak sehingga masih ada satu dua oknum pegawai yang tersangkut kasus korupsi. Hal ini mari kita cegah bersama dengan memperkuat integritas,” jelas Firli.

Lanjut baca

Breaking News

SystemEver Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Lewat “Software” Aplikasi Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

 SystemEver i1 AccounTax memiliki sejumlah fitur unggulan, salah satunya adalah Journal Batch Upload yang mempermudah konsultan pajak dapat mengunggah data klien dalam proses yang cepat.

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Jokowi mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia bahkan menyebut bahwa tahun ini akan menjadi catatan sejarah setelah para pelaku usaha mengalami hantaman yang besar akibat pandemi covid-19 selama setahun belakangan.

Sebagai upaya untuk mengakselerasi tahun Pemulihan Ekonomi Nasional, berbagai cara pun dilakukan. Selain memberikan berbagai stimulus kepada pelaku usaha, pemerintah juga memperkuat regulasi dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021.

UU HPP adalah peraturan dalam bidang perpajakan yang terdiri atas sembilan bab dan enam ruang lingkup pengaturan dengan waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. Keenam ruang lingkup yang dimaksud antara lain adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

Pengesahan UU HPP terbilang penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan. Selain berfungsi dalam menutup berbagai celah aturan yang masih ada, peraturan ini juga berperan dalam mendukung penguatan sektor UMKM yang merupakan motor penggerak utama ekonomi nasional sekaligus memperkuat aspek keadilan dalam hal beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak.

“Ini menjadi tongkat estafet yang penting dari berbagai reformasi yang telah dilakukan sebelumnya dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu beberapa waktu lalu.

Dengan adanya berbagai kelebihan yang berpihak pada pelaku UMKM, UU HPP menjadi garis start yang tepat bagi negara untuk kembali menggelorakan perekonomian bangsa. Namun, kebijakan ini tidak bisa mencapai tujuannya dengan maksimal jika tidak diimbangi oleh kemampuan manajemen keuangan perusahaan, yang berkorelasi langsung pada perpajakan badan usaha.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dari penyetoran SPT mencapai 1,2 juta SPT atau 75 persen per April 2021. Meskipun angka kepatuhannya naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 891.976 atau 60 persen,  angka tersebut masih akan terus ditingkatkan sampai seluruh kegiatan badan bisa terlaporkan SPT-nya. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat merepresentasikan kesehatan keuangan perusahaan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku bisnis sudah mulai sadar dalam membayar dan melaporkan pajak. Namun sayangnya, berbagai kendala masih tak dapat dihindari. Salah satunya adalah perusahaan masih mengalami kesulitan dalam mengalkulasi nilai pajak dari kegiatan operasionalnya dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Akibatnya, risiko utang pajak pada perusahaan bisa saja timbul dalam transaksi yang rutin sehingga jumlah yang dibayarkan melebihi dari jumlah yang seharusnya sehingga berdampak.

Selain itu, adanya beragamnya kebutuhan klien dan kompleksitas aplikasi keuangan yang digunakan kerap menyulitkan konsultan pajak. Alhasil, mereka jadi kesulitan dalam membuat keputusan yang cepat karena harus menyesuaikan dengan aplikasi yang digunakan setiap kliennya.

Menjawab permasalahan tersebut, SystemEver Indonesia merancang produk manajemen berbasis ERP (Entreprise Resource Planning) bernama SystemEver i1 AccounTax. Layanan ini hadir untuk memudahkan para konsultan pajak, pelaku usaha ataupun pihak perusahaan dalam mengelola manajemen akuntansi dan perpajakan. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat meminimalisasi beban pajak yang bisa dicapai, namun tetap berada pada jalurnya, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SystemEver i1 AccounTax memiliki sejumlah fitur unggulan, salah satunya adalah Journal Batch Upload yang mempermudah konsultan pajak dapat mengunggah data klien dalam proses yang cepat. Cukup 1 kali unggah data, pengguna sudah bisa mengunggah data dalam jumlah banyak, semudah copy paste dari excel. Bagi pengguna baru juga tak perlu khawatir karena fitur i1-AccounTax Service juga mudah diadaptasikan, kendati belum pernah digunakan sama sekali.

Selain itu, adanya integrasi dengan cloud juga menjadi primadona lainnya. Berkat kecanggihan teknologi yang diusungnya, SystemEver i1 AccounTax Service juga mempermudah perusahaan dalam melakukan pengecekan jurnal dan kesesuaian angka-angka pada laporan keuangan klien secara real time dan akurat. Alhasil, kesalahan input (human error) dapat diminimalisasi sehingga efisiensi kinerja dari perusahaan akan meningkat.

“Sebagai perusahaan manajemen, kami menghargai dan menyambut baik upaya pemerintah dalam menetapkan regulasi tentang perpajakan yang baru. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, kami optimis SystemEver dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan tahun Pemulihan Ekonomi Nasional.“ jelas Chief in Representative SystemEver Indonesia Kwon Oh Cheol.

SystemEver merupakan salah satu perusahaan penyedia software teknologi ERP berbasis cloud  yang dibuat YoungLimWon (永林院) Softlab Co., Ltd, suatu perusahaan teknologi terkemuka di Asia yang telah  beroperasi sejak 1993 di Korea Selatan. Hadir di Indonesia sejak 2017, YoungLimWon Softlab, langsung membangun Consulting Lab yang berfungsi untuk membantu klien berkonsultasi membangun sistem ERP yang maksimal.

 

Lanjut baca

Populer