Connect with us

Breaking News

IEF Research Institute: Diperlukan Visi Perpajakan yang Konkret Dari Para Capres-Cawapres

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi mengumumkan tiga pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan melakukan pemungutan suara pada  14 Februari 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif  Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat meminta agar setiap kandidat Capres dan Cawapres memiliki program dan kebijakan yang konkret untuk memajukan perpajakan di Indonesia.

“Para capres dan cawapres sudah mulai membocorkan gagasan mereka dan semua memasang target pembangunan yang tinggi. Namun, mereka belum merinci secara jelas dari mana sumber dana pembangunan  itu berasal,” ungkapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (16/11).

Ia menyoroti program makan siang gratis bagi kalangan kurang mampu yang disodorkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, sumber anggaran program makan siang gratis itu akan bersumber dari pungutan pajak. Meskipun menyinggung soal kebocoran penerimaan pajak, tim Prabowo tidak menyebut secara rinci dari mana sumber penerimaan pajak tersebut akan diambil.

“Tanpa pemaparan langkah yang konkret maka publik akan menilai program-program itu hanya retorika belaka,” tambahnya.

Ariawan mencontohkan, data terbaru jumlah penduduk miskin Indonesia menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS)  adalah sebesar 25,90 juta orang. Jika diasumsikan setiap orang mendapatkan jatah makan siang senilai 15 ribu maka dalam setahun pemerintah harus menyiapkan tambahan anggaran Rp 139,8 triliun setahun.

“Ini baru makan siang saja, belum soal urusan stunting, subsidi pendidikan dan lainnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Ariawan juga menyoroti wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian keuangan (Kemenkeu) juga pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) yang ditawarkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menurutnya, hal tersebut bukanlah akar masalah penerimaan pajak sebenarnya. Alih-alih membangun wacana pemisahan lembaga, Ariawan meminta setiap capres-cawapres mampu menawarkan jalan keluar bagi masalah perpajakan yang sudah terlihat jelas selama ini. Apalagi, langkah reformasi pajak yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir untuk memperluas basis pajak pun belum berdampak pada peningkatan rasio pajak (tax rasio).

Ia pun mengatakan bahwa selama 10 tahun terakhir tetap rendah dan tidak seimbang dengan peningkatan kinerja PDB. Rasio pajak Indonesia dalam arti luas pada triwulan I 2023 berada di level 11,41 persen. Sementara rasio pajak dalam arti sempit pada waktu yang sama hanya tercatat sebesar 9,95 persen.

“Para capres ini harus bisa menjelaskan bagaimana meningkatkan pemungutan pajak dan menanggulangi kebocoran pajak agar rasio pajak kita membaik. Misalnya, menjelaskan bagaimana akan mengoptimalkan perjanjian automatix exchange of information (AEoI) yang sampai saat ini implementasinya belum optimal,” katanya.

Tak jauh beda dengan dua capres lainnya, Ariawan juga menyoroti capres Ganjar Pranowo yang menyinggung soal perbaikan tata kelola perpajakan yang menurut capres nomor urut 3 itu masih belum baik. Misalnya, soal administrasi dan birokrasi perpajakan yang masih rumit bagi masyarakat yang akan membayar pajak. Namun demikian, Ganjar tidak merinci secara jelas bagaimana langkah perbaikan tata kelola perpajakan yang akan dia lakukan.

Breaking News

Peringati Hari Pajak, Kanwil DJP Jakbar Gelar Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.Kanwil DJP Jakbar

Sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Pajak 2024 sekaligus kampanye simpatik, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat (Jakbar) menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu.

Di mana, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam tiga tahap yakni skrining (13 Juli 2024 berlokasi di Kanwil DJP Jakarta Barat), operasi (20 Juli 2024 berlokasi di RS Ukrida), dan pemeriksaan pascaoperasi (21 Juli 2024 berlokasi di RS Ukrida).

Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan bahwa 14 Juli 2024, DJP berusia 79 tahun. DJP bertugas mengumpulkan uang untuk negara.

“Dengan target penerimaan Rp 1.989 triliun, kami tidak bisa sendirian. Kami terus bekerja sama dengan para pihak,” ungkapnya dalam kegiatan operasi katarak gratis di RS Ukrida, Jakarta, dikutip Senin (22/07).

Ia menambahkan bahwa kerja sama tersebut dilakukan dari dua sisi yakni dari konteks pekerjaan dan konteks kemanusiaan.

“Tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis,” tambahnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Erha Clinic, RS Ukrida, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), dan Himpunan Bersatu Teguh (HBT).

Sementara itu, Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Uus Kuswanto memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis.

“Ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi warga Jakarta Barat. Kegiatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Semoga DJP semakin sukses dan penuh berkah. Semua ini dapat terlaksana dengan kolaborasi dan hubungan yang baik antarinstitusi,” ujar Uus.

Wakil Direktur Medis RS Ukrida Dr. Evan Aditya juga mengatakan bahwa RS Ukrida mendukung setiap kegiatan yang memberikan dampak bagi masyarakat. Dengan adanya bakti sosial, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup.

Mewakili Perdami, HBT, dan Erha Klinik, Dr. Andreas Sofiandi pun menyampaikan ucapan terima kasih atas fasilitas yang telah disediakan oleh RS Ukrida dan dukungan dan sinergi dari Kanwil DJP Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, 500 orang telah mendaftakan diri untuk menjadi calon pasien, namun hanya 212 pasien yang lolos tahap skrining dan berhasil dilakukan tindakan operasi katarak. Kegiatan operasi katarak yang diselenggarakan ini menunjukkan kepedulian DJP terhadap semua lapisan masyarakat agar semua dapat merasakan manfaat pajak.

Continue Reading

Breaking News

DJP: Hingga Juni 2024, Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

Hingga 30 Juni 2024, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengungkapkan bahwa sampai dengan Juni 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Pada bulan Juni 2024, tidak terdapat penunjukan, pembetulan/perubahan data maupun pencabutan pemungut PPN PMSE. Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 159 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 20,8 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 3,89 triliun setoran tahun 2024,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (20/07).

Selanjutnya, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 331,56 miliar penerimaan 2024.

“Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger,” tambahnya.

Lalu, Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,19 triliun sampai dengan Juni 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 635,81 miliar penerimaan tahun 2024.

“Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 270,98 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,19 triliun,” imbuhnya.

Untuk penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juni 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,09 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 572,17 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 141,23 miliar dan PPN sebesar Rp 1,95 triliun.

“Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ujar Dwi.

Ia pun menyampaikan bahwa pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui SIPP.

Continue Reading

Breaking News

Apindo: Formasi Para Wakil Menteri, Langkah Memuluskan Transisi

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

Pada Kamis (18/07) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 3 wakil Menteri yaitu Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) dan Yuliot menjadi Wakil Menteri Investasi.

Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengungkapkan bahwa Kemenkeu menjadi posisi yang sangat disorot, karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit. Terlebih, sejak era pandemi, terjadi realokasi dan refocusing dana yang mengakibatkan perjalanan para kementerian tidak se ideal awal.

Scaring effect ini masih terus berlanjut, dan bahkan tahun 2025 utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun, yang membuat ruang fiskal semakin sempit. Ditambah dengan program populis Prabowo Subianto berupa makan bergizi gratis memerlukan alokasi yang cukup signifikan menguras fiskal. Apalagi terbangun narasi dari partai PDIP agar pemerintah bisa mendesain kebijakan dengan defisit fiskal 0 persen,” ungkapnya, dikutip Majalahpajak.net pada Jumat (19/07).

Ia menambahkan, posisi Wamenkeu yang diisi oleh seorang Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua resiko fiskal sejak dini. Menurutnya, Thomas adalah sosok yang menjadi bendahara umum Partai Gerindra, posisi yang sangat lekat dengan pengelolaan dana dan keuangan.

“Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang berbeda, tetapi keahlian dan pengalaman Thomas Djiwandono akan bermanfaat dalam manajemen yang akuntabel,” tambahnya.

Lalu, Kementan juga mempunyai posisi yang relatif istimewa, karena Prabowo Subianto sangat identik dengan pertanian dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sektor agraris dan sektor pangan ke depan akan menjadi salah satu isu sentral yang akan menjadi tumpuan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.

“Lebih dari 27 juta rumah tangga yang hidupnya dari sektor pertanian ini. Pemerintah baru harus lebih fokus membangun ekosistem bisnis yang memberikan nilai tambah terbaik buat para pelaku usaha agraris,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan bahwa dengan dipilihnya Sudaryono sebagai pengisi pos Wamentan menjadi sosok yang menarik. Apalagi, sosok muda yang identik dengan ekonomi mikro dan UMKM, tentunya lekat dengan detail dan lekat dengan lapangan.

“Hal ini yang diharapkan akan memperkuat kinerja Kementerian Pertanian sehingga lebih fokus dengan para petani dan secara kuantitatif bisa meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara eskalatif,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Investasi menjadi salah satu kementerian yang disorot, termasuk posisi Menteri Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua beberapa satuan tugas (satgas), dan terakhir bahkan ditunjuk menjadi Ketua Satgas Swasembada Gula dan Bioethanol. Banyaknya posisi tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari Presiden Jokowi.

Akan tetapi, kementerian tersebut masih mempunyai catatan, yaitu kualitas investasi yang cenderung kurang menyerap tenaga kerja. Dalam 4 tahun terakhir pencapaian investasi selalu over target, bahkan target tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun optimis bisa tercapai.

“Tetapi pencapaian ini tidak diiringi dengan kualitas penyerapan tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat terserap 1,8 juta tenaga kerja, atau setara 60 persen dari target awal sebesar 3 juta tenaga kerja. Jumlah pengangguran yang mencapai 7 juta orang menjadi PR besar pemerintah,” jelas Ajib.

Terkait sosok yang mengisi pos Wakil Menteri Investasi, Ajib mengatakan bahwa Yuliot merupakan sosok teknokrat yang sangat berpengalaman di Kementerian Investasi, dan terakhir menjabat sebagai Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Modal BKPM.

“Penguatan unsur teknokrat di Kementerian Investasi ini menunjukkan bahwa masih banyak program dari internal kementerian yang memerlukan keberlanjutan,” katanya.

Tidak hanya itu saja, Ajib pun menerangkan bahwa ekonomi adalah tentang keyakinan. Pasar harus mempunyai keyakinan bagaimana transisi pemerintahan dan program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Pengisian posisi para wakil menteri ini adalah bentuk langkah Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk proses transisi yang mulus.

“Indonesia mempunyai potensi yang besar menuju Indonesia Emas 2045, tetapi dihadapkan pada tantangan ekonomi yang cukup komplek menjelang transisi pemerintahan. Dunia usaha selalu punya harapan dan keyakinan, bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil dan prospektif,” pungkasnya.

Continue Reading

Populer