Connect with us

Breaking News

IAMARSI Yogyakarta Gandeng BATS Consulting, Perkuat Pemahamaan Pemajakan Rumah Sakit

Aprilia Hariani K

Published

on

 

Majalahpajak.net, Daerah Istimewa Yogyakarta– Ikatan Ahli Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (IAMARSI) Yogyakarta berkolaborasi dengan BATS Consulting untuk menyelenggarakan workshop bertajuk Langkah Strategis Perencanaan Penyusunan SPT Tahunan Rumah Sakit Guna Antisipasi Potensi SP2DK dan Pemeriksaan, di Daerah Istimewa Yogyakarta, (14-15/1). Workshop ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman aspek perpajakan di rumah sakit.

Ketua IAMARSI Yogyakarta Wiwik Lestari memaparkan, pengetahuan umum perpajakan wajib dipahami oleh manajerial rumah sakit beserta orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari rumah sakit. Konsep pemajakan dalam ruang lingkup rumah sakit, meliputi BPJS Kesehatan, Pajak Penghasilan (PPh) dokter yang beragam, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa medis dan obat, hingga pajak badan rumah sakit.

Ia memberi contoh, instalasi farmasi (kamar obat), merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, gas medik alat-alat kesehatan serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi merupakan satuan organik yang tidak terpisahkan dari keseluruhan organisasi rumah sakit. Penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi itu tidak terutang PPN.

Baca Juga: TAX INNOVATION: TAX HEALTH CHECK WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

“Dalam kenyataannya, instalasi farmasi melayani rumah sakit yang terdiri dari pasien rawat inap, rawat jalan, dan rawat gawat darurat. Mengingat instalasi farmasi melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan, sebagaimana lazimnya sebuah apotek, maka atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PPN,” jelas Wiwik.

Adapun pemajakan PPh Pasal 21 ditujukkan pada penggolongan dokter berdasarkan kegiatannya, meliputi dokter yang menjabat sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit; dokter sebagai pegawai tetap atau pegawai honorer rumah sakit; dokter tetap, yaitu dokter yang mempunyai jadwal praktik tetap (hari dan jam praktik tertentu), namun bukan sebagai pegawai rumah sakit; dokter tamu, yaitu dokter yang merawat atau menitipkan pasiennya untuk dirawat di rumah sakit; dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat praktiknya.

Bila terlambat lapor sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Masa PPh; sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN; Rp 100.000 bilia telat lapor SPT tahunan PPh orang pribadi; serta sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT tahunan PPh badan.

Bila tidak memotong PPh, sanksi bunga 2 persen per bulan dari pokok pajak terutan akan dikenakan. Kemudian, jika tidak memotong/memotong tetapi tak menyetorkan PPh yang sudah dipotong, maka ditagih pokok pajak ditambahdengan  sanksi bunga 2  persen per bulan dari pokok pajak yang terhutang, serta denda kenaikan sebesar 100  persen (seratus persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal SPT tahunan tidak disampaikan walaupun sudah ditegur

Dalam kesempatan yang sama, CEO BATS Consulting Brian Pramudita menegaskan, Wajib Pajak, baik rumah sakit maupun orang pribadi yang terlibat dalam rumah sakit perlu memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini untuk menghindari sanksi atau denda yang justru akan menambah beban pajak. BATS Consulting, sebagai konsultan pajak expert pada healtcare industry, berkomitmen mendorong kepatuhan pajak, khususnya pada ekosistem rumah sakit.

“Selama kewajiban dijalankan dengan taat aturan, maka Wajib Pajak tidak perlu merasa khawatir menghadapi setiap sengketa yang berpotensi timbul di masa yang akan datang. Isu seperti pemisahan gudang obat, unit cost, pemisahan pendapatan dan beban antara rawat jalan dan rawat inap menjadi isu krusial yang apabila ter-manage dengan baik dapat mengamankan posisi rumah sakit dari sengketa dengan pihak Direktrotat Jenderal Pajak (DJP),” jelas Brian.

Baca Juga: Luncurkan Fitur Baru, DJP Rancang Standardisasi Laporan Keuangan Wajib Pajak

Workshop juga diisi dengan pemaparan pengelolaan PPh badan rumah sakit, mencakup rekonsiliasi fiskal, perhitungan PPh Pasal 22 badan dan PPh Pasal 29, sekaligus angsuran PPh Pasal 25 yang dapat menjadi kredit pajak. Simulasi melakukan koreksi fiskal dan perhitungan PPh Badan disajikan kepada para perwakilan rumah sakit yang menghadiri workshop.

“Workshop ini akan dapat memberikan pemahaman lebih efektif kepada peserta mengenai alur pengelolaan PPh badan rumah sakit,” tambah Brian.

Breaking News

Kuartal Pertama 2024, Telkom Bukukan Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 37,4 triliun pada akhir kuartal pertama 2024 atau tumbuh 3,7 persen year on year (yoy). Pencapaian tersebut didorong oleh pertumbuhan kinerja bisnis Data, Internet & IT Services senilai 11,3 persen yoy menjadi Rp 22,1 triliun. Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) perseroan tercatat positif sebesar Rp 19,4 triliun atau tumbuh 2,2 persen yoy dengan margin EBITDA yang stabil di kisaran 51,9 persen.

Sementara itu, perseroan mencatatkan laba bersih operasi Rp 6,3 triliun atau tumbuh positif 3,1 persen dengan margin sebesar 16,9 persen. Hal ini menunjukkan kinerja perseroan yang cukup memuaskan di tengah kondisi industri yang kian menantang.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengungkapkan bahwa di awal tahun 2024, TelkomGroup masih fokus pada langkah transformasi melalui strategi utama Five Bold Moves.

“Alhamdulillah kinerja perseroan masih berjalan cukup baik, meski kondisi industri penuh tantangan dan gejolak geopolitik global yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi makroekonomi, termasuk kinerja saham Telkom,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/04).

Meski demikian, ia manambahkan bahwa Telkom optimistis apa yang tengah dilakukan saat ini akan memberikan output yang positif untuk keberlanjutan perusahaan di waktu mendatang.

“Kami akan terus menjalankan bisnis dengan berfokus pada penguatan digital connectivity, digital platform, dan digital service,” tambahnya.

Pada segmen Mobile, Telkomsel selaku anak usaha Telkom membukukan pendapatan positif Rp 28,5 triliun dengan tingkat profitabilitas yang sehat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan Digital Business sebesar Rp 19,7 triliun atau tumbuh 8,6 persen yoy. Lalu lintas data juga mengalami peningkatan cukup baik sebesar 14,4 persen yoy menjadi 4.823.809 TB.

Telkomsel terus fokus pada produktivitas pangsa pasar dengan jumlah pelangan seluler mencapai 159,7 juta atau tumbuh 5,7 persen yoy dan pelanggan IndiHome residensial (B2C) 8,9 juta pada akhir Maret 2024. Demi memperkuat posisi sebagai pemain dominan dalam aspek jangkauan konektivitas dan kualitas layanan, saat ini Telkomsel memiliki 257.349 Base Transceiver Station (BTS), yang terdiri dari 207.671 BTS 4G dan 710 BTS 5G.

Pada segmen Enterprise, perseroan mencatat kinerja sebesar Rp 4,5 triliun dengan layanan B2B Digital IT Services dan Enterprise Connectivity sebagai kontributor utama pendapatan.

“Telkom terus memperkuat kapabilitas di bisnis Cloud, Digital IT Services dan Cyber Security, termasuk menjalin kerja sama strategis dengan pemain teknologi global,” imbuhnya.

Selanjutnya, segmen Wholesale dan International mencatat pendapatan Rp 4,8 triliun atau tumbuh 17,8 persen yoy dikontribusi pertumbuhan pada bisnis layanan suara wholesale internasional dan bisnis infrastruktur digital.

“Hingga akhir Maret 2024, bisnis data center dan cloud TelkomGroup membukukan pendapatan Rp 449 miliar atau tumbuh 24,6 persen yoy,” ujarnya.

Pada bisnis menara telekomunikasi, Mitratel pun mencatat pendapatan sebesar Rp 2,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen yoy, didorong oleh pendapatan sewa menara. EBITDA dan laba bersih tumbuh masing-masing sebesar 9,9 persen dan 4 persen yoy dengan margin keduanya yang semakin baik senilai 83,5 persen dan 23,6 persen.

Continue Reading

Breaking News

Berantas Judi “On-line”, Pemerintah Akan Bentuk Gugus Tugas Terpadu

Heru Yulianto

Published

on

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai upaya pemberantasan judi on-line di tanah air. Dimana dalam ratas tersebut dicetuskan bahwa pemerintah akan membentuk Gugus Tugas (task force) Terpadu untuk menanggapi hal tersebut.

Dalam keterangan pers nya kepada awak media, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, satgas terpadu itu ditargetkan akan mulai bekerja dalam satu pekan ke depan.

“Satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online,” ungkapnya, dikutip Majalah Pajak pada Minggu (21/04).

Ia menambahkan, pembentukan satgas lintas kementerian/lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan judi on-line secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.

“Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya (perlu dilakukan) secara efektif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada penanganan konten dan situs judi on-line, sedangkan penindakan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Wewenang kita cuma take down doang situsnya, blokir rekeningnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga enggak bisa lebih lanjut membekukan, mesti aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi on-line di tanah air.

“Ada (aktivitas judi on-line) yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” kata Mahendra.

Tidak hanya itu saja, ia pun mengatakan bahwa sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 pihaknya  telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi on-line.

“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi on-line, kami langsung melakukan pemblokiran, dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening,” pungkasnya.

Continue Reading

Breaking News

Ketahanan Ekonomi Nasional dalam Ketidakpastian Global

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Rivan Fazry

Pada Hari Sabtu malam, 13 April 2024, Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel. Kejadian ini menambah rumit kondisi global ketika konflik Rusia-Ukraina juga belum mendapatkan jalan tengah perdamaian.

Analis Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengungkapkan, konflik antarnegara yang semakin memanas akan memberikan derita secara ekomoni dan menambah panjang daftar scaring effect pasca-pandemi yang dalam tahap pemulihan. Dampak secara global akan memberikan pengaruh trickle down effect terhadap ekonomi nasional.

“Dalam konteks ekonomi nasional, perlu dicermati dengan baik dan dimitigasi resiko yang membawa dampak secara langsung, karena bersamaan dengan konflik politik global ini, rupiah juga terus mengalami penurunan nilai mencapai Rp 16 ribu per dollar AS,” ungkapnya kepada Majalah Pajak pada Jumat (19/04).

Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir memprediksi dollar akan cenderung lama bertengger di atas 16 ribu dan menginstruksikan BUMN untuk membeli dollar.

“Kepanikan kementerian BUMN ini diredam oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa Indonesia masih mempunyai cadangan devisa yang cukup kuat, lebih dari 144 miliar dollar AS. Menjaga psikologi pasar seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Ajib menyampaikan bahwa kondisi konflik geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi global akan menimbulkan paling tidak dua hal yang harus dimitigasi. Pertama, terganggunya rantai pasok ekonomi, yang akan mengakibatkan kenaikan harga atas komoditas impor, termasuk bahan baku, minyak, maupun ongkos logistik. Hal ini akan memicu kenaikan HPP (Harga Pokok Penjualan), sehingga akan mengeskalasi inflasi.

“Sepanjang tahun 2023, inflasi di Indonesia masih dalam rentang kendali sesuai dengan kerangka ekonomi makro yang disusun, dan secara agregat di akhir tahun 2023 hanya di kisaran 2,6 persen. Inflasi sepanjang tahun 2024 diproyeksikan 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya inflasi masih bisa ditoleransi sampai dengan 3,5 persen. Kondisi kenaikan harga komoditas impor akan memberikan sentimen negatif dalam inflasi,” imbuhnya.

Kedua, adalah kebijakan ekonomi Amerika imbas kondisi geopolitik yang ada, yaitu cenderung akan menahan tingkat suku bunga The Fed. Sebelumnya pasar mempunyai ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas tingkat suku bunga acuan. Kebijakan moneter Bank Sentral Amerika ini menjadi patron dominan Bank Indonesia (BI) dalam membuat kebijakan moneter nasional.

“Ketika tingkat suku bunga The Fed tinggi, akan terjadi potensi crowding out atau capital outflow, sehingga semakin memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Di sisi lain, tingkat suku bunga tinggi, akan mengurangi likuiditas keuangan di kegiatan perekonomian. Kondisi yang dilematis dari sisi moneter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ajib mengatakan bahwa perlunya melihat indikator-indikator ekonomi makro Indonesia untuk mengukur ketahanan dalam mengahadapi ketidakpastian global ini. Dimana paling tidak terdapat empat hal yang perlu kita perhatikan.

Pertama, tren pertumbuhan ekonomi. Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup agresif pasca pandemi, bahkan diatas 5 persen. Tahun 2023 mencapai angka 5,05 persen dan diproyeksikan akan mencapai kisaran 5,2 persen secara agregat di akhir tahun 2024.

Kedua, Inflasi. Dengan selisih ekspor-impor yang masih positif, potensi eskalasi inflasi akibat bahan baku impor, diprediksi masih akan dalam rentang daya tahan inflasi, dan sampai akhir tahun 2024 tidak melebihi 3,5%.

Ketiga, PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita. pada Tahun 2023 Indonesia mempunyai PDB sebesar Rp 20.892,4 triliun (nomor 16 besar dunia) dan jumlah penduduk sekitar 280 juta orang (nomor 4 besar dunia), sehingga PDB perkapita Indonesia mencapai 75 juta rupiah atau setara 4.919 dollar AS. Dengan PDB yang masih nomor 16, sedangkan jumlah penduduk nomor 4, maka potensi ekonominya masih sangat besar.

Keempat, keseimbangan primer keuangan negara. kondisi neraca keuangan negara masih dalam keseimbangan primer yang positif, artinya total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran hutang, masih positif.

“Hanya, yang perlu dicermati adalah, ketika pemerintah membuat proyeksi nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 15.000, maka pembayaran hutang luar negeri akan mengalami kenaikan, ketika rupiah terus melemah dibandingkan dollar,” katanya.

Tidak hanya itu saja, ia pun menjelaskan bahwa pemerintah perlu fokus terhadap tiga hal utama untuk penguatan ekonomi dalam negeri, yaitu hilirisasi, orientasi ekspor dan substitusi impor, serta peningkatan kualitas investasi yang bisa lebih menyerap tenaga kerja. Sebenarnya program ini sudah menjadi bagian program asta cita Prabowo Subianto yang menjadi presiden terpilih.

“Dengan beberapa indikator yang ada, ekonomi nasional masih cenderung bagus dan bertahan positif dalam ketidakpastian global, sepanjang pemerintah konsisten mendorong program-program yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” pungkas Ajib.

Continue Reading

Populer