Connect with us

Breaking News

Hive Five dan Ruang Seminar Gelar Webinar Seluk-Beluk Pemeriksaan Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Ruang Seminar

 

Majalahpajak.netHive Five bekerja sama dengan Ruang Seminar menggelar webinar Perpajakan Nasional 2022 bertajuk Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Pajak (PPSP), dan Pengadilan Pajak, (18/6).

Sekilas mengulas, Hive Five merupakan perusahaan yang memberikan solusi satu pintu untuk segala kebutuhan pendirian usaha. Membantu membangun sebuah bisnis mulai dari awal pendirian legalitas usaha, baik dalam bentuk PT/CV/PMA/koperasi/yayasan/perkumpulan/firma, membantu terkait pajak dan keuangan, layanan hukum, dan lain-lain. Sementara Ruang Seminar adalah penyelenggara seminar yang berdiri sejak 2020.

Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Suherman Saleh dalam sambutannya menuturkan, acara ini dapat memberi pemahaman mengenai seluk-beluk pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan undang-undang yang berlaku.

“Jadi pemeriksaan sifatnya menguji kepatuhan Wajib Pajak apakah perhitungan pembayaran, pelaporan yang terkait dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah standar pemeriksaan baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan atau melanggar maka hasil pemeriksaan yang dikeluarkan atau diterbitkan cacat hukum, dan berpotensi untuk dilakukan gugatan ke badan peradilan perpajakan indonesia,” jelas Suherman.

Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) Gilbert Rely menuturkan, webinar ini menghadirkan pembicara yang profesional dan andal dibidang perpajakan, sehingga akan memberikan pencerahan yang komprehensif mengenai pemeriksaan pajak, banding, gugatan, keberatan sampai ke pengadilan pajak.

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

“Semua Wajib Pajak tidak semua lepas dari pemeriksaan pajak dari KPP setempat. Beberapa waktu terakhir pemeriksaan (pajak) yang dilakukan KPP adalah perusahaan BUT (badan usaha tetap), kemudian ada lagi perusahaan afiliasi. Apakah Wajib Pajak sudah membayar pajak dengan baik apa belum. Tapi kita (Wajib Pajak) maupun konsultan harus mengetahui tahapan pemeriksaan pajak sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Gilbert.

Untuk menegakkan aturan, diperlukan konsultan pajak yang kredibel dan menjunjung tinggi integritas. Ahli dan praktisi hukum konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan, konsultan pajak atau pengacara pajak seluruh Indonesia perlu diorganisir secara terintegrasi.

“Supaya pelayanan pelayanan hukum, administrasi, keuangan lebih baik, karena perpajakan itu masuk rezim hukum administrasi negara. Oleh karena itu, saudara-saudara, semua organisasi, termasuk konsultan, pengacara perpajakan, atau lainnya, perlu mengadakan kongres bersama, pertemuan tingkat tinggi terkait perpajakan. Karena pajak berkontribusi terhadap negara,” ungkap Jimly.

Seperti diketahui, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sebesar Rp 1.865,7 triliun atau berkontribusi sebesar 83,54 persen dari total pendapatan negara Rp 2.233,2 triliun.

Dengan demikian, ia mengapresiasi webinar yang diselenggarakan oleh Hive Five dan Ruang Seminar ini karena merupakan upaya bersama meningkatkan pengetahuan terkait pemeriksaan pajak bagi konsultan maupun Wajib Pajak.

Secara teknis, Co-Founder dan CEO Hive Five Sabar L. Tobing menyebutkan, aturan mengenai pemeriksaan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2013 yang kemudian dilakukan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184 /PMK.03/2015 dan lebih lanjut dalam PMK 18 Tahun 2021. Sabar, yang juga merupakan seorang praktisi dan dosen perpajakan menjelaskan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Proses ini harus berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca Juga: Ketum IKPI: Jangan Lewatkan PPS yang Sarat Manfaat

Dengan demikian, ada dua tujuan utama pemeriksaan, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Dasar dari pemeriksaan adalah karena sistem perpajakan kita yang menganut sistem pajak self-assesment, yakni Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, penyetoran atau membayar, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Sehingga untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan itu sudah sesuai melakukan kewajiban perpajakan, harus dilakukan pengujian. Untuk itu, definisi kepatuhan yaitu menguji kepatuhan,” jelas Sabar.

Dengan demikian, rangkaian pemeriksaan sejatinya tidak perlu ditakutkan oleh Wajib Pajak. Karena proses pemeriksaan merupakan langkah normal yang biasa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau unit vertikal, baik Kanwil DJP atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, ketika diperiksa, Wajib Pajak juga harus mengetahui hak dan kewajibannya, utamanya mengenai jenis pajak dan masa/tahun pajak.

“Harus jelas apakah PPh (Pajak Penghasilan) atau PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang diperiksa. Kemudian, yang perlu dicatat, kedaluwarsa pemeriksaan itu adalah lima tahun. SPT tahunan yang kita sampaikan di 2021, lima tahun ke depan masih bisa diperiksa oleh DJP. Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib menyimpan pembukuan selama 10 tahun sebagai bukti atas transaksi. Bapak/ibu sebagai owner di suatu perusahaan atau konsultan pajak harus mengetahui apa saja kewenangan DJP dalam memeriksa,” jelas Sabar.

Anggota Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Perpajakan Indonesia (PKPPI) ini menyebutkan, ada beberapa prosedur yang harus disampaikan pemeriksa pajak. Pertama, yaitu pemeriksa harus menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak. Kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Ketiga, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Keempat, melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan.

“Penjelasan itu, meliputi alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari Wajib Pajak,” jelas Sabar.

Baca Juga: DJP: Tinggal Dua Bulan Lagi, Segera Ikuti PPS

Adapun hak Wajib Pajak, yakni, pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan. Kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Ketiga, meminta kepada pemeriksa untuk memerlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan tim mengalami perubahan. Keempat, meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Kelima, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kedelapan, memberikan pendapat atau penilaian oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner.

Ia mengatakan, penyelesaian pemeriksaan bisa berakhir pada dua hal, menghentikan pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau Surat Tagihan Pajak (STP).

“Semua rangkaian pemeriksaan tidak bisa terpisahkan, dari mulai terbitnya surat perintah pemeriksaan, sampai draf terbitnya hasil pemeriksaan, mengajukan keberatan ke Kanwil DJP, masuk ke pengadilan, sampai nanti tahap terakhir upaya hukum ke mahkamah agung,” kata Sabar.

Selain perihal pemeriksaan, peserta webinar juga diberikan materi mengenai teknik menyusun legitasi pemeriksaan; teknik menyusun surat gugatan/banding dan peninjauan kembali (PK) sengketa pajak; penagihan pajak dengan surat pajak; hak uji materil di mahkamah agung.

Breaking News

Era Baru Kepatuhan Berkelanjutan dimulai Pasca-PPS Berakhir

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ruruh Handayani

 

Majalahpajak.net – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menyongsong visi Indonesia Maju 2045. Pasalnya, program yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini koheren dengan Reformasi Pajak Jilid III yang memuat reformasi administrasi dan kebijakan.

Fungsional Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono mengatakan, pasca-PPS merupakan era baru pajak yang memuat kepatuhan sekaligus penerimaan pajak yang berkelanjutan, didukung oleh peningkatan pelayanan, data dan informasi yang dimiliki DJP, serta supervisi (enforcement). Dengan ketiga pendorong itu, maka wajah perpajakan Indonesia ke depan bukan lagi berdasarkan kepatuhan sukarela, tetapi kepatuhan kolaborasi.

“Berbagai lembaga riset dan organisasi internasional sekarang membahasakan kepatuhan kolaborasi, bukan lagi kepatuhan sukarela. Hal ini karena Wajib Pajak merasa otoritas pajak punya power, dan Wajib Pajak harus percaya. Jadi di sini ada power of authority dan trust in the authority. Ini akan menjadikan kepatuhan kolaborasi Wajib Pajak,” kata Agus di webinar Kelas Tax Center Universitas Pamulang (Unpam), bertema “Reformasi Wajah Baru Perpajakan Pasca PPS: Pajak Kita Untuk Kita”, Sabtu (25/6).

Di hadapan sekitar 70 peserta yang hadir, Agus juga menjelaskan, iklim kepatuhan kolaborasi (voluntary cooperation) dapat dihadirkan melalui keseimbangan antara legitimate power dan kepercayaan yang berdasarkan kognitif atau kesadaran. Sebaliknya, kalau otoritas pajak hanya mengandalkan penegakan hukum, maka hubungan kepada Wajib Pajak akan bersifat koersif, dan timbul iklim antagonis.

“Jadi sekarang yang tengah dibangun adalah voluntary cooperation atau kerja sama sukarela antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Untuk menyeimbangkannya, mesti ada dua pilar untuk mewujudkannya yakni transparansi dan partisipasi melalui reformasi perpajakan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, PPS merupakan ajakan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Wajib Pajak. Melalui PPS, pemerintah menawarkan kesempatan untuk masyarakat bisa melakukan pemutihan pajak dengan mengungkapkan semua aset atau harta dengan tarif yang rendah.

Di sisi lain, PPS yang diiringi reformasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tax gap.

“Karena dari potensi yang ada, kita naikkan agar tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Inilah mengapa ada reformasi administrasi, reformasi perpajakan. Ini akan terwujud. Setelah PPS berakhir maka masyarakat masuk dalam babak baru di mana keterbukaan informasi jadi keniscayaan. Otoritas pajak punya sistem informasi teknologi yang modern, dan enforcement,” jelasnya.

Baca Juga: Ketum IKPI: Jangan Lewatkan PPS yang Sarat Manfaat

Untuk itu, Agus kembali mengingatkan agar Wajib Pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini sebelum akhir periode pada 30 Juni mendatang.

“Harapannya, masyarakat bisa merespons. Ini adalah program baik dari pemerintah untuk melindungi masyarakat asal memang mengikuti ketentuan yang berlaku, semua aset diungkapkan. Kenapa disebut tax amnesty jilid 2? Ya, memang ada kelanjutan dari tax amnesty jilid 1, di mana dibagi menjadi dua kebijakan. Kebijakan 1 untuk alumni TA, kebijakan 2 untuk WPOP yang baru menjadi peserta,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Akuntansi Unpam Effriyanti Kurniawan mengatakan, pemahaman mengenai pajak masih menjadi hal yang penting karena banyak masyarakat yang masih takut dengan pajak.

“Begitu dengar kata-kata pajak, mereka rasanya mau balik badan. Padahal pajak adalah dari kita untuk kita. Pajak adalah suatu media, merefleksikan ada tanggung jawab di sana akan ada manfaat. Kita sudah merasakan manfaat selama ini dari sarana dan prasarana yang ada, tetapi memang rata-rata pemahaman mengenai pajak masih sangat sedikit,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mendukung adanya kegiatan Kelas Tax Center, agar mahasiswa sebagai agen perubahan bisa mengubah paradigma negatif pajak di ruang publik.

“Ini yang harus kita ubah. Bahwa sebagai generasi muda, mahasiswa bisa menginformasikan kepada dunia luar sana bahwa pajak adalah media kita untuk berkontribusi terhadap pembangunan, baik pembangunan daerah pun pembangunan nasional. Sehingga, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah negara kita. Kemajuan negara kita juga bergantung kepada kita semua,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Dukung Penerapan ESG, Dirkeu dan SDM BEI Raih Penghargaan “Green Kartini”

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

Majalahpajak.net – Sebagaimana diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung penerapan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) di pasar modal. Sebab, penerapan ESG pada produk investasi secara tidak langsung akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Atas dasar itulah, Majalah Pajak memberikan Penghargaan Green Kartini: 10 Most Green-Driven Female Leaders kepada Direktur Keuangan (Dirkeu) dan Sumber Daya Manusia (SDM) BEI Risa E Rustam atas perannya fokus dalam melakukan program sustain ability di pasar modal.

Dewan Redaksi Majalah Pajak Ajib Hamdani mengungkapkan, Majalah Pajak sangat mengapresiasi terhadap pemimpin perempuan. Terlebih, jika dilihat dari data Women and Business tahun 2020, menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara 4 besar yang menempatkan para perempuan menjadi pemimpin pemimpin.

Baca Juga: Keselarasan sejak di Lantai Bursa

“Kami melihat bahwa bagaimana gerakan modern pengarusutamaan gender menjadi gerakan modern yang dibangun sejak zaman Kartini dulu, makanya kita ambil momen tersebut. Kami berharap kedepannya akan ada Ibu Risa selanjutnya yang bisa menjadi pemimpin di masing-masing bidang,” ungkapnya saat memberikan penghargaan di Gedung BEI, Rabu (22/06).

Ia menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi bursa BEI yang terus mendorong literasi keuangan kepada masyarakat termasuk yang mengintegrasikan terhadap ESG dan menjadi rujukan dari para investor global maupun lokal.

“Kami melihat bagaimana BEI punya komitmen luar biasa sebagai engine untuk menggerakkan ekonomi, dan apresiasi luar biasa bekerja sama dengan semua stakeholder termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DPJ),” tambahnya.

Ajib pun berharap Majalah Pajak dapat terus berkontribusi terhadap pendorong sektor ekonomi berkelanjutan.

“Semoga sinergi yang terbangun antara Majalah Pajak dengan BEI terus terjalin dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Selamat Berlabuh, Ekonomi Baru

Sementara itu, Dirkeu dan SDM BEI Risa E Rustam memberikan apresiasi sebesa-besarnya kepada Majalah Pajak atas dinobatkan dirinya menjadi salah satu dari 10 Green Kartini versi Majalah Pajak. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan program-program literasi dan edukasi kepada calon investor, masyarakat umum melalui head office BEI maupun kantor perwakilan di 30 provinsi.

“Terima kasih atas penghargaannya dan apresiasinya. Kebetulan saya disini juga advocate G20 Empower, jadinya pas banget karena sejak kita gabung di sustainable stock exchange taun 2019, banyak sekali program ESG atau SDGs terutama yang diusung oleh World Federation of Exchanges dan Sustainable Stock Exchange, yang sekarang menjadi pedoman kita untuk fokus dalam program sustain ability,” jelasnya.

Disingung soal tantangan penerapan ekonomi hijau, Risa juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai regulasi dan aturan, serta menggandeng stakeholder lainnya untuk menyelesaikan tantangan seperti terbatasnya SDM dan belum memadainya insentif produk keuangan berkelanjutan.

“Tidak hanya itu saja, kedepannya juga nanti kita akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk publik dan stakeholder kita di pasar modal tentang kesetaraan gender dan women empowerment,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Harus Sejalan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

 

Wacana perpanjangan cuti hamil selama enam bulan memerlukan kajian mendalam terkait produktivitas dan daya saing  agar upaya memajukan aspek aspek kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa sejalan

 

Majalahpajak.net – Usulan  perpanjangan cuti hamil dan melahirkan menjadi enam bulan untuk pekerja perempuan yang disampaikan Ketua DPR RI  Puan Maharani mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha. CEO Sintesa Group yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan pentingnya melakukan kajian dan riset lebih lanjut terkait wacana memperpanjang cuti hamil enam bulan karena hal ini tidak hanya terkait dengan cost (biaya) tapi juga aspek lainnya seperti produktivitas dan daya saing. Riset perlu dilakukan untuk melihat perbandingan kondisi dunia usaha di Indonesia dengan negara-negara kompetitor.

Menurutnya, upaya mendorong kesejahteraan ibu dan anak tentu menjadi perhatian semua pihak baik kaum perempuan maupun laki-laki. Namun perpanjangan cuti enam bulan belum tentu menjadi satu-satunya solusi atau jalan keluarnya. Ia memaparkan realitas selama  ini dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang masih ketinggalan dan perlu menjadi perhatian karena berkorelasi dengan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami siap mendukung dan akan membuat analisis lebih lanjut agar ada solusi yang lebih baik untuk menyeimbangkan aspek kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,”kata Shinta saat menerima apresiasi 10 Most Green-Driven Female Leaders 2022 dari Pimpinan Redaksi Majalah Pajak, Aldino Kurniawan  di Menara Duta, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/06).

Baca Juga: Kesetaraan Gender Jadi Pertimbangan

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan penghargaannya kepada Majalah Pajak sebagai media yang tidak sekadar isu tentang pajak, fiskal, dan ekonomi  tetapi juga mulai memberikan perhatian pada isu tentang kesetaraan gender dan  kepemimpinan perempuan di tempat kerja serta isu lingkungan. Menurutnya, kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan ekonomi hijau melainkan juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) khususnya poin ke-5.

Majalah Pajak hebat, bisa mengangkat sosok-sosok pemimpin perempuan dan isu lingkungan di Hari Kartini. Karena Indonesia tidak bisa hanya sekadar tumbuh dari segi pertumbuhan ekonomi, tapi  equity yaitu aspek sosial dan lingkungannya juga sangat penting,”ungkap Shinta.

Ia memaparkan dua aspek penting dalam isu kesetaraan gender, yaitu kewirausahaan perempuan (seperti di sektor UMKM) dan perempuan di tempat kerja (workplace) sebagai profesional di perusahaan maupun  buruh. Kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Gross Domestic Product, namun di sisi lain masih ada tantangan di tempat kerja karena perempuan memerlukan fleksibilitas untuk mengembangkan karier dan kehidupan keluarganya. Sehingga perlu komitmen dari  perusahaan dan tempat kerja untuk mempunyai ekosistem tempat kerja yang memadai bagi perempuan, seperti : ruang laktasi dan day-care untuk pengasuhan anak.

Baca Juga: Sistem Perpajakan Kita Memberatkan Perempuan?

Ia berpandangan,  saat ini masih ada gap atau perbedaan antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja dari segi pendapatan dan recruitment. Isu kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi dan perlu menjadi perhatian perusahaan. Adapun isu yang terkait kewirausahaan perempuan adalah lebih kepada bagaimana perempuan pengusaha UMKM bisa mendapatkan akses permodalan dan juga pelatihan.

“Masing-masing komponen ini perlu keberpihakan yang lebih diarahkan untuk mencapai kesetaraan. Bukan lantas perempuan lebih penting dari pria. Karena faktanya saat ini perempuan masih sangat ketinggalan, makanya harus disejajarkan,”terangnya.

Pada momentum Hari Kartini 21April 2022, Majalah Pajak membuat daftar 10 perempuan yang melalui kepemimpinannya mampu mendorong bisnis yang berkelanjutan dengan latar-belakang jabatan chief (executive, financial, operating) fficer, direktur, pengusaha, atau founder di ruang lingkup sektor usaha yang meliputi keuangan, infrastruktur, pertambangan, industri, migas, dan telekomunikasi.

Lanjut baca

Populer