Connect with us

Report

Hati Dekat Jadi Percaya

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. KPP Pratama Sekayu

Tak ada rumus tunggal untuk memimpin KPP. Yang jelas, pemimpin harus meraih kepercayaan pemangku kepentingan.

 

Setidaknya beberapa kali dalam satu tahun Fungsional Penilai Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu bertandang ke lokasi perkebunan sawit milik Wajib Pajak (WP), di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk sampai ke sana, tim harus menyusuri Sungai Musi selama kurang lebih empat hingga lima jam.

Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin. Di sini tim menyewa kapal kecil agar dapat menyeberangi Sungai Musi. Akan tetapi, keberangkatan baru bisa dilakukan ketika air sungai sedang pasang. Jika air surut, kapal berisiko karam karena hantaman bebatuan di dasar sungai. Ancaman lain, yaitu banyaknya buaya yang bersarang di sepanjang sungai terpanjang di Sumatera ini. Kalau air tak kunjung pasang, biasanya tim memilih untuk menunggu bahkan menginap di pelabuhan.

Sebenarnya, perjalanan bisa ditempuh melalui jalur darat. Namun, jalan menuju lokasi sebagian besar masih berupa jalan tanah. Keterbatasan sinyal dan listrik turut menjadi kendala. Maka tak heran jika tim memerlukan waktu sepekan demi bekerja optimal di sana.

Begitulah salah satu kondisi tantangan yang dikisahkan Kepala KPP Pratama Sekayu Iskandar Zulkarnain kepada Majalah Pajak, melalui wawancara virtual, pertengahan Juli 2020 silam. Kendati demikian, Is—sapaan hangat Iskandar Zulkarnain—merasa selalu ada kekuatan baru di balik setiap tantangan itu. Is bersyukur, para pegawainya menjadikan rintangan sebagai bahan bakar dalam mengabdi.

“Kalau pas pulang air surut, teman-teman pegawai camping di hutan atau tidur di double cabin (mobil). Tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh tim Penilai PBB, pegawai lain begitu. Tapi, mereka semangat semangat, loh,” ungkap Is. “Contoh, saya punya penilai (pegawai) perempuan baru sehari melahirkan maksa kerja. Dia bilang, ‘Saya harus menyelesaikan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB) karena sudah janji, Pak.’”

Baca Juga: Dengan ‘Sahabat’, Kongko dan Cetak Prestasi

Bagi Is, tak ada resep tunggal, jitu, dan benar dalam memimpin KPP di daerah terpencil ini. Ia hanya berusaha lebih dekat dengan para pegawainya. “Biar mereka semangat terus, ya, saya di sini bukan jadi kepala kantor; saya harus jadi bapak. Di sini banyak anak milenial.”

Komunikasi dari hati

Tantangan KPP berwilayah kerja Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muba ini tak hanya datang dari alamnya yang penuh sungai, rawa, dan bukit. Sebelumnya, sekitar tahun 2017, pegawai KPP Pratama Sekayu harus menghadapi para preman di lapangan. Bahkan, oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering mendatangi KPP dengan perilaku yang tidak menyenangkan. Biasanya mereka memprotes surat imbauan atau penagihan pajak. Menurut Is, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seharusnya dapat menempatkan ahli hukum ke setiap KPP di daerah terpencil agar menghindari perlakuan intimidasi dari oknum tertentu.

“Kenapa kita (KPP) enggak punya orang atau pegawai yang ahli hukum? Kalau ke Kasuki (Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal), kan, repot mengurusi macam-macam,” kata Is.

Tak ingin hanya meratapi keadaan, Is mulai bergerilya menjahit komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Ia bersilaturahmi dengan tokoh agama, organisasi setempat, perangkat desa, pemerintah daerah (Pemda), maupun WP terdaftar.

“Saya belajar dari pengalaman di Medan (KPP Pratama Kabanjahe). Di sana saya temui sembilan pendeta, saya gagas, kalau setiap Sabtu dan Minggu ada sekolah, pendeta khotbah ada pajaknya masuk,” ungkap Is, “Kalau Sekayu ini punya karakter yang berbeda, orangnya keras, tapi bukan sekeras bata. Enggak mau nerima orang luar, kita mau sosialisasi agak sulit. Jalan keluarnya, kita kerja sama dengan Pemda, jalin komunikasi dari hati.”

“Sosialisasi dan penyuluhan adalah garda terdepan. Bukan punishment yang didahulukan. Nyatanya punishment belum berbanding lurus dengan hasil”

Jalinan itu diejawantahkan antara lain dalam bentuk penyelenggaraan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (e-filing) serempak oleh 1,119 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyuasin pada awal Maret 2020. Kegiatan ini mendapat rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh Orang) Pribadi Terbanyak yang dilakukan secara serentak di satu tempat di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Bupati Banyuasin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan; Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel; dan perwakilan dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP.

“Ide MURI dari teman-teman (pegawainya). Awalnya ide Mas Dwi Hidayat (Account Representative Seksi Waskon II), Mas Agung Budi Sulistiyo (Kepala Seksi Waskon I) kita sambut. Walaupun KPP Sekayu di daerah terpencil, kami pionir, punya gagasan. Walaupun di daerah nun jauh di sana, kami mau berbuat, mencetak rekor MURI pengisian SPT. Kalau kepala daerah sudah komit dengan pajak, ke bawahnya akan mengikuti,” ucap Is sembari mengangkat kepalan tangannya.

Baca Juga: Meretas Pajak ke Desa-Desa

Tak berhenti sampai di situ. Pemda juga berkomitmen membantu KPP menyiarkan pelbagai kebijakan perpajakan di papan informasi kantor bupati atau di ruang layanan masyarakat.

“Kami mendekati seluruh pemangku kepentingan dengan hati sehingga kita saling tercipta trust. KPP berkomitmen membantu urusan pajak mereka (Pemda) agar tepat waktu dan sesuai aturan. Nah, kita dipersilakan memasang iklan informasi mengenai insentif pajak di baliho (billboard) yang besar-besar itu,” kata Is.

Bersama kepolisian setempat, Is menyelenggarakan pendidikan penguatan integritas kepada pegawai KPP. Ia pun tengah menjajaki kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Muba ihwal peningkatan kepatuhan WP.

Nyaris tak ada lagi penentangan dari masyarakat seperti yang terjadi empat tahun silam. WP dan masyarakat sekitar bahkan sering terlibat membantu KPP di pelbagai acara, seperti Tax Factor, Pajak bertutur, dan Tax Goes to School.

“Maknanya sosialisasi dan penyuluhan adalah garda terdepan. Bukan punishment yang didahulukan. Nyatanya punishment belum berbanding lurus dengan hasil, kan? Makanya kita mulai dengan pelayanan public service yang lebih bagus,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara II (2012-2015) ini.

Merawat “trust”

Per 24 Juli 2020, KPP Pratama Sekayu telah menerima 122 permohonan fasilitas perpajakan dari 11 sektor usaha. Mayoritas sektor usaha berasal perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, yang merupakan sektor penopang penerimaan di KPP Pratama Sekayu.

“Program pemerintah kita harus dukung, walapun shortfall banyak, relaksasi dipercepat, WP potensial pindah ke Madya, ya, kita harus cari. Orang pajak semangatnya enggak pernah mati,” ujarnya.

Tahun lalu, Is dan jajarannya mampu meraih 97 persen target penerimaan. Tahun ini, mereka ditarget menghimpun Rp 1,39 triliun—kalau tidak ada revisi target, seiring langkah pemerintah yang mengubah target penerimaan pajak dari Rp 1,865 triliun menjadi Rp 1,404 triliun.

“Paling besar kita punya sawit dan tambang batu bara, PBB. Nah, itu yang mungkin membuat penerimaan KPP Sekayu tembus Rp 1 triliun lebih,” sebut Is.

Hingga 24 Juli 2020, penerimaan KPP sudah mencapai 45,8o persen dari target atau Rp 636,71 miliar. IKU (Indikator Kinerja Utama) pada kuartal I pun telah tercapai. Is kembali menekankan, upaya mencapai target di tahun ini adalah merawat komunikasi yang telah terbina, di samping memperkukuh pendekatan berbasis kewilayahan.

Baca Juga: Pajak Pusat versus Pajak Daerah

Report

Insentif Pajak Membantu Banget

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pelaku usaha berharap, di 2021, pemerintah memperpanjang insentif perpajakan demi menopang bisnis yang mulai bangkit.

 

Di zaman sekarang, ponsel cerdas telah menjadi barang kebutuhan masyarakat, apalagi saat pandemi ketika sebagian kegiatan masih dilakukan dari rumah. Didukung dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi, perusahaan gawai pun berlomba-lomba merilis beragam produk kekiniannya.

Salah satu merek ponsel pintar yang cukup merebut perhatian masyarakat sejak kemunculannya di Indonesia adalah Xiaomi. Produk perusahaan asal Negeri Tirai Bambu ini mulai dikenal di Tanah Air pada tahun 2014 lewat produk perdananya, Redmi 1S. Di salah satu e-commerce, 5000 unit ponsel ini ludes terjual hanya dalam tempo 49 menit.

Sejak itu, produk terbaru Xiaomi terus dinanti oleh penggemar setianya dan menjadi sorotan di industri telepon pintar. Betapa tidak, Xiaomi mampu mengeluarkan produk yang memiliki spesifikasi terbaik dengan harga lebih murah dibandingkan kompetitornya. Melihat respons positif konsumen tanah air, Xiaomi bertekad meningkatkan bisnisnya di sini.

Head of Public Relations Xiaomi Indonesia Stephanie Sicilia mengatakan, Indonesia merupakan salah satu market paling penting bagi Xiaomi secara global.

“Indonesia merupakan market yang penting secara global, hal ini tentunya ditandai dengan semakin banyaknya berbagai produk yang kami bawa ke Indonesia dari tahun ke tahun. Enggak cuma handphone, tapi juga berbagai perangkat rumah tangga dan smart home,” jelas Stephanie kepada Majalah Pajak saat wawancara virtual, Selasa (29/12/2020).

Tax Senior Manager Xiaomi Indonesia Vera Juslim menjelaskan, saat ini Xiaomi memiliki sekitar 50 Mi Stores atau gerai resmi yang berada di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia, 150 Mi Shop yang dikelola oleh dealer atau distributor, dan kurang lebih 2.400 mitra kerja sama berupa toko retail.

Di sisi lain, Xiaomi Indonesia juga memberikan variasi produk dengan fitur yang lengkap supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen.

“Moto kami adalah ingin memberikan produk sesuai kebutuhan customer. Makannya, kami punya banyak varian produk, varian harga, spesifikasi dan desain,” imbuh Vera.

Litbang dan Mi Fans

Xiaomi juga punya tim litbang yang andal dalam menggali dan mempelajari kebutuhan pasar agar tercipta satu jenis produk mutakhir yang diminati.

Selain kualitas dan harga produk yang terjangkau, Xiaomi juga diunggulkan dengan layanan purnajualnya. Di masa pandemi seperti sekarang ini misalnya, Vera memaparkan bahwa Xiaomi berinisiatif mengeluarkan layanan purnajual dari rumah.

“Saat ini masyarakat sangat bergantung dengan teknologi, untuk itu kami meluncurkan beberapa inisiatif baru selama pandemi, yaitu bisa belanja dari rumah dan bisa purnajual dari rumah. Jadi, tanpa harus khawatir, tanpa harus keluar rumah, dan tetap aman, konsumen tetap bisa menikmati hidup melalui teknologi,” ujar Stephanie.

Xiaomi juga besar karena Mi Fans, sebuah komunitas yang terbentuk dari basis pengguna setia produk-produk Xiaomi. “Feedback yang diterima dari pengguna kami sangat dihargai,” kata Stephanie.

Selain perubahan pada bisnis Xiaomi, perubahan budaya kerja juga dirasakan oleh insan Xiaomi Indonesia selama pandemi. Xiaomi Indonesia memberlakukan work from home untuk kantor Jakarta sejak April 2020 hingga saat ini.

Terbantu fasilitas

Untungnya, gaya kerja di era new normal ini juga didukung oleh KPP Pratama Jakarta Pluit, kantor pajak tempat Xiaomi terdaftar sebagai Wajib Pajak. Untuk melakukan semua aktivitas perpajakan atau sekadar berkonsultasi, semua bisa dilakukan melalui daring.

“Selama ini kalau menurut pengalaman saya pas PSBB di DKI, saya enggak mengalami kesulitan untuk menghubungi AR, bisa lewat jaringan online maupun offline. Yang terakhir, untuk perkenalan dengan kepala kantor yang baru itu by Zoom,” ungkap Fitrah Maulana, Tax Manager Xiaomi Indonesia.

Kemudahan juga dirasakan saat pihaknya ingin mengajukan insentif perpajakan yang bisa dilakukan melalui portal DJP Online.

“Adanya PSBB seperti ini semua kegiatan sudah enggak bisa aktif. Jadi, semuanya musti on-line. Nah, dengan semua aplikasi yang ada di DJP Online, termasuk ruang-ruang realisasinya buat kami itu membantu banget. Jadinya, itu mengurangi travel time kami karena enggak perlu ke kantor pajak,” tambah Vera.

Fitrah pun merasa cashflow perusahaan terbantu sejak mendapatkan insentif perpajakan dari pemerintah. Hingga Desember lalu, Xiaomi menikmati insentif perpajakan berupa pembebasan PPh Pasal 22 Impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Ia berharap agar semua insentif tersebut bisa diperpanjang pada 2021 ini.

“Fasilitas pemerintah itu memang membantu banget buat kami, harapan kami mudah-mudahan fasilitas ini diperpanjang di 2021 untuk mendukung bisnis-bisnis di 2021 yang sudah mulai bangkit,” kata Fitrah.

Sementara, Vera menyarankan di kemudian hari agar pemberitahuan aturan baru terkait insentif perpajakan atau yang lainnya bisa disampaikan lebih awal, agar memudahkan pelaksanaannya di internal perusahaan.

Lanjut baca

Report

Menuai Buah Keterbukaan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Kepala KPP Pluit Rizaldi/Foto: Rivan Fazry

 Budaya saling terbuka menumbuhkan rasa saling percaya yang berujung pada loyalitas dalam bertugas.

Selasa siang itu (22/12), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit (KPP Pluit) jauh dari riuh rendah antrean pelayanan. Hanya terlihat dua orang duduk di bangku antrean di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Layanan pajak seluruh Indonesia memang masih dialihkan ke cara daring sejak Mei lalu. Andaikan harus tatap muka, Wajib Pajak (WP) harus antre melalui aplikasi Kunjung Pajak.

Begitu WP atau tamu datang, petugas keamanan KPP Pluit bergegas mengecek suhu tubuh, mengarahkan cuci tangan di wastefel yang sudah disediakan, dan memperingatkan untuk jaga jarak ketika duduk di TPT.

Suasana sepi pun tampak di lantai dua KPP. Padahal hari itu merupakan acara tasyakuran capaian target penerimaan pajak seratus persen. Piza pemberian Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dibagikan kepala kantor ke delapan kepala seksi. Bagi Kepala KPP Pluit Rizaldi, momentum ini juga merupakan syukuran atas predikat Wilayah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) sekaligus atas kesembuhannya dari Covid-19.

“Saya sangat berkeyakinan hasil itu merupakan proses kerja keras, kinerja seluruh komponen kantor dan seluruh pegawai yang pindah dari KPP Pluit sebelumnya. Ini warisan Pak Yulianto (Kepala KPP Pluit sebelumnya). Saya hanya meneruskan saja, baik penerimaan, begitu pula ZI WBK,” kata Rizal yang menjabat sebagai Kepala KPP Pluit sejak Agustus 2020.

KPP Pluit mampu meraih target penerimaan seratus persen atau sekitar Rp 4,3 triliun di awal Desember 2020 lalu. Kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan (48 persen), industri pengolahan (27 persen), dan jasa lainnya (12,31 persen). Sisanya berasal dari sektor lahan yasan (real estate); transportasi dan pergudangan; pertambangan dan penggalian.

“Di tahun pandemi, sektor real estate turun,” kata Rizal. “Untungnya perdagangan, impor, WP kita satu menonjol—impor handphone atau gadget. Nyaris 24 persen kontribusinya.”

Capaian realisasi penerimaan KPP dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Pluit ini berada di peringkat pertama di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara. Sementara berdasarkan besarnya target, KPP Pluit ada di peringkat 11 dari 319 KPP se-Indonesia.

Saling terbuka

Dalam meneruskan estafet kepemimpinan, hal utama yang Rizal lakukan adalah menguatkan rasa memiliki (sense of belonging) pegawai dengan mengajak seluruh pegawai mengetahui proses meraih target penerimaan.

“Setiap proses penerimaan kita umumkan ke semua pegawai sehingga ada rasa bangga, rasa memiliki, mendoakan,” kata Rizal.

Rasa memiliki di antara seluruh pegawai dipupuk dengan metode sederhana. Sebagai pemimpin, Rizal berupaya menjadi teman diskusi pegawainya. Apalagi mayoritas pegawai di KPP Pluit adalah generasi milenial yang cenderung bekerja dinamis.

“Saya kepala kantor bukan berarti saya lebih pintar, tapi yang pasti lebih tua. Ngasih ide, inovasi, diskusi terbuka lebar di sini. Saya yakin pegawai itu bukannya tidak bisa, tapi belum dikasih kesempatan. Tugas pemimpinlah memberi kesempatan yang tepat,” kata Rizal.

Selain itu, pengawasan berbasis proses menjadi indikatornya dalam menilai pegawai. Menurutnya, pemimpin harus adil sejak dalam pikiran. Terlebih, pada pola kerja dari rumah yang membutuhkan fleksibilitas.

“Saya kurang memerhatikan hasil akhir, itu cuma angka-angka. Contoh AR 1 tercapai 10, AR 2 tercapai 12. Sebagai seorang pemimpin harus cermat menilai, ternyata AR 1 sudah kerja keras tapi memang WP-nya memang alot mau bilang apa? Yang penting melakukan upaya terbaik,” kata Rizal.

Nilai profesionalisme dan integritas ditanamkan melalui pendekatan hati, keterbukaan, dan keteladanan. Rizal berpegang pada semboyan tokoh pendidik nasional bangsa, Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sungtuladaing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

“Ruang ini (ruang kepala kantor) enggak pernah ditutup. Saya buka lebar-lebar, pasang CCTV,” kata Rizal. “Jadi, bukan teman-teman saja yang saya awasi, tapi teman-teman juga bisa mengawasi saya. Saya lakukan terbuka semua. Percaya deh, keterbukaan menimbulkan rasa saling percaya antara pegawai dan pimpinan sehingga yang timbul adalah loyalitas pada pekerjaan.”

Tak hanya kepada bagi pegawai, KPP Pluit juga menerapkan prinsip keterbukaan kepada WP. Hal ini dimulai yang simpel seperti jujur dan minta maaf ketika terjadi antrean panjang di TPT atau layanan daring yang lambat. Rizal yakin, kejujuran akan bermuara pada rasa saling percaya. Ia bersyukur kini WP, khususnya WP Badan, tak segan mengemukakan hambatan hingga rencana bisnis kepada KPP.

WP tak segan untuk terbuka padanya bila mereka tengah menghadapi masa yang sulit dalam berbisnis, yang akan berdampak pada kemampuan mereka membayar pajak. Berbekal keterbukaan semacam itu, KPP Pluit dapat merencanakan strategi maupun target penerimaan.

Kata Rizal, “Karena WP dominan tadi terbuka, kita 2021 berharap pada sektor real estate yang mulai bergeliat sehingga kita tidak tergantung lagi pada impor. Kita belum dapat angka resmi target 2021, tapi kami siap bertumbuh.”

Selain itu, untuk fokus pada penerimaan, KPP Pluit tidak ingin disibukkan membangun beragam aplikasi. Menurut Rizal, yang KPP lakukan adalah optimalisasi aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Kantor Pusat DJP, seperti Sistem Informasi DJP maupun aplikasi pengawasan dan penggalian potensi WP, Approweb.

“Kami lebih fokus membangun karakter pegawai, karena fondasi diri akan menentukan kualitas pegawai dalam mengabdi di mana pun dia bertugas,” kata Rizal.

Lanjut baca

Report

Anak Muda Mau, kok, Bayar Pajak

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tak sulit membangkitkan kesadaran pajak di kalangan milenial, kalau sistem administrasi dipermudah dan pemerintah bisa amanah.

Saat ini, semakin banyak anak muda yang berani melangkah ke dunia usaha di berbagai sektor. Hal ini bisa menjadi landasan yang baik bagi Indonesia untuk menyambut fase surplus demografi pada tahun 2030 hingga 2045 kelak. Di periode itu, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa.

Omar Daniel adalah salah satu generasi milenial yang awalnya tak menyangka akan terjun ke dunia hiburan. Padahal, sejak kuliah ia telah mempersiapkan diri untuk kerja kantoran. Meski begitu, Omar terbukti mampu memberikan talenta terbaiknya sebagai aktor hingga sekarang.

Keberanian, kejelian, ketekunan, dan kisah keberhasilan kalangan milenial tentu akan semakin menjadi berkah bagi perekonomian nasional apabila diiringi dengan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Faktanya, berdasarkan laporan Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) berjudul Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 yang dirilis Juli lalu, rasio pajak Indonesia pada 2018 hanya mencapai 11,9 persen atau terendah dari 21 negara Asia-Pasifik.

Kurang sosialisasi

Menurut Omar, rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat terlebih anak muda adalah karena masih terbatasnya penyuluhan pajak. Omar menuturkan, pengalaman pertamanya ke kantor pajak adalah demi mengurus NPWP sebagai salah satu syarat penandatanganan kontrak sinetron pertamanya pada 2016 silam. Setelahnya, ia tak serta-merta menyetorkan dan melaporkan penghasilannya ke kantor pajak.

“Prosesnya enggak cepat untuk bisa memahami apa itu setor pajak. Saya enggak tahu apakah saya harus minta bukti potong pajak, gimana cara lapornya, dan lain-lain. Setelah itu, saya dapat cerita dari pengalaman-pengalaman lawan main atau senior yang sudah berpengalaman terkait dengan pajak. Entah itu mereka enggak melek pajak, atau tiba-tiba tagihan pajaknya membengkak,” tutur Omar kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Selasa siang (24/11).

Baru di tahun ketiga, Omar yang tengah fokus di dunia perfilman ini tertib bayar dan lapor pajak dibantu seorang staf keuangan pribadi. Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan ini juga merasa terbantu oleh account representative (AR) yang mengingatkan pembayaran atau membantunya saat terjadi kendala.

“Kami memang memerlukan person in charge (PIC) yang memang available waktunya dan fast response agar jauh lebih memudahkan. PIC yang enggak gonta-ganti. Karena kalau gonta-ganti, kan, kita harus menjelaskan dari awal lagi tentang seluk-beluk pekerjaan, seluk-beluk gaji,” ujar Omar.

Rendahnya kesadaran pajak juga hingga kini masih terjadi pada rekan- rekan seprofesi Omar di dunia hiburan.

“Kami sempat ada pembicaraan kaya ‘Wah, kenapa lu pada anteng-anteng aja, sedangkan gue dikejar-kejar suruh bayar (pajak)? Apa yang membedakan lu sama gue? Sama-sama artis, sama-sama dapat endorse-an juga’. Itu sih yang membuat saya bingung terkadang, tapi enggak ada yang gimanagimana ‘gitu. Cuma ya itu, ternyata yang melek pajak sangat sedikit—hanya satu dari sepuluh orang atau dari dua sampai sepuluh orang,” ungkapnya.

Pria kelahiran Surakarta, 25 tahun silam ini juga mengatakan dunia hiburan turut merasakan dampak pandemi. Namun alih-alih mendapatkan insentif pajak, pelaku industri kreatif tetap dibebankan pembayaran pajak yang terbilang besar.

“Sebetulnya enggak semua orang setuju dengan nominal pemotongannya. Apalagi nominalnya menurut saya lumayan besar banget, ya. Dan, pekerja entertainment bukan hanya yang nongol di TV, di balik layar pun banyak dengan tingkat income-nya masing-masing enggak semuanya besar. Enggak yang terus nongol di TV berarti besar (pendapatannya).”

Pemain film Satria Dewa Gatotkaca ini pun berharap agar pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi pekerja industri kreatif atau kaum milenial yang dibarengi dengan kemudahan sistem administrasinya.

“Mungkin buat generasi milenial ada potongan sekian-sekian atau pemutihan pajak atau amnesti atau apa pun itu yang bisa menarik anak muda untuk sadar pajak,” ucap lulusan Universitas Mercu Buana, Jakarta ini.

Hasil pajak

Omar juga menilai, banyak masyarakat yang ogah bayar pajak karena pemerintah belum menunjukkan pengelolaan pajak dengan benar. Selain sarana dan prasarana tak banyak berkembang, masyarakat belum bisa memanfaatkan langsung fasilitas kesehatan, jalan tol, atau fasilitas umum secara gratis.

“Mau foto endorse-an di Lapangan Banteng yang dibangun pemerintah dengan dananya dari pembayaran pajak saja dilarang-larang. Jadi, sarana dan prasarananya kadang-kadang tidak menunjang kami yang sudah melakukan pembayaran pajak dengan baik.”

Omar juga tak rela apabila pajak yang dibayarkan pada negara dipergunakan dengan tidak semestinya.

“Kita melihat dengan kita membayar pajak kok kaya ngasih makan koruptor ya? Yang korupsi makin banyak. Sehingga itu berpengaruh juga ke teman-teman lain yang belum bayar pajak. Kaya ‘Lu bayar pajak juga sama aja kaya gue, gue enggak bayar aja aman malah enggak rugi, enggak keluar duit lagi. Itu juga yang membuat anak muda untuk malas bayar pajak.”

Meski pesimistis korupsi dan pungutan liar di Indonesia bisa musnah, Omar yakin dengan pembenahan sistem administrasi yang terus diupayakan Ditjen Pajak diiringi pengelolaan pajak nan amanah oleh pemerintah, generasi muda akan lebih sadar pajak.

“Anak muda itu pasti mau kok bayar pajak, mereka enggak sulit. Selama dari 2016 saya berkarier sampai sekarang ketemu berbagai orang, berbagai profesi, berbagai strata sosial, berbagai macam penghasilan; mereka hanya takut dan tidak tahu, tapi bukan tidak mau. Cuma tiga jawaban—iya tahu dan mereka sudah melakukan, tidak tahu tidak pernah melakukan, atau mereka takut untuk melakukan,” pungkasnya.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News20 jam lalu

Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan, Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang fokus pada implementasi protokol...

Breaking News2 hari lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial5 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News5 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News6 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News7 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News1 minggu lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved