Connect with us

Topic

Harus Rutin, Telaten, dan Konsisten

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Inklusi kesadaran pajak adalah program jangka panjang untuk investasi masa depan. Perlu konsistensi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Generasi muda Indonesia merupakan calon pelaku ekonomi di masa depan yang akan punya andil besar untuk memajukan bangsa ini. Karenanya, mereka harus memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Salah satunya bisa diimplementasikan melalui kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka di bidang perpajakan. Seperti kita tahu, pajak hingga saat ini masih menjadi sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbesar di negeri ini.

Menyadari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program inklusi kesadaran pajak sejak dua tahun lalu. Melalui program ini, DJP gencar membangun paradigma kesadaran membayar pajak bagi generasi muda Indonesia lewat jalur pendidikan formal. Anak-anak usia pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diberi edukasi kesadaran pajak melalui berbagai cara.

MUC Consulting, sebagai lembaga riset perpajakan sekaligus institusi konsultan pajak menyambut baik program DJP itu. Apalagi selama beberapa tahun mendatang, Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi.

“Kalau saya baca, program-programnya bagus sekali. Sudah cukup komprehensif. Sampai masalah kurikulum, pembelajaran dan lain-lain. Secara konsep ini bagus sekali karena ini, kan, untuk investasi masa depan buat DJP. Apalagi secara demografi, usia muda kita sekarang lebih banyak. Artinya potensi Wajib Pajak patuh di masa depan akan semakin banyak,” ujar Meydawati, praktisi perpajakan dari MUC Consulting saat ditemui Majalah Pajak di Gedung MUC Jalan TB Simatupang, Jakarta akhir Oktober lalu.

Meyda menilai, DJP sudah cukup berhasil membangun citra yang berbeda, yakni menjadi lembaga pemerintah yang terbuka terhadap masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan media sosial, seperti Twitter, Instagram dan YouTube menjadi sarana efektif dalam membagikan informasi kepada masyarakat.

“Materi dan cara penyampaian informasi DJP melalui media sosial itu cukup berhasil menarik perhatian masyarakat sehingga informasinya tersampaikan dan bisa dipahami. Pemanfaatan media sosial kami pikir sebuah langkah yang cukup efektif dalam mendekatkan DJP dengan masyarakat sehingga mengurangi bias informasi di antara keduanya,” tutur Meyda.

Sekarang DJP juga banyak pegawai yang muda-muda dan pintar. Saya yakin mereka bisa menjadi tax agent yang masuk dengan style-nya milenial.

Siap berkolaborasi

Meyda mengatakan, MUC Consulting mendukung dan siap berkolaborasi untuk menyukseskan program itu jika memang dilibatkan oleh DJP. Sebab, terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, ke depan akan berdampak pula terhadap penerimaan pajak. Selain itu, DJP akan memiliki basis perpajakan yang lebih besar lagi. Sehingga, dalam mengejar target penerimaan pajak, tidak lagi mengandalkan Wajib Pajak besar atau Wajib Pajak Badan.

Menurut Meyda, selama ini MUC pun telah melakukan hal yang sama. Sebagai lembaga konsultasi perpajakan yang juga mengembangkan riset, sejak tahun 2005 lalu, MUC melakukan pelatihan perpajakan terhadap para mahasiswa di berbagai perguruan negeri maupun swasta.

“Kami punya Great Program, kegiatan seminar dan pelatihan perpajakan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Semarang, dan lain-lain, juga perguruan tinggi swasta, seperti Universitas Trisakti. Bisa dibilang itu bagian dari sosialisasi perpajakan. Kami mengadakan seminar pajak. Pembicaranya dari MUC. Ada juga lab pajak, kami menjadi pengajar di sana. Pada sisi pendidikan vokasi, kami dilibatkan dalam penyusunan kurikulum juga,” jelas Meyda.

MUC juga secara berkala memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk magang di kantor MUC selama dua sampai enam bulan. Melalui magang itu, mahasiswa mendapatkan pelatihan berkala melalui program Training Day, Coaching Program, dan diajarkan secara profesional tentang profesi konsultan pajak.

“Harapannya, transfer knowledge-nya mereka juga bisa dapat sehingga selesai magang mereka mendapatkan ilmu.”

Konsisten dan proaktif

Meyda menyadari, inklusi kesadaran pajak yang dilakukan oleh DJP adalah program jangka panjang untuk investasi masa depan. Sehingga butuh komitmen dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat agar program bisa berkesinambungan.

“DJP harus rutin, telaten, dan konsisten. Jadi, bukan sekadar kegiatan pelengkap. Karena tujuannya memang untuk menciptakan Wajib Pajak patuh di waktu mendatang,” ujar Meyda.

Selain itu, mengingat sasaran program ini adalah generasi muda, Meyda menyarankan, metode yang dilakukan DJP pun harus menyesuaikan dengan gaya anak-anak muda agar materi mudah diterima dan tidak membosankan. Namun, Meyda optimistis, dengan banyaknya pegawai usia muda di DJP, program ini akan berjalan lancar.

“Sekarang DJP juga banyak pegawai yang muda-muda dan pintar. Saya yakin mereka bisa menjadi tax agent yang masuk dengan style-nya milenial. Meyda berharap, ke depan, DJP lebih proaktif dalam menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk konsultan pajak. “Kami sangat terbuka jika diajak kerja sama untuk menyukseskan program ini,” imbuhnya.

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Tinggal Mengawal Bola Salju

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

DJP terus berupaya menyukseskan Program Inklusi Kesadaran Pajak bagi masyarakat dengan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak dan menyusun materi edukasi yang diperlukan.

Tahun ini memasuki tahun keempat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Program Inklusi Kesadaran Pajak. Sesuai roadmap yang telah disusun, hingga 2030 mendatang, DJP masih akan fokus dengan program edukasi. Sejumlah infrastruktur pendukung terus dikembangkan dia antaranya pengembangan microsite, penyediaan bahan-bahan ajar materi kesadaran pajak di lingkungan kampus, dan penerbitan buku Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) untuk perguruan tinggi. Kerja sama dengan berbagai pihak pun terus ditingkatkan, di antaranya dengan kementerian dan lembaga, organisasi, dan lingkungan akademisi.

Sejak 2016 lalu, sembari melakukan konsolidasi internal di seluruh unit vertikal DJP, sasaran program inklusi kesadaran pajak lebih kepada peserta didik, tenaga pendidik, orangtua peserta didik, dan masyarakat umum.

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP Aan Almaidah Anwar mengatakan, beberapa program telah berhasil dilakukan, sebagian masih dalam proses implementasi. Di lingkungan kampus, misalnya, saat ini materi MKWU sudah diterapkan oleh lebih dari 150 perguruan tinggi di Indonesia. DJP juga tengah menyiapkan rancangan materi pembelajaran semester untuk perguruan tinggi.

“Dulu kita dibantu Kemenristekdikti. Akhirnya sudah menjadi bola salju. Jadi mereka, bikin media-media pembelajaran,” kata Aan di kantor Pusat DJP akhir Oktober lalu.

Aan menegaskan, tahun ini, DJP akan melanjutkan program-program sebelumnya. DJP akan meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di kementerian/lembaga, terutama dalam penyusunan kebijakan untuk mendukung terlaksananya program inklusi kesadaran pajak. Itu pilar pertama.

Kami akan memperluas kerja sama dengan kementerian lembaga terkait dengan inklusi dan edukasi ini. Setelah itu kami akan melihat di program manakah yang ada korelasi dan bisa sinergi

“Kami akan memperluas kerja sama dengan kementerian lembaga terkait dengan inklusi dan edukasi ini. Setelah itu kami akan melihat di program manakah yang ada korelasi dan bisa sinergi. Misalnya kerja sama dengan Kementerian Koordinator dan Perekonomian tentang UMKM. Nah, kita mengedukasi pada UMKM ketika kementerian membuat kegiatan,” jelas Aan.

Menurut Aan, kerja sama dengan institusi pemerintah pusat dinilai lebih efektif untuk menyosialisasikan program-program DJP hingga ke unit-unit vertikal institusi mereka. Tahun lalu, misalnya, DJP melalui Kementerian Keuangan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan kerja sama ini harapannya, Kemendagri bisa membuat kebijakan agar seluruh Aparatur Sipil Negara bisa lebih sadar terhadap kewajiban perpajakan.

“Di Kemendagri kami ada PKS (Perjanjian Kerja Sama), jadi tiap SDM atau pegawai Kemendagri diharapkan taat SPT, pelaporan, dan lain-lain. Nanti melibatkan DJP dalam hal edukasinya,” kata Aan.

DJP juga tahun ini juga sedang menjajaki PKS dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Wantannas. Melalui lembaga yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional ini, Aan berharap materi inklusi kesadaran pajak bisa ditanamkan melalui program-program yang disusun bersama.

Pilar kedua, menyediakan materi edukasi, yakni penyusunan materi literasi kesadaran pajak dengan berbagai platform media dan berbagai format, baik dalam bentuk tulisan, infografik, maupun video. Untuk mewujudkan itu, DJP juga telah membentuk komunitas kreatif sebagai influencer yang diampu oleh pegawai-pegawai DJP.

“Kami juga punya kumpulan komunitas. Salah satunya Komunitas Tax Creative (Taxtive). Mereka anak-anak muda di belakang layar yang kami minta untuk membuat video infografik terkait konten edukasi, itu seluruh Indonesia. Kalau kami ada konten edukasi, kami minta mereka untuk menuangkannya dalam salindia atau leaflat. Jika kami sering sekali ada workshop atau butuh materi, minta ke mereka,” jelas Aan.

Selain beberapa upaya itu, DJP juga akan menyediakan materi edukasi melalui kanal on-line. Kanal edukasi ini dibantu oleh media massa dan tax center. Salah satunya Tax Center Universitas Gunadarma.

Terakhir, pilar ketiga adalah melanjutkan edukasi peserta didik dan lingkungan pendidikan. Pelaksanaan Bimbingan teknis (Bimtek) diberikan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam program inklusi kesadaran pajak, pelaksanaan pembelajaran pajak. Tahun ini materi Bimtek sudah diberikan kepada dosen-dosen. Ke depan DJP akan menyasar para guru pendidikan dasar dan menengah karena tahun ini baru selesai membuat modul materinya.

Continue Reading

Topic

Berbagi Peran Membumikan Kesadaran

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Program Inklusi Kesadaran Pajak kian gencar disosialisasikan. Pihak yang terlibat dalam program ini pun kian bertambah, baik kementerian lembaga, organisasi, maupun akademisi.

Awal diluncurkannya Inklusi Kesadaran Pajak pada 2016 lalu, banyak pihak yang sedikit pesimistis, program ini akan berjalan lancar dan berkesinambungan. Bukan dalam nada mencibir, tetapi lebih kepada meragukan, lantaran masyarakat sudah terbiasa dengan suguhan wacana dan seremonial yang hangat-hangat tahi ayam—prosesi peluncuran besar-besaran, penandatanganan nota kesepahaman program ini, itu, tetapi akhirnya hanya menguap ditelan waktu.

Namun, Direktorat jenderal Pajak (DJP) berhasil menepis keraguan itu. Memasuki tahun ketiga, semangat membumikan pajak di kalangan usia muda justru kian kentara. September lalu, misalnya, tak kurang dari 150 dosen mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Inklusi Kesadaran Pajak yang dilaksanakan DJP di Auditorium CBB Utama dan CBB A Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP.

Materi inklusi kesadaran pajak bisa ditanamkan melalui program-program yang disusun bersama.

Para dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila serta pengelola program pendidikan di seluruh Jakarta itu mendapat materi pembekalan pengetahuan, dan ketrampilan tentang Program Inklusi Kesadaran Pajak. Mereka juga mendapatkan penjelasan tentang urgensi program dan kebijakan yang meliputi capaian pembelajaran kesadaran pajak, muatan kesadaran pajak, metode pembelajaran, sarana pembelajaran, serta informasi lain yang relevan. Ini menunjukkan, DJP tetap konsisten membangun kesadaran pajak untuk masyarakat.

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini pun kian bertambah, baik kementerian lembaga, organisasi, maupun akademisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah bergabung sejak program ini dikaji pada 2014 silam, saat ini telah memiliki peta jalan untuk mengimplementasikan program inklusi kesadaran pajak di tingkat pendidikan dasar dan menengah secara terukur. Kurikulum dan materi pajak yang disusun bersama DJP ini tidak dibuat menjadi satu mata pelajaran baru, melainkan sebagai tema-tema yang diinsersi pada beberapa mata pelajaran yang relevan.

Bagian bela negara

Setelah tahun lalu menggandeng Kementerian Dalam negeri, Kementerian Agama, tahun ini DJP bakal menggandeng Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melalui Program Kerja Sama (PKS).

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP Aan Almaidah Anwar mengatakan, DJP tahun ini juga sedang menjajaki PKS dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Kerja sama ini sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Wantannas. Ini nilai lebih bagi DJP mengingat Wantannas menjadi motor kementerian lembaga, dunia usaha, media, dan LSM untuk menyukseskan Rencana Aksi Bela Negara.

“Materi inklusi kesadaran pajak bisa ditanamkan melalui program-program yang disusun bersama,” kata Aan.

Deputi Pengembangan Sekretariat Jenderal Wantannas, Sungkono pun mengiyakan. Ia mengatakan, Wantannas sudah memberikan modul sebagai panduan kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk melaksanakan semua bidang aksi bela negara, termasuk kesadaran dan kepatuhan pajak.

Tahun ini, Kementerian Dalam Negeri pun siap mendukung program DJP. Apalagi kerja sama ini saling menguntungkan. DJP mentransfer ilmu perpajakan ke jajaran ASN, Kemendagri akan membantu tugas fasilitator. Namun, Kepala Bagian Perundang-undangan, Kepegawaian dan Kerja sama BPSDM Kemendagri Eko Dwikorachmat mengatakan, Kemendagri perlu ada transfer pengetahuan dan kompetensi terkait materi perpajakan.

Di luar kementerian dan lembaga, ada MUC Tax Consulting dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) yang sudah menyatakan kesanggupan mereka jika diminta berkolaborasi. Sebagai praktisi perpajakan, sejak tahun 2006 MUC telah bekerja sama dengan berbagai universitas negeri maupun swasta terkait edukasi perpajakan bagi mahasiswa. Sementara PGRI, memiliki aplikasi berbasis teknologi smart learning yang jika dimanfaatkan bersama dapat membuat bahan digital learning tentang pajak. Dengan semakin banyak pihak yang berbagi peran, maka cita-cita Indonesia untuk memanen generasi unggul pembayar pajak pada 2045 mendatang bisa direalisasikan.

Continue Reading

Topic

Tarif Boleh Turun, Asal Basis Diperluas

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Penurunan tarif PPh Badan masih dimungkinkan asalkan dibarengi kebijakan lain agar penerimaan pajak tetap terpenuhi.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Terdapat beberapa poin penting yang akan masuk dalam RUU ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan ekonomi, mulai dari pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau korporasi menjadi 20 persen, perubahan sanksi dalam SPT dan faktur pajak, aturan pajak digital, dan kebijakan perusahaan asing yang ada di Indonesia.

Menanggapi hal itu, praktisi perpajakan yang juga CEO Pratama Indomitra, Prianto Budi Santoso mengungkapkan, melihat tren di dunia, penurunan tarif PPh memang dapat memberikan daya tarik untuk melakukan investasi. Selain itu, penurunan tarif pajak juga bisa meminimalisasi praktik-praktik penghindaran pajak. Sebab, perusahaan akan mencari cara supaya membayar pajak lebih kecil di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi. Adanya transfer pricing, thin capitalization, hingga memindahkan kedudukan usahanya adalah karena alasan tarif pajak. Google, misanya, memilih hengkang dari Amerika, dan berlabuh di Irlandia. Alasan utamanya, tarif pajak di Irlandia lebih rendah ketimbang di Amerika.

Prianto berpendapat, penurunan tarif pajak di Indonesia masih dimungkinkan. Namun, kebijakan itu mesti dibarengi perluasan basis pajak agar penerimaan pajak tetap terpenuhi.

“Saya sih melihat suatu keniscayaan tarif pajak turun. Tinggal nanti basis pajaknya diperluas. Isunya, kan, objek pajaknya akan diperluas—walaupun belum. Sehingga ujungnya tetap target penerimaan pajaknya bisa terpenuhi juga,” kata Prianto saat di temui Majalah Pajak pada Kamis (26/09) di Kantor Pusat IKPI.

Ia mencontohkan, pemerintah Singapura juga memberlakukan tarif pajak murah. Namun, basis pajaknya diperluas sehingga peran serta masyarakat menjadi lebih banyak.

Pajak mempunyai prinsip netralitas. Mau dia (Wajib Pajak) transaksi di manapun, dalam bentuk pasar riil atau tidak riil—dalam hal ini marketplace, semua perlakuan pajaknya sama

Tak perlu aturan khusus

Menyoal perpajakan pada bisnis digital, Prianto menjelaskan, peraturan pajak yang ada sudah cukup bisa mengakomodasi sehingga saat ini belum perlu diberikan aturan khusus. Karena baik secara on-line maupun off-line, aturannya sudah ada.

“Pajak mempunyai prinsip netralitas. Mau dia (Wajib Pajak) transaksi di mana pun, dalam bentuk pasar riil atau tidak riil—dalam hal ini marketplace, semua perlakuan pajaknya sama,” jelasnya.

Prianto juga menanggapi rencana pemerintah untuk membuat aturan pemajakan perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, dan Facebook. Seperti kita tahu, Kementerian Keuangan sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) soal pajak digital. Dalam RUU itu, salah satunya pemerintah akan mengubah definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT). Definisi BUT tidak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Artinya, meski mereka tidak punya kantor cabang di Indonesia tapi kewajiban pajak tetap ada karena ada significant economic present. Prianto berpendapat, karena terdapat objek dan ada transaksi, maka salah satu caranya adalah menarik mereka menjadi subjek pajak dalam negeri melalui anak usahanya.

“Nah, ini, kan, salah satu contoh pengertian BUT diperluas sehingga nanti pelaku digital ekonomi bisa memungut, setor, lapor,” jelasnya.

Dalam perumusan sebuah RUU, Prianto mafhum bahwa dalam perjalanannya akan selalu menemukan plus-minus, dan pro-kontra. Akibatnya, peraturan yang sudah ideal menjadi tidak ideal. Oleh karena itu, alangkah baiknya menurutnya, teori perubahan peraturan mengikuti teori medan gaya magnet.

“Nah, ini tergantung nanti penyelarasan antara pihak. Tolak menolak atau nanti akhirnya klop. Kalau klop, semua akan berimbas, akan ada efek domino,” ujarnya.

Founder Pratama Indomitra ini berharap, Undang-Undang Perpajakan yang akan dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan; kepastian hukum supaya terhindar dari tax disputes; prinsip ease of administratif, sehingga administrasi dan kepatuhan bisa efektif; dan prinsip revenue adequacy agar penerimaan pajak dapat memenuhi target.—Heru Yulianto

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 hari ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News1 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News1 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News3 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Trending