Terhubung dengan kami

Topic

Harus Bisa Menyamakan Ilmu

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

 

 

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merasa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 cukup mengakomodasi terciptanya persaingan sehat antarkonsultan pajak dan dapat mencetak konsultan pajak yang berkualitas di Indonesia.

Ketua umum AKP2I Suherman Saleh menyambut baik dengan terbitnya PMK tersebut, “PMK ini adalah penghargaan tertinggi dari Menteri Keuangan kepada konsultan pajak, karena sebelumnya aturan tentang konsultan pajak itu hanya untuk internal DJP,” ungkapnya saat di temui Majalah Pajak di Jakarta, Kamis (22/02).

Suherman menambahkan, dengan adanya PMK 111 ini, konsultan pajak seharusnya berbangga karena kelas pengakuan dan tingkat pengaturan telah sampai ke level nasional. “Walaupun bagaimana, kebijaksanaan menteri tentu lebih mengikat dibandingkan dengan kebijakan dirjen,” tambahnya.

“Bagi konsultan pajak, terutama bagi anggota AKP2I, keadilan yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan yang diamankan oleh DJP melalui PMK 111 ini wajib dipertahankan dan harus diperjuangkan.”

Harus diamankan

Peraturan Menteri ini, menurut Suherman, punya tujuan mulia, yaitu agar konsultan pajak dapat berkembang dengan baik di tanah air. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan perubahan struktur dan mekanisme USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) lewat peraturan tersebut merupakan kebijaksanaan terbaik yang harus diterima dan diamankan.

“Menurut saya, USKP yang sekarang ini jauh lebih baik. Berdasarkan cerita dari teman-teman, penyelenggaraan ujiannya lebih fair, apa yang diujikan jelas, ujiannya jelas, nilainya jelas. Jadi, semua diselenggarakan secara profesional,” tambahnya.

Menyikapi kabar bahwa beberapa kalangan tidak menyetujui peraturan ini, Suherman menjelaskan bahwa PMK 111 tahun 2014 justru merupakan peraturan yang dapat mengurangi perbedaan pendapat antara WP dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Kita harus bisa menyamakan ilmu antara ilmu yang dianut oleh undang-undang perpajakan dengan ilmu yang dianut oleh WP yang bukan berdasarkan undang-undang perpajakan. Dengan begitu WP dan DJP tidak saling bertengkar terus-menerus,” ujar Suherman. “Nah, itu terjadi dulu, tapi dengan adanya PMK 111 sekarang ini, hal seperti itu sudah mulai dikurangi.”

Suherman selaku Ketua Umum AKP2I mendukung penuh kebijakan Menteri Keuangan ini. Logo AKP2I, kata Suherman, bahkan telah melambangkan jembatan antara WP dengan aparat pajak guna memenuhi rasa keadilan.

“Bagi konsultan pajak, terutama bagi anggota AKP2I, keadilan yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan yang diamankan oleh DJP melalui PMK 111 ini wajib dipertahankan dan harus diperjuangkan. Kalau keadilan ini enggak kita perjuangkan untuk dipertahankan, itu sama saja kita berkhianat kepada keadilan,” ungkapnya.

Ia berharap melalui implementasi PMK 111 Tahun 2014 ini, pajak lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat karena WP diberi kesempatan untuk diperlakukan secara adil.

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Topic

Untuk Mengurangi Sengketa Pemeriksaan

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah, melalui PP Nomor 46 Tahun 2013 telah mewajibkan perusahaan atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar harus mengadakan pembukuan. Sedangkan, yang berada di bawah penghasilan kotor tersebut, wajib melakukan pencatatan. Sehingga, sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak (WP) dapat secara kooperatif meminjamkan catatan atau pembukuannya.

“WP wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang berlaku umum, karena saat diperiksa, WP itu wajib meminjamkan pembukuan atau pencatatan. Namanya menghitung pajak, ya harus ada pembuktian catatan,” kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan saat acara Media Briefing, awal Maret lalu.

Namun apabila saat dilakukan pemeriksaan, WP tidak dapat menunjukkan catatan atau tidak kooperatif meminjamkan pembukuan, maka petugas pajak dapat menghitung omzet dengan menggunakan metode lain, seperti yang dituangkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK/2018 yang mulai berlaku sejak 12 Februari lalu.

Robert menyebut, PMK 15 Tahun 2018 diberlakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan WP dan Pemeriksa, serta mengurangi sengketa yang kerap timbul saat pemeriksaan. “Sering kali menimbulkan sengketa karena WP merasa, ‘Ini modelnya dari mana sih? Metodenya dari mana?’ Nah, untuk mengurangi sengketa inilah, supaya meng-create kepastian hukum dan perlindungan WP dan pemeriksa.”

Robert juga menampik apabila PMK tersebut dibuat seolah-olah DJP memiliki kewenangan baru, selain hak dan kekuasaan untuk memeriksa dan meneliti apakah perhitungan pajak secara self- assessment oleh WP sudah dilakukan dengan benar. Toh, PMK ini hanya diberlakukan saat WP tidak memiliki catatan ataupun pembukuan, atau WP tidak mau bekerja sama dengan pemeriksa untuk meminjamkan catatan.

“Supaya kita paham dulu konteksnya, ini berlaku pada usaha pokok atau ritel. (Apabila) dia bilang enggak punya buku, enggak punya catatan, terus pendekatannya gimana? Kalau dia enggak nyelenggarain pembukuan, pencatatan, terus ngitungnya sembarangan, salah juga.”

Menurut PMK tersebut, ada delapan metode pendekatan lain yang dapat diberlakukan oleh pemeriksa, di antaranya melalui transaksi tunai dan nontunai; sumber dan penggunaan dana; perhitungan biaya hidup; dan perhitungan rasio. Namun DJP memastikan bahwa metode yang dikenakan sesuai dengan data valid yang telah didapat DJP.

Robert pun menambahkan, metode tersebut juga telah dilaksanakan sebelumnya oleh pemeriksa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2017, tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

“Metode ini sudah ada, tapi diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak, dan kami benarkan karena di Undang-Undang PPh-nya sudah diamanatkan supaya diatur dengan PMK. Jadi ini menuntun pemeriksa dan juga memberi tahu kepada WP kalau enggak punya (catatan atau pembukuan), kami terpaksa pakai metode ini.”

 

Lanjutkan Membaca

Topic

PMK 15 untuk Kepastian Hukum dan Keadilan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

PMK 15 Tahun 2018 diniatkan untuk memberi kepastian hukum, perlindungan Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Namun, beberapa frasa aturan ini dinilai masih multitafsir sehingga menimbulkan ambigu.

Awal Maret lalu publik kembali gaduh merespons lahirnya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah. Setelah sebelumnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 19 Tahun 2018 yang dituding sebagai jurus mengejar harta orang yang sudah meninggal, kini giliran PMK Nomor 15 Tahun 2018 yang memancing keresahan. Peraturan tentang cara lain menghitung peredaran bruto itu dinilai sebagai upaya Direktorat jenderal Pajak (DJP) mengejar pajak secara agresif. Namun, kegaduhan itu wajar. Nyaris semua beleid perpajakan yang diterbitkan pemerintah selalu menimbulkan kegaduhan.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Prastowo, maklum, pada dasarnya memang tidak ada yang suka dengan pajak sehingga aturan pajak selalu menjadi isu yang seksi. Apalagi di tengah panasnya suhu tahun politik yang begitu sensitif.

Prastowo mengimbau, Wajib Pajak tak perlu takut. Sebab, tidak ada pajak baru, atau pemungutan yang agresif dan cara pemerintah mencari-cari kesalahan Wajib Pajak. PMK ini merupakan pelaksanaan Pasal 14 Ayat (5) UU PPh yang memerintahkan Menteri Keuangan untuk menetapkan cara lain menghitung peredaran bruto, dalam hal Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau tidak memperlihatkan pencatatan/bukti-bukti pendukungnya.

“PMK 15 ini hanya aturan pelaksanaan yang justru untuk menciptakan kepastian dan keadilan,” kata Prastowo Maret lalu.

Namun, Prastowo melihat, PMK-15 ini memiliki catatan penting yang harus diperhatikan. Ada frasa yang harus diberi penafsiran yang jelas agar tidak subjektif dan menciptakan ketidakpastian di lapangan guna menjamin hak Wajib Pajak dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Misalnya frasa “tidak sepenuhnya” pada Pasal 1. Ia juga mengimbau agar DJP memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menguji metode yang digunakan pemeriksa pajak, agar sesuai atau mendekati kondisi yang sebenarnya.

Konsultan pajak dari Pratama Indomitra Konsultan, Prianto Budi Saptono pun berpendapat, masalah utama dari munculnya polemik PMK ini ada pada peraturan yang tidak sempurna sehingga selalu muncul ambigu. Ada frasa yang tidak monosemantik sehingga muncul interpretasi hukum berbeda-beda sesuai kepentingan masing-masing.

Hal itu diamini oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Bidang Perpajakan Apindo Prijo Handojo, berharap ada Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) pajak sebagai penjelasan pelaksanaan PMK tersebut. Menurutnya, tanpa penjelasan yang detil. peraturan justru ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Kata-kata ‘tidak sepenuhnya’ bisa ditafsirkan macam-macam oleh petugas pajak. Maka, untuk menimbulkan kepastian hukum perlu ditegaskan dengan Perdirjen Pajak,” sebutnya.

PMK 15 ini hanya aturan pelaksanaan yang justru untuk menciptakan kepastian dan keadilan.

Perlindungan WP dan fiskus

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan pun menegaskan, PMK 15 2018 untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan Wajib Pajak dan Pemeriksa, serta mengurangi sengketa yang kerap timbul saat pemeriksaan. Ia menerangkan, sistem pemungutan pajak self-assessment telah diberlakukan di Indonesia sejak reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1983, menggantikan aturan sebelumnya yang menganut pemungutan pajak melalui official assessment. Pada self-assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Sebagai konsekuensi sistem self-assessment, perlu ada pengawasan dari DJP. DJP juga memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus memastikan sistem self-assessmentt sudah diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan kepada Wajib Pajak yang memiliki kriteria seperti adanya pernyataan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh lebih bayar, pengajuan SPT rugi, SPT tidak atau terlambat disampaikan, SPT yang berdasarkan hasil seleksi risiko (risk-based selection), dan lain-lain. Sedangkan untuk pelaksanaannya, pemeriksaan pada Wajib Pajak meliputi penelusuran kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, serta sinkronisasi antara pemenuhan kewajiban perpajakan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

“Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang berlaku umum, karena saat diperiksa, Wajib Pajak itu wajib meminjamkan pembukuan atau pencatatan. Namanya menghitung pajak, ya, harus ada pembuktian catatan,” kata Robert Pakpahan di acara Media Briefing, awal Maret lalu.

Namun, apabila saat dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan catatan atau tidak kooperatif meminjamkan pembukuan, maka petugas pajak dapat menghitung omzet dengan menggunakan metode lain, seperti yang dituangkan pada PMK Nomor 15 2018.

 

Lanjutkan Membaca

Topic

Modal Nekat demi Mitra Berkualitas

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Mengatasi banyak kendala, sejak dibentuk dua tahun lalu, KP3SKP mencetak tujuh ribu lebih konsultan pajak bersertifikat melalui saringan ketat.

Awal Januari lalu Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) untuk ketiga kalinya menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak ini efektif, kewenangan penyelenggaraan USKP ada di Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) di bawah naungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

USKP oleh KP3SKP pertama kali dilakukan pada Januari 2017—dua tahun lebih sejak peraturan menteri di atas. Itu karena aturan pelaksanaannya baru terbit tahun 2016, merujuk kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 707 Tahun 2016 tentang Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP) yang terbit pada September 2016.

Ketua KP3SKP Suminarto Basuki menjelaskan, secara garis besar ada tiga tugas yang harus diemban oleh KP3SKP. Pertama, melaksanakan ujian sertifikasi konsultan pajak; kedua, kegiatan penyetaraan bagi pegawai DJP yang sudah purnabakti atau pensiun; dan, ketiga menerbitkan sertifikat A bagi sarjana S1 atau D4 perguruan tinggi terakreditasi yang disetujui. Khusus untuk poin ketiga, hingga saat ini menurut Suminarto, aturan pelaksanaannya belum dibuat sehingga KP3SKP belum bisa mengimplementasikannya.

“Aturan pelaksanaannya belum ada. Jadi, selama ini walaupun ada alumni perguruan tinggi yang minta, kami belum bisa memberikan sertifikasi,” ujar Suminarto di Universitas Bunda Mulia di sela-sela memantau pelaksanaan USKP pertengahan Januari lalu.

USKP merupakan syarat agar seseorang mendapatkan sertifikat sebagai konsultan pajak, yakni surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan pajak. Suminarto menjelaskan, sertifikat konsultan pajak itu ada tiga jenjang, yakni sertifikat sertifikat A untuk menjadi konsultan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sertifikat B untuk konsultan pajak bagi Wajib Pajak Badan, dan sertifikat C untuk konsultan Pajak Internasional.

Gerak cepat

Suminarta menjelaskan, satu bulan setelah dibentuk oleh Komite Pengarah PPSKP pada Oktober 2016, KP3SKP sebagai komite pelaksana USKP langsung gerak cepat melaksanakan tugasnya menyelenggarakan USKP bagi calon konsultan pajak. Mulai dari membuka pendaftaran, menyiapkan tempat, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pengawas, pembuat materi, hingga tim penilai. Padahal, menurut Suminarto, saat itu sumber daya masih sangat terbatas sehingga banyak proses terpaksa dilakukan dengan cara manual atau memanfaatkan teknologi sesuai kemampuan.

“Jangankan bicara sistem IT dan sebagainya, ya, kita pokoknya jalan saja. Saya kebetulan orang Jawa Timur, ya bonek saja, bondo nekat. Semua masih manual,” ujarnya.

Seperti telah diduga, setelah pendaftaran pertama dibuka, peserta pun membeludak. Padahal, saat itu, karena keterbatasan anggaran, KP3SKP hanya memasang iklan di website IKPI dan sekali iklan kecil di surat kabar Namun, Suminarto maklum karena dua tahun tak ada otoritas yang bisa menyelenggarakan USKP. Saat itu tercatat ada 1850 peserta pendaftar. Padahal, kapasitas yang tersedia di Universitas Bunda Mulia hanya cukup untuk menampung 1050 peserta.

“Antusias masyarakat begitu besar sehingga enggak cukup 1050 peserta. Idealnya itu kita ujian pakai meja. Nah, dengan kondisi seperti itu saya harus memberikan kesempatan lebih banyak. Akhirnya bisa tambah peserta tapi dengan kursi kuliah. Idealisme saya tidak dapat terpenuhi, tapi, saya dihadapkan kepada kenyataan bahwa ini tuntutan masyarakat yang ingin jadi konsultan. Jadi terpaksa ekspektasinya diturunkan sehingga kami bisa selenggarakan 1850 peserta pada 14–15 Januari.”

Melihat tingginya animo peserta, Agustus 2017, KP3SKP kembali menggelar USKP. Kali ini di tiga tempat, yakni Jakarta, Medan, dan Surabaya. USKP Jakarta mampu menjaring 1835 peserta, Medan 172 peserta dan di Surabaya 549 peserta.

Persiapan USKP kedua lebih matang. Pendaftaran mulai dibuka dengan sistem on-line meski server sempat down. Namun, berbagai kendala tak menyurutkan niat KP3SKP mencetak konsultan pajak berkualitas. Januari 2018, KP3SKP menyelenggarakan USKP untuk kali ketiga.

“Untuk ketiga kalinya ini jumlah peserta di Jakarta 2030, Surabaya 633 peserta, Medan 173 peserta. Sedangkan penyetaraan (pensiuanan DJP) ada 103 peserta,” ujar Suminarto.

Lancarnya pelaksanaan USKP, menurut Suminarto, tak lepas dari kekompakan dan ketulusan timnya yang endedikasikan waktu, tenaga dan pikiran.

“Tim kami sudah solid dan enggak hitung hitung-hitungan. Pokoknya kerja dan jadi.”

Tak bisa diintervensi

Sumianrto menegaskan USKP adalah sertifikasi untuk mencetak konsultan yang andal dan profesional. Sehingga proses ujian pun tak bisa diintervensi. Dari sisi materi, soal-soal setiap mata ujian melibatkan banyak pemangku kepentingan di bidangnya masing-masing. Misalnya, ada tim IT, korektor, pengawas, penjaga materi, dan lainnya. Setiap materi disegel dan disandi dengan kode acak. Begitu pula dengan identitas peserta, sehingga juri atau korektor tidak akan tahu nama peserta ujian. Proses penyimpanan dan distribusi materi pun dilakukan dengan ketat dan disegel sedemikian rupa.

“Coba Anda bayangkan, berapa orang yang harus dihubungi. Pertama, katakanlah saya ikut enam mata ujian. Kodenya apa saja enam ini, dan materi ini ke korektor yang mana (tidak ada yang tahu). Insya Allah, soal lulus atau tidaknya itu sudah kita coba—rambu-rambunya ketat.”

Saking ketatnya, pada pelaksanaan ujian baru pertama yang langsung lulus hanya sekitar 11 persen, sehingga sebagian terpaksa mengulang. Sesuai aturan, peserta diberi kesempatan mengulang hingga tiga kali. Dengan sistem yang ketat itu Suminarto optimistis ke depan bisa mencetak konsultan pajak yang berkualitas.

Suminarto berharap, konsultan pajak yang sudah bersertifikat KP3SKP mendapat izin praktik dari DJP dan dianggap sebagai mitra. Selain itu, sebagai lembaga yang mencetak konsultan pajak yang kompeten, yang berizin yang ditunjuk pemerintah, Suminarto juga meminta agar DJP menertibkan dan menindak konsultan pajak tak berizin.

“Kami diberikan amanah oleh Menteri Keuangan lewat PMK, dan diberi amanah untuk menghasilkan konsultan pajak. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Harapan kami, produk dari KP3SK adalah betul-betul konsultan yang kompeten di bidangnya dan bisa diterima sebagai mitra DJP.”

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News3 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News4 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News6 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News6 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News7 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News9 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”....

Advertisement Pajak-New01

Trending