Connect with us

Report

Gugah Inovasi dan Rasa Kebangsaan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Pandemi menuntut adanya transformasi layanan perpajakan. KPP harus memperkuat rasa kebangsaan yang bermuara pada kepatuhan.

 

Bak melipir di restoran cepat saji, Jumat (18/9) siang itu, seorang pengendara motor melaju ke lorong sisi kiri gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua (KPP Pratama KB 2). Ia berhenti tepat di depan loket dua layanan tanpa turun (lantatur) atau populer disebut drive thru. Sejurus kemudian, ia meletakkan dokumen ke sebuah laci putih sembari berbincang dengan petugas pajak yang berada di balik kaca. Tak kurang dari dua menit urusan perpajakan Wajib Pajak (WP) itu pun rampung.

Layanan yang baru diresmikan pada Hari Pajak 14 Juli 2020 ini memiliki dua loket dengan fungsi yang berbeda. Loket satu melayani penerimaan surat-surat dan pos atau ekspedisi, sementara pos dua menerima layanan perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, formulir perpajakan, pengambilan berkas permohonan, dan sebagainya.

Kepala KPP Pratama KB 2 Winahju Mahartono menuturkan, pelayanan perpajakan yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19. Meskipun DJP telah mengembangkan layanan serba-on-line, tak sedikit WP tetap mengurus administrasi perpajakannya secara langsung ke KPP. Maka, lantatur adalah solusinya.

Baca Juga: Hati Dekat Jadi Percaya

“Di era pandemi drive thru sangat penting. Layanan cepat ini pada prinsipnya memindahkan TPT (tempat pelayanan terpadu) ke drive thru. Pelayanan dapat mengurangi interaksi langsung antara Wajib Pajak dengan para pegawai TPT dan pegawai lainnya khusus untuk surat lain-lain yang biasanya diterima langsung oleh sekretaris kepala kantor,” ujar pria yang hangat disapa dengan Win ini, di ruang kerjanya.

Lantatur berawal dari ide Kepala Kantor Wilayah DJP Jaksel II, Edi Slamet Irianto. Gagasan ini kemudian dilaksanakan oleh kepala kantor sebelumnya, Ponti K. Mawardi. Kini, Win yang baru menjabat sekitar satu bulan, berkomitmen memperkuat lantatur sebagai salah satu layanan alternatif di tengah pandemi.

Selain itu, lantatur dapat menghemat waktu WP—semua urusan perpajakan beres dalam waktu tak kurang dari tiga menit. Win lantas memperlihatkan tabel laporan kinerja pelayanan lantatur selama tiga bulan. Salah satunya tertulis, “Penerimaan SPT Masa Pasal 23 dilayani oleh Angel dan Hanum (pegawai lantatur) dalam waktu 2 menit 30 detik.”

Sepanjang Juli hingga September, tercatat 256 WP sudah menggunakan layanan cepat ini. WP yang masih memerlukan konsultasi akan diarahkan menuju ruang helpdesk maupun TPT yang berada di dalam KPP.

Baca Juga: Akselerasi Layanan Saluran Teknologi

Kunci komunikasi

Selain pelayanan fisik, Win membangun rasa saling percaya antar-pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Ia mendatangi langsung camat, lurah, komandan rayon militer, hingga beragam asosiasi pengusaha. Kuncinya, bagaimana KPP menjadi kawan diskusi yang mampu menjelaskan kondisi ekonomi terkini secara komprehensif. Win meyakinkan kepada mereka bahwa pajak bukan melulu soal penerimaan, melainkan soal kebangsaan. Tanpa ada pajak, pemerintah tidak akan mampu mengeluarkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

“Penguasa wilayah itu penting bagi saya karena mereka yang mengetahui kondisi lingkungan dan penduduknya. Hari ke dua saya menjabat, saya langsung menemui camat, danramil, lurah di empat kelurahan. Kami mendiskusikan potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi usaha, potensi masyarakatnya. Kita bangun rasa cinta pada wilayah, kebangsaannya.”

Kata kunci dalam berkomunikasi yang saya pegang terus adalah mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih.

Pendekatan itulah yang menjadi pedomannya dalam bertugas di DJP. Apalagi sepanjang berkarier di eselon III, Win lebih sering ditempatkan di kantor wilayah (kanwil) yang notabene memerlukan koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Pengalaman yang tak terlupa sekaligus menjadi fondasinya dalam memimpin adalah ketika Win menjadi ketua pelaksana sosialisasi Tax Amnesty yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tiga ribu saudagar batu bara. Kala itu, Win yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, harus mampu berkoordinasi dalam waktu satu bulan dengan pelbagai pihak. Mulai dari WP, Pangdam Mulawarman, Kapolda Kaltim, Gubernur Kaltim, Walikota Balikpapan, tiga Kepala Kanwil DJP, hingga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Acara yang digelar pada akhir bulan November 2016 itu berjalan sesuai rencana.

Baca Juga: Kuncinya pada Komunikasi dan Moral Petugas Pajak

“Kita harus percaya diri karena kita benar bekerja untuk bangsa. Menjalin komunikasi yang baik, kita harus penuh etika, empati, dan sopan santun. Saya sangat menghargai mereka, enggak pernah memaksakan keinginan. Kata kunci dalam berkomunikasi yang saya pegang terus adalah mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih,” kata Win.

Win juga melakukannya kepada WP KPP Pratama KB 2. Kepala Bidang Kerja Sama Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2008 ini masif melakukan dialog virtual bersama WP strategis untuk memperkuat rasa kebangsaan. Win ingin memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi ancaman resesi. Pemulihan ekonomi nasional dapat tercipta jika semua pihak saling mendukung.

“Kita bangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita ingatkan bangsa ini bangsa besar. Kesadaran itu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak nantinya. Di masa pandemi kita harus sama-sama saling mendukung. Rasa kebangsaan yang saya tekankan kepada Wajib Pajak. Sehingga kami berharap, bagi usaha yang mendapat untung (usahanya) di pandemi jangan lupa bayar pajak, bagi yang terdampak manfaatkanlah insentif pajak,” ujar Win.

Fasilitas yang sudah dimanfaatkan oleh WP di KPP Pratama KB 2 meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22 Impor, PPh 22 Dalam Negeri, SKB PPh 23, PPh 25, dan PPh 23 Final. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama KB 2 mencapai 67,8 persen hingga 29 September. “Kami berusaha menuju 100 persen sampai dengan akhir tahun 2020 dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan dan eceran,” yakinnya.

Serba-aplikasi        

Agar komunikasi kian intensif, Account Representatif (AR) membuat grup pada aplikasi WhatsApp. Di ruang daring ini WP bebas berkonsultasi mengenai aneka regulasi perpajakan. Sementara AR dapat memberikan informasi dan edukasi secara intensif.

Baca Juga: Teknologi tidak Mengganti Rasa dan Empati

“Karena kalau mereka disuruh buka situs pajak.go.id, belum tentu mereka buka. Kalau dengan AR mereka akan mau ngomong. Kita juga akan memunculkan panutan-panutan, tokoh-tokoh Wajib Pajak baik (WP) Badan maupun (WP) Orang Pribadi sebagai teladan kepatuhan,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Banten Tahun 2012 ini.

Penggalian potensi dan pengawasan juga tetap dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi BotSol, yakni sistem yang dapat mencari nama usaha, pemilik usaha, beserta nomor teleponnya. Setiap AR ditugaskan menghubungi lima WP per hari untuk memastikan kepatuhan maupun membuka ruang konsultasi perpajakan. Untuk pengawasan pembayaran, KPP menggunakan Aplikasi AMP3.20. Perangkat ini menjadi alat pemantau AR jika WP terjadi keterlambatan atau pengurangan penyetoran pajak.

“Melalui cara ini selain menambah juga kemampuan kita untuk mengingatkan WP—‘Sudah lapor SPT belum? Sudah memanfaatkan insentif belum sampai Desember?’ Orang-orang di Jakarta itu sebenarnya patuh, tapi perlu diingatkan saja,” kata Win.

Tak kalah penting, sebagai pemimpin Win harus mampu membangkitkan semangat berinovasi kepada seluruh pegawainya. Ia membuka seluas-luasnya aspirasi dan kolaborasi dari seluruh pegawai. Ada tiga moto kerja yang ia terapkan yaitu, kerja (kerja profesional, kerja melayani, kerja sinergi, kerja kesempurnaan), bersih (integritas), dan bahagia (ketenangan batin, suka berbagi, suka bersyukur).

“Bahagia dalam bekerja itu penting. Kebahagiaan sangat diperlukan untuk meningkatkan imunitas sehingga produktif, kreatif dan inovatif. Saya enggak bisa bayangkan kalau kita bekerja tanpa bahagia, inovasi akan terhambat, pemikiran jadi terbatas.

Baca Juga: Ekonomi Asia Mulai Kembali Stabil

Report

Pintar Atur Stok dan Kepatuhan

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

 Untuk menyuplai kebutuhan industri hilir yang begitu besar, produsen tepung terigu ini mesti pintar bersiasat, memastikan bahan baku terus tersedia.

Tepung terigu merupakan salah satu bahan utama di banyak produk pada industri makanan. Di level industri kecil menengah misalnya, tepung terigu digunakan untuk produksi kue rumahan. Sedangkan, di industri menengah hingga besar tepung terigu dipakai pada industri mi instan maupun biskuit.

Teksturnya yang serbaguna ini juga membuat tepung terigu menjadi bahan baku makanan yang banyak digunakan masyarakat. Tak heran jika tren konsumsi tepung terigu terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), tingkat konsumsi tepung terigu nasional hingga akhir 2019 diperkirakan mencapai 8 juta metrik ton. Pertumbuhan ini tentu membuat industri tepung terigu nasional bergairah.

Adalah PT Fugui Flour and Grain Indonesia, salah satu produsen tepung terigu yang berlokasi di Kawasan Budidaya Industri, Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini hanya menghasilkan dua macam produk, yakni tepung terigu dan bran pollard—bahan baku pakan ternak. Jenama kedua produk yang dihasilkan perusahaan ini mungkin awam terdengar di telinga karena hanya menyuplai ke perusahaan dan tak dijual secara retail.

Accounting and Tax Manager PT Fugui Flour and Grain Indonesia Andry Januar mengatakan, semua kapasitas produksi tepung terigu dikirimkan ke industri mi instan di wilayah Gresik; dan Makassar. Sementara untuk bran pollard didistribusikan ke beberapa perusahaan pakan ternak di Jawa Timur.

“Jadi, pasar kami sudah tetap. Kami menyuplai tepung terigu untuk satu perusahaan mi instan. Kalau bran pollard-nya itu kami menyuplai ke beberapa perusahaan di Jawa Timur,” jelas Andry kepada Majalah Pajak melalui video conference, Selasa (27/4).

Gandum impor

Andry menjelaskan, perusahaan yang beroperasi sejak 2007 silam ini menggunakan gandum yang sepenuhnya diimpor dari Kanada dan Australia. Gandum itu didatangkan secara reguler satu bulan sekali dengan kapasitas per kapal mencapai 35 ribu ton.

Ia menyebut, pandemi Covid-19 tidak membuat pengiriman gandum terkendala karena ada trader atau eksportir yang menjamin ketersediaan gandum. Trader di negara asal akan berhubungan langsung dengan asosiasi petani gandum dan memastikan kebutuhan gandum perusahaan selalu tercukupi.

“Jadi, kami enggak bisa langsung membeli ke asosiasi petani, harus melalui trader. Kami hanya bisa lihat contoh gandumnya saja, lalu kami bermitra dengan trader di Singapura. Trader ini yang akan connect dengan trader di Kanada ataupun Australia dengan asosiasi itu,” ungkapnya.

Andry mengemukakan, pengiriman gandum justru bergantung pada cuaca. Jika cuaca tak bersahabat, gandum bisa datang terlambat sehingga kapal-kapal yang seharusnya datang sesuai jadwal bisa saja datang bersamaan.

“Kalau cuacanya lagi jelek, mereka akan terlambat datang. Bisa nanti di bulan berikutnya double, dua kapal datang bersamaan. Misalnya, minggu pertama datang kapal A, minggu ketiga datang kapal B, dan kadang-kadang bisa bersamaan juga,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya mesti pintar-pintar mengatur simpanan gandum terlebih di musim hujan. Pasalnya, kekurangan bahan utama ini bisa mengakibatkan produksi berhenti.

“Perputaran bahan baku kami kurang lebih hanya satu bulan, untuk diproduksi pada dua mesin penggilingan kami yang berkapasitas 27 ribu ton per bulan. Kalau sampai bahan bakunya terlambat kami bisa berhenti produksi. Jadi, bahan baku enggak boleh sampai terlambat.”

Kepatuhan terjaga

Andry mengungkapkan, sebagai perusahaan yang berkontribusi cukup besar di Gresik, ia selalu memastikan kepatuhan pajak terjaga dengan berkomunikasi secara intensif dengan account representative (AR) KPP PMA 4. Dengan lokasi KPP PMA 4 di Jakarta, Andry terbiasa berkomunikasi jarak jauh dengan AR melalui berbagai perangkat elektronik.

“Sekarang lebih bagus, ya. Sekarang kalau ada berita apa pun—termasuk mengingatkan pembayaran, KPP PMA 4 selalu SMS atau kadang-kadang melalui WhatsApp juga. Lalu memberitahu juga kalau ada sosialisasi atau training pajak,” katanya.

Selain itu, ia juga bersyukur DJP terus meningkatkan kapasitas teknologi dalam administrasi pajak, sehingga semakin memudahkan WP Badan yang berdomisili di luar Jakarta seperti pihaknya.

“Sekarang dari DJP juga sudah mulai maju ada e-Bupot. Saya rasa lebih banyak mengurangi biaya kepatuhan. Kalau dulu, kan, kita harus terbang ke Jakarta, lapor atau kita harus lewat kantor pos,” ucapnya.

Di sisi lain, ia dan tim juga aktif mengikuti pelatihan pajak dengan lembaga pajak di Gresik. Cara lainnya, ia juga selalu menjaga waktu bayar pajak dan waktu lapor.

“Kami ikut training juga dengan lembaga perpajakan. Kami mendapatkan peraturan-peraturan perpajakan yang baru dari mereka, yang kemudian kami update juga melalui AR. Kami juga selalu menjaga waktu lapor dan bayar pajak,” kata Andry.

Andry berharap, lantaran kepatuhan yang selalu dijaganya, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan fiskal yang berpihak kepada industri tepung terigu. Misalnya, melalui penghapusan PPN impor gandum dan pengurangan bea masuk agar daya saing industri tepung meningkat dan kebutuhan tepung—yang telah menjadi kebutuhan pokok sebagaimana beras—tetap terjamin. Menurutnya, jika pembelian beras tidak dikenai PPN, begitu juga semestinya dengan pembelian gandum.

 

Lanjut baca

Report

Memagari Stabilitas Penerimaan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Dampak pandemi disikapi dengan strategi baru yang lebih analitis dan melibatkan kontribusi antarseksi.

Sejak awal pandemi, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Empat terus berupaya menstimulasi strategi pelayanan dan pengawasan yang lebih adaptif dan inovatif. Salah satu kantor unit vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus ini berkomitmen meraih target penerimaan sekaligus menyosialisasikan pemanfaatan insentif untuk Wajib Pajak (WP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/2017, KPP PMA Empat melayani WP penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, garmen, makanan, minuman dan alas kaki. Persebaran lokasi usaha WP meliputi pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi.

Kepala KPP PMA Empat Sigit Haryoko menjelaskan, secara umum pandemi memberikan dampak sebesar 63 persen terhadap WP terdaftar. Hal ini tecermin dari penerimaan pajak yang menurun menjadi Rp 8,86 triliun di tahun 2020 dari Rp 10,8 triliun pada tahun 2019.

Menurut Sigit, WP dengan kontribusi besar terpuruk cukup dalam di tahun pertama pandemi. KPP PMA Empat memiliki 615 WP, dengan jumlah WP terbesar terdapat di sektor garmen (177 WP) dan tekstil (138 WP). Di tahun 2020 kontribusi sektor tekstil turun menjadi 15,84 persen dari sebelumnya 19,54 persen di tahun 2019. Sedangkan kontribusi sektor garmen turun menjadi 8,47 persen dari sebelumnya 11,48 persen. Ini membuat realisasi penerimaan 2020 lebih ditopang oleh sektor makanan, minuman, olahan susu dan daging, dan sektor industri kelapa sawit.

“Jadi, yang menjadi tantangan kita, dari jumlah WP terdaftar (615 WP) hanya 10 persen yang berkontribusi terhadap penerimaan. Kita tidak punya WP kewilayahan, semua WP strategis. Kita maksimalkan yang ada,” kata Sigit kepada Majalah Pajak, di ruangannya, pertengahan April 2021 lalu.

Dua pendekatan

Menyikapi tantangan itu, KPP PMA Empat mempunyai grand design untuk menyehatkan penerimaan pajak—terutama di tahun 2021, yang terangkum dalam dua pendekatan. Pertama, peningkatan taxbase dan penurunan volatilitas penerimaan. Ini dilakukan dengan membentuk tim extra effort yang beranggotakan seluruh seksi waskon (pengawasan dan konsultasi). Tim ini bertugas menyusun benchmarking WP per sektor yang berguna untuk melihat potensi, tantangan, dan kepatuhan.

Secara spesifik, tim akan membuat analisis rasio keuangan per sektor, seperti gross profit margin (GPM), net profit margin (NPM), NPM fiskal, corporate tax to turn over ratio (CTTOR), dan quartil 1-3 untuk menganalisis WP per sektor. Hasil analisis itu dituangkan dalam buku panduan yang bisa digunakan oleh seluruh seksi, fungsional pemeriksa, dan satuan tugas transfer pricing.

“Sekarang kita sudah punya benchmarking sektoral. Kita punya kajian analisis penilaian WP ini terdampak atau tidak di dalam sektor yang sama. Di pandemi ini kita tidak bisa mengandalkan 100 persen apa yang di sistem, kita menggali potensi dengan analisis sendiri,” jelas Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Strategik Direktorat Intelijen Perpajakan ini.

Pendekatan kedua adalah melakukan analisis terhadap WP beromzet besar tetapi berkontribusi kecil atau tidak berkontribusi terhadap penerimaan. Kajian ini digodok oleh Account Representative (AR), tim transfer pricing (TP), dan fungsional yang sedang atau telah melakukan pemeriksaan.

“Dari hasil analisis akan diperoleh jawaban mengapa WP tersebut kontribusinya kecil dan potensi yang bisa dilakukan permintaan penjelasan ke WP melalui Surat Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK),” jelas Sigit.

Volatilitas penerimaan

Kedua strategi ini turut bermanfaat untuk menurunkan volatilitas. Sebab ketidakstabilan penerimaan KPP PMA Empat kerap timbul dari upaya hukum yang dilakukan WP beberapa tahun sebelumnya, yaitu berupa perhitungan lebih bayar atau restitusi.

“Tiba-tiba kita disuruh mengembalikan puluhan miliar dan lain-lain. Itu, kan, tidak kita rencanakan dalam prognosa,” jelas Sigit. “Kalau sudah taxbase naik, volatilitasnya turun, penerimaan akan stabil dalam menghadapi pandemi.”

Kembali, tim lintas seksi itu juga bertugas menganalisis dan mengevaluasi penyebab kekalahan di pengadilan pajak. Tim berupaya mencari akar masalah restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) yang tinggi di KPP PMA Empat.

“Kita tidak hanya menganalisis volatilitas. Tapi juga memberikan solusi, misalkan untuk membantu cash flow eksportir, kita dorong bagaimana WP masuk kawasan berikat supaya pajak masukannya tidak dipungut. Sehingga tidak ada yang direstitusikan,” jelas Sigit.

Di sisi lain, KPP berkomitmen mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui sosialisasi pemanfaatan insentif pajak untuk WP terdampak. KPP PMA Empat meningkatkan kepatuhan sukarela dengan mempercepat layanan rutin untuk permohonan pengembalian pendahuluan atas nilai lebih bayar sampai dengan Rp 5 miliar.

Di tahun 2020, terdapat 59 WP yang mengajukan restitusi dipercepat dengan nilai sekitar Rp 262 miliar. Sementara 70 WP mengajukan fasilitas pengembalian pendahuluan dengan total sekitar Rp 841 miliar. Restitusi merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga cenderung membutuhkan waktu lama. Sementara pengembalian pendahuluan tanpa melalui proses pemeriksaan.

Satgas TP

Pemegang saham WP terdaftar di KPP PMA Empat didominasi oleh perusahaan atau OP yang berasal dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, dan beberapa negara di wilayah Eropa. Mereka dipastikan memiliki afiliasi bisnis. Maka, transfer pricing (TP) merupakan praktik yang lazim.

“Di era pandemi praktik transfer pricing bukan semakin tinggi atau semakin turun. TP itu lazim. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah menangani praktik yang sebelumnya dan kita menang atas penetapan itu, WP akan beralih strategi TP-nya,” kata Sigit.

Untuk merespons itu, Sigit membentuk pula tim satuan tugas (satgas) TP yang terdiri atas fungsional pemeriksa dan beberapa Account Representative (AR) untuk menganalisis pengawasan terhadap penetapan harga transfer transaksi afiliasi. Satgas dibekali kemampuan yang andal melalui in-house training yang intensif, bahkan ada kelas khusus TP di luar jam kantor.

Tim satgas TP bertugas menggali potensi pajak sektoral dan memperluas basis pajak. Secara teknis, tim mendampingi dan memberikan analisis atau rekomendasi secara berkala kepada AR. Selain itu, mereka juga menjabarkan aneka kasus TP dalam buletin yang disebar ke seluruh pegawai KPP PMA Empat.

Selain itu, untuk menentukan nilai wajar transaksi afiliasi, KPP juga dapat mengakses data pembanding awal di Transfer Pricing Knowledge Center (TP KMC) yang diluncurkan Kanwil DJP Jakarta Khusus di tahun 2020. TP KMC ini dapat diakses oleh pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kanwil DJP Jakarta Khusus 2019 ini juga turut berinovasi menciptakan aplikasi e-Teaching TP dengan menu meliputi materi TP, peraturan, berita, dan konsultasi.

Kini, KPP PMA Empat pun terus menyosialisasikan advanced pricing agreement (APA) ke seluruh WP terdaftar. Awal 2021 DJP melalui Direktorat Perpajakan Internasional mendorong WP untuk melakukan APA. Lewat APA, sejak awal akan disepakati kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau harga wajar atau laba wajar. Dengan begitu, APA yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK/03/2020 ini juga bermanfaat bagi WP karena ia meminimalisasi sengketa pajak.

Lanjut baca

Report

Tularkan Kesuksesan dan Pengalaman

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Joko tak mau sukses sendiri. Ia kerap membagi ilmu dan pengalaman agar UMKM juga bisa naik kelas dan sukses sepertinya.

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sejatinya telah membuka ratusan objek wisata sejak 16 Juni 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melakukan berbagai inisiatif untuk membangkitkan sektor pariwisata daerah.

Namun, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat menghambat upaya itu. Padahal, sektor wisata merupakan andalan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengungkit dan lokomotif penggerak ekonomi.

Destinasi wisata Bukit Sekipan turut merasakan parahnya dampak pandemi. Pemilik Bukit Sekipan Joko Sutrisno mengatakan, destinasi wisata yang berlokasi di lereng Gunung Lawu, Tawangmangu ini merupakan tujuan wisata favorit. Namun, sejak ada pandemi dan PPKM Mikro, tingkat kunjungan wisatawan turun drastis.

“Tempat kami buka tapi karena pembatasan ini tamunya sedikit. Ini sampai sekarang, mungkin sampai pembatasan terakhir. Pengunjung berkurang drastis sampai sembilan ribuan,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Selasa malam (23/3).

Beberapa cara juga ia tempuh untuk membuat tempat wisata ini ramai lagi, salah satunya dengan memberi potongan tiket masuk 50 persen di hari kerja—walau tidak terlalu berpengaruh.

Mau tidak mau, Joko juga memberlakukan sistem piket atau shift untuk karyawannya. Karyawan yang piket harus memastikan kebersihan dan seluruh wahana wisata tetap beroperasi dengan baik. Barulah pada akhir pekan, saat pengunjung biasanya lebih banyak, Joko leluasa mempekerjakan karyawannya.

Sukses berusaha

Joko merintis Bukit Sekipan bersama anaknya sejak Juli 2015. Di suatu webinar, ia menceritakan membuka tempat wisata itu lantaran ia sering menginap di kawasan Tawangmangu. Saat itu, tebersit dalam pikirannya untuk membeli vila dan tanah seluas 2000 meter. Selain untuk dihuni, areal yang dikelilingi hutan pinus itu ingin ia kembangkan menjadi tempat wisata.

Sekarang, luas lahan Bukit Sekipan sekitar 7.000 meter dengan berbagai fitur wisata mulai dari vila, kolam renang, restoran, dan banyak wahana permainan serta ratusan spot berfoto menarik.

Salah satu wahana yang sempat viral adalah Kampung Halloween. Katanya, ia melihat manekin didandani menyerupai hantu saat ia berlibur ke Eropa Barat dan menginspirasinya membuat hal yang sama. Joko bilang, sejak meletakkan tiga hantu itu pengunjung yang lewat pasti berhenti lalu foto sehingga spot ini jadi viral.

“Ini nilai tambah bagi bisnis saya. Lalu, di dalamnya saya kasih seluruh jenis hantu di seluruh dunia, jumlahnya ada sekitar 80 hantu. Dan, sekarang mau foto di dalam harus bayar. Mulanya Rp 10 ribu, sekarang jadi Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu,” katanya.

Joko pun patut berbangga, berkat Bukit Sekipan, pendapatan masyarakat sekitar turut terangkat. Selain menjadi pekerja di tempat itu; masyarakat bisa membuka usaha tempat oleh-oleh, dan menyewakan vila atau homestay.

Ia juga terbilang visioner dan tak cepat puas. Setelah dirasa bisnisnya berjalan dengan baik, Joko akan segera membuka usaha baru. Saat ini, Joko juga menekuni bisnis hotel, objek wisata lainnya seperti Sunrise Hill dan Waduk Cengklik Park, juga lembaga kursus dan pelatihan.

Meski usaha pariwisatanya turun di musim pandemi, ia tak lantas berkecil hati dan menyerah pada keadaan. Joko yakin, jika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Pandemi membuatnya tetap semangat, bahkan ia telah menemukan peluang bisnis baru di pascapandemi.

Bela UMKM

Joko memang pengusaha sukses, tapi ia tak pernah mau sukses sendiri. Prinsipnya dalam hidup adalah bermanfaat bagi orang lain. Tak heran jika di kalangan pelaku UMKM, Joko dikenal ringan tangan dan sering berbagi ilmu. Joko juga aktif sebagai ketua International Council for Small Business (ICSB) Kabupaten Karanganyar.

Joko bersama relawan-relawan di organisasi nonprofit ini datang dari berbagai profesi seperti pengusaha, dosen, konsultan, atau periset. Mereka secara sukarela membimbing, dan memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil dengan memanfaatkan ilmu, pengalaman, dan jejaring mereka.

Melalui ICSB Karanganyar, Joko mengupayakan agar usaha mikro dan kecil bisa meningkatkan omzet dan naik kelas. Joko berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM agar produk-produk usaha mikro dan kecil bisa masuk ke minimarket se-Karanganyar. Jika ada yang tidak bersedia, maka dinas tidak akan memperpanjang izin operasional minimarket itu.

Ia juga bersinergi dengan KPP Pratama Karanganyar yang mengimplementasikan program Business Development Services (BDS). Bersama, mereka membangkitkan UMKM dengan melakukan bazar, inklusi keuangan, juga sosialisasi pajak.

“Kami dengan KPP itu enggak langsung sosialisasi pajak tetapi mengadakan pameran dulu. Awal-awal pameran, produk datang ke halaman depan KPP. Mereka (fiskus) pelayanannya ramah, ada pelayanan on-line, apalagi ada pendekatan-pendekatan seperti sosialisasi ke UMKM. Jadi, mereka enggak merasa seram lagi.”

Joko mengatakan, insentif pajak untuk UMKM terbilang sangat efektif karena mereka diberi relaksasi pajak agar dapat bertahan melewati pandemi. Apalagi, 70 persen pelaku usaha mikro dan kecil di Karanganyar didominasi oleh perempuan.

“Kebanyakan perempuan ini daya tahannya kurang. Jadi, waktu dari mikro ke kecil lalu berhenti, biasanya disebabkan karena urusan rumah tangga. Kebanyakan perempuan waktunya terbagi. Kalau laki, kan, bisa fokus ke usaha,” imbuhnya.

Ia berharap pemerintah ikut membimbing usaha mikro dan kecil perempuan, sampai bisa naik kelas dan berdaya tahan. Pelatihan yang diadakan selama ini hanya sebatas pelatihan, tanpa disertai pengawasan dan pengawalan.

“Seharusnya UMKM di-coaching, dibimbing dalam kurun waktu satu tahun, sehingga progresnya bisa terlihat. Tidak hanya dilatih, dilepas. Selama ini yang memberikan pembimbingan itu di dinas perindustrian, dinas UMKM, dan dinas ketenagakerjaan. Kami harapkan dinas-dinas itu ada anggaran untuk pendampingan, tidak hanya pelatihan saja,” pungkasnya.

 

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved