Connect with us

Report

Gong Tak Dipukul Dua Kali

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Menjaga Integritas menjadi fondasi utama KPP Pratama Cikupa untuk berinovasi mewujudkan pelayanan sempurna.

 

Senyum tipis terlukis di wajah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikupa, Heri Kuswanto, saat menerima tanda penghargaan sebagai KPP Terbaik 2018 yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Heri menerimanya tepat pada upacara peringatan Hari Pajak di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Senin Pagi (15/7).

Selain KPP Pratama Cikupa, KPP Pratama Batang, dan KPP Pratama Gambir Tiga juga menerima penghargaan yang sama. Kepada para pemenang, Sri Mulyani juga berpesan agar pencapaian itu menjadi pemacu semangat untuk menjalankan reformasi birokrasi.

“Reformasi perpajakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) harus mampu membentuk pegawai yang bekerja prima, kompeten terhadap bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, serta konsisten menjaga integritas,” kata Sri Mulyani.

Heru mengaku, selama ini poin integritas memang telah menjadi fokusnya dalam menakhodai KPP Pratama Cikupa sejak 2016. Baginya, integritas merupakan hal fundamental dalam napas reformasi birokrasi. Sederhananya, integritas menjadi harga diri pegawai pajak.

“(Menjadi) KPP Terbaik karena apa? Mungkin inovasi atau sinergi stakeholders. Tapi yang paling dasar dari semuanya adalah menjunjung integritas,” ucap Heri kepada Majalah Pajak.

Pelbagai pendekatan dilakukan dalam memupuk integritas para pegawainya. Salah satunya dilakukan Heri dengan memajang sebuah sketsa arsitektur gedung megah bergaya Romawi Kuno yang memiliki tujuh pilar. Sketsa yang ada di setiap meja pegawai itu menurut Heri merupakan manifestasi nilai integritas yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Di dalam sketsa itu juga tertulis lima komponen Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yaitu fondasi bangunan dimaknai sebagai simbol integritas, teras bangunan sebagai lambang profesionalisme, tiang penyangga sebagai representasi sinergi, plafon sebagai tanda pelayanan, dan atap sebagai ikon kesempurnaan.

“Kalau fondasi (integritas) rapuh, elemen lain akan roboh. Sebelum kita bicara inovasi maka integritas paling kita tanamkan, kuatkan, ingatkan,” tegas Heri.

Atribut integritas juga dihadirkan Heru melalui “Gong Antikorupsi” yang ia letakkan di pintu masuk kantor sejak 2017. Gong berwarna keemasan dan berukuran sedang ini dapat dipukul oleh Wajib Pajak (WP) ketika pegawai melakukan penyimpangan. Di bawah gong itu tertulis: “Silakan pukul satu kali jika Saudara setuju dengan komitmen anti korupsi dan pukul dua kali jika Saudara melihat korupsi di KPP Pratama Cikupa.”

Secara filosofis, menurut Heri, gong—salah satu perangkat gamelan tradisional Indonesia—bermakna kekuatan prinsip. Filosofi itulah yang diharapkan Heri bisa digaungkan oleh pegawai maupun WP. “Gong Antikorupsi sebagai pengingat lagi, kamu kerja hati-hati. Sebaliknya WP dapat berpartisipasi membangun integritas. Karena tujuan kita sekarang, KPP Pratama Cikupa menjadi wadah membangun Indonesia, ” kata Heri.

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor KPP Pratama Cikupa Nomor; KEP-851/WPJ.08/2017, Heri meluncurkan ikon dan slogan “CIKUPA: Sinergi Membangun Negeri” yang disematkan sebagai pin integritas dan tanggung jawab pelayanan terbaik. Pin ini wajib dikenakan seluruh pegawai pajak, petugas keamanan, dan office boy (OB).

Heri membagi pin dalam tiga warna. Pin hijau bermakna excellence service (pelayanan prima) yang harus digunakan oleh Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi PDI, petugas keamanan, dan OB. Kemudian ada pin biru, artinya smart supervision (pengawasan yang tepat, efektif, efisien) yang kudu digunakan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2, 3, 4, dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Terakhir, pin merah bermakna fair law enforcement (penetapan ketentuan perpajakan yang adil) yang mesti dikenakan oleh Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan, dan Fungsional Pemeriksa.

“Saya tegaskan, pin ini simbol komitmen memberikan pelayanan terbaik. Tidak hanya petugas pajak yang menjaga integritas, security harus cekatan dan murah senyum, OB harus memastikan seluruh ruangan selalu bersih,” ujar Heri.

Jika ada pengaduan pelayanan yang tidak baik dari WP, maka Heri akan menyita pin itu dengan maksud memberi hukuman moral. “Semua akan paham kalau pegawai itu tidak pakai pin, berarti pelayanannya kurang,” tambah Heri. Tak kalah penting nilai integritas juga menjadi tema utama pada setiap ceramah agama yang dilakukan KPP Pratama Cikupa.

Kami bekerja, WP mengawasi. Kami melayani, WP suka rela membayar pajak. KPP ini bukan hanya kantor pajak tapi rumah bersama untuk membangun Indonesia.

Pancaragam aplikasi

Selain memperkukuh integritas, komponen yang tak kalah vital adalah pengembangan pancaragam pelayanan berbasis teknologi. Belum lama ini, tepatnya pada Rabu, (19/6), KPP Pratama Cikupa meluncurkan aplikasi Si Cula alias Sistem Informasi Pencarian Produk Layanan. Si Cula berfungsi untuk memudahkan WP memantau layanan kapan pun dan di mana pun. Si Cula dapat digunakan untuk WP Pribadi maupun WP Badan. Fitur untuk WP Pribadi berupa Pendaftaran nomor NPWP, Penghapusan NPWP, Pemindahan WP, Permohonan non Efektif, Aktivasi Efin, Penghapusan NPWP untuk Istri, Surat Keterangan PP 23. Dan, ada juga fitur untuk pilihan WP Badan antara lain, Pendaftaran NPWP Badan, Penghapusan NPWP Badan, Pemindahan WP, Permohonan non Efektif Badan, Aktivasi Efin badan, Pencabutan PKP, Permohonan PKP Pusat, Permohonan PKP Cabang, dan Surat Keterangan PP23.

Cara kerja Si Cula tentu mudah. Misalnya, WP telah memiliki nomor tanda terima 0100536. Ketik saja nomor tanda terima itu pada kolom pencarian. Seketika, terteralah informasi berupa, jenis permohonan pemindahbukuan dengan status selesai.

“Kami bekerja, WP mengawasi. Kami melayani, WP suka rela membayar pajak. KPP ini bukan hanya kantor pajak tapi rumah bersama untuk membangun Indonesia,” ungkap Heri. Dalam mengapresiasi kontribusi WP, Heri pun menghelat acara pemberian penghargaan kepada 100 WP Besar, pada awal Juni 2019 lalu. (Baca, Majalah Pajak Volume LXIV).

Dalam hal pengawasan, Kepala KPP PMA Satu Tahun 2016 ini juga menciptakan Sistem Pengawasan Tematik (Simpatik). Aplikasi ini berguna bagi Account Representative (AR) karena mengingat banyaknya WP yang harus diawasi. Sebagai gambaran, di KPP Pratama Cikupa, satu AR harus mengawasi sekitar 1000 WP.

Pengawasan yang dilakukan melalui aplikasi Tematik antara lain pengawasan pembayaran masa dan pengawasan dalam rangka penggalian potensi (klarifikasi pembayaran PPh Final 1 Persen, klarifikasi Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2017, klarifikasi data e-faktur, dan lain-lain). “Tidak ada lagi alasan bagi AR bekerja tidak maksimal. Bagi WP, nilai keadilan juga masuk di dalamnya karena semua WP diawasi,” kata Heri.

Dalam mendukung pengawasan itu KPP Pratama Cikupa juga telah mengembangkan manajemen data pengarsipan sistematik bernama “JagoSearch” sejak 2017. Inovasi ini membuat para AR dan fungsional dapat menemukan data WP dalam waktu 60 detik. Bila AR hendak mencari data Surat Pemberitahuan (SPT) Masa periode November 2018 salah satu WP, maka ia tinggal memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kolom pencarian “JagoSearch”, kemudian seketika keluarlah informasi berupa 15C7056 dengan status document available. Artinya, data tersedia di nomor rak 15C, nomor boks 70, dan nomor berkas 56.

KPP Pratama Cikupa juga mempersembahkan layanan dan fasilitas yang nyaman berbasis kearifan lokal. Nyaris setiap dinding kantor dihiasi oleh Batik khas Banten berbingkai. Salah satunya, Batik Srimanganti dengan motif yang menggambarkan selasar Kesultanan Banten. Di depan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) juga ada Taman Badui Mini untuk memberikan nuansa asri. Fasilitas yang asyik digambarkan dengan adanya Kafe Kopi Sinergi Cikupa yang menyediakan kopi gratis. Untuk membantu WP membunuh jenuh, kafe itu dilengkapi interior dan properti serupa kafe komersial.

Target penerimaan

KPP Pratama Cikupa merupakan KPP berkontribusi terbesar di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten. Tak heran jika di tahun 2018 KPP ini meraih juara pertama KPP Terbaik Tingkat Kanwil DJP Banten.

Wilayah kerja KPP Pratama Cikupa meliputi delapan Kecamatan, yaitu Kecamatan Cikupa, Cisauk, Curug, Kelapa Dua, Legok, Pagedangan, Panongan, dan Jambe. Tahun 2017, industri pengolahan menjadi sektor dominan (37,44 persen), diikuti real estat (21,09 persen), perdagangan besar dan eceran (20,97 persen), konstruksi (6 persen), jasa keuangan dan asuransi (3,38 persen), dan sektor lainnya (11,12 persen).

Tahun 2017 realisasi penerimaan KPP Pratama Cikupa sebesar 101,43 persen atau Rp 6,04 triliun. Di tahun 2018, KPP ini mampu menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 8,1 triliun. Tahun 2019 ini KPP Pratama Cikupa mengemban target penerimaan pajak sebesar Rp 8.5 triliun. (Per 24 Juli, penerimaan sudah mencapai 54,15 persen.)

“Meskipun sektor properti (real estat) stagnan, kami optimistis penerimaan mencapai target. Formulanya memaksimalkan potensi penerimaan di sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta seribu WP Besar di wilayah Kelapa Dua, Cisauk, dan Curug,” kata Heri.

KPP dengan Nilai Kerja Organisasi (NKO) 2018 sebesar 109,66 ini tengah menunggu hasil pengumuman juara KPP Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan pada Hari Keuangan Oktober 2019 mendatang. “Juara atau tidak, terpenting kami upayakan menjaga integritas dan tidak berhenti memberikan pelayanan prima,” tutup Heri.-Aprilia Hariani

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Untuk Negara saja, kok, Pelit?

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok KPP Kepanjen

Di tengah impitan Pandemi COVID-19, Bos Bagong Transport ini tetap membayar pajak dan berupaya membantu masyarakat di sekitarnya.

Di balik pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, sektor transportasi menjadi bisnis yang pertama kali merasakan imbasnya. Selain karena pembatasan penumpang di kendaraan umum, banyak orang yang memilih berdiam diri di rumah—kecuali bagi mereka yang masih harus bekerja. Alhasil, pendapatan para sopir, kondektur, dan kernet ikut berkurang. Pun bagi pengusahanya.

Perusahaan Otobus (PO) Bagong Transport, misalnya. Perusahaan transportasi yang beroperasi di Malang, Jawa Timur sejak 1994 silam ini memiliki ratusan bus yang melayani trayek antarkota dalam provinsi (AKDP), yakni Surabaya-Kediri-Tulungagung, Malang-Blitar, dan Surabaya-Pare-Blitar. Pemilik Bagong Transport Hari Susilo mengungkapkan, sebelum PSBB dilakukan, ia memang sudah mengurangi unit bus yang dioperasikan.

Dari ratusan bus, hanya 20 persen saja yang beroperasi. Selama itu pula, ia selalu patuh mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan penumpang dan penyemprotan disinfektan ke seluruh armadanya. Para kru bus pun telah dibekali alat pelindung diri berupa masker. Namun, sejak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan larangan operasional angkutan umum AKDP trayek asal dan tujuan wilayah PSBB di Jawa Timur pada 28 April lalu, otomatis semua busnya berhenti beraktivitas

Baca JugaStimulus Fiskal untuk Redam Dampak Korona

Hari mengaku memahami dan legawa dengan keputusan pemerintah, meski biasanya ia mendapat lebih banyak pemasukan jelang dan selama libur Lebaran. Hari juga bersyukur masih ada “lubang” lain yang dapat menghidupinya. PO Bagong Transport di bawah naungan PT Bagong Dekaka Makmur ini tak hanya bergerak pada transportasi umum saja, tapi juga jasa penyewaan bus. Hari mengklaim, ia kini memiliki 1800 armada untuk mengakomodasi segala kebutuhan transportasi.

PO Bagong Transport bekerja sama dengan puluhan perusahaan berbagai sektor seperti tambang, kontraktor, dan perbankan. Selama masa Pandemi COVID-19 ini, sektor tambang dan perbankan tak terlalu terkena dampaknya, sehingga bisnis Hari tak sepenuhnya terganggu.

Perjodohannya dengan perusahaan tambang ini pun terbilang tanpa sengaja. Hari menuturkan, sekitar tahun 1998 ia menghadiri undangan suatu pernikahan. Kala itu, seorang temannya mengatakan PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sedang membutuhkan bus untuk mengangkut pekerja tambang. Tanpa berpikir panjang, ia pun mendatangi perusahaan itu untuk survei.

Hari khawatir, jika banyak pengusaha tak peduli dengan pajak, maka ekonomi Indonesia bisa lumpuh dan tak sanggup menangani pandemi korona dengan baik.

Begitu cocok dengan perusahaan itu, ia pun segera menjalin kerja sama dan mengirimkan bus-busnya ke sana. Berkat dedikasi, kenyamanan, dan pelayanannya, nama PO Bagong Transport kian dikenal oleh banyak perusahaan tambang yang memerlukan jasanya. Alhasil, saat ini ia tidak hanya melayani perusahaan tambang di NTB saja, tapi juga di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Semangat berbagi

Keberhasilan Hari menjaga kepercayaan penyewa jasanya membuat ia makin sukses dan terpandang. Namun, hal itu lantas tak membuatnya tinggi hati. Selama perusahaannya masih tegak berdiri di masa pandemi ini, Hari yang telah dikenal dermawan, kian gencar membantu masyarakat. Ia berkeliling Malang Raya menyalurkan bantuan uang tunai dan paket sembako, terutama, kepada kru bus yang selama ini menjadi partnernya. Hari juga menyetorkan data kru busnya ke Pemda agar mendapat perhatian.

“Kami bagi sembako terutama ke areal garasi (kru bus), kemudian areal lebih luas lagi di kecamatan. Kami juga cek ke pasar-pasar, mana yang kira-kira membutuhkan, dan kami bagi juga. Kami keliling hampir tiap hari,” ucapnya melalui sambungan telepon, Selasa (21/4).

Baca Juga: Pascapandemi Angka Kemiskinan Bisa Masif, CORE Sarankan 5 Langkah Antisipasi

Pandemi ini, menurut Hari merupakan musibah nasional. Semua lapisan masyarakat mengalami dampaknya, mulai dari pembatasan sosial, tak boleh berkegiatan di luar, hingga dampak kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, ia berusaha semampunya membantu orang-orang di lingkungan sekitarnya.

Hari juga bersyukur bisa tetap berkontribusi pada negara melalui pajak. Ia khawatir, jika banyak pengusaha tak peduli dengan pajak, maka ekonomi Indonesia bisa lumpuh dan tak sanggup menangani pandemi korona dengan baik.

“Sebagian besar (penghasilan) saya ada di pertambangan sehingga tetap bisa bayar pajak, supaya negara enggak guncang. Pajak, juga, kan, untuk kelangsungan negara supaya negaranya maju dan bisa berputar. Untuk bayar tentara, polisi, bangun jalan, dan infrastruktur.”

Pernah alergi pajak

Hari pun menuturkan bahwa pelayanan kantor pajak sudah jauh lebih baik, tak seperti dulu yang membuatnya sampai antipati terhadap pajak. Sekitar tahun 2006 silam, ia pernah ditagih utang pajak hingga miliaran rupiah. Rupanya, ini terjadi lantaran ketidaktahuannya dalam menghitung pajak. Namun, alih-alih diperingatkan saat dendanya belum banyak, Hari mengaku didatangi petugas pajak saat utangnya telah menumpuk. Ia pun tak terima dan merasa seperti dijebak.

“Kita ini, kan, bukan orang pajak. Jadi, kalau Wajib Pajak (WP) salah, enggak ngerti, jangan dibiarkan, nanti sudah berlarut baru diperiksa. Tahu-tahu didenda. Waktu itu dendanya dua persen per bulan. Rasanya seperti orang punya utang, padahal saya selalu bayar pajak,” ujar WP yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen ini.

Peristiwa itu pun membuatnya trauma dan malah alergi dengan pajak. Ia juga menolak membayar utang pajaknya. Baru di tahun 2013, secara perlahan ia mau didekati Kepala KPP Pratama Kepanjen Budi Harjanto. Budi yang saat itu baru bertugas, lambat laun dapat meyakinkannya bahwa utang pajak memang harus dibayar dan menjelaskan pentingnya sumbangsih WP terhadap kemaslahatan negara.

Hari mengatakan, pola komunikasi yang baik, layanan dan bimbingan petugas pajak, serta pengelolaan pajak yang baik, akhirnya membukakan mata hatinya. Bukan saja melunasi utang-utang pajaknya, Hari malah sering lebih bayar, meski sudah diingatkan account representative.

Misalnya saja, Hari tak memasukkan biaya-biaya yang bisa digunakannya sebagai pengurang penghasilan bruto dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Ketika diingatkan, ia hanya menjawab, “Biarlah, untuk negara saja kok pelit?” Karena kesadaran dan kepatuhannya, salah satu penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Malang ini, berkali-kali mendapat predikat WP Patuh dari KPP Pratama Kepanjen.

Lanjut baca

Report

Pendekatan Kewilayahan Optimalkan Potensi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok KPP Kepanjen

Pemahaman geografis dan sosio-budaya masyarakat setempat membuat kantor pajak mampu merajut kekompakan dengan pemangku kepentingan dalam menggali potensi pajak.

 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen membentang sepanjang Kabupaten Malang bagian selatan yang meliputi sekitar 240 desa di 21 kecamatan. Maka tak heran salah satu potensi pajak terbesar KPP berasal dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang adalah daratan tinggi dan dikelilingi oleh Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Bromo, Gunung Semeru. Berkah itu menjadikan daerah ini memiliki potensi pertanian, perkebunan, maupun pariwisata.

“Jadi, tantangan pertama, wilayah kerja kami cukup luas. Antardesa, jauh. Walaupun begitu kami punya desa yang cukup banyak, sehingga kita fokus saja menggali potensi (perpajakan) Dana Desa,” tutur Kepala KPP Pratama Kepanjen Budi Hardjanto melalui telekonferensi, pada pertengahan April 2020 lalu.

Menurut Budi, potensi pajak yang bersumber dari Dana Desa terus tumbuh seirama dengan alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa Rp 20,7 triliun di tahun 2015, Rp 47 triliun di tahun 2016, Rp 50 triliun di tahun 2017, Rp 60 triliun di tahun 2018, dan Rp 73 triliun di tahun 2019.

Baca Juga: Dengan ‘Sahabat’, Kongko dan Cetak Prestasi

“Di KPP Kepanjen kontribusi pajaknya dari masing-masing desa sekitar Rp 30 sampai Rp 50 juta. Di Kepanjen ada 240 desa, cukup lumayan bagi KPP (penerimaan),” sebutnya.

Kolaborasi

Optimalisasi potensi itu, lanjut Budi, merupakan buah kolaborasi KPP dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang. Mekanisme kerja sama yang dilakukan berupa penagihan pajak atas Dana Desa. Selain itu, KPP Pratama Kepanjen memiliki meja pelayanan perpajakan di kantor Kejari.

“Teknisnya bukan KPP memberikan data ke Kejari. Tapi, Kejari bisa memanggil desa-desa yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya. Jadi, mereka sekarang istilahnya daripada dipanggil Kejari, mending membayar kewajiban perpajakan atas Dana Desa dengan tepat waktu. Kalaupun ada desa yang dipanggil Kejari kita punya stan pelayanan di sana. Jadi, kerja sama bersama Kejari berjalan sangat efektif, potensi pajak dari Dana Desa dapat terserap dengan baik,” kata Budi.

Namun, Budi memproyeksikan penerimaan pajak yang bersumber dari Dana Desa akan menurun di tahun ini karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebab pemerintah melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 telah menetapkan kebijakan pengalihan penggunaan Dana Desa untuk bantuan sosial.

“Akan berpengaruh, tapi belum tahu berapa,” imbuhnya.

Tercatat besaran kontribusi pajak dari Dana Desa di KPP Pratama Kepanjen sebesar Rp 11 miliar di tahun 2017, Rp 11,3 miliar tahun 2018, dan Rp 12,1 miliar tahun 2019. Hingga 5 Mei 2020, telah terkumpul pajak dari Dana Desa Rp 2,8 miliar.

Selain itu, KPP sejak tahun lalu fokus memaksimalkan penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas Pengalihan Tanah dan Bangunan bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Secara spesifik, duet ini menghasilkan sistem nilai indikasi rata-rata (NIR) untuk menyeragamkan dasar pengenaan PPh Final atas Pengalihan Tanah dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) yang dipungut pemerintah daerah.

“Selama ini yang penjual kena PPh Final, sedangkan pembeli kena BPHTB ke Pemda 5 persen. Lah, permasalahannya kita sering dibanding-bandingkan, kenapa BPHTB lebih murah daripada PPh Final padahal dasarnya sama? Masalahnya, dasar yang digunakan masyarakat adalah basis NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Padahal, NJOP jauh lebih rendah dari nilai pasar. UU PPh sendiri mengatakan nilai yang sebenarnya atau nilai pasar,” jelas pria yang pernah bertugas sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Kantor Pelayanan PBB Sleman, 2002–2006 ini.

Baca Juga: Gong Tak Dipukul Dua Kali

Namun, hasil NIR tergantung oleh lokasi tanah dan bangunannya. “Kalau objeknya dekat makam, bisa jadi lebih rendah. Tapi intinya sekarang masyarakat tidak ada lagi yang protes dasar pengenaan PPh Final karena acuannya sudah sama dengan Pemda,” tambah Budi.

KPP juga menggandeng Agen BRILink untuk menghimpun pajak WP dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurutnya, saat ini WP di sektor itu terus bertambah seiring dengan program kolaborasi KPP bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

“Seperti yang saya ceritakan tadi wilayah kita luas, maka kita bekerja sama dengan Agen BRILink setiap desa. Jarak terjauh desa ke kantor itu ada yang lima jam. Jadi, kalau pedagang ada yang mau bayar pajak Rp 100 ribu tapi harus di jalan selama lima jam, kan, kasihan,” ujarnya.

Setiap pekan, pegawai KPP juga bergerilya ke pasar dengan membawa mesin gesek atau electronic data capture (EDC) untuk mengimbau pedagang membayar pajak.

“Misalnya, pedagang bayar pajak cash Rp 50 ribu, kita tinggal gesek ATM yang sudah dibawa di mesin gesek itu. Segala acara kita lakukan agar masyarakat mau bayar pajak. Semua elemen masyarakat sangat penting kontribusinya,” kata Budi.

Selanjutnya, KPP punya program prioritas, yakni joint program bersama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang berupa program integrasi data perpajakan. Ini merupakan salah satu Rencana Strategi (Renstra) DJP sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Berkat program itu, KPP Pratama Kepanjen dapat menerima data dokumen permohonan pemesanan pita cukai (CK-1) dari KPPBC TMC untuk memaksimalkan performa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harap maklum, di wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen terdapat 40 pabrik rokok dengan kontribusi penerimaan pajak sebesar 45 persen di tahun 2019.

“CK-1 adalah dokumen penebusan pita cukai pabrikan rokok ke KPPBC. Seiring penebusan cukai tersebut ada kewajiban PPN yang harus dibayar. Tugas KPP memantau data dari KPPBC, berapa banyak cukai yang ditebus sebagai cerminan produksi yang siap dijual. Kalau dulu semuanya harus dilunasi waktu pengajuan CK-1, tetapi dengan ketentuan yang baru, pabrikan rokok boleh tebus cukai dulu dan PPN dilunasi sebulan kemudian,” jelas Budi.

Di samping itu, KPP pun membina komunikasi yang intens dengan WP guna mendapatkan informasi CK-1 lebih cepat. Dengan demikian, pengawasan setoran PPN dapat lebih optimal.

“Biasanya CK-1 sering terlambat diterima KPP karena birokrasi. Ini berpengaruh kepada pengawasan PPN. Jadi, terobosannya, selain menunggu CK-1 dari kanwil, kami berinisiatif bisa mendapatkan data penebusan cukai yang dilakukan,” kata Budi.

Pendekatan multiaspek

Keberhasilan KPP menjahit sinergi dengan semua pihak adalah dengan cara mengetahui secara saksama aspek sosial dan budaya di wilayah kerja. Selama ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela KPP menggandeng tokoh masyarakat dan ulama. KPP selalu melibatkan mereka dalam setiap sosialisasi perpajakan di desa. Sebaliknya, KPP kerap hadir dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. Bahkan, saban Rabu, Budi mengundang kiai pesantren di Kepanjen untuk memberi pembinaan dan kajian keagamaan ke seluruh pegawainya.

“Malang itu etnisnya adalah Madura. Pendekatannya perlu spesifik. Jadi, mereka lebih percaya dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan KPP. Kami selalu sowan ke kiai yang ada di pondok-pondok seperti Pondok Pesantren An-Nur, Kiai NU (Nahdlatul Ulama), Gusdurian, untuk menyampaikan tentang perpajakan kepada masyarakat,” jelas Budi.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan penguasaan wilayah kerja berarti bukan hanya mengenai potensi ekonomi saja, melainkan mengenal seluruh aspek—agama, sosial dan budaya. Dengan demikian, KPP dapat melakukan strategi pengoptimalan potensi perpajakannya.

“Jauh sebelum program pusat, pendekatan kewilayahan sudah kami lakukan. Sekarang kita lebih maksimal lagi. Di Kepanjen memang kita mempunyai tantangan geografis, luas wilayahnya. Tapi dari tantangan geografis kita punya strategi pendekatan sosio-budaya yang unik dalam melakukan pelayanan, pengawasan, penumbuhan kepatuhan sukarela, perluasan basis pajak,” ujar budi.

Baca Juga: Optimal Mengawasi dan Siaga Melayani

Renstra kewilayahan

Mulai 1 Maret 2020 lalu DJP mengubah fungsi KPP. Salah satunya, melakukan perluasan basis pajak dengan pendekatan kewilayahan. Hal ini membuat KPP Pratama Kepanjen turut menyusun renstra kewilayahan. Isinya, KPP membagi WP menjadi WP strategis (300 WP dengan kontribusi terbesar) dan WP kewilayahan.

Perubahan itu menuntut satu Account Representative (AR) mengawasi satu kecamatan. Agar kerja AR efisien, KPP sedang mengembangkan peta digital yang diadopsi dari Buku Ketetapan PBB yang pernah digunakan DJP sebelum PBB diadministrasikan di pemerintah daerah (pemda). Di buku itu terdapat buku 3, 4, dan 5. Buku 3 memuat WP dengan kontribusi pajak di atas Rp 500 juta, buku 4 berisi WP dengan kontribusi pajak di atas Rp 2 miliar, dan buku 5 mencatat WP dengan kontribusi di atas Rp 5 miliar.

“Artinya, yang memiliki objek 3, 4, 5 pasti orang kaya. Data diklopkan ke peta. Jadi, ada warna tersendiri di peta digital, bisa merah atau biru. Dengan begitu, tidak semua objek pajak didatangi agar AR dapat fokus dan lebih mudah mengawasi,” jelasnya.

Di akhir perbincangan Budi berharap, KPP Pratama Kepanjen mampu meraih target penerimaan pajak 100 persen seperti tahun lalu kendati menghadapi perlambatan ekonomi. Tahun ini, target penerimaan pajak KPP Pratama Kepanjen adalah Rp 1,24 triliun.

“Semoga kondisi ini tidak berlarut-larut. Kalau krisis terjadi sampai Juli dampaknya akan besar sekali mungkin kita tidak optimis lagi,” kata Budi tertawa kecil.

Lanjut baca

Report

Saya harus ‘Give Back to the Community’

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Pribadi

Upaya sosialisasi atau edukasi program pemerintah seharusnya bisa lebih banyak melibatkan pelaku seni agar mereka sejahtera dan bisa bayar pajak.

 

Seniman, terutama pelukis, kerap kali masih dipandang sebelah mata karena dianggap tak memiliki penghasilan tetap—masa depannya tidak jelas. Apalagi seniman tanggung yang belum punya nama, tidak punya banyak koneksi dan kecakapan untuk memasarkan hasil karyanya. Pengalaman ini dialami langsung oleh pelukis  Naufal Abshar, saat awal-awal memulai kariernya sebelum akhirnya mendulang kesuksesan. Untungnya zaman telah berubah. Di era digital sekarang ini, seniman bisa lebih mudah memasarkan karyanya lewat media sosial dan semacamnya.

Melalui sambungan telepon, akhir Maret lalu Naufal yang gemar menggambar sejak di bangku sekolah dasar ini berbagi cerita perjalanan kariernya sebagai seniman kepada Majalah Pajak.

Sejak kecil Naufal memang suka menggambar anime di mana pun ia suka, termasuk kertas ulangan dan meja sekolah. Alhasil, ia sering mendapat teguran dari gurunya. Beranjak besar, keinginan Naufal menjadi seorang pelukis pun makin kuat. Ia kemudian menajamkan bakat seninya di LASALLE College of the Arts, Singapura—setelah berhasil meyakinkan orangtuanya bahwa pilihannya berkarier di dunia seni pun berpeluang mengantarkannya kepada kesuksesan. Secara persuasif, Naufal memberikan pengertian bahwa profesi apa pun memiliki peluang untuk sukses atau gagal.

Baca Juga: Proses Penetapan Target Pajak

“Yang terpenting adalah kita menekuni dan mencintai pekerjaan kita. Karena, kalau itu terpaksa, jadinya setengah-setengah. Makanya, waktu itu aku mengilustrasikan seniman-seniman yang sukses di luar sana. Banyak, loh, seniman yang sukses, banyak, loh, profesi-profesi arsitek atau desainer yang sukses. Itu pandangan yang waktu itu aku kasih ke orangtua,” kenang Naufal.

Saat di Singapura, Naufal memperkenalkan karyanya melalui pameran solo di galeri seni Art Porters. Dengan membawa tema “Is This Fate?”, Naufal bekerja sama dengan kurator Israel untuk pamerannya itu. Kendati telah berdikari dengan karya-karyanya di Singapura, toh ia tetap memutuskan pulang dan berkarya di Indonesia.

Selain karena permintaan orangtua, biaya hidup di Singapura terbilang tinggi. Lebih dari itu, Naufal juga ingin bersumbangsih kepada tanah air.

“Saya sudah menyerap banyak ilmu, and at the end I’m an Indonesian, di mana saya harus give back to community. Ide-ide juga lebih banyak karena Indonesia cukup dinamis dan beragam, banyak banget dapat inspirasi.”

“Ketika ekosistem sudah terbentuk, industrinya sudah terbangun, penghasilan mereka sudah mapan, itu yang menjadikan (mereka sadar) ‘Oh, ya sudah, gue juga enggak apa-apa kok bayar pajak.’”

Pulang ke Indonesia, Naufal tak mengira ternyata ia harus berjuang dari nol agar karya-karyanya dikenal. Tanpa koneksi, Naufal merasa kesulitan dan tak tahu harus memulai dari mana. Berbagai upaya sudah ia jalani, mulai dari membuka les gambar, membuat cendera mata, datang ke pameran satu ke pameran lainnya, hingga membuat mural di kafe-kafe.

Akhirnya, ia bertemu dengan seseorang yang memintanya menggambar sepatu untuk dipamerkan. Momentum itu mulai mengubah nasibnya. Karya-karyanya yang beraliran kontemporer ini semakin dikenal banyak orang. Banyak juga yang memintanya berkolaborasi, tapi tak semuanya bisa ia penuhi bila tak memiliki kesamaan visi dan misi.

Baca Juga: DJP Segera Menyisir Subyek dan Obyek Pajak Transaksi Digital

Lukisan tawa

Hingga saat ini, Naufal memiliki puluhan lukisan. Untuk menyelesaikan sebuah lukisan, Naufal membutuhkan waktu berminggu-minggu, tergantung suasana hati, konsep, dan tingkat kesulitan. Yang pasti, karya itu mesti lahir dari keinginan hatinya.

“Karya-karya saya yang paling berkesan adalah karya-karya personal yang dimulai dari kegelisahan diri sendiri, tapi ternyata juga mewakili permasalahan orang lain. Karya yang ngomongin tentang personal issue, tentang kita as a human being.”

Naufal mencontohkan karyanya yang berjudul Disguise and Laughter. Lukisan ini menceritakan bagaimana manusia bisa mengamuflase tawa di hadapan orang lain. Karya-karya Naufal juga mudah dikenali karena berkarakter. Salah satu ciri khasnya adalah pengaplikasian kata “Ha-Ha-Ha” di sebagian besar lukisannya.

“Ha-Ha-Ha itu sebenarnya menceritakan tentang konsep tertawa. Karena, enggak semua tertawa itu terlahir dari semua yang lucu, di mana kita menertawakan orang lain, menertawakan diri sendiri, menertawakan keadaan sosial, politik. Jadi, banyak banget elemennya. Di sinilah aku mencoba untuk mengkritik sesuatu secara humoris,” tutur Naufal.

Setelah sekitar lima tahun berkarya, Naufal pun kerap menjadi pembicara dan membagikan pengalaman hidupnya di berbagai acara dan di media sosial, demi memotivasi orang-orang yang belum berhasil di industri kreatif ini.

“Seniman itu sebenarnya tidak seperti dulu, loh, yang kerjanya berdiam di studio, terus sering dicap aneh. It’s not about the looks, it’s not about the presentation, but it’s about karya itu sendiri. Bagaimana kita sebagai seorang seniman bisa berkarya dan karyanya itu bisa bermanfaat bagi sesama, kepada society.”

Pelukis sampul album Kunto Aji ini juga berpesan agar seorang seniman bisa menemukan identitas, sehingga setiap karyanya memiliki karakter. Selain itu, seniman juga mesti kerja keras dan kerja cerdas, juga berdoa.

“Karena di balik semua itu pasti ada faktor x, yaitu luck. Dan luck itu dibeli dengan kita berbuat baik, berdoa, dan mematuhi aturan yang ada.”

Kenal pajak

Naufal juga termasuk anak muda yang menaati pajak. Ia mulai mengenal pajak sekitar 2–3 tahun lalu saat penghasilan Naufal mulai memadai, dan orangtua mengingatkannya untuk membayar pajak. Karena tak paham pajak, Naufal pun bertanya kepada teman-teman sejawatnya. Ia juga mencari tahu informasinya melalui internet.

Setelah itu, ia datang ke KPP Pratama Depok Cimanggis, tempat ia terdaftar sebagai WP. Naufal akui, stigma pajak yang menakutkan masih ia rasakan, karena tak ada satu pun aturan pajak yang dikenalnya.

“Sebenarnya (awalnya) cukup ambigu dan cukup membingungkan untuk kami para seniman—para pekerja-pekerja bebas—untuk kami membayar pajak. Karena, kami tidak memiliki pendapatan yang tetap. Jujur, perhitungannya juga cukup membingungkan. Orang seni, kan, enggak mau mikir ribet. Itu dia yang membuat aku takut pajak.”

Namun, Naufal yakin ia harus mengurus pajak agar tak menemui masalah di kemudian hari. Apalagi, saat Naufal menjadi pelukis sekaligus influencer sukses. Setelah dua tahun Naufal terbiasa mengurus pajaknya sendiri, ia berangsur merasakan kemudahan pajak.

Namun, Naufal akui banyak seniman lain yang belum tergugah membayar pajak. Sebab, pekerja seni belum merasakan fasilitas-fasilitas yang memadai dari pemerintah, seperti ruang publik seni, sekolah seni, dan proyek-proyek yang melibatkan seniman. Akibatnya, banyak seniman yang masih berjuang sendiri dalam mencari nafkah.

At the end, seniman harus survive sendiri. Mungkin karena itu banyak seniman yang belum bayar pajak, karena mereka belum merasakan fasilitasnya, seniman ini bingung mau kerja apa. Ketika ekosistem sudah terbentuk, industrinya sudah terbangun, penghasilan mereka sudah mapan, itu yang menjadikan (mereka sadar) ‘Oh, ya sudah, gue juga enggak apa-apa kok bayar pajak.’”-Ruruh Handayani

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News7 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News13 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News17 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending