Connect with us

Sharia Economy

“Golden Time” Ekosistem Syariah

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

M. Arief Rosyid Hasan Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia

Kelompok milenial harus menjadi sasaran penting dalam penguatan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Penggabungan atau merger tiga bank syariah yang merupakan anak usaha BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Bank Indonesia Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan tonggak baru bagi sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Arief Rosyid Hasan mengemukakan, ia mewakili pemegang saham dan juga masyarakat terus berupaya memastikan agar proses merger berjalan baik dan ekosistem perbankan syariah bisa tumbuh lebih cepat.

“Yang paling penting adalah ekosistem ekonomi syariah Indonesia dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia pasti akan bisa jauh lebih akseleratif,” papar Arief kepada Majalah Pajak di Wisma Mandiri I, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1).

Menurutnya, pemerintah saat ini dari level pimpinan tertinggi yaitu presiden dan wakil presiden telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Sejak awal kepemimpinan di periode pertama, Presiden Jokowi turut mendukung lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pada perkembangannya, kehadiran lembaga itu dipandang belum cukup untuk mendorong ekonomi yang idealnya harus satu paket dengan keuangan syariah. Upaya mendorong ekonomi tanpa mengaitkannya dengan kepastian akan adanya keberpihakan dari segi pendanaan tentu menjadi sulit. Maka pada 2019 lembaga itu disempurnakan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Kebijakan afirmatif ini untuk menyokong sekitar 70 persen kegiatan ekonomi yang bertumpu di perbankan syariah. Jika Indonesia mempunyai bank syariah yang kuat dan besar, imbuhnya, maka pengembangan ekosistem ekonomi syariah akan lebih cepat. Ia bersama koleganya dari kalangan penggiat ekonomi syariah terus mendorong lahirnya rancangan undang-undang ekonomi syariah.

“Melalui RUU itu kami ingin ekosistem ekonomi syariah baik itu perbankan, zakat, infak, sedekah maupun wakaf punya payung besar yang bisa mewadahi semua. Jadi, tidak jalan sendiri-sendiri,” paparnya.

Ia meyakini saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk memperkuat ekonomi syariah. Terlebih dalam beberapa kali krisis ekonomi di 1998, 2008 sampai masa pandemi sekarang, ekonomi syariah terbukti justru lebih tahan terhadap guncangan.Tak hanya pemerintah dan penggiat ekonomi syariah, peran media massa untuk menyampaikan ke masyarakat tentang ekonomi syariah juga turut menentukan. Saat ini tidak banyak media massa yang mempunyai keberpihakan secara konsisten pada perkembangan ekonomi syariah.

Majalah Pajak adalah satu dari sedikit media yang memporsikan ekonomi dan keuangan syariah dalam rubrik khusus. Ini momentum yang sangat tepat untuk kebangkitan ekonomi syariah,” ucapnya.

Potensi dan tantangan

Arief mengungkapkan tentang peta jalan yang sedang disiapkan oleh KNEKS dalam penanganan ekonomi Indonesia di masa pandemi dan yang akan datang.

Menurutnya, potensi ekonomi syariah masih sangat besar dengan 87 persen populasi Muslim di Indonesia sementara market share saat ini masih di angka 7 persen. Pada tahun 2050 nanti jumlah muslim dunia diperkirakan mencapai 30 persen sehingga satu dari tiga orang di dunia adalah penganut Islam.

“Nilai-nilai syariah ini universal. Jadi, peluangnya bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Kita bisa lihat London sekarang sudah jadi pusat ekonomi syariah dunia, perbankan Belanda juga sudah menerapkan konsep bagi hasil,” urainya.

Ia mengakui masih rendahnya literasi di masyarakat sebagai tantangan besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karenanya perlu ada upaya literasi secara lebih luas tentang bagaimana pentingnya sistem ekonomi dan keuangan syariah menjadi penopang sistem ekonomi nasional. Menurutnya, posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saat ini juga menjadi Sekretaris KNEKS dan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam membuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat strategis sampai tahun 2024 ketika Presiden Jokowi menyelesaikan pemerintahannya di periode kedua.

“Di masa pandemi, semua orang berjuang dari nol lagi. Ini golden time untuk mendorong ekosistem syariah agar perannya lebih signifikan. Saya bersyukur ada di perbankan syariah yang 70 sampai 80 persen perannya sangat memengaruhi ekosistem itu,” ungkapnya.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan tantangan lainnya dalam memperkuat ekosistem syariah. Arief menjelaskan, saat ini ada sekitar 200 program studi, jurusan, maupun fakultas syariah di Indonesia. Daya tahan sistem ekonomi syariah terhadap berbagai krisis menimbulkan ketertarikan dari banyak orang untuk mempelajari ilmu ekonomi Islam. Kolaborasi perbankan syariah dengan kampus juga dilakukan, seperti kerja sama Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Jurusan Syariah IPB University. Para mahasiswa dari kampus tersebut menjalani magang di BSM. Sementara beberapa profesional di BSM memberikan ilmu dan pengalaman praktisnya dengan mengajar di kampus itu.

“Bank Syariah Indonesia harus bisa lebih dekat dengan kelompok milenial yang sekarang menjadi mayoritas dalam struktur demografi. Perkembangan digital banking juga tidak bisa dihindari dan kita harus selangkah lebih maju,” tegasnya.

Sharia Economy

Wakaf Uang Fleksibel Sejahterakan Umat

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pengelolaan wakaf secara lebih profesional dan modern bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara pada 25 Januari 2021 sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Gerakan ini menjadi tonggak baru dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan lebih modern. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang juga selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan, transformasi pelaksanaan wakaf mencakup dua aspek penting yakni terkait jenis dan pembenahan tata kelola wakaf.

Ma’ruf memaparkan substansi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perluasan harta benda dalam pelaksanaan wakaf yang tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, melainkan juga benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang seperti logam mulia, kendaraan, dan surat berharga syariah.

“Transformasi dalam pembenahan tata kelola pemangku kepentingan wakaf benda bergerak dimulai dengan pembenahan tata kelola wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Upaya pembenahan tata kelola ini merupakan inisiatif KNEKS bersama Badan Wakaf Indonesia,” jelas Ma’ruf saat peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah yang berlangsung secara virtual, Senin (25/01).

Pada tahap awal pembenahan, Bank Syariah Mandiri akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan Mandiri Manajemen Investasi sebagai pengelola dana wakaf dengan produk Wakaf Uang Berkah Umat.

Menurutnya, wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif memiliki fleksibilitas dalam pengembangan investasi maupun penyaluran manfaatnya (mauquf alaih) karena pokok wakafnya bisa dijaga agar tidak berkurang atau hilang.

“Wakaf uang lebih fleksibel karena pokok wakafnya bisa dijaga agar tidak berkurang. Di sinilah pentingnya kita mengelola wakaf uang dengan lebih profesional dan modern,” kata Ma’ruf.

Dengan upaya pembenahan pengelolaan wakaf uang yang lebih profesional dan modern, imbuhnya, hal ini akan mendorong pengerahan secara serentak sumber daya ekonomi yang dapat digunakan untuk peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Pengelolaan wakaf yang profesional juga dapat menarik minat pewakaf (wakif) kelompok menengah atas mulai dari kalangan korporasi, pesohor, hingga generasi milenial.

“Pengelolaan wakaf secara profesional ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya kemiskinan dan ketimpangan,” paparnya.

Ma’ruf menyinggung pentingnya dukungan kanal-kanal penerimaan wakaf uang yang luas dalam pengelolaan wakaf uang dengan mengaktifkan peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), yakni bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah dapat berfungsi sebagai tempat penerimaan wakaf uang berbasis masyarakat, sehingga lembaga ini harus tersebar luas di seluruh Indonesia untuk melayani para wakif yang ingin mewakafkan hartanya.

Ma’ruf menguraikan tentang empat hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Pengembangan industri produk halal melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian yang secara sinergi telah merintis pembentukan kawasan industri halal (KIH). Seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap (one stop service).

“Sampai saat ini sudah ada dua kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten dan Safe and Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,” tuturnya.

Adapun pencanangan GNWU merupakan bagian dari Pengembangan Dana Sosial Syariah yang salah satunya adalah pengembangan dana wakaf. Data Badan Wakaf Indonesia mencatat, potensi wakaf Indonesia dapat mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun, potensi ini belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Mendanai program sosial

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tentang fokus pemerintah saat ini dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi. Dalam upaya pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang tengah digencarkan saat ini, maka berbagai sumber dana sosial syariah mulai dari zakat, infaq, sedekah, hingga wakaf menjadi sangat strategis untuk dikembangkan.

Untuk itu, GNWU dalam bentuk program edukasi dan sosialisasi wakaf uang diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Pencanangan gerakan ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran brand ekonomi syariah.

“Gerakan Nasional Wakaf Uang dan brand ekonomi syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dan mempercepat visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” kata Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan total wakaf uang yang terkumpul pada 20 Desember 2020 sebesar Rp 328 miliar, sedangkan project-based wakaf mencapai Rp 597 miliar. Di tahun 2020 lalu BWI dan para pengelola menghimpun wakaf uang dan menyimpan dananya dalam bentuk Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) yang merupakan instrumen investasi yang baru diterbitkan Kementerian Keuangan. Adapun imbal hasil dari CWLS digunakan untuk membiayai berbagai program sosial.

Besarnya jumlah dan keinginan masyarakat dalam berwakaf mendorong para pemangku kepentingan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf uang yang dapat memperkuat jaring pengaman sosial di masyarakat, khususnya kalangan umat Islam (islamic social safety net).

“Dengan pengelolaan yang amanah, transparan dan profesional, wakaf uang dan instrumen keuangan berbasis wakaf dapat mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Meski instrumen wakaf di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat baik, ia mengakui belum seluruh masyarakat bisa diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang wakaf dalam bentuk uang untuk penggunaan yang lebih produktif.

Saat ini mayoritas wakaf masih berbentuk properti berupa tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umat seperti tempat ibadah, madrasah, dan tempat pemakaman. Untuk itu KNEKS bersama BWI dan lembaga terkait lainnya akan terus menjalankan berbagai program edukasi dan sosialisasi tentang wakaf uang agar literasi masyarakat semakin baik.

Lanjut baca

Sharia Economy

Prospek Kolosal Industri Halal

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal sekaligus menjadi produsen halal di dunia dengan segala sumber daya yang dimiliki dan ekosistem yang mendukung. Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar mengungkapkan, halal lifestyle dari perspektif bisnis adalah business opportunity dengan nilai transaksi yang menggiurkan baik dalam skala nasional maupun global. Bisnis di industri halal yang berkembang pesat tentu akan menjadi sumber penerimaan dalam bentuk zakat maupun pajak bagi negara.

Dalam wawancara khusus secara virtual dengan Majalah Pajak, Rabu (23/12), mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini memaparkan kiprahnya bersama IHLC dalam menyebarluaskan informasi dan pengetahuan ke masyarakat tentang pentingnya gaya hidup halal, penguatan ekosistem industri halal, dan berbagai upaya yang harus ditempuh Indonesia untuk menjadi produsen halal dunia di tahun 2024.

 

Indonesia Halal Lifestyle Center lahir di tahun 2015, apa latar belakangnya?

Saya dahulu berkarier di Departemen Pariwisata. Di era pemerintahan Presiden Gus Dur saya sudah menjabat sebagai sekjen dan menterinya adalah Gede Ardika yang berasal dari Bali. Setiap kali ada acara internasional maupun nasional yang berkaitan dengan dunia Islam, beliau selalu menugaskan saya untuk mewakilinya. Saya sering menjadi pembicara pada pertemuan internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan Riyadh, Saudi Arabia dalam lingkup Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ketika terjadi pergantian kabinet, menteri pariwisata dijabat oleh Jero Wacik yang juga orang Bali. Waktu itu saya sebagai sekjen dan dirjen.

Pada 2011, Kota Dubai pertama kali menyelenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi Islam yang akhirnya mereka mengeluarkan Global Islamic Economy Report pada 2012. Laporan ini diperkenalkan di 12 negara termasuk Indonesia dan menjadi satu-satunya referensi yang berbobot.

Saya juga menjadi pembicara kunci pada konferensi internasional di Dubai yang juga mulai membahas pariwisata secara umum. Dari pertemuan itu saya melihat ini ladang baru yang mestinya Indonesia kembangkan, bukan hanya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar tapi juga kemampuan industri yang dimiliki. Indofood misalnya, adalah salah satu industri makanan yang produknya sudah mendunia. Produk mi instan halal dari Indofood termasuk generasi pertama sebelum kita ramai-ramai bicara tentang halal food. Bahkan, sudah goes global karena banyak pabriknya dan mi instannya sangat diterima oleh masyarakat Timur Tengah, Afrika dan sebagian Eropa. Selain itu Indonesia juga mempunyai daya beli dan menjadi pasar dari produk negara-negara lain. Sejumlah perusahaan multinasional seperti Unilever dan Nestle sekarang menguasai pasar Indonesia. Kemudian saya mulai menggagas untuk fokus di pariwisata dengan nama wisata syariah.

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap gagasan wisata syariah waktu itu?

Ternyata banyak sekali orang yang masih ragu tentang apa itu wisata syariah karena masih takut mendengar kata syariah. Akhirnya pada 2012 saya adakan focus group discussion bersama tokoh-tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan praktisi pariwisata. Pertemuan itu perlu untuk membuat satu definisi yang jelas tentang pariwisata berbasis Islam. Waktu itu karena sudah ada bank syariah, maka muncul usulan untuk menggunakan nama wisata syariah dan kemudian dibukukan dengan pengantar oleh KH Ma’ruf Amin yang saat itu sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia.

Lalu kami mengadakan soft launching wisata syariah Indonesia yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono dengan mengundang para menteri dari negara-negara OKI. Ketika pergantian kabinet dan menteri pariwisata dijabat oleh Arief Yahya, saya sudah pensiun. Lantas rekan-rekan meminta saya agar wisata syariah dibahas lagi karena pasarnya kurang berkembang. Dulu kerap ada isu tentang muhrim dan nonmuhrim yang memunculkan kesan agak menakutkan. Akhirnya, saya adakan lagi diskusi dan saat itu halal sudah menjadi tren. Walaupun cover-nya islamic economy, tapi halal industry mulai terbangun dan salah satunya adalah halal tourism. Pada kesempatan itu istilah wisata syariah diganti menjadi wisata halal. Kami sepakati bahwa makna halal tourism adalah layanan tambahan (extended services). Jadi, buat Muslim yang akan pergi jalan-jalan disediakan layanan fasilitas tambahan seperti musala, petunjuk arah kiblat, dan restoran halal.

Sekarang ini terbukti kebutuhan dasar Muslim seperti musala tersedia di mal-mal dan perkantoran. Gerakan ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Thailand, Singapura, dan Korea yang penduduknya bukan mayoritas Muslim. Mereka menyediakan layanan tambahan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung Muslim. Bahkan di Korea sudah ada guide book untuk mencari halal food maupun lokasi lokasi masjid.

Saya lihat halal lifestyle ini suatu prospek yang sangat besar dan mendalam. Makanan yang halal dan baik sudah menjadi tuntunan Quran bagi setiap muslim. Spektrum halal tidak hanya soal makanan, banyak sekali yang terkait dalam satu siklus kehidupan. Mulai dari bangun tidur kita perlu sikat gigi, pasta giginya harus yang halal. Begitu juga dengan sabun mandi, minyak wangi, kosmetik, fesyen, dan makanan harus terjaga dengan produk yang halal dan baik. Sebetulnya ini adalah kehidupan kita yang normal saja, tidak ada yang memberatkan atau menyeramkan. Gaya hidup halal ini pilihan yang sudah dilakoni dalam siklus kehidupan sehari-hari. Hanya kalau kita tidak menyebutkan dengan bahasa trendi, masyarakat tidak paham. Ini harus diberi branding agar kita lebih terarah. Maka kita harus buat branding, yakni Indonesia Halal Lifestyle. Ini tidak susah karena sudah kita lakukan. Ketika traveling, kita bisa dengan gaya muslim traveler yang bersuci dengan cara tayamum dalam perjalanan. Ternyata setelah kita dalami halal lifestyle ini sangat bermanfaat karena berkaitan dengan ekonomi.

Dalam Islam ada suatu hadis Bukhari dan Muslim yang menyatakan, Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Jadi ketika bicara lifestyle, ini adalah tentang selera. Dalam produksi itu ada added value, semakin tinggi nilai tambahnya maka semakin mahal harganya. Branding membuat diferensiasi nilai. Oleh karenanya branding dan style ini sangat penting karena memberikan nilai tambah. Dengan adanya lifestyle itu juga memberikan pekerjaan yang banyak. Fashion itu melibatkan rentetan pekerjaan mulai dari desainer, penjahit, distributor hingga metode penjualan. Belum lagi kalau produknya masuk butik, dipromosikan, ada fashion show. Ini semua adalah rentetan bisnis dengan supply chain dari proses awal pengolahan bahan sampai ke ujungnya ketika produk dipasarkan dan sampai ke tangan konsumen.

Selain fesyen, sektor industri halal yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perbankan, halal tourism yang meliputi hotel, restoran, resort, fine dining, dan juga makanan mulai dari camilan, makanan utama hingga penutup. Jasa perbankan sekarang sudah dilakukan merger terhadap tiga bank syariah. Di sektor pendidikan ada boarding school dan madrasah. Belum lagi ada dana wakaf dan dana abadi umat yang bisa menjadi sumber pembiayaan. Semua produk industri kalau based on halal lifestyle, itu aman bagi Muslim. Itulah yang membuat Indonesia Halal Lifestyle Center bergerak. Kami ada membership dan sekretariat yang berjalan setiap hari.

Apa saja kegiatan yang dilakukan IHLC saat ini?

Kami melakukan literasi atau kampanye tentang betapa pentingnya halal lifestyle. Jika dilihat dari perspektif bisnis, halal lifestyle ini adalah business opportunity. Nilai transaksi produk halal secara global sebelum pandemi virus korona mencapai sekitar 2 triliun dollar AS. Untuk pasar Indonesia saja belanja produk halal mencapai 200 miliar dollar AS, terutama untuk makanan, kosmetik, dan traveling. Kalau bisnis di industri halal lancar, tentunya akan memberikan potensi zakat dan juga pajak. Ini baru sektor makanan, belum lagi perbankan yang sekarang sudah memberikan kontribusi lumayan. Di sektor pariwisata, sebanyak 168 juta wisatawan yang datang ke Indonesia adalah Muslim. Dengan potensi wisatawan Muslim itu, tentu makanan rendang, aneka camilan, mukena bordir, atau suvenir tenun bisa habis terjual ke wisatawan. Ini spektrum ekonomi yang begitu besar.

Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia harus menjadi hub untuk industri halal sampai tahun 2024 nanti. Kami di IHLC tentunya membantu dengan informasi. Cara lainnya dengan mengadakan pameran yang bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk konferensi internasional dan business matching. Kegiatan ini sudah berjalan selama empat tahun. Kami melakukan business contact dengan luar negeri dan bekerja sama dengan Dinar Standard di UEA yang mengeluarkan Global Islamic Economy Report. Kami menjadi penghubung dan koordinator untuk urusan halal industry dengan pihak luar. Tahun 2019 kami membawa 25 UMKM ke Dubai, UEA dan Jeddah, Arab Saudi untuk menjalin kontak bisnis.

Bagaimana membangun ekosistem yang kuat dalam pengembangan industri halal di Indonesia?

Untuk memajukan industri halal tentu harus ada ekosistem atau kebersamaan dari multisektor yang melibatkan peran pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, UMKM, ulama, akademisi dan media massa. Akademisi berperan sebagai backbone untuk riset dan pengembangan. Pengembangan ekosistem ini membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan perlu dipersiapkan oleh pemerintah, perguruan tinggi dan ulama. Lalu juga literasi yang harus terus disampaikan ke masyarakat agar punya pengetahuan tentang pentingnya halal lifestyle. Kalau masyarakat sudah menyadarinya, ini akan jadi modal berharga. Masyarakat memiliki keberpihakan terhadap produk industri halal. Kalau literasi bisa tersampaikan secara luas di masyarakat, ini menjadi tekanan terhadap produk yang tidak halal. Produsen akan kehilangan konsumen dari masyarakat yang sudah sadar tentang pentingnya halal.

Sejak tiga tahun lalu kami menjalin kemitraan dengan IPB University untuk membuka pendidikan master of halal business. Disiplin ilmu ini lebih practical bagi pebisnis. Kami juga menjalin kerja sama dengan Institut Fashion Indonesia untuk produk hijab. Untuk halal tourism, kami didukung kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (kemenparekraf). Semoga dengan ditunjuknya Sandiaga Uno sebagai menteri, sinergi IHLC dengan kemenparekraf akan lebih kuat. Kami juga berkolaborasi dengan kementerian perindustrian, kementerian koperasi dan UKM, kementerian agama, kementerian luar negeri, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

Upaya apa saja yang perlu ditempuh untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia?

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah menjabarkan, yang harus dikembangkan sampai 2024 adalah penyediaan kawasan industri halal. Kawasan terpadu ini memudahkan pengurusan sertifikasi, perizinan, dan infrastruktur di satu kawasan. Di sektor perbankan sudah ada kemajuan dengan penyatuan bank syariah. Lalu ada social fund, wakaf maupun zakat yang sangat besar potensinya. Upaya lainnya adalah menggerakkan UMKM sebagai penyangga ekonomi melalui kemudahan perizinan. Indonesia menargetkan untuk menjadi pusat produsen halal dunia di tahun 2024. Kita tidak sekadar jadi konsumen, tapi bertransformasi jadi produsen industri halal terutama di sektor unggulan seperti makanan, fesyen, dan perbankan.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved