Connect with us

Sharia Economy

“Golden Time” Ekosistem Syariah

Diterbitkan

pada

M. Arief Rosyid Hasan Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia

Kelompok milenial harus menjadi sasaran penting dalam penguatan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Penggabungan atau merger tiga bank syariah yang merupakan anak usaha BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Bank Indonesia Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan tonggak baru bagi sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Arief Rosyid Hasan mengemukakan, ia mewakili pemegang saham dan juga masyarakat terus berupaya memastikan agar proses merger berjalan baik dan ekosistem perbankan syariah bisa tumbuh lebih cepat.

“Yang paling penting adalah ekosistem ekonomi syariah Indonesia dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia pasti akan bisa jauh lebih akseleratif,” papar Arief kepada Majalah Pajak di Wisma Mandiri I, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1).

Menurutnya, pemerintah saat ini dari level pimpinan tertinggi yaitu presiden dan wakil presiden telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Sejak awal kepemimpinan di periode pertama, Presiden Jokowi turut mendukung lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pada perkembangannya, kehadiran lembaga itu dipandang belum cukup untuk mendorong ekonomi yang idealnya harus satu paket dengan keuangan syariah. Upaya mendorong ekonomi tanpa mengaitkannya dengan kepastian akan adanya keberpihakan dari segi pendanaan tentu menjadi sulit. Maka pada 2019 lembaga itu disempurnakan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Kebijakan afirmatif ini untuk menyokong sekitar 70 persen kegiatan ekonomi yang bertumpu di perbankan syariah. Jika Indonesia mempunyai bank syariah yang kuat dan besar, imbuhnya, maka pengembangan ekosistem ekonomi syariah akan lebih cepat. Ia bersama koleganya dari kalangan penggiat ekonomi syariah terus mendorong lahirnya rancangan undang-undang ekonomi syariah.

“Melalui RUU itu kami ingin ekosistem ekonomi syariah baik itu perbankan, zakat, infak, sedekah maupun wakaf punya payung besar yang bisa mewadahi semua. Jadi, tidak jalan sendiri-sendiri,” paparnya.

Ia meyakini saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk memperkuat ekonomi syariah. Terlebih dalam beberapa kali krisis ekonomi di 1998, 2008 sampai masa pandemi sekarang, ekonomi syariah terbukti justru lebih tahan terhadap guncangan.Tak hanya pemerintah dan penggiat ekonomi syariah, peran media massa untuk menyampaikan ke masyarakat tentang ekonomi syariah juga turut menentukan. Saat ini tidak banyak media massa yang mempunyai keberpihakan secara konsisten pada perkembangan ekonomi syariah.

Majalah Pajak adalah satu dari sedikit media yang memporsikan ekonomi dan keuangan syariah dalam rubrik khusus. Ini momentum yang sangat tepat untuk kebangkitan ekonomi syariah,” ucapnya.

Potensi dan tantangan

Arief mengungkapkan tentang peta jalan yang sedang disiapkan oleh KNEKS dalam penanganan ekonomi Indonesia di masa pandemi dan yang akan datang.

Menurutnya, potensi ekonomi syariah masih sangat besar dengan 87 persen populasi Muslim di Indonesia sementara market share saat ini masih di angka 7 persen. Pada tahun 2050 nanti jumlah muslim dunia diperkirakan mencapai 30 persen sehingga satu dari tiga orang di dunia adalah penganut Islam.

“Nilai-nilai syariah ini universal. Jadi, peluangnya bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Kita bisa lihat London sekarang sudah jadi pusat ekonomi syariah dunia, perbankan Belanda juga sudah menerapkan konsep bagi hasil,” urainya.

Ia mengakui masih rendahnya literasi di masyarakat sebagai tantangan besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karenanya perlu ada upaya literasi secara lebih luas tentang bagaimana pentingnya sistem ekonomi dan keuangan syariah menjadi penopang sistem ekonomi nasional. Menurutnya, posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saat ini juga menjadi Sekretaris KNEKS dan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam membuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat strategis sampai tahun 2024 ketika Presiden Jokowi menyelesaikan pemerintahannya di periode kedua.

“Di masa pandemi, semua orang berjuang dari nol lagi. Ini golden time untuk mendorong ekosistem syariah agar perannya lebih signifikan. Saya bersyukur ada di perbankan syariah yang 70 sampai 80 persen perannya sangat memengaruhi ekosistem itu,” ungkapnya.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan tantangan lainnya dalam memperkuat ekosistem syariah. Arief menjelaskan, saat ini ada sekitar 200 program studi, jurusan, maupun fakultas syariah di Indonesia. Daya tahan sistem ekonomi syariah terhadap berbagai krisis menimbulkan ketertarikan dari banyak orang untuk mempelajari ilmu ekonomi Islam. Kolaborasi perbankan syariah dengan kampus juga dilakukan, seperti kerja sama Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Jurusan Syariah IPB University. Para mahasiswa dari kampus tersebut menjalani magang di BSM. Sementara beberapa profesional di BSM memberikan ilmu dan pengalaman praktisnya dengan mengajar di kampus itu.

“Bank Syariah Indonesia harus bisa lebih dekat dengan kelompok milenial yang sekarang menjadi mayoritas dalam struktur demografi. Perkembangan digital banking juga tidak bisa dihindari dan kita harus selangkah lebih maju,” tegasnya.

Sharia Economy

Produk Halal harus Sasar Generasi Z

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk menjangkau lebih banyak konsumen dalam ekosistem halal, platform digital untuk pengelolaan produk halal harus dimanfaatkan.

Sinergi global dan penerapan teknologi digital merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dijawab dengan upaya nyata dalam pengembangan produk halal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham di acara tahunan International Halal Dialogue (IHD) 2021 dalam rangkaian 8th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) pada akhir Oktober lalu.

Tahun ketiga penyelenggaraan IHD 2021 yang mengusung tema “Mewujudkan Pentingnya Standar Halal Global” ini diikuti sejumlah lembaga halal dari berbagai negara, asosiasi, kedutaan besar, peneliti, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan halal di Indonesia.

Aqil mengungkapkan, salah satu kontributor terbesar dari meningkatnya permintaan produk halal global saat ini berasal dari generasi Z atau i-generation. Di Indonesia, sekitar 75 persen dari total penduduk (270 juta jiwa) memiliki akses ke media sosial dan hampir 80 persen dari jumlah tersebut adalah generasi Z. Generasi ini merupakan generasi revolusi industri 4.0 terbesar dan paling sering menggunakan media sosial.

“Generasi Z yang jumlahnya sangat besar ini memiliki akses ke media sosial.Untuk itu pada perkembangannya saat ini produk halal juga harus dikelola dan terhubung dengan platform digital atau digital halal database,” kata Aqil.

Menurutnya, penggunaan tanda tangan digital hingga QR code dan barcode dalam sertifikat halal sebagaimana yang telah diaplikasikan BPJPH akan mempermudah konsumen dalam melakukan akses, memberikan informasi terkait status sertifikat halal, bahan baku, maupun lembaga sertifikasi.

Teknologi digital juga akan banyak membantu produsen dan konsumen produk halal terkait akses daftar lengkap produk retail dan industri yang menyediakan produk halal dan hal lain terkait produk halal. Peran penting teknologi digital dalam penguatan ekosistem syariah juga sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Saat ini hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan teknologi digital. Sri Mulyani mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 4.500 Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah yang dapat menjadi sumber modal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Dengan bertransformasi ke digital, akan lebih banyak UMKM yang dapat mengakses koperasi syariah. Oleh karenanya, pembangunan information and communication technology ke seluruh pelosok Indonesia menjadi program prioritas nasional,” papar Sri Mulyani.

Ia mengemukakan, pertumbuhan industri halal dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional seiring konsumsi produk halal melalui transaksi e-commerce yang tercatat mengalami kenaikan. Saat ini pemerintah berupaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai desain kebijakan fiskal. Menurutnya, ekonomi Islam yang memiliki nilai-nilai keadilan perlu makin diperkuat sehingga Indonesia benar-benar bisa mencapai kemakmuran yang adil dan merata.

Tren halal dunia

Aqil menyatakan, tren halal kini hadir dalam banyak ekosistem dan menjadi perhatian dunia karena memiliki pangsa pasar yang besar dan nilai ekonomi yang menjanjikan. Produk halal yang terdiri atas barang dan jasa seperti makanan, minuman, produk farmasi, kosmetik, pariwisata hingga energi terbarukan telah menjadi komoditas yang sangat diminati baik oleh produsen maupun konsumen secara global. Minat dan kebutuhan akan produk halal telah tumbuh secara lintas teritorial, lintas batas geografis dan demografis, terlepas dari latar-belakang agama, pendidikan , suku, budaya, dan bahasa.

“Keadaan ini telah menjadikan halal sebagai kesadaran global dan bagian dari tren halal yang mondial. Untuk itu sinergi global dengan seluruh elemen pemangku kepentingan halal dunia harus diperkuat guna mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia pada 2024,” jelas Aqil.

Pada kesempatan itu ia menyampaikan tiga urgensi penyelenggaraan IHD 2021. Pertama, melalui forum global ini, BPJPH dapat menciptakan kesadaran kolaborasi dan sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat global. Kedua, komitmen pemerintah Indonesia dalam implementasi regulasi Jaminan Produk Halal khususnya sertifikasi halal yang telah dilaksanakan secara mandatori sejak 17 Oktober 2019 perlu disosialisasikan kepada pemangku kepentingan halal global. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menjadi bagian dari materi yang dipaparkan di forum diskusi.

Ketiga, BPJPH juga telah menerima banyak proposal kerja sama dari berbagai negara di dunia. Saat ini sejumlah nota kesepahaman juga sudah ditandatangani dan sebagian lainnya masih dalam proses penandatanganan.

“Kerja sama internasional dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus diimplementasikan secara konkret. Dengan begitu, kerja sama akan berimplikasi pada kemajuan industri halal yang membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi bangsa,” terangnya.

Lanjut baca

Sharia Economy

Awalilah dengan Sertifikasi Halal

Diterbitkan

pada

Penulis:

Melalui Gerakan Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM, produk UMKM diharapkan kian mampu bersaing pasar regional maupun global.

Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi langkah awal untuk bisa terus mendukung sektor UMKM Indonesia baik di dalam negeri maupun secara global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini di Forum Khadijah Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) bersamaan dengan peresmian Gerakan Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM dalam rangkaian kegiatan Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, Kamis (28/10).

Gerakan ini dicanangkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Menurut data Global Islamic Economy, Indonesia menempati peringkat kelima pada periode 2019–2020 dalam kekuatan ekonomi syariah dari 72 negara di dunia. Ia berharap ekonomi Indonesia akan bangkit kembali, terutama didukung oleh kemampuan UMKM untuk memberikan keyakinan pada konsumen di dalam dan luar negeri dalam memproduksi produk-produk halal yang makin meningkat dan menjadi yang terbesar di dunia.

Menurutnya, sektor UMKM masih memiliki kesempatan untuk bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi Produk Domestik Bruto 61 persen atau senilai Rp 8.573 triliun. Sektor ini menyerap tenaga kerja yang sangat besar, yaitu 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Namun dari sisi investasi, kontribusi UMKM baru sebesar 58,1 persen; kontribusi UMKM dalam ekspor baru 14,37 persen dan baru ada 6,3 persen UMKM yang terlibat aktif dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara.

“Saat ini baru satu persen UMKM yang memiliki sertifikasi halal. Berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM menjadi sangat penting, salah satunya mengenai sertifikasi halal. Ini tidak hanya diukur dari kehalalan produknya, namun juga proses pembuatan yang harus bersih dan sehat,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah kementerian agama. BPJPH menerapkan keberpihakan terhadap pelaku UMKM dengan menetapkan tarif nol rupiah dalam proses sertifikasi halal.

Sri Mulyani menyebutkan beberapa dukungan yang diberikan pemerintah untuk sektor UMKM, seperti bantuan modal dan subsidi bunga kredit bagi UMKM di masa pandemi Covid-19 agar UMKM mampu bertahan dan bangkit lebih kuat setelah pandemi. Beberapa kementerian/lembaga juga memberikan dukungan bagi UMKM dalam berbagai bentuk program, yaitu Kementerian BUMN melalui Program Marketplace Pasar Digital UMKM, Kementerian Perdagangan memiliki Program Bangga Buatan Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan program bantuan untuk UMKM. Sementara Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menginisiasi alat pembayaran digital QR Indonesia Standard (QRIS) untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam bertransaksi.

“Pemerintah daerah juga memberikan pemihakan pada UMKM, salah satunya Jawa Barat melalui Program UMKM Juara. Ini menunjukkan bahwa seluruh level pemerintahan dan juga BI memiliki perhatian yang khusus kepada UMKM,” jelas Sri Mulyani.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan, Gerakan Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM sejalan dengan tugas dan fungsi BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya dalam upaya percepatan mandatory sertifikasi halal. Untuk itu, pihaknya mendukung dan berharap gerakan tersebut menjadi momentum peningkatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan JPH.

Menurut Aqil, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal secara jelas memberikan perhatian kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Perhatian ini antara lain berupa berbagai kemudahan bagi UMKM, termasuk dalam pembiayaan sertifikasi halal.

Perempuan pelaku UMKM

Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan pentingnya perempuan pelaku UMKM untuk meneladani Khadijah, istri Nabi Muhammad Saw. sebagai sosok perempuan pengusaha yang berhasil. Nilai-nilai keteladanan itu adalah tentang berbisnis yang langgeng dan bukan mengejar keuntungan sesaat, berbisnis yang memberi manfaat bersama, dan berbisnis sebagai bagian dari membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

“Dalam mendukung perkembangan UMKM, Bank Indonesia akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak melalui pembentukan klasterisasi ataupun korporatisasi, pendampingan, dan penguatan akses termasuk dengan memanfaatkan digitalisasi,” kata Perry.

Lanjut baca

Sharia Economy

Pemain Sentral di Ekonomi Halal 

Diterbitkan

pada

Penulis:

Indonesia harus mampu menjadi pemain utama dalam ekosistem perekonomian syariah dunia. SDM masih jadi tantangan.

Kinerja sektor ekonomi syariah Indonesia dalam dua tahun terakhir terus membaik. Sejak 2019, secara umum sektor ini mencapai pertumbuhan sebesar 5,72 persen dan bahkan meningkat signifikan di tengah situasi pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengemukakan, pencapaian pertumbuhan yang signifikan dalam situasi krisis menunjukkan besarnya potensi ekonomi syariah dalam membuka peluang usaha dan juga menciptakan lapangan kerja di masa mendatang. Menurutnya, ada beberapa lini bisnis yang menjadi penopang utama bagi pertumbuhan ekonomi syariah, yakni makanan halal, fesyen, dan pertanian.

“Pada 2030 (penduduk Muslim) menjadi hampir sepertiga dari total populasi dunia. Mereka butuh produk-produk halal dan tayib,” papar Sandi dalam webinar Gunadarma Sharia Economic Event bertema “Kiat Sukses Berbisnis: Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Para Pelaku Usaha di Masa Pandemi”, Selasa (13/07).

Ia menguraikan estimasi konsumsi umat Muslim dunia tahun ini sebesar 2,2 triliun dollar AS atau dua kali ekonomi Indonesia. Angka perkiraan ini membuat  industri halal menjadi sektor yang potensial untuk mendorong perekonomian. Sandiaga meyakini konsumsi warga Muslim akan terus meningkat. Sebanyak 76 persen dari 260 juta rakyat Indonesia mengonsumsi produk dan jasa halal senilai 220 miliar dollar AS.

Sandiaga menekankan pentingnya perekonomian syariah untuk mampu memetakan peluang usaha senilai lebih dari 250 miliar dollar AS, mengingat sektor ini merupakan simbol ekonomi yang bisa menciptakan pemerataan, keberlanjutan, dan keberpihakan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

“Kalangan muda harus dapat mengambil peluang sekaligus menjadi pemain sentral dalam ekosistem perekonomian syariah dunia,” harapnya.

Tantangan SDM

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karenanya, Indonesia harus mampu menjadi penggerak utama perekonomian syariah dan tidak hanya menjadi target market dari produk industri halal dari negara-negara lain.

Menurut Sri Mulyani, salah satu ekosistem pendukung yang masih memerlukan upaya perbaikan di dalam penguatan ekonomi syariah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan SDM dari sisi kuantitas maupun kualitas menjadi tantangan tersendiri yang saat ini dihadapi. Dari 750 program studi rumpun ekonomi syariah yang ada di Indonesia sejauh ini mampu meluluskan sekitar 30.000 lulusan per tahun. Menurut laporan Islamic Finance Development tahun 2020, jumlah dari program dan kelulusan di Indonesia merupakan suatu capaian yang istimewa. Namun kualitas dari para lulusan itu masih perlu ditingkatkan.

“Tentu kita bergembira dengan perkembangan tersebut. Namun perbaikan kualitas dan relevansi dari kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah masih perlu untuk terus ditingkatkan,” jelas Sri Mulyani.

Ia mengatakan, program studi syariah juga harus selaras dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi agar lulusan yang dihasilkan tetap bisa menjaga prinsip-prinsip syariah namun juga dapat beradaptasi dan terus memberikan nilai tambah, inovasi serta kemampuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat secara riil.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Taufik Hidayat. Ia menekankan pentingnya keterkaitan dan keselarasan (link and match) antara bidang akademisi dan praktik di lapangan untuk pengembangan riset dan aspek SDM di sektor ekonomi syariah.

Taufik menjelaskan, aspek SDM memiliki dua peluang untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah. Pertama, populasi dan pertumbuhan masyarakat Muslim Indonesia yang sangat besar. Kedua, program studi ekonomi syariah yang bermunculan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta baik umum maupun berbasis keagamaan Islam yang dapat memasok kebutuhan industri ekonomi syariah akan SDM yang mumpuni.

Pendalaman pasar ekonomi syariah perlu dukungan SDM yang berkualifikasi benar sesuai dengan bidangnya. Jika yang dibutuhkan terkait dengan perbankan syariah, lanjutnya, SDM mesti berasal dari perbankan syariah. Sedangkan untuk asuransi syariah, maka SDM yang ditempatkan sebaiknya dari asuransi syariah.

“Di sisi lain, Indonesia memiliki tantangan kurangnya tenaga kerja yang spesifik di bidang industri ekonomi dan keuangan syariah. Itulah pentingnya link and match,” jelas Taufik.

Lanjut baca

Populer