Connect with us

TAX IT

“Go Digital” agar Kesenjangan Minimal

Diterbitkan

pada

Untuk menekan kesenjangan dan memaksimalkan penerimaan pajak, DJP melakukan reformasi berbasis digital.

Langkah reformasi yang ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan saat ini bertujuan untuk memberikan pelayanan perpajakan berbasis digital kepada pemangku kepentingan yang dapat meminimalisasi tax gap (kesenjangan perpajakan) dan juga memaksimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Hal ini disampaikan Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi dalam pemaparannya yang mengangkat tema “DGTax Going DGtal” di acara DJP IT Summit secara virtual, Rabu (18/08).

Ia membahas tonggak penting transformasi digital yang telah dilalui dan bisnis model dari DGTax yang menjadi fokus perhatian DJP. Dalam implementasinya, proses transformasi masih menghadapi tantangan yang terkait dengan arah governance model juga visi dan misi.

Menurut Iwan, terdapat prinsip dasar terkait transformasi digital, yaitu mengubah format dan kertas ke dalam ekosistem digital, sistem yang terintegrasi dan interaktif, serta regulasi yang dilakukan secara digital.

Transformasi digital akan dilakukan baik secara internal maupun eksternal. DJP juga telah menyiapkan berbagai tahap untuk memastikan semua aspek dapat terintegrasi dengan baik agar semua data dapat masuk dalam ekosistem layanan perpajakan digital.

Ia juga menyoroti tantangan terbesar lainnya yang perlu mendapat perhatian yaitu digital culture. “Secanggih apa pun teknologi dan sistem yang telah disiapkan, jika digital culture dari para pengguna masih belum berubah maka sistem dan proses yang telah disiapkan tidak dapat berjalan,” papar Iwan.

DJP secara bersamaan akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan terkait sistem secara terus menerus sehingga dapat terbangun sistem perpajakan digital yang lebih baik lagi. Digitalisasi diharapkan akan membantu untuk mempermudah operasional, meningkatkan kenyamanan, sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, serta pelayanan pembayaran pajak yang lebih responsif dan cepat.

Penyelenggaraan DJP IT Summit 2021 yang berlangsung pada 18–20 Agustus 2021 merupakan sarana sinkronisasi dan knowledge insight para pakar teknologi di bidang perpajakan untuk sistem perpajakan yang lebih efisien dan berkeadilan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Kemenkeu dalam mendorong generasi muda untuk menguasai teknologi artificial intelligence (AI) yang nantinya dapat memacu inovasi, transformasi dan digitalisasi di lingkungan DJP dalam pembuatan kebijakan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat secara adil dan transparan.

Selain menghadirkan gerai virtual, acara ini juga menggelar kegiatan simposium daring yang dihadiri oleh berbagai entitas perusahaan yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang perkembangan industri di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Kreativitas

Di kesempatan yang sama, Direktur P2Humas DJP Neilmadrin Noor menyampaikan topik terkait Program dan Kanal Layanan DJP bagi Wajib Pajak (WP). DJP saat ini menggunakan Program Triple C atau 3C—dari click, call, dan counter. Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemetaan kembali layanan 3C dari layanan biasa menjadi layanan berbasis digital.

Terdapat 221 layanan yang terdiri atas 178 layanan proses bisnis pelayanan dan 43 layanan yang bukan proses bisnis pelayanan. Namun, baru 66 layanan yang sudah digital. Masih terdapat layanan perpajakan yang belum terdigitalisasi karena faktor regulasi, risiko tinggi, dan masih sedikitnya pengguna sehingga digitalisasi tidak akan efektif. Noor mengatakan, pandemi Covid-19 mengakselerasi proses perubahan pada digital culture di WP.

IT Summit 2021 kali ini mengusung tiga agenda, yakni lomba hackathon, pameran teknologi secara virtual yang diikuti 25 peserta dari instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, dan simposium teknologi informasi bidang perpajakan.

Hackathon merupakan lomba pembuatan algoritma atau model atas data yang telah disediakan dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan pada lingkungan yang disediakan. Mengangkat topik yang berkaitan dengan artificial intelligence and data analytics, ada dua subtema yang dilombakan, yakni VAT and Cross Border Fraud Detection dan Tax Court Verdict Prediction.

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam pidato pembukaan menyatakan, penyelenggaraan lomba hackathon bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dalam pengembangan teknologi informasi bidang perpajakan. Dia berharap lomba hackathon dapat membantu DJP dalam melakukan optimalisasi kegiatan pengumpulan penerimaan pajak.

 

TAX IT

Teknologi Digital untuk Reformasi yang Optimal

Diterbitkan

pada

Penulis:

DJP akan terus melanjutkan proses reformasi di tengah pandemi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital secara optimal.

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memanfaatkan sejumlah kemajuan teknologi digital dalam reformasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi digital seperti big data, advanced analytic, dan robotics process automation dilakukan melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengemukakan, sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi akan membantu DJP dalam melayani Wajib Pajak (WP) secara lebih personal dan efektif. Untuk itu ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung reformasi perpajakan guna meningkatkan kapasitas penerimaan negara dalam mendanai pembangunan dan berbagai pelayanan publik seperti di bidang perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Saat implementasi sistem baru secara nasional dilakukan pada tahun 2024 nantinya masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti sehingga dapat menekan beban kepatuhan Wajib Pajak,” kata Suryo di acara webinar bertema “Tax Reform in Digital Age, Challenges and Opportunities,” yang diselenggarakan DJP dalam rangkaian peringatan Hari Pajak 14 Juli 2021.

Ia memaparkan rancang ulang proses bisnis yang menjadi fokus DJP akan dipandu oleh sepuluh business directions, meliputi upaya memaksimalkan pengalaman pengguna (user experience), digitalisasi data, automasi, penerapan risk-based management, autoregulated, serta membangun sistem yang kolaboratif dan transparan.

Menurutnya, disrupsi teknologi telah terjadi dengan sangat cepat dalam lima tahun terakhir sehingga reformasi perpajakan harus segera mengantisipasi perubahan yang muncul di berbagai aspek kehidupan dan terus berlanjut di masa pandemi.

“DJP harus menjalankan reformasi perpajakan seiring perubahan pada struktur perekonomian di Indonesia dan global. Disrupsi digital betul-betul luar biasa dan ditambah lagi pandemi, sehingga membuat kami berpikir lebih keras,” ungkapnya.

Disrupsi teknologi digital menyebabkan cara berinteraksi dan transaksi masyarakat berubah. DJP terus merespons perubahan tersebut melalui langkah reformasi. DJP telah menjalankan reformasi perpajakan yang dimulai sejak 1983 dan prosesnya terus berlanjut sampai sekarang.

Perbaikan kebijakan dan administrasi

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Peraturan yang mendukung langkah reformasi itu mengatur tentang pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan. Pembaruan core tax administration system ditargetkan selesai pada 2024 mendatang.

Pemerintah telah menyusun reformasi perpajakan yang meliputi dua aspek perbaikan, yakni kebijakan dan administrasi. Reformasi kebijakan bertujuan untuk perluasan basis pemajakan dan menjawab tantangan yang terkait dengan daya saing. Sedangkan reformasi administrasi meliputi upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan integritas aparat pajak melalui sistem layanan berbasis teknologi digital.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan besarnya manfaat dari era digital yang dapat digunakan untuk mendukung program reformasi perpajakan. Oleh karenanya, ia mendorong reformasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital secara optimal.

“Ini adalah komitmen pemerintah terhadap transformasi digital yang sedang berjalan di DJP sebagai bagian dari program reformasi perpajakan,” jelas Sri Mulyani.

Saat ini seluruh dunia juga melakukan reformasi perpajakan. Oleh karenanya, imbuh Sri Mulyani, di era rezim pajak global, yurisdiksi masing-masing negara harus berkolaborasi.

Lanjut baca

TAX IT

Sistem Digital Penyelamat Anggaran

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk mencegah praktik korupsi, sinergi antarlembaga dan penguatan sistem layanan informasi digital makin digalakkan.

Pemerintah terus melakukan upaya pencegahan praktik korupsi yang merugikan masyarakat luas dan menjadi penghambat kemajuan bangsa. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ia beserta jajaran di kementeriannya sudah menerapkan berbagai aksi pencegahan korupsi di bidang keuangan negara dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Menurutnya, langkah ini harus semakin ditingkatkan seiring munculnya berbagai risiko dalam menghadapi tantangan di masa pandemi maupun pemulihan ekonomi. Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antarlembaga di lingkungan pemerintah, kementerian dan nonkementerian lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Korupsi adalah penghambat Indonesia untuk bergerak maju, apalagi dengan munculnya pandemi. Pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit. Kita perlu memperkuat sinergi untuk bersama memberantas korupsi,” kata Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 secara virtual pada pertengahan April lalu.

Kemenkeu mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sisi penerimaan dengan mengembangkan berbagai program pencegahan korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan. Ia memberi contoh pada integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan impor. Reformasi di bidang logistik juga terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Sistem inti

Dari sisi penerimaan negara yang bersumber dari pajak, imbuhnya, pemanfaatan basis data beneficial owner diharapkan dapat menggali potensi penerimaan dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak.

Untuk memperkuat proses bisnis secara digital, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system administration). Sistem ini diharapkan dapat memperkuat institusi pajak agar memiliki integritas, profesional dan dapat memberikan pelayanan secara pasti dan mudah bagi para Wajib Pajak (WP), dan menghilangkan ruang bagi praktik korupsi. Dukungan teknologi digital akan mempermudah WP dalam menjalankan kewajibannya sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pajak di masyarakat.

“Saat ini sistem pembayaran pajak secara on-line sudah berjalan. Dengan sistem itu semua pembayaran pajak harus berjalan secara nontunai, sehingga tidak ada pegawai yang pegang uang yang dibayarkan Wajib Pajak,” jelas Sri Mulyani.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, pengadaan sistem informasi di DJP dilakukan oleh agen pengadaan yang bertugas mengurus dari awal tender pengadaan sistem informasi sampai dengan selesai. Pada Desember 2020 lalu, DJP telah menandatangani kontrak Sistem Integrator dan Jasa Konsultasi Owner’s Agent-Project Management dan Quality Assurance dengan dua vendor pemenang tender, yakni LG CNS – Qualysoft Consortium dan PT Deloitte Consulting.

Sri Mulyani menyatakan, seluruh proses yang dilakukan dalam tender pengadaan sistem integrator adalah dalam upaya menghimpun pajak sesuai mandat perundang-undangan. Sistem ini menjadi bagian penting untuk reformasi pajak dalam membenahi sistem administrasi guna mencapai kepatuhan pajak dan penerimaan yang lebih baik.

“Akuntabilitas dan transparansi adalah ingredients utama dalam keseluruhan proses pembangunan sistem ini. Kita bisa confident membangun sebuah sistem terbaik sesuai kebutuhan sekaligus menjaga tata kelola, mencegah kemungkinan konflik kepentingan dan praktik korupsi,” imbuhnya.

Para vendor dituntut untuk menjaga pengembangan (development), deployment (penyebaran), support (dukungan), maintenance (pemeliharaan), dan melaksanakan tata kelola dengan baik sesuai kriteria kontrak. Pekerjaan sistem integrator ini ditargetkan selesai dalam 48 bulan atau 4 tahun dan 36 bulan atau 3 tahun untuk proyek Quality Assurance.

Transparansi anggaran

Dari sisi belanja anggaran, Kemenkeu mendorong agar perencanaan, penganggaran, maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan landasan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Langkah yang ditempuh salah satunya berupa integrasi perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga (K/L) melalui aplikasi berbasis elektronik. Sedangkan untuk pemerintah daerah adalah melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan komunikasi dan menggunakan seluruh jalur serta kebijakan dalam meningkatkan kesadaran seluruh K/L dan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan negara secara amanah, transparan, efektif, dan efisien.

Lanjut baca

TAX IT

Poros Teknologi Integrasi Data Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Telkompajakku mendorong vendor BUMN patuh pajak melalui integrasi data yang menguntungkan semua pihak.

Telkompajakku merupakan bagian dari Metra Holding sebagai strategic business unit dalam lingkup Grup Telkom di bidang penyedia layanan information, communication and technology/ICT solution dan ICT hub untuk membangun ekosistem digital perpajakan.

Mengusung slogan “ICT hub in digital tax ecosystem”, perusahaan yang didirikan pada Desember 2018 ini berperan sebagai penengah antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) untuk memastikan keduanya bisa terintegrasi dengan baik.

Head of Telkompajakku, Setio Purwanto mengungkapkan, perusahaannya sejak awal memang fokus sebagai integrator data perpajakan dengan segmentasi badan usaha milik Negara (BUMN) karena Telkom juga merupakan salah satu BUMN.

“Kami paham bagaimana bisnis dan cara bekerja BUMN terutama untuk sisi perpajakannya. Maka, kami fokus untuk masuk ke BUMN dan anak-anak perusahaannya,” jelas Setio kepada Majalah Pajak di lantai 41 Gedung Telkom Hub, Jakarta, Kamis (6/05).

Telkompajakku yang berkompeten di bidang ICT saat ini bermitra dengan salah satu penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) yakni Mitrapajakku untuk mempercepat proses integrasi data perpajakan.

Setio menyatakan, hal yang memicu hadirnya perusahaan Telkompajakku adalah kolaborasi dua menteri, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno di tahun 2018 yang kala itu mempertanyakan tentang belum terintegrasinya data perpajakan BUMN dengan DJP. Padahal, kontribusi BUMN untuk sektor perpajakan mencapai 15 persen. Jika data perpajakan BUMN bisa terintegrasi dengan baik secara digital dengan DJP, imbuhnya, maka akan lebih mudah lagi melakukan penelusuran, pengawasan dan memastikan validitas data perpajakan.

“Rencana berikutnya adalah mitra bisnis BUMN seperti vendor yang selama ini belum terawasi dengan baik. Kalau BUMN sudah terintegrasi, mitranya bisa diawasi juga oleh DJP. Ini adalah manfaat tambahan yang akan diperoleh dari integrasi data,” paparnya.

Ekosistem BUMN

Ia menguraikan, ekosistem di BUMN begitu luas, mulai dari vendor, pemasok, nasabah dan pihak lain yang menjadi pemangku kepentingan BUMN. Ekosistem ini yang nantinya menjadi target segmentasi berikutnya dalam integrasi data perpajakan. Jika semua ekosistem BUMN ini bisa terintegrasi, imbuhnya, maka jumlah penerimaan pajak yang terkumpul untuk negara juga akan jauh lebih banyak.

Dengan keunggulan kompetensi di bidang ICT, Telkompajakku mendorong para vendor BUMN untuk bersama-sama patuh pajak. Untuk memastikan validitas data vendor, pihaknya dengan mudah dapat menelusuri dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Untuk menelusuri data perusahaan yang menjadi vendor BUMN tentu harus tanya ke DJP dan kami bisa cek NPWP-nya, apakah benar nama perusahaan dan alamatnya. Kami juga bisa cek selama dua tahun terakhir apakah vendor sudah comply pajak,”urainya.

Saat ini Telkompajakku sudah melayani 33 BUMN dan anak perusahaan untuk kepentingan integrasi data perpajakan ditambah 6 BUMN di bidang pupuk yang sedang berjalan, yaitu PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kaltim.

“Konsep kami adalah bisa meyakinkan dan memastikan bahwa digitalisasi itu penting untuk BUMN, pajak itu bukan sekadar kewajiban melainkan juga kontribusi, dan tidak perlu suatu hal yang kompleks karena semuanya bisa dibuat mudah,” kata Setio.

Lanjut baca

Populer