Connect with us

Tax Light

Gnothi Seauton

Diterbitkan

pada

Saat target penerimaan pajak dapat dicapai dengan bantuan semua pihak dalam menegakkan kesadaran perpajakannya, Indonesia akan semakin kuat dan merdeka. Usia harapan hidupnya pun semakin meningkat.

Saat gempa dan bencana melanda Indonesia dari ujung ke ujung, ada kalimat tunggal meluncur dari seorang sahabat. “Apa artinya semua ini?” Gempa di Lombok Utara bahkan terasa sampai Bali dan Banyuwangi, sementara pengujung pagi di Bogor dinginnya sangat menusuk tulang. Alam mulai memberi tanda melalui sinyal tsunami dan getaran bumi. Kemudian kita mulai menghitung usia bumi yang semakin menua. Dan pertanyaan sahabat tadi terngiang kembali di telinga. Apa artinya semua ini?

Berbicara tentang tua, maka bayangan manusia berambut putih dengan tubuh melengkung akan tergambar. Namun, ada penggolongan usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu usia pertengahan (middle age) 45 -59 tahun; lanjut usia (elderly) 60-74 tahun; lanjut usia tua (old) 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun.

Indonesia, bertambah usia setahun di tahun 2018 ini menjadi 73 tahun. Bila kita gambarkan Indonesia sebagai sosok manusia, maka usia ke 73 ini dia dalam kisaran lanjut usia. Indonesia sudah tidak bekerja bila masa pensiun pegawai ditetapkan dari usia 58 tahun sampai 65 tahun. Indonesia, seharusnya menjadi manusia yang menikmati masa tua. Dalam realita, Indonesia menjadi lukisan yang absurd saat pembangunan masih bergulir di kota-kota, menelan anggaran negara dengan fantastis, tidak pernah tidur dan reses, selalu terjaga dari subuh sampai tengah malam sampai subuh dan keesokan…

Indonesia sungguh sangat produktif di usia tua. Persis seperti ketika Jepang memercayakan produktivitas tidak hanya berhenti di usia lansia, sehingga pejabat maupun tokoh masyarakat berusia 70 tahun masih tetap digdaya di eranya. Saat ini, lebih dari setengah jumlah laki-laki Jepang berusia antara 65-69 tahun masih memiliki pekerjaan. Hebatnya lagi, berdasarkan data CIA World Factbook 2011, usia harapan hidup di Jepang 82.25, sementara Indonesia hanya 70,76.

Data tahun 2017 mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Badan Pusat Statistik ( BPS) menyatakan bahwa angka harapan hidup Indonesia adalah sebesar 70,81 dan peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, diukur dari dimensi kesehatan, harapan hidup, sekolah, maupun hidup layak, semakin panjang (kompas.com). Berarti pada usia kepala tujuh lewat tiga itu, Indonesia memiliki harapan panjang untuk hidupnya.

“Apabila pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan telah merata di jajaran pemerintahan, maka tak pelak lagi, seluruh warga negara akan mengikutinya dengan suka rela.”

Indonesia, bukan masyarakat wajib pajak, karena dia bukan manusia. Tetapi kita yang mengaku sebagai warga negara Indonesia tentu akan paham bila usia harapan hidup seseorang ternyata ditentukan oleh unsur kesehatan, fasilitas sekolah, kesejahteraan dalam berkehidupan yang layak sebagai penduduk, secara eksplisit semua dipenuhi oleh peran pajak yang menopang anggaran suatu negara. Saat kontribusi pajak nyaris mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan target penerimaan dapat dicapai dengan bantuan semua pihak dalam menegakkan kesadaran perpajakannya, usia harapan hidup bangsa Indonesia diprediksi akan semakin meningkat.

Lantas kita akan berpikir semua, bagaimana caranya berumur panjang?

Socrates, seorang filsuf Yunani, bicara tentang cara mengenali diri sendiri. Gnothi Seauton—kenalilah dirimu.

Ini adalah pernyataan filosofis yang sangat esensial. Ketika seorang manusia belajar mendengarkan suara dari dalam dirinya, maka tentu dia akan banyak belajar tentang dunia kecil miliknya. Jagat cilik, jagat gede. Dunia kecil dalam dirinya melambangkan dunia besar kehidupannya. Seseorang yang bisa mencapai usia panjang dengan tingkat kebahagiaan tinggi, tentunya sangat kenal pada dirinya. Ketika dia mendapatkan ujian, maka dia berpikir, apakah ujian ini merupakan pembelajaran? Ketika dia menerima anugerah dalam bentuk kekayaan, pangkat dan jabatan, maka dia akan berpikir, apakah anugerah itu merupakan batu ujian selanjutnya? Ketika seorang pengusaha muda menerima tambahan penghasilan luar biasa di bisnis yang semakin maju, maka dia tentu berpikir, rezeki ini buat dia sajakah? Atau buat dia sedekahkan? Atau buat dia bayarkan dalam bentuk pajak yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara? Dan bisa saja di zaman now, seorang ayah tersedak saat makan ketika anaknya yang bersekolah di SD kemudian bertanya dengan polos, “Ayah, pernah bayar pajak, enggak?”

Berpikir, membuat seorang manusia belajar mengenali dirinya sendiri. Karena itu kita disarankan untuk terus bepikir selama kita bisa. I think; therefore I am, kata Rene Descartes. Dan pemikiran yang timbul dari ketidaknyamanan akan membuat kita resah, kemudian mencari jawaban di luar tubuh kita sendiri, di dunia luar. Persis ketika seorang wajib pajak usaha bengkel yang mendapat surat imbauan dari kantor pelayanan pajak tempatnya terdaftar, maka dia mempertanyakan, mengapa surat itu mampir ke bengkelnya, bukan ke bengkel sebelah?

Dan dia pun menuntut equal treatment pada kantor pajaknya.

Itulah jawaban yang dicari di luar tubuh kita. Saat kita mendapati teman bahagia, atau memperoleh promosi dan mutasi di daerah yang tidak kita sukai, maka kita mencari jawaban di luar tubuh kita. Mengapa harus saya? Mengapa bukan dia? Atau sebaliknya, mengapa harus dia dan bukan saya?

Apabila jawaban dicari di dalam diri, maka mungkin saja jawaban yang keluar adalah… Karena memang kamu yang diharapkan menjadi role model, dan bukan dia.

Maka, penuhi saja surat imbauan itu, langkahkan kaki ke kantor pajak, dan cari jawaban di sana.

Sejatinya, orang Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi atas role model yang diharapkan diperoleh dari pimpinannya. Itu disebutkan pada model pertama teori National Culture Insight dari Geert Hofstede yaitu model Power Distance Index. Sehingga, apabila pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan telah merata di jajaran pemerintahan, maka tak pelak lagi, seluruh warga negara akan mengikutinya dengan suka rela.

Bagaimana cara membuat sang role model berperan sebagai role model?

Gnothi Seauton. Sudah dijawab Socrates dua puluh lima abad yang lalu.

Usia Indonesia sudah 73 tahun. Kalau pernah membaca cerita inspirasi tentang seseorang di akhir hayat yang menyesali mengapa di awal langkah hidupnya dia bercita-cita ingin mengubah dunia? Sementara yang dibutuhkannya hanyalah mengubah dirinya sendiri untuk bisa menyaksikan dunia berubah dalam tataran pemikirannya? Maka, siapa pun kita saat ini, tidak akan bisa mengubah Indonesia. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri, dengan tetap berhak merasa merdeka.

Mengutip Sukarno, Presiden pertama Indonesia, yang mengobarkan semangat dengan ucapan penuh bara. MERDEKA semua! Tuhan bersama kita dan kemerdekaan ini akan kita jaga sampai akhir hayat!

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Tax Light

Perhatian Lebih

Diterbitkan

pada

Foto : Rivan Fazry
Seluruh pembuat konten daring dan pelaku ekonomi digital tengah mendapat perhatian lebih—tapi tidak berarti Wajib Pajak lainnya diabaikan.

 

Majalahpajak.net  – Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak orang meningkatkan literasi digitalnya dan mulai beralih ke platform digital, bermula dari sekadar posting kegiatan, hobi foto, media pemasaran sampai akhirnya dijadikan profesi. Bahkan sebelum terjadi pandemi pun sebenarnya sudah banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi youtuber. Survei perusahaan mainan Lego pada pertengahan tahun 2019 mengungkap sekitar 30 persen anak-anak usia 8–12 di AS dan Inggris bercita-cita jadi youtuber atau video blogger.

Keragaman fungsi platform digital ternyata tidak hanya dimanfaatkan kaum Adam untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga ramai digunakan oleh kaum Hawa. Para Kartini Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Ricis dan N.A.Y. dikenal sebagai youtuber perempuan dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Fatia Izzati, pemilik konten unik di YouTube sudah mendapatkan sekitar 13 juta view. Sarah Viloid, Mpok Audrey, dan Kimi Hime telah terkenal sebagai youtuber gaming. Para Kartini muda ini meraup penghasilan dengan memanfaatkan platform digital.

Sementara, tak kalah dengan mereka, pelaku UMKM perempuan banting setir dari ibu rumah tangga, menjadi pengusaha di masa pandemi. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka menggantikan tugas kepala keluarga yang terkena PHK, walaupun dengan penghasilan yang belum sebanding dengan nama-nama tersebut di atas.

Baca Juga : Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Penghasilan fantastis yang diperoleh pelaku platform digital kerap dihubungkan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap “tidak melek” digital, karena masih saja mengejar-ngejar Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Artinya, tidak ada pembedaan dalam cara memperoleh penghasilannya, baik secara konvensional maupun melalui platform digital. Jadi, pengenaan pajak terhadap para pelaku ekonomi digital bukanlah suatu jenis pajak baru.

Untuk menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital serta untuk menyusun basis data ekonomi digital sehubungan dengan model bisnis yang semakin berkembang ini, unit kerja pada Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dan berkolaborasi. Dibentuklah Gugus Tugas Penanganan Usaha Ekonomi Digital untuk mengawasi Wajib Pajak dan menegakkan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan atas transaksi ekonomi digital melalui sistem administrasi perpajakan yang andal.

Gugus tugas ini kemudian menyusun panduan penggalian potensi model bisnis yang ada terkait dengan transaksi pelaku usaha ekonomi digital, merumuskan metode dan melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan dan analisis data, serta menyusun usulan regulasi yang diperlukan terkait pemajakan pelaku usaha dan transaksi ekonomi digital.

Baca Juga : Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Sesuai dengan sistem self assessment, seluruh pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui e-registration, menghitung sendiri penghasilan dan menyimpan bukti potong yang diterima, menyetorkan pajak yang masih harus dibayar (apabila ada) melalui bank, kantor pos maupun platform on-line, dan melaporkan SPT melalui e-filing. Dalam SPT seluruh penghasilan yang merupakan objek pajak harus dilaporkan. Sebagai contoh, para pembuat konten daring penghasilannya bisa berasal dari gaji/bonus/upah sebagai pegawai, biaya jasa (fee), endorsement dan AdSense.

Saat ini, lebih dari 900 pegawai DJP dari berbagai generasi (Gen X, milenial, dan Gen Z) di seluruh Indonesia telah dilatih dengan teknik-teknik penguasaan wilayah dengan mengoptimalkan fungsi internet. Materi pelatihan mencakup pengenalan dan pemanfaatan DJP Digital Map, pengenalan Peta Digital dari Internet, pengumpulan data dengan Aplikasi Botsol, web scraping, teknik penggalian potensi melalui media sosial dan teknik penggalian potensi lainnya. Pelatihan dengan basis action learning ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai DJP dalam mengawasi pelaku usaha ekonomi digital.

Seluruh pembuat konten daring mulai dari youtuber, selebgram, influencer, videografer, web developer, dan pelaku ekonomi digital lainnya, sampai dengan yang pamer rekening atau aset, semuanya menjadi perhatian dalam penggalian potensi perpajakan. Pelaku ekonomi digital saat ini mendapat perhatian lebih karena memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak berarti bahwa Wajib Pajak lainnya diabaikan, karena pada prinsipnya seluruh Wajib Pajak, apa pun klasifikasi jenis usahanya berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan akan diberikan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kecuali.

Lanjut baca

Tax Light

Kebiasaan Baru

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi
Tidak mudah membuat Wajib Pajak percaya bahwa ‘pemaksaan’ perubahan kebiasaan mereka dalam melapor SPT Tahunan adalah demi kebaikan juga.

 

Majalahpajak.net-Mengubah kebiasaan bukanlah perkara gampang, apalagi kalau kebiasaan itu sudah berlangsung lama. Misalnya, tidak mudah mengubah kebiasaan berolahraga pagi menjadi malam atau sebaliknya. Tidak mudah pula mengubah makan buah sesudah makan menjadi sebelum makan. Dan tidak mudah pula mengubah kebiasaan lapor SPT Tahunan dengan e-SPT menjadi e-Form.

Sebagian memilih olahraga pagi demi udara segar dan vitamin D dari sinar matahari. Namun, sebagian lagi mungkin memilih olahraga di sore atau malam hari karena senggang. Mana yang lebih baik tidak perlu diperdebatkan lagi, karena sudah banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa waktu olahraga terbaik ditentukan oleh tujuan berolahraga itu sendiri.

Begitu juga dengan makan buah—mau sebelum atau sesudah makanan utama itu bergantung kepada buah yang dimakan dan kandungan yang terkandung di dalamnya serta kondisi tubuh masing-masing orang yang makan buah.

Baca Juga : e-Faktur, Inovasi DJP untuk Menekan Penyalahgunaan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak

Profesor Ilmu Olahraga Terapan Lara Carlson, Ph.D mengatakan olahraga pagi bermanfaat menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan. Sedangkan olahraga malam hari menurut ahli kesehatan Dr. Michael Triangto, SPKO lebih efektif untuk pembentukan otot.

Sementara, makan buah, menurut pakar gizi, dianjurkan sebelum makan utama agar nutrisi buah diserap tubuh dengan lebih baik, dengan syarat tidak ada masalah dengan lambung. Yang sedang diet bisa menerapkan cara ini karena buah membuat cepat kenyang. Namun sebaliknya, jika memiliki masalah dengan sistem pencernaan, dianjurkan makan buah setelah makan agar tidak menaikkan asam lambung.

Bagaimana dengan kebiasaan lapor SPT Tahunan? Aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk “.csv”) sudah menemani Wajib Pajak sejak tahun 2004 dan pasti sudah dirasakan nyaman untuk digunakan, sementara aplikasi e-Form baru digunakan mulai tahun 2016—masih terasa seperti aplikasi baru. Setelah hampir 20 tahun menggunakan aplikasi e-SPT tentu ada rasa enggan beralih ke e-Form yang ternyata tidak dapat dihindari.

Tanggal 15 Februari 2022 diumumkan bahwa DJP akan menutup saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT secara bertahap, diawali dengan penutupan untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 pada 28 Februari 2022, pukul 16.00 WIB. Itu harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan.

Selanjutnya aplikasi e-Form diharapkan menjadi pilihan yang lebih menarik karena sudah tersedia untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 dan memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara daring. Wajib Pajak yang kerap menggunakan “fitur impor” yang ada dalam aplikasi e-SPT tidak perlu khawatir karena dalam aplikasi e-Form pun sudah tersedia, hanya perlu diperhatikan ukuran maksimal file yang diunggah.

Baca Juga : Cara Membuat Laporan Pajak yang Baik dan Benar

Sejak tahun 2019 aplikasi e-Form telah menyediakan formulir SPT Tahunan yang dapat diisi dalam bentuk portable document format (.pdf) sehingga jadi lebih mudah untuk diunduh dan diunggah kembali untuk pelaporan secara daring. Berurusan dengan file pdf memang perlu memasang aplikasi Acrobat DC Reader. Namun, ini hal mudah karena Wajib Pajak umumnya sudah akrab dengan aplikasi pembaca pdf yang lazim dipakai oleh banyak instansi dan organisasi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk mengisi e-Form, Wajib Pajak harus menggunakan Acrobat DC Reader 32-bit.

Mengubah kebiasaan olahraga dan makan buah yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kondisi tubuh seseorang bisa dilakukan dengan memberi motivasi bahwa perubahan itu demi pilihan yang lebih baik. Namun bagaimana dengan pengalihan e-SPT ke e-Form yang bukan pilihan—karena kanal e-SPT ditutup secara permanen— meskipun tentu saja ini diambil demi menjaga kualitas data menjadi lebih baik?

Percayalah, peralihan ke aplikasi e-Form mulai pelaporan SPT Tahunan Tahun 2021 ini di samping demi kualitas data yang lebih baik juga demi kebaikan WP secara umum. Kali pertama kadang ditemukan kendala, kurang ini dan kurang itu, tapi kali berikutnya akan lebih lancar dan selanjutnya menjadi kebiasaan.

Lanjut baca

Tax Light

Niat Tulus

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
Adakah yang bikin NPWP karena dengan tulus hati ingin berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak?

 

Majalahpajak.net-Segala sesuatu yang dilakukan seseorang tergantung pada niatnya, dan yang namanya niat itu tidak terlihat karena niat merupakan perkara hati. Jika baik niat seseorang maka kebaikanlah yang akan ia dapatkan.

Rasanya kita semua mendapatkan ajaran tersebut dari berbagai pelajaran, baik saat kita belajar agama, etika, bahkan ekonomi. Misalnya saja seseorang yang niat menabung untuk membeli kendaraan pribadi sebelum melangsungkan pernikahan tentu tidak akan mudah tergoda membelanjakan uangnya untuk kepentingan lain seperti maksibar (makan siang bareng) atau sekadar hang out bersama teman-teman. Dia akan mencoba untuk menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurungkan niatnya.

Berbicara tentang niat, kira-kira apa niat calon Wajib Pajak ketika mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Ada yang menjawab untuk mencari pekerjaan, diharuskan oleh bagian gaji kantor, untuk pembukaan rekening bank, akan mengajukan permohonan kredit, dan seterusnya. Namun, adakah yang dengan tulus hati memiliki niat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak? Hmmm, sungguh niat yang sangat mulia.

Bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi tapi butuh waktu panjang untuk dapat mendapatkan tingkat kesadaran pajak seperti itu. Perlu dilakukan edukasi sejak dini tentang pajak dan manfaatnya agar kesadaran pajak tertanam sebelum seseorang menjadi Wajib Pajak. Suatu tugas berat yang harus terus dilakukan dan diperbaiki terus cara penyampaiannya agar sesuai dengan kebutuhan dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya jabatan baru pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak yang memiliki tugas utama untuk melakukan edukasi perpajakan semoga dapat mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Baca Juga : DPR: “Tax Amnesty” Bangun Rekonsiliasi

Kisah tentang niat baik itu juga dapat kita terapkan pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sedang berlangsung saat ini dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Bisa dibilang enam bulan adalah waktu yang singkat bagi Wajib Pajak untuk memutuskan apakah akan berniat jujur tentang pelaporan hartanya, kemudian memilih cara yang paling tepat untuk mengungkapkan kejujurannya. Bahkan mungkin sampai mempertimbangkan untung ruginya dan mencari cara agar kalaupun terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka kekurangannya itu pun seminimal mungkin.

PPS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta.

Walaupun tertera kata sukarela di sana, kita berharap tidak ada kata lupa yang akan muncul di kemudian hari. Cukup tax amnesty saja yang menyingkap harta yang lupa dilaporkan. Kalau lupa berkali-kali itu namanya kebiasaan. Sangatlah tepat kalau ada orang bijak yang menyampaikan, “Ketika niat baik telah muncul maka butuh dikuatkan dan dikukuhkan, jika tidak, niat baik itu tak ubahnya lintasan keinginan yang muncul sejenak lalu lenyap kemudian.”

Sebagai pengingat saja, DJP saat ini sudah memiliki banyak data sebagai hasil Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information-AEoI) berupa data keuangan baik kas maupun setara kas dari berbagai lembaga keuangan. Selain itu, DJP juga mendapatkan data dari instansi, lembaga, asosiasi dan pihak ketiga lainnya tentang berbagai bentuk harta bersih Wajib Pajak.

Baca Juga : Ajak Taat Sama-Sama

Seluruh data yang telah terkumpul tersebut tentunya disandingkan dengan data pada SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak. Sebagian data sudah terklarifikasi dan dilaporkan Wajib Pajak tetapi masih ada juga yang belum. Nah, yang belum inilah yang menjadi sasaran PPS. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ikuti PPS, kuatkan niat baik untuk menuai kebaikan.

Lanjut baca

Populer