Terhubung dengan kami

Business

Geothermal untuk Masyarakat Lokal

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Pengoperasian PLTP Lahendong mampu meningkatkan pasokan listrik sekaligus mengurangi emisi karbon.

Anak perusahaan Pertamina yang bergerak di sektor energi panas bumi, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terus meningkatkan pasokan kebutuhan energi listrik yang lebih ramah lingkungan melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 di Sulawesi Utara. Pembangkit yang baru diresmikan Desember 2016 oleh Presiden Jokowi ini memiliki lima sumur geothermal dengan kedalaman 2000 sampai 3000 meter.

PLTP Lahendong merupakan sinergi dua perusahaan pelat merah, yakni Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam meningkatkan produksi energi terbarukan yang dapat menekan emisi karbon. Direktur Operasional PGE, Ali Mundakir mengemukakan, pengoperasian sumur geothermal ini bisa mengurangi emisi karbon hingga 1.500 ton per tahun dibandingkan pembangkit dari sumber energi fosil seperti batu bara.

“Itu sebabnya PLTP merupakan pembangkit energi yang bersih, terbarukan, dan berkelanjutan,” jelas Ali.

PLTP merupakan pembangkit energi yang bersih, terbarukan, dan berkelanjutan.

Pendanaan Bank Dunia

PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 berkapasitas 2×20 Megawatt (MW) ini dibangun dengan total investasi 282,07 juta dollar AS melalui pendanaan Subsidiary Loan Agreement (SLA) dari Bank Dunia (World Bank) ke pemerintah Indonesia. Dengan pengoperasian Unit 5 dan 6, total kapasitas PLTP Lahendong mencapai 120 MW yang setara untuk menyalurkan kebutuhan listrik bagi sekitar 240.000 keluarga di Minahasa, Sulawesi Utara.

Ali memaparkan, listrik yang dihasilkan PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 disalurkan ke pelanggan utama, PLN. Untuk PLTP Unit 1 sampai 4, pihaknya hanya menyalurkan uap saja ke PLN. Adapun pihak PLN yang memiliki pembangkit dan kemudian memproduksi listriknya.

“Sumur-sumur geothermal di PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 menghasilkan 1.200 ton fluida per jam yang terdiri dari campuran uap dan air panas,” urainya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, uap dan air panas dipisahkan melalui separator hingga tersisa 300 ton uap panas yang dialirkan melalui pipa untuk menggerakkan turbin yang kemudian disalurkan ke generator untuk menghasilkan listrik. Adapun sisa air panas sekitar 900 ton dikembalikan ke dalam tanah dengan cara injeksi di kedalaman tiga km yang nantinya dapat diolah lagi untuk menghasilkan uap panas.

“Air panas yang dikembalikan ke perut bumi harus bersuhu 20 derajat Celsius. Namun, air panas hasil pemisahan dari uap panas masih bersuhu 40 derajat Celsius. Untuk itu kami membangun fasilitas pendingin air,” imbuhnya.

Pemerintah terus meningkatkan penggunaan energi alternatif sebagai konsekuensi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai ratifikasi Paris Agreement yang ditandatangani oleh DPR RI pada Oktober 2016. Dalam ratifikasi itu, Indonesia harus mematuhi Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target pemangkasan 29 persen emisi GRK hingga 2030.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menegaskan, panas bumi harus bisa menarik investor sekaligus berkontribusi untuk memajukan perekonomian masyarakat di Sulawesi. Penambahan pasokan listrik dari pengoperasian PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 akan meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah yang nantinya dapat menggerakkan ekonomi lokal lebih cepat.-Novita Hifni

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Business

Potensi Laba di Bisnis Griya

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

SMF menargetkan peningkatan penyaluran dana untuk kredit perumahan sebesar 34,7 persen di tahun 2018 seiring terus meningkatnya permintaan masyarakat terhadap hunian.

 Tingginya permintaan masyarakat terhadap hunian menjadi peluang bisnis yang terus dibidik oleh perusahaan pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Melihat tren permintaan yang terus meningkat terutama rumah pertama bagi masyarakat kalangan bawah, SMF menargetkan penyaluran dana untuk kredit perumahan di tahun 2018 sebesar Rp 9,7 triliun atau naik 34,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 7,2 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya sebagai perusahaan pembiayaan sekunder di sektor perumahan tidak bisa menyalurkan dana langsung ke masyarakat dan harus melalui perbankan. Untuk itu bank-bank pembangunan daerah memiliki peran sangat penting dalam menyalurkan dana yang dimiliki.

Ia memaparkan, dari 27 bank pembangunan daerah di Indonesia dan telah menandatangani nota kesepahaman penyaluran kredit perumahan, baru terdapat 12 bank yang ikut berperan aktif dengan porsi yang terbilang masih sangat kecil. Oleh karenanya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan dapat berperan lebih besar dalam penyaluran kredit perumahan mengingat hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Selain angka kredit macet yang rendah di sektor perumahan, menurutnya potensi bisnis sektor ini juga besar mengingat besarnya angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi atau backlog di Indonesia telah mencapai 12 juta.

Seiring perannya sebagai penyedia dana pinjaman berbiaya rendah, SMF juga terus mendukung keikutsertaan BPD dengan mengadakan serangkaian pelatihan sumber daya manusia (SDM) perbankan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar bagi industri keuangan syariah dengan komposisi demografis dan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan.

Perumahan syariah

Untuk meningkatkan volume pembiayaan perumahan, secara khusus SMF telah meluncurkan Standar Prosedur Operasi Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi (SPO PMK) Perumahan Syariah. Melalui SPO ini akan terbangun sinergi antara bank syariah Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan pengembang.

Ananta menjelaskan, bank penyalur PPR Syariah maupun pengembang berperan dalam menyalurkan pembiayaan dan penyediaan hunian bagi masyarakat.

“Dengan adanya SPO ini masalah pemenuhan modal kerja yang dihadapi oleh para pengembang dapat teratasi dan juga menjawab masalah kesenjangan atau backlog antara kebutuhan rumah secara nasional dan jumlah yang dibangun,” kata Ananta di Jakarta, Senin (23/7).

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar bagi industri keuangan syariah dengan komposisi demografis dan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan.

Dalam penyusunan SPO, SMF bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). SPO disusun berlandaskan regulasi yang ada, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuagan (OJK), Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia, dan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan.

“Kami berharap SPO ini dapat menjadi acuan bagi bank syariah dan pengembang perumahan dalam pembiayaan modal kerja yang terstandar dengan baik, memenuhi prudential banking, sesuai hukum, dan fatwa MUI,” imbuhnya.

SPO PMK Perumahan Syariah memberikan petunjuk teknis bagi bank syariah penyalur PPR Syariah tentang tata cara menyusun proposal permohonan maupun mengajukan pembiayaan PMK Perumahan Syariah ke bank syariah. SPO menjelaskan petunjuk keseragaman teknis pelaksanaan pembiayaan PMK Perumahan Syariah, mulai dari proses, syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pembiayaan, yang memenuhi prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti memaparkan sejumlah faktor yang menjadi penyebab tingginya backlog perumahan di Indonesia mulai dari ketersediaan rumah yang masih belum memadai, rendahnya kualitas rumah, hingga daya beli masyarakat yang lemah karena harga rumah yang semakin tinggi. Kondisi ini ditambah lagi dengan belum optimalnya pemanfaatan sumber dana seperti pembiayaan sekunder oleh perbankan.

Lanjutkan Membaca

Business

Renyahnya Kemitraan Bisnis Kue Kering

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Lewat pola kemitraan yang dijalin bersama para agen dan distributor, J&C Cookies mampu bersaing merebut renyahnya pasar kue kering di dalam negeri dan bersiap ekspansi ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Semangat membangun bisnis sekaligus berbagi keuntungan dengan para mitra pendukung telah menjadi tekad pemilik usaha kue kering bermerek J&C Cookies, Jodi Janitra. Sejak awal menjalankan usaha pada 11 April 1996 di Bandung, Jawa Barat dengan mempekerjakan beberapa karyawan, ia telah membangun kemitraan dengan para agen dan distributor yang kini tersebar di berbagai kota besar di Indonesia.

Jodi mengungkapkan, pola kemitraan ini bisa dijalankan dengan sistem dan persyaratan yang mudah sehingga bisnis kue keringnya bisa dijalankan kapan saja dan oleh siapa saja.

“Dengan sistem kemitraan yang mudah, tidak perlu modal besar maupun tempat usaha yang luas, bisnis kue kering sudah dapat dilakukan. Bahkan, bisnis ini sangat cocok untuk para ibu rumah tangga yang ingin mencari penghasilan tambahan,” urai Jodi kepada Majalah Pajak.

Melalui pola kemitraan, ia juga turut berbagi keuntungan dengan para mitra bisnisnya yang telah bergabung sebagai agen dan distributor. Bisnis kerakyatan ini pula yang menjadi alasannya untuk tidak memasarkan produk kue keringnya melalui jaringan supermarket.

“Dengan sistem kemitraan yang mudah, tidak perlu modal besar maupun tempat usaha yang luas, bisnis kue kering sudah dapat dilakukan. Bahkan, bisnis ini sangat cocok untuk para ibu rumah tangga.”

Para agen dan distributor yang menjadi mitra bisnis ini sekaligus berperan penting dalam memasarkan kue kering kepada konsumen sepanjang waktu dan tidak terbatas hanya saat menjelang hari raya saja.

“Motivasi kami ingin mengembangkan industri untuk memenuhi kebutuhan konsumen di saat Idul Fitri, Natal dan dan Tahun Baru dan Imlek, juga mendorong kue kering menjadi sajian sehari-hari,” jelasnya.

Standar internasional

Jodi menuturkan, hingga saat ini bisnisnya tak pernah berhenti berinovasi dalam memperkenalkan berbagai varian baru kue kering dan kemasan yang menarik. Jumlah agen terus meningkat dan jalur distribusi diperluas, serta membuka gerai baru di luar wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek.

Aspek kualitas tentu menjadi perhatian utama. Selain telah mendapat sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), saat ini produknya juga telah memperoleh sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yakni sistem keamanan pangan berdasarkan kajian ilmiah dan sistematis dengan standar internasional yang mengindentifikasi bahaya spesifik dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan pangan. Sistem ini telah diterapkan sebagai bukti keseriusan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggannya dan menegaskan produknya sebagai best brand home made cookies.

Ia memaparkan, kue kering yang diproduksinya tanpa bahan pengawet dengan cita rasa yang khas, diolah secara higienis melalui tangan-tangan terampil, serta memproduksi kemasan dengan desain khusus yang unik, menarik serta didukung teknologi modern.

“Kami ingin memperluas jaringan pemasaran ke seluruh Indonesia dan ekspor ke luar negeri, khususnya negara serumpun seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darusalam. Dalam waktu dekat, kami akan membuka gerai di Singapura,” ungkapnya.

Lanjutkan Membaca

Business

Kemitraan dan Inovasi

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Selain memperluas kemitraan, PT CRP juga terus berinovasi di bisnis kuliner agar produknya dapat semakin diminati dan dikenal luas di tingkat lokal hingga pasar global.

Perusahaan yang bergerak di bisnis kuliner, PT Citarasa Prima Indonesia Berjaya (CRP) berencana melakukan ekspansi di tahun ini dengan menambah gerai melalui sistem kemitraan. Perusahaan dengan sederet merek kuliner lokal seperti Nasi Goreng Rempah Mafia, Warunk UpNormal, dan Bakso Boedjangan ini kini telah memiliki 117 gerai. Sekitar 70 persen dari total gerai tersebut dimiliki oleh mitra usaha dan sisanya milik CRP.

Pendiri Grup CRP, Stefanie Kurniadi mengemukakan, bisnis harus dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Sejak awal merintis usaha di bidang kuliner, ia mengaku tak pernah berhenti belajar dan terus berinovasi agar bisnisnya dapat menjangkau masyarakat luas.

“Saya ingin mengangkat brand lokal ke level global. Kalau orang datang ke New York, brand kita ada di sana. Jadi, jangan produk luar negeri saja yang meramaikan pasar Indonesia,” (kapan, di mana, kepada siapa dia berbicara?) kata perempuan kelahiran 11 Juni 1985 yang meraih penghargaan EY Entrepreneur of The Year di Monte Carlo, Monako di tahun 2015 bersama enam pengusaha terpilih dari seluruh dunia.

“Saya ingin mengangkat brand lokal ke level global. Kalau orang datang ke New York, brand kita ada di sana. Jadi, jangan produk luar negeri saja yang meramaikan pasar Indonesia”.

Bidik konsumen muda

Salah satu merek kuliner milik Grup CRP yang kini mengalami perkembangan cukup siginifikan adalah Warunk UpNormal. Membidik konsumen dari kalangan muda, bisnis yang dirintis pada 2014 di Bandung ini kini telah memiliki 65 gerai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Restoran berkonsep modern minimalis yang dilengkapi fasilitas free-WiFi ini menyuguhkan aneka menu seperti mi, nasi goreng, dan roti bakar dengan harga yang cukup terjangkau bagi kalangan anak-anak muda, mulai dari Rp 10 ribuan hingga Rp20 ribuan.

Setelah memperkenalkan menu mi, Grup CRP menargetkan untuk membuka gerai baru di tahun ini untuk mempromosikan merek nasional melalui produk kopi sebagai menu andalan. Grup CRP kini merintis gerai baru di Bandung yang dinamai UpNormal Roasters dan menandai perluasan bisnisnya di industri kopi. Gerai baru ini ditujukan untuk mendukung petani lokal dengan mengangkat kearifan lokal dari produk kopi di berbagai daerah di Indonesia untuk disajikan kepada konsumen.

Selain kemitraan dan memperkenalkan menu baru, CRP juga ingin memperkuat kerja sama dengan Grup Salim yang sudah terbangun sejak tahun lalu. Salah satu produk Grup Salim yakni Indomie, merupakan menu andalan di gerai Warunk UpNormal. Melalui kerja sama ini, Grup Salim mengirim pasokan bahan baku yang dibutuhkan seperti Indomie dan kecap ke seluruh gerai CRP dalam perputaran yang terbilang cepat setiap dua hari sekali.

Grup Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya merupakan rantai bisnis food and beverage berbasis di Indonesia. Saat ini terdapat lima merek yang bernaung di Grup CRP, yaitu Nasi Goreng Rempah Mafia, Warunk UpNormal, Bakso Boedjangan, Sambal Khas Karmila dan UpNormal Coffee Roaster.

Didirikan pada Oktober 2013 dengan merek pertama Nasi Goreng Rempah Mafia, grup bisnis ini melakukan kolaborasi  antara pengembangan produk, operasi, hubungan masyarakat, keuangan dan teknologi, dan administrasi. Secara keseluruhan, perusahaan telah mencapai pertumbuhan tiga kali lipat dari awal berdiri hingga tahun ini. Saat ini Grup CRP melayani lebih dari 35.000 konsumen setiap hari di semua gerainya dan menargetkan untuk mencapai lebih dari satu juta konsumen per hari pada semua merek di semua outlet dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News4 minggu lalu

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News1 bulan lalu

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News1 bulan lalu

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News2 bulan lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News2 bulan lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News3 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News8 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News9 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News10 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Advertisement Pajak-New01

Trending