Connect with us

Partners in Tax

Gaungkan Dukungan—dan Kritikan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Keterlibatannya mengawal berbagai macam kebijakan, membuat buah pemikiran yang ia tuangkan di medsos sering dianggap tak objektif oleh warganet.

Dulu, pajak jarang dibicarakan di kalangan masyarakat awam. Segala sesuatu mengenai pajak seolah menjadi tabu bahkan terkadang menakutkan. Boro-boro meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), mendatangkan masyarakat ke kantor pajak setempat untuk menyosialisasikan aturan pajak saja fiskus merasa kepayahan.

Keadaan ini membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbenah diri. Dengan adanya reformasi birokrasi di tahun 2000 hingga menelurkan Reformasi Perpajakan jilid I tahun 2002–2008, Reformasi Perpajakan Jilid II di tahun 2009–2014, hingga Reformasi Perpajakan jilid III tahun 2017–2024, DJP sedikit demi sedikit mengubah paradigma instansi yang kaku, ruwet, dan tak berintegritas. Reformasi itu juga seolah mengikis tembok pembatas dengan WP. Insan fiskus kini dikenal lebih humanis dan tak lagi menakutkan. Terpenting, administrasi perpajakan kini semakin mudah, murah, dan sederhana, walau tentu masih banyak yang mesti disempurnakan.

Dalam proses transformasi itu, tentu DJP tak bergerak sendiri. Ada banyak pemangku kepentingan (stakeholder) yang mengawal dan membantu DJP seperti memberi masukan, mengampanyekan, dan mengedukasi Wajib Pajak terhadap satu isu atau aturan baru. Salah satu stakeholder itu adalah lembaga kajian independen bernama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

Sejak pembentukannya pada 2014 silam, CITA konsisten membantu pemerintah terutama sebagai mitra DJP untuk mengarusutamakan isu-isu terkait kebijakan perpajakan. Dengan tagline “For a Better Indonesia Tax Policy”, CITA melakukan berbagai upaya mulai dari melakukan penelitian mengenai kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, melakukan studi melalui konsep dan prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku secara internasional dan kesesuaian dengan filosofi Negara dan UUD 1945, juga mengadakan diskusi seminar dan forum di bidang kebijakan perpajakan nasional dan pengelolaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN).

Secara periodik, CITA juga melaksanakan forum seperti CITAxCourse, yakni kursus pajak dengan tema berbeda seperti filsafat, dan hukum; CITAxTalk, diskusi pajak dengan tema-tema aktual yang melibatkan sumber-sumber dari berbagai pihak—termasuk DJP; dan Tax Cafe atau kafe pajak, yaitu obrolan santai seputar pajak yang melibatkan para mahasiswa dan anak muda yang diadakan di kafe-kafe.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo yang ditemui Majalah Pajak pertengahan Juni lalu mengatakan, pihaknya hingga kini tetap mengawal kebijakan perpajakan yang digulirkan pemerintah.

“Kami advokasi kebijakannya. Kalau ada yang tidak pas, ya, kami ingatkan juga. Tetap kasih masukan ke pemerintah, revisi beberapa peraturan menteri (keuangan) yang memang tidak pas, kami sampaikan masukan dan beberapa juga sudah diubah. Saya kira cukup responsif juga Kemenkeu, DJP, dan DJBC ,” ujar pria yang akrab disapa Pras ini di kantor CITA, Bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).

Beberapa aturan yang ia maksud adalah Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 tahun 2016, serta Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 32/PMK 010 tahun 2019 yang mengatur mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN.

Politik dan otonomi pajak

Sebagai komponen pendapatan negara terbesar, pajak kerap kali disangkutpautkan dengan kontestasi politik terutama jelang pemilihan umum presiden. Di media sosial (medsos), kebijakan pajak menjadi sasaran empuk untuk mengkritik pemerintah. Tak jarang juga isu miring diembuskan dan berkembang menjadi hoaks. Sebagai ahli perpajakan, Pras merasa berkewajiban meluruskan isu-isu miring ini melalui akun medsosnya.

“Politik kita sama sekali enggak sehat, terutama di medsos. Saat pilpres lalu, kami mendudukkan soal simpang siur seolah tarif pajak turun itu pasti baik, meluruskan yang begitu-begitu. Lalu tuduhan bahwa tax ratio kita buruk, lalu ada yang ingin memboikot pajak.”

Tak hanya itu, bisikan dan tekanan dari berbagai pihak juga mengakibatkan DJP sulit menentukan arah kebijakan secara mandiri dan tegas. Sebuah institusi pajak seyogianya selalu mempertimbangkan apa yang terpenting untuk melindungi pendapatan pajak, menjamin keadilan, dan mengamankan efisiensi.

Tak disangsikan lagi, wacana otonomi pajak mesti diwujudkan. Saat masa kepemimpinan awal Presiden RI Joko Widodo, Pras yang saat itu terlibat dalam penyusunan Nawacita ekonomi bersama Rawanda Wandy Tuturoong, Teten Masduki, dan Sri Adiningsih, mengusulkan dan mengusung ide pemisahan DJP dari Kemenkeu dengan nama Badan Penerimaan Negara (BPN).

Dalam perkembangannya, ide ini tertunda seiring adanya wacana Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Meski demikian, Pras tetap memasukkan transformasi kelembagaan sebagai salah satu prasyarat penting bagi pembaruan sistem perpajakan pasca-Tax Amnesty.

Proses politik lalu bergulir melalui instruksi Presiden ke Menteri Keuangan kala itu, Bambang Brodjonegoro, dan berujung pada rancangan UU KUP yang diajukan ke DPR, dengan memasukkan klausul pembentukan institusi pemungut pajak yang terpisah, tapi tetap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

“Pembahasan RUU KUP pun mengalami pasang surut. Saya pernah dua kali diundang RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Komisi XI DPR sebagai narasumber, di luar diskusi dengan para tenaga ahli DPR dan berbagai pihak. Pendirian saya tetap sama, transformasi kelembagaan harus dilanjutkan dan tuntas. Ini bukan tanpa tantangan, sebab Apindo, Kadin, dan HIPMI kompak menolak—konsisten hingga saat ini, tapi tentu dengan argumen dan alasan yang patut didengarkan juga,” tuturnya.

Keterlibatannya mengawal berbagai macam kebijakan, membuat buah pemikiran yang ia tuangkan di medsos sering dianggap warganet tak objektif karena kedekatannya dengan pemerintah. Padahal, tak hanya dukungan yang sering ia gaungkan tetapi juga kritikan.

“Dulu, sebelum pemerintahan Pak Jokowi, belum ada medsos yang semasif ini. Saya lebih leluasa mengkritik pemerintah. Sekarang, kritik itu sering dipahami oleh orang yang tidak suka itu dijadikan senjata untuk menyerang pemerintah. Jadi, saya mengubah strategi advokasi. Apalagi, sekarang saya sudah punya akses, ketemu Dirjen langsung juga bisa ngasih masukan melalui WhatsApp, ke Ibu Menteri (Keuangan) bisa. Ngapain saya teriak-teriak di luar?”

Untuk tetap menjaga netralitas dan independesinya, Pras pun memiliki kiat sendiri.

“Saya memang menjaga sebisa mungkin tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah, sampai detik ini alhamdulillah bisa. Jadi, sejak 2014 sampai sekarang ini tidak satu pun saya mengerjakan project DJP, atau Kemenkeu, atau DJBC, mau kajian, saya enggak pernah mengerjakan itu supaya tetap bisa independen. Saya juga di tim reformasi perpajakan, tapi saya juga tidak mau menerima honor,” ungkapnya.

“Kalau ada yang tidak pas, ya, kami ingatkan juga. Tetap kasih masukan ke pemerintah.”

Hari Pajak  

Secara historis, peringatan Hari Pajak sebagai momentum untuk merunut lagi jejak pajak, bagaimana lahirnya dalam konstitusi. Di sisi lain, secara politik, pajak mengingatkan lagi pada dua dimensi, asal-usul negara dan tujuan bernegara.

“Negara ini menuju ke mana? Kemandirian. Jadi pajak membiayai sekarang, tapi juga pajak itu mengantisipasi masa depan,” ujarnya.

Penulis buku Pengampu(n)an Pajak ini berharap, Hari Pajak tidak lagi diperingati sekadar seremonial, tapi betul-betul memiliki nilai semangat kemandirian negara yang tidak hanya menjadi tanggung jawab insan pajak, tapi seluruh stakeholder yang membiayai negara ini yaitu warga negara.

Rembuk Pajak yang pernah digagasnya bisa menjadi salah satu kegiatan di Hari Pajak yang melibatkan masyarakat. Rembuk Pajak menjadi forum diskursif seluruh elemen masyarakat seperti otoritas pajak, mahasiswa, LSM, DPR, pengusaha, media, hingga partai politik. Ini beririsan dengan prinsip pajak dalam undang-undang yang mengutamakan gotong royong.

“Pajak sudah jadi wacana publik, jadi harus kita dorong keluar, kalau bisa ya jangan eksklusif pegawainya pajak saja, tapi harus melibatkan yang lain. Di pusat tetap perlu menurut saya ada rembuk pajak, lalu di daerah secara serentak setiap Kanwil dengan stakeholder setempat dibuatkan forum yang lebih rutin. Itu secara informal efektif. Masyarakat juga lebih berani menyampaikan, WP lebih berani bersuara, dan kalau informal itu biasanya lebih enak didengarkan, diperhatikan.”

Hari Pajak juga bisa dimanfaatkan DJP dengan memberikan fasilitas atau insentif yang dapat dirasakan langsung oleh semua lapisan masyarakat dan menjadi momen yang berharga bagi WP.

“Misalnya, bagi Wajib Pajak yang dalam bulan ini melakukan pembetulan SPT sukarela, akan dihapus sanksinya. Atau yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di bulan ini atau pengusaha kena pajak akan mendapatkan fasilitas apa. Bisa bekerja sama nanti, kan, diskon belanja atau apa menggunakan kartu NPWP,” terangnya.

Pada akhirnya Pras berpesan, pemerintah harus dapat menciptakan suatu ekosistem pajak yang memang didasarkan pada trust. Era pasca-Tax Amnesty adalah era baru perpajakan yang dibarengi dengan tiga ciri yakni transparan, akuntabel, dan simpel (TAS). Jika WP sudah transparan, maka otoritas pajak harus akuntabel. Di satu sisi, semua sistem pajak dibuat simpel, prosedurnya tidak bertele-tele, tidak rumit, dan pendek agar efisien.

“Orang enggak ada lagilah yang enggak ngerti pajak dengan segala kontroversinya. Jadi, Amnesti Pajak itu menghasilkan modal sosial yang bagus, dan itu modal awal. Tinggal bagaimana pemerintah apakah mampu mengakumulasi itu dan mengkapitalisasi, betul-betul hipotesis, tapi jadi betul-betul menjadikan revenue,” tandasnya.—Ruruh Handayani

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Partners in Tax

Bayar Pajak itu Wujud Bela Negara

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Di era kemerdekaan, bela negara diwujudkan dengan ikut berperan aktif terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

 

Gemuruh suara Pesawat Mustang dan Kittyhawk yang berputar-putar di atas Lapangan Udara (Lanud) Maguwo pagi itu merobek langit pagi Yogyakarta. Pesawat-pesawat tempur milik Belanda itu tiba-tiba menghujani Maguwo dengan bom. Di sisi timur kota, pesawat Dakota Belanda yang datang dari Lanud Andir Bandung, diam-diam juga menebar pasukan penerjunnya. Hari itu 19 Desember 1948. Hari ketika Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia (RI) jatuh ke tangan Belanda dalam serangan tiba-tiba yang kemudian dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Soekarno, Hatta dan Sutan Sjahrir ditangkap dan diasingkan.

Sejak hari itu Belanda berulang kali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar karena para pemimpinnya telah ditangkap dan ditahan. Namun, Syafruddin Prawiranegara yang sudah mendapat mandat dari para pemimpin RI sebelum ditangkap segera membentuk pemerintahan sementara yang dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kota Bukitinggi menjadi kota Ibu Kota Negara Indonesia sekaligus kota perjuangan untuk mempertahankan eksistensi NKRI. PDRI terus berjuang melawan Belanda. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

Peristiwa Agresi Militer Belanda II itulah yang akhirnya menjadi tonggak lahirnya semangat bela negara. Pada 18 Desember 2006, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia, tanggal 19 Desember akhirnya diperingati sebagai Hari Bela Negara. Meski dalam perjalanannya, Hari Bela Negara seolah hanya menjadi catatan peristiwa monumental yang nyaris kehilangan esensinya.

Menyadari hal itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu mencoba membangkitkan lagi semangat dan semangat bela negara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Apalagi setelah dicanangkannya Gerakan Nasional Bela Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 19 Desember2014 lalu. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Saat awal pencanangan gerakan bela negara, Ryamizard mengatakan, tujuan dari kegiatan bela negara tak lain untuk membentuk mental masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran akan rasa cinta terhadap tanah air, setia kepada negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) Brigadir Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjelaskan, di era kemerdekaan wujud bela negara tentu bukan lagi upaya pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam eksistensi negara. Namun, bela negara diwujudkan dengan ikut berperan aktif terhadap kemajuan bangsa dan negara, mulai dari moral, sosial, pendidikan ataupun peningkatan kesejahteraan bangsa.

“Ancaman kita saat ini sifatnya ancaman nonmiliter. Kalau kita cermati, kan, invasi dari satu negara ke negara lain sekarang tidak menjadi suatu tren untuk menguasai suatu negara. Negara tidak dikuasai secara fisiknya, tapi bisa diserang secara ideologinya, ekonominya, dan sisi lain selain pertahanan. Makanya Kementerian Pertahanan menginisiasi gerakan bela negara,” ujar Tandyo kepada Majalah Pajak di kantor Kemhan RI Senin, (24/6).

Untuk mengimplementasikan program bela negara kepada seluruh elemen bangsa, Kemhan telah menyusun program sesuai target besar Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo, yakni revolusi mental. Melalui program bela negara, pemerintah ingin setiap warga negara Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Agar program ini berjalan maksimal, dalam pelaksanaannya, Kemhan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, dan, media massa, dan berbagai elemen masyarakat.

“Sejak 2015 lalu CPNS itu wajib mengikuti pelatihan bela negara. Kalau zaman saya dulu ada P4, sekarang kan enggak ada. Pemerintah sekarang ada BPIP (Badan Pengelola Ideologi Pancasila),” tutur Tandyo.

Ideologi Pancasila

Generasi muda Indonesia adalah calon penerima estafet kepemimpinan di masa mendatang. Untuk itu, Tandyo mengatakan, penting sekali memperkuat ideologi Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Apalagi pada era teknologi dengan gempuran berbagai informasi yang memungkinkan dogma-dogma lain selain ideologi Pancasila mudah menyusup dan mengontaminasi.

“Pada era ’45–‘65 kita menghadapi kekuatan ideologi yang tumbuh, seperti DI/TII, PKI dengan cara konvensional. Kalau saat ini, kan, berubah—mungkin sama kontennya, tapi polanya yang berubah. Sekarang menggunakan siber, media sosial untuk memasukkan nilai-nilai di luar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Makanya pola kita kita melalui media sosial, TV, koran, sehingga semua elemen bisa tersasar sosialisasi kita,” jelas pria yang pernah menjabat Komandan Korem 142/Taroada Tarogau ini.

Membayar pajak merupakan bentuk cinta tanah air dan rela berkorban dari masyarakat.

Pajak, bentuk cinta tanah air

Implementasi lainnya, lanjut Tandyo, Kemhan juga melakukan sosialisasi secara konvensional ke daerah-daerah untuk mencari kader program bela negara.

Tandyo juga mengatakan, untuk menyukseskan implementasi bela negara, Kemhan juga menggandeng Direktorat Jenderal pajak (DJP). Sebab, membayar pajak juga merupakan perwujudan riil bela negara. Menurut Tandyo peran serta warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi tak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Seperti kita tahu, pajak adalah sumber penerimaan terbesar untuk negara. Uang hasil pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan melanjutkan pembangunan. Tanpa ada pembayaran pajak, negara secara ekonomi dan politik akan lemah. Oleh karena itu, membayar pajak merupakan bentuk cinta tanah air dan rela berkorban dari masyarakat. Penerimaan yang berasal dari pajak juga dapat menopang kedaulatan negara—kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak mana pun.

“Beberapa bulan lalu kami juga kerja sama dengan Ditjen Pajak, KP2KP untuk memberikan pembekalan bela negara. Salah satu nilai bela negara itu kan rela berkorban. Salah satunya, bagaimana meng-arrange bela negara ini menjadi suatu gerakan moral. Mereka melakukan kewajiban mereka, berkorban untuk negaranya sesuai dengan kemampuan mereka. Pajak itu, kan yang kaya (bayar) pajak lebih besar,” kata pria kelahiran Surakarta 21 Februari 1969 ini.

Selain memberikan pelatihan ke KP2KP, Tandyo mengungkapkan, Kemhan juga memberikan pendampingan kepada unit vertikal DJP yang notabene selalu berada di daerah remote area itu. Hal itu untuk mengatasi keterbatasan personel KP2KP agar kinerja mereka lebih maksimal.

“Kami sangat memahami perlu ada pendampingan untuk rekan kita yang bertugas di Ditjen Pajak ini. Bagaimanapun juga mereka mengemban tugas negara.”-Waluyo Hanjarwadi

Continue Reading

Partners in Tax

Harusnya Dirayakan semua Unsur Pemerintahan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

Hari pajak bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepedulian elemen bangsa terhadap pajak.

Pajak menyumbang setidaknya 75 persen penerimaan negara. Sejalan dengan fungsi utama pajak sebagai anggaran (budgetair), pajak memiliki peran penting bagi kemajuan Indonesia, terutama sebagai penggerak roda pembangunan. Dengan kata lain, pajak adalah pilar utama penyangga tegaknya Negara Kesatuan Indonesia. Dari kacamata itu, tentu persoalan pajak bukanlah tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Kementerian Keuangan saja. Pajak menjadi tanggung jawab bersama elemen bangsa.

Hal itulah yang ditekankan oleh Praktisi Perpajakan Indonesia dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Danny Septriadi. Menurutnya, pajak bukan semata kegiatan mengumpulkan penerimaan. Lebih jauh lagi, pajak adalah syarat penting bagi terwujudnya negara yang kuat, implementasi demokrasi, dan menjamin tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Harusnya semua departemen dari pemerintahan itu juga turut merayakan ini semua. Jadi, jangan sampai euforianya hanya DJP dan Kemenkeu saja,” ungkapnya saat di temui Majalah Pajak di Menara DDTC pada Kamis (13/06). Ia juga menambahkan bahwa kepedulian ini harus dibangun sampai ke tingkat pemda, sehingga terlihat hari itu kita benar-benar merayakan.

Momentum hari pajak ini dapat dijadikan sebagai pengingat bagi DJP bahwa pajak merupakan bagian dari kontrak fiskal antara negara dan masyarakat. Kontrak fiskal yang ideal bisa diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Masyarakat membayar pajak dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan negara menyediakan fasilitas dan kebutuhan publik yang optimal. “Selain itu, momentum Hari Pajak juga bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengarusutamakan isu pajak secara nasional,” tambahnya.

“Awareness”

Membangun kepedulian terhadap pajak menurut Danny sangat penting, karena negara yang berhasil umumnya karena pengelolaan pajaknya baik. Selain itu, belajar dari pengalaman di negara lain, kepedulian terhadap pajak dapat dibangun melalui berbagai hal. Pertama, dengan melalui sosialisasi dan kegiatan pemberian informasi dari pemerintah, khususnya DJP, kepada masyarakat. Kedua, melalui desain sistem pajak yang lebih partisipatif. Perumusan kebijakan yang partisipatif akan membentuk rasa keterikatan yang lebih baik serta penerimaan dari masyarakat. Ketiga, melalui dukungan teknologi. Digitalisasi pada dasarnya bisa dipergunakan sebagai alat untuk membangun kepedulian. Sebagai contoh, mempercepat penyebaran informasi melalui media sosial.

Keempat, melalui adanya edukasi pajak sejak dini di tingkat pendidikan dasar hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal ini juga telah dilakukan melalui program Pajak Bertutur yang diluncurkan dua tahun lalu. Kelima, kerja sama dengan stakeholders.

Oleh karena itu, penting bagi DJP maupun lembaga pemerintah lain untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pajak, misalkan dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, tidak adanya korupsi, dan sebagainya. Kepercayaan adalah modal utama bagi kepatuhan sukarela. Khusus untuk DJP upaya membangun kepercayaan bisa diwujudkan dengan penerapan compliance risk management, yaitu memperlakukan Wajib Pajak sesuai dengan profil kepatuhannya. “Wajib Pajak yang selalu patuh diberikan pelayanan optimal, yang masih memiliki kendala untuk patuh diberikan sosialisasi dan kemudahan, sedangkan yang tidak patuh diberikan sanksi tegas,” imbuhnya.

Wajib pajak yang selalu patuh diberikan pelayanan optimal, yang masih memiliki kendala untuk patuh diberikan sosialisasi dan kemudahan, sedangkan yang tidak patuh diberi sanksi tegas.

Solusi

Pria yang menyukai buku-buku komedi ini juga menuturkan bahwa kondisi perpajakan Indonesia masih dirasa mengandung banyak ketidakpastian. Hal ini bisa terlihat dari tingginya sengketa pajak hingga lanskap pajak internasional yang cepat berubah. Sedangkan Dari sisi DJP, kondisi perpajakan di tanah air masih mengandung banyak tantangan. Hal tersebut ditandai dengan masih rendahnya partisipasi dan kepatuhan pajak, tingginya shadow economy, keterbatasan akses informasi dan teknologi pengolahan data, adanya aktivitas penghindaran pajak, hingga ketergantungan yang tinggi dari pos PPh Badan dan sektor komoditas. Di saat yang bersamaan, DJP diberikan target penerimaan yang selalu meningkat tiap tahunnya.

“Upaya untuk menemukan solusi dan mempertemukan kedua perspektif tersebut harus segera dibangun. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan paradigma kepatuhan kooperatif yang mensyaratkan adanya hubungan yang setara, saling menghormati, dan saling transparan antara Wajib Pajak dan DJP,” tuturnya. Selain itu, kepatuhan kooperatif tersebut akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, semisal biaya kepatuhan (cost of compliance) dan biaya administrasi (administration cost) yang akan semakin rendah. Lebih lanjut lagi, Danny berharap penerimaan pajak bisa dengan minimal sengketa.

Sengketa lain yang kerap ditemukan adalah terdapat perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dengan DJP, tidak adanya partisipasi dari kedua belah pihak dalam menentukan sebuah peraturan, kurangnya sosialisasi, sampai masalah transfer pricing.

Sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan, DDTC berkomitmen untuk turut aktif dalam menciptakan sistem pajak yang seimbang dan partisipatif serta komitmen untuk mengeliminasi asimetri informasi dalam bidang pajak. Selain itu, DDTC juga membantu mengajarkan Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan benar daripada mengurus sengketa. “Apalagi spirit dari kita adalah di kita itu ada filosofi standar kerja adalah kalau bisa jangan sampai lewat dari pemeriksaan,” jelasnya. Menurut Danny dengan adanya sengketa yang berkepanjangan semakin membuat ketidakpastian kepada Wajib Pajak.- Heru Yulianto

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 hari ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News4 minggu ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News1 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News3 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Trending