Connect with us

Report

Gandeng UMKM, Jaga Nilai TKDN

Diterbitkan

pada

PT Intisumber Hasil Sempurna

Agar tak melulu bergantung kepada impor, perusahaan penyedia alat-alat kesehatan ini menggandeng pelaku industri UMKM.  

Pandemi Covid-19 telah membuka mata kita semua betapa pentingnya kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Betapa tidak, langkanya alat pelindung diri (APD) dan alat-alat kesehatan (alkes) lainnya secara global sejak awal wabah ini menyerang Indonesia, membuat tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan yang menangani pasien Covid-19 tak terlindungi dengan optimal.

Ketergantungan Indonesia terhadap APD dan alkes impor—di saat hampir semua negara membutuhkannya, serta terganggunya rantai pasok global ditengarai sebagai penyebab kelangkaan itu. Sejak April 2020, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk mempermudah proses perizinan—izin impor bahan baku hingga izin edar—bagi pelaku industri APD dan alkes dalam negeri agar tidak menghambat proses produksi dan pendistribusiannya.

Salah satu distributor itu adalah PT Intisumber Hasil Sempurna (IHS) yang berkedudukan di Surabaya. Saat pandemi, penyalur APD dan alkes merek OneMed ini diandalkan untuk menyalurkan kebutuhan masker, disinfektan, APD untuk masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

Founder and CEO OneMed Group Yakobus Jemmy Hartanto mengatakan, sewaktu jumlah kasus Covid-19 meningkat, pemerintah daerah memintanya agar lebih mengutamakan suplai APD dan oksigen untuk faskes di sana ketimbang di luar Jatim.

“Memang karena ada instruksi dari wali kota, kami harus memprioritaskan penyediaan oxygen concentrator untuk Pemerintah Kota Surabaya meskipun sudah dipesan oleh teman-teman lain di luar provinsi atau luar kota Surabaya. Demikian juga APD, Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) ingin agar kami harus dahulukan Jawa Timur dulu,” jelas Jemmy saat berbincang dengan Majalah Pajak secara virtual, Kamis (26/8).

Jemmy pun turut bersyukur, di saat sektor-sektor usaha bertumbangan saat pandemi—termasuk sektor kesehatan—ia masih dapat bertahan dan berkontribusi pada negeri. Penentu arus kas perusahaan yang sehat datang dari penyediaan alkes yang berhubungan dengan Covid-19.

“Banyak juga bisnis alat kesehatan yang kolaps, karena tidak terkait dengan alat-alat penyediaan untuk Covid. Kami bisa move dan fleksibel sekali karena kami sejak dulu sudah menyediakan alat proteksi diri seperti APD, disinfektan. Di saat orang lain belum masuk di dalam bidang itu, kami sudah distribusi. Namun, bukan peluang yang kami lihat, tetapi bagaimana dengan ketersediaan itu kami bisa membantu pemerintah dan membantu banyak orang di dalam menghadapi pandemi ini,” kata Jemmy.

Merintis usaha

Sesungguhnya, minimnya alkes telah lama dirasakan oleh nakes sebelum virus korona tiba di Indonesia. Jemmy yang pernah menjadi dokter umum di sebuah puskesmas di Jawa Timur bercerita, ia mesti cermat dan rasional saat menggunakan alkes seperti alat suntik (syringe). Saking sedikitnya jatah yang dimiliki puskesmas, alat suntik yang semestinya sekali pakai hanya disterilkan untuk digunakan berulang kali.

“Pada waktu pertama kali kami tugas tahun ’80-’81, kami dijatahi satu hari itu hanya dua alat suntik untuk menyuntik banyak pasien. Padahal itu, kan, disposable. Jadi, terpaksa seadanya—pakai disinfektan dengan alkohol untuk membersihkan alatnya. Kami pakai suntik sampai jarumnya tumpul,” ungkap Jemmy.

Kesan itu membuatnya bermimpi kelak ingin memiliki sebuah pabrik alkes sendiri dan membantu Indonesia lepas dari ketergantungan impor. Kesempatan itu pun mulai datang bagi Jemmy. Saat masih bertugas di Dinas Kesehatan Surabaya, ia mulai merintis usaha dengan memiliki apotek sendiri.

Sekitar tahun 1992, Jemmy memperluas pasar dengan menjadi distributor obat dan alkes yang umum disebut dengan pedagang besar farmasi (PBF) dan penyalur alat kesehatan (PAK) di bawah bendera PT Intisumber Hasil Sempurna (IHS). Seiring berkembangnya perusahaan dan agar bisa membagi waktu dengan keluarga, Jemmy memutuskan untuk beralih profesi seutuhnya menjadi pengusaha dan menanggalkan tugas kedinasannya sebagai dokter sekaligus pegawai negeri sipil.

Namun, Jemmy menilai tak mungkin kedua profesi itu—distributor dan dokter—dapat jalan beriringan. Menjadi dokter berarti melayani masyarakat agar menjadi sehat tanpa memikirkan untung-rugi yang didapat. Sementara, menjadi pebisnis berarti memikirkan keuntungan bagi perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

“Saat jadi dokter, kalau pasien enggak punya uang, ya, enggak apa-apa enggak usah bayar. Pernah mengalami dibayar pakai telur ayam, dan lain-lain. Fokus di usaha ini awalnya juga bukan karena suatu pilihan, tapi suatu keadaan. Kalau boleh, ya, tetap kepingin jadi dokter, jadi spesialis, dan bertugas di pemerintahan sampai pensiun,” ucapnya.

Setelah penuh menjadi pengusaha dan dapat fokus mengembangkan bisnisnya, Jemmy mendirikan PT Jayamas Medica Industri (JMI) di Sidoarjo pada tahun 2002, dengan urine bag sebagai produk pertamanya. Di pabrik seluas 2.200 meter persegi dan 50 karyawan, Jemmy juga memproduksi antiseptik, serta disinfektan seperti alkohol gosok. Semua produk itu diberi merek OneMed.

Pada tahun 2006, mimpi yang pernah ia cita-citakan dulu tercapai. Ia berhasil memproduksi alat suntik sekali pakai berkat akuisisi produsen lokal, dan sampai hari ini menjadi produk andalannya. Sejak saat itu, usahanya kian maju pesat dan memproduksi berbagai jenis inovasi alkes baru.

Jemmy mengungkapkan, memproduksi alkes sendiri di dalam negeri tak semudah yang ia pikirkan. Pasalnya, hampir semua bahan baku mesti ia impor sehingga membutuhkan biaya lebih banyak, dibandingkan menjadi distributor alkes siap pakai. Apalagi, untuk alkes berbasis teknologi digital membutuhkan waktu, riset, dan biaya yang tak sedikit. Padahal, alkes sangat dibutuhkan di Indonesia. Itulah mengapa, produsen alkes dalam negeri masih sangat sedikit.

Hingga saat ini, JMI masih berfokus memproduksi alkes sekali pakai seperti jarum suntik, APD, dan kantong urine; serta alat medis nonteknologi lainnya meliputi suku cadang peralatan di ruang bedah, kursi roda dan alat bantu berjalan, hingga tempat tidur pasien.

Sementara IHS, perusahaan distributor miliknya, memiliki jenis produk lebih banyak dan beragam, karena selain memasarkan produk JMI, IHS juga memasarkan merek-merek lain.

“IHS banyak bergerak di bidang alat bahan medis habis pakai (BMHP), dan ini jenisnya bukan hanya ratusan tapi ribuan. Setelah itu, ada yang nawarin patient monitor, ya, kami jual juga. Lalu berkembang produknya dan menjadi kategori elektromedik,” ujarnya.

Saat ini, ia juga menggandeng para pelaku UMKM di berbagai daerah untuk turut menyuplai kebutuhan medis seperti kapas, kain kasa, dan arm sling. Tak segan-segan pula Jemmy memberi konsultasi dan pendampingan agar para mitranya itu bisa membuat produk yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi.

“Kami harus melatih UMKM di desa-desa untuk bisa buat yang medical grade. Nah, itu ketahanan UMKM jauh lebih kuat daripada kami beli sama pengusaha yang sudah mapan. Cuma bagaimana kalau medical ini harus safety, berkualitas secara QC, sesuai dengan ISO,” kata dia.

Ia pun mengapresiasi pelaku UMKM di industri alkes yang kini—terutama di musim pandemi—bisa membuat dan mengembangkan berbagai produk medis, dan bisa mandiri secara ekonomi.

“Waktu pertama IHS berdiri, hampir seluruh produknya impor. Tetapi, dengan ketersediaan teman-teman yang memproduksi, akhirnya ada produk yang lokal. Kami sangat senang, memang seharusnya ketahanan dan kemandirian kesehatan harus kita kerjakan sendiri, produksi sendiri. Jangan sampai justru kemandirian dan ketahanan nasional yang terkait dengan kesehatan itu, kita bergantung pada negara lain,” ucapnya.

Kemandirian alkes

Jemmy berpendapat, kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional bisa didapat jika produsen farmasi dan alkes dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan faskes. Kuncinya, mesti ada kemauan dari pengusaha untuk berkecimpung di dunia alkes baik dari penyedia bahan baku (hulu) hingga produk jadi (hilir). Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung industri alkes.

Memang, pemerintah tengah menggencarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) alkes mencapai 55 persen. Pasalnya, dari 871 industri alkes baru 3,48 persen saja yang mampu memenuhi TKDN. Jemmy bilang, nilai TKDN tersebut sulit dipenuhi jika bahan baku dan komponen belum banyak tersedia di dalam negeri.

“Produksi sarung tangan, misalnya, kita belum siap memenuhi TKDN karena meskipun Indonesia merupakan produsen karet di dunia terbesar, tapi kita tidak bisa mengolah menjadi karet compound (medical grade) yang bisa langsung diproduksi menjadi sarung tangan. Kita masih impor dari Thailand atau dari Malaysia,” ucapnya.

Jemmy bilang, penanganan bahan baku atau komponen di industri alkes berbeda dengan industri automotif atau elektronik. Selain harus medical grade, bahan baku itu harus melewati serangkaian uji coba sebelum dapat dipakai dalam proses produksi.

“Itu tentu menjadi kendala dalam perhitungan TKDN, dan sulit kalau beberapa bahan itu dipaksakan untuk mendapat TKDN 40 persen. Pemerintah bilang ini akan digodok lagi sampai proses operator yang mengusahakan di pabrik dan lain-lain itu bisa juga dihitung, sehingga betul-betul fair karena alkes berbeda dengan kendaraan atau HP (handphone),” lanjut Jemmy.

Di sisi lain, Jemmy yang menjadi anggota Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kontradiktif dengan upayanya mendukung industri alkes dalam negeri, terutama dalam penerapan PPN. Ia mengemukakan, selama ini rumah sakit selalu membeli alkes beserta PPN-nya, padahal di sisi lain faskes tersebut tidak mengenakan PPN atas jasa yang dikeluarkan.

“Rumah sakit membeli alat kesehatan harus terbebani PPN, tetapi mereka tidak bisa mengenakan PPN karena pasien yang rawat inap, dan lain-lain itu dibebaskan dari PPN,” sambungnya.

Tak hanya itu, relaksasi PPN yang diberikan pemerintah saat ini pun belum cukup mendukung industri alkes, lantaran khusus untuk produk yang terkait penanganan pandemi Covid-19. Padahal, jika rumah sakit tidak dikenakan PPN saat membeli alkes, maka biaya yang dibebankan kepada pasien bisa lebih murah.

Cobaan kepatuhan

Jemmy terbiasa memenuhi kewajiban perpajakan sejak menjadi abdi negara. Kebiasaan itu ia bawa saat menjadi pengusaha hingga kini.

“Saya bilang sama teman-teman, sudahlah kita harus ikutin aturan karena pajak itu, kan, penting. Kita juga patuh pajak bukan karena untuk diri kita sendiri, kita bisa membantu pemerintah bukan untuk apa-apa tapi untuk sifatnya gotong-royong. Bayangkan saja kalau semuanya bayar pajak dan patuh, pemerintah tidak mungkin kehabisan uang,” ujarnya.

Ia pun akui, kerap iri dengan pengusaha yang belum taat pajak sehingga bisa memberikan harga jual produk yang lebih murah ketimbang dirinya. Namun, ia berkukuh menaati aturan agar memiliki portofolio yang baik untuk pengembangan bisnisnya di masa depan.

“Kalau ada yang jual tidak pakai PPN, kita jadi kalah bersaing. Akhirnya, ya sudah kita enggak usah jual kalau memang mereka enggak mau bayar pakai PPN. Kami enggak mau pusing, enggak takut, jadi terbuka semuanya. Makanya, kalau one day kami mau siapin IPO, itu kami sudah siap,” yakinnya.

Tantangan kepatuhan pajak juga datang saat bermitra dengan pemasok yang sebagian besar adalah UMKM. Pihaknya juga seringkali mendapati mereka belum mengerti pengenaan PPN meski sudah semestinya menjadi PKP. Jika sudah begitu, Jemmy urun andil memberi pengertian, walau tetap ada beberapa dari mereka yang nakal.

“Masalahnya, mereka tidak bisa memisahkan antara mana kewajiban harus dibayarkan PPN dan mana yang harus dibutuhkan untuk kepentingan yang lain. Kalau mereka merasa sudah enak, kadang-kadang mereka lupa mengatur uang perusahaan dengan uang pribadi itu berbeda,” ucapnya.

Ia pun berharap, otoritas pajak dapat lebih masif menyosialisasikan pajak dan menyasar pelaku UMKM.

“Menurut saya, perlu suatu pembinaan yang intensif. Seperti di sektor pertanian di desa-desa itu, mereka dibimbing dan lain-lain. Itu perlu suatu intensifikasi yang sangat frequent, enggak bisa hanya sekali.”

Jemmy dan IHS yang terdaftar di KPP Madya Surabaya ini merasa cukup terbantu oleh account representative yang selalu komunikatif dan proaktif dalam menyosialisasikan aturan perpajakan yang baru. Tak hanya itu, sambung Jemmy, kantor pajak saat ini jauh lebih terbuka dan tidak lagi menganggap WP sekadar sasaran penerimaan, melainkan sebagai mitra.

“Dengan adanya KPP yang lebih membantu sebagai partner, kalau kita ada kesulitan, atau ada perubahan aturan; makin berkeinginan kita untuk menjadi tahu dan menjadi partner bagi petugas pajak. Tetapi kalau kita makin dipersulit, makin diawasin secara tidak fair, mungkin ada rasa capek, ya, kita sudah bayar pajak baik-baik, tapi masih dicurigai,” tutupnya.

 

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Report

Rajut Persahabatan dan Kepatuhan ala ‘Salesman’

Diterbitkan

pada

Penulis:

Lewat komunikasi persuasif, KPP LTO Empat membina rasa saling percaya. Kepatuhan sukarela jadi buahnya.

Seni berkomunikasi tampaknya menjadi benang merah inovasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) Empat. Kesan itu tumbuh sejak pertama kali Majalah Pajak berkomunikasi dengan para staf KPP. Mereka responsif, akomodatif, dan solutif. Hingga akhirnya kami berkesempatan berbincang secara langsung dengan Kepala KPP LTO Empat Budi Prasetya, di ruangannya, Jumat (26/12).

Menariknya, di tengah wawancara yang dilakukan di sisi kanan ruangan, terdapat tiga sampai lima orang berkumpul untuk sarapan di sebuah meja bundar pada sisi kiri—sekitar satu meter dari meja kerja Budi.

“Bukan lagi rapat, kebiasaan kami di sini begini. Teman-teman dari KPP LTO Empat atau LTO lain sarapan di sini. Ganti-gantian bawa makanan. Kita saling memperkuat komunikasi dan koordinasi, diskusi perkembangan ekonomi, apa yang dilakukan KPP-nya. Ngobrol-ngobrol biasa,” kata Budi.

Menurutnya, hal utama yang paling fundamental dimiliki oleh pegawai pajak, terutama pegawai KPP LTO Empat adalah kemampuan merawat persahabatan, merajut komunikasi yang baik dengan pelbagai pihak. Budi yakin, kemampuan berkomunikasi merupakan pintu gerbang menuju segala kemudahan dalam bekerja. Oleh sebab itu, ia lebih senang disebut sebagai salesman produk perpajakan. Menurutnya, salesman memiliki komunikasi yang komprehensif, baik ketika berbicara maupun mendengar.

“Saya selalu memosisikan diri sebagai salesman, bukan kepala kantor. Salesman, kan, utamanya semangat, ulet, paham produk. Salesman komunikasinya top, menguasai target pasar. Tapi prinsip saya, sebagai salesman enggak boleh bohong. Kalau saya nipu konsumen atau Wajib Pajak, begitu dia enggak puas akan ngomong ke yang lain. Makanya saya jadi salesman harus setransparan mungkin. Dari A ke Z saya jelaskan,” kata Budi.

Pria yang pernah menjadi Kepala KPP Madya Bandung 2013–2016 ini yakin, cara kerja salesmen cocok diterapkan di KPP yang ia pimpin sejak tahun 2019 ini. Menurutnya, KPP LTO Empat memiliki pegawai kompeten dan unggul serta karakter WP dengan kepatuhan serta pengetahuan yang baik tentang perpajakan.

KPP LTO Empat mengadministrasikan WP orang pribadi dengan kekayaan tinggi atau high wealth individual (HWI) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaan di sektor jasa, seperti jasa telekomunikasi, keuangan, transportasi, konstruksi, dan sebagainya. KPP unit vertikal Kantor Wilayah (Kanwil) LTO ini memiliki misi utama, yakni memberikan layanan prima kepada WP sekaligus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

“Setelah beberapa kali pengalaman berinteraksi, ternyata Wajib Pajak besar itu lebih suka bertemu langsung, ngobrol, melalui pendekatan personal, menceritakan hobi, bagaimana membangun bisnis dari awal. Saya pernah ketemu konglomerat sampai lima jam, ngobrol dan ngopi bareng. Karena pengalaman mereka ibarat air kepenuhan di teko besar, harus dituang. Kalau tidak, tumpah. Saya ungkapkan rasa kagum saya kepada beliau karena sewaktu saya masih kuliah, saya membahas tentang perusahaannya,” ujar Budi.

“Kalau mereka klik sama kita, mereka menganggap kita sebagai teman, sahabat, bahkan penggemar, dan mereka akan merasa ‘Masa di depan penggemar, saya enggak patuh pajak?’ Demikian juga sama direksi BUMN, saya perlakukan sama dalam berkomunikasi,” lanjut Budi. “Tapi sayangnya, saya baru beberapa bulan membina komunikasi yang efektif, tiba-tiba ada Covid-19 yang menghalangi untuk berinteraksi secara langsung.”

Namun, Budi menggarisbawahi, komunikasi akan terbangun dengan baik jika pegawai pajak telah mempelajari latar belakang WP secara detail, mulai dari silsilah keluarga, riwayat pendidikan, hobi, komunitas, tempat tinggal, dan sebagainya. Pengetahuan itu mungkin dianggap remeh, padahal itulah hal utama yang membangun empati, sehingga tumbuh saling rasa percaya, dan bermuara pada kepatuhan sukarela. Penting juga bagi pegawai pajak memiliki attitude yang baik dan tidak merasa paling benar.

“Contoh, hobi orang orang hebat itu apa, misalnya golf, off-road, kuliner, saya pelajari tentang hobi-hobi itu. Ada yang suka makan, saya tanya ke teman-teman restoran enak di mana, makanan enak apa saja. Kami mempelajari sangat detail hobi dan background Wajib Pajak kami,” kata Budi.

Itu dilakukannya untuk menyamakan “frekuensi” agar komunikasi nyambung dan tanpa kendala dan gesekan. Selain itu, menjaga persahabatan juga dilakukan dengan seluruh pihak, baik asisten, sekretaris, ajudan, rekan kerja antarlembaga. Ini menjadi bagian dari strategi komunikasi dengan membangun yang disebut Budi sebagai pohon koneksi. Prinsipnya, bergaul hendaknya tidak pandang bulu.

“Jangan sepelekan perkenalan, grup WhatsApp, silahturahmi reuni. Kita bisa ambil manfaatnya dari pertemuan-pertemuan itu, kita bisa dibantu atau membantu koneksi-koneksi, sahabat-sahabat kita. Nah, untuk paham hobi mereka (Wajib Pajak), kita bisa gali dari orang-orang terdekatnya, kan,” kata Budi.

Setidaknya, pengalaman itulah yang Budi petik ketika menjabat sebagai kepala kantor di pelbagai daerah, utamanya saat menjadi Kepala KPP Badan dan Orang Asing (Badora) tahun 2016–2019. Kala itu, ia harus mencari jalan agar Google Indonesia bersikap kooperatif dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Budi pun dibantu sahabat lamanya untuk merajut komunikasi dengan Google Indonesia, sehingga mispersepsi dapat diselesaikan. Kini kemitraan antara DJP dengan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat itu semakin baik, bahkan Google Indonesia berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

Beragam pengalaman dan ilmu itu ditularkan pula kepada pegawai KPP LTO Empat secara langsung. Budi tidak ingin metode kepemimpinan yang teoritis. Ia mengutip semboyan Ki Hajar Dewantara, “Ing ngarsa sung tuladha,”—seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan.

“Sebagai kepala kantor saya juga harus menjaga semangat teman-teman. Saya diajak mendampingi teman-teman (ke Wajib Pajak), saya siap. Saya menganggap saya jadi leader salesman-lah bagi mereka. Kalau saya cuma merasa jadi kepala kantor, mungkin saya enggak mau jalan, karena toh sudah ada anak buah,” kata Budi.

Secara simultan, KPP juga mengembangkan KKPt (kertas kerja penelitian) Komprehensif untuk WP OP HWI. KKPt Komprehensif dapat membantu account representative (AR) menganalisis seluruh data dan potensi penghasilan yang dapat menjadi potensi pajak, baik berupa active dan passive income sesuai dengan SE-07 Tahun 2020. KPP LTO Empat melakukan pengembangan Aplikasi Lolipop. Aplikasi ini turut membantu AR lebih efektif dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. KPP pun memiliki focus intragrup transaction.

“BUMN yang terdaftar di KPP LTO Empat adalah BUMN jasa. Karakteristik khusus BUMN jasa adalah outbound transaction sangat jarang dilakukan dan lebih banyak inbound transaction terutama transaksi dengan anak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis grup yang difokuskan kepada intragrup transaction,” kata Budi.

Integrasi data

Kepiawaian merawat komunikasi menjadi kunci bagi KPP LTO Empat dalam menyosialisasikan program Integrasi Data Perpajakan sebagai produk utama KPP. Terlebih program ini memberi banyak manfaat bagi WP, antara lain memudahkan WP dalam pelaporan perpajakan, membentuk basis data yang lebih valid, serta meminimalkan kesalahan dalam perhitungan pajak.

Program Integrasi Data Perpajakan ini dijalankan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-514/MK.03/2017. Tim integrasi menetapkan tiga tahapan penyatuan data. Tahap pertama, perusahaan melakukan host to host (H2H) e-faktur dan H2H e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Tahap kedua, H2H e-Bupot Unifikasi. Tahap ketiga meliputi service KSWP, e-Billing, e-Filing, GL tax mapping, compliance arrangements, dan integrasi data proforma semua jenis SPT.

Sekarang, telah 16 WP yang mengikuti program ini, termasuk Pelindo, Telkom, dan Pegadaian. Tidak hanya induk, anak perusahaan pun ikut berpartisipasi.

Memang, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-514/MK.03/2017, Pegadaian dan Pelindo tidak masuk dalam BUMN yang ditunjuk untuk mengikuti program Integrasi Data Perpajakan. Namun, KPP LTO Empat dapat meyakinkan dua BUMN itu bahwa program ini akan membawa beragam manfaat bagi perusahaan. Di sisi lain, KPP mengapresiasi inisiasi dan komitmen Pegadaian dan Pelindo.

Hingga saat ini KPP terus menyosialisasikan program ini kepada WP Badan lain, khususnya kepada BUMN yang memiliki volume invoice tinggi.

Lanjut baca

Report

Bangkit dan Tetap Pegang Janji

Diterbitkan

pada

Penulis:

Febriyawan Ekaputra Tax Manager PT Indonic Tangerang Investment

Sempat lesu lantaran anjloknya penjualan di awal pandemi, pengembang ini bergairah kembali berkat komitmen menjaga kepercayaan konsumen—dan berkat insentif pemerintah.

 

Insentif Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian rumah tapak dan rumah susun, terbukti membantu pemulihan sektor properti dan 174 industri turunannya. Apalagi, stimulus yang mulanya berlaku untuk masa pajak Maret sampai Agustus 2021 itu diperpanjang hingga Desember 2021.

Aturan yang tertuang dalam Pasal 7 PMK 103/2021 menyebutkan bahwa konsumen dapat menikmati fasilitas PPN DTP 100 persen untuk rumah atau unit dengan harga maksimal Rp 2 miliar, sementara rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar mendapat subsidi PPN 50 persen.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) mencatat, kebijakan tersebut mampu mendorong penjualan properti hingga 15 persen pada periode Maret hingga Mei lalu. Dengan adanya perpanjangan insentif hingga akhir tahun 2021, REI memproyeksikan pertumbuhan properti akan mencapai 20 persen.

Salah satu pengembang yang turut meraup berkah relaksasi pajak ini adalah PT Indonic Tangerang Investment. Perusahaan yang berkantor pusat di Tiongkok ini tengah mengembangkan Lavon SWANCITY, sebuah hunian eksklusif yang akan dikembangkan menjadi kota mandiri dan berlokasi di kawasan Tangerang New City, Cikupa, Banten.

Tax Manager PT Indonic Tangerang Investment Febriyawan Ekaputra menuturkan, adanya relaksasi PPN DTP dan menurunnya tingkat kasus positif Covid-19 di Jabodetabek membawa dampak positif terhadap penjualan rumah tapak di Lavon SWANCITY. Ia menyebut, penjualan rumah tapak yang berhasil terjual sejak Maret hingga akhir Oktober hampir mencapai 200 unit.

“Kami sangat-sangat terbantu dengan adanya pemberian insentif PPN ini karena membuat masyarakat mulai tertarik kembali menggunakan dana yang ada untuk membeli rumah. Harapan kami, semoga terdapat insentif-insentif lain yang seperti ini yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Febri ini kepada Majalah Pajak di kantornya, Selasa sore (2/11).

Strategi bertahan

Febri mengutarakan, keadaan bisnis perusahaan di tahun pemulihan ini jauh lebih baik bila dibandingkan situasi pada tahun lalu saat daya beli masyarakat untuk membeli properti begitu lemah. Maklum, rumah merupakan produk yang akan dipakai dalam waktu jangka panjang sehingga membutuhkan perencanaan matang dan biaya besar.

“Memang dari segi cost kami tetap, cuma dari segi income kami enggak masuk. Pembelian rumah itu, kan, mayoritas dengan installment (cicilan) sehingga ada beda waktu secara pendapatan. Jadi, secara komersial di tahun 2018–2019 kami untung, sementara tahun 2020 kami loss,” ucapnya.

Tingkat penjualan rumah yang menurun drastis diperparah oleh perbankan yang lebih selektif memberikan persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR). Akibatnya, beberapa calon konsumen yang sudah berniat membeli tidak mendapatkan persetujuan, meski pihaknya telah membantu memberikan subsidi down payment (DP).

“Waktu itu memang ada beberapa customer yang ditolak approval-nya. Kami sudah memberikan DP subsidy untuk membantu proses ke bank, tapi konsumen ini tetap secara checking tidak lolos. Mungkin pihak bank memiliki standar khusus pada saat pandemi seperti ini, bisa dilihat dari background perusahaan apakah bisa on going atau tidak jadi bukan lagi hanya credit scoring,” tuturnya.

Jika keadaannya sudah begitu, perusahaan pun menerapkan posisi bertahan dengan cara efisiensi dan menjaga ketersediaan modal dan arus kas yang sehat. Menurutnya, perhitungan dan perencanaan yang tepat adalah kunci utama.

Selain itu, perusahaan juga harus memakai cara-cara yang inovatif untuk mendongkrak penjualan seperti mengadakan tur virtual rumah; memberikan promo menarik gratis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diskon biaya akad, dan keringanan lainnya; serta melakukan pemasaran yang menarik melalui media sosial Tiktok, Instagram dan YouTube. Ini bertujuan untuk mendekatkan dan memperkenalkan produk-produk rumah ke khalayak yang lebih luas.

Tepat waktu

Salah satu keunggulan pengembang ini adalah komitmen untuk menyelesaikan fase pembangunan hingga proses serah terima yang telah ditetapkan secara tepat waktu. Febri menilai, dengan tetap berfokus pada progres pengerjaan dan selesai sesuai jadwal akan menjaga kepercayaan para konsumen dan menjaga portofolio mereka.

Apalagi, konsumen juga akan lebih tertarik membeli rumah yang sudah ada fisik bangunannya. Jadi, calon konsumen tidak lagi diperlihatkan animasi atau gambar tiga dimensi saja, tetapi langsung ditunjukkan rumah mana yang akan ditempatinya jika jadi membeli.

“Lavon ini juga merupakan properti satu-satunya yang beriklan dengan foto rumah yang sudah jadi. Jadi, konsumen senang gara-gara barangnya itu sudah ada, langsung diperlihatkan. Setelah itu langsung bayar dan proses ke bank,” lanjutnya.

Secara general, Lavon SWANCITY merupakan proyek hunian yang dikerjakan sejak tahun 2015 dan dibagi menjadi tiga fase. Proyek pertama adalah Lavon 1 yang terdiri atas 7 klaster dengan total 2.700 rumah dan diluncurkan pada 2017.

Setahun setelahnya, fase kedua atau Lavon 2 dikembangkan dengan mengusung konsep two level infrastructure atau double decker. Tipe rumah ini memisahkan area lalu lintas kendaraan dengan area pejalan kaki, taman, atau tempat bermain.

Rumah dengan dua level lantai ini menempatkan akses kendaraan pada level bawah, sementara level atas difungsikan sebagai tempat aktivitas sosial para penghuni perumahan. Dengan begitu, anak-anak bisa bermain dengan leluasa dan aman, serta tersedia ruang terbuka hijau yang lebih luas.

Lavon 2 memiliki 1.600 unit rumah dan mulai diserahterimakan sejak April 2021. Selain memiliki konsep yang menarik, tipe rumah ini paling banyak diminati karena pembeli bisa mendapatkan relaksasi PPN 100 persen. Pasalnya, relaksasi ini hanya berlaku untuk unit yang sudah siap dihuni atau diserahterimakan.

“Di tahun 2020 kami fokus untuk penyelesaian pembangunan, sehingga pada tahun 2021 banyak unit yang sudah ready stock. Alhamdulillah, meskipun ada bencana pandemi, di sisi terangnya saat peraturan relaksasi PPN ini muncul, kami sudah siap unitnya,” ujarnya

Melihat mulai pulihnya penjualan di tahun ini, pengembang ini optimistis dapat menyelesaikan fase ketiganya, Daisan. Proyek hunian bergaya Jepang ini dikerjakan melalui joint venture bersama pengembang ternama asal Jepang Mitsubishi Estate Residence.

Patuh pajak

Ketepatan waktu juga diperlihatkan di sisi pemenuhan kewajiban perpajakan WP Badan ini. Menurut Febri, kepatuhan pajak sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan reputasi baik perusahaan dan akan membangun kepercayaan konsumen yang lebih baik.

“Kami memiliki pemahaman bahwa kepatuhan pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan kata lain, manfaat atas pembayaran pajak yang kami lakukan akan kami rasakan manfaatnya secara tidak langsung,” ujarnya.

Untuk memastikan kepatuhan perpajakan terjaga dengan baik, perusahaan telah membangun tim internal yang kompeten, yang selalu mengikuti peraturan perpajakan yang terus diperbarui pemerintah. Sementara dengan pihak eksternal, Febri juga menerapkan ketegasan yang tak bisa ditawar terkait penerapan pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan.

“Hal ini dikarenakan kami harus menjaga reputasi dan kepercayaan dari mitra kami. Intinya, baik kami dan vendor harus sama-sama comply.”

Hubungan dan pola komunikasi yang baik juga tercipta antara perusahaan dengan KPP Pratama Kosambi. Febri akui, pelayanan yang diberikan kantor pajak, baik secara formal melalui pelaporan SPT Masa Tahunan maupun informal dari sisi konsultasi, sangat membantu pihaknya melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dus, Febri merasa pembatasan-pembatasan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak membuat pelayanan yang diberikan KPP Pratama Kosambi menurun. Kepada pemerintah, Febri menaruh harapan agar relaksasi PPN DTP bisa diperpanjang dan tidak lagi memerlukan banyak data dalam implementasi aturannya. Ia berharap, di aturan perpanjangannya nanti, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR membuat aplikasi yang lebih sederhana dan mudah dipakai oleh pengembang untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

“Banyak dari kami yang masih awam dengan proses pendaftaran rumah serta kurangnya penyuluhan dari kantor pajak, sehingga menyebabkan terhambatnya proses tersebut. Pada saat peraturan perpanjangan insentif yang baru keluar, aplikasi SIKUMBANG masih belum mengakomodasi pelaporan data realisasi tersebut. Berselang sebulan kemudian (September) barulah ada tata cara dan update aplikasi yang lebih mudah dan simpel,” tandasnya.

 

Lanjut baca

Report

Membangun Rumah Pejuang Kemandirian

Diterbitkan

pada

Yudi Asmara Jaka Lelana Kepala KPP Pratama Kosambi

Melengkapi pengembangan arsitektur sistem teknologi perpajakan, KPP Kosambi memperkuat karakter kebangsaan kepada seluruh pegawai dan WP.

Ucapan “Selamat atas tercapainya 100 persen target penerimaan pajak KPP Kosambi” tersemat di papan karangan bunga yang berjajar rapi di pekarangan Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kosambi (KPP Kosambi), Senin (25/10). Karangan bunga itu datang dari Kepala Kantor Kanwil DJP Banten Dionysius Lucas Hendrawan, Paguyuban Eselon III Kanwil DJP Banten, Agung Sedayu Grup, dan lainnya. Memasuki TPT alias tempat pelayanan terpadu, di sisi kiri tertulis “Di Sini Rumah Kami. Rumah Para Pejuang Kemandirian Bangsa”.

Rumah itu digambarkan seperti istana kepresidenan dengan tiga fondasi, dua lapis plafon, lima pilar, dan satu atap. Fondasi pertama berisi nilai-nilai Kementerian Keuangan (integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan); fondasi kedua terpahat tagline Kosambi Juara (kompak, semangat, luar biasa, jujur, unggul amanah dan ramah). Fondasi ketiga berisi tema monev (monitoring dan evaluasi) berkelanjutan, yaitu ARMonDI (AR Monday Discussion), Ngopi Selasa (Ngobrol Pagi Selaraskan Asa), dan seterusnya. Lima pilar melambangkan fungsi dan tugas utama KPP, yakni pengawasan, pemeriksaan, penagihan/penilaian, penyuluhan, dan supporting. Sementara, di puncak segitiga tertera ultimate goal, yakni tercapainya target penerimaan.

Kepala KPP Kosambi Yudi Asmara Jaka Lelana menuturkan, rumah strategi merupakan core values, baik dari sisi pegawai maupun WP. Semua harus kompak meresapi dan menyadari bahwa semua memiliki peran sebagai pejuang kemandirian bangsa. Pegawai diharapkan memiliki loyalitas tinggi mencapai penerimaan dan WP menyadari perannya dalam berkontribusi untuk negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Selamat datang di KPP Kosambi. Di sini rumah para pejuang—pejuang kemandirian bangsa,” kata Yudi kepada Majalah Pajak, di ruangannya.

Konsep itu ia gagas sejak menakhodai KPP Kosambi pada tahun 2019. Menurutnya, tema ini menjadi sebuah pengikat, menumbuhkan keteladanan, semangat, dan gotong-royong kepada seluruh pegawai.

“Kalau kami tidak berjuang secara sungguh-sungguh, penerimaan bagaimana? Sementara negara membutuhkan pajak yang selama ini menjadi tulang punggung APBN. Pejuang mengandung makna yang sangat berarti bagi tanah air,” kata Yudi.

Salah satu tantangan kantor yang menginduk ke Kanwil DJP Banten ini adalah bagaimana menyelaraskan pola kerja lintas generasi, yakni generasi X (generasi kelahiran tahun 1965–1980), milenial (1980–1995), dan Z (1997–2000). Konsep Rumah Pejuang Kemandirian Bangsa dibangun untuk mengakomodasi pengembangan karakter lintas generasi itu.

Bagi Yudi, memperkuat karakter kebangsaan sangat penting. Apalagi, semua infrastruktur telah difasilitasi oleh Kantor Pusat DJP, mulai dari kegiatan seluruh proses bisnis mulai dari pengadministrasian internal, layanan, hingga pengawasan. Ada Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva (SIKKA); Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb); Aplikasi Portal DJP (Apportal); dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). DJP juga telah memiliki CRM alias compliance risk management untuk mengelola risiko kepatuhan WP.

Yudi memetakan komposisi pegawai dan menentukan pendekatan yang tepat buat mereka.

“Anak-anak generasi Z atau milenial ini pola pendekatannya harus berbeda,” ungkap Yudi. “Anak-anak ini perlu diberi tantangan dan kesempatan, diberikan ruang, diberikan apresiasi, bukan diatur. Kebetulan, anak-anak AR dan fungsional banyak di milenial. Untuk menyatukan semua generasi, pegawai harus punya jiwa dan karakter korsa (korps). Ikat dengan konsep Rumah Pejuang Kemandirian Bangsa. Penerimaan pajak kita akhirnya selalu tercapai.”

Implementasi

Konsep rumah pejuang mengandung proses bisnis yang meliputi penentuan pola, ritme, dan momentum. Yudi memberi contoh, untuk menuntaskan tindak lanjut 99 data pemicu, diperlukan penentuan pola kerja yang efektif dan efisien, mengingat keterbatasan sumber daya manusia. Namun, penentuan pola kerja itu dimusyawarahkan. Misalnya, 24 data terlebih dahulu yang akan dikerjakan tim. 24 data ini merupakan data konkret, yakni data yang tidak memiliki dispute antara fiscus dan WP. Setelah itu, muncullah ritme kerja melalui kesepakatan tenggat waktu penyelesaian (deadline). Pola dan ritme ini akan melahirkan kompetisi sehat antarpegawai. Kemudian, terciptalah momentum, yang merupakan fase evaluasi dan apresiasi kinerja pegawai.

“Dalam konsep rumah pejuang itu, intinya sebagai core values, persaingan sehat. Misalkan, ‘Oh, data teman sudah selesai lima, saya baru tiga. Oke, saya kejar.’ Semua pegawai akan semangat bertumbuh untuk bekerja optimal dengan alamiah. Kita sebagai pemimpin, jangan lupa memanfaatkan momentum itu dengan memberikan penghargaan. Ini penting sekali memberi apresiasi bagi pegawai,” kata Yudi.

Salah satu pilar utama Rumah Perjuangan Kemandirian Bangsa adalah ‘Strategi Pengawasan’, yang meliputi pembagian tugas AR strategis dan kewilayahan. AR strategis mengampu 528 WP, dengan masing-masing AR rata-rata mengawasi 58 WP. “AR strategis itu wajib mengenali Wajib Pajak. (Mereka) dipantau terus dan harus sudah di-visit,” jelas Yudi.

Masing-masing AR kewilayahan juga wajib melayani dan mengawasi 20 WP penentu penerimaan. Selanjutnya—barangkali berbeda dengan KPP lainnya—50 WP besar strategis ditangani langsung oleh kepala kantor.

“Saya yang mengelola, saya boleh menghubungi WP-nya. Karena kita ada dua sisi—sisi melayani karena kepala kantor langsung yang menghubungi dan memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak,” kata Yudi. “Ada teori tanah subur. Kalau dalam pertanian, lahan yang subur akan cepat menghasilkan dibandingkan dengan lahan tandus. Tanah yang tandus ini, mau dikasih pupuk, air, tetap saja hasilnya kurang. Teori yang sama kita gunakan juga untuk menangani WP besar. Yang punya potensi, punya kemampuan bayar yang tinggi, dan tentunya well-educated akan ditangani langsung oleh kepala kantor.”

Di samping itu, KPP juga memberikan apresiasi kepada WP yang kooperatif, patuh, dan berkontribusi besar bagi penerimaan. “Kita berikan pelayanan yang bagus, beri apresiasi, sehingga kepatuhan sukarelanya meningkat,” kata Yudi.

Di awal pandemi, sektor konstruksi turun 32 persen; pengolahan, 28 persen; perdagangan besar dan eceran, 16 persen. Barulah di tahun 2021, industri mulai bangkit. “Aktivitas produksi meningkat tajam sampai 48 persen, perdagangan besar naik 30 persen, konstruksi naik 26 persen, kegiatan jasa lain naik 38 persen,” sebut Yudi.

Kini, sektor properti menjadi penyumbang penerimaan terbesar tahun 2021 di KPP Kosambi, yakni sebesar 49 persen—tumbuh 24 persen dari tahun 2020. Kenaikan sektor properti yang terjadi justru di saat pandemi ini, menurut Yudi, terjadi karena adanya insentif PPN nol persen.

Tahun lalu, KPP Kosambi mencapai angka penerimaan Rp 3,2 triliun atau 107,57 persen dari target. Dan tahun ini, masih di bulan Oktober, target penerimaan Rp 2,03 triliun telah 100 persen teraih.

Lanjut baca

Populer