Terhubung dengan kami

Up Close

Ekonomi Digital: Indonesia Dapat Apa?

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Kemajuan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada perubahan fundamental di segala aspek kehidupan. Pemerintah harus bisa menerapkan regulasi yang jelas dan tegas agar digital ekonomi memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.“

Di bidang ekonomi, hadirnya teknologi telah mengubah tatanan, cara, bahkan budaya dalam bisnis. Kita telah masuk ke zona ekonomi digital yang berimbas pada keadaan disruption atau disrupsi. Semua terjadi serbacepat dan tidak dapat dihalangi. Mau tak mau, cara-cara lawas dan konvensional harus segera ditanggalkan dan beralih ke sistem digital, jika tak ingin tumbang dilibas keadaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, ekonomi digital atau digital economy meningkatkan produktivitas dari ekonomi negara yang mengalaminya. Di Indonesia, misalnya, ditandai dengan munculnya berbagai platform e-commerce, baik yang lokal maupun internasional seperti Amazon, Alibaba, dan perusahaan-perusahaan berbasis digital lainnya, seperti taksi on-line.

Bagi pemerintah, ekonomi digital adalah peluang sekaligus tantangan yang tak ringan, terutama dari sisi regulasi dan penanganannya. Peluang karena kehadiran ekonomi digital mampu menyediakan tenaga kerja baru. Namun, menjadi tantangan karena bagi pemerintah, geliat ekonomi digital belum memberikan manfaat signifikan bagi kepentingan nasional.

“Pertanyaannya, kepentingan nasional kita mendapat keuntungan, enggak? Kalau dari digital economy ternyata national interest kita atau kepentingan nasional kita itu tidak terakomodasi atau justru dirugikan?” ujar Hariyadi saat ditemu Majalah Pajak akhir November lalu.

Ungkapan Hariyadi tersebut bukan tanpa sebab. pasalnya, selama ini masih banyak pelaku ekonomi digital, bahkan yang berasal dari luar negeri, belum memberikan kontribusi kepada pemerintah, misalnya di bidang perpajakan. Sayangnya, untuk membuat formulasi kebijakan yang pas pun, asing-masing institusi pemerintah terkait belum memiliki kesepahaman dan bersinergi untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat.

“Masalah ekonomi digital ini karena menurut saya sampai hari ini kayaknya antara Pajak (DJP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi enggak tahu nih ketemunya di mana,” ujar Haryadi. Ia berharap, Pemerintah bisa menerapkan regulasi yang jelas dan tegas agar digital ekonomi memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Enggak bisa kita hanya melihat satu sisi, dari kemudahan dari masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonominya, tapi tanpa melihat dampaknya seperti apa,” imbuh Haryadi.

Wawancara selengkapnya bisa Anda simak pada Majalah Pajak Cetek/Digital Volume XLV 2017

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Up Close

Merajut Kolaborasi “A Big Family”

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

Penulis:

Robert Pakpahan Direktur jenderal Direktorat Jenderal Pajak

Robert Pakpahan “dipulangkan” ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk menempati jabatan tertinggi, sekaligus lebih tinggi ketimbang jabatannya dahulu ketika ia ditugaskan pemerintah untuk bekerja di luar DJP. Sebelumnya, ia dikenal sebagai salah satu figur penting dalam reformasi perpajakan di instansi yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara itu. Saat itu, ia menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP (hingga tahun 2011. Kini, seusai bekerja sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara (2011-2013) dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2013-2017), Robert kembali ke instansi yang dianggapnya sebagai “a big family” yang unik, yang menawarkan sebuah privilege sekaligus tantangan.

“DJP adalah salah satu institusi besar yang betul-betul enggak pernah berhenti untuk untuk me-reform.”

Pengalaman dan latar belakang akademisnya dinilai akan menjadikannya mumpuni untuk membawa DJP ke era baru pasca-Amnesti Pajak dan era derasnya arus digitalisasi di segala bidang, terutama perekonomian. Pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 59 tahun silam ini lulus dari Program Diploma III Keuangan, Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1991. Tahun 1987, ia menamatkan Program Diploma IV di kampus berikatan dinas itu. Sedangkan gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina, AS, diraihnya pada tahun 1998.

“This a big family. Perlu approach yang berbeda untuk memastikan adanya trust di antara sesama untuk mengerjakan pekerjaan sebesar DJP.”

Jumat, 22 Desember 2017, ketika Majalah Pajak menemuinya, ia baru ngantor tiga pekan sebagai Dirjen Pajak, menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang pensiun. Dengan kata lain, ia hanya punya sisa waktu sepekan untuk memaksimalkan langkah-langkah pengamanan penerimaan pajak 2017.

Nah, apa saja langkah jangka pendek yang difokuskannya dan apa langkah strategis yang hendak dilakukannnya untuk DJP dan untuk pengamanan target di 2018 dan seterusnya? Dan di era media sosial yang riuh oleh berita nan-cepat-tapi-belum-tentu-akurat ini, apa langkah DJP untuk menyentuh masyarakat pembayar pajak, baik WP lama maupun WP baru dan calon WP yang aktif berkiprah di zaman now?

Nukilan wawancara dapat Anda baca di Majalah Pajak versi cetak Volume XLVI 2018 di toko buku atau klik versi digital via Higo Digital Magazine

Lanjutkan Membaca

Up Close

Mencari Kekayaan Batin

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

Penulis:

Hariyadi B. Sukamdani/Foto: Rivan K. Fazry

Tak ingin hanya berkawan dengan anak-anak orang kaya di Jakarta, putra pengusaha terkenal ini, selepas SMA di Jakarta, memilih kuliah di Solo. Di sana ia merasakan kekayaan batin, yang akan menjadi salah satu bekalnya mengelola perusahaan keluarga yang telah berkibar sejak 64 tahun silam.

Saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1998, Hariyadi Sukamdani masih tergolong belia untuk seorang pemimpin perusahaan—33 tahun. Saat itu banyak pebisnis kelimpungan tercekik meroket cepatnya dollar AS dari seharga Rp 1.800 per dollar AS menjadi Rp 16.000. Sungguh situasi yang amat menekan bagi perusahaan yang harus bayar utang dalam dollar AS. Nilai utang (dan angsuran) mereka menjadi segunung dalam sekejap. Akibatnya, banyak pengusaha yang tergoda tawaran utang yang ujung-ujungnya kian menjerumuskan mereka.

“Dulu saya juga tidak tahu tuh, bagaimana akhirnya perusahaan bisa selamat dengan keadaan yang seperti itu. Ya, alhamdulillah ada aja jalannya, dikasih kemudahan,” kenang Hariyadi, Jumat malam (27/11) di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hariyadi adalah Ketua Umum Apindo sedahulu, Sofjan Wanandi, mengundurkan diri per 1 Desember 2014.

Anak keempat Sukamdani Sahid Gitosardjono, pengusaha Indonesia pemilik jaringan Hotel Sahid dan Hotel Sahid Jaya Internasional, ini memang pantas bersyukur. Ia mampu mengendalikan diri untuk tak tergiur tawaran utang seperti banyak dilakukan pengusaha lainnya. Padahal, ketika krisis datang dan ia ditugasi menyelamatkan perusahaan keluarga, ia baru berusia 33 tahun—akan dianggap wajar saja jika ia bersikap agresif mencari peluang dan solusi.

“Saya enggak tergiur, alhamdulillah,” ujar Hariyadi. “Walau waktu itu saya masih muda, pikiran saya sudah tua, ha-ha.”

Tahun 1998 itu menjadi tahun terberat sekaligus tahun yang banyak memberi pelajaran langka—karena krisis semacam itu tidak terjadi di setiap era—dan Hariyadi bersyukur karenanya. “Tahun 1998 itu, saya merasa beruntung juga, sih, mendapatkan pengalaman seperti itu. Enggak setiap orang bisa melewati kondisi yang seperti.”

Dari mana “pikiran tua” Hariyadi itu bermula? Mungkin dari mengamati dari dekat keuletan orangtuanya menjadi pengusaha dengan tanpa memaksa keturunan mereka untuk menjadi pengusaha pula. “Orangtua saya hanya menanamkan pesan untuk menuntut ilmu, berusaha yang terbaik di bidang masing-masing, bertanggung jawab, dan memikirkan kepentingan orang banyak.”

Orangtuanya yang Jawa tulen mengagumi Ki Hajar Dewantoro bahkan mempraktikkan falsafah Bapak Pendidikan Nasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Sang ayah memperkenalkan ajaran Ki Hajar Dewantoro—ing ngarsa sung  tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri Handyani, “Mereka menganggap ajaran Ki Hajar Dewantoro itu bagus juga untuk kepemimpinan. Intinya, seseorang harus bisa menempatkan diri. Saat kamu harus jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Saat kau harus di tengah, jadilah suporter yang baik. Saat kau jadi yang dipimpin, jadilah pengikut yang baik.”

Kekayaan batin

Tetapi mungkin juga, ketenangan itu berasal dari pengalaman yang memberinya pengalaman batin yang berarti. Lulus dari SMA 70 di Jakarta Selatan, Hariyadi bertekad keluar dari ibu kota. Ia ingin mengambil jarak dari teman-temannya selama ini yang rata-rata dari kalangan berada.

Di Solo, ia “menyusup” membaur sebagai layaknya anak muda lainnya yang sederhana dan datang dari kalangan petani dan jelata, yang makan dengan lauk seadanya, dan yang harus ke tetangga kalau ingin menonton televisi. “Sangat membuka mata batin. Oh, ternyata begini, ya? Terus terasahlah kepedulian kita untuk berbuat sesuatu.”

Kegiatan keorganisasian di kampus menambah pengalaman batin sekaligus melengkapi “nasib”-nya selama ini sebagai anak keempat (dan anak laki-laki terakhir dari lima bersaudara), yang selalu jadi sasaran perintah kakak-kakaknya. Dari sekadar disuruh mengerjakan tugas ringan, hingga ke urusan gawat seperti menangani perusahaan yang oleng. Akumulasi pengalaman yang tampaknya mengalir saja itulah barangkali yang menuntun sikapnya dalam menakhodai perusahaan keluarga. “Jadi, karena biasa disuruh-suruh, saya punya pengalaman lebih banyak.”

Mengelola dan membawa nama perusahaan keluarga tentu memberi tantangan unik. Itu diakui lelaki kelahiran Jakarta, 4 Februari 1965 ini. “Tantangannya, menjaga persatuan. Kita harus bisa ngemong. Jangan sampai ada friksi yang mengarah pada perpecahan. Harus bisa menanamkan bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan. Jangan gara-gara harta, pecah keluarga.”

Hal lain yang tak kalah penting dan menjadi catatan Hariyadi adalah, bahwa perusahaan keluarga adalah juga sebentuk organisasi. Jadi, ia harus diperlakukan sebagai organisasi. Dalam organisasi, kompetensi menjadi nomor satu. “Semua usaha harus dikerjakan oleh orang yang berkompeten. Kalau tidak begitu, susah. Harus ada keseriusan,“ ungkap Hariyani. “Ini ada gambarang sedikit, ya, soal pribumi dengan nonpribumi dalam berusaha. Orang nonpribumi itu fokus, serius, konsisten melakukan itu secara berkesinambungan. Kalau pribumi itu enggak begitu. Jadi, kalau ada kesenjangan, itu terjadi bukan karena ras, tapi karena serius atau enggak.”

Lanjutkan Membaca

Up Close

Politik Kasih Sayang

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Sang kakek politisi, dan ayahnya jurnalis. Namun, ia memilih berkarier sebagai model dan aktris, meski akhirnya garis darah membawanya kembali ke dunia politik.

Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, Ingrid Maria Palupi Kansil telah menjadi pusat perhatian teman-temannya. Gaya Ingrid kecil tak biasa. Di sekolah ia tampil begitu modis dengan sepatu mengilat dihiasi krincing-krincingan, rok model span, serta rambut dihiasi berbagai jepitan lucu.

“Itu mau sekolah atau ngelenong?” kata Ingrid menirukan celotehan temannya kala itu.

Meski begitu, Ingrid kecil bergeming. Ia merasa percaya diri dengan tampil beda dibandingkan teman-temannya yang lain. Agaknya aura bintang memang telah tertanam di jiwanya sejak kecil. Pun ketika diajak temannya bermain dokter-dokteran, ia juga selalu enggan. Ingrid cilik memilih bermain peragawati-peragawatian di rumah. Bermodal gincu ungu, sepatu berhak tinggi, serta kain milik sang bunda, Ine Ruhaeni, ia berlagak bak model profesional yang sering tampil di majalah dan televisi.

“Ibu saya tepuk tangan waktu saya lenggak-lenggok. Di sanalah saya semakin percaya diri memiliki talenta di bidang seni,” kenang perempuan kelahiran Cianjur, 9 November 1976 ini kepada Majalah Pajak, di kediamannya di kawasan Bangka, Kemang, Jakarta, awal September lalu.

Kecintaan Ingrid pada dunia modeling, memang bersumber dari dirinya sendiri. Mungkin, katanya, karena ia kerap membaca majalah remaja yang tren di eranya. Padahal, sang ayah, Setyabuddy Kansil berkiprah di dunia jurnalistik. Kakeknya, Willy Andang Taruna Kansil merupakan politisi partai Golongan Karya (Golkar) sekaligus aktivis Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO). Rumah Ingrid pun dijadikan basecamp diskusi para aktivis kala itu.

Pernah, menurut Inggrid, sang Ayah berharap agar Inggrid mewarisi profesi jurnalis seperti dirinya. Namun, Ingrid keukeuh pada pendiriannya. Ia tetap setia pada cita-citanya menjadi peragawati. Ia bahkan tak takut melawan arus. Militansi meraih asa di bidang modeling itu semakin menderu saat usianya beranjak remaja. Ia tak pernah absen mengikuti lomba fashion show, tari kontemporer, bahkan ajang tarik suara yang diadakan di pusat perbelanjaan di Cianjur dan sekitarnya. Karena kehendak sendiri, Ingrid pun menjalani segala persiapan tanpa dibantu siapa pun.

“Pernah saya sampai ke Cihampelas untuk lomba, naik bus sendiri saja. Enggak ada yang support atau sponsorin,” kenang ketua bidang kesenian Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Mardi Yuana Cianjur ini.

Jiwa seni Ingrid pun semakin lama semakin terasah. Ia mengurai imajinasi dengan menggambar dan merancang pakaiannya untuk mengikuti berbagai lomba. Namun, lagi-lagi bukan tampilan biasa. Topi sawah berbahan rotan misalnya, ia gunting seluruh sisi dan ia jadikan topi yang modis dan etnik. Lalu, stocking sang bunda ia pangkas menjadi celana legging, atau eksperimen serupa lainnya. Yang penting, tampil beda dengan kreativitas ide sendiri.

“Jadi, selalu tampil beda dengan finalis lain,” serunya sembari tertawa.

Ketekunan dan kreativitas itu pun akhirnya membawanya terpilih menjadi Mojang Cianjur pada ajang Mojang dan Jaka Cianjur tahun 1993. Berbekal itu, tekadnya pun semakin bulat untuk hijrah dan meraih peruntungan di bidang modeling di rimba Ibu Kota.

Ratu iklan

Seraya menempuh pendidikan sarjana Sosial di Institut Ilmu Sosial dan Politik (IISIP) Lenteng Agung Jakarta Selatan, Ingrid terus mengejar kariernya. Wajah manis khas Sunda bercampur Sulawesi Utara Ingrid, semakin tak asing di mata pemirsa televisi. Tak kurang dari 200 iklan pernah ia bintangi pada periode 1995–1999. Karenanya ia mendapat julukan sebagai ratu iklan di kalangan selebritas lainnya. Dan tahun 2009, Museum Rekor Indonesia (MURI) memberinya gelar sebagai sosok yang berhasil membintangi produk iklan terbanyak.

Pada era yang sama, perempuan yang pernah meraih gelar ratu Jeans se-Jawa Barat ini juga merambah seni akting dengan membintangi 15 sinetron. Kariernya kian gemilang seiring didaulatnya dirinya sebagai presenter Kabar Tokoh di salah satu televisi swasta.

Kendati demikian, bukan berarti tak pernah ada masa sulit yang alami. Masalah tak ada job di saat ia harus membayar uang kos dan biaya kuliah pun pernah ia rasakan. Namun, Ingrid tak putus asa, ia lalu bekerja di sebuah perusahaan swasta menjadi sekretaris dan akhirnya berhasil bertahan dan mampu menyelesaikan kuliahnya di kota metropolitan. Di Ibu Kota jugalah akhirnya takdir mempertemukan cinta Ingrid dengan pengusaha sekaligus politisi Demokrat Syarief Hassan. Hingga akhirnya resmi menikah pada 26 Juni 1999.

Lebih dekat dengan rakyat

Selepas menikah, dunia keartisan Ingrid agak bergeser. Di tahun 2004, sang suami yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI turut mengajak Ingrid turun ke Daerah Pilihan (Dapil) Jawa Barat III. Di sana Ingrid sering mendengar aspirasi rakyat. Hati kecilnya terketuk untuk ikut melayani dan berpartisipasi membantu rakyat.

 “Politik juga seperti seni. Membutuhkan naluri, menaburkan kasih sayang untuk menanam, membangun, dan merawat rakyat,” ungkap pemilik hobi membaca buku politik, agama, ekonomi, dan budaya ini.

Hingga pada tahun 2009, Ingrid maju dan terpilih menjadi anggota Komisi VIII DPR bidang agama dan sosial. Di parlemen ia gencar memperjuangkan Rancangan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin. UU itu dianggap penting, karena diproyeksikan dapat mengurangi rakyat miskin masih berkisar 30 juta jiwa di tahun 2011.

Tak kalah penting, di dalamnya juga terdapat skema bantuan yang lebih efisien karena sasaran penduduk miskin berdasar data sesuai nama, alamat dan karakter jenis pekerjaan. Pendanaan program bantuan akan bersumber dari APBN, APBD, hibah, zakat, infaq, sedekah, terutama Corporate Social Responsibility (CSR).

“RUU Penanganan Fakir Miskin karena banyak saya temui rakyat miskin di tengah perusahaan besar. Misalnya, di Sukabumi banyak perusahaan air mineral, kelapa sawit, dan rokok, tapi rakyatnya masih di bawah garis kemiskinan. Anak-anaknya kurang gizi, infrastruktur desa masih rusak,” kata ibu Ziankha Amorette Fatimah Syarief ini. Ia menyayangkan RUU tersebut mandek seiring tak terpilihnya Ingrid di pemilihan legislatif 2014. Meski begitu, bagi Ingrid, perjuangan belum usai. Ingrid tetap merintis organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) dengan membina ekonomi Muslimah dari tingkat desa hingga provinsi di seluruh Indonesia.

“Melalui IPEMI saya harap Muslimah berjuang untuk membantu meretas kemiskinan keluarga dengan meningkatkan kualitas dalam pengetahuan, keterampilan profesionalisme di bidang usaha,” terang pengembang batik Sukabumi, batik Beasan Cianjur, dan batik khas Sukabumi karya anggota IPEMI ini.

Ke depan Ingrid berdoa dapat berkesempatan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Sukabumi. Sebab, Sukabumi merupakan daerah termiskin di Jawa Barat. Luas wilayah Sukabumi menjadi faktornya. Ia menyebut, pernah menyambangi Pantai Perawan Ujung Genteng Sukabumi yang indah, tapi tidak terawat. Padahal, pantai tersebut dapat menjadi destinasi pendongkrak perekonomian warga sekitar. Menurut Ingrid, pemekaran wilayah Sukabumi adalah solusinya.

“Saya merasa perjuangan belum selesai. Kalau memang saya masih bisa diamanahkan 2019 saya perjuangkan pemekaran wilayah di Sukabumi untuk menurunkan kemiskinan,” harapnya.- Aprilia Hariani

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News3 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News4 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News6 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News6 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News7 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News9 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”....

Advertisement Pajak-New01

Trending