Connect with us

Opinion

Efektivitas Penghapusan PPh Dividen

I Wayan Sudiarta

Diterbitkan

pada

I Wayan Sudiarta, MM, CWM, BKP Managing Partner Enforce A Tax Consultant & Ketua Bidang Keanggotaan dan IT Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI)

Meskipun fasilitas penghapusan PPh dividen menjadi pendukung daya tarik investasi Indonesia, insentif ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan perbaikan faktor pendukung lain.

Pengecualian dividen dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan perubahan paling signifikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada ketentuan sebelumnya, dividen yang dikecualikan sebagai Objek PPh adalah dividen yang diterima badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dengan minimum kepemilikan saham 25 persen atau lebih. Dividen yang diterima Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan PPh dengan tarif 10 persen final.

Dengan membawa misi kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi, UU Cipta Kerja memberikan fasilitas perpajakan dengan mengecualikan dividen dari pengenaan PPh. Hal ini menjadi fasilitas yang menggembirakan bagi dunia usaha setelah penurunan tarif PPh Badan secara bertahap menjadi 22 persen pada tahun pajak 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen untuk selanjutnya.

Insentif diberikan atas perolehan dividen dari dalam negeri dan luar negeri. Bagi Orang Pribadi yang menerima dividen dari dalam negeri diikat kewajiban untuk melakukan investasi di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dividen dari luar negeri diwajibkan untuk diinvestasikan di Indonesia minimum sebesar 30 persen dari besaran laba setelah pajak. Terhadap dividen luar negeri dari perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa, insentif diberikan apabila belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas deemed dividend tersebut. Pengecualian juga diberikan terhadap laba setelah pajak suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri apabila penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia.

Perubahan pendekatan

Ketentuan tersebut mencerminkan adanya perubahan pendekatan pemajakan atas penghasilan bisnis. Sebelumnya, penghasilan dipajaki pada tingkat badan usaha melalui pengenaan PPh Badan dan selanjutnya dipajaki kembali pada tingkat orang pribadi ketika penghasilan dibagikan dalam bentuk dividen (classical system). Artinya, terjadi pemajakan dua tahap (double-tier) atas penghasilan yang diterima pemegang saham (investor). Hal ini memunculkan isu pajak berganda sehingga berdampak pada perilaku pembagian dividen Wajib Pajak. Maka, melalui UU Cipta Kerja, pengenaan pajak pada level orang pribadi penerima dividen dihapuskan. PPh hanya dikenakan pada level badan usaha (single-tier) sehingga jumlah penghasilan setelah pajak yang dikantongi pemegang saham meningkat.

Pengenaan pajak dua tahap melalui PPh Badan dan pajak dividen tentunya berpengaruh pada kebijakan pembagian dividen perusahaan (dividend payout policy). Pemegang saham akan mempertimbangkan pilihan antara melakukan pembagian dividen atau reinvestasi untuk pertumbuhan. Pemajakan dividen menjadi faktor pemberat untuk tidak membagi dividen dan memilih menahan laba untuk diinvestasikan kembali. Sering kali pilihan tersebut menjadi tidak produktif bagi ekonomi.

Ketika dividen tidak dibagikan, pemegang saham tidak memiliki pilihan untuk menanamkan dananya pada instrumen lain atau peluang bisnis lain. Perusahaan juga sering kali kelebihan likuiditas karena tidak membagi dividen. Akhirnya, mereka terdorong melakukan investasi yang kurang menguntungkan. Pemajakan atas dividen secara tidak langsung akan mengubah perilaku pemegang saham dan perusahaan yang dapat berdampak pada penggunaan dana yang tidak optimal bagi pergerakan ekonomi.

Di samping itu, keinginan kuat untuk mendapatkan cash return untuk berbagai keperluan, baik untuk gaya hidup atau peluang investasi lain, mendorong terjadinya pembagian laba secara terselubung (dividen terselubung). Untuk menghindari pajak, laba tidak dibagikan secara terbuka dalam bentuk dividen. Berbagai cara ditempuh agar pembagian laba tersebut luput dari pengenaan pajak, di antaranya melalui skema pinjaman. Perusahaan memberikan pinjaman kepada pemegang saham tapi tidak dikenakan bunga, dan dengan jangka waktu pengembalian yang tidak jelas. Sebaliknya, perusahaan memberikan bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dari pemegang saham. Pada perusahaan besar, strateginya bisa lebih komprehensif.

Namun dengan dihapuskannya pengenaan PPh atas dividen, maka tindakan pembagian dividen terselubung menjadi tidak diperlukan. Perusahaan dapat menentukan kebijakan pembagian dividen tanpa dibayangi kewajiban membayar pajak. Pemegang saham juga akan mendapat penghasilan tambahan berupa pajak yang dihapuskan sehingga menerima post-tax income yang lebih besar. Dividen tersebut juga dapat diinvestasikan secara bebas pada sektor berbeda yang dianggap menguntungkan (diversifikasi). Pilihan investasi menjadi lebih luas dan beragam, tidak dipaksakan pada perusahaan atau sektor yang sama. Dengan demikian diharapkan akan membawa dampak pengembangan ekonomi yang lebih baik.

Tingkatkan daya saing

Penghapusan PPh dividen akan berdampak pada meningkatnya daya saing investasi Indonesia di kawasan ASEAN. Pemerintah cukup cermat melihat bahwa tarif pajak di Indonesia masih kalah bersaing dibandingkan negara-negara tetangga. Indonesia terlihat kesulitan dalam menarik investasi asing. Oleh karena itu, reformasi perpajakan perlu segera dilakukan. Strategi jitu dikeluarkan melalui kombinasi penurunan tarif PPh Badan dan penghapusan PPh atas dividen. Kombinasi ini secara signifikan telah meringankan beban pajak yang harus dipikul investor. Sekarang mereka hanya dikenakan pajak sekali, yaitu PPh Badan, itu pun dengan tarif yang sudah diringankan.

Kombinasi fasilitas ini telah secara signifikan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari sisi perpajakan. Terlihat dalam grafik, penurunan tarif PPh Badan dan penghapusan PPh atas dividen membuat posisi daya saing perpajakan Indonesia menjadi yang terbaik di kawasan setelah Singapura. Sebelumnya, dengan sistem pemajakan 2 tahap, penghasilan setelah pajak yang dikantongi investor hanya sebesar 67,5 persen dari penghasilan (laba bersih usaha). Ini disebabkan oleh kombinasi pengenaan PPh Badan 25 persen dan PPh dividen (orang pribadi) sebesar 10 persen. Penurunan tarif PPh Badan dan penghapusan PPh atas dividen secara signifikan menurunkan besaran kombinasi tarif pajak dari 32,5 persen menjadi hanya 22 persen. Hal ini membuat penghasilan setelah pajak (post-tax income) yang diterima investor meningkat drastis, dari semula 67,5 persen menjadi 78 persen dari laba bersih. Dengan demikian, investor akan memiliki dana lebih untuk diinvestasikan atau dikonsumsi.

Pemberian fasilitas penghapusan PPh atas dividen didasari misi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, fasilitas tersebut dibarengi persyaratan agar dividen diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Persyaratan tersebut cukup wajar mengingat pemerintah ingin memaksimalkan dampak dari fasilitas yang diberikan agar dana tersebut dapat digunakan secara produktif dalam mendukung perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan diberlakukannya kewajiban investasi, diharapkan tumbuhnya pabrik-pabrik baru, berkembangnya industri-industri padat karya, teknologi dan keuangan, serta menguatnya pendanaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Alokasi dana menjadi lebih produktif, tidak habis untuk konsumsi.

Tarik dana

Penghapusan PPh dividen juga diharapkan mampu menjadi daya tarik dana dari luar negeri. Wajib Pajak yang tadinya memilih menginvestasikan dividen anak usaha di luar negeri akan berpikir untuk membawa dananya ke dalam negeri. Demikian juga dengan laba setelah pajak dari suatu BUT dan penghasilan aktif yang diperoleh di luar negeri. Akhirnya, pemerintah akan mendapatkan dana/investasi yang cukup untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri.

Meskipun fasilitas penghapusan PPh dividen menjadi pendukung daya tarik investasi Indonesia, insentif tersebut akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan perbaikan faktor-faktor pendukung kemudahan berusaha lainnya. Diperlukan kerja keras untuk mereformasi berbagai hal terkait kemudahan berusaha seperti kepastian dan kejelasan hukum, perizinan, prosedur birokrasi, ketenagakerjaan, dan lainnya. Di samping itu, diperlukan kejelasan, ketegasan, dan kedisiplinan dalam melaksanakan ketentuan tersebut agar benar-benar dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat.

Peningkatan ekosistem dan daya saing investasi melalui instrumen penghapusan PPh dividen merupakan lompatan signifikan. Namun kemudahan implementasi dan pelaporan di lapangan akan menjadi penentu.

 

Penulis: I Wayan Sudiarta, MM, CWM, BKP

Managing Partner Enforce A Tax Consultant & Ketua Bidang Keanggotaan dan IT Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI)

Opinion

Kementerian Investasi, Langkah Kuda Jokowi Mengerek Ekonomi

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Melanjutkan langkah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Investasi. Langkah pemerintah ini menarik untuk dicermati.

Komitmen Presiden Jokowi ketika dilantik periode kedua ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), keberlanjutan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.

Lahirnya Kementerian Investasi yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi bagian langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi, dan tercipta iklim investasi yang lebih business friendly, serta untuk menopang gagasan transformasi ekonomi, membuat nilai tambah atas komoditas-komoditas strategis Indonesia. Dengan ditopang oleh komitmen deregulasi melalui UU Omnibus Law maka semakin lengkaplah amunisi untuk menarik investasi.

Investasi, sebagai penopang lebih dari 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, harus mendapat dorongan regulasi yang bisa mengakselerasi eksekusi di lapangan.

Pada tahun 2020, target investasi Rp 817,2 triliun bisa tercapai sebesar 101,1 persen, yaitu sebesar Rp 826,3 triliun. Sebuah pencapaian yang positif di kala keterbatasan iklim ekonomi yang tidak kondusif dengan adanya pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan seluruh belahan dunia.

Dengan target investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 900 triliun, ini adalah target yang relatif achievable, dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian Investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat.

Kondisi pandemi yang membuat kontraksi ekonomi berkepanjangan, sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi suplai harus terus diberikan insentif. Investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan.

Spirit deregulasi secara nyata diwujudkan dengan dikeluarkannya UU Omnibus Law. Spirit debirokratisasi dan transformasi ekonomi, diwujudkan dengan pembentukan Kementerian Investasi. Ini adalah ‘langkah kuda’ Presiden Jokowi untuk terus mengerek ekonomi dalam negeri.

 

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Lanjut baca

Opinion

Peningkatan “Plafond” KUR Pemerintah Untungkan UKM atau Konglomerasi?

Ajib Hamdani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net –  Menarik mencermati arahan dan kebijakan Presiden Jokowi hari ini untuk menaikkan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dari semula hanya Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

KUR adalah  kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR ini didesain untuk usaha UKM yang secara financially feasible, tapi belum bankable.

UKM, sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008, dengan modal sampai dengan Rp 10 miliar atau memiliki omzet sampai dengan Rp 50 miliar, menopang lebih dari 60,8 persen PDB Indonesia.

Pemerintah sudah bagus memberikan komitmen dengan mengeluarkan regulasi dan insentif di sektor ini, karena sektor UKM inilah yang akan memberikan daya ungkit optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk kebijakan dalam bentuk KUR. Namun, menjadi pertanyaan lebih lanjut, ketika Pemerintah menaikkan plafond KUR dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, apakah kebijakan ini sudah tepat?

Dengan peningkatan plafond ini, perbankan justru cenderung akan memberikan kredit ulang kepada debitur atau kluster bisnis UKM yang sudah menjadi bagian konglomerasi dan ekosistem bisnis yang ada, alih-alih menambah debitur baru. Karena tingkat risiko yang lebih rendah, ketika perbankan kembali menggelontorkan dana kepada debitur eksisting.

Pemerintah seharusnya lebih mendorong agar perbankan melakukan ekstensifikasi debitur, sehingga program KUR ini bisa lebih banyak menjangkau para petani, peternak, nelayan, pedagang, dan para UKM yang baru.

Pola penjaminan kredit harus lebih banyak menjangkau masyarakat luas, penambahan debitur, pemberian kemudahan layanan ke ekosistem bisnis yang baru dan fokus dengan sektor produksi di daerah-daerah. Sehingga KUR bisa lebih dirasakan oleh lebih banyak orang dan UKM baru yang sebelumnya belum tersentuh perbankan.

Kebijakan penambahan plafond KUR, akan lebih cenderung membuat perbankan melakukan intensifikasi atas debitur yang ada, bukan ekstensifikasi. Dalam kondisi pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih mendorong ekstensifikasi debitur KUR.

Program ini cukup baik dan positif untuk mendorong UKM, tapi cenderung kurang bijaksana. Karena akan lebih pro dengan konglomerasi dan ekosistem bisnis yang sudah ada, dibandingkan dengan pembentukan ekosistem dan debitur baru yang lebih membutuhkan akses KUR yang lebih luas.

 

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Lanjut baca

Opinion

Utang: Antara Membantu dan Menghantu

Bramantyo Djohanputro

Diterbitkan

pada

Profesor Bramantyo Djohanputro – Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM/Foto: Dok. Pribadi

Pertanyaan terkait utang berkali-kali muncul, baik melalui diskusi langsung maupun media sosial. Utang yang dimaksud adalah utang negara dan utang korporasi. Dari keduanya, yang lebih banyak mengundang diskusi tentu saja utang negara.

Sebagian besar pertanyaan lebih bernuansa kekhawatiran, bagaimana nasib ke depan kalau berutang. Sebagian bernuansa rasional, yaitu yang memang benar-benar ingin diskusi. Sebagian lagi bernada pesimis, yang pesimis agak susah diklasifikasikan. Terkadang mempertanyakan mengapa negara ini berutang terus, menumpuk utang yang tinggi. Tapi terkadang mempertanyakan ketidakmampuan menarik investasi asing, yang notabene bisa berupa ekuitas maupun pinjaman. Namun kalau urusan negara, tentunya pinjaman.

Lepas dari latar belakang dan motivasi pertanyaan tersebut, kita bisa melihat pinjaman secara objektif, manfaat, sekaligus hal-hal yang bisa membuat orang khawatir dengan adanya utang.

Utang itu bermanfaat karena bisa mendongkrak kinerja, pun sekaligus mengandung risiko, itu wajar. Ingin mendapatkan hasil yang lebih tinggi musti siap menanggung risiko, lalu apa risiko dari sebuah pinjaman?

Catatan mengenai risiko terkait pinjam-meminjam, risiko perlu dilihat dari sisi pemberi pinjaman atau sisi penerima pinjaman, sisi yang berbeda memunculkan risiko yang berbeda. Pinjaman dari sisi pemberi pinjaman berisiko rendah. Sebaliknya, pinjaman dari sisi penerima pinjaman berisiko tinggi.

Kita fokus saja dari sisi penerima pinjaman, karena pertanyaan yang muncul selalu terkait dengan pemerintah Indonesia, dan korporat di Indonesia selaku penerima pinjaman.

Risiko pinjaman dari sisi peminjam adalah kewajiban pengembalian, baik pokok pinjaman maupun imbal hasil pinjaman, termasuk dalam bentuk bunga. Risiko itu semakin terasa saat kinerja penerima pinjaman tidak bagus, yang tidak mampu menghasilkan cashflow untuk memenuhi kewajiban. Pemberi pinjaman tidak mau tahu dari mana uangnya, yang penting harus bayar.

Untuk korporasi, tentu pendanaan dalam bentuk ekuitas sangat rendah risikonya dari sisi penerima dana. Kalau kondisi tidak baik, tidak laba, atau laba terlalu kecil, direksi dan komisaris bisa mengusulkan untuk tidak bagi dividen. Kalau RPUS setuju, bisa ketok palu putusan tidak ada dividen. Penerima dana ekuitas tidak ada kewajiban apa-apa. Paling-paling direksi dan komisaris diganti.

Jadi, kembali ke pinjaman, penerima pinjaman menanggung risiko yang tinggi. Baik penerima pinjaman tersebut adalah korporasi maupun pemerintah. Bagi perusahaan, dana pinjaman diputar untuk menghasilkan uang, cash generating, untuk memenuhi kewajiban.

Kalau yang utang pemerintah, penggunaan dana pinjaman bisa beragam. Bisa untuk kegiatan yang bersifat fully recovered cash generating activities, misalnya diteruskan ke BUMN untuk membuat jalan tol, atau untuk partially recovered cash generating seperti untuk perguruan tinggi negeri, atau untuk non cash generating activities seperti membuat jalan umum, pengerukan sungai, penanganan banjir, dan lainnya.

Kalau pinjaman digunakan untuk fully recovered cash generating activities maka jelas bahwa uang dihasilkan dari kegiatan tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman. Lalu bagaimana dengan penggunaan dana untuk non cash generating activities?

Dasarnya adalah dengan fasilitas yang dibangun pemerintah, maka kehidupan ekonomi menjadi lebih baik, dan sebagai akibatnya terjadi kenaikan penerimaan pajak oleh negara. Kenaikan pajak inilah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman.

Lalu erkait penggunaan dana untuk partially recovered cash generating activities, sebagian uang untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman berasal dari kegiatan yang didanai tersebut dan sebagian lagi dari pajak.

Karena ada risiko tersebut, maka nafsu pinjam mesti dijaga. Terlalu banyak pinjaman bisa obesitas pinjaman, sewaktu-waktu ambruk. Ini berlaku untuk semua peminjam, baik individu, korporasi, sampai negara. Ada cara menghitungnya secara matematika keuangan. Untuk memudahkan, ada patokan umum yang bisa digunakan, rule of tumb.

Bisa menggunakan rasio antara utang terhadap PDB, dengan Indonesia di angka sekitar 38%, bandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand yang mencapai 41%, Filipina 42%, Malaysia 50%, dan Vietnam 61%. Negara-negara maju lebih besar lagi porsi utangnya terhadap PDB. Britania mencapai 87%, Amerika Serikat 107%, Jepang 239%. Data ini dikutip dari website Kementrian Keuangan (https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang).

Sekarang dari sisi manfaat, apa gunanya pinjaman? secara singkat pinjaman dapat berperan dalam mengungkit kinerja, leverage.  Misalnya dengan pinjaman negara dapat menyalurkan pinjaman tersebut untuk membangun jalan tol dan bandara sehingga kegiatan ekonomi meningkat, GDP naik, dan pinjaman dapat dibayar dari hasil jalan tol dan pelabuhan.

Dengan dana pinjaman, pemerintah dapat membangun waduk-waduk untuk pengairan pertanian maupun pembangkit listrik. Ujungnya sama, kegiatan ekonomi meningkat, GDP naik. Sebagian dari kenaikan GDP tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban. Sekali lagi, sebagian dari kenaikan GDP.

Jadi yang penting, selama kenaikan GDP lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman, maka pinjaman tersebut bermanfaat. Bila beban pinjaman terlalu besar sehingga melebihi hasil dari pinjaman, penambahan pinjaman perlu dihentikan. Bila perlu dikurangi.

Dengan demikian, pinjaman memberi manfaat dalam kehidupan penerima pinjaman karena semakin makmur, dan memberi manfaat bagi pemberi pinjaman karena mendapat bagian hasil dari dana yang dipinjamkan tersebut.

Oleh: Profesor Bramantyo Djohanputro – Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM 

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved