Connect with us

Taxclopedia

Efektifkah “Tax Holiday”?

Harisman Isa Mohamad

Published

on

“Tax Holiday” belum cukup menarik investasi. Faktor lain seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM sangat memengaruhi.

Kata tax holiday masih terdengar aneh bagi sebagian masyarakat atau Wajib Pajak karena merupakan istilah bahasa asing. Penulis pun mencoba mencari referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tidak ditemukan padanan kata itu. Alih-alih, yang muncul justru terjemahan langsungnya, yakni hari libur pajak—jauh berbeda dengan makna sebenarnya. Akhirnya penulis mendapatkan definisi istilah itu versi Wikipedia. Tax Holiday, menurut Wikipedia, “is a temporary reduction or elimination of a tax. It is synonymous with tax abatement, tax subsidy, or tax reduction”. Dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, tax holiday adalah pengurangan atau penghapusan pajak yang bersifat sementara. Padanan kata lainnya pengurangan pajak, subsidi pajak, atau insentif pajak.

Menurut pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan, tax holiday adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jangka waktu 5–15 tahun bagi investor yang memenuhi syarat, bahkan bisa sampai 20 tahun bila mendapat persetujuan menteri keuangan.

Kemudian, selain tax holiday ada juga istilah yang sejenis, yakni tax allowance yang artinya insentif investasi bidang tertentu di wilayah tertentu untuk investor baru atau investor lama yang ekspansi bisnis—berlaku sejak 2008. Skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Insentif berlangsung selama enam tahun atau lima persen per tahun, sehingga akan mengurangi beban PPh yang disetorkan oleh investor.

Lahirnya tax holiday dilatari oleh UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 18, pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah tertentu kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir.

Pemerintah mulai membuat program ini tahun 2011 untuk menarik datangnya investor asing ke dalam negeri, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2011 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lahirnya kedua insentif perpajakan untuk investasi memang tak terpisahkan dari upaya menarik investasi besar-besarnya di tengah persaingan memperebutkan aliran modal atau investasi asing terutama di kawasan ASEAN. Selain Indonesia, negara-negara di ASEAN juga sudah menerapkannya, dengan skema yang beda-beda termasuk syarat dan kemudahan mendapatkannya.

Sebagai komparasi penulis sajikan data yang berhasil dihimpun atas pelaksanaan tax holiday di negara ASEAN:

 

 

Nomor Negara Jangka Waktu Tax Holiday
1 Thailand 3 – 8 Tahun
2 Vietnam 4 Tahun
3 Malaysia 10 Tahun
4 Indonesia 5 – 15 Tahun
5 Filipina 6 Tahun
6 Singapura Dengan Negosiasi
7 Kamboja 6 Tahun
8 Myanmar 5 – 7 Tahun

 

Pemerintah Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau skema tax holiday, penanaman modal yang dapat fasilitas ini paling sedikit sebesar Rp1 triliun sebagai Wajib Pajak baru dan industri pionir. Investor akan mendapatkan pengurangan PPh Badan sebagaimana paling banyak 100 persen (penghapusan) dan paling sedikit 50 persen.

Redaksional lengkap PMK terkait tax holiday dalam Pasal 2:

 

(1) Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
(2) Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:

•   sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(4) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

•   selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

•   selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

•   selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);

•   selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000.00 (tiga puluh triliun rupiah);

•   selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

(5) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.
(6) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau

•   sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

 

Penulis kemudian membuatkan resume sebagai berikut:

 

Nilai Investasi Jangka Waktu Bebas Pajak
Rp 500 miliar sampai kurang dari Rp 1 triliun 5 tahun
Rp 1 triliun sampai kurang dari Rp 5 triliun 7 tahun
Rp 5 triliun sampai kurang dari Rp 15 triliun 10 tahun
Rp 15 triliun sampai kurang dari Rp 30 triliun 15 tahun
Minimal Rp 30 triliun 20 tahun

 

Hal yang menarik sebelum lahirnya PMK terakhir itu, pada tahun 2017, kebijakan tax holiday ini sama sekali tidak menarik para investor datang ke Indonesia. Padahal, tahun 2015 sedikitnya ada 11 perusahaan yang meminta fasilitas tax holiday, di antaranya adalah PT Unilever. Perusahaan multinasional itu menjadi badan usaha pertama yang diberikan tax holiday. Setelahnya ada, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan PT OKI Pulp and Paper.

Tentu saja ini memantik pertanyaan besar, ada apa dengan Indonesia? Kenapa investor asing tidak tertarik datang ke Indonesia, apa karena ada masalah pada sektor industri pionir yang menjadi target pemerintah agar investor datang berbondong- bondong menginvestasikan modalnya ke sektor tersebut?

Sebelum penulis memberikan pendapatnya, perlu diketahui bahwa yang dimaksud industri pionir itu, antara lain industri logam hulu; industri pengilangan minyak bumi; industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; industri permesinan yang menghasilkan mesin industri. Kemudian industri transportasi kelautan; industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi; dan infrastruktur yang menggunakan skema selain Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari penjelasan di atas sebenarnya sudah sedikit menggambarkan industri pionir memang merupakan industri padat modal yang secara kebetulan berdasarkan data APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia terjadi kelesuan pada sektor industri pionir selama tahun 2017 dan 2018, kemudian pernah terjadi Samsung pernah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar US$20 juta, dan dijanjikan mendapatkan insentif pajak. Namun, insentif itu ternyata tidak kunjung diberikan. Bisa menjadi pertimbangan serius investor lain untuk memanfaatkan fasilitas ini, meskipun tidak bisa dijadikan sebagai ukuran namun sebuah konsistensi dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini, menciptakan kepastian hukum bagi para investor terkait fasilitas tax holiday yang diminta.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat.”

Karena itu, di PMK terbaru ini pemerintah membuat terobosan soal perizinan dengan menggunakan metode OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah jalur perizinan yang tentunya terkait tentang kepastian jaminan berusaha di Indonesia. Jalur birokrasi terkait investasi penanaman modal selama ini melibatkan tiga entitas pemerintah yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan dengan OSS menjadi lebih cepat dalam proses pengajuan perizinan dan pemberian fasilitas tax holiday.

Menarik disimak pula, hasil penelitian mahasiswa Universitas Airlangga, Wika Arsanti Putra pada 2017 yang berjudul “Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi” disebutkan bahwa kebijakan pajak cenderung tidak signifikan dalam memengaruhi investasi.

Dengan metode penelitian secara kualitatif, hasil penelitian itu mengungkapkan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi keputusan investasi, seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat,” jelas Wika.

Dari penelitian itu juga menegaskan insentif pajak justru membawa biaya bagi negara. Selain itu, apabila insentif tidak dirancang dan dilaksanakan dengan baik, bakal berpengaruh terhadap biaya kesejahteraan karena adanya alokasi modal yang tidak efisien.

Dan sepertinya pemerintah sudah belajar banyak dari cerita di tahun 2017 dengan melakukan perubahan kebijakannya di akhir tahun 2018. Maka pertanyaan apakah tax holiday benar-benar mampu menarik investor datang ke Indonesia ataukah kejadian di tahun 2017 masih akan berulang?

Mestinya pertanyaan itu bisa terjawab karena selain terobosan masalah perizinan yang jauh lebih mudah dan cepat, rentang jumlah modal yang diinvestasikan juga mengalami perubahan signifikan, dan jenis atau bidang usaha juga ada penambahan yang menarik seperti ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu bisa menjadi trigger buat investor untuk berani menanamkan modalnya di Indonesia.

Taxclopedia

Mengenal “Transfer Pricing

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

“Transfer pricing” biasanya dilakukan dengan cara menetapkan harga transfer menjadi ‘terlalu besar atau terlalu kecil’. Tujuannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Transfer Pricing jika diterjemahkan bebas berarti harga yang dipindahkan atau ditransfer. Jika sebatas ini pengertiannya, tentu masih menyisakan pertanyaan bagi orang awam. Misalnya, kenapa harga harus dipindahkan? Dipindahkan ke mana? Untuk apa harga kok dipindah-pindahkan? Dan beberapa pertanyaan lanjutan lainnya. Maka penting untuk mengambil sebuah rujukan pasti apa itu transfer pricing. Transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya (Gunadi, 1997: 222).

Transfer pricing merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (arm’s length price principle) (Darussalam dan Danny Septriadi, 2013: 7). Transfer pricing merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar-pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang (Mohammad Zain, 2007:294).

Dari tiga definisi di atas dapat kita ambil beberapa irisan bahwa transfer pricing terjadi pada penyerahan barang atau imbalan jasa. Artinya, pada barang atau jasa tersebut melekat lebih dari satu atribut harga. Misal, seharusnya harga barang A milik PT ABC di pasar adalah Rp 10.000,- ternyata bisa berubah menjadi Rp 8.000,- ketika barang A dijual kepada PT XYZ. Inilah yang disebut dengan transfer pricing. Berarti, antara PT ABC dan PT XYZ patut diduga memiliki hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini adalah menjadi kata kunci dalam transfer pricing. Hubungan istimewa diatur dalam dua undang-undang perpajakan yakni UU PPh Pasal 18 Ayat 4 dan UU PPN dan PPnBM Pasal 2 Ayat 2. Untuk memahami apa itu hubungan istimewa,

Baca mahjalah Pajak  volume 66

Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Taxclopedia

Berapa, sih, Pajak YouTuber dan Selebgram?

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Bisnis era milenial tak bisa jauh dari ranah digital. Namun, belum ada mekanisme ajek untuk perkara pungutan pajaknya.

Judul di atas sengaja dibuat tidak tepat. Karena tentu yang lebih menarik adalah “Berapa sih penghasilan YouTuber dan selebgram? Namun, judul itu untuk mengesankan bahwa ada lahan profesi baru di era digital informasi dan teknologi yang menjanjikan jumlah penghasilan yang besar atau signifikan. Tentu saja ujungnya menjadi lahan potensi perpajakan di negeri ini.

Zaman now terjadi perubahan cita-cita profesi dari para generasi milenial. Terbukti ketika penulis menanyakan cita-cita anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang lahir di atas tahun 2000, serempak mereka menjawab, “YouTuber”. Kemudian, ketika ditanya lebih jauh siapa YouTuber dari Indonesia paling populer? mereka menjawab, Atta Halilintar dan Ria Ricis. Penulis pun hanya bisa tersenyum mendengar jawaban itu. Padahal, untuk pertanyaan serupa kepada generasi yang terlahir sebelum tahun 2000, dulu top survei cita-cita mereka adalah profesi dokter, guru, pilot, dan polisi atau tentara. Karenanya, fenomena itu menjadi menarik kita bahas dalam “Taxclopedia” kali ini. Berapa sih penghasilan per bulan seorang YouTuber ternama atau seorang selebgram yang populer itu?

Penghasilan YouTuber

Kita bahas YouTuber terlebih dahulu ya, gaes.

Berapakah penghasilan atau uang yang bisa didapatkan melalui YouTube? Pertanyaan itu seolah-olah menjadi sebuah misteri yang sulit dijawab. Sebab, penghasilan dari YouTube diperoleh dari iklan AdSense. Iklan AdSense merupakan produk advertising network dari Google yang nilai keuntungannya ditentukan oleh banyak faktor.

AdSense adalah program kerja sama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem pay per click (ppc) atau bayar per klik.

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google AdSense juga menyediakan AdSense untuk pencarian (AdSense for Search) dan iklan arahan (Referral). Pada AdSense untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan.

Ternyata, faktor penentu pendapatan dari Youtube bukan hanya melalui iklan AdSense yang tampil atau jumlah klik pada video Youtube atau jumlah subscriber (pelanggan) saja. Menurut Socialblade (situs penyedia data statistik pengguna media sosial populer) menyebut bahwa kualitas traffic, negara asal pemilik akun, kategori video, harga iklan yang tayang, adblock, jumlah klik nyata dan sebagainya merupakan di antara faktor penentu pendapatan tersebut.

Pertanyaan berikutnya adalah berapa rata-rata penghasilan dari YouTube?

Ada yang berkata bahwa penghasilan dari YouTube itu secara kasar 1 dollar AS per 1000 views, tapi ternyata angka itu tidak bisa kita jadikan ukuran karena jika kita membuat sebuah video dan tidak ada yang melakukan klik pada iklan meski jumlah views sudah mencapai 1000 maka angka 1 dollar AS pun rasanya mustahil. Belum lagi jika topik video kita tidak relevan dengan satu iklan pun sehingga iklan yang muncul kurang menarik bagi viewers dan memiliki harga lelang yang rendah.

Di Indonesia, biasanya para YouTuber jarang mendapat 1 dollar AS per 1000 views. Biasanya pendapatan per 1000 views bagi YouTuber di Indonesia berada di antara 0,3 hingga 0,8 dollar AS atau rata-rata uang yang dihasilkan dari setiap 1000 views pada sebuah video YouTube di Indonesia hanya mendapatkan 0,55 dollar AS. Dengan demikian, jika video kita mendapatkan satu juta views, maka pendapatan yang bisa diperoleh setidaknya adalah 550 dollar AS atau sekitar Rp. 7,000,000. Sekali lagi, angka itu merupakan rata-rata, tetapi lebih realistis dibanding 1 dollar AS per 1000 views.

Banyak di antara YouTuber yang mengeluhkan jika jumlah views video mereka sudah mencapai puluhan ribu, tetapi pendapatan masih di angka belasan dollar AS atau bahkan di bawah 10 dollar AS. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki Effective cost per mille yang rendah dibandingkan dengan negara lain, apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang bayaran per 1000 views-nya bisa mencapai 1 sampai 7 dollar AS. Apa itu Cost per mille (CPM), juga disebut biaya ‰ dan Cost Per Thousand (CPT) (dalam bahasa Latin mille berarti ribu), adalah pengukuran yang biasa digunakan dalam iklan. Radio, televisi, koran, majalah, dan iklan daring dapat dibeli atas dasar menunjukkan iklan untuk seribu penonton. Misalnya, $ 1 CPM berarti $1 untuk tampilnya 1000 iklan yang di tampilkan kepada penonton. Metrik (CPM) dihitung dengan membagi biaya penempatan iklan dengan jumlah tayangan (disajikan dalam ribuan) yang dihasilkannya. CPM berguna untuk membandingkan efisiensi relatif dari berbagai peluang iklan atau media dan dalam mengevaluasi biaya keseluruhan kampanye iklan.

Di sisi lainnya ada juga istilah yang digunakan, yakni RPM (Revenue per Mile Impression) di mana Google telah memberikan contoh dengan rumus sebagai berikut:

RPM = (Penghasilan tertaksir/Jumlah tampilan laman) * 1.000

Lantas bagaimana menghitung penghasilan per 1000 views ?

Data di atas bisa pembaca temukan pada Creator Studio > Analytics > Ad rates . Pembaca bisa melihat bahwa CPM atau RPM-nya adalah 1,08 dollar AS per 1000 tayangan iklan, bukan 1000 tayangan video.  RPM untuk wilayah Indonesia kurang lebih berada di kisaran 0,13 dollar AS ke 0,30 dollar AS, lihat tabel berikut.

Jumlah taksiran penghasilan = taksiran RPM/CPM * (Jumlah tampilan laman/1.000)

Misalnya, kita ingin mengira-ngira pendapatan Bayu Skak—YouTuber populer dari Indonesia). Menurut Socialblade, data per 27 September 2018 pukul 17.55 WIB, ia tercatat mendapat 2.385.360 views dalam 30 hari terakhir. Maka jika menggunakan taksiran Socialblade dengan rentang RPM 0,25-4 dollar AS, ia akan mendapat sekitar 596-9.500 dolar per bulan (sekitar Rp 8,8-141,6 juta).

Kita ambil contoh lainnya:

Video chandraliow di atas mempunyai 1.010.279 viewer maka taksiran penghasilan yang didapatkan dari 1.010.279 viewer itu diperkirakan antara 131.34 dollar AS s/d 303.08 dollar AS. Nilai itu didasarkan pada taksiran RPM dari 0.13 dollar AS sampai 0.30 DOLLAR AS, jika dirupiahkan maka jumlahnya sekitar Rp 4.031.267.

Jika video kita mendapatkan satu juta views, maka pendapatan yang bisa diperoleh setidaknya adalah 550 dollar AS.”

Penghasilan selebgram

Sekarang beralih ke selebgram. dilansir pada laman https://kumparan.com/@kumparantech/begini-cara-hitung-pendapatan-selebgram-berdasarkan-follower-27431110790557040, yaitu selebriti sekaligus model cantik Kylie Jenner berhasil ‘mengalahkan’ penyanyi asal AS Selena Gomez dalam hal penghasilan tertinggi di Instagram. Jenner, yang juga pebisnis makeup, bisa memperoleh hingga 231.000 dolar AS atau setara dengan Rp 3,3 miliar untuk satu kali posting endorsement.

Nilai, itu tentu sebanding dengan pengikut Jenner, yang sudah mencapai 110 juta follower dan eksistensi Jenner sebagai selebritas. Dari mana hitung-hitungan penghasilan sebagai selebgram itu? Menurut perusahaan teknologi Tribe, yang menyediakan marketplace untuk para influencer di Instagram, pengguna tetap bisa mendapatkan penghasilan meski mereka memiliki jumlah follower yang relatif tidak banyak.

Namun, untuk bisa menjadi promotor sebuah produk di Instagram, pengguna harus memiliki minimal 3.000 pengikut akunnya.

Pengguna Tribe di Inggris sendiri mendapatkan rata-rata penghasilan 144 dolar AS (sekitar Rp 2 juta) hingga 787 dolar AS (sekitar Rp 11,3 juta) untuk setiap posting-an iklan.

Dari perhitungan penghasilan yang ditawarkan platform Tribe, berikut pendapatan Selebgram berdasarkan pengikutnya yang bisa diraih!

– 3 ribu – 10 ribu follower: 65 – 131 dolar AS (Rp 936 ribu – 1,9 juta)

– 10 ribu – 25 ribu follower: 131 – 236 dolar AS (Rp 1,9 juta – Rp 3,4 juta)

– 25 ribu – 50 ribu follower: 236 – 328 dolar AS (Rp 3,4 juta – Rp 4,7 juta)

– 50 ribu – 100 ribu follower: 328 – 458 dolar AS (Rp 4,7 juta – Rp 6,6 juta)

– Di atas 100 ribu follower: di atas 458 dolar AS (Rp 6,6 juta)

Sampai saat ini, ada beberapa vendor ternama yang memasukkan produknya ke Tribe untuk promosi lewat influencer di Instagram berdasarkan harga yang telah ditetapkan adalah Unilever, HSBC, Canon, Swiss Air, dan sebagainya.

Itu di luar negeri. Bagaimana dengan di Indonesia?

Kalo ditelisik, ternyata penghasilan yang didapatkan dari bisnis endorsement ini cukup menggiurkan. Lihat saja rate card Selebgram Awkarin. Berdasarkan akun official management Awkarin menyebutkan, tarif untuk satu kali posting endorsement dipatok seharga Rp 4 juta per posting.

Bayangkan, misalnya pembaca adalah seorang selebgram dengan followers lebih dari 1 juta pengikut dan menerapkan tarif endorsement sekitar Rp 4 juta per posting. Dalam satu minggu, pembaca menerima tujuh produk untuk di-publish per harinya. Dari situ saja, pembaca sudah bisa meraup Rp 28 juta. Kalo dilihat per bulan tentu lebih mencengangkan lagi, yaitu Rp 112 juta.

Kalau dalam tiga bulan pembaca terus menerus melakoni dan menekuni pekerjaan selebgram seperti ini pembaca sudah bisa meraup Rp 336 juta. Ini dengan estimasi satu produk per hari. Uang Rp 336 juta ini bisa digunakan untuk membeli dua buah unit apartemen studio yang dijual seharga Rp 155 juta di sebuah tower hunian vertikal Tangerang Selatan dekat exit Tol BSD-Ciputat–Pamulang.

Itu baru tiga bulan. Bagaimana bila menabung selama enam bulan? Tinggal kalikan saja perkiraan pendapatan Rp 112 juta sebanyak enam kali. Angka yang didapatkan sebesar Rp 672 juta. Budget ini bisa membuat pembaca dengan leluasa memilih rumah tapak sederhana dengan dua kamar tidur di area kota Bandung, yakni Dago. Sebab, harga rata-rata rumah tipe 36 di Dago adalah Rp 536 juta.

Mau jadi juragan tanah juga bisa. Kalau menghitung dari pendapatan satu tahun dengan perkiraan yang sama yakni Rp 112 juta per bulan, lalu dikalikan 12 maka hasilnya adalah sebesar Rp 1,34 miliar. Dari penghasilan itu, seorang selebgram bisa membeli satu hektare tanah di Karawang dengan harga Rp 1.338.583 meter persegi atau bisa membeli 450 meter tanah di Bekasi dengan harga 215 dollar AS (Rp 3,1 juta) per meter perseginya.

Tapi harus diingat, hitungan itu berlaku buat selebgram yang followers-nya sudah selevel Awkarin.

Bagaimana pajaknya?

Sudah terbayangkan pastinya potensi pajak atas penghasilan sebagai YouTuber dan selebgram? Yang pasti mereka wajib untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP dan membayar angsuran pajak per bulan sesuai PPh Pasal 25 karena mereka tergolong ke dalam orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (profesi) yang tidak termasuk dalam kategori penghitungan pajak berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 yang dikenakan tarif 0,5 % dari penghasilan kotor setiap bulan.

Bagaimana hitungan pajaknya?

Seorang YouTuber bernama Bayu dengan jumlah subscriber sebanyak 1.000.000 memperoleh penghasilan rata-rata sebulan di tahun 2018 sebesar Rp 320.000.000,-. Dengan status masih jomblo bukan berarti bayu tidak taat pajak. Bayu mendaftarkan diri memperoleh NPWP di bulan April 2018 dan oleh pihak kantor pajak saat itu Bayu diminta membayar angsuran pajak PPh Pasal 25 berdasarkan asumsi raihan penghasilan selama 8 bulan sebesar Rp 10.000.000,-/bulan. Maka berapa pajak Bayu yang harus dibayar selama tahun 2018 dan berapa angsuran Bayu di tahun 2019?

Jawab:

Penghasilan Kotor setahun (12×320.000.000)  Rp 3.840.000.000

Norma Penghitungan Penghasilan Netto

untuk pekerja seni (PER-DIRJEN No.17/2015)           50%

Penghasilan Netto Setahun                               Rp  1.920.000.000

-/- PTKP (TK/0)                                                 (Rp 54.000.000)

Penghasilan Kena Pajak                                    Rp 1.866.000.000

PPh Terutang:

5 % x 50.000.000          2.500.000

15% x 200.000.000       30.000.000

25% x 250.000.000       62.500.000

30 % x 1.771.000.000   531.300.000                Rp 626.300.000

-/- Kredit Pajak 8 bulan                                     (Rp 80.000.000)

PPh terutang yang masih harus dibayar                        Rp 546.300.000

Angsuran Pajak tahun 2019 :

1/12 x Rp 546.300.000                                      Rp 45.525.000

Perhitungan ini juga berlaku untuk selebgram dengan cara yang sama seperti di atas.

Sebagai penutup, Google Indonesia mengklaim pengguna aktif YouTube Indonesia sudah menembus angka 50 juta. Dua ratus lima puluh di antaranya paling sedikit menghasilkan sekitar 17 ribu dolar dalam setahun. Sementara pengguna aktif Instagram di Indonesia sudah berkembang hingga 22 juta akun. Maka potensi pajak influencer di Indonesia bisa mencapai angka Rp 15 triliun. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada mekanisme ajek untuk perkara pungutan pajak tersebut. Pola transaksi endorsement masih berkembang liar di ranah digital.

Famous.id, salah satu jaringan kreator konten berbasis di Jakarta, memiliki lebih dari 400 klien yang seluruhnya memiliki kanal YouTube. Aoura L. Chandra, sang pendiri, menyebut hampir seluruh klien ini tak ada yang memiliki kesadaran membayar pajak sebelum bergabung dalam jaringannya.

Tantangan besar untuk negara ini ketika melihat perubahan pola perilaku dan sumber penghasilan baru kaum milenial, bagaimana caranya memajaki ini semua secara tepat sasaran tetapi tidak menimbulkan kegaduhan di tengah mereka sekaligus menimbulkan kesadaran dalam diri mereka untuk patuh membayar pajak.-Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Taxclopedia

Mengintip Pajak E-Commerce di Berbagai Negara

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Gbr: Ilustrasi

 

E-commerce, atau perdagangan barang dan jasa secara on-line, telah menjadi komponen besar ekonomi global. Sebuah laporan WTO (World Trade Organization) atau Organisasi Perdagangan Dunia menyebutkan, total nilai e-commerce pada 2016 sebesar 27,7 triliun dollar AS ( 37,58 triliun dollar Singapura), yang hampir 24 triliun dollar AS di antaranya merupakan transaksi bisnis-ke-bisnis (B to B).

Pasar global e-commerce diperkirakan akan mendekati 1 triliun dollar AS pada tahun 2020 karena penjualan on-line terus tumbuh. Namun, dunia tidak memiliki aturan bersama untuk transaksi ini. Kepatuhan terhadap peraturan yang terpisah untuk masing-masing negara dan wilayah telah menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan dan halangan untuk memperluas operasi bisnis mereka.

Sebagaimana dikutip dalam laman straitstimes.com, mereka tidak sabar dengan kurangnya aturan Organisasi Perdagangan Dunia tentang ledakan pertumbuhan e-commerce. Ada 76 anggota termasuk Amerika Serikat, Cina, Uni Eropa dan Jepang sepakat pada hari Jumat (25 Januari 2019) mulai menegosiasikan kerangka kerja baru.

China yang terkunci dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, mengisyaratkan dukungan bersyarat untuk prakarsa itu, tetapi mengatakan itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang.

Cepat berubah

Para pakar perdagangan mengatakan, buku aturan perdagangan global dengan cepat menjadi usang dan perlu untuk mengikuti pola bisnis baru atau menjadi tertinggal hingga akhirnya tidak digunakan. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa 70 perjanjian perdagangan regional sudah termasuk di dalamnya ketentuan atau bab tentang e-commerce.

Sebanyak 164 anggota WTO gagal untuk mengonsolidasikan sekitar 25 proposal e-commerce terpisah pada sebuah konferensi di Buenos Aires pada Desember 2018, termasuk rencana untuk membuat forum negosiasi e-commerce pusat.

Topik lain yang akan dibahas termasuk menghilangkan tarif untuk konten seperti film dan musik, serta mempromosikan tanda tangan elektronik untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan pabean, yang menumpuk karena belanja on-line menjadi lebih lazim.

Cina kemungkinan bertujuan menjadi pemimpin dalam negosiasi tersebut untuk menciptakan aturan yang menguntungkan bagi negaranya dan berpartisipasi dalam pengaturan internasional yang pragmatis. Negara ini adalah rumah bagi perusahaan e-commerce terkemuka, seperti Alibaba Group Holding.

Dengan AS dan Cina bersaing untuk mendominasi dalam ekonomi digital, ketegangan telah menyebabkan Washington mengekang transfer informasi Amerika ke negara-negara asing dengan membatasi merger dan akuisisi asing melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2018. Perang dagang tersebut sudah terlihat dengan diboikotnya perusahaan raksasa China Huawei di Amerika dan negara sekutunya.

Pertemuan para menteri WTO tahun itu sepakat untuk tidak memajaki data atau konten digital yang dikirim lintas batas. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi juga sepakat tahun itu untuk hanya barang pajak di negara tempat transaksi dilakukan.

Cerita awal di atas adalah pengantar bahwa dunia perdagangan internasional sudah banyak berubah. Yang paling mencolok adalah e-commerce, sehingga mau tidak mau untuk mencegah kemungkinan yang merugikan negara sumber/domisili penghasilan mereka (negara-negara yang tergabung dalam WTO) sepakat untuk berunding, merumuskan strategi dan kebijakan terkait lalu lintas perdagangan e-commerce.

Lintas batas

Karena itu penulis berpendapat, penting untuk mengetahui kebijakan-kebijakan negara di luar Indonesia terkait. e-commerce Beranjak dari sini kita akan mengetahui seberapa siap mereka menghadapi ledakan pertumbuhan transaksi e-commerce. E-commerce akan menyentuh cross borders transaction yang bila tidak diatur dengan baik bisa merugikan banyak kalangan, baik pelaku e-commerce , negara sumber dan negara destinasi terutama terkait aspek perpajakannya.

Richard Musgrave, ekonom Universitas Harvard mengatakan, mengubah sistem perpajakan tak semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat berbagai jenis tantangan yang perlu direspons cermat.

Studi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Saintifik Parlemen Uni Eropa, Tax Challenges in the Digital Economy, mengungkap bahwa perkembangan ekonomi digital telah menciptakan tantangan baru bagi sistem perpajakan di berbagai negara.

Hal itu menurut mereka, karena sistem perpajakan yang berlaku saat ini pada dasarnya didesain untuk menarik pajak dari industri-industri konvensional. Padahal di era digital ini, persoalan dan tantangan bisnis yang dihadapi sama sekali berbeda.

Berdasarkan hasil studi itu, terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi tantangan besar untuk mereformasi skema perpajakan konvensional. Pertama, barang-barang yang diperdagangkan bersifat intangible (tidak memiliki wujud fisik) dan lintas batas negara (borderless), semisal jasa berlangganan film atau lagu serta perdagangan software atau aplikasi.

Persoalan kedua terkait keberadaan fisik perusahaan digital, mengingat mereka tidak perlu membangun kantor cabang atau memindahkan pabrik untuk dapat beroperasi di suatu negara.

Persoalan-persoalan itu mulai dari model bisnis sampai bentuk barang yang diperdagangkan, membuat skema perpajakan konvensional tidak lagi relevan untuk merespons perkembangan bisnis di era digital. Sebab skema “kuno” itu memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan digital untuk menghindari regulasi perpajakan dan memindahkan profit mereka ke negara-negara suaka pajak (tax havens).

Pada titik ini, Uni Eropa menjadi salah satu rezim yang gencar membangun infrastruktur perpajakan yang relevan dengan perubahan zaman. Ia, dan beberapa negara lain, memiliki sistem pajak yang tergolong baik di era digital.

Uni Eropa

Dalam kurun tahun 2008 sampai 2016, pertumbuhan pendapatan perusahaan e-commerce menanjak hingga 32 persen. Hal itu berbanding terbalik dengan perusahaan retai konvensional yang hanya satu persen.

Menurut data Ecommerce Europe, asosiasi pelaku bisnis di Uni Eropa, pada 2016 total nilai perdagangan on-line di Uni Eropa mencapai 530 miliar euro.

Peneliti Brookings Institute, Edison Jakurti, menyatakan dalam satu dekade terakhir, pencapaian perusahaan-perusahaan teknologi digital di Uni Eropa telah mengungguli perusahaan-perusahaan konvensional. Pada 2006 misalnya, hanya ada satu perusahaan teknologi digital yang masuk ke dalam kategori 20 perusahaan top Uni Eropa, dengan pangsa pasar 7 persen. Namun pada 2017, terdapat 9 perusahaan teknologi digital dalam jajaran perusahaan-perusahaan top di Uni Eropa, dengan persentase pangsa pasar 54 persen.

Melihat tren perdagangan on-line yang kian meningkat, Uni Eropa menganggap perlunya suatu regulasi pajak baru yang relevan dengan semangat zaman. Dan sebagai organisasi kawasan, Uni Eropa tidak menarik pajak, baik pajak pertambahan nilai (disebut value-added tax; VAT di Eropa) maupun pajak korporasi. Ia hanya menyediakan payung regulasi.

Maka aturan perpajakan di negara-negara anggotanya harus sesuai dengan regulasi perpajakan Uni Eropa, meski setiap negara anggota Uni Eropa punya persentase pajak pertambahan nilai yang berbeda satu sama lain. Misalnya, Prancis menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 20 persen, Jerman 19 persen, dan Hungaria 27 persen.

Uni Eropa punya dua skema regulasi terkait perdagangan digital. Perbedaan antara dua regulasi ini dilatarbelakangi perbedaan wujud barang yang diperdagangkan, apakah barang itu punya wujud fisik (tangible) atau tidak memiliki wujud fisik (intangible).

Pertama, regulasi pajak pertambahan nilai mengatur bahwa pajak baru bisa dikenakan apabila nilai transaksi di atas ambang batas yang ditetapkan oleh negara tempat konsumen berada. Contohnya, Perancis mensyaratkan pajak pertambahan nilai apabila nilai produk yang diperdagangkan lebih dari 35 ribu Euro per tahun, sedangkan Jerman mensyaratkan pajak pertambahan nilai terhadap produk dengan nilai lebih dari 100 ribu euro per tahun.

Kedua, setiap perusahaan yang teregistrasi pada sistem pajak pertambahan nilai Uni Eropa wajib menjaminkan dana sebesar delapan ribu euro ke masing-masing negara tempat mereka menjual barang.

Skema regulasi pajak pertambahan nilai yang pertama berlaku pada hubungan perdagangan antara perusahaan dengan konsumen (business to customer) yang memperdagangkan barang-barang yang mempunyai wujud fisik (tangible).

Apabila nilai barang berada di atas ambang batas yang diatur di negara itu, maka perusahaan wajib mengenakan pajak pertambahan nilai dengan mengacu pada regulasi pajak pertambahan nilai yang berlaku di negara konsumen terkait.

Begitu pun ketika perusahaan ternyata tidak berasal dari Uni Eropa. Jika nilai barang berada di atas ambang batas yang ditentukan, maka perusahaan wajib menarik pajak sesuai regulasi yang berlaku di negara konsumen.

Sebaliknya, bila hubungan dagang dilakukan antara perusahaan Uni Eropa dengan konsumen di luar Uni Eropa, maka perusahaan tidak akan dikenai pajak pertambahan nilai.

Sementara skema regulasi kedua berlaku pada bisnis-bisnis di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan layanan elektronik lain seperti perusahaan gim, penyedia layanan musik, film, maupun perangkat lunak.  Dalam skema ini, apabila perdagangan dilakukan antara perusahaan asal Uni Eropa dengan konsumen yang juga berasal dari Uni Eropa, maka pajak pertambahan nilai yang dikenakan harus sesuai dengan regulasi pajak di negara konsumen berada.

Juga apabila perdagangan dilakukan antara perusahaan yang tidak berasal dari Uni Eropa dengan konsumen Uni Eropa, maka pajak pertambahan nilai mengikuti regulasi pajak di negara konsumen tersebut.

Melalui kedua regulasi di atas, perusahaan—baik yang berasal dari Uni Eropa maupun di luar Uni Eropa—tidak hanya bertanggung jawab untuk menarik pajak, tetapi juga mengumpulkan, melaporkan, dan menyerahkan pajak pertambahan nilai itu ke pemerintah di negara konsumen atau perusahaan itu berada.

Misalnya, seseorang yang berasal dari Italia mengunduh aplikasi yang dijual oleh perusahaan asal Polandia, maka perusahaan asal Polandia itu harus menarik pajak pertambahan nilai dari konsumen sesuai dengan regulasi pajak di Italia.

Pada 2015, Uni Eropa memperkenalkan skema khusus bernama mini one stop shop (MOSS). MOSS difungsikan untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola penarikan pajak dari konsumen. MOSS merupakan layanan on-line yang menyediakan platform bagi perusahaan untuk mematuhi regulasi perpajakan pertambahan nilai di negara tempat barang diperdagangkan, sehingga perusahaan tidak perlu memikirkan urusan administratif yang rumit.

Meski telah mempunyai regulasi pajak yang cukup komprehensif, Uni Eropa masih kesulitan menciptakan sistem pajak korporasi untuk perusahaan-perusahaan digital seperti Google, Facebook, atau Amazon. Sampai saat ini, mereka masih memperdebatkan skema pajak yang tepat untuk diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan itu.

Australia

Selain Uni Eropa, salah satu negara dengan sistem regulasi pajak jual-beli on-line yang terbilang baik adalah Australia. Namun, berbeda dengan Uni Eropa, Australia tidak mengenal pajak pertambahan nilai, melainkan pajak konsumsi barang dan jasa (Goods and Services Tax; GST).

Data Statista pada 2017 menunjukkan, nilai total perdagangan on-line di Australia mencapai 22,3 miliar dollar AS. Dalam konteks global, ia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan nilai perdagangan on-line tertinggi di dunia.

Sementara berdasarkan data Ecommerce Foundation, setidaknya 65 persen warga Australia berbelanja secara on-line. Jumlah itu terbilang besar untuk negara dengan populasi 23 juta jiwa—jumlah yang tidak lebih dari seperempat populasi Pulau Jawa.

Maka pada 21 Juni 2017, setelah melewati berbagai perdebatan dan penelitian, parlemen Australia akhirnya mengesahkan perluasan penerapan pajak barang dan jasa ke sektor jual-beli on-line barang dan jasa impor bernilai rendah (low value imported goods).

Aturan yang mensyaratkan penarikan pajak barang dan jasa sebesar 10 persen dari total nilai perdagangan on-line itu akan efektif diberlakukan Australia per 1 Juli 2018. Dalam regulasi tersebut, parlemen Australia menetapkan ambang batas bawah nilai transaksi jual-beli on-line yang akan dikenai pajak barang dan jasa sebesar 10 ribu dollar Australia.

Artinya, jual-beli barang atau jasa secara on-line, entah itu produk yang punya wujud fisik ataupun tidak, selama nilainya berada di atas 1.000 dollar Australia, maka perusahaan atau distributor penjual barang itu wajib menarik pajak barang dan jasa sebesar 10 persen dari total nilai transaksi.

Australia juga mewajibkan perusahaan-perusahaan e-commerce dengan nilai pendapatan di atas 75 ribu dollar Australia per tahun untuk melakukan registrasi ke kantor pajak Australia, serta wajib menarik pajak ke konsumen sesuai aturan perpajakan yang berlaku di Australia.

Korea Selatan

Berbelanja on-line boleh dibilang telah mengakar sebagai gaya hidup masyarakat Korea Selatan. Hal tersebut terlihat dalam Global Connected Commerce Report 2016 yang dirilis oleh Nielsen.

Laporan itu mengungkap bahwa orang-orang Korea Selatan merupakan masyarakat yang paling sering berbelanja on-line, mulai dari pakaian (77 persen), perlengkapan rumah tangga (52 persen), makanan kemasan (51 persen), perlengkapan makeup dan perawatan tubuh (65 persen), dan sayur-mayur serta buah-buahan segar (37 persen).

Dari aktivitas itu, pada tahun 2017 Statista mencatat nilai transaksi perdagangan on-line di Korea Selatan mencapai angka 46,5 miliar dollar AS. Dan sejak 1 Juni 2015, pemerintah Korea Selatan memperluas cakupan pajak pertambahan nilai ke segmen perdagangan on-line.

Setiap perusahaan yang menjual barang di Korea Selatan, meski tidak membuka kantor cabang, tetap harus melakukan registrasi pajak pertambahan nilai ke dalam sistem pelayanan elektronik perpajakan negeri itu.

Korsel tidak memberlakukan ambang batas seperti Australia. Maka setiap perusahaan, berapa pun nilai transaksi mereka, wajib melakukan registrasi.

Semua penyerahan pajak di Korea Selatan oleh perusahaan asal negara mana pun harus dibayarkan menggunakan mata uang Korea Selatan, Won.

Korea Selatan benar-benar tidak mau kehilangan pemasukan pajak dari bisnis e-commerce. Regulasi pajak mereka menyebutkan gamblang bahwa apabila perusahaan tidak mempunyai perwakilan bisnis di Korsel atau aktivitas perdagangannya di negara itu adalah menjual barang-barang tanpa wujud fisik, maka perusahaan tersebut tetap dianggap berada di Korsel sehingga harus mengikuti regulasi pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen.

Demikian pula jika penjualan produk-produk dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki perwakilan bisnis di Korea Selatan, maka perusahaan asal akan tetap dianggap berada di negara tersebut. Jadi, semisal Apple tidak mempunyai perwakilan di Korsel, setiap produk yang mereka jual di negara itu, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, akan tetap dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen dari yang dibayar konsumen.

Pajak pertambahan nilai itu harus dibayarkan tiap tiga bulan sekali ke Woori Bank, bank yang melayani perpajakan nasional Korea Selatan. Dan semua penyerahan pajak harus dibayarkan menggunakan mata uang Korea Selatan, won.

India

India menerapkan jenis pungutan lain di luar Pajak Penghasilan (PPh). India menerapkan Equalization Levy Rules (EQL). Berdasarkan sistem EQL, subjek pajak dalam negeri atau Badan Usaha Tetap (BUT) subjek pajak luar negeri di India dikenai pungutan sebesar 6 persen dari nilai kotor yang dibayarkan atas transaksi antar bisnis (business-to-business) yang melebihi batas tertentu. Meskipun demikian, sistem ini memiliki kelemahan karena EQL dikategorikan sebagai PNBP, maka pengenaan pungutan EQL tidak bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Selain itu, India juga menerapkan pungutan bagi jasa periklanan on-line yang dapat ditentukan di kemudian hari. Langkah ini dinilai bisa mengantisipasi penghindaran pajak.

Tiongkok

Tiongkok memiliki sistem perpajakan berdasarkan rentang waktu tertentu. Negara ini menerapkan jadwal pengenaan PPN terhadap beberapa barang yang dijual via e-commerce. Sebagai contoh, suatu barang akan dikenakan PPN 2 persen selama sekian tahun, sementara barang lain bisa dikenai PPN 5 persen dalam sekian periode. Pada akhirnya, seluruh barang ini akan berangsur mendapatkan nilai PPN 10 persen.

Zaman jelas berubah, dan perkembangan teknologi informasi niscaya mengubah cara-cara berbisnis. Salah satunya, transformasi bisnis retail dari konvensional (off-line) menjadi on-line yang mengandalkan jaringan internet.

Berbelanja on-line, dengan segala kemudahan yang melekat di dalamnya, telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di era digital. Nilai perdagangan on-line juga tak main-main besarnya. Menurut data Statista, portal statistik on-line dan riset pasar, hanya dalam waktu tiga tahun nilai perdagangan on-line meningkat hampir dua kali lipat. Dari 1,3 triliun dollar AS pada 2014 menjadi 2,29 triliun dollar AS pada 2017.

Tahun 2021, Statista memproyeksikan persentase nilai perdagangan on-line akan meningkat 246,15 persen hingga mencapai USD 4,5 triliun.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, konsumen mencari harga terendah. Ada gerakan akar rumput di masyarakat dengan jargon “Siapa yang Membuat Pakaian Anda?” dan barang daring lainnya, dan konsumen berduyun-duyun ke sana. Mereka ingin tahu siapa yang membuatnya, mengapa mereka berhasil dan konsumen di sana benar-benar terhubung dengan misi itu. Karena itulah alasannya kenapa Amazon demikian merajai pasar e-commerce di Amerika dan dunia, faktor kenyamanan dan kecepatan itulah yang dimiliki oleh Amazon.

Amerika Serikat sebagai pionir dari e-commerce menerapkan Internet Tax Freedom Act yang diawali tahun 1998 pada masa pemerintahan Bill Clinton dan telah diperpanjang beberapa kali hingga masa pemerintahan George W. Bush yang kemudian berlaku terakhir sampai dengan November 2014. Peraturan ini melarang pengenaan pajak pada akses internet, penggunaan bandwith internet dan penggunaan e-mail. Namun demikian, semua ketentuan perpajakan bagi perdagangan konvensional berlaku sama untuk perdagangan melalui e-commerce.

Jepang

Jepang juga memperlakukan hal yang sama bahwa tidak ada pengenaan pajak yang baru bagi e-commerce dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perdagangan biasa. Untuk pengawasan kepatuhan pajak terhadap e-commerce, otoritas perpajakan di Jepang membuat suatu satuan khusus yang disebut dengan PROTECT (Professional Team for Ecommerce Taxation). Tim yang dibentuk pada setiap kantor wilayah ini “memburu” pelaku usaha e-commerce yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan dibentuknya satuan khusus ini, terbukti cukup efektif untuk mengumpulkan pajak bagi penerimaan negara Jepang yang selama ini bersembunyi di balik bisnis e-commerce.

Demikian tadi ulasan tentang kebijakan-kebijakan e-commerce di beberapa negara besar dunia. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan aturan terkait e-commerce, meskipun PMK-210 tahun 2018 tentang pajak atas e-commerce yang sempat diundangkan kemudian ditarik lagi, mudah-mudahan itu bukan karena iklim perpolitikan dan ekonomi yang belum kondusif (antara April sampai dengan Mei 2019), melainkan lebih karena alasan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antarkementerian/lembaga.

Bagaimanapun, e-commerce masuk dalam road map yang disusun oleh negara ini melalui Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce). Pemerintah ingin memastikan pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadilan, efisien serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan negeri ini.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 minggu ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News1 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News3 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News3 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News5 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News5 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News6 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News6 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Trending