Connect with us

Taxclopedia

Efektifkah “Tax Holiday”?

Harisman Isa Mohamad

Published

on

“Tax Holiday” belum cukup menarik investasi. Faktor lain seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM sangat memengaruhi.

Kata tax holiday masih terdengar aneh bagi sebagian masyarakat atau Wajib Pajak karena merupakan istilah bahasa asing. Penulis pun mencoba mencari referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tidak ditemukan padanan kata itu. Alih-alih, yang muncul justru terjemahan langsungnya, yakni hari libur pajak—jauh berbeda dengan makna sebenarnya. Akhirnya penulis mendapatkan definisi istilah itu versi Wikipedia. Tax Holiday, menurut Wikipedia, “is a temporary reduction or elimination of a tax. It is synonymous with tax abatement, tax subsidy, or tax reduction”. Dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, tax holiday adalah pengurangan atau penghapusan pajak yang bersifat sementara. Padanan kata lainnya pengurangan pajak, subsidi pajak, atau insentif pajak.

Menurut pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan, tax holiday adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jangka waktu 5–15 tahun bagi investor yang memenuhi syarat, bahkan bisa sampai 20 tahun bila mendapat persetujuan menteri keuangan.

Kemudian, selain tax holiday ada juga istilah yang sejenis, yakni tax allowance yang artinya insentif investasi bidang tertentu di wilayah tertentu untuk investor baru atau investor lama yang ekspansi bisnis—berlaku sejak 2008. Skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Insentif berlangsung selama enam tahun atau lima persen per tahun, sehingga akan mengurangi beban PPh yang disetorkan oleh investor.

Lahirnya tax holiday dilatari oleh UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 18, pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah tertentu kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir.

Pemerintah mulai membuat program ini tahun 2011 untuk menarik datangnya investor asing ke dalam negeri, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2011 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lahirnya kedua insentif perpajakan untuk investasi memang tak terpisahkan dari upaya menarik investasi besar-besarnya di tengah persaingan memperebutkan aliran modal atau investasi asing terutama di kawasan ASEAN. Selain Indonesia, negara-negara di ASEAN juga sudah menerapkannya, dengan skema yang beda-beda termasuk syarat dan kemudahan mendapatkannya.

Sebagai komparasi penulis sajikan data yang berhasil dihimpun atas pelaksanaan tax holiday di negara ASEAN:

 

 

Nomor Negara Jangka Waktu Tax Holiday
1 Thailand 3 – 8 Tahun
2 Vietnam 4 Tahun
3 Malaysia 10 Tahun
4 Indonesia 5 – 15 Tahun
5 Filipina 6 Tahun
6 Singapura Dengan Negosiasi
7 Kamboja 6 Tahun
8 Myanmar 5 – 7 Tahun

 

Pemerintah Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau skema tax holiday, penanaman modal yang dapat fasilitas ini paling sedikit sebesar Rp1 triliun sebagai Wajib Pajak baru dan industri pionir. Investor akan mendapatkan pengurangan PPh Badan sebagaimana paling banyak 100 persen (penghapusan) dan paling sedikit 50 persen.

Redaksional lengkap PMK terkait tax holiday dalam Pasal 2:

 

(1) Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
(2) Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:

•   sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(4) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

•   selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

•   selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

•   selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);

•   selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000.00 (tiga puluh triliun rupiah);

•   selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

(5) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.
(6) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau

•   sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

 

Penulis kemudian membuatkan resume sebagai berikut:

 

Nilai Investasi Jangka Waktu Bebas Pajak
Rp 500 miliar sampai kurang dari Rp 1 triliun 5 tahun
Rp 1 triliun sampai kurang dari Rp 5 triliun 7 tahun
Rp 5 triliun sampai kurang dari Rp 15 triliun 10 tahun
Rp 15 triliun sampai kurang dari Rp 30 triliun 15 tahun
Minimal Rp 30 triliun 20 tahun

 

Hal yang menarik sebelum lahirnya PMK terakhir itu, pada tahun 2017, kebijakan tax holiday ini sama sekali tidak menarik para investor datang ke Indonesia. Padahal, tahun 2015 sedikitnya ada 11 perusahaan yang meminta fasilitas tax holiday, di antaranya adalah PT Unilever. Perusahaan multinasional itu menjadi badan usaha pertama yang diberikan tax holiday. Setelahnya ada, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan PT OKI Pulp and Paper.

Tentu saja ini memantik pertanyaan besar, ada apa dengan Indonesia? Kenapa investor asing tidak tertarik datang ke Indonesia, apa karena ada masalah pada sektor industri pionir yang menjadi target pemerintah agar investor datang berbondong- bondong menginvestasikan modalnya ke sektor tersebut?

Sebelum penulis memberikan pendapatnya, perlu diketahui bahwa yang dimaksud industri pionir itu, antara lain industri logam hulu; industri pengilangan minyak bumi; industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; industri permesinan yang menghasilkan mesin industri. Kemudian industri transportasi kelautan; industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi; dan infrastruktur yang menggunakan skema selain Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari penjelasan di atas sebenarnya sudah sedikit menggambarkan industri pionir memang merupakan industri padat modal yang secara kebetulan berdasarkan data APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia terjadi kelesuan pada sektor industri pionir selama tahun 2017 dan 2018, kemudian pernah terjadi Samsung pernah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar US$20 juta, dan dijanjikan mendapatkan insentif pajak. Namun, insentif itu ternyata tidak kunjung diberikan. Bisa menjadi pertimbangan serius investor lain untuk memanfaatkan fasilitas ini, meskipun tidak bisa dijadikan sebagai ukuran namun sebuah konsistensi dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini, menciptakan kepastian hukum bagi para investor terkait fasilitas tax holiday yang diminta.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat.”

Karena itu, di PMK terbaru ini pemerintah membuat terobosan soal perizinan dengan menggunakan metode OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah jalur perizinan yang tentunya terkait tentang kepastian jaminan berusaha di Indonesia. Jalur birokrasi terkait investasi penanaman modal selama ini melibatkan tiga entitas pemerintah yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan dengan OSS menjadi lebih cepat dalam proses pengajuan perizinan dan pemberian fasilitas tax holiday.

Menarik disimak pula, hasil penelitian mahasiswa Universitas Airlangga, Wika Arsanti Putra pada 2017 yang berjudul “Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi” disebutkan bahwa kebijakan pajak cenderung tidak signifikan dalam memengaruhi investasi.

Dengan metode penelitian secara kualitatif, hasil penelitian itu mengungkapkan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi keputusan investasi, seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat,” jelas Wika.

Dari penelitian itu juga menegaskan insentif pajak justru membawa biaya bagi negara. Selain itu, apabila insentif tidak dirancang dan dilaksanakan dengan baik, bakal berpengaruh terhadap biaya kesejahteraan karena adanya alokasi modal yang tidak efisien.

Dan sepertinya pemerintah sudah belajar banyak dari cerita di tahun 2017 dengan melakukan perubahan kebijakannya di akhir tahun 2018. Maka pertanyaan apakah tax holiday benar-benar mampu menarik investor datang ke Indonesia ataukah kejadian di tahun 2017 masih akan berulang?

Mestinya pertanyaan itu bisa terjawab karena selain terobosan masalah perizinan yang jauh lebih mudah dan cepat, rentang jumlah modal yang diinvestasikan juga mengalami perubahan signifikan, dan jenis atau bidang usaha juga ada penambahan yang menarik seperti ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu bisa menjadi trigger buat investor untuk berani menanamkan modalnya di Indonesia.

Taxclopedia

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM ( Part I )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Tarif pajak UMKM ditetapkan lebih ringan agar menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan usaha mereka di Indonesia.

 

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Baca Juga : PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Data UMKM di Indonesia pada tahun 2016-2017 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah penulis sajikan sebagai berikut:

JENIS UMKM 2016 2017
UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

MIKRO 60.863.578 103.839.015 4.292.287,8 62.106.900 107.232.992 4.727.989,4
KECIL 731.047 5.402.073 1.128.056,8 757.090 5.704.321 1.234.210,7
MENENGAH 56.551 3.587.522 1.588.938,3 58.627 3.736.103 1.742.435,7

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sumbangsih UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, pantas saja pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM di negara kita sampai dibentuk kementerian khusus untuk menanganinya. ( bersambung ke Part II )

Continue Reading

Taxclopedia

Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( Bagian dua )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Investasi mahal

Pada Agustus 2018, Google menyatakan membangun pusat data di Singapura setelah melakukannya di 2011 dan 2015. Sebagaimana dilansir The Straits Times, proses pembangunan pusat data itu ditaksir menelan biaya hingga 850 juta dollar AS. Sebulan berselang, langkah Google diikuti Facebook. Raksasa media sosial itu mengumumkan akan membangun pusat data di wilayah Tanjong Kling, Singapura, dengan luas 170 ribu meter persegi. Pusat data yang akan dikerjakan oleh Fortis Construction itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dollar AS dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022 mendatang. Termutakhir, pada Februari tahun ini, Digital Realty Trust dan Equinix, dua perusahaan penyedia pusat data terbesar dunia, mengungkap bahwa mereka akan membangun fasilitas pusat data di Singapura. Digital Realty Trust hendak membangun pusat data sebesar 370 ribu meter persegi, sementara Equinix sebesar 130 ribu meter persegi, di Negeri Singa itu.

Singapura, negeri yang luasnya hanya lebih luas 60 kilometer persegi luas Jakarta, menjadi “ibu kota” pusat data digital dunia. Google, Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, dan Tencent, alias perusahaan-perusahaan top di ranah teknologi, memiliki pusat data di Singapura. Secara statistik, Singapura merupakan rumah terbesar ke-4 soal pusat data di Asia Pasifik. Dalam tataran Asia Tenggara, ia berada di puncak.

Kenapa harus Singapura yang diincar oleh perusahaan top teknologi dunia? Kenapa tidak Indonesia yang jumlah pengguna internetnya terbesar nomor lima di dunia, yakni sebanyak 143 juta (https://www.internetworldstats.com/top20.htm) dan 130 juta pengguna sosial media (https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/)? Jawabannya, karena pusat data membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang tidak murah, dan harus ditunjang dengan kebijakan negara itu. Simak indeks di bawah ini yang menyatakan bahwa Singapura sebagai negara dengan skor indeks tertinggi sebagai pilihan perusahaan besar teknologi untuk menjadikannya sebagai pusat data.

Apa kaitannya data dengan Wajib Pajak? Pertanyaan ini jelas dengan mudah akan terjawab karena institusi pajak yang selama ini bermasalah dengan tingginya perbedaan potensi pajak (tax gap) dan rendahnya basis pembayar pajak dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara (tax ratio) akan terselesaikan dengan memiliki sebuah pusat data. Kita bisa bayangkan bila semua transaksi ekonomi yang sudah menggunakan media digital maupun nondigital terekam dan tersimpan dalam sebuah pusat data di negara ini, seperti arus lalu lintas perdagangan baik ekspor dan impor, lalu lintas keuangan baik yang melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, lalu lintas transaksi masyarakat dengan entitas swasta maupun pemerintah dan lalu lintas transaksi ekonomi lainnya.

DJP mempunyai tugas untuk mengawasi penghasilan, beban, harta, dan utang seluruh perusahaan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan itu benar dan jelas, maka DJP minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, dengan adanya pusat data maka semua data mudah diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

Data itu bisa meliputi data produksi nasional, data ekspor dan impor (neraca perdagangan/neraca pembayaran); data terkait beban/biaya hidup, seperti biaya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, data perjalanan ke luar negeri, data hiburan/wisata, data kartu kredit, data pinjaman/loan termasuk data transaksi keuangan yang dikelola PPATK; data harta baik harta berupa tanah, bangunan, kendaraan, kapal, mobil mewah, rumah mewah, logam mulia, dan data harta lain.

Penerapan sistem perpajakan berbasis optimalisasi penggunaan data akan membuat sistem pelaporan kewajiban pajak yang kita anut selama ini yakni self assessment menjadi “berbunyi” atau terasa hasilnya. Sebab, DJP dengan mudah dapat menguji kepatuhan Wajib Pajaknya melalui data yang tersedia di atas. Fungsi check and balances dapat terjadi dan bisa dibayangkan betapa sulit sekarang bagi seorang Wajib Pajak atau siapa pun di negara ini menyembunyikan transaksi ekonominya karena semua terintegrasi ke dalam pusat data nasional. Belum lagi, dengan penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information) antarnegara di dunia semakin menyulitkan terjadinya flight capital yang tidak terdeteksi pada suatu negara, karena semua negara bersepakat untuk saling bertukar informasi secara otomatis bila ada warga negaranya melakukan transaksi ekonomi di negara lainnya.

Baca Juga : Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 1 )

Payung hukum

Payung hukum sudah kita miliki yakni Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak secara kontinu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Menurut pengamatan penulis, beberapa data yang dibutuhkan oleh DJP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional milik DJP. Namun, tentunya bicara sebuah negara tidak hanya institusi DJP saja yang membutuhkan data transaksi ekonomi ini dalam jumlah besar. Pusat data harus bicara juga dengan transaksi nonekonomi lainnya seperti administrasi atau birokrasi negara. Seperti profil seorang warga negaranya dimulai dari sejak dia lahir di negara ini, catatan kepolisian, data kependudukan dan aktivitasnya di negara ini tersedia lengkap dalam pusat data nasional. Jelas negara diuntungkan dengan adanya data seperti ini.

Berapa ongkos politik yang bisa ditekan bila semua data terintegrasi? Pilpres, Pilkada yang selama ini selalu mengeluarkan biaya besar dalam penyelenggaraannya bisa ditekan dalam jumlah signifikan. Pemilih mudah mendapatkan data dan informasi tentang kandidat yang dipilih dan mengurangi ke depan adanya wakil-wakil rakyat atau pejabat publik yang memiliki kualifikasi rendah sebagai calon pemimpin negeri ini.

Semua data itu bisa terintegrasi dengan penggunaan Single Identity Number (SIN), yaitu semua transaksi ekonomi dan nonekonomi menggunakan satu nomor identitas tunggal yang melekat pada warga negaranya. Dalam hal ini penulis berpendapat NIK/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk. NPWP, SIM dan Kartu-kartu administrasi lainnya harus memiliki NIK atau NIK nantinya menggantikan semua nomor-nomor administrasi negara lainnya.

Sebagai penutup, tentu saja meskipun sudah berpayung hukum tetaplah praktik di lapangan jauh berbeda. Masih banyak institusi lain yang enggan berbagi data kepada DJP, karena itu harusnya dalam hal ini negara yang membangun pusat data nasional, bukannya DJP.  DJP hanya sebagai user yang ke depannya memperoleh manfaat besar dari adanya pusat data nasional ini. Sedangkan, kondisi sekarang DJP seolah-olah bertugas sebagai pengumpul data nasional yang tentunya mendapatkan resistensi besar dari instansi, lembaga atau asosiasi lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi leader sebagai tempat pusat data nasional, dan DJP hanya menjadi user atau anggota dari pusat data nasional itu. Dengan demikian, pastinya jenis data dan jumlah data yang penulis paparkan sebelumnya akan mengalir deras ke pusat data nasional yang memudahkan fiskus atau otoritas pajak ,dalam hal ini DJP menjalankan tugasnya melakukan pengawasan kepatuhan para Wajib Pajak sekaligus mendapatkan data potensi penerimaan negara. Kita tunggu!

Continue Reading

Taxclopedia

Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 2 )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Investasi mahal

Pada Agustus 2018, Google menyatakan membangun pusat data di Singapura setelah melakukannya di 2011 dan 2015. Sebagaimana dilansir The Straits Times, proses pembangunan pusat data itu ditaksir menelan biaya hingga 850 juta dollar AS. Sebulan berselang, langkah Google diikuti Facebook. Raksasa media sosial itu mengumumkan akan membangun pusat data di wilayah Tanjong Kling, Singapura, dengan luas 170 ribu meter persegi. Pusat data yang akan dikerjakan oleh Fortis Construction itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dollar AS dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022 mendatang. Termutakhir, pada Februari tahun ini, Digital Realty Trust dan Equinix, dua perusahaan penyedia pusat data terbesar dunia, mengungkap bahwa mereka akan membangun fasilitas pusat data di Singapura. Digital Realty Trust hendak membangun pusat data sebesar 370 ribu meter persegi, sementara Equinix sebesar 130 ribu meter persegi, di Negeri Singa itu.

Singapura, negeri yang luasnya hanya lebih luas 60 kilometer persegi luas Jakarta, menjadi “ibu kota” pusat data digital dunia. Google, Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, dan Tencent, alias perusahaan-perusahaan top di ranah teknologi, memiliki pusat data di Singapura. Secara statistik, Singapura merupakan rumah terbesar ke-4 soal pusat data di Asia Pasifik. Dalam tataran Asia Tenggara, ia berada di puncak.

Kenapa harus Singapura yang diincar oleh perusahaan top teknologi dunia? Kenapa tidak Indonesia yang jumlah pengguna internetnya terbesar nomor lima di dunia, yakni sebanyak 143 juta (https://www.internetworldstats.com/top20.htm) dan 130 juta pengguna sosial media (https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/)? Jawabannya, karena pusat data membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang tidak murah, dan harus ditunjang dengan kebijakan negara itu. Simak indeks di bawah ini yang menyatakan bahwa Singapura sebagai negara dengan skor indeks tertinggi sebagai pilihan perusahaan besar teknologi untuk menjadikannya sebagai pusat data.

Apa kaitannya data dengan Wajib Pajak? Pertanyaan ini jelas dengan mudah akan terjawab karena institusi pajak yang selama ini bermasalah dengan tingginya perbedaan potensi pajak (tax gap) dan rendahnya basis pembayar pajak dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara (tax ratio) akan terselesaikan dengan memiliki sebuah pusat data. Kita bisa bayangkan bila semua transaksi ekonomi yang sudah menggunakan media digital maupun nondigital terekam dan tersimpan dalam sebuah pusat data di negara ini, seperti arus lalu lintas perdagangan baik ekspor dan impor, lalu lintas keuangan baik yang melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, lalu lintas transaksi masyarakat dengan entitas swasta maupun pemerintah dan lalu lintas transaksi ekonomi lainnya.

DJP mempunyai tugas untuk mengawasi penghasilan, beban, harta, dan utang seluruh perusahaan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan itu benar dan jelas, maka DJP minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, dengan adanya pusat data maka semua data mudah diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

Data itu bisa meliputi data produksi nasional, data ekspor dan impor (neraca perdagangan/neraca pembayaran); data terkait beban/biaya hidup, seperti biaya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, data perjalanan ke luar negeri, data hiburan/wisata, data kartu kredit, data pinjaman/loan termasuk data transaksi keuangan yang dikelola PPATK; data harta baik harta berupa tanah, bangunan, kendaraan, kapal, mobil mewah, rumah mewah, logam mulia, dan data harta lain.

Penerapan sistem perpajakan berbasis optimalisasi penggunaan data akan membuat sistem pelaporan kewajiban pajak yang kita anut selama ini yakni self assessment menjadi “berbunyi” atau terasa hasilnya. Sebab, DJP dengan mudah dapat menguji kepatuhan Wajib Pajaknya melalui data yang tersedia di atas. Fungsi check and balances dapat terjadi dan bisa dibayangkan betapa sulit sekarang bagi seorang Wajib Pajak atau siapa pun di negara ini menyembunyikan transaksi ekonominya karena semua terintegrasi ke dalam pusat data nasional. Belum lagi, dengan penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information) antarnegara di dunia semakin menyulitkan terjadinya flight capital yang tidak terdeteksi pada suatu negara, karena semua negara bersepakat untuk saling bertukar informasi secara otomatis bila ada warga negaranya melakukan transaksi ekonomi di negara lainnya.

Payung hukum

Payung hukum sudah kita miliki yakni Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak secara kontinu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Menurut pengamatan penulis, beberapa data yang dibutuhkan oleh DJP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional milik DJP. Namun, tentunya bicara sebuah negara tidak hanya institusi DJP saja yang membutuhkan data transaksi ekonomi ini dalam jumlah besar. Pusat data harus bicara juga dengan transaksi nonekonomi lainnya seperti administrasi atau birokrasi negara. Seperti profil seorang warga negaranya dimulai dari sejak dia lahir di negara ini, catatan kepolisian, data kependudukan dan aktivitasnya di negara ini tersedia lengkap dalam pusat data nasional. Jelas negara diuntungkan dengan adanya data seperti ini.

Berapa ongkos politik yang bisa ditekan bila semua data terintegrasi? Pilpres, Pilkada yang selama ini selalu mengeluarkan biaya besar dalam penyelenggaraannya bisa ditekan dalam jumlah signifikan. Pemilih mudah mendapatkan data dan informasi tentang kandidat yang dipilih dan mengurangi ke depan adanya wakil-wakil rakyat atau pejabat publik yang memiliki kualifikasi rendah sebagai calon pemimpin negeri ini.

Semua data itu bisa terintegrasi dengan penggunaan Single Identity Number (SIN), yaitu semua transaksi ekonomi dan nonekonomi menggunakan satu nomor identitas tunggal yang melekat pada warga negaranya. Dalam hal ini penulis berpendapat NIK/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk. NPWP, SIM dan Kartu-kartu administrasi lainnya harus memiliki NIK atau NIK nantinya menggantikan semua nomor-nomor administrasi negara lainnya.

Sebagai penutup, tentu saja meskipun sudah berpayung hukum tetaplah praktik di lapangan jauh berbeda. Masih banyak institusi lain yang enggan berbagi data kepada DJP, karena itu harusnya dalam hal ini negara yang membangun pusat data nasional, bukannya DJP.  DJP hanya sebagai user yang ke depannya memperoleh manfaat besar dari adanya pusat data nasional ini. Sedangkan, kondisi sekarang DJP seolah-olah bertugas sebagai pengumpul data nasional yang tentunya mendapatkan resistensi besar dari instansi, lembaga atau asosiasi lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi leader sebagai tempat pusat data nasional, dan DJP hanya menjadi user atau anggota dari pusat data nasional itu. Dengan demikian, pastinya jenis data dan jumlah data yang penulis paparkan sebelumnya akan mengalir deras ke pusat data nasional yang memudahkan fiskus atau otoritas pajak ,dalam hal ini DJP menjalankan tugasnya melakukan pengawasan kepatuhan para Wajib Pajak sekaligus mendapatkan data potensi penerimaan negara. Kita tunggu!

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News1 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News2 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News2 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News9 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News9 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News9 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News10 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending