Connect with us

TAX RESEARCH

Efek Ganda Insentif PPnBM

Diterbitkan

pada

Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

Selain dapat meningkatkan daya beli masyarakat, insentif PPnBM juga dapat menciptakan objek PPnBM lainnya.

Pemerintah menggelontorkan banyak insentif fiskal di masa pandemi. Yang terbaru adalah diskon hingga bebas PPnBM pembelian mobil yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021 dan NO. 31/PMK.010/2021. Insentif ini bisa dibilang menyasar masyarakat menengah ke atas, agar mau membelanjakan uang mereka. Ada pula insentif lain yang sejenis, yakni diskon dan bebas PPN atas pembelian rumah tapak dan apartemen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021.

Sebagian kalangan menilai bahwa pembebasan PPnBM atas Mobil dan PPN atas hunian tersebut akan menjadi penyebab penerimaan negara turun. Sebalikmya, pelaku industri manufaktur menyambut baik insentif fiskal ini dan menilai bahwa kebijakan tersebut berpeluang membantu pertumbuhan ekonomi.

Jika melihat Laporan Tahunan DJP (2018 dan 2019), kontribusi PPnBM di dalam negeri terhadap penerimaan pajak sebenarnya tidak sampai 1 persen atau hanya sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 12 triliun. Walaupun secara sektoral, PPnBM dalam negeri didominasi oleh sektor industri pengolahan, terutama industri kendaraan bermotor. Begitu pula, sumbangan sektor properti (real estate) terhadap PPN pun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa insentif tersebut akan meningkatkan volume transaksi dan menciptakan multiplier effect. Menggeliatnya sektor automotif dan properti (baik rumah tapak maupun apartemen) sesuai yang diharapkan dari insentif fiskal tersebut akan berdampak positif pula pada sektor-sektor yang lain.

Pertumbuhan kredit pada sektor keuangan dan perbankan, misalnya, otomatis akan meningkat sehingga akan menaikkan penerimaan dari pajak lain, seperti PPh Badan dan PPh Karyawan. Lebih lanjut, konsumsi yang terjadi atas penghasilan-penghasilan yang diterima oleh pihak-pihak terkait pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan PPN juga.

Selain itu, dengan adanya insentif PPnBM, industri automotif juga bisa menggerakkan beberapa industri lainnya yang saling bersinggungan, misalnya komponen automotif itu sendiri, sehingga akan meningkat pula penerimaan dari sektor lain.

 

Stimulus PEN

Penerimaan dan belanja pajak ibarat masuk kantong kanan dan keluar kantong kiri. Pajak yang masuk akan dibelanjakan oleh pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Bedanya, biasanya penerimaan pajak masuk dulu ke kas negara baru dibelanjakan, sedangkan insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP), penerimaan belum masuk tapi sudah diperhitungkan sebagai belanja.

Jika insentif PPnBM automotif dan PPN rumah tapak dan apartemen ini masuk ke dalam alokasi stimulus PEN, maka dampak bagi penerimaan pajak sudah pasti positif. Karena, PPN dan PPnBM yang ditanggung pemerintah itu tetap dihitung sebagai penerimaan. Artinya, tidak ada dampak bagi DJP, karena biaya pajak (tax expenditure) tersebut ditempatkan pada sisi belanja pemerintah dalam APBN.

Sementara, daya beli masyarakat yang kembali meningkat seiring berbagai insentif fiskal, termasuk PPnBM DTP mobil jenis tertentu, bukan tidak mungkin pembelian barang mewah jenis lain pun akan terpicu, dan akhirnya meningkatkan setoran PPnBM secara keseluruhan. Orang kaya yang membeli mobil dengan harga yang kini lebih murah, akan bisa menyisihkan dananya untuk membeli barang mewah lain. Di sisi lain Pemerintah bisa memperluas objek PPnBM atas jenis barang mewah yang lain. Dengan begitu, DJP bisa menggali penerimaan pajak atas jenis barang mewah lain yang menjadi sasaran baru orang berduit.

Kembali bergerak

Pendemi Covid-19 ini sangat berdampak ke sektor automotif. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil anjlok lebih dari 50 persen sepanjang tahun 2020, terutama sejak wabah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi dan Indonesia mulai memberlakukan pembatasan sosial. Sebelum pandemi, penjualan mobil Indonesia melampaui 1 juta unit per tahun, sementara tahun 2020 hanya sekitar 500 ribu unit.

Sejak diterapkannya insentif PPnBM DTP, aktivitas industri automotif kembali bergerak naik. Penjualan mobil di bulan Maret 2021 meningkat 72,6 persen dibandingkan dengan penjualan bulan Februari 2021. Ini tentu akan berdampak positif dan signifikan terhadap potensi penerimaan pajak yang lain.

Kita tahu bahwa PPN dan PPnBM merupakan jenis pajak tidak langsung. Artinya, pajak tersebut akan dibebankan kepada konsumen (menjadi penambah harga barang). Maka, insentif PPN dan PPnBM sama artinya dengan pemberian diskon atas harga barang. Ini pada hakikatnya mirip dengan strategi penjualan dalam bentuk diskon, yang akhirnya akan meningkatkan penjualan.

Kalau penjualan meningkat, keuntungan industri akan meningkat, sehingga PPh Badan akan meningkat pula. Dari sisi karyawan, ada pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji yang mereka terima. Efek berikutnya, belanja yang dilakukan oleh industri maupun karyawan akan meningkatkan penerimaan PPN.

Yang terpenting saat ini adalah DJP harus terus inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Pendekatan yang mengutamakan aspek pelayanan harus terus ditingkatkan, di samping peningkatan kualitas pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pada masa-masa selanjutnya, karena di sana ada aspek pembinaan terhadap WP.

 

Penulis: Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Kendala dan Harapan dalam Kerja Sama DJP-Pemda

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tanpa modernisasi sistem data, pengawasan terhadap WP dan objek pajak, baik di pusat maupun di daerah, tidak akan terlaksana dengan optimal.

Strategi DJP untuk 2020–2021 berfokus pada cara optimalisasi penerimaan pajak. Ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu perluasan tax base dan peningkatan kepatuhan dari WP. Selain itu, salah satu tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah meningkatkan layanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah yang diikuti dengan pendanaannya.

Berbagai upaya ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan peran pajak dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan modernisasi pengelolaan pajak daerah, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah itu dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mendorong penerapan organisasi berbasis fungsi, penerapan TIK, dan pemanfaatan data terintegrasi oleh semua bagian dan fungsi dalam organisasi perpajakan daerah. Itu dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait peningkatan dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, termasuk salah satunya melalui sinergi pemungutan pajak pusat dan daerah.

Mei 2021 lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menandatangani perjanjian kerja sama dengan 84 pemerintah daerah (pemda) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Sebelumnya, di tahun 2019, DJP melakukan hal serupa dengan melibatkan 7 pemda, dan di tahun 2020, dengan 78 pemda. Dengan begitu, total telah 169 pemda yang telah bekerja sama.

Langkah strategis

Pemerintah memang punya beban berat untuk mengumpulkan penerimaan negara, yang 70-80 persennya berasal dari pajak. Tak heran bila pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DJP melakukan berbagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk dengan melakukan kerja sama dengan pemda.

Kerja sama dengan pemda, dalam bentuk pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, data perizinan, pengawasan WP bersama, dan pemanfaatan program peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan patut kita apresiasi. Sebab, ini dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. DJP dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk mendapatkan data yang valid dari pemda terkait objek di daerah yang ada kaitannya dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data ini tidak menutup kemungkinan dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah pusat untuk menggaet objek pajak pusat yang sebelumnya belum terjaring ke dalam sistem perpajakan DJP yang diwakili oleh KPP di masing-masing daerah.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah inventarisasi objek pajak yang belum tertangkap ini haruslah betul-betul berdasarkan data yang valid dan komplet. Maka, kerja sama ini sebaiknya dijadikan sebagai momen bagi sejumlah pemda untuk meningkatkan sistem IT mereka, supaya data mereka dapat dimanfaatkan oleh DJP guna menjaring objek pajak yang belum terjangkau.

Selain itu, alangkah baiknya jika pemda setempat menjadikan modernisasi data sebagai prioritas di APBD, karena di era digitalisasi, sistem data yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Tanpa modernisasi sistem data, pengawasan terhadap WP dan objek pajak, baik di pusat maupun di daerah, tidak akan terlaksana dengan optimal.

Selain modernisasi data, kesiapan dan kesigapan aparat pemda pun harus menjadi perhatian. Ketidaksiapan aparat dapat menjadi kendala bagi keberlangsungan kerja sama. DJP sudah punya standar kerja yang baku diterapkan dari tingkat kantor wilayah sampai ke kantor pelayanan. Namun, pemda biasanya memiliki cara kerja yang berbeda-beda, yang belum tentu dapat mengimbangi, atau belum menjadikan kerja sama ini sebagai prioritas. Oleh karena itu, diperlukan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu untuk mendorong kesiapan aparat di level pemda dan di level KPP.

Optimalisasi pajak

Apakah kerja sama ini efektif? Untuk menjawabnya, kita perlu analisis dan perbandingan tentang seberapa besar objek pajak yang sudah terjaring oleh DJP seberapa besar penerimaan pajak pusat bertambah. Program kerja sama dengan pemda ini juga tetap perlu untuk dievaluasi efektivitasnya.

Namun, dari hal-hal yang praktis saja, kita sudah dapat gambaran. Misalnya, melalui kerja sama ini, beberapa pajak dapat langsung dioptimalkan, misalnya pajak restoran atau yang biasa disebut Pajak Pembangunan 1 (PB-1). Pajak ini dapat digunakan untuk cek silang omzet. Dari sisi pemerintah pusat, omzet terkait dengan objek PPh untuk laporan SPT Badan atau OP.

IMB juga bisa menjadi tambahan objek PPN untuk pajak pusat. Misal, kita kenal istilah PPN membangun sendiri. Jadi, kalau kita membangun rumah tanpa memakai jasa kontraktor, kita tetap harus membayar PPN. Dalam praktik, ini masih jarang dilakukan. Andai hal ini dapat dilakukan oleh pemda, maka data baru tentang masyarakat yang membangun ini dapat menjadi tambahan objek PPN untuk DJP. Lebih-lebih, bisnis properti saat ini merupakan salah satu pilihan investasi masyarakat. Selain itu, data pariwisata juga dapat menjadi informasi penting yang dapat dimanfaatkan DJP untuk menambah penerimaan pajak pusat. Data pemda juga dapat dimanfaatkan oleh DJP untuk menjaring usaha-usaha yang termasuk UMKM yang belum menjalankan kewajiban pajak mereka.

Yang tidak kalah penting adalah, sebaiknya ada mekanisme reward atau penghargaan kepada pemda yang telah memberi dukungan data yang dapat menambah penerimaan pajak pusat di masa depan. Extra effort mereka harus dihargai.

 

Penulis: Meydawati (Direktur MUC Tax Research)

 

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Insentif dan Validitas Data Perpajakan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penulis: Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Pemerintah memerlukan sistem yang memaksa dan secara otomatis menyetop insentif, atau bahkan menindak WP, bila WP memberikan data yang tidak valid.

Selama pandemi berlangsung, pemerintah telah banyak memberikan insentif pajak. Bahkan, tahun ini pun pemerintah masih memberi insentif pajak untuk membantu Wajib Pajak (WP) menghadapi dampak pandemi Covid-19. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/2021, insentif ini rencananya akan berjalan hingga 30 Juni 2021.

Berdasarkan jenisnya, insentif pajak yang paling banyak dimanfaatkan adalah PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang realisasi pemanfaatannya di tahun 2020 mencapai 90 persen dari jumlah KLU yang eligible. Karena sangat terasa dampaknya dalam meningkatkan pendapatan pekerja, insentif ini perlu dipertahankan dalam jangka pendek, setidaknya selama krisis ekonomi. Sebaliknya, untuk jenis insentif atau sektor usaha yang rendah pemanfaatannya, perlu dikaji ulang untuk mendalami apa yang dibutuhkan oleh WP.

Artinya, karena tidak semua sektor terkena dampak negatif pandemi ini, pemerintah perlu membuat skala prioritas penerima insentif. Semua penduduk dan pelaku usaha memang selalu butuh insentif, tapi bentuk dan skalanya tergantung kebutuhannya.

Ada yang memerlukan insentif berupa kemudahan perizinan, misalnya bidang usaha yang justru tumbuh pesat seperti bisnis kebutuhan bahan pokok, farmasi dan alat kesehatan, data internet, dan layanan antar-jemput berbasis aplikasi. Startup atau UMKM yang banyak muncul kala pandemi, misalnya, tetap memerlukan pengawalan untuk tetap survive dan naik kelas.

Sedangkan sektor-sektor usaha yang nyaris lumpuh karena dipaksa berhenti atau dibatasi aktivitasnya atau pasarnya benar-benar hancur karena pembatasan sosial melalui kebijakan pemerintah, tentu memerlukan pendekatan insentif yang berbeda pula.

Itulah kenapa dalam memberikan insentif pajak kepada WP pemerintah juga perlu memerhatikan karakter bisnis, tingkat kepatuhan, dan potensi pajak di masa depan.

Sektor usaha yang kurang ramah lingkungan, misalnya, sebaiknya justru dikenai disinsentif, bukan malah dipermudah dalam merusak lingkungan. Jenis-jenis usaha yang banyak memanfaatkan celah hukum untuk merekayasa pajak, mungkin tidak perlu dimanja dengan insentif seperti yang diberikan kepada bidang usaha lain yang memang butuh dan patuh. Atau, bisnis rintisan atau bidang usaha baru berbasis teknologi tinggi yang potensial dalam melayani gaya hidup manusia yang serba instan dan semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan, perlu dibantu dengan insentif yang mendukung tumbuh-kembangnya.

Intinya, pemerintah perlu memastikan kembali mana insentif yang memang diperlukan masyarakat sehingga insentif itu dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian.

Perluasan basis data

Insentif pajak tentu hanya dapat dimanfaatkan oleh WP yang terdaftar. Sebab, pemerintah berharap insentif tersebut akan meningkatkan kepatuhan sekaligus menarik masyarakat atau sektor yang selama ini belum terjamah sistem pajak. Insentif dapat menjadi semacam pelajaran agar masyarakat menjadi lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan ke depannya.

Tools yang dapat digunakan DJP dalam memperluas basis pajak adalah pertukaran informasi, automatic exchange of information (AEoI), keterbukaan informasi dan data transaksi keuangan perbankan, serta pemanfaatan data dan informasi dari pihak-pihak yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Di samping itu, untuk transaksi ekonomi secara elektronik, banyak penyedia aplikasi yang sejatinya dapat mengungkap data potensi pajak yang seharusnya dapat diolah dan ditindaklanjuti otoritas pajak.

Syarat dan ketentuan

Basis data yang valid dan akurat merupakan fondasi untuk membuat kebijakan fiskal yang presisi dan tepat sasaran, termasuk kebijakan pajak. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya membuat sebuah aturan khusus agar penerima insentif dapat memberikan data valid untuk perbaikan basis data. Harus ada syarat dan ketentuan bagi WP yang ingin memanfaatkan insentif pajak, antara lain WP harus menyampaikan laporan penggunaan insentif.

Selain itu, perlu ada sistem yang memaksa dan secara otomatis menyetop insentif, atau bahkan menindak WP yang mengabaikan ketentuan tersebut. DJP tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan secara manual karena jumlah petugas pajak terbatas. Begitu juga dengan sistem pelaporan SPT dan mekanisme kepatuhan pajak lainnya. Semua harus dikombinasikan dengan pengayaan teknologi pengolahan data basis pajak dan data pembanding dari institusi lainnya, seperti lembaga keuangan.

Ambillah contoh tax amnesty—data sudah terkumpul, nominalnya sangat besar, tapi sumbangsihnya terhadap penerimaan pajak tidak signifikan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah WP sengaja tidak patuh, atau memang sistem perpajakannya yang tidak mendukung kepatuhan dan penindakan? Lagi-lagi semua harus introspeksi.

Lantas siapa yang harus membangun willingness dan commitment, sementara political will sudah jelas dengan adanya Perpu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017. Presiden dan DPR sudah sepakat bahwa untuk urusan pajak, tidak boleh ada data keuangan yang dirahasiakan dari otoritas pajak. Jika akses sudah diberikan, DJP tidak dapat berdalih bahwa ia tidak bisa mengumpulkan dan mengolah data tersebut.

Memang, integrasi data juga merupakan PR bersama yang belum tuntas—mulai dari e-KTP, data BPJS, wacana single identity number, dan lainnya. Maka, alangkah baiknya jika ada lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan dan menjaga kerahasiaan seluruh data nasional.

Jadi, dalam hal data perpajakan, saat ini DJP-lah yang paling tepat untuk menghimpun, mengolah, dan menindaklanjuti. Tanpa pengolahan dan tindak lanjut, data yang terhimpun akan percuma saja.

Penulis: Sugianto, Governing Board MUC Tax Research Institute

Lanjut baca

Populer