Connect with us

TAX RESEARCH

Efek Ganda Insentif PPnBM

Diterbitkan

pada

Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

Selain dapat meningkatkan daya beli masyarakat, insentif PPnBM juga dapat menciptakan objek PPnBM lainnya.

Pemerintah menggelontorkan banyak insentif fiskal di masa pandemi. Yang terbaru adalah diskon hingga bebas PPnBM pembelian mobil yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2021 dan NO. 31/PMK.010/2021. Insentif ini bisa dibilang menyasar masyarakat menengah ke atas, agar mau membelanjakan uang mereka. Ada pula insentif lain yang sejenis, yakni diskon dan bebas PPN atas pembelian rumah tapak dan apartemen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021.

Sebagian kalangan menilai bahwa pembebasan PPnBM atas Mobil dan PPN atas hunian tersebut akan menjadi penyebab penerimaan negara turun. Sebalikmya, pelaku industri manufaktur menyambut baik insentif fiskal ini dan menilai bahwa kebijakan tersebut berpeluang membantu pertumbuhan ekonomi.

Jika melihat Laporan Tahunan DJP (2018 dan 2019), kontribusi PPnBM di dalam negeri terhadap penerimaan pajak sebenarnya tidak sampai 1 persen atau hanya sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 12 triliun. Walaupun secara sektoral, PPnBM dalam negeri didominasi oleh sektor industri pengolahan, terutama industri kendaraan bermotor. Begitu pula, sumbangan sektor properti (real estate) terhadap PPN pun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa insentif tersebut akan meningkatkan volume transaksi dan menciptakan multiplier effect. Menggeliatnya sektor automotif dan properti (baik rumah tapak maupun apartemen) sesuai yang diharapkan dari insentif fiskal tersebut akan berdampak positif pula pada sektor-sektor yang lain.

Pertumbuhan kredit pada sektor keuangan dan perbankan, misalnya, otomatis akan meningkat sehingga akan menaikkan penerimaan dari pajak lain, seperti PPh Badan dan PPh Karyawan. Lebih lanjut, konsumsi yang terjadi atas penghasilan-penghasilan yang diterima oleh pihak-pihak terkait pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan PPN juga.

Selain itu, dengan adanya insentif PPnBM, industri automotif juga bisa menggerakkan beberapa industri lainnya yang saling bersinggungan, misalnya komponen automotif itu sendiri, sehingga akan meningkat pula penerimaan dari sektor lain.

 

Stimulus PEN

Penerimaan dan belanja pajak ibarat masuk kantong kanan dan keluar kantong kiri. Pajak yang masuk akan dibelanjakan oleh pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Bedanya, biasanya penerimaan pajak masuk dulu ke kas negara baru dibelanjakan, sedangkan insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP), penerimaan belum masuk tapi sudah diperhitungkan sebagai belanja.

Jika insentif PPnBM automotif dan PPN rumah tapak dan apartemen ini masuk ke dalam alokasi stimulus PEN, maka dampak bagi penerimaan pajak sudah pasti positif. Karena, PPN dan PPnBM yang ditanggung pemerintah itu tetap dihitung sebagai penerimaan. Artinya, tidak ada dampak bagi DJP, karena biaya pajak (tax expenditure) tersebut ditempatkan pada sisi belanja pemerintah dalam APBN.

Sementara, daya beli masyarakat yang kembali meningkat seiring berbagai insentif fiskal, termasuk PPnBM DTP mobil jenis tertentu, bukan tidak mungkin pembelian barang mewah jenis lain pun akan terpicu, dan akhirnya meningkatkan setoran PPnBM secara keseluruhan. Orang kaya yang membeli mobil dengan harga yang kini lebih murah, akan bisa menyisihkan dananya untuk membeli barang mewah lain. Di sisi lain Pemerintah bisa memperluas objek PPnBM atas jenis barang mewah yang lain. Dengan begitu, DJP bisa menggali penerimaan pajak atas jenis barang mewah lain yang menjadi sasaran baru orang berduit.

Kembali bergerak

Pendemi Covid-19 ini sangat berdampak ke sektor automotif. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil anjlok lebih dari 50 persen sepanjang tahun 2020, terutama sejak wabah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi dan Indonesia mulai memberlakukan pembatasan sosial. Sebelum pandemi, penjualan mobil Indonesia melampaui 1 juta unit per tahun, sementara tahun 2020 hanya sekitar 500 ribu unit.

Sejak diterapkannya insentif PPnBM DTP, aktivitas industri automotif kembali bergerak naik. Penjualan mobil di bulan Maret 2021 meningkat 72,6 persen dibandingkan dengan penjualan bulan Februari 2021. Ini tentu akan berdampak positif dan signifikan terhadap potensi penerimaan pajak yang lain.

Kita tahu bahwa PPN dan PPnBM merupakan jenis pajak tidak langsung. Artinya, pajak tersebut akan dibebankan kepada konsumen (menjadi penambah harga barang). Maka, insentif PPN dan PPnBM sama artinya dengan pemberian diskon atas harga barang. Ini pada hakikatnya mirip dengan strategi penjualan dalam bentuk diskon, yang akhirnya akan meningkatkan penjualan.

Kalau penjualan meningkat, keuntungan industri akan meningkat, sehingga PPh Badan akan meningkat pula. Dari sisi karyawan, ada pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji yang mereka terima. Efek berikutnya, belanja yang dilakukan oleh industri maupun karyawan akan meningkatkan penerimaan PPN.

Yang terpenting saat ini adalah DJP harus terus inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Pendekatan yang mengutamakan aspek pelayanan harus terus ditingkatkan, di samping peningkatan kualitas pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pada masa-masa selanjutnya, karena di sana ada aspek pembinaan terhadap WP.

 

Penulis: Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

TAX RESEARCH

Implikasi Digitalisasi terhadap Konsultan dan Wajib Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi
Tidak melulu memberikan keuntungan, digitalisasi perpajakan juga menimbulkan tantangan kepada DJP, konsultan pajak, dan juga Wajib Pajak

 

Penulis: Dr. Martua Eliakim Tambunan, SE., AK., M.Si., CA, CRMP, Director PT. Pro Visioner Konsultindo

Majalahpajak.net-Laporan OECD tahun 2021 menyatakan administrasi perpajakan di negara-negara OECD mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan digitalisasi perpajakan dalam bentuk e-services dan solusi digital. Digitalisasi perpajakan akan meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (OECD, 2021).

Senada dengan pernyataan OECD itu, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan upaya digitalisasi perpajakan selama beberapa tahun dan terakhir melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak (PSIAP). Proses itu dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), pelaporan SPT dan dokumen lainnya, pembayaran pajak, pemeriksaan dan pendukung administrasi pembayaran serta fungsi akuntansi WP. Tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan lebih efektif, efisien dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Baca Juga : Menyambut Keniscayaan Digitalisasi

Masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan sangat membantu, baik dalam proses administrasi perpajakan di sisi DJP maupun pemenuhan kewajiban perpajakan di sisi WP, dan konsultan pajak yang membantu WP. Selama pandemi kontak fisik dibatasi, membuat pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penyampaian dokumen berbasiskan salinan digital menjadi tidak terelakkan. Di masa sebelum dan selama pandemi, ternyata aspek perpajakan dari peningkatan ekonomi digital (penjualan dan pembelian atas barang dan jasa secara daring) dapat diimbangi karena DJP juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi perpajakan.

Digitalisasi perpajakan sejalan dengan tujuan peningkatan tax ratio (perbandingan penerimaan pajak terhadap GDP). Asian Development Bank (ADB, 2016) menyatakan terdapat korelasi peningkatan tax ratio dengan persentase biaya penggunaan teknologi dalam digitalisasi perpajakan. Contoh, pada tahun 2015, tax ratio Indonesia sebesar 10,9 persen dengan persentase biaya digitalisasi perpajakan sebesar 2,85 persen. Sedangkan Malaysia dengan tax ratio 13,8 persen, persentase biaya digitalisasi perpajakannya mencapai 7,1 persen. Artinya, Malaysia mempunyai tax ratio lebih tinggi daripada Indonesia karena dukungan persentase digitalisasi perpajakan yang lebih besar.

Selain itu, digitalisasi perpajakan dapat menjadi marketing yang baik bagi administrasi perpajakan dari sudut pandang WP. Iveta Grossova (IOTA, 2018), Direktur Administrasi Perpajakan Slovakia, mengatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan harus meningkatkan pengalaman WP dalam kegiatan administrasi perpajakan. Peningkatan pengalaman WP ini akan membuat WP nyaman mengurus administrasi perpajakannya. Merekalah yang kemudian, secara tidak langsung, mengatakan kepada calon WP lain bahwa digitalisasi administrasi perpajakan telah membuat otoritas pajak menjadi institusi yang bersahabat dan inovatif.

Kemudian dari sudut pandang konsultan pajak, Saruji dan Hamid (2020) juga berpendapat digitalisasi akan memberikan kemudahan dalam verifikasi transaksi, meminimalkan kesalahan, dan melindungi dari penipuan. Lebih lanjut, menurut Saruji dan Hamid, konsultan pajak akan mempunyai tugas yang lebih sedikit dari sebelumnya. Mereka akan menghabiskan waktu lebih sedikit dalam pengambilan data, me-review, dan mengorganisasi data. Dengan demikian, konsultan pajak akan lebih fokus untuk memberikan nilai tambah lebih dari yang sebelumnya diberikan, contohnya akan fokus untuk memberikan saran-saran yang bersifat strategis.

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Implikasi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, digitalisasi perpajakan dapat memberikan keuntungan, tapi dari sisi lain, ia akan menimbulkan tantangan. Di bawah ini akan diuraikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh DJP, konsultan pajak, dan WP.

Berdasarkan program inisiatif transformasi institutional DJP (Tambunan MRUD & Rosdiana H, 2020), digitalisasi perpajakan memiliki sejumlah tantangan. Pertama, bagaimana mengakses kepada pelaku ekonomi informal yang gagap teknologi. Kedua, membangun dan menguatkan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga terkait distribusi data. Ketiga, memberlakukan prinsip-prinsip pembelajaran untuk efisiensi pengolahan data di kantor pajak. Keempat, meningkatkan peran Pusat Pengolahan Data dalam digitalisasi dokumen. Kelima, meningkatkan kecepatan, akurasi dan keamanan proses pelaporan pajak. Keenam, meningkatkan akses bilingual dan integrasi kepada website DJP. Ketujuh, mengembangkan website yang user-friendly, cepat dan mudah diakses. Kedelapan, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), organisasi serta anggaran.

Bagi konsultan pajak dan WP, tantangan digitalisasi administrasi perpajakan juga mengemuka dari berbagai sisi. Pertama, mengurangi perencanaan perpajakan secara agresif (aggressive tax planning) karena compliance risk management (SE-24/PJ/2019 dan SE-39/PJ/2021) melalui digitalisasi perpajakan dapat berjalan lebih baik. Kedua, meningkatkan tertib administrasi bagi WP Orang Pribadi seperti high-net-worth individual karena data sudah sangat terbuka kepada kepemilikan langsung dan tidak langsung dalam grup bisnis.

Ketiga, mempersiapkan antisipasi automatic exchange of information serta sumber data lainnya yang ditindaklanjuti oleh DJP dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Keempat, membantu WP di sektor informal (seperti UMKM) yang tidak mampu untuk menyiapkan infrastruktur teknologi dalam penerapan digitalisasi perpajakan. Kelima, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengolahan data secara digital. Keenam, mempersiapkan budaya baru bagi WP maupun konsultan untuk dapat beradaptasi lingkungan baru berkenaan digitalisasi perpajakan.

Ketujuh, memitigasi risiko atas pengenaan pajak yang besar dari DJP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedelapan, menghitung kemampuan membayar pajak berdasarkan data masa lalu dari DJP dengan kondisi keuangan WP saat ini yang belum tentu selaras.

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa digitalisasi perpajakan berimplikasi tidak hanya kepada DJP tetapi juga kepada konsultan pajak dan WP. Bagi konsultan pajak dan WP, digitalisasi perpajakan adalah peluang untuk menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kenyamanan dalam berbisnis.

Baca Juga : Indonesia Urutan Ketiga Asia Tenggara dalam Kesiapan Digitalisasi Bisnis

Namun, di sisi lain, konsultan pajak dan WP harus bersedia menerima tantangan di bidang perencanaan pajak. Konsultan pajak harus memberikan advis yang bersifat strategis, menyiapkan data yang diminta di SP2DK, meningkatkan infrastruktur dan pengetahuan digitalisasi perpajakan, dan memitigasi risiko atas penalti perpajakan yang besar dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

‘Mentor’ dan Kuasa Pajak dalam UU HPP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penulis: Arief Sholikhul Huda (Managing Partner Taxford)

UU HPP memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada WP untuk mendapatkan bantuan dan mencari “mentor” dalam bidang perpajakan.

 

Majalahpajak.net-Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya, masyarakat sering kali hanya berfokus kepada cara memperoleh penghasilan. Sedangkan pemenuhan kewajiban seperti mengadakan pencatatan atau pembukuan dan memelihara data atau dokumen masih sering luput dari perhatian.

Padahal, perpajakan bersifat kompleks dan multidisiplin. Pajak melibatkan minimal ilmu ekonomi, hukum, dan pajak itu sendiri. Masyarakat atau Wajib Pajak (WP) diyakini memiliki pengetahuan aspek ekonomi dan bisnis dalam menghimpun penghasilan. Di sisi pengetahuan legal, mungkin mereka menguasai aspek hukum pendirian perusahaan, kedudukan hukum sebagai karyawan, profesional, usahawan,  atau investor.

Namun sayangnya, aspek hukum perpajakan bukanlah hal yang sederhana. Belum lagi aspek akuntansi. Sungguh memusingkan.

Kelonggaran dan kesempatan

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terutama dalam Pasal 32 Ayat (3), WP diberi “kelonggaran dan kesempatan” untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan dan membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak WP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan itu dapat berupa bantuan untuk memahami masalah perpajakan (bantuan konsultasi) dan bantuan untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Baca Juga : Pahlawan UU HPP

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah seorang kuasa, yaitu orang yang menerima kuasa khusus dari WP untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seorang kuasa wajib memiliki kompetensi tertentu, antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenjang pendidikan, mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8, didefinisikan sebagai “tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

Dengan demikian, yang dimaksud jenjang pendidikan tertentu menurut Penjelasan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP semestinya dimaknai sebagai jenjang pendidikan formal yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

Syarat kuasa hukum

Menurut penulis, Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP merupakan salah satu harmonisasi paling ideal, yaitu menyelaraskan Pasal 32 Ayat (3a) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, yaitu keputusan atas Pengajuan Pengujian Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP a quo.

Perubahan ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) di dalam UU HPP ini juga sekaligus mengharmonisasikan ketentuan mengenai “kompetensi” atau persyaratan menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak (sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam pengajuan Banding/Gugatan) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2015 (PMK-184) sebagai peraturan pelaksana Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 (UU PP) yang memaknai kompetensi sebagai “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pasal 4 PMK-184, mengatur bahwa persyaratan “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan” (kompetensi) itu haruslah dibuktikan dengan (a) ijazah Sarjana/ Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau (b) ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang lain yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan berupa: (1) ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi terakreditasi; (2) brevet perpajakan dari instansi/lembaga penyelenggara brevet perpajakan; (3) sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau (4) surat/dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Bahkan, harmonisasi ketentuan mengenai kompetensi berupa sertifikasi dapat ditemui juga dalam ketentuan mengenai kelengkapan bukti tambahan bagi pemegang ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi selain dalam bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai berupa ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai, brevet perpajakan, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai.

Baca Juga : UU HPP untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Para mantan ASN di DJP atau DJBC yang memilih melanjutkan pengabdian di sektor swasta, faktanya pernah menerima pembinaan oleh Kemenkeu dan memiliki kompetensi yang lebih lengkap yang dengan jelas terakomodasi di dalam Penjelasan Pasal 32 (3a) UU HPP. Harmonisasi ketentuan ini terukir begitu indah dan lengkap karena tetap mengakomodasi sekaligus menegaskan konsultan pajak sebagai orang yang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk membantu WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan mempertimbangkan Pasal 49 UU KUP yang mengatur bahwa “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain”, penulis berpendapat cakupan perpajakan menurut Pasal 32 UU HPP seharusnya dimaknai meliputi PPh, PPN dan PPnBM, Bea Masuk, Cukai, PBB, Bea Meterai, BPHTB, dan pajak lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kuasa serta parameter kompetensi diharapkan mampu mewujudkan asas di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU HPP serta berkaca Putusan MK-63.

Berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional di dalam UU HPP, kita patut optimistis bahwa harmonisasi ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP ini dapat meningkatkan jumlah Kuasa Wajib Pajak yang dapat berperan sebagai “mentor” bagi WP dalam meningkatkan kecerdasan perpajakan.

Dengan meningkatnya kecerdasan pajak, diharapkan WP dapat lebih mudah dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, para Kuasa Wajib Pajak hendaknya berkolaborasi dengan DJP/DJBC/otoritas pajak lainnya dalam menjamin kepatuhan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Pada akhirnya, kondisi ini diharapkan mampu melipatgandakan penerimaan negara dari sektor pajak serta mendorong terwujudnya kemandirian dalam mencapai cita-cita nasional memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Pengungkapan Sukarela untuk Penguatan Keadilan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Richard Burton, SH., M, Dosen, Ketua Bidang Humas dan Kerjasama Institusi P3HPI

Tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada WP, Program Pengungkapan Sukarela juga merupakan bentuk penguatan keadilan pajak untuk kepentingan negara.

Ketika ada tesis menyatakan kepatuhan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pungutan pajak, boleh jadi itu benar. Karena problem seluruh dunia tidak lepas dari persoalan patuh tidaknya Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban pajak sesuai undang-undang. Faktor itu juga menjadi dasar berpikir filosofis bagaimana menyusun norma hukum mendorong kepatuhan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang mulai berlaku sejak 29 Oktober 2021.

Pengungkapan sukarela sejatinya tidak lepas dari sistem pungutan pajak yang didasarkan pada self assessment supaya WP melakukan penghitungan dan pembayaran pajaknya sendiri melalui pengungkapan sukarela. Karena makna frasa “Pengungkapan Sukarela” sejalan dengan makna self assessment. Bahkan kebijakan pengungkapan sukarela menjadi kelanjutan dari kebijakan Pengampunan Pajak yang telah dilakukan atas dasar UU Nomor 11 tahun 2016, dengan pendekatan hukum sedikit berbeda.

Kepastian hukum

Persoalan kepatuhan adalah juga persoalan kepastian hukum yang esensinya menjadi tujuan dari pungutan pajak yang sesungguhnya. Tidak akan pernah ada WP rela membayar pajak jika norma hukumnya kabur alias tidak jelas (vague van normen) karena akan berakibat pada ketidakpastian dalam penegakan hukumnya. Itu sebabnya, persoalan PPS adalah persoalan bersama yang menjadi kesepakatan untuk dilakukan untuk kepentingan bersama.

Dari sisi hukum, kebijakan pengungkapan sukarela dalam UU HPP menjadi cara melihat “hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat” sebagaimana dikatakan Roscou Pound sebagai “as a tool of social engineering. Filosofi pungutan pajak melalui pengungkapan sukarela yang dimulai sejak dijalankannya reformasi perundang-undangan pajak tahun 1983 lalu; tujuan hukumnya tidak akan pernah berubah pada tujuan kepastian hukum.

Sebagai sarana perubahan masyarakat, norma pengungkapan sukarela dalam UU HPP menjadi kenyataan hukum dalam pemikiran teori yang dikatakan Mochtar Kusumaatmadja (2006) bahwa positivisme hukum mempunyai pengaruh sangat kuat dan mengakar dalam pola pikir fungsionaris hukum. Karenanya pembentukan hukum (undang-undang) menjadi tumpuan utama terwujudnya pembaruan masyarakat.

Kalau begitu, penilaian kepatuhan melalui perubahan norma-norma pengungkapan sukarela sejak tahun 1983 sampai dengan diterbitkannya UU HPP adalah cara berhukum memberi kepastian mewujudkan hukum sebagai kewajiban yang mesti dijalankan untuk kokohnya negara melalui pajak. Pada sisi inilah keberhasilan pengungkapan sukarela menjadi harapan yang tidak perlu diragukan menyusul keberhasilan pengampunan pajak yang pernah dijalankan melalui UU No. 11/2016 lalu.

Keadilan pajak

Tema keadilan pajak dalam rumusan PPS adalah tema yang bisa dinilai dalam kacamata berbeda. Sekalipun terdapat perbedaan penilaian keadilan, hemat penulis tidak dapat dikotomikan pada menilai satu sisi adil dan sisi lain tidak adil. Karena makna keadilan sendiri sifatnya sangat subjektif, bahkan ragam penilaian bisa dinilai pada kacamata berbeda pada konteks dan maksud si penyusun norma serta si pembaca norma.

Dalam konteks pajak (baca: Program Pengungkapan Sukarela), keadilannya mesti ditilik pada konteks kepastian yang normanya dirumuskan dalam undang-undang. Jika demikian, tepat yang dikatakan Bagir Manan bahwa norma hukum harus bertujuan pada keadilan yang berkepastian. Sumber kepastian hukum bukan saja pada putusan hakim pengadilan, tetapi juga pada perundang-undangan. Jika perundang-undangan tidak jelas, akan menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Aturan PPS yang dijalankan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 merupakan satu kepastian yang ditunggu (Pasal 6 ayat (1) dari Bab V UU HPP). Usainya masa pengungkapan sukarela tentu memberi implikasi hukum bagi pihak-pihak yang memanfaatkan maupun yang tidak memanfaatkan. Setidaknya ada dua manfaat bagi pihak yang ikut PPS, pertama tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak untuk kewajiban pajak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kecuali ditemukan data harta belum diungkapkan. Kedua, data pengungkapan sukarela tidak lagi dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana pajak.

Di samping itu, bicara hukum atau UU tidak dapat dilepaskan dari sanksi, sebab sanksi merupakan salah satu unsur dari empat unsur hukum. Sanksi pada PPS merupakan sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah untuk mempertahankan tertib hukum. Persoalannya, bagaimana otoritas pajak akan menerapkan sanksi jika WP tidak memanfaatkan?

Hukum sudah memberi kewenangan kepada otoritas pajak sepanjang otoritas pajak memiliki data harta yang belum diungkapkan WP. Membahas sanksi kerap dimaknai sebagai cara memberi ketidaknyamanan. Kalau begitu, cukup kiranya persoalan sanksi menjadi norma yang patut direnungkan semata. Jika diperlukan, tidaklah perlu sanksi dalam pengungkapan sukarela diterapkan, karena bukan sanksi yang menjadi fokus berfikir kita pada makna pengungkapan sukarela, akan tetapi lebih pada cara berfikir memberi kesadaran pajak (tax consciousness) dan kejujuran (honesty) dalam hidup bernegara yang didalamnya pajak melekat dalam diri setiap WP.

Dalam analisis penulis, pengungkapan sukarela telah menjadi hukum yang sangat baik yang dalam pandangan filosofis merupakan proses penguatan untuk dapat terus hidup bersama dalam negara. Penekanan makna hukum itulah yang digagas filsuf Perancis Maurice Hauriou bahwa keinginan menaati aturan itu selalu lemah, tapi akan menjadi kuat jika ada dukungan orang lain, yakni institusionalisasi hidup bersama dalam negara.

Dengan demikian, pengungkapan sukarela merupakan bentuk penguatan keadilan pajak untuk kepentingan negara. Pengungkapan sukarela adalah jalan keluar (solusi) terbaik dalam konteks dan keadaan pandemi saat ini masih terus memberi ketidaknyamanan masyarakat termasuk semua pelaku ekonomi yang berujung pada penerimaan pajak.

Perjalanan panjang mewujudkan sistem ideal pungutan pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela bukanlah yang paling ideal, tapi dapat dipahami menjadi cara terbaik untuk diwujudkan saat ini. Oleh karenanya, melalui Program Pengungkapan Sukarela kiranya dapat terwujud mimpi Indonesia yang lebih baik ke depan.

 

Lanjut baca

Populer