Connect with us

TAX STORY

e-System, Babak Baru Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Wajib Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Sejak reformasi perpajakan tahun 2002, kantor pelayanan pajak (KPP) mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju sebuah instansi yang berorientasi pada fungsi. KPP yang dimodernisasi merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Masih pada tahun yang sama, DJP membentuk dua KPP Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO).  Pada tahun 2003, dibentuklah sepuluh KPP Khusus, kemudian KPP Madya atau MTO (Medium Tax Office) pada tahun 2004 . Tahun-tahaun berikutnya, KPP Pratama atau Small Tax Office (STO) mulai diperkenalkan dan dibuka untuk melayani Wajib Pajak.

Pembentukan KPP modern itu juga diiringi dengan perbaikan sistem administrasi perpajakan memanfaatkan teknologi informasi yang kian berkembang. Setahap demi setahap, DJP memperkenalkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), pengembangan dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Meski dalam perjalanannya, proses transisi dan migrasi data tidaklah mudah. Terlebih ketika pengembangan SIDJP tak lagi mendapatkan dukungan dari vendor aplikasi yang ditunjuk. Sementara di sisi lain, proses bisnis di internal Ditjen Pajak terus berkembang menuju kesempurnaan. Namun, berkat kreativitas yang tinggi dari para petugas di lapangan, kendala itu justru melahirkan sistem alternatif yang menggunakan basis data SIP yang disebut SIPMOD (SIP Modifikasi).

Dalam perjalanannya, pengembangan sistem informasi direktorat jenderal pajak sebagai salah satu bagian dari upaya modernisasi perpajakan semakin terlihat. Pengembangan SIP dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system dalam workflow system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system atau electronic system. Ditandai dengan lahirnya e-Registration, e-Filling, e-SPT, dan e-Billing. Modernisasi teknologi ini adalah salah satu pilar penting reformasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meminimalisasi kejahatan pajak, serta mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Berbagai modul pelayanan elektronik itu meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. DJP juga melakukan perbaikan business process dan mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai internal check, maupun menyempurnakan manajemen arsip dan pelaporan. Hasilnya, menurut survei yang dilakukan lembaga survei internasional independen AC Nielsen tahun 2010,  indeks kepuasan Wajib Pajak (eQ Index) adalah 81. Artinya, DJP berada di atas rata-rata pelayanan umum instansi pemerintah lainnya di Indonesia yang kala itu rata-rata mencapai 75. Survei itu bahkan menempatkan DJP di atas beberapa negara sekitar, seperti, Hong Kong dengan skor 71 dan India 78.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

TAX STORY

Para Pembawa Pesan Perubahan

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk mendukung keberhasilan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan,  sejak 2015 lalu Kementerian Keuangan membentuk Duta Transformasi Kelembagaan. Tugas agen pembawa pesan perubahan ini membantu meyakinkan agar para pemangku kepentingan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan terlibat dan mendukung Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Duta Transformasi 2015 ditetapkan melalui KMK nomor 508/KMK.01/2015, dan setiap tahun diperbarui.

Duta Transformasi dituntut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Mampu berkomunikasi dan mengomunikasikan transformasi yang terjadi juga menjadi role model bagi seluruh institusi. Hal itu bukan tanpa alasan. Banyak program reformasi/transformasi yang berskala besar cenderung mengalami kegagalan disebabkan oleh resistensi dari pegawai terhadap agenda perubahan. Selain itu, terdapat faktor lain seperti pengelolaan atas agenda reformasi/transformasi yang belum mendukung perubahan yang ingin diwujudkan. Tantangan dalam mempertahankan pelaksanaan program reformasi/transformasi biasanya timbul karena sering kali perubahan belum dipahami dengan baik, atau belum dikomunikasikan secara luas. Melalui Duta Transformasi, kendala-kendala itu diharapkan bisa diatasi.

Pemilihan Duta Transformasi biasanya sangat ketat. berdasarkan kinerja dan integritas pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Tugas Duta Transformasi meliputi sosialisasi program Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK), mengumpulkan umpan balik terkait implementasi RBTK, berpartisipasi di kegiatan Central Transformation Office (CTO) dan Project Management Office (PMO), menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai Kemenkeu, menjadi panutan bagi pegawai Kemenkeu. Agar bisa melakukan tugas-tugas itu, setelah terpilih biasanya Duta Transformasi akan mendapatkan workshop secara rutin,

Lanjut baca

Breaking News

“Core Tax System” Teknologi Terintegrasi untuk Memudahkan Fiskus dan Wajib Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk menyempurnakan reformasi perpajakan di era digital, DJP melakukan digitalisasi sistem perpajakan dengan membangun Core Tax System yang dimulai sejak akhir 2017. Implementasi teknologi ini sejalan dengan salah satu dari lima pilar Reformasi Perpajakan Jilid Ketiga, yaitu berfokus pada teknologi informasi dan basis data sebagai tulang punggung Reformasi Perpajakan.

Pada awal dicetuskannya program ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, salah satu alasan dari penguatan sistem data dan informasi ini karena telah terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang signifikan, diiringi dengan penambahan jumlah kantor pelayanan pajak di berbagai daerah di Indonesia.

Kala itu Sri Mulyani menyebut, seiring dengan kenaikan jumlah pembayar pajak Indonesia dan jumlah kantor-kantor pelayanan pajak, registrasi pembayar pajak dan pengelolaan datanya membutuhkan upgrade sistem TI. Alasan lainnya, adanya sejumlah tantangan administrasi perpajakan mulai dari pelaksanaan pertukaran data secara otomatis (AEOI) hingga proses pengisian data dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan secara elektronik.

Selama kurun tiga tahun berjalan, pembangunan  core tax system terus digenjot. Porses pengerjaan proyek senilai Rp 2,04 triliun inui dibagi ke dalam empat paket pekerjaan, yakni menunjuk agen pengadaan (procurement agent) dengan anggaran senilai Rp 37,8 miliar; pengadaan integrator system dengan anggaran Rp 1,86 triliun;pengadaan jasa konsultasi owner’s agent – project management and quality assurance dengan nilai sekitar Rp 125,7 miliar; dan pengadaan jasa konsultasi owner’s agent – change management dengan anggaran mencapai Rp 23,4 miliar.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Iwan Juniardi mengatakan, penguatan Core Tax Administration System ini tak lain juga untuk memberikan user experience yang baik kepada Wajib Pajak dan mempermudah proses bisnis DJP. Dengan sistem inti teknologi informasi, pelayanan kepada Wajib Pajak akan bergeser dari manual menjadi otomasi berbasis teknologi informasi. User experience yang dimaksud adalah membuat aplikasi perpajakan yang mudah, aman, nyaman dipakai, baik oleh internal DJP maupun oleh eksternal—masyarakat, pemangku kepentingan dan khususnya Wajib Pajak.

Lanjut baca

TAX STORY

Inklusi Kesadaran Pajak, Upaya Mengenalkan Pajak pada Generasi Muda

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Program inklusi kesadaran pajak merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah dan meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat, khususnya calon pembayar pajak atau Wajib Pajak, melalui penyisipan materi perpajakan di lembaga pendidikan. Program ini mulai dirintis DJP sejak tahun 2014. Namun, pertama kali diluncurkan secara luas sejak 2016.

Sejak diluncurkan empat tahun lalu, Inklusi Kesadaran Pajak mendapat sambutan hangat pemangku kepentingan. Sejak itu pula, kesadaran pajak untuk generasi muda mulai dibangun melalui penyisipan materi perpajakan di sekolah-sekolah. Mulai dari jenjang pendidikan paling rendah—Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat Perguruan Tinggi.

Pertama kali program ini diluncurkan, banyak pihak yang sedikit pesimistis bahwa program ini akan berjalan lancar dan berkesinambungan. Namun, Direktorat jenderal Pajak (DJP) berhasil menepis keraguan itu. Dari tahun ke tahun, pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini pun kian bertambah, baik kementerian lembaga, organisasi, maupun akademisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah bergabung sejak program ini dikaji pada 2014 silam.

Melalui program ini DJP ingin mendidik generasi muda sebagai generasi calon-calon pelaku ekonomi masa depan menjadi warganegara yang mempunyai kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi mendatang harus memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan; cinta tanah air, bela negara, termasuk kesadaran membayar pajak.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News11 jam lalu

Pandemi Covid-19 Memunculkan Cara Kerja Baru dalam Bidang Bisnis

Covid-19 telah mendorong pergeseran dalam rantai perdagangan dan pasokan serta menambahkan volume perdagangan. World Trade Organization (WTO) memperkirakan perdagangan global...

Breaking News14 jam lalu

Bamsoet: Bayar Pajak Tak Mengurangi Harta Kita

Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi bayak hal tak membuat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo enggan melaporkan pajaknya. Bagi pria yang...

Breaking News1 hari lalu

DJP dan IBFD Tandatangani MoU Program Reformasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama reformasi perpajakan dengan the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)...

Breaking News4 hari lalu

“Core Tax System” Teknologi Terintegrasi untuk Memudahkan Fiskus dan Wajib Pajak

Untuk menyempurnakan reformasi perpajakan di era digital, DJP melakukan digitalisasi sistem perpajakan dengan membangun Core Tax System yang dimulai sejak...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah Umumkan akan Melelang 7 Seri SUN Pekan Depan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPBR) Kementerian Keuangan RI akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam...

Breaking News5 hari lalu

Milenial Melek Investasi

Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya dalam hal keuangan, cara berinvestasi pun mulai bergeser dan tidak lagi harus dilakukan oleh...

Breaking News6 hari lalu

Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menekankan kepada pelaku industri hotel dan restoran agar...

Breaking News6 hari lalu

Bank Permata Andil dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM

Penandatanganan kerja sama bersama Askrindo dan Jamkrindo dilakukan sebagai salah satu langkah dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional. PT Bank...

Breaking News6 hari lalu

Sandiwara Sastra Peneman Asyik Belajar di Rumah

Jelang dibukanya tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang, banyak sekolah—terutama di zona merah—masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau...

Breaking News1 minggu lalu

Inisiatif Pemasaran Digital Mutakhir Ala Alibaba Cloud dan Unilever

  Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan intelijen Alibaba Group – bermitra dengan Unilever, salah satu perusahaan multinasional terbesar...

Trending