Connect with us

Breaking News

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional Rp 1500 triliun.

Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang dinamis dan berkembang cepat memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi yang tersambung dalam jaringan interconnection-networking (internet) juga menjadi suatu kekuatan yang tak bisa dielakkan, merambah di hampir setiap sektor ekonomi, menciptakan transaksi pasar barang dan jasa secara digital yang kini ramai-ramai disebut sebagai ekonomi digital (digital economy).

Berbagai sektor itu mulai dari transportasi, retail, kuliner, perbankan, layanan kesehatan dan pendidikan, agrobisnis, hingga industri kreatif. Lebih jauh, terobosan ekonomi digital mengubah pola pikir baik individu maupun organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, juga mendorong peningkatan positif dan efek pengganda pada aktivitas-aktivitas ekonomi lain di sekitarnya seperti jasa logistik dan ekspedisi, provider telekomunikasi, serta produsen perangkat pintar.

Di Chapter 4 pada laporan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) berjudul OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 1 Final Report 2015 – Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, dikemukakan bahwa ekonomi digital telah memunculkan sejumlah model bisnis baru. Meskipun, banyak dari model ini memiliki paralel dalam bisnis konvensional, kemajuan TIK modern telah memungkinkan untuk melakukan banyak jenis bisnis pada skala yang jauh lebih besar dan jarak yang lebih jauh daripada sebelumnya.

Laporan ini juga membahas beberapa contoh utama dari model bisnis baru, walau OECD mengakui bahwa model bisnis yang dibahas di laporan ini sama sekali tidak lengkap. Sebab, sama seperti inovasi dalam ekonomi digital yang memungkinkan pengembangan cepat model bisnis baru, kemajuan TIK juga dapat dengan cepat menyebabkan bisnis yang ada menjadi usang.

Model bisnis baru yang dimaksud adalah perdagangan elektronik (electronic commerce) atau e-commerce, toko aplikasi, iklan daring, komputasi awan (cloud computing), partisipatif platform jaringan, perdagangan berkecepatan tinggi, dan layanan pembayaran on-line. Secara khusus, OECD Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS) memaknai e-commerce sebagai perdagangan barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer, dengan metode khusus yang dirancang untuk tujuan menerima atau menempatkan pesanan.

Transaksi e-commerce dilakukan oleh perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik lainnya. E-commerce dapat digunakan untuk memfasilitasi pemesanan barang atau jasa yang kemudian dikirim melalui saluran konvensional (e-commerce tidak langsung) atau untuk memesan dan mengirimkan barang atau layanan sepenuhnya secara elektronik (e-commerce langsung).

Evolusi “e-commerce”

Internet telah memperluas jangkauan bisnis kecil, memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang tidak mungkin dicapai tanpa adanya platform ini. Akibatnya, jumlah perusahaan yang melakukan transaksi bisnis melalui internet di dunia meningkat secara drastis selama dekade terakhir.

Bagaimana dengan Indonesia? Evolusi e-commerce di Indonesia ditandai dengan hadirnya IndoNet sebagai Internet Service Provider (ISP) komersial pertama di Indonesia 25 tahun silam. Managing Director Ipsos Indonesia Soeprapto Tan dalam diskusi bertajuk E-commerce 4.0, What Next, Demistifying The Future of E-commerce in Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta menyebut ini sebagai era e-commerce 1.0.

Dua tahun kemudian atau di tahun 1996, situs daring perdagangan elektronik bhinneka.com muncul sebagai pionir e-commerce, di bawah perusahaan PT Bhinneka Mentaridimensi yang dirintis sejak 1993. Tak hanya melayani penjualan perorangan (B2C) melalui bhinneka.com, Bhinneka juga merangkul ceruk pasar lain dengan layanan lainnya seperti pengadaan perusahaan (B2B) berbagai skala melalui platform b2b.id, pengadaan bagi lembaga pemerintahan (B2G) melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga pengadaan mesin cetak digital berformat besar melalui Bhinneka Digital Printing Solutions.

Selain itu ada pula toko buku on-line pertama sanur.com, dan diikuti dengan kemunculan komunitas virtual Forum Kaskus di tahun 1999. E-commerce yang ada di kurun waktu ’90-an hingga 2000-an ditandai saat platform dagang elektronik mulai diperhitungkan sebagai salah satu saluran untuk membantu upaya-upaya penjualan barang dan jasa. Inilah era e-commerce 2.0.

Kemajuan demi kemajuan dalam rentang waktu lima hingga enam tahun terakhir yang ditandai dengan adanya pergerakan trafik platform e-commerce yang tumbuh signifikan, berkat perkembangan teknologi dan pertumbuhan pengguna seluler pintar disebut dengan era e-commerce 3.0.

Momentum ini dilanjutkan dengan era e-commerce 4.0 yang ditandai dengan beberapa pelaku e-commerce yang mulai menerapkan strategi omnichannel atau on-line to off-line (O2O), dan juga maraknya penggunaan inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, dan internet of things (IoT). Omnichannel memungkinkan pendekatan penjualan multichannel yang menyediakan pengalaman belanja yang terintegrasi untuk konsumen, baik on-line maupun off-line. Sehingga, konsumen akan merasakan kepuasan dan mendapat keuntungan yang sama.

Toko konvensional secara fisik mudah diawasi, tetapi omzetnya susah diawasi kalau transaksinya cash.

Kegelisahan otoritas pajak

Kehadiran dan evolusi e-commerce ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. Apalagi, arus perdagangan barang dan jasa melalui digital yang tidak berbatas jarak, ruang, dan waktu ini menghasilkan nilai transaksi yang fantastis.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Statista Juni lalu, penghasilan e-commerce di Indonesia di tahun 2019 berjumlah 11,133 juta dollar AS atau sekitar Rp156 triliun dengan segmen pasar didominasi oleh elektronik dan media, menghasilkan volume pasar 3,068 juta dollar AS pada 2019. Pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) saat ini berjumlah 75,66 dollar AS.

Hasil ini berdasarkan pasar e-commerce yang mencakup penjualan barang fisik melalui saluran digital ke pengguna akhir pribadi (B2C). Termasuk dalam definisi ini adalah pembelian melalui komputer desktop (termasuk notebook dan laptop), serta pembelian melalui perangkat seluler seperti ponsel cerdas dan tablet.

Sedangkan, yang tidak termasuk dalam pasar e-commerce berupa layanan yang didistribusikan secara digital, unduhan atau streaming media digital, barang yang didistribusikan secara digital di pasar B2B atau pembelian digital atau penjualan kembali barang bekas, rusak atau diperbaiki (e-commerce dan C2C).

Statista menyebut, pendapatan ini diproyeksi menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10,3 persen, menghasilkan volume pasar 16,464 juta dollar AS pada 2023. Sedangkan, penetrasi pengguna di tahun ini sebesar 54,6 persen dan diperkirakan akan melonjak mencapai 86,3 persen pada 2023.

Di sisi lain, sejak dunia digemparkan oleh pemberitaan media-media di Inggris yang mengungkap skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google pada 2009 silam, serta pengungkapan oleh Public Accounts Committee Hearing Inggris pada 2012 terkait tuduhan penghindaran pajak yang dilakukan Amazon, membuat isu pajak yang sebelumnya kurang dilirik pemerintah di semua negara, berkembang menjadi isu politik nasional maupun internasional.

Apalagi, pada 2015 OECD memperkirakan kerugian pendapatan dari praktik Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) mencapai 240 miliar dollar AS atau setara dengan 10 persen pendapatan pajak perusahaan global. Hal inilah yang mendorong lahirnya Inclusive Forum dari negara-negara G20 untuk mengkoordinasikan langkah-langkah internasional melawan BEPS dan meningkatkan aturan pajak internasional.

Sebab, ekonomi digital semakin dipandang oleh pemerintah sebagai “katalisator”, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada di antara berbagai sistem pajak untuk mengurangi pendapatan kena pajak atau mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi yang memiliki pajak rendah.

Data dan fakta ini tentu patut diwaspadai secara cermat. Bahwa inovasi teknologi terus berlanjut, sehingga otoritas pajak lintas kebijakan dan administrasi perlu mengikuti perkembangan ini untuk mengidentifikasi risiko, tantangan, dan peluang baru.

Sayangnya, hingga kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pengumpul pajak belum dapat menangkap potensi nilai pajak secara akurat dari Wajib Pajak (WP) yang merupakan pelaku e-commerce, baik penyedia platform maupun pedagang.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal menerangkan, ada beberapa hambatan ketika DJP coba menghitung potensi unseen transaksi e-commerce, salah satunya karena banyak pelaku usaha yang telah memiliki toko cabang di banyak tempat secara konvensional, berjualan juga secara on-line.

“Kami enggak bisa membedakan antara transaksi manual sama on-line karena WP itu transaksinya enggak dipisah—ini transaksi penjualan on-line, ini transaksi off-line. Secara umum, SPT itu tidak mencerminkan ini transaksi on-line atau konvensional, belum ada (sistem) di situ. Jadi, kami agak kesulitan kalau memberikan data yang presisi, berapa harusnya potensinya, karena potensi itu berarti dibandingkan tax gap. Kalau potensi dagang saja sih, ada, tetapi kalau potensi berapa yang belum dia bayar, itu, kan, berarti melihat dan membandingkan antara ini (transaksi) dengan SPT,” jelas Yon saat berbincang dengan Majalah Pajak di ruang kerjanya di kantor pusat DJP, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Selain itu, Yon menyebut kesulitan lainnya saat menangkap potensi pajak pelaku e-commerce adalah karena tidak memiliki sumber data transaksi digital yang valid dan akurat dari instansi pemerintah. Selama ini, pihaknya masih mengandalkan data-data dari lembaga riset semata, yang tidak diketahui metodologinya.

“Kesulitan kami mengestimasi hasil tax potential ini, rata-rata ini, kan, hasil survei we never know the methodology behind that. Artinya, saya pikir tidak gampang karena setiap survei itu rupanya bedanya juga cukup signifikan. Jadi, ketika men-divide berapa misalnya, itu agak berat. Beda misalnya, ketika kami diminta untuk berapa sih potensi SDA, karena sumber daya alam ada institusi yang mengurusnya, clear punya data. Misalnya, kalau pertambangan statusnya PKP2B, itu ada di Kementerian ESDM, mereka report royalti ke sana. Kalau kecil ada di Pemda, tapi kami punya source datanya.”

Walau DJP belum memiliki sistem pemajakan yang mumpuni untuk menelisik pendapatan pajak dari transaksi e-commerce, Yon mengingatkan bahwa peluang DJP untuk mengawasi dan memeriksa transaksi digital terbilang lebih mudah, karena ada jejak digitalnya.

“Sebenarnya toko konvensional secara fisik dia diawasi mudah, tetapi kalau transaksinya cash, itu lebih susah diawasi omzetnya. Fisiknya kami tahu, dia ada, tetapi kami enggak tahu persis juga kalau dia enggak pakai transaksi perbankan. Ketika moving ke digital berarti most of the transaction sekarang terekam, berarti pengawasan kepatuhannya juga akan lebih gampang dimanfaatkan, apalagi DJP yang sudah punya akses perbankan yang tidak terbatas,” tutur lulusan Program S3 Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang ini.

Meskipun dari segi pengawasan transaksi dapat ditelusuri, DJP juga dihadapi dengan masalah lain, menentukan subjek pajaknya. Apalagi, jika pedagang digital tidak hanya berjualan di satu platform saja. Untuk menghitung pajak penghasilan dari pedagang itu, DJP mesti menghitung total penghasilannya, apakah dia termasuk PTKP atau bukan.

“Kalau yang terkena PP 23, kan, dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, penghasilan itu harus digabungin semua. Nah, ini yang sistemnya masih kami develop, untuk membuktikan seseorang ini subjek pajak atau bukan. Karena, kan, tidak semua orang pengusaha itu juga Wajib Pajak, ada orang yang penghasilannya di luar PTKP, pada prinsip bukan subjek pajak,” imbuhnya.

Sedangkan, untuk menghitung potensi PPN-nya DJP mengaku kesulitan karena pelaku e-commerce belum tentu pengusaha yang mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), yakni pedagang yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun dan harus memungut PPN pada setiap produk yang dijualnya. Padahal, menurut Yon, dengan mengukuhkan sebagai PKP, pengusaha dapat berdagang dengan harga yang kompetitif.

“Bahwa menjadi PKP, itu tidak semata menjadi kewajiban. Dia mempunyai keuntungan yang jauh lebih besar juga, dia tinggal perlu membuat pembukuan yang rapi saja. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, dikreditkan. Maksudnya, kan, itu untuk membantu cashflow dia, kalau enggak, itu jadi komponen biaya semua. Berarti, kan, cost barangnya menjadi lebih besar.”

Kejelasan aturan

Yon pun tak menampik, belum adanya kejelasan aturan dan sistem yang mengatur pemajakan transaksi e-commerce, menyulitkan mengadministrasikan dan menghitung potensi pajaknya secara akurat. Apalagi, pada 29 Maret lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membatalkan rencana penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). PMK 210 yang diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan setelah masa sosialisasi selama sekitar tiga bulan, seharusnya dapat dijalankan secara penuh pada 1 April 2019.

Sri Mulyani beralasan, banyak kesimpangsiuran informasi—termasuk isu adanya pemajakan baru—yang berkembang di masyarakat hingga dapat menimbulkan kekisruhan. Selain itu, pemerintah akui membutuhkan waktu untuk menyosialisasikan dengan masif, sembari menyiapkan sistem dan infrastruktur yang lebih baik sebelum aturan diterapkan.

Padahal, jika kita cermati ini bukan beleid pajak khusus atau pajak baru, sehingga dapat menjadi terobosan administrasi untuk menjamin kepatuhan dan menjamin level playing field dengan usaha konvensional.

“Aturan itu sebenarnya memastikan bahwa orang yang di platform punya NPWP. Kalau policy enggak ada yang diotak-atik sebenarnya, hanya mewajibkan orang tertib administrasi. Kalau kita ke Pemda, ngurus buka toko, kan, pasti ditanya NIK-nya. Nah, maksudnya (NPWP) itu akan menjadi izin ketika dia berdagang di platform. Pikirannya tadinya seperti itu,” papar Yon.

Pencabutan PMK itu juga disayangkan oleh Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo. Ia yang sangat mendukung dikeluarkannya PMK e-commerce ini bahkan sempat mengampanyekan melalui kesempatan di berbagai forum dan media sosial.

“Pemerintah harus firm, tidak semua tekanan harus diikuti, harus satu titik. Kalau yang menekan ini asosiasi atau apa, ya carilah sekutu lain yang akan men-support Anda, kalau itu dianggap memang harus digolkan, kan. Yang saya lihat di sini, pemerintah kadang masih suka kurang bisa membangun aliansi strategis dengan pihak-pihak yang bisa mendukung, yang terjadi malah ribut-ribut pada akhirnya,” tuturnya pada Majalah Pajak saat diwawancara pertengahan Juni lalu.

Meski demikian, Yon memastikan bahwa proses bisnis yang dijalankan DJP tetap sama. Jika ada transaksi yang tak wajar dari penyedia platform, pedagang e-commerce, maupun selebgram tetap akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh tim task force khusus digital economy. Task force yang dibentuk tahun 2017 ini melibatkan perwakilan di tiap unit DJP, termasuk pada direktorat PKP.

“Misalnya, kami ketemu (informasi) salah seorang selebgram yang kayanya luar biasa nih (pendapatannya). Kami gali di sini, kami dalami, informasi kami kumpulkan, kami kirimkan ke KPP (tempat ia terdaftar). KPP yang kemudian melakukan konseling, verifikasi dululah ke Wajib Pajaknya, betul atau tidak dia punya penghasilan sekian? Punya aset sekian? Atau kalau memang benar, ya monggo diperbaiki SPT-nya. Itu kasusnya sudah banyak banget, cuma kami enggak boleh cerita kasus individu,” urai Yon.

Yon juga menyebut bahwa dalam waktu dekat DJP akan memperkuat sistem administrasi dengan merilis satu direktorat informasi perpajakan yang akan berfokus pada data.

“Data ini menjadi sumber yang baru, kan, sangat banyak sehingga sesuai dan mengikuti perkembangan, kami perlu satu unit yang memang khusus meng-handle dan deal dengan speck data. Beberapa fungsi di berbagai direktorat yang terlibat dalam analisis data akan dikumpulkan di direktorat baru ini. Nanti, di PKP kami akan fokus untuk follow up tindak lanjutnya, jadi datanya diolah di sana, dijadikan, dianalisis, diturunkan ke KPP, nah kami memastikan bahwa data ini dimanfaatkan, ditindaklanjuti. Jadi kerjanya lebih terstruktur.”

Sementara untuk transaksi digital lintas negara atau cross border, selain tetap memberlakukan ketentuan yang ada di Indonesia, DJP—begitu juga dengan otoritas pajak di negara-negara lain masih menunggu penerbitan final report oleh OECD pada tahun 2020 mendatang, terkait solusi pajak digital yang disepakati secara global.—Ruruh Handayani/Foto: Rivan Fazry

Breaking News

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Heru Yulianto

Published

on

Foto: IKPI

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law Perpajakan,” di Kantor Pusat IKPI, Jakarta Kamis (19/12).

Acara itu dihadiri oleh otoritas perpajakan dan asosiasi pelaku usaha. Pada acara yang dikemas dalam diskusi interaktif itu para pemangku kepentingan membahas Rancangan  Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Acara ini menghadirkan pembicara Kepala Subdit Peraturan KUP dan PPSP DJP Dodik Samsu Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono, Wakil Ketua Komite Tetap Asia Pasiifik KADIN Bambang B. Suwarso, serta Ketua Dept PPL Vaudy.

Ketua IKPI Mochamad Soebakir mengatakan, IKPI mengapresiasi Omnibus Law Perpajakan sebagai upaya pemerintah untuk penguatan perekonomian Indonesia

“IKPI secara aktif berperan untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep RUU Omnibus law perpajakan yang di inisasi oleh Pemerintah. Ini suatu langkah yang luar biasa dan semuanya harus mendukung,” ungkap Soebakir.

Soebakir mengatakan, perubahan atau penyesuaian beberapa ketentuan yang tercantum dalam RUU Ominibus Law Perpajakan memberikan perubahan yang signifikan terkait dengan sistem perpajakan, pengkreditan Pajak Masukan, sanksi, fasiltias perpajakan dan ketentuan lainnya yang dipandang dapat mendorong penguatan perekonomian Indonesia. Ia menyarankan, sebelum RUU ini ditetapkan menjadi undang-undang, DJP melakukan kajian yang mendalam khususnya dalam hal perubahan penurunan tarif.

“Saya berharap undang-undang ini begitu lahir sudah dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya. Kedua, bila undang-undang sudah ditetapkan, mohon diberi waktu paling tidak tiga bulan untuk sosialisasi agar langkah yang dilakukan Wajib Pajak, DJP, konsultan pajak menjadi benar,” tambahnya.

Continue Reading

Breaking News

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh rasa tanggung jawab dan bahagia.

Begitu membuka lift lantai dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Satu, mata kami tertuju pada papan berukuran sekitar 2 x 3 meter yang tertempel di dinding. Pada papan berlatar putih itu terdapat tulisan “Pegawai Terbaik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Satu”. Di bawah tulisan itu terpampang foto close up 14 pegawai KPP yang berprestasi—tujuh foto di sisi kiri, tujuh sisanya di sisi kanan.

Papan itu hanyalah contoh salah satu bentuk apresiasi Kepala KPP PMA Satu Rosmauli kepada pegawainya yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan. Artinya, selama periode tertentu, wajah-wajah yang terpampang di papan itu berubah-ubah, sesuai dengan capaian prestasi pegawai.

Rosma, sapaan hangat Rosmauli, ternyata sengaja memajang papan pegawai terbaik itu di area sentral—tepat di dinding seberang pintu lift. Ia berharap, ajang penghargaan yang simpel ini dapat memantik semangat segenap warga KPP untuk tidak menyerah bekerja untuk mencapai target penerimaan pajak. Rosma bangga atas dedikasi para juara pegawai terbaik.

“Kita buat besar di papan supaya orang bisa melihat. Pertama kali pegawai atau WP ke luar lift bisa selalu melihat dan termotivasi untuk menjadi yang paling baik,” kata Rosma membuka perbincangan di KPP PMA Satu Kalibata, Jakarta, Kamis Siang (28/11).

Sejak menakhodai KPP PMA Satu pada 14 Juni 2019 lalu, Rosma memang berkomitmen membangun budaya kompetisi melalui pemilihan pegawai terbaik setiap bulan. Selain memasang foto dan nama pegawai terbaik di papan kebanggaan, apresiasi juga disertai dengan pemberian hadiah kecil, semisal cokelat dan bunga.

“Menurut saya, walaupun sederhana, apresiasi seperti itu memicu kompetisi kerja pegawai. Penting memberi pengakuan kepada teman-teman pegawai yang sudah bekerja keras menggali potensi (perpajakan). Pegawai harus bekerja keras dengan bahagia,” ungkapnya.

Begitulah rumus kepemimpinan Rosma. Apalagi, ia menilai, tidak mudah terpilih menjadi pegawai di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Jakarta Khusus. Kata Rosma, pegawai harus memiliki nilai S (star) atau A (amat baik) di unit kerja sebelumnya.

“Pegawai di sini sudah terbaik. Sekarang bagaimana teman-teman pegawai bekerja happy. Saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berekspresi, berinovasi, dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan,” kata Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah DJP Bali tahun 2010 ini.

Kini, KPP PMA Satu rutin memberi penghargaan kepada pegawai terbaik setiap bulannya. Ada empat kategori penerima. Ada Pelaksana petugas tempat pelayanan terpadu (TPT), petugas help desk, Account Representative (AR), dan Pemeriksa Pajak terbaik.

Indikator penilaian setiap kategori tentu, berbeda-beda. Misalkan, untuk AR terbaik, dinilai berdasarkan realisasi penerimaan extra effort, penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan (SP2DK), kepatuhan formal, WP yang melakukan pembayaran, capaian penerimaan, jumlah surat pemberitahuan tahunan (SPT), pemanfaatan data, dan penyediaan data. Sedangkan, fungsional terbaik diukur dari SP2 yang diselesaikan, capaian penerimaan, dan lain-lain.

“Bagi saya memberi apresiasi harus terukur, tidak pilih kasih, tidak subjektif. Saya hitung benar-benar kinerjanya,” tegasnya.

Di sela-sela perbincangan kali itu, Rosma mengambil gawainya, dan membacakan data nama-nama pegawai  terbaik bulan Oktober. Ada Mohammad Najib (petugas help desk terbaik), Ansori (fungsional terbaik), Adlina (petugas TPT terbaik), Ubaedillah (AR Pengawasan terbaik), Any Supriati (AR pelayanan terbaik), dan Apri Hidayatullah (pelaksana terbaik). Ada nama yang hampir setiap bulan menjadi pegawai terbaik. “Setiap pegawai boleh berturut-turut (menjadi pegawai terbaik),” kata Rosma.

Saat ini Rosma tengah menyiapkan pin untuk pegawai terbaik pada bulan berikutnya. Ia berharap pin selalu disematkan pada pakaian kerja pegawai, sehingga mampu memberi kebanggaan tersendiri. Tak kalah penting, pegawai terbaik akan mendapat kesempatan utama untuk mengikuti kegiatan kedinasan ke luar kota maupun ke luar negeri.

Meski saling berkompetisi, Rosma juga berupaya menenun ikatan kekeluargaan dengan seluruh pegawai. Caranya dengan melakukan aktivitas rutin seperti, morning activity setiap Senin, santunan anak yatim bersama, serta membuka pintu diskusi seluas-luasnya kapan pun dan di mana pun.

“Semua bebas diskusi di ruangan saya, pintu saya selalu terbuka. Prinsip saya pokoknya, pegawai kerja happy, attitude positif, saya sangat percaya apa yang mereka kerjakan pasti dikerjakan dengan baik, walaupun saya uji dengan kompetisi,” tambahnya.

Bangun aplikasi

Untuk mendukung kinerja, KPP PMA Satu berusaha memanfaatkan teknologi yang berkembang. Salah satunya dengan membangun aplikasi. Ada Aplikasi Pengawasan Permohonan Wajib Pajak (Pesona Waja) dan Wadah Paten (Warehouse Database Kepatuhan Penerimaan dan Potensi). Dua aplikasi ini memudahkan pegawai dalam menganalisis kondisi penerimaan pajak dan menyajikan profil WP secara lengkap. Perangkat itu sekaligus menjadi sistem pengawasan kinerja AR pada seksi Pengawasan dan Konsultasi.

“Istilahnya kami bisa punya rapor WP. AR terbantu mengawasi kepatuhan WP, kewajiban perpajakannya—mengalami penurunan atau tidak, kepatuhan penyampaian SPT, apakah ada tunggakan. Jadi rapor AR juga, kita bisa tahu berapa SKP (sasaran kinerja pegawai)-nya,” ungkap Rosma.

Ide lain yang berasal dari pegawai adalah kegiatan Sinar Permata atau sinergi antara AR dan Pemeriksa untuk mengatasi aggresive tax planning. Ditambah lagi, ditetapkannya Transfer Pricing Day (TP Day) saban Selasa.

“Mayoritas WP KPP PMA satu merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham asing sehingga praktik transfer pricing dengan tujuan penghindaran pajak berpotensi terjadi. Saya ingin AR, fungsional pemeriksa pajak, memperdalam TP yang dilakukan WP. Kita bedah bersama dalam rangka penggalian potensi (perpajakan),” papar Master of Taxation dari Universitas Case Western Reserve Amerika Serikat ini.

Rosma juga menampung ide yang terkesan sederhana, tetapi mampu memberi pelayanan optimal untuk WP. Contohnya, fasilitas Help Button yang menempel di tiang teras KPP. Fasilitas itu berguna sebagai tombol bantuan mobilisasi berkas. WP hanya butuh menekan tombol Help Button berwarna merah, seketika petugas membantu menurunkan berkas dari mobil.

“Pelayanan sudah dimulai dari WP turun mobil, biasanya WP bawa berkas yang banyak, berkardus-kardus, kita coba bantu dengan cepat,” tambahnya.

Fasilitas lain yang lahir dari kreativitas pegawai adalah membangun TPT yang nyaman. Tak hanya artistik, TPT menyediakan kursi pijat, pelbagai macam minuman—teh tarik, kopi hitam, dan susu cokelat, serta kudapan lainnya. WP juga dapat membaca buku dan majalah yang disediakan di TPT. “Tempat WP kita kan jauh. Ada yang kantornya di Cikarang, Surabaya, hingga Medan. Sampai sini (KPP) pasti lelah. Kita juga ingin WP nyaman dan happy juga,” ujar Rosma.

Pelayanan paripurna mengantarkan KPP PMA Satu sebagai juara dua Kantor Pelayanan Terbaik kedua di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Lebih dekat WP 

Selain itu, Rosma berupaya menjahit kepatuhan sukarela sekaligus rasa saling percaya, dengan ngobrol santai bersama WP. Metode itu terbukti efektif saat ia terapkan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua (2016-2018). Selama tiga tahun berturut-turut, KPP yang ia pimpin itu bisa meraih target penerimaan pajak 100 persen.

“Sekarang WP sudah tahu kok kita profesional. Kita hanya ingin mengetahui lebih dalam kondisi WP satu per satu. Kesulitan WP sekarang ini sama. Ekonomi sulit, faktor tekanan ekonomi global,” ungkapnya.

KPP PMA Satu memiliki komposisi WP dari sektor industri kertas, penerbitan, kimia, karet, galian bukan logam, daur ulang, dan furnitur. Target penerimaan pajak KPP Terbaik di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus ini sebesar R p21.145,44 miliar di tahun 2019.

“Saya yakin dengan pendekatan yang intens, WP lebih patuh bayar pajak. Saya juga tularkan ke pegawai jangan takut dekat dengan WP,” kata Rosma.

Di sisi lain, Rosma selalu wanti-wanti agar para pegawai tetap kukuh menjaga integritas. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan Direktorat Peraturan Perpajakan II tahun 2012–2016 ini tak segan memberi hukuman disiplin bagi mereka yang melanggarnya.

“Teman-teman pegawai sudah diberikan kebebasan berinovasi, tapi jangan coba- coba melanggar aturan,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Berkat komitmen integritas itu, pada pengujung tahun 2019 ini, KPP PMA Satu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat Kementerian Keuangan maupun nasional.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan yang telah memasuki masa purna bakti. IKPI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robert Pakpahan yang telah memberikan ruang komunikasi dan kerja sama yang baik antara IKPI dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Kami berharap kerja sama ini akan berlanjut dan dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Pajak yang baru, Bapak Suryo Utomo. Tantangan dan harapan untuk memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak adalah konsentrasi kita bersama. IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak terdaftar dengan jumlah anggota saat ini mencapai 5.025 dan akan terus bertumbuh, adalah mitra Direktorat Jenderal Pajak.

IKPI mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak sehingga setiap Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sebagai mitra, IKPI bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak menerapkan ketentuan perpajakan yang benar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyokong upaya pencapaian target penerimaan negara.

 

 

 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News1 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News1 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Breaking News2 bulan ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News3 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News4 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News4 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News6 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Trending