Connect with us

Breaking News

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional Rp 1500 triliun.

Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang dinamis dan berkembang cepat memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi yang tersambung dalam jaringan interconnection-networking (internet) juga menjadi suatu kekuatan yang tak bisa dielakkan, merambah di hampir setiap sektor ekonomi, menciptakan transaksi pasar barang dan jasa secara digital yang kini ramai-ramai disebut sebagai ekonomi digital (digital economy).

Berbagai sektor itu mulai dari transportasi, retail, kuliner, perbankan, layanan kesehatan dan pendidikan, agrobisnis, hingga industri kreatif. Lebih jauh, terobosan ekonomi digital mengubah pola pikir baik individu maupun organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, juga mendorong peningkatan positif dan efek pengganda pada aktivitas-aktivitas ekonomi lain di sekitarnya seperti jasa logistik dan ekspedisi, provider telekomunikasi, serta produsen perangkat pintar.

Di Chapter 4 pada laporan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) berjudul OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 1 Final Report 2015 – Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, dikemukakan bahwa ekonomi digital telah memunculkan sejumlah model bisnis baru. Meskipun, banyak dari model ini memiliki paralel dalam bisnis konvensional, kemajuan TIK modern telah memungkinkan untuk melakukan banyak jenis bisnis pada skala yang jauh lebih besar dan jarak yang lebih jauh daripada sebelumnya.

Laporan ini juga membahas beberapa contoh utama dari model bisnis baru, walau OECD mengakui bahwa model bisnis yang dibahas di laporan ini sama sekali tidak lengkap. Sebab, sama seperti inovasi dalam ekonomi digital yang memungkinkan pengembangan cepat model bisnis baru, kemajuan TIK juga dapat dengan cepat menyebabkan bisnis yang ada menjadi usang.

Model bisnis baru yang dimaksud adalah perdagangan elektronik (electronic commerce) atau e-commerce, toko aplikasi, iklan daring, komputasi awan (cloud computing), partisipatif platform jaringan, perdagangan berkecepatan tinggi, dan layanan pembayaran on-line. Secara khusus, OECD Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS) memaknai e-commerce sebagai perdagangan barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer, dengan metode khusus yang dirancang untuk tujuan menerima atau menempatkan pesanan.

Transaksi e-commerce dilakukan oleh perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik lainnya. E-commerce dapat digunakan untuk memfasilitasi pemesanan barang atau jasa yang kemudian dikirim melalui saluran konvensional (e-commerce tidak langsung) atau untuk memesan dan mengirimkan barang atau layanan sepenuhnya secara elektronik (e-commerce langsung).

Evolusi “e-commerce”

Internet telah memperluas jangkauan bisnis kecil, memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang tidak mungkin dicapai tanpa adanya platform ini. Akibatnya, jumlah perusahaan yang melakukan transaksi bisnis melalui internet di dunia meningkat secara drastis selama dekade terakhir.

Bagaimana dengan Indonesia? Evolusi e-commerce di Indonesia ditandai dengan hadirnya IndoNet sebagai Internet Service Provider (ISP) komersial pertama di Indonesia 25 tahun silam. Managing Director Ipsos Indonesia Soeprapto Tan dalam diskusi bertajuk E-commerce 4.0, What Next, Demistifying The Future of E-commerce in Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta menyebut ini sebagai era e-commerce 1.0.

Dua tahun kemudian atau di tahun 1996, situs daring perdagangan elektronik bhinneka.com muncul sebagai pionir e-commerce, di bawah perusahaan PT Bhinneka Mentaridimensi yang dirintis sejak 1993. Tak hanya melayani penjualan perorangan (B2C) melalui bhinneka.com, Bhinneka juga merangkul ceruk pasar lain dengan layanan lainnya seperti pengadaan perusahaan (B2B) berbagai skala melalui platform b2b.id, pengadaan bagi lembaga pemerintahan (B2G) melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga pengadaan mesin cetak digital berformat besar melalui Bhinneka Digital Printing Solutions.

Selain itu ada pula toko buku on-line pertama sanur.com, dan diikuti dengan kemunculan komunitas virtual Forum Kaskus di tahun 1999. E-commerce yang ada di kurun waktu ’90-an hingga 2000-an ditandai saat platform dagang elektronik mulai diperhitungkan sebagai salah satu saluran untuk membantu upaya-upaya penjualan barang dan jasa. Inilah era e-commerce 2.0.

Kemajuan demi kemajuan dalam rentang waktu lima hingga enam tahun terakhir yang ditandai dengan adanya pergerakan trafik platform e-commerce yang tumbuh signifikan, berkat perkembangan teknologi dan pertumbuhan pengguna seluler pintar disebut dengan era e-commerce 3.0.

Momentum ini dilanjutkan dengan era e-commerce 4.0 yang ditandai dengan beberapa pelaku e-commerce yang mulai menerapkan strategi omnichannel atau on-line to off-line (O2O), dan juga maraknya penggunaan inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, dan internet of things (IoT). Omnichannel memungkinkan pendekatan penjualan multichannel yang menyediakan pengalaman belanja yang terintegrasi untuk konsumen, baik on-line maupun off-line. Sehingga, konsumen akan merasakan kepuasan dan mendapat keuntungan yang sama.

Toko konvensional secara fisik mudah diawasi, tetapi omzetnya susah diawasi kalau transaksinya cash.

Kegelisahan otoritas pajak

Kehadiran dan evolusi e-commerce ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. Apalagi, arus perdagangan barang dan jasa melalui digital yang tidak berbatas jarak, ruang, dan waktu ini menghasilkan nilai transaksi yang fantastis.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Statista Juni lalu, penghasilan e-commerce di Indonesia di tahun 2019 berjumlah 11,133 juta dollar AS atau sekitar Rp156 triliun dengan segmen pasar didominasi oleh elektronik dan media, menghasilkan volume pasar 3,068 juta dollar AS pada 2019. Pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) saat ini berjumlah 75,66 dollar AS.

Hasil ini berdasarkan pasar e-commerce yang mencakup penjualan barang fisik melalui saluran digital ke pengguna akhir pribadi (B2C). Termasuk dalam definisi ini adalah pembelian melalui komputer desktop (termasuk notebook dan laptop), serta pembelian melalui perangkat seluler seperti ponsel cerdas dan tablet.

Sedangkan, yang tidak termasuk dalam pasar e-commerce berupa layanan yang didistribusikan secara digital, unduhan atau streaming media digital, barang yang didistribusikan secara digital di pasar B2B atau pembelian digital atau penjualan kembali barang bekas, rusak atau diperbaiki (e-commerce dan C2C).

Statista menyebut, pendapatan ini diproyeksi menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10,3 persen, menghasilkan volume pasar 16,464 juta dollar AS pada 2023. Sedangkan, penetrasi pengguna di tahun ini sebesar 54,6 persen dan diperkirakan akan melonjak mencapai 86,3 persen pada 2023.

Di sisi lain, sejak dunia digemparkan oleh pemberitaan media-media di Inggris yang mengungkap skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google pada 2009 silam, serta pengungkapan oleh Public Accounts Committee Hearing Inggris pada 2012 terkait tuduhan penghindaran pajak yang dilakukan Amazon, membuat isu pajak yang sebelumnya kurang dilirik pemerintah di semua negara, berkembang menjadi isu politik nasional maupun internasional.

Apalagi, pada 2015 OECD memperkirakan kerugian pendapatan dari praktik Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) mencapai 240 miliar dollar AS atau setara dengan 10 persen pendapatan pajak perusahaan global. Hal inilah yang mendorong lahirnya Inclusive Forum dari negara-negara G20 untuk mengkoordinasikan langkah-langkah internasional melawan BEPS dan meningkatkan aturan pajak internasional.

Sebab, ekonomi digital semakin dipandang oleh pemerintah sebagai “katalisator”, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada di antara berbagai sistem pajak untuk mengurangi pendapatan kena pajak atau mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi yang memiliki pajak rendah.

Data dan fakta ini tentu patut diwaspadai secara cermat. Bahwa inovasi teknologi terus berlanjut, sehingga otoritas pajak lintas kebijakan dan administrasi perlu mengikuti perkembangan ini untuk mengidentifikasi risiko, tantangan, dan peluang baru.

Sayangnya, hingga kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pengumpul pajak belum dapat menangkap potensi nilai pajak secara akurat dari Wajib Pajak (WP) yang merupakan pelaku e-commerce, baik penyedia platform maupun pedagang.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal menerangkan, ada beberapa hambatan ketika DJP coba menghitung potensi unseen transaksi e-commerce, salah satunya karena banyak pelaku usaha yang telah memiliki toko cabang di banyak tempat secara konvensional, berjualan juga secara on-line.

“Kami enggak bisa membedakan antara transaksi manual sama on-line karena WP itu transaksinya enggak dipisah—ini transaksi penjualan on-line, ini transaksi off-line. Secara umum, SPT itu tidak mencerminkan ini transaksi on-line atau konvensional, belum ada (sistem) di situ. Jadi, kami agak kesulitan kalau memberikan data yang presisi, berapa harusnya potensinya, karena potensi itu berarti dibandingkan tax gap. Kalau potensi dagang saja sih, ada, tetapi kalau potensi berapa yang belum dia bayar, itu, kan, berarti melihat dan membandingkan antara ini (transaksi) dengan SPT,” jelas Yon saat berbincang dengan Majalah Pajak di ruang kerjanya di kantor pusat DJP, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Selain itu, Yon menyebut kesulitan lainnya saat menangkap potensi pajak pelaku e-commerce adalah karena tidak memiliki sumber data transaksi digital yang valid dan akurat dari instansi pemerintah. Selama ini, pihaknya masih mengandalkan data-data dari lembaga riset semata, yang tidak diketahui metodologinya.

“Kesulitan kami mengestimasi hasil tax potential ini, rata-rata ini, kan, hasil survei we never know the methodology behind that. Artinya, saya pikir tidak gampang karena setiap survei itu rupanya bedanya juga cukup signifikan. Jadi, ketika men-divide berapa misalnya, itu agak berat. Beda misalnya, ketika kami diminta untuk berapa sih potensi SDA, karena sumber daya alam ada institusi yang mengurusnya, clear punya data. Misalnya, kalau pertambangan statusnya PKP2B, itu ada di Kementerian ESDM, mereka report royalti ke sana. Kalau kecil ada di Pemda, tapi kami punya source datanya.”

Walau DJP belum memiliki sistem pemajakan yang mumpuni untuk menelisik pendapatan pajak dari transaksi e-commerce, Yon mengingatkan bahwa peluang DJP untuk mengawasi dan memeriksa transaksi digital terbilang lebih mudah, karena ada jejak digitalnya.

“Sebenarnya toko konvensional secara fisik dia diawasi mudah, tetapi kalau transaksinya cash, itu lebih susah diawasi omzetnya. Fisiknya kami tahu, dia ada, tetapi kami enggak tahu persis juga kalau dia enggak pakai transaksi perbankan. Ketika moving ke digital berarti most of the transaction sekarang terekam, berarti pengawasan kepatuhannya juga akan lebih gampang dimanfaatkan, apalagi DJP yang sudah punya akses perbankan yang tidak terbatas,” tutur lulusan Program S3 Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang ini.

Meskipun dari segi pengawasan transaksi dapat ditelusuri, DJP juga dihadapi dengan masalah lain, menentukan subjek pajaknya. Apalagi, jika pedagang digital tidak hanya berjualan di satu platform saja. Untuk menghitung pajak penghasilan dari pedagang itu, DJP mesti menghitung total penghasilannya, apakah dia termasuk PTKP atau bukan.

“Kalau yang terkena PP 23, kan, dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, penghasilan itu harus digabungin semua. Nah, ini yang sistemnya masih kami develop, untuk membuktikan seseorang ini subjek pajak atau bukan. Karena, kan, tidak semua orang pengusaha itu juga Wajib Pajak, ada orang yang penghasilannya di luar PTKP, pada prinsip bukan subjek pajak,” imbuhnya.

Sedangkan, untuk menghitung potensi PPN-nya DJP mengaku kesulitan karena pelaku e-commerce belum tentu pengusaha yang mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), yakni pedagang yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun dan harus memungut PPN pada setiap produk yang dijualnya. Padahal, menurut Yon, dengan mengukuhkan sebagai PKP, pengusaha dapat berdagang dengan harga yang kompetitif.

“Bahwa menjadi PKP, itu tidak semata menjadi kewajiban. Dia mempunyai keuntungan yang jauh lebih besar juga, dia tinggal perlu membuat pembukuan yang rapi saja. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, dikreditkan. Maksudnya, kan, itu untuk membantu cashflow dia, kalau enggak, itu jadi komponen biaya semua. Berarti, kan, cost barangnya menjadi lebih besar.”

Kejelasan aturan

Yon pun tak menampik, belum adanya kejelasan aturan dan sistem yang mengatur pemajakan transaksi e-commerce, menyulitkan mengadministrasikan dan menghitung potensi pajaknya secara akurat. Apalagi, pada 29 Maret lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membatalkan rencana penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). PMK 210 yang diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan setelah masa sosialisasi selama sekitar tiga bulan, seharusnya dapat dijalankan secara penuh pada 1 April 2019.

Sri Mulyani beralasan, banyak kesimpangsiuran informasi—termasuk isu adanya pemajakan baru—yang berkembang di masyarakat hingga dapat menimbulkan kekisruhan. Selain itu, pemerintah akui membutuhkan waktu untuk menyosialisasikan dengan masif, sembari menyiapkan sistem dan infrastruktur yang lebih baik sebelum aturan diterapkan.

Padahal, jika kita cermati ini bukan beleid pajak khusus atau pajak baru, sehingga dapat menjadi terobosan administrasi untuk menjamin kepatuhan dan menjamin level playing field dengan usaha konvensional.

“Aturan itu sebenarnya memastikan bahwa orang yang di platform punya NPWP. Kalau policy enggak ada yang diotak-atik sebenarnya, hanya mewajibkan orang tertib administrasi. Kalau kita ke Pemda, ngurus buka toko, kan, pasti ditanya NIK-nya. Nah, maksudnya (NPWP) itu akan menjadi izin ketika dia berdagang di platform. Pikirannya tadinya seperti itu,” papar Yon.

Pencabutan PMK itu juga disayangkan oleh Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo. Ia yang sangat mendukung dikeluarkannya PMK e-commerce ini bahkan sempat mengampanyekan melalui kesempatan di berbagai forum dan media sosial.

“Pemerintah harus firm, tidak semua tekanan harus diikuti, harus satu titik. Kalau yang menekan ini asosiasi atau apa, ya carilah sekutu lain yang akan men-support Anda, kalau itu dianggap memang harus digolkan, kan. Yang saya lihat di sini, pemerintah kadang masih suka kurang bisa membangun aliansi strategis dengan pihak-pihak yang bisa mendukung, yang terjadi malah ribut-ribut pada akhirnya,” tuturnya pada Majalah Pajak saat diwawancara pertengahan Juni lalu.

Meski demikian, Yon memastikan bahwa proses bisnis yang dijalankan DJP tetap sama. Jika ada transaksi yang tak wajar dari penyedia platform, pedagang e-commerce, maupun selebgram tetap akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh tim task force khusus digital economy. Task force yang dibentuk tahun 2017 ini melibatkan perwakilan di tiap unit DJP, termasuk pada direktorat PKP.

“Misalnya, kami ketemu (informasi) salah seorang selebgram yang kayanya luar biasa nih (pendapatannya). Kami gali di sini, kami dalami, informasi kami kumpulkan, kami kirimkan ke KPP (tempat ia terdaftar). KPP yang kemudian melakukan konseling, verifikasi dululah ke Wajib Pajaknya, betul atau tidak dia punya penghasilan sekian? Punya aset sekian? Atau kalau memang benar, ya monggo diperbaiki SPT-nya. Itu kasusnya sudah banyak banget, cuma kami enggak boleh cerita kasus individu,” urai Yon.

Yon juga menyebut bahwa dalam waktu dekat DJP akan memperkuat sistem administrasi dengan merilis satu direktorat informasi perpajakan yang akan berfokus pada data.

“Data ini menjadi sumber yang baru, kan, sangat banyak sehingga sesuai dan mengikuti perkembangan, kami perlu satu unit yang memang khusus meng-handle dan deal dengan speck data. Beberapa fungsi di berbagai direktorat yang terlibat dalam analisis data akan dikumpulkan di direktorat baru ini. Nanti, di PKP kami akan fokus untuk follow up tindak lanjutnya, jadi datanya diolah di sana, dijadikan, dianalisis, diturunkan ke KPP, nah kami memastikan bahwa data ini dimanfaatkan, ditindaklanjuti. Jadi kerjanya lebih terstruktur.”

Sementara untuk transaksi digital lintas negara atau cross border, selain tetap memberlakukan ketentuan yang ada di Indonesia, DJP—begitu juga dengan otoritas pajak di negara-negara lain masih menunggu penerbitan final report oleh OECD pada tahun 2020 mendatang, terkait solusi pajak digital yang disepakati secara global.—Ruruh Handayani/Foto: Rivan Fazry

Breaking News

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya.

Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan indah bersama sang ayah agaknya akan terus tersimpan di benak Yari Yuhariprasetia. Kala itu hari masih pagi benar. Namun, Yari sudah berjalan kaki bersama ayahanda Abdul Hanan, menuju perlintasan angkot di Jalan Dewi Sartika, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hari itu, sang ayah mengajak Yari, yang masih duduk di kelas lima, ke tempat kerjanya, SD Negeri Kramat Jati, untuk menyaksikan acara perpisahan kelas enam. Ayahnya yang menjadi kepala sekolah di sana, saban hari hanya mampu naik angkot. Sekali waktu ayahnya memang pernah punya motor Vespa, tapi terpaksa dijual untuk menghidupi enam orang anak—Yari anak kelima. Ibunda Yari, A. Mariam adalah ibu rumah tangga.

Yari ingat betul, sepanjang perjalanan menuju pemberhentian angkot, ayahnya memegang erat tangannya. Sesekali berhenti, sekadar memastikan bahwa Yari masih kuat berjalan. Maklum, jarak dari rumah ke perlintasan angkot sekitar dua kilometer. Sambil berjalan, ayahnya hanya berpesan, “Sekolah yang rajin, Ri. Pendidikan itu penting.”

Kata-kata itulah yang selalu terngiang dan menjadi cambuk untuk terus menimba ilmu. Kelak, semangat belajar itu pula yang mengantarkannya menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kini menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP

“Saya enggak ngerti alasan Bapak mengajak saya ke sekolah. Mungkin Bapak ingin memberi gambaran bagaimana dia bekerja, pentingnya sekolah, menuntut ilmu. Mungkin juga Bapak ingin mengajari kami: ‘Jabatan tinggi tapi jalan kaki enggak apa-apa, loh,’” kenang pria kelahiran Cililitan, 18 Juli 1968 ini, di ruang kerjanya, Kamis Sore (24/9).

Nilai keteladanan lain yang ditanamkan orangtua Yari adalah kejujuran dan reputasi. Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu belanga. Nilai-nilai itu ia petik berdasarkan tata laku kehidupan sehari-hari di rumah.

“Enggak secara eksplisit Bapak mengatakan, ‘Kamu harus berintegritas atau jujur, ya.’ Bapak mengajarkan dari perilaku,” tambahnya.

Setelah tamat SMA tahun 1987, Yari memutuskan untuk mendaftar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN. Diantar sang ayah, Yari membayar uang pendaftaran ke kantor Kas Negara di Jakarta yang kini bernama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Singkat kisah, Yari diterima menjadi mahasiswa D-III Prodi Akuntansi dan lulus tahun 1990. Ia bersyukur atas karunia itu. Sebab selain kuliah gratis, menjadi amtenar di DJP berarti berpeluang mewujudkan cita-cita sang ayah yaitu, menuntut ilmu yang tinggi. Sekali lagi, dari ayahnya, Yari berpedoman bahwa, setidaknya ilmu mampu merawat moral manusia. “Saya bukan contoh yang baik, tapi saya melakukan yang terbaik,” kata pria berhobi membaca buku dan bermain gitar ini.

Tak lama berselang, Yari meneruskan pendidikan D-IV Prodi Akuntansi di STAN tahun 1993 hingga 1996. Tiga tahun kemudian pria berkacamata ini memperoleh gelar Master of Business Taxation di University of Southern California, Los Angeles.

Pegawai yang menghasilkan penerimaan pajak itu sangat bagus, harus diapresiasi. Pegawai yang menjalankan integritas juga perlu diberikan penghargaan.

Terbuka

Menjadi amtenar di DJP menurut Yari, ibarat menaiki pelbagai wahana. Setiap wahana memiliki tantangan dan kesan tersendiri. Tugas paling berkesan di benaknya adalah ketika menjabat sebagai Kasubdit Humas Perpajakan di Direktorat P2Humas DJP tahun 2007–2008. Di situlah ia belajar ilmu komunikasi untuk menghadapi media.

Yari mencoba merintis pola komunikasi personal dengan pewarta. Ia berusaha mengenal nama panggilan satu per satu wartawan yang bertugas di DJP dengan harapan dapat membangun kerja sama yang baik. Yari intens menggelar acara untuk menyampaikan informasi perpajakan terkini sebulan sekali. Ia ingin membangun paradigma bahwa isu perpajakan menarik untuk diwartakan, baik soal penerimaan, pelayanan, maupun pengawasan perpajakan.

“Saya berusaha ingat nama panggilan teman-teman wartawan. Saling terbuka informasi. Enggak ada perlakukan berbeda antarmedia. Semua sama. Enggak ada media A dapat informasi pertama, media B belum punya (informasi). Saya rasa metode itu cukup berhasil. Sekarang, Subdit Humas Perpajakan yang dipimpin Kak Ani, sudah jauh lebih bagus,” kata Doctor of Public Administration dari University of Canberra, Australia ini.

Tugas paling membekas lainnya adalah ketika Yari menjadi Kepala KPP Pratama Cileungsi. Di sana, ia menghadapi tantangan penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai selama ia menjabat, tahun 2015–2019. Padahal menurutnya penggalian potensi perpajakan telah sesuai dengan perencanaan. “Bagi saya berkesan karena segala upaya sudah kita lakukan dengan maksimal,” kata Yari.

Meskipun penerimaan pajak tidak sesuai target, sebagai seorang pemimpin, Yari harus tetap merawat semangat pegawainya. Untuk itu, ia gencar memberi apresiasi penghargaan simbolis kepada para pegawainya yang bekerja penuh integritas setiap sebulan sekali.

“Pegawai yang mampu menghasilkan penerimaan pajak itu sangat bagus, harus diapresiasi. Pegawai yang menjalankan integritas juga perlu diberikan penghargaan. Contoh, ada pegawai yang punya masalah berat di rumah tapi tidak pernah telat datang atau izin, tugas dilakukan dengan benar, mau membantu pegawai lain,” kata Yari.

Meski realisasi penerimaan pajak tidak sesuai target, KPP Pratama Cileungsi meraih juara kedua KPP Percontohan Tahun 2016, meraih Penghargaan atas Terlampaunya IKU Penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing tahun 2017 sebesar 128,74 persen, serta memperoleh Penghargaan atas Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak tahun 2018 di atas Target Penerimaan Pertumbuhan Nasional dari Kementerian Keuangan.

Pelayanan terpadu

Sekitar tiga bulan lalu, Yari mengemban amanah baru. Menjadi Kasubdit Pelayanan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP menurutnya merupakan tantangan tersendiri karena wilayah kerjanya sangat vital. Mulai dari membuat standar pelayanan terpadu untuk KPP se-Indonesia, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Ada empat seksi dalam Subdit Pelayanan Perpajakan P2Humas DJP. Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi, Peningkatan Mutu, Pengaduan Pelayanan, dan Pemuktahiran Tax Knowledge Base (TKB).

“Secara garis besar kami kami memberikan alat bantu kepada AR (Account Representative) pelayanan agar pelayanan yang diberikan di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) seragam sehingga Wajib Pajak (WP) menjadi nyaman,” jelas Yari.

TPT merupakan salah satu loket yang wajib ada di setiap KPP yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02 tahun 2017. Di dalamnya lengkap menyoal jam pelayanan, fasilitas, syarat petugas, hingga pengawasan. Kendati demikian, Subdit memberikan keleluasaan KPP untuk mengembangkan pelbagai inovasi. Mulai dari dekorasi kantor, furnitur, hingga inovasi aplikasi untuk memudahkan WP menunaikan kewajiban perpajakannya. Kini, sudah banyak KPP yang sudah mengembangkan digitalisasi arsip, aplikasi pemantau permohonan, hingga pelayanan konsultasi pajak menggunakan WhatsApp. Tugas Yari ke depan, menyeleksi inovasi KPP untuk diadopsi menjadi kebijakan sentral.

Roadmap pelayanan perpajakan akan berfokus pada program Click, Call, Counter (3C). Click maksudnya pelayanan melalui website, Call berarti melalui telepon yang difasilitasi oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), Counter artinya pelayanan di KPP.

“Kami akan mengarahkan dan memperbanyak pelayanan perpajakan secara on-line. Bahkan tiga sampai lima tahun ke depan, WP yang ke KPP harus menggunakan appointment. Ini masih dalam kajian. Sekarang bikin NPWP, lapor SPT, kode billing, konsultasi juga sudah on-line, kan?” ungkap Yari.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi.

Nama Abdullah Azwar Anas semakin harum. Bukan karena dahulu ia penjaja minyak wangi, melainkan karena pelbagai prestasi yang diraih Kabupaten Banyuwangi. Dalam dua periode kepemimpinannya, Anas membuat tanah Blambangan ini lekat dengan beragam julukan. Ada yang menyebut Banyuwangi Kota Bahari, Kota Pariwisata, Kota Kopi, Kota Festival, Kota Inovasi, Kota Gandrung, Kota Osing, The Sunrise of Java, Africa van Java, dan masih banyak lagi.

Berbagai penghargaan diraih, baik tingkat nasional maupun internasional. Di awal 2019 misalnya, Banyuwangi menyabet penghargaan tertinggi bidang pariwisata tingkat Asia Tenggara “ASEAN Tourism Standard Award”. Menggenapi capaian itu, Anas membangun infrastruktur untuk menggaet investor, mulai dari bandar udara, jalan, hingga penerapan manajemen birokrasi berbasis digital.

Kemahiran Anas mempromosikan daerahnya barangkali terbentuk sejak masa kecilnya. Sejak Anas duduk di bangku kelas satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tegal Sari tahun 1980, ia sudah belajar menawarkan baju dan minyak wangi. Ayahnya Muhammad Musayyidi, adalah seorang guru di sebuah lembaga pendidikan di Banyuwangi. Sementara ibundanya, Siti Aisyah, merupakan ibu rumah tangga. Kedua orangtuanya harus menghidupi 10 orang anak—Anas anak pertama.

Saya diajari orangtua keliling bawa dagangan di kampung. Ada baju dan minyak wangi—sebenarnya enggak disuruh tapi saya tertarik. Jadi, saya diajari berani menawarkan sesuatu kepada orang lain

“Saya diajari orangtua keliling bawa dagangan di kampung. Ada baju dan minyak wangi—sebenarnya enggak disuruh tapi saya tertarik. Jadi, saya diajari berani menawarkan sesuatu kepada orang lain,” kenang pria kelahiran Banyuwangi, 6 Agustus 1973 ini, di rumah dinasnya, Kamis malam (15/8).

Kepiawaian Anas membangun komunikasi semakin teruji saat ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Banyuwangi tahun 1987. Di organisasi itu, Anas melatih diri untuk berani melahirkan gagasan sekaligus berdiplomasi.

Anas muda semakin jatuh hati pada dunia organisasi. Di SMA Negeri 1 Jember, ia kembali terpilih menjadi ketua OSIS. Di masa ini, Anas mulai belajar menjadi orator.

“Saya banyak soft skills-nya, hard skills saya kurang bagus. Misalnya, pelajaran akademik saya tidak sebagus angkatan saya. Maka, waktu itu saya lebih banyak belajar organisasi, belajar memimpin, berpidato, menyampaikan pesan,” kata Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tahun 2000 sampai 2003 ini.

Candu

Tamat SMA tahun 1992, ia meneruskan pendidikan di Universitas Indonesia (UI) Prodi Sastra. Anas bersyukur kedua orangtuanya memberikan kebebasan untuk menimba ilmu sesuai dengan pilihan hatinya. Tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan itu, Anas belajar dengan giat semasa kuliah.

Untuk meringankan beban orangtua, ia menyambi menjadi reporter di Radio Prosalina FM. Di kampus, kegigihannya membuahkan hasil: ia menjadi salah satu mahasiswa teladan tahun 1995. Kelak, predikat ini mengantarnya menjadi anggota MPR utusan mahasiswa tahun 1997. Saat itu, usianya baru 24 tahun.

Setelah masa bakti sebagai anggota MPR selesai, suami Ipuk Fiestiandani ini melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bertarung dalam pemilu DPR periode 2004–2009. Lagi, Anas terpilih dengan daerah pilihan Jatim III yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Di masa pengabdiannya, Anas berperan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden (Pilpres), tata ruang, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan lain-lain.

“Ternyata politik makin lama makin menjadi candu. Waktu saya jadi anggota DPR, saya diminta pulang ke daerah. Setelah surveinya oke, saya lihat ini (Banyuwangi) kampung halaman, ya, saya pulang,” ungkap Anas.

Garis takdir kembali membawanya menjadi pemimpin. Tahun 2010, ia terpilih menjadi Bupati Banyuwangi berpasangan dengan Yusuf Widyatmoko. Di kepemimpinan jilid satu itu, Anas dan wakilnya berhasil membuka Bandara Blimbingsari, menciptakan program sekolah gratis, dan puluhan festival budaya bertaraf dunia seperti Banyuwangi Ethno Carnaval, Banyuwangi Jazz Festival, dan Tour de Ijen.

Pengabdian Anas untuk Banyuwangi berlanjut hingga ke kepemimpinan jilid dua, yang akan berakhir tahun depan, 2020.

“Hidup saya, sih, mengalir, ya. Saya mungkin akan mengajar (setelah jabatan selesai). Mengalirlah. Enggak ada target-target,” kata Anas.-Aprilia

Continue Reading

Breaking News

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi pada era globalisasi.

Pendidikan karakter menjadi kunci keberhasilan bangsa dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing yang harus ditanamkan sejak usia dini. Hal ini disampaikan oleh Ratna Megawangi, pelopor pendidikan holistik berbasis karakter sekaligus pendiri sekolah karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF) yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Ketua Bidang Pendidikan Karakter Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE) yang merupakan istri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil ini menjelaskan, pendidikan tak boleh hanya mengejar aspek akademik. Pendidikan harus mengutamakan penanaman nilai-nilai karakter universal seperti cinta kasih, kejujuran, kerja keras dan tanggung jawab yang berperan sangat penting dalam membentuk pribadi yang tangguh.

“Pemerintahan Presiden Jokowi memang sangat berkomitmen dalam menyiapkan SDM yang mampu berkompetisi di abad ke-21. Untuk itu, pendidikan karakter menjadi faktor utama yang harus ditanamkan,” papar Ratna kepada Majalah Pajak di Gedung IHF, Cimanggis, Depok, Kamis (8/8).

Sejak lima tahun terakhir pemerintah telah melakukan persiapan SDM yang berdaya saing melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di semua jenjang pendidikan. Upaya ini akan semakin ditingkatkan seiring pemantapan visi Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya yang menempatkan SDM sebagai salah satu fokus pembangunan.

Menurutnya, karakter merupakan penentu nasib bangsa. Jika karakternya baik, imbuhnya, maka nasib bangsa akan baik pula. Pendidikan holistik berbasis karakter sebagaimana yang telah diterapkan di lingkungan sekolah yang didirikannya diyakini dapat menjadi landasan kuat bagi anak bangsa untuk menguasai kemampuan pengetahuan dan berbagai keterampilan lainnya. Nilai-nilai karakter juga dapat meminimalisasi perilaku buruk dan destruktif seperti tawuran dan tindak kekerasan lainnya.

Ratna menekankan pentingnya peran pendidik sebagai agen perubahan dalam menjalankan model pendidikan holistik berbasis karakter. Untuk itu pelatihan guru, mulai dari lingkungan pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga jenjang sekolah harus diadakan secara berkesinambungan agar mumpuni dalam menanamkan pola didik yang tepat sehingga mampu menghasilkan generasi muda Indonesia dengan etos kerja tinggi, inovatif, dan memiliki kepedulian di masyarakat.

“Guru sebagai agen perubahan harus menjiwai karakter unggul yang akan ditanamkan secara holistik kepada anak didiknya dengan keteladanan,” urainya.

“Karakter merupakan penentu nasib bangsa. Jika karakternya baik, maka nasib bangsa akan baik pula.”

Peran keluarga

Selain guru di sekolah, Ratna menekankan lingkungan keluarga dan masyarakat yang juga turut menentukan dalam pembentukan karakter anak. Ia mencontohkan perilaku seseorang yang kerap memicu konflik dan kekerasan, siswa yang menyontek di kelas, bahkan tindak korupsi yang kini tak kunjung hilang menunjukkan bahwa seluruh pengetahuan moral dan agama yang dipelajari ternyata tidak serta merta berdampak positif dan memberikan manfaat dalam perubahan perilaku masyarakat Indonesia untuk menjadi manusia yang berkarakter mulia. Padahal, isi dari pelajaran agama dan Pancasila yang telah dihafal dan dipahami maknanya itu tidak diterapkan secara konsisten di kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, lingkungan keluarga juga harus menjadi sekolah pertama yang menanamkan nilai-nilai karakter atau akhlak mulia.

“Yang terlihat adalah masih banyak manusia Indonesia yang tidak konsisten. Lain yang diucapkan, lain pula tindakannya. Fakta ini menunjukkan ada kegagalan pada institusi pendidikan kita dalam menumbuhkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia,” paparnya. Novita Hifni

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 minggu ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 minggu ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News2 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News6 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Trending