Connect with us

Breaking News

Dukung Program Wirausaha Sosial Kurangi Sampah Makanan Melalui Kampanye Towards Zero Food Waste

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Dunia (FAO), sampah makanan atau food waste di dunia jumlahnya mencapai 1,3 miliar ton. Sementara itu, di Indonesia sendiri, berdasarkan data The Economist Intelligence Unit tahun 2016, setiap satu orang menyumbang sampah makanan sebanyak 300 kilogram per tahun. Fakta itu menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang dengan sampah dan pemborosan makanan yang paling tinggi atau berada di peringkat kedua dari 25 negara yang dilakukan penilaian ketahanan pangannya dalam Food Sustainability Index.

Sampah makanan pada ranah konsumsi justru memproduksi jejak karbon terbesar dari seluruh elemen rantai pasok pangan. Hal ini dikarenakan aspek konsumsi mencakup segala elemen mulai dari proses agrikultur, distribusi, masak-memasak hingga makanan tersebut disia-siakan konsumen. Tahun ini, Bank DBS Indonesia sebagai lembaga keuangan yang menjalankan praktik bisnis berkelanjutan menginisiasi gerakan #MakanTanpaSisa dalam kampanye “Towards Zero Food Waste”, guna mendorong masyarakat sebagai konsumen untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap makanan yang mereka konsumsi agar mengurangi sampah makanan yang dihasilkan. Kampanye “Towards Zero Food Waste” ini merupakan upaya Bank DBS Indonesia dalam mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran dalam mengurangi dan mengelola sampah makanan, juga berkontribusi dalam penyediaan makanan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi dan orang-orang yang membutuhkan, melalui kerja sama dengan berbagai wirausaha sosial, organisasi, media, dan masyarakat.

“Faktanya masih banyak orang yang belum sadar akan bahaya sampah makanan, jika dibiarkan menumpuk akan menghasilkan gas metana yang pada akhirnya memperburuk pemanasan global. Sebagai bank yang digerakkan oleh tujuan yang berkesinambungan, Bank DBS Indonesia berkomitmen untuk mengurangi angka sampah makanan di Indonesia. Didorong oleh salah satu fokus kerja kami yaitu sustainability atau keberlanjutan, Bank DBS Indonesia mengambil andil dalam memberikan dampak sosial positif terutama di sektor lingkungan,” ujar Executive Director, Head of Group Strategic Marketing Communication, PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika.

Pada masa pandemi saat ini, Bank DBS Indonesia tetap berkontribusi dalam mengurangi sampah makanan dan meningkatkan kesadaran konsumsi pada masyarakat melalui program donasi dalam kampanye “Towards Zero Food Waste”. Kampanye ini dapat turut didukung dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menonton video “Watch to Donate” di tautan berikut: https://go.dbs.com/makantanpasisa-id. Bank DBS Indonesia bekerja sama dengan Foodbank of Indonesia (FOI) untuk menyalurkan delapan ton porsi makanan bagi mereka yang membutuhkan untuk sepuluh juta views yang terkumpul. Selain itu, bagi pengguna kartu kredit digibank by DBS, nasabah dapat berpartisipasi melalui program “Buy 1 Meal to Give 1 Meal”, dengan membeli single meal di aplikasi Yummybox menggunakan kartu kredit digibank dan menukar customer rewards kartu kredit digibank dengan donasi paket sembako melalui kerja sama dengan wirausaha sosial Garda Pangan. Dengan demikian, nasabah turut berkontribusi memberikan donasi satu kotak makan bernutrisi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tidak hanya individu, Bank DBS Indonesia pun mengajak wirausaha sosial turut serta dalam menyuarakan gerakan ini dan memberikan dukungan atas usaha keberlanjutan yang dilakukan. Sebagaimana salah satu peran wirausaha sosial yakni untuk memberikan solusi bagi permasalahan sosial, Kecipir dan Medan Tehnik hadir dalam mengatasi sampah makanan di Indonesia.

Kecipir dan Medan Tehnik merupakan bagian dari mitra wirausaha Bank DBS Indonesia yang menerima bantuan berupa ide bisnis baru serta mentoring dari program Hungry For Change. Program Hungry For Change ini merupakan inisiasi Bank DBS, di mana para karyawan DBS berkesempatan untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi wirausaha sosial yang bisnisnya fokus pada Zero Food Waste di seluruh Asia. Solusi dan ide dari para karyawan ini kemudian akan ditinjau kembali dan disampaikan kepada para wirausaha sosial, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan perspektif baru atas permasalahan yang mereka hadapi serta ide segar yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Didirikan pada tahun 2015, Kecipir memotong perantara rantai pasokan dengan cara memproduksi panen sesuai dengan permintaan (demand-based). Terhitung sejak berdiri hingga Juni 2020, Kecipir telah mengurangi lebih dari 100.000 kg sampah makanan dengan memberlakukan sistem harvest by demand – hanya yang dipesan yang dipanen – Kecipir juga telah mengurangi lebih dari 600 kg pemakaian plastik sekali pakai dengan hanya menggunakan keranjang, tas daur ulang, atau daun dalam mengemas produknya.

Selain berupaya untuk mengurangi sampah makanan, Kecipir juga berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan kehidupan serta kesejahteraan tiap petaninya dengan menawarkan margin keuntungan yang lebih baik. Kecipir sendiri telah mempekerjakan 35 grup petani lokal, dengan 10 hingga 20 orang di dalam grup tersebut. Sebagai produsen makanan organik, di mana dalam proses tanam dan panennya tidak menggunakan pestisida dan cairan kimia, kesehatan para petani Kecipir meningkat pula secara signifikan. Kecipir berupaya untuk meringkas rantai distribusi, sehingga petani dapat mendistribusikan hasil panen langsung ke konsumen melalui Kecipir.com. Dengan ini, harga jual sayuran organik dapat ditekan sehingga konsumen tidak terlalu mahal membelinya. Harga jual petani sayuran organik di Kecipir pun rata-rata naik menjadi 30% dalam rantai nilai dari sebelumnya hanya 15% ketika dijual melalui perantara atau langsung ke konsumen. Hal ini kemudian dapat membuat petani lebih sejahtera.

“Bank DBS Indonesia melalui program mentoring DBS Foundation mendukung Kecipir dalam usaha keberlanjutan kami yaitu mengurangi sampah sisa makanan melalui efektivitas rantai pasokan dan menciptakan berbagai produk ramah lingkungan. Dukungan ini meyakinkan kami untuk dapat melebarkan wirausaha Kecipir dalam bidang teknologi, marketing, operations, dan kerja sama dengan beberapa pihak lain,” tutur CEO dan Co-Founder dari Kecipir, Tantyo Bangun.

Di sisi lain, untuk memberikan solusi ramah lingkungan, Medan Tehnik telah mendaur ulang sampah makanan  sejak 2016. Kegiatan Medan Tehnik juga didorong oleh data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di tahun 2018 yang menyatakan bahwa kota Medan merupakan kota metropolitan terkotor di Indonesia. Produk inovasi daur ulang sampah makanan yang dihasilkan oleh Medan Tehnik diantaranya  adalah turunan produk Eco Enzyme (cairan pembersih organik yang terbuat dari sampah sayuran), seperti shampo, sabun, dan lainnya, Eco Grow (pupuk organik yang terbuat dari kotoran sapi dan sampah makanan), dan Eco Soap (sabun organik yang terbuat dari sampah minyak goreng dengan campuran Eco Enzyme dan sisa kopi bubuk).

Selain itu, Medan Tehnik juga berkomitmen untuk mensosialisasikan gerakan zero food waste ke lebih banyak masyarakat di Medan dengan memberikan pelatihan pada beberapa komunitas, sekolah, serta usaha rumahan. Penerima manfaat (beneficiary) utama Medan Tehnik yaitu puluhan wanita, remaja berkebutuhan khusus dan keluarga berpenghasilan rendah yang tersebar di berbagai komunitas akar rumput di kota Medan dan sekitarnya. Menjalankan wirausaha sosial sejak 2010, Medan Tehnik kini telah merambah ke lini digital dengan meluncurkan aplikasinya sendiri guna mempermudah dalam menghitung jumlah sampah makanan yang diolah setiap harinya. “Dukungan dari Bank DBS Indonesia memberikan kami lebih lagi rasa percaya diri untuk menjalankan program-program kami dalam mendaur ulang sampah makanan di Medan, di mana kami menargetkan pengurangan sampah sebanyak 120 ton pada tahun 2022 mendatang, serta meluncurkan produk inovasi ramah lingkungan setiap dua kali setahun, dan mendistribusikannya ke daerah-daerah baru yang belum menjadi jangkauan kami,” ujar CEO PT Medan Tehnik, Sukendro Saputro.

DBS Foundation telah berdiri sejak 2014 untuk menandai komitmen Bank DBS dalam menumbuhkembangkan wirausaha sosial yang memiliki layanan dan bentuk bisnis sekaligus mampu menyelesaikan tantangan sosial dan lingkungan. DBS Foundation Social Enterprise Grant telah memberikan bantuan dana hibah kepada lebih dari 60 wirausaha sosial di Singapura, Tiongkok, Hongkong, India, Indonesia, dan Taiwan.

 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Manfaatkan Kesempatan PPS Jelang Batas Akhir

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto:  Dok. Kanwil DJP Jakarta Timur 

 

Keikutsertaan wajib pajak dalam PPS diharapkan dapat mendukung penerimaan pajak tahun 2022 agar upaya optimalisasi penerimaan pajak di pusat dan daerah bisa tercapai

 

Majalahpajak.net – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur terus menggencarkan kegiatan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui kegiatan Tax Gathering bertema “Dialog Interaktif  PPS”  menjelang batas akhir program  pada 30 Juni 2022.   Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Lantai III, Best Western Premier The Hive, Jalan D.I Panjaitan, Jakarta Timur, Senin (23/05) ini dihadiri oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M.Anwar, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Neilmaldrin Noor, Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur, Ismiransyah M Zain, dan para wajib pajak yang terdaftar di wilayah Jakarta Timur.

Neilmadrin menyampaikan imbauannya kepada para wajib pajak untuk bisa mengikuti PPS sebagai kesempatan yang baik bagi WP yang belum menyampaikan hartanya dalam SPT Tahunan secara benar agar terhindar dari sanksi yang lebih berat. Pemerintah menyelenggarakan PPS mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga : Dapat Peringatan, Hotman Paris Bayar Rp 1 Miliar dalam PPS

“PPS dapat diikuti WP orang pribadi dan badan peserta tax amnesty (TA) dengan basis aset per-31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. WP orang pribadi yang belum ikut TA dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 2020 juga bisa memanfaatkan program ini,”jelas Neilmaldrin.

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar mengapresiasi langkah reformasi perpajakan yang ditempuh DJP seiring agenda reformasi fiskal yang dilakukan pemerintah melalui  UU No.7/2021 tentang HPP. Anwar mengatakan, PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Untuk itu ia mengimbau masyarakat yang memiliki kekayaan dan belum dilaporkan agar segera melapor. Menurutnya, kepatuhan pajak dari masyarakat akan sangat dibutuhkan sebagai sumber penerimaan negara dalam mendanai pembangunan, termasuk pembangunan sarana infrastruktur di wilayah Jakarta Timur untuk mengurangi bencana banjir yang selama ini kerap terjadi.

“PPS ini  diharapkan dapat mendukung penerimaan pajak tahun 2022, sehingga upaya optimalisasi penerimaan pajak di pusat dan daerah bisa tercapai,”kata Anwar dalam sambutannya.

Baca Juga : DPR: “Tax Amnesty” Bangun Rekonsiliasi

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Ismiransyah M Zain dalam dialog interaktif menyampaikan tentang pemberlakuan UU HPP sebagai salah satu agenda reformasi perpajakan. Ismiransyah memaparkan, agenda reformasi perpajakan dan  reformasi kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, optimalisasi penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela.-

Lanjut baca

Breaking News

Untar dan P3HPI Sinergi Sosialisasikan PPS

Diterbitkan

pada

 

Majalah Pajak.net, Jakarta – Universitas Tarumanagara (Untar) dan Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI) mengadakan Webinar bertajuk PPS Harus Sukses Di Saat Waktu Tinggal Menghitung Hari, Bagaimana Strategi Menyukseskan PPS Ini?, pada (23/4). Webinar dilakukan menyosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang akan segera berakhir, yakni 30 Juni 2022. Sosialisasi meliputi peraturan, tujuan, dan manfaat PPS, kendala yang dihadapi, sekaligus cara untuk lebih menyukseskan PPS.

Ketua Umum P3HPI Jhon Eddy mengatakan, sebagai praktisi, P3HPI terpanggil menyuksesakan PPS ini. Pihaknya membuka diskusi mengenai manfaat dan sanksi kepada masyarakat.

“Kita coba kaji di forum diskusi, bahwa pemerintah sudah ada data keuangan. Kalau ketahuan (WP atau masyarakat masih menyembunyikan hartanya), masyarakat akan menerima ‘surat cinta’ dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak), apalagi NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan dijadikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nah, dengan demikian, integrasinya data keuangan dan aset keuangan yang memudahkan DJP memantau kepatuhan WP,” jelas Jhon, dikutip Majalah Pajak, (24/5).

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

Seperti diketahui, DJP bisa mengakses data dan mendapatkan informasi perbankan secara otomatis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan teknis tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018 sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain lembaga perbankan, DJP juga mempunyai akses data terhadap lembaga asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. lainnya. Di dalamnya meliputi rekening keuangan di bank, asuransi, saham, surat berharga, termasuk bagi perusahaan efek dan aset-aset keuangan lainnya.

Selain itu, berkat UU Nomor 9 Tahun 2017, Indonesia juga bisa menerima informasi terkait perpajakan dari otoritas pajak di pelbagai negara melalui mekanisme automatic exchange of information (AEOI). Dengan demikian, WP yang membuka rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan dan Ketua Dewan Kehormatan P3HPI Ahmad Sudiro menilai, PPS merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

Baca Juga : DJP: Tinggal Dua Bulan Lagi, Segera Ikuti PPS

“PPS ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dan diselenggarakan berdasarkan atas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan,” kata Sudiro.

Namun, praktisi perpajakan Pandu Bestari memberikan beberapa pandangan, pertama, jangka waktu antara tax amnesty jilid I dengan PPS terlalu dekat, yang menjadi salah satu penyebab minat WP untuk mengikuti program sukarela ini rendah. Kedua, terlalu seringnya kita menyelenggarakan program tax amnesty, yang berpotensi mengundang moral hazard, jika dengan era orde baru yang hanya ada 1 kali pengampunan pajak dalam jangka waktu 32 tahun. Ketiga, sda baiknya selalu menghindari cara-cara pendekatan atau berkomunikasi yang berpotensi mengundang resistensi.

Keempat, menjadikan program tax amnesty atau sejenisnya sebagai target ‘kejar setoran’ dalam bingkai konsep self assessment system, dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sangat kurang mendidik,” tambah Pandu.

Sebelum webinar nasional ditutup, Sekjen P3HPI dan Ketua Umum Perkoppi Gilbert Rely menyampaikan dua hal kesimpulan webinar, pertama, program PPS telah menjadi politik hukum pajak  sebagai bentuk kepedulian menuju arah pungutan pajak yang lebih baik. Kedua, kejelasan sanksi pajak dalam PPS memberi kepastian yang diharapkan WP Pajak.

Lanjut baca

Breaking News

Dapat Peringatan, Hotman Paris Bayar Rp 1 Miliar dalam PPS

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Istimewa

 

Majalahpajak.net – Pengacara kondang tanah air Hotman Paris mengungkapkan bahwa dirinya ikut melaporkan hartanya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan total pembayaran pajaknya sebesar Rp 1 miliar. Hal itu ia lakukan setelah mendapatkan peringatan dari petugas pajak. Dimana petugas pajak menemukan ratanya dalam bentuk deposito yang belum dilaporkan. Oleh karena itu, Hotman pun langsung menghadap Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara untuk menunaikan kewajibannya.

“Bentuk harta yang dilaporkan berupa rekening bank, kebetulan banknya sudah tutup, kemudian tiba-tiba dari kantor pajak ingatkan kalau dulu saya punya rekening disini, itu kan rekening bank. Jadi, saya nggak bisa bohong,” ungkapnya.

Disinggung besaran lebih rinci tentang pembayaran pajaknya, Hotman enggan merincikan nilai harta serta kebijakan berapa yang ia pilih.

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

“Kemarin jujur saya bayar cash Rp 1 miliar lebih,” tambahnya.

Akan tetapi, ia mengaku bahwa dirinya rutin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengikuti PPS. Terlebih, Hotman memiliki banyak bisnis properti dan sadar tidak bisa menyembunyikan soal pajak.

“Saya kan banyak di bisnis properti dan bisnis properti itu pajaknya gak bisa dibohongin kan, pajak penjual berapa pajak pembeli berapa kalau sewa juga jelas,” ujarnya.

Hotman mengatakan, dirinya mendaftarkan diri menjadi peserta pada PPS lantaran patuh akan hukum dan sudah tahu seluk beluk sistem pajak. Menurutnya, lebih baik menjadi warga negara yang taat pajak daripada menyembunyikan aset.

“Jadi, memang saya setiap ada tax amnesty selalu ikut. Arti tax amnesty itu adalah kita setiap manusia mengaku kesalahan dan kita bayar utang kita itu, gitu loh,” katanya.

Baca Juga : Ketum IKPI: Jangan Lewatkan PPS yang Sarat Manfaat

Sebagaimana diketahui, PPS merupakan salah satu mandat dalam beleid baru perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Program ini berlangsung selama enam bulan sejak awal tahun ini, dengan demikian tersisa dua bulan lagi sebelum berakhir 30 Juni 2022.

Program ini terdiri atas dua skema tarif. Skema pertama berlaku untuk WP orang pribadi (OP) atau badan yang pernah mengikuti tax amnesty jilid I tetapi masih ada harta yang belum atau kurang dilaporkan yang diperoleh dari 1 Januari 1985-31 Desember 2015. Bagi WP yang memiliki harta pada periode tersebut tetapi tidak ikut tax amnesty jilid I juga diperbolehkan mengikuti PPS pada skema pertama. Pada skema pertama tersebut berlaku tarif 6-11 persen.

Sedangkan pada skema kedua, hanya untuk WP OP yang hartanya diperoleh mulai 1 Januari 2016-31 Desember 2020. Dalam skema kedua ini, berlaku tarif 12-18 persen.

Lanjut baca

Populer