Connect with us

Community

Dua Agenda di Balik Kebaya

Diterbitkan

pada

Cermin keanggunan sosok wanita Indonesia ini kian tenggelam oleh kepraktisan. Sebuah komunitas bertekad melestarikannya.

Kebaya merupakan pakaian tradisional Indonesia yang memiliki berbagai nilai filosofis dan pesan yang mengingatkan pada masa perjuangan wanita Indonesia. Dari berbagai busana tradisional yang ada di Indonesia, kebaya ditetapkan sebagai busana nasional oleh Presiden Soekarno. Alasannya, kebaya dianggap paling ideal untuk mencerminkan keanggunan sosok wanita Indonesia.

Koordinator KPB Yogyakarta Margaretha Tinuk Suhartini

Selain memiliki fungsi estetis, kebaya juga memiliki fungsi sosial sebagai pembelajaran untuk wanita agar berpakaian rapi, pantas dan senantiasa menjaga kehormatannya. Dahulu kebaya hanya dipakai oleh kaum priyayi atau masyarakat di lingkungan keraton. Seiring perkembangannya zaman, sekarang masyarakat dari berbagai kalangan dapat memakai kebaya. Salah satu wadah yang terus melestarikan dan memberikan pengetahuan mengenai kebaya adalah Komunitas Perempuan Berkebaya (KPB) Yogyakarta.

Pendiri dan Koordinator KPB Yogyakarta Margaretha Tinuk Suhartini mengungkapkan, kebaya adalah busana asli Indonesia dan warisan nenek moyang yang harus selalu dijaga kelestariannya. Itulah yang mendasarinya membuat KPB Yogyakarta.

“Kebaya merupakan jati diri perempuan Indonesia, maka harus kita jaga kelestariannya,” ungkapnya kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Rabu (14/07).

Ia menambahkan, kesadaran masyarakat untuk memakai kebaya sudah lebih baik dibandingkan lima tahun yang lalu. Apalagi, kini banyak desainer yang membuat kebaya yang sesuai dengan selera anak muda.

Tampil beda

KPB Yogyakarta merupakan salah satu cabang KPB Indonesia yang berpusat di Jakarta. Hingga saat ini, KPB Indonesia juga terdapat di Bogor, Ambarawa, Pekalongan, Padang, Medan, dan Bali.

KPB Yogyakarta digagas pada Oktober 2015. Awalnya, ia bersama teman-temannya bersepakat untuk memakai kebaya saat hangout, makan siang, atau malam mingguan, dan mendokumentasikannya.

“Jadi, setiap pertemuan itu kami selalu memakai kebaya dan sebagai penguatnya kami membuat dokumentasi. Karena di Jogja, kami memilih tempat yang klasik, misalnya Taman Sari, keraton atau kafe untuk menambah menarik foto yang kami unggah di medsos,” jelasnya.

Setelah itu, Tinuk melihat di media sosial ada KPB Indonesia yang didirikan oleh jurnalis di Jakarta. Tak lama setelah berkenalan, KPB Indonesia mempunyai agenda ke TVRI Yogyakarta. Dari situlah komunikasi kian intens hingga akhirnya bersepakat membuat KPB wilayah Yogyakarta.

“Kalau enggak bisa tampil yang terbaik, tampillah dengan sesuatu yang berbeda. Itulah awal niat kami untuk membuat KPB Yogyakarta setelah diizinkan oleh teman-teman di Jakarta,” jelasnya.

Untuk mengumpulkan anggota, awalnya KPB Yogyakarta mengadakan workshop bertajuk “Ngadi Saliro dan Ngadi Busono”. Alumni peserta workshop inilah yang akhirnya menjadi anggota resmi pertama KPB Yogyakarta hingga sekarang.

KPB Yogyakarta bervisi melestarikan budaya Indonesia dan mengusung misi menggali dan mempromosikan kebaya sebagai busana harian, bukan busana yang hanya dipakai saat pesta, seremonial, atau momen tertentu saja.

Kegiatan komunitas

KPB Yogyakarta terbilang aktif dalam memperkenalkan budaya tradisional, khususnya kebaya. Awal Februari lalu, KPB Yogyakarta mengadakan kampanye pelestarian budaya tradisional mengenai busana keraton. Dengan pertimbangan kepraktisan, sayangnya, busana keraton yang jumlahnya puluhan itu kini banyak yang ditinggalkan.

Selain itu, KPB Yogyakarta kerap mengampanyekan cara berbusana tradisional untuk mengedukasi masyarakat tentang tata cara berkebaya.

“Sekarang, kan, banyak sekali orang berkebaya, tapi saya lihat banyak yang asal,” ujar Tinuk seraya menambahkan bahwa berkebaya pun ada pakemnya.

Kegiatan yang paling sering dilakukan adalah kampanye kebaya sebagai busana sehari-hari dengan cara memakai kebaya saat di kantor, ke mal, maupun ke tempat lainnya, dan latihan menari dan bermain angklung. KPB Yogyakarta bahkan mengadakan festival pencak kebaya, lomba pemilihan Putri Kebaya Cilik, dan belajar membatik.

Di saat pandemi, KPB Yogyakarta juga beberapa kali mengadakan bakti sosial dengan cara saweran dan mengamen secara daring untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Uang yang terkumpul dipakai untuk membeli kebutuhan pokok yang kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan.

Tinuk menyebutkan, KPB Yogyakarta sudah cukup dikenal dan menjadi barometer bagi komunitas berkebaya lainnya. Tidak hanya itu saja, bersama KPB lainnya yang tergabung dalam KPB Indonesia, berhasil mengadakan Kongres Berkebaya Nasional 2021 secara daring yang didukung oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kami punya dua agenda yang sangat penting. Pertama, kami berharap pemerintah melihat apa yang sudah kami lakukan saat ini dan mengesahkan satu hari menjadi Hari Berkebaya Nasional. Kedua, kami memperjuangkan ke UNESCO agar kebaya bisa disahkan sebagai heritage asli Indonesia,” pungkasnya.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Community

Lestarikan Alam, Minimalkan Sampah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Founder & Head of Digital Activation ZWID Maurilla Sophianti Imron

ZWID mengajak masyarakat mengubah gaya konsumsi dan investasi—demi anak-cucu dan kelangsungan bumi.

Sampah telah menjadi masalah yang krusial. Bahkan, sampai dikatakan masalah sampah adalah masalah kultural mengingat dampaknya yang meluas, terutama di kota besar. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut timbunan sampah di Indonesia di 2020 mencapai 67,8 ton.

Aktivitas belanja daring yang meningkat pesat semasa pandemi seperti sekarang, berdasarkan survei LIPI pada 20 April–5 Mei 2020, telah melonjakkan sampah berupa selotip, pembungkus plastik, dan bubble wrap. Maka, diperlukan gaya hidup sehat yang meminimalkan sampah, yakni gaya hidup zero waste. Dan, ternyata ada komunitas yang memopulerkan gaya hidup ini, yakni Zero Waste Indonesia atau ZWID.

Founder & Head of Digital Activation ZWID Maurilla Sophianti Imron mengungkapkan, zero waste adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali.

“Hal ini menjadi penting mengingat gaya hidup zero waste dimulai dengan keinginan untuk mengubah kebiasaan konsumsi dan berinvestasi di masyarakat demi masa bumi dan anak cucu kita,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Sabtu (29/05).

Ia menambahkan, berdirinya komunitas ZWID berangkat dari kekhawatirannya akan masalah sampah di Indonesia pada tahun 2018.

“Pemicunya sebuah video divers Inggris di Nusa Penida, Bali, mengenai lautan yang isinya penuh dengan sisa plastik sampah. Semenjak saat itu, saya tidak berhenti belajar dan mempraktikkan gaya hidup minim sampah dalam keseharian,” kata Mauril, panggilan akrab Maurilla.

Nol sampah

Mauril ini menjelaskan, ZWID mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalani gaya hidup nol sampah (zero waste lifestyle).

“Cara sederhananya dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengadopsi pola pikir yang lebih bijaksana dalam pengelolaan sampah dengan mengimplementasikan 6R (rethink, refuse, reuse, reduce, rot, recycle),” jelasnya.

Rethink adalah memikirkan ulang sebelum membeli barang; refuse atau menolak pemakaian plastik; reuse atau menggunakan kembali; reduce mengurangi pemakaian plastik; rot mengompos sisa organik; dan recycle atau mendaur ulang.

Selain itu, ZWID juga memiliki misi yang dikenal dengan 3si, yaitu informasi (memberikan kesadaran kepada masyarakat akan isu lingkungan dan bagaimana gaya hidup zero waste bisa menjadi salah satu solusi), edukasi (menyebarluaskan gaya hidup zero waste untuk mengubah pola pikir sehingga termotivasi untuk menerapkannya), dan kolaborasi (bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyinergikan empat elemen dalam upaya perubahan lingkungan Indonesia yang berkelanjutan).

“Empat elemen yang dimaksud adalah masyarakat sebagai individu, komunitas sebagai pelaku gaya hidup zero waste, media sebagai sarana penyebarluasan informasi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau regulasi, dan pelaku industri sebagai produsen segala jenis bentuk kebutuhan manusia sehari-hari yang dapat berpotensi menjadi sampah,” ujarnya.

Setiap tahun, ZWID mempunyai kegiatan atau kampanye edukasi yang berbeda. Tahun 2018, ZWID mengangkat tema “single use plastic”, 2019 mengadakan gerakan #tukarbaju dan #mulaidarilemari, 2020 mengangkat tema #habiskanmakananmu dan sub kampanye #berkahpiringkosong.

Sementara, di masa pandemi seperti sekarang, ZWID fokus pada online activation melalui tema-tema yang relevan. Misalnya, di tahun 2021 ini, melalui konten-konten yang diunggah di media massa, ZWID menyoroti sampah medis rumah tangga.

Tidak hanya itu, ZWID juga rutin melakukan IG Live Bisnis Minim Sampah yang menjadi wadah bagi para konsumen dan penggiat bisnis dalam hal menerapkan gaya hidup zero waste, dan secara berkala turut berkontribusi menanam blue carbon sebagai bagian dari penanganan carbon footprint.

“Kami juga diberi kesempatan untuk berbagi melalui program Kick Andy, diapresiasi oleh majalah Her World, dan yang ter-update berkesempatan berkolaborasi bersama dengan Sekolah Indonesia Den Haag (SDIH) di Belanda,” katanya.

Proses

Mauril berpendapat kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai cinta lingkungan kian bertambah. Ini terlihat dari berbagai macam cerita mengenai gaya hidup minim sampah yang dibagikan oleh masyarakat, antusiasme mereka dalam mengikuti seminar, workshop, serta penambahan pengikut di media sosial Instagram @zerowaste.id official .

Tentu saja tiap orang menghadapi kendala, mulai dari ketidakbiasaan menerapkan gaya hidup nol sampah, belum adanya dukungan dari lingkungan sekitar, hingga minimnya informasi tentang zero waste.

“Namun, yang perlu digarisbawahi adalah gaya hidup zero waste bukanlah tujuan, melainkan proses. Mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Start small, its progress over perfection,” ungkapnya.

Ia berharap semakin banyak orang yang lebih sadar dan bijak dalam mencapai hidup berkelanjutan demi lingkungan yang lebih baik terutama dalam menanggulangi sampah. Selain itu, ia juga berharap pemerintah meletakkan masalah lingkungan dan sampah sebagai prioritas utama untuk diselesaikan, seraya membuka ruang diskusi, terutama di dalam kurikulum sekolah.

“Di tahun 2050, jika kita tidak mengubah gaya hidup kita, maka akan ada lebih banyak plastik daripada ikan. Gaya hidup zero waste adalah salah satu cara untuk melestarikan lingkungan dan memelankan perubahan iklim,” pungkasnya.

Lanjut baca

Community

Menyangga Peluang UMKM Indonesia

Diterbitkan

pada

Penulis:

ICSB memberikan aneka dukungan agar UMKM Indonesia mampu berkembang di kancah nasional maupun internasional

Banyak pihak mengharapkan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia, khususnya di masa pandemi.

Menyambut harapan itu, Sekretaris Jenderal ICSB Diah Yusuf mengungkapkan bahwa lembaganya, yakni Indonesia Council for Small Business adalah organisasi yang berfungsi sebagai Integrator dan Agregator UKM Indonesia, bersama dengan 4 pilar, Pemerintah, Pebisnis, Peneliti dan Pendidik untuk mewujudkan UKM Kompetitif. Berpartner dan berpartisipasi aktif dalam International Council for Small Business.

Awalnya, ICSB Indonesia berafiliasi dengan International Council for Small Business yang berdiri pada tahun 1955 di Washington DC dan hadir di Indonesia pada tahun 2017. Diah sendiri pernah menjadi pengurus ICSB Global sebagai VP Partnership tahun 2018 – 2020.

“Di sini yang menjadi founder adalah Pak Hermawan Kartajaya, juga di-support oleh Pak Puspayoga karena pada saat itu Pak Hermawan adalah staf ahli Kemenkop,” ungkapnya kepada Majalah Pajak pada Jumat (23/04).

Diah menambahkan, mulai tahun 2020 terjadi perubahan keanggotaan pada ICSB global, dari yang tadinya beranggota negara dengan sistem afiliasi menjadi direct ke individual. Sejak itu pula, ICSB berubah menjadi Indonesia Council for Small Business.

“Bagusnya kita akan lebih concern terhadap Indonesia-nya. Jadi, tidak hanya menjadi afiliasi dari internasional tapi kita tetap bermitra dengan mereka,” tambahnya.

Area kerja ICSB meliputi tujuh sektor UKM yaitu kuliner, makanan dan minuman, fesyen dan wastra, kriya dan kerajinan, pertanian dan peternakan, jasa, dan perdagangan. Pada area tersebut, ICSB fokus pada dukungan pengembangan produk, pengemasan, pengembangan merek, pengembangan pasar, penguatan SDM, rantai pasok, dan akses pembiayaan.

Empat pilar

Diah mengatakan, dalam menjalankan peran sebagai dewan yang memberi masukan untuk perkembangan UMKM di Indonesia, ICSB mengusung empat pilar pemberdayaan UMKM di Indonesia.

“Di ICSB ada empat pilar, yaitu researcher (peneliti), kemudian policy maker yaitu government (pemerintah), ada juga educator (pendidik) dari university, dan pelaku bisnis itu sendiri,” katanya.

ICSB kini fokus mengembangkan kurikulum dan program pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku UMKM Indonesia, mengembangkan dan memublikasikan penelitian terkait pemberdayaan UMKM, membangun kemitraan empat pilar dalam rangka untuk memajukan UKM di Indonesia, melakukan pendataan dan kerja sama dengan aggregator yang bisa mendukung UKM, dan memfasilitasi proses berbagi informasi dan pengalaman di antara pihak yang berkepentingan dengan pemberdayaan UKM di Indonesia dan dunia.

Sejumlah kegiatan penting telah digelar sejak tahun 2018 hingga sekarang. Misalnya, Wonderful Start-up Academy 2018 dan 2019, GUKMI—Gebyar UKM Indonesia, Galang UKM Indonesia, Webinar Series—ICSB Academy, dan mengampanyekan #MenyerahBukanPilihan di masa pandemi sekarang.

Yang membanggakan, ICSB Global berhasil meyakinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) tentang pentingnya UMKM di seluruh dunia. “Jadi, kita meng-encourage UN untuk lebih concern terhadap UMKM dengan kita menyarankan adanya Hari UMKM Internasional setiap tanggal 27 Juni,” ujarnya.

Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina. Pada saat itu Indonesia, diwakili oleh Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga selaku Menteri Koperasi dan UKM Indonesia, melakukan Round-Table Meeting di Markas PBB, New York, Amerika Serikat pada 16 Juni 2016.

Kegiatan ICSB tak terhenti oleh pandemi. Program rutin seperti webinar dan workshop bagi UMKM terus dijalankan. ICSB membebaskan organisasinya di tiap daerah untuk menggelar kegiatan sesuai kebutuhan UMKM di masing-masing daerah.

Tantangan UMKM

Menurut Diah, masih banyak UMKM yang salah kaprah menjadikan pasar digital sebagai pemecah masalah ketidaklakuan barang padahal proses bisnis mereka belum siap.

“Sebenarnya omnichannel itu lebih tepat bukan sekadar digital. Kalau omni, kan, dua-duanya. Dan juga digital itu kalau kita bicara di level mikro, masih dipahami sebagai sesuatu yang rumit,” jelasnya.

Tantangan lainnya adalah masih kurangnya pendamping UMKM yang mampu dan bersedia menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM. Pendamping yang ada saat ini, menurut Diah, masih kurang baik dari segi kualitas dan kuantitas nya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat berperan, baik melalui perbaikan data maupun melakukan pendampingan bisnis. Pemerintah juga ia harapkan mampu mendorong 10 persen UMKM Indonesia agar menjadi role model bagi total 62 juta UMKM di Indonesia.

Diah menegaskan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Global Entrepreneurship Monitor, peluang menjadi pebisnis di Indonesia masih terbuka lebar karena Indonesia berada di urutan teratas dalam kemudahan berbisnis. Riset yang dirilis pada tahun 2020 itu dilakukan di 100 negara.

“Indonesia nomor satu. Nomor dua Belanda, dan ketiga Taiwan,” pungkas Diah.

Di luar itu semua, Diah berharap ada dukungan dari instansi terkait untuk bermitra dalam menyosialisasikan pajak kepada UMKM.

“Kita sadar memang literasi pajak itu sangat dibutuhkan, tapi saat ini kita belum melakukan itu karena kita belum mendapatkan mitra yang tepat untuk sosialisasi pajak untuk UKM,” katanya.

Lanjut baca

Populer