Connect with us

Breaking News

DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

DPR Menyetujui Perppu 1/2020 Menjadi Undang-Undang

Upaya pemerintah meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi Undang Undang berhasil. Setelah melakukan rapat beberapa kali dengan Menteri Keuangan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi  Undang-Undang (UU), Selasa (12/5/2020).

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan RUU tentang Penetapan Perppu 1/2020  melalui Rapat Kerja Badan Anggaran dan pada 4 Mei 2020. Pada rapat itu, DPR RI tingkat satu  memutuskan agar RUU Penetapan Perppu 1/ 2020 dibawa ke tingkat paripurna. Kemudian, pada rapat kerja dengan Komisi XI pada 6 Mei 202,  Kementerian Keuangan telah  menyampaikan berbagai perkembangan dan penjelasan seputar kebijakan Kemenkeu di tengah pandemi COVID-19. Sri Mulyani juga menjelaskan asumsi makro dan postur APBN 2020. Perppu 1/2020 ini telah dibahas secara intensif antara Pemerintah dan DPR.

Keputusan menyetujui Perppu itu diambil dalam rapat sidang paripurna ke-15 yang dihadiri oleh sembilan fraksi. Namun, dari kesembilan fraksi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak. Kedelapan fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Nasional Demokrat, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra.

“Dalam pandangan mini fraksi ada delapan fraksi setuju dan satu fraksi menyatakan menolak,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Ruang Paripurna DPR RI, Selasa (12/5/2020).

Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan, untuk mencegah moral hazard, dalam Pasal 12 (1) Perppu 1/2020 telah diatur pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diatur dalam Perppu 1/2020 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

“Tata Kelola tersebut diwujudkan dalam bentuk proses penetapan kebijakan yang transparan dan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan Perpu 1/2020. Pemerintah juga sangat setuju dengan berbagai pandangan Anggota Dewan agar pelaksanaan Perppu yang ditetapkan sebagai Undang-Undang, benar-benar akan dijalankan dengan tata kelola yang baik dan menghindari/mencegah terjadinya moral hazard”, tegas Menkeu.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota banggar DPR RI yang telah menyetujui Perppu untuk dibawa ke sidang paripurna dan dapat ditetapkan sebagai undang undang.

“Kami menghargai effort Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang kritis dan berimbang dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya yaitu melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,” kata Sri Mulyani.

Seperti diketahui, Perppu ini untuk menangani pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian domestik dan global terpuruk. Melalui Perppu ini pemerintah melebarkan defisit pembiayaan anggaran maksimal 5 persen hingga tahun 2022. Pelebaran defisit karena keputusan pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal melalui tambahan belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 untuk penanganan Covid-19.

Untuk penanganan pandemi, pemerintah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 405,1 triliun yang akan digunakan untuk dana kesehatan sebesar Rp 75 triliun, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau safety net (SSN), Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan. Dana itu termasuk Rp 150 triliun yang nantinya akan dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan usaha. Selain itu, dalam Perppu itu, disebutkan kewenangan tambahan dari tiga lembaga yakni Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).—Waluyo Hanjarwadi

Breaking News

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh pemerintah melalui peningkatan kinerja yang direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2020, serta peluasan mandat dari Pemerintah.

Melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan, sejak awal berdirinya, SMF telah mengalirkan dana ke Penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan 31 September 2020 secara kumulatif mencapai Rp 68,09 triliun. Terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp 12,15 triliun, penyaluran pinjaman sebesar Rp 55,83 triliun, dan pembelian KPR sebesar Rp 106 miliar.

Sejak tahun 2009 sampai September 2020, SMF telah menginisiasi 13 kali penerbitan transaksi sekuritisasi baik dengan skema KIK EBA maupun EBA-SP, dengan total nilai sebesar Rp 12,155 triliun—12 transaksi dilakukan bekerja sama dengan BTN dan 1 transaksi dengan Bank Mandiri.

Tak hanya itu, SMF juga menjalin kerja sama dengan perusahaan pembiayaan, bank umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Syariah. Akumulasi penyaluran pembiayaan syariah yang dilakukan SMF sejak 2009 hingga 31 September 2020 tercatat sebesar Rp 11,5 Triliun.

SMF juga aktif menerbitkan surat utang sejak 2009 silam. Hingga 30 September 2020, SMF sudah menerbitkan 44 kali surat utang termasuk Surat Berharga Komersial dengan total nilai penerbitan Rp 41,21 triliun yang terdiri dari 32 kali penerbitan obligasi dan sukuk dengan nilai Rp 37,23 triliun, 11 penerbitan Medium Term Note (MTN) dengan nilai Rp 3,85 triliun, dan 1 kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp 120 miliar.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, tahun 2020 ini SMF tengah fokus dalam mendukung pemerintah pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam sektor perumahan melalui penyaluran dukungan pendanaan jangka panjang pada Program FLPP, relaksasi untuk pembiayaan homestay bagi masyarakat pemilik homestay melalui Program Kemitraan Perseroan, sinergi dengan lembaga/institusi dibawah Kementerian Keuangan pada kegiatan sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak Covid-19, serta melaksanakan penugasan-penugasan khusus yang diberikan oleh Kementerian Keuangan selaku pemegang saham SMF.

SMF mendapatkan peluasan mandat dari pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Peraturan Presiden (Perpres) No.100 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

“Melalui amanah baru tersebut, SMF dapat semakin mengoptimalkan perannya yang diimplementasikan melalui pemberian dukungan pembiayaan tidak hanya KPR siap huni, melainkan juga dapat untuk, Kredit Mikro Perumahan dan KPR Sewa Beli sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terfasilitasi. Selain itu, perluasan mandat juga dimaksudkan membuka peluang perseroan untuk mendukung pembiayaan pasokan perumahan melalui kredit konstruksi, bekerja sama dengan lembaga penyalur pembiayaan perumahan,” kata Ananta dalam Konferensi Pers Pencapaian Kinerja SMF Triwulan III Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual, pada Kamis (26/11/2020).

Ananta mengungkapkan, mandat baru tersebut dapat semakin memperkuat fungsi dan peran SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi suppy dan demand, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau dapat semakin terbuka lebar.

“Kami optimistis dengan adanya mandat baru itu, SMF dapat semakin mengoptimalkan perannya untuk mendukung bergeraknya industri perumahan nasional untuk mendukung PEN di sektor perumahan. Di mana industri perumahan dapat memberikan multiplier effect ke berbagai sektor lainnya,” pungkas Ananta.

Penugasan Khusus

Selain penyaluran KPR FLPP, SMF sebagai SMV dan fiscal tools pemerintah juga aktif menjalankan program penugasan khusus dari pemerintah yaitu Program Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

Terkait Program Pembiayaan Homestay, SMF kembali bersinergi dengan Direktorat Akses Pembiayaan Kementerian Parekraf dalam merealisasikan Kerja Sama Pelaksanaan Dukungan Pembiayaan Pembangunan Homestay di Destinasi Pariwisata Indonesia yang diwujudkan melalui melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pada 12 November 2020.

SMF dalam kerja sama ini berperan sebagai penyedia dana untuk pembiayaan homestay kepada Masyarakat di Desa/Lokasi Wisata melalui Lembaga Penyalur dan pemberdayaan Lembaga Penyalur pada area Daerah Super Priotitas (DSP). Sepanjang tahun 2019 dan 2020, SMF telah bersinergi dengan Kementerian Parekraf dalam merealisasikan Program Kemitraan berupa Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang terletak di Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

Sementara itu, untuk realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh, SMF telah bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dalam mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah. Pada tanggal 5 November 2020, SMF telah melakukan penandatangan nota kesepakatan dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Tangerang untuk peningkatan kualitas rumah di kelurahan Mauk Tangerang. Sebelumnya SMF juga telah menjalin sinergi dengan DJCK Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Pekalongan, Jawa Tengah.

 

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan menggunakan dana Bina Lingkungan (BL) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Sepanjang tahun 2019 – 2020, SMF telah melakukan kolaborasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh bersama Kotaku di 7 kota yaitu Yogyakarta, Semarang, Bukittinggi, Makassar, dan Pontianak, Pekalongan, dan Kabupaten Tangerang.

 

 

Lanjut baca

Breaking News

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Diskusi bertajuk #UangKita Talk Digital Transformation to Accelerate Indonesia’s Economic Growth melalui video conference pada (23/11/20).

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK). Pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat dalam pembangunan dan pengembangan TIK sebagai upaya transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Demand dari perekonomian digital di Indonesia jelas akan sangat tinggi dan pandemi ini akan mengakselerasi adopsi digital baik dari konsumen maupun produsen”, kata Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin dalam Diskusi bertajuk #UangKita Talk Digital Transformation to Accelerate Indonesia’s Economic Growth melalui video conference pada (23/11/20).

Masyita menjelaskan, pemerintah melalui APBN 2021 juga memberikan dukungan agar pembangunan dan perkembangan TIK di Indonesia dapat diadopsi dengan lebih cepat serta menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.  Terutama daerah lokasi prioritas lokasi prioritas/perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Anggaran Rp 29,6 triliun yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga maupun melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan di bidang TIK.

“Pemerintah juga menyadari pentingnya pengembangan ICT (Information and Communication Technologies) ini, oleh karena itu ini pertama kali ICT dialokasikan cukup besar di APBN mencapai hampir 30 triliun”, jelas Masyita.

Sementara itu, arah kebijakan TIK untuk tahun 2021, antara lain meliputi: (i) Akselerasi Transformasi Digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (ii) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; (iii) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); serta (iv) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada wilayah 3T.

Untuk kegiatan strategis bidang TIK pada tahun 2021 yakni, (i) Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di 5.053 lokasi desa wilayah 3T; (ii) Penyediaan akses internet di 12.377 lokasi layanan publik; (iii) Pembangunan Pusat Data Nasional; (iv) Literasi Digital, Transformasi Digital Sektor Strategis, Digital Technopreneur; (v) Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik; (vi) Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perangkat IT dan Jaringan Komunikasi; serta (vii) Mendukung digitalisasi pendidikan, seperti pengadaan alat TIK & media pembelajaran.

Masyita menyampaikan, sektor ekonomi digital di Indonesia masih memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh. Sinergi peran pemerintah, private sector dan masyarakat akan sangat mempengaruhi perkembangan digital ekonomi ke depan. “Kita berharap bahwa terjadi banyak inovasi, pemerintah itu sifatnya memberikan pancingan, akan tetapi perkembangan itu diharapkan dilakukan oleh private sector dan juga masyarakat secara umum”, kata Masyita.

Selain Stafsus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi #Uangkita Talk kali ini menghadirkan narasumber yang berasal dari pelaku industri (startup) dan juga perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu CFO Sayur Box, Arif Zamani dan Public Policy and Government Relations Manager Google Indonesia, Danny Ardianto.

Lanjut baca

Breaking News

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Webinar KPP Pratama Serpong bertema “Makin Cuan di Tengah Pandemi” pada Kamis, (19/11).

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di ranah pajak, pemerintah melalui Ditjen Pajak mengeluarkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah atau pembebasan pajak final 0,5 persen hingga akhir tahun 2020.

Sayangnya, hingga saat ini masih sedikit pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif ini. Di KPP Pratama Serpong misalnya, dari jumlah 6.263 WP UMKM yang terdaftar di kantor pajak ini, baru ada sekitar 1.488 WP UMKM yang memanfaatkannya.

Untuk menyosialisasikan insentif pajak sekaligus implementasi kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan melalui Business Development Services (BDS), KPP Pratama Serpong mengadakan webinar bertema “Makin Cuan di Tengah Pandemi” pada Kamis, (19/11).

Ditonton oleh lebih dari 1000 orang, webinar ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan atau bahkan semakin berkembang di tengah pandemi ini. Webinar gratis ini juga menghadirkan dua pembicara yang ahli di bidangnya yakni Business Coach and Communication Specialist Helmy Yahya dan Pemilik Xing Fu Tang Indonesia Vancelia Wiradjaja.

Pada paparannya, Helmy mengatakan bahwa kunci agar pelaku usaha rintisan milenial atau pelaku UMKM bertahan di saat pandemi ini mesti bisa berpikir lebih atau out of the box. Karena krisis kesehatan dan ekonomi ini merupakan situasi darurat yang dialami semua orang, negara, dan instansi.

“Jadi jangan larut dalam mengeluh, karena semua orang mungkin punya persoalan yang lebih berat dari kita. Mari kita bergerak untuk mencari solusi,” tegasnya.

Helmy mengungkapkan, salah satu tip untuk mengelola bisnis saat pandemi yakni dengan menawarkan produk di waktu yang pas. Saat pandemi banyak bisnis yang ambruk, tapi juga banyak bisnis yang bertumbuh. Jadi, pelaku usaha mesti jeli memanfaatkan peluang ini. Masuklah ke dalam bisnis yang sedang dalam tren naik seperti makanan beku, jasa home interior, atau produk yang berhubungan dengan kesehatan pribadi.

Sependapat dengan Helmy, Vancelia sebagai pelaku usaha di sektor kuliner juga merasakan beratnya dampak pandemi Covid-19, tapi hal terpenting yang ia lakukan yakni mempersiapkan pola pikir agar cepat melakukan adaptasi dan perubahan untuk bertahan atau bahkan bisa memanfaatkan momentum.

“Sebagian pebisnis yang masih menggunakan covid atau pandemi sebagai alasan terus-terusan, itu artinya mereka belum move on. Jadi, kita harus betul-betul siap, kenal dengan produk kita agar kita bisa mengatasi masalah apapun itu—tidak hanya pandemi.”

Vancelia yang telah memiliki 28 gerai minuman boba asal Taiwan ini juga mengatakan, jurus kesuksesannya dalam mengembangkan bisnis adalah membangun strategic team dan menganalisa kekuatan serta kelemahan bisnisnya.

“Jadi kita harus punya right people for our team, right product untuk kita tawarkan, dan nanti akan menjadi right profit. Ini dibutuhkan pengetahuan yang sangat dalam tentang karakter tim kita dan juga karakter produk kita,” terangnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News3 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News5 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News7 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News1 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News2 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News2 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News2 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis2 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved