Connect with us

Finance

DP Nol Persen untuk Kendaraan Bermotor

Novi Hifani

Published

on

Gbr: Ilustrasi

Finance

Bidik Pembiayaan Rumah Sakit dan Sekolah

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Bank Syariah Mandiri mendukung program prioritas pemerintah dengan target pasar yang lebih spesifik yakni pembiayaan untuk rumah sakit dan sekolah Islam.

Agenda Nawa Cita yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) nasional tahun 2015 hingga 2019 menjabarkan tiga dimensi strategi pembangunan yaitu pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental); pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, energi, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri); pemerataan dan kewilayahan yang terkait dengan infrastruktur dan pendapatan seluruh wilayah Indonesia.

Dalam RPJMN 2020–2024, pengembangan dimensi pembangunan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi fokus utama pemerintah. Sementara pembangunan infrastruktur direncanakan akan koheren dengan lokasi sentra produksi di kawasan ekonomi khusus, wisata, dan industri kecil.

Untuk mendukung akselerasi pembangunan program prioritas pemerintah, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) selama tiga tahun terakhir memfokuskan pembiayaan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal itu diungkapkan Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan BSM, Putu Rahwidhiyasa usai acara bertajuk “Pembiayaan Berkelanjutan” di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, awal Desember 2019.

“Kami yakin tiga sektor andalan ini memiliki pertumbuhan yang cukup besar. Apalagi kami lebih spesifik pasarnya untuk rumah sakit dan sekolah Islam,” papar Putu kepada Majalah Pajak.

Putu menjelaskan, kebutuhan akan sekolah maupun rumah sakit berbasis Islam masih sangat berkembang karena Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data globalreligiusfuture, Indonesia pada 2010 adalah negara penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah berkisar 209,12 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total populasi pada 2010. “Contohnya sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah, target market-nya sangat spesifik yaitu warga Muhammadiyah yang berjumlah sangat banyak. Begitu juga warga NU (Nahdlatul Ulama) punya juga (sekolah dan rumah sakit) di seluruh Indonesia,” sebut Kepala Divisi Pegadaian BSM periode 2008–2010 ini.

Program dari anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ini pada sektor pendidikan meliputi pembiayaan pembangunan gedung sekolah atau universitas dan fasilitas sarana kegiatan belajar mengajar lainnya. Begitu pula di sektor kesehatan, pembiayaan untuk pembangunan gedung maupun fasilitas rumah sakit, investasi, modal kerja, dan sebagainya. Sedangkan, sektor infrastruktur berupa pembiayaan proyek jalan maupun transportasi umum.

Program pembiayaan untuk tiga sektor prioritas ini memiliki plafon Rp 5 miliar hingga Rp 30 miliar. Hingga September 2019 penyaluran pembiayaan sudah mencapai Rp 73,82 triliun atau tumbuh sekitar 14 persen dibandingkan tahun lalu.

“Proyeksi pertumbuhan pembiayaan tiga sektor prioritas di 2020 berkisar antara 10–13 persen,” kata Putu.

Akselerasi penyaluran

Untuk mengakselarasi penyaluran, BSM bekerja sama dengan sekolah maupun perguruan tinggi Islam di Indonesia seperti Universitas Islam Negeri (UIN) dan Universitas Muhammadiyah.

Di sektor kesehatan, bank peraih predikat Best Islamic Trade Finance Bank Award dari The Asset Asian Hongkong ini bersinergi dengan Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).

Kualitas pertumbuhan pembiayaan BSM sejak 2017 tercatat kian membaik. Ini tercermin dari tingkat non-performing finance (NPF) nett—perbandingan kredit yang tidak dikembalikan oleh debitur—yang menurun ke level 1,56 persen di tahun 2018. Putu mengatakan, pemilihan sektor prioritas merupakan salah satu faktor utama yang turut berkontribusi atas pencapaian prestasi itu.

Hingga September 2019 penyaluran pembiayaan sudah mencapai Rp 73,82 triliun, tumbuh sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Continue Reading

Finance

Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Maritim

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Guna mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, PT BNI (Persero)Tbk. menyalurkan pembiayaan berkelanjutan di sektor maritim untuk segmen korporat hingga nelayan.

Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi itu memfokuskan agenda utama Indonesia untuk menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia berlandaskan kepentingan nasional.

Sustainable Finance Specialist PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Leonard Tiopan Panjaitan mengemukakan, saat ini potensi sumber daya maritim khususnya perikanan laut sekitar Rp 100 triliun dan di akhir tahun 2019 jumlahnya diproyeksikan meningkat sebesar Rp 300 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai strategi kebijakan seperti menenggelamkan kapal asing yang melakukan praktik penangkapan dengan melanggar aturan (illegal fishing) dan memberlakukan penghentian sementara (moratorium) izin usaha perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan berorientasi ramah lingkungan juga telah ditempuh seperti pelarangan alat tangkap pukat dan pukat tarik bertujuan untuk menjaga kelestarian biota laut.

“Peluang investasi bagi para investor lokal di industri perikanan dan pelayaran semakin terbuka. Untuk menggerakkannya butuh modal dan teknologi,” kata Leo kepada Majalah Pajak melalui pesan elektronik, Jumat (1/11).

Tiga sektor pembiayaan

Menurutnya, potensi pembiayaan untuk sektor maritim cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jelasnya, ada tiga sektor pembiayaan yaitu, angkutan laut, pelabuhan, dan keselamatan dan keamanan pelayaran. Pembiayaan di sektor angkutan laut meliputi penyelenggaraan enam rute angkutan barang tetap dan teratur, optimalisasi enam rute angkutan laut dan perintis, pembangunan total 200 kapal, dan pembangunan dan pengoperasian kapal ternak.

Baca Juga : Pembiayaan Kreatif Ibu Kota Baru

Sektor pelabuhan meliputi pengembangan 24 pelabuhan utama tol laut, penyelesaian 91 pelabuhan non komersial, serta pengadaan 11 alat bongkar muat di pelabuhan. Terakhir, sektor keselamatan dan keamanan pelayanan mencakup pembangunan 322 sarana navigasi pelayaran, peningkatan kualitas 44 stasiun telekomunikasi peyanaran, pembangunan 20 lapal kenavigasian, dan pembangunan 50 kapal patrol kesatuan penjagaanlaut dan pantai (KPLP).

Periode 2016–2020, total kebutuhan dana untuk tiga sektor kemaritiman dan kelautan mencapai 12,389 miliar dollar AS dengan skema pembiayaan 27,6 persen dari pemerintah dan 72,4 persen dari swasta. Sedangkan periode 2021–2030 total pembiayaan mencapai Rp 22,464 miliar, dengan proporsi 28 persen berasal dari pemerintah dan 72 persen dari swasta.

Leo menjelaskan, realisasi pembiayaan yang telah disalurkan BNI sampai dengan 31 Maret 2019 sebesar Rp 16.889 miliar yang terdiri dari segmen korporat sebesar Rp 8.249 miliar (48,85 persen), segmen menengah Rp 6.803 miliar (40,28 persen), disusul segmen kecil Rp 1.837 miliar (10,88 persen). Subsektor pembiayaan yang telah diserap antara lain, angkutan laut domestik, angkutan laut internasional, perbaikan kapal, industri pengolahan dan pengawetan ikan, angkutan sungai dan danau, perdagangan besar hasil perikanan, penangkapan ikan di laut, bangunan dermaga, dan penangkapan ikan di perairan umum.

Baca Juga : Pembiayaan Berkelanjutan di Sektor Maritim

Diakuinya, sebagian besar kredit yang sudah disalurkan BNI saat ini adalah ke segmen menengah yaitu industri angkutan laut domestik.

“Kredit disalurkan ke nasabah yang sudah established karena risikonya lebih mudah dikelola ketimbang pengusaha kecil atau nelayan tradisional. Terkadang mereka masih buta huruf dan belum bankable. Tetapi, pelan-pelan semua pihak membantu mereka menetas menjadi pengusaha menengah,” papar Leo.

BNI menyalurkan pembiayaan dengan plafon hingga Rp 300 miliar untuk segmen korporat, Rp 15 miliar hingga 300 miliar, segmen menengah, dan Rp 500 miliar untuk segmen kecil. Bank berpelat merah ini menyalurkan beberapa jenis pinjaman ke sektor maritim dan kelautan dalam bentuk cash loan maupun noncash loan. Cash loan berupa kredit investasi atau kredit modal kerja. Sedangkan, noncash loan bisa berupa letter of credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri dan garansi bank.

Untuk pengajuan pembiayaan ini disyaratkan untuk debitur yang merupakan perusahaan atau nelayan yang telah beroperasi selama tiga tahun, memiliki akta pendirian perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP,) serta laporan keuangan dalam tiga periode terakhir.

Continue Reading

Finance

Pembiayaan Kreatif Ibu Kota Baru

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Pemerintah akan menerapkan pembiayaan kreatif dalam pembangunan ibu kota negara yang baru sehingga tidak mengganggu APBN.

Sejak Presiden Joko Widodo meminta restu terkait rencana pemindahan ibu kota negara kepada para wakil rakyat di DPR Agustus lalu, wacana ini terus bergulir menjadi topik hangat di masyarakat. Lokasi pusat pemerintahan baru menggantikan Jakarta juga sudah diputuskan akan berada di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kebijakan yang didasarkan pada kajian mendalam, teliti, dan hati-hati ini dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas). Dari kajian itu, pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diperkirakan akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak langsung, yakni penambahan aktivitas ekonomi melalui investasi pemerintah, pembangunan infrastruktur pendukung, dan operasional penyelenggaraan pemerintahan di lokasi baru akan menggerakkan perekonomian. Sementara dampak tidak langsung, yaitu second round effect yang terjadi karena adanya efek pengganda terhadap perekonomian, sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penambahan pendapatan masyarakat.

Salah satu aspek penting yang berulang kali masuk dalam pembahasan dan melibatkan banyak pemangku kepentingan adalah pembiayaan. Menelisik besaran kebutuhannya, pada Paparan Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara di Jakarta, Kamis (29/8), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan dua skenario pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru.

Apabila memindahkan semua ASN baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, jumlah populasi diestimasikan mencapai 1,5 juta. Maka, skenario pertama ini akan membutuhkan lahan 40 ribu hektare dan dana pembangunan atau infrastruktur sebesar Rp 466 triliun. Pada skenario kedua, pemindahan sebagian ASN melalui skema rightsizing dengan populasi berjumlah 870 ribu orang diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30 ribu hektare dan menelan dana pembangunan Rp 323 triliun.

Jumlah penduduk di kedua skenario ini sudah termasuk estimasi empat anggota keluarga setiap ASN, Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri, dan Tentara Nasional Indonesia; estimasi jumlah penduduk yang beraktivitas di sektor ekonomi pendukung; serta skenario pindah sebagian untuk anggota POLRI dan TNI.

Pembiayaan akan diambil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga dipastikan tidak mengambil penerimaan pajak yang sudah berlangsung selama ini serta tidak juga mengganggu prioritas pembangunan

Pembiayaan kreatif

Bambang memaparkan, pemindahan ibu kota akan dibiayai secara bergotong royong dengan berbagai pemangku kepentingan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan swasta. Dari beberapa sumber pembiayaan itu, jelasnya, skema KPBU akan jadi prioritas pembiayaan infrastruktur.

Jika diperinci, APBN akan membiayai 19,2 persen atau Rp 93,5 triliun untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer; KPBU sebesar 54,6 persen atau Rp 265,2 triliun untuk pembangunan kompleks parlemen dan yudikatif, infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang; serta swasta sebesar 26,2 persen atau Rp 127,3 triliun untuk pembangunan perguruan tinggi, perumahan umum, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, pusat perbelanjaan, MICE, serta science technopark.

Dari segi penggunaan APBN, Bambang memastikan akan mengaplikasikan pembiayaan kreatif, yang berarti tidak mengganggu APBN murni. Pembiayaan akan diambil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga dipastikan tidak mengambil penerimaan pajak yang sudah berlangsung selama ini serta tidak juga mengganggu prioritas pembangunan yang telah ditentukan lima tahun ke depan atau jangka panjang.

Sementara pembiayaan kreatif berasal dari empat jenis skema tukar guling aset pemerintah yang ada di DKI Jakarta, meliputi kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD. Secara hitungan kasar, aset pemerintah di keempat kawasan itu ditaksir senilai Rp 150 triliun.

“Skema tukar guling ini bisa menambal kebutuhan APBN karena rancangan awal dari APBN diperkirakan butuh Rp 93 triliun. Kalau kita mendapatkan pemasukan Rp 150 triliun maka ini bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN,” jelas Bambang pada awak media beberapa waktu lalu, di Kantor Presiden, Jakarta.

Adapun empat skema itu salah satunya dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua. Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture). Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang. Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru.

Selain empat skema pembiayaan, pemerintah juga akan menyiapkan sejumlah insentif untuk menarik partisipasi swasta melalui tiga skema, yaitu build operate transfer, direct reimbursement, dan skema jaminan risiko.- Ruruh Handayani

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 minggu ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 minggu ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 minggu ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 minggu ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 minggu ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News2 minggu ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News1 bulan ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Trending