Connect with us

Business

Diversifikasi Pembiayaan untuk UMKM

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Perusahaan teknologi finansial PT Investree Rhadika Jaya (Investree) melakukan diversifikasi produk pembiayaan dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis di Asia Tenggara.

Pada semester kedua tahun 2019, perusahaan marketplace lending Investree gencar mengembangkan produk pembiayaan untuk membidik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengungkapkan, Investree terus mengembangkan inovasi jasa pembiayaan produktif yang beragam agar semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan layanannya.

Hingga saat ini sudah ada sekitar empat ribu pinjaman yang didanai sejak perusahaannya berdiri pada 2016 dengan nilai pinjaman mencapai Rp 2,8 triliun. Ia mengatakan, diversifikasi produk barunya yaitu working capital term loan (WCTL) dan buyer financing lebih ditujukan untuk membantu pebisnis UMKM.

WCTL merupakan pinjaman modal kerja dengan memperhitungkan aspek keunikan model bisnis pengaju pembiayaan, misalnya memiliki rekanan pembayaran digital dan/atau kontrak kerja yang sedang berjalan. Sedangkan buyer financing menawarkan pinjaman modal kerja untuk usaha yang berkolaborasi dengan pemasok atau perusahaan retail besar dalam hal pembelian stok barang. Hadirnya dua layanan baru ini memperkuat bisnis Investree dalam bidang pembiayaan modal kerja yang bersifat supply chain.

Rambah Asia Tenggara

Layanan yang juga sedang gencar dikembangkan adalah pembiayaan syariah sebagai bagian dari lini bisnis perusahaan selain konvensional.

“Kami ingin masyarakat semakin mengenal layanan Investree Syariah sehingga manfaatnya bisa dirasakan, membuka akses pembiayaan sesuai prinsip Islam bagi segmen pasar yang lebih inklusif terutama UMKM,” papar Adrian ketika menjadi salah satu pembicara di Islamic Financial Services Board Summit di Jakarta Convention Center, Senayan, November 2019 lalu.

Melalui Investree Syariah, perusahaannya turut mendukung pengembangan industri syariah di Indonesia dan regional agar mencapai pembangunan berkelanjutan di era ekonomi digital.

Saat ini Investree adalah satu-satunya marketplace lending platform yang mengantongi Surat Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk layanan Investree Syariah. Investree juga menjadi salah satu Mitra Distribusi Penjualan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang secara rutin memasarkan produk Surat Berharga Syariah Negara yaitu Sukuk Tabungan sejak tahun 2018.

Dalam meningkatkan jumlah pengguna pinjaman, perusahaan memperluas kolaborasi dengan institusi finansial, payment gateway, perusahaan logistik, dan perusahaan e-commerce. Selain di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, tahun ini Investree telah melebarkan bisnisnya di kawasan Asia Tenggara, yakni di Thailand dan Vietnam.

Perusahaan berencana membidik Filipina sebagai negara ketiga untuk ekspansi bisnis di tahun depan. Adrian menuturkan, perluasan bisnis ke beberapa negara di Asia Tenggara secara berkesinambungan ini menunjukkan adanya tantangan yang sama yang dialami para pelaku UKM, yakni sulitnya mengakses pembiayaan konvensional melalui layanan perbankan.

“Masih banyak pelaku usaha kecil yang belum tersentuh oleh perbankan. Ini peluang bagi kami untuk menggarapnya,” jelasnya. Perusahaan telah bertemu dengan calon mitra lokal di Filipina yang akan membantu operasionalnya. Calon mitra lokal tersebut juga sudah melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Novita Hifni

Business

Maskapai Fokus Garap Rute Domestik

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Istimewa

Wabah virus korona yang menghantam bisnis penerbangan mendorong maskapai penerbangan di Indonesia untuk lebih fokus menggarap rute domestik dibandingkan internasional.

 

Presiden Jokowi di awal Februari 2020 telah menyampaikan beberapa kebijakan penting terkait pencegahan virus korona sebagai upaya antisipasi untuk melindungi kepentingan nasional. Di sektor transportasi udara, pemerintah meninjau ulang penerbangan dari dan menuju Tiongkok serta menghentikan sementara pemberian visa bagi warga negara Tirai Bambu tersebut. Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (Indonesia National Air Carrier Assosiation/INACA) menyambut baik langkah yang ditempuh pemerintah. Ketua INACA Denon Prawiraatmadja menilai kebijakan pemerintah sudah tepat dalam mewaspadai penyebaran virus korona melalui upaya pencegahan semaksimal mungkin agar tidak masuk di wilayah Indonesia karena dapat mengancam keselamatan penduduk.

Ia menuturkan, semua negara kini berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus mematikan ini sehingga banyak maskapai yang menghentikan sementara seluruh rute penerbangan ke Tiongkok atau ke Provinsi Hubei yang merupakan tempat ditemukannya virus korona dan dalam waktu singkat mewabah ke berbagai penjuru dunia.

Seiring turunnya harga tiket penerbangan domestik, pihaknya akan lebih fokus untuk mengoptimalkan pangsa pasar penerbangan lokal yang bisa menjadi tumpuan bagi maskapai dalam membidik peluang bisnis di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Baca Juga :

“Kami berharap penerbangan lokal bisa menjadi kekuatan bagi industri penerbangan nasional dengan masyarakat memanfaatkan jasa layanan transportasi udara secara maksimal,” papar Denon di Jakarta, Rabu (5/2).

Menurutnya, penurunan harga tiket akan membuat pasar penerbangan domestik kembali menggeliat seperti di waktu sebelumnya ketika tiket murah diterapkan. Tumbuhnya pasar penerbangan domestik tentunya akan dapat berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik selama periode Januari–Desember 2019 sebesar 76,7 juta orang.Angka ini turun 18,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 94,1 juta orang. Namun selama libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 penerbangan domestik kembali menunjukkan perkembangan dengan jumlah penumpang mencapai 3,2 juta orang.

Wabah korona diharapkan dapat segera teratasi agar kondisi Tiongkok sebagai pusat manufaktur terbesar di dunia dapat kembali pulih sehingga bisa menumbuhkan lagi perekonomian global, termasuk juga industri penerbangan.

Insentif          

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan kebijakan khusus untuk membantu sektor industri penerbangan dan pariwisata dengan pemberian insentif. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan insentif yang diberikan kepada maskapai berupa pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengurangan landing fee dan diskon sewa ruangan oleh pengelola bandara yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).-Novita Hifni

Continue Reading

Business

Rumah Subsidi Perlu Fleksibilitas

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Kalangan pengembang properti menyerukan pentingnya penyederhanaan aturan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan untuk rumah subsidi di daerah.

Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian rumah di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan dukungan alokasi dana subsidi dari pemerintah yang cenderung turun. Jika rencana penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) bagi MBR tidak segera terlaksana, Program Sejuta Rumah akan sulit tercapai.

Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat mengatakan, sebanyak 85 persen anggota asosiasinya adalah pengembang perumahan FLPP yang sangat rentan terhadap pergerakan pembiayaan konsumen.

“Jika pembiayaan terhambat maka akan ada multiplier effect ke stakeholder lain yaitu perbankan, kontraktor, vendor dan akhirnya ke konsumen juga,” jelas Barkah dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurutnya, angka kuota FLPP sebaiknya tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah melainkan berdasarkan data bersama dari seluruh organisasi pengembang perumahan. Upaya ini perlu ditempuh agar backlog perumahan subsidi (ketimpangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat) karena bisa mengetahui jumlah kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan dari daerah mengenai rumitnya aturan yang terkait dengan aplikasi FLPP. Kalangan pengembang berharap prosedur FLPP dapat dipermudah.

“Jangan sampai rumahnya sederhana, tapi peraturannya tidak sederhana,” tegasnya.

Stabilitas industri properti

Hal senada disampaikan oleh Plt Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Properti Setyo Maharso. Ia menekankan pentingnya upaya menjaga keberlangsungan stabilitas industri properti, misalnya dengan menambah kuota FLPP dan mencari alternatif substitusi dari subsidi rumah. Dengan dana FLPP yang makin menurun dan sudah membahayakan, maka perlu dicarikan alternatif substitusi. Saat ini backlog rumah didominasi oleh segmen masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta ke bawah, ungkapnya, sementara dana alokasi perumahan untuk segmen ini masih terbatas.

“Ada 174 industri terkait di lingkaran industri properti yang merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian nasional secara masif,” urai Setyo.

Ia memaparkan beberapa alternatif yang bisa diterapkan, misalnya melalui pengalihan dana bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) di tahun 2020.

“Mekanisme SSB ini akan menambah bantuan untuk membangun sebanyak 128.125 unit rumah,” jelasnya.

Pilihan kedua yang bisa diterapkan adalah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap. Dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening pemerintah daerah (pemda) hingga Rp 186 triliun jika ditarik ke pusat sebesar 10 persen atau sekitar Rp 18,6 triliun bisa dialihkan ke perumahan sederhana. Menurutnya, cara ini dapat ditempuh karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Aturan tersebut menyatakan bahwa rumah umum mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Langkah lainnya adalah dengan optimalisasi peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk perumahan mengingat porsi penyalurannya yang masih sedikit. Menurutnya, perlu ada titik temu di Kementerian Tenaga Kerja untuk tingkat bunga optimal antara bank dan BPJS TK agar penyaluran perumahan pekerja bisa optimal. Sementara SMF dapat ditingkatkan peranannya secara lebih besar untuk pembiayaan perumahan rakyat.

“Fleksibilitas SMF perlu ditingkatkan dalam mendapatkan dan menyalurkan pendanaan,” ujar Setyo. –Novita Hifni

Continue Reading

Business

Terobosan Digital di Industri Perikanan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Bisnis yang terus berkembang dengan ribuan mitra nelayan yang tersebar di 15 kabupaten/kota di luar Jawa mendorong platform perikanan Aruna untuk membawa Indonesia sebagai negara adidaya maritim 

Perusahaan rintisan (startup) yang memfokuskan bisnisnya pada pengembangan platform di industri perikanan dan kelautan, Aruna Indonesia menciptakan terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membidik pasar berskala global sekaligus menjadi penghubung antara konsumen perikanan dan nelayan.

Presiden Direktur Aruna Indonesia Farid Naufal Aslam mengemukakan, platform yang didirikannya menyediakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan kalangan nelayan untuk menjangkau para pembeli skala besar di sektor perhotelan, pabrik maupun restoran hingga ke pasar luar negeri.

“Nelayan dengan hasil tangkapan kecil kami kumpulkan ke dalam kelompok besar sehingga hasil tangkapannya menjadi besar,” papar Farid di acara seminar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (8/10).

Farid menjelaskan Aruna melakukan kegiatan pendekatan kampung nelayan berbasis kelompok komunitas. Dalam kelompok ini, para nelayan difokuskan pada kegiatan menangkap ikan sedangkan istri-istri nelayan membantu dalam pengepakan (packaging). Kalangan anak muda (local heroes) turut dilibatkan yang ditugasi untuk menjalankan aplikasi karena nelayan kurang mampu menggunakan aplikasi dan diarahkan untuk lebih fokus ke kualitas hasil tangkapan.

Bisnis yang dijalankan Aruna kini menyediakan gudang sebagai fasilitas penghubung (hub) bagi hasil tangkapan dan penjualan nelayan yang menjadi mitra. Perusahaannya juga memfasilitasi dan memberdayakan nelayan dalam aspek peningkatan kualitas komoditas dan juga kebersihan.Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan mengurangi berbagai risiko bisnis, Aruna telah menerapkan teknologi automation.

“Mitra kami tersebar di luar Jawa sebanyak 3300 nelayan di 15 kabupaten/kota. Aruna ingin mendorong Indonesia sebagai negara adidaya maritim dengan meningkatkan ekonomi kelautan,” ujarnya.

Baca Juga: Ekonomi Biru Jaga Ekosistem Kelautan

Manfaat sosial bagi nelayan

Aruna telah berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan bisnis, salah satunya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui Program Nelayan Go Online. Program ini mengadakan kegiatan kunjungan ke komunitas nelayan di sejumlah daerah di Indonesia untuk memperkenalkan tentang digitalisasi bisnis perikanan dan kelautan. Saat ini belum banyak pengembang yang membidik bisnis rintisan di sektor perikanan dan kelautan. Padahal sektor ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan masih terbuka pasar yang luas untuk dikembangkan.

Farid mengungkapkan, motivasi awal untuk membangun bisnis ini dipacu oleh semangat menciptakan manfaat sosial dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi ekonomi yang besar di sektor perikanan dan kelautan, menurutnya, seharusnya dapat mengangkat kehidupan nelayan lebih sejahtera. Ia menuturkan, penghasilan rata-rata nelayan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hanya Rp 1,1 juta per bulan. Jumlah nelayan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 50 persen, sedangkan tingkat konsumsi ikan nasional yang hanya 40 kg per kapita per tahun,tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain.

Setelah melakukan riset selama dua tahun, ia bersama dua rekannya menciptakan suatu sistem yang dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan di industri perikanan dari hulu hingga ke hilir.

“Sistem yang kami kembangkan ini memperbaiki pola pengawasan komoditas perikanan, membantu nelayan memasarkan hasil laut tanpa harus melalui tengkulak, dan memudahkan konsumen mendapatkan komoditas yang dibutuhkan dengan harga yang masuk akal,” paparnya.-Novita Hifni 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News7 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending