Connect with us

Up Close

Dilema Efisiensi Pemerintah

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

“Buah salah buah kedondong

bayar pajak dong.”

Karmina (pantuan kilat) itu dibacakan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memberi sambutan pada acara penyampaian SPT Tahunan menggunakan e-filing di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (8/3) lalu.

Humor politik berloncatan, meningkahi pembacaan sambutan tertulisnya yang mengupas peran vital pajak bagi pembangunan bangsa dan komitmen tiap anggota DPR yang dipimpinnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

“Saya bertanggung jawab secara moril terhadap kepatuhan seluruh anggota DPR dan karyawan DPR meskipun sesungguhnya menjadi tanggung jawab setiap individu untuk melaporkan SPT,” ucapnya.

Di hadapan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, serta pimpinan fraksi dan komisi, yang saat itu kompak menghadiri acara, Bambang berujar, “Melihat angka-angka (target penerimaan) di atas, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk membantu pemerintah mewujudkan target tersebut. Apalagi APBN merupakan produk bersama antara pemerintah dan DPR.”

Sampai di sini ia berhenti untuk sejenak kemudian membuat hadirin tertawa penuh arti dengan lanjutannya, “Jadi, APBN ini produk bersama antara pemerintah dan DPR—sama seperti Undang-Undang MD3.”

Harap diingat, atmosfer publik saat Bambang mengucapkan itu masih diwarnai polemik menyusul pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada 12 Februari lalu. Belakangan, hingga batas waktu 30 hari berakhir pada 14 Maret 2017, pemerintah (Presiden Joko Widodo) memastikan tidak akan menandatangani lembar pengesahan UU MD3 itu. (Penolakan penandatanganan ini tidak menghalangi berlakunya UU MD3.)

Seraya menyapa kaum wanita yang hadir, di sambutan singkatnya, Bambang juga mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia. Katanya, “Perempuan yang melahirkan kita, dan perempuan juga yang kita pacari sehingga kita punya anak-anak dan cucu-cucu yang akan merawat kita kelak.”

Setarikan napas dengan ini, pria kelahiran Jakarta 10 September 1962 ini juga menyatakan apresiasinya kepada Presiden Jokowi yang memberikan kesempatan kepada banyak perempuan untuk duduk di Kabinet Kerja. Lalu, tak mau ketinggalan dari organisasi internasional, di momen inilah Bambang mengumumkan bahwa DPR akan memberi penghargaan kepada Menkeu Sri Mulyani.

“Kami enggak mau kalah, beliau dapat penghargaan dari dunia internasional, kami juga kasih dari Senayan,” kata Bambang. Seketika hadirin dan peliput berita tertawa sambil menujukan pandangan ke Fadli Zon yang senyum-senyum menyimak di deretan depan.

Sebelumnya, lewat akun media sosialnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sempat melontarkan keheranannya dengan penghargaan internasional yang diterima Sri Mulyani dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Menurut Fadli, penghargaan yang diterima mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak sejalan dengan kinerjanya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo.

Kita sudah menghadapi zaman yang berubah total, baik di sisi teknologi maupun lainnya, dan lebih penting lagi, di sisi semangat pemerintah kita sekarang—semangat efisiensi.

Ubah paradigma

Dua hari berturut-turut Majalah Pajak mengikuti sebagian agenda Bambang Soesatyo. Sebagai Ketua Dewan, tak terelakkan, waktunya kini banyak tersita untuk menerima curhat dari berbagai pihak.

Rabu (7/3) itu, misalnya, di kantornya Bambang hanya bisa secara singkat saja—karena tamu lain sudah antre—menerima koleganya, para pengurus ARDIN Indonesia (Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia). Padahal, di asosiasi ini, Bambang adalah Ketua Umum.

Siang itu, selain mengucapkan selamat kepada Ketua Umum mereka yang kini menjadi Ketua DPR, para pengusaha dari penjuru daerah di Indonesia ini juga meminta saran dan solusi dari Bambang agar pelaku usaha di daerah dapat terus berbisnis dengan sukses dan sehat, bermitra dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di era yang sudah berubah.

Mangga, apa yang bisa saya bantu? Sampaikan saja—tapi jangan minta saya melanggar aturan,” kata Bambang Soesatyo seraya tertawa.

Menanggapi curhatan masyarakat yang kali ini disuarakan oleh para pengurus asosiasi bisnis ini, Bambang menyoroti berlangsungnya perubahan era, dan perubahan ini menuntut perubahan pola pikir masyarakat.

“Kita memang harus mengubah pola pikir kita. Kondisi saat ini sudah jauh berbeda dengan lima atau sepulun tahun lalu. Terakhir saat saya bicara di Hotel Borobudur—kalau tidak salah—saya ingatkan bahwa kita sudah menghadapi zaman yang berubah total, baik di sisi teknologi maupun lainnya, dan lebih penting lagi, di sisi semangat pemerintah kita sekarang,” ujarnya. “Semangat pemerintah kita itu efisiensi, sehingga dari awal ditekankan soal memperpendek birokrasi dan mata rantai bisnis yang membuat berat beban ekonomi.”

Semangat efisiensi

Perubahan zaman yang bertemu dengan semangat pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, memang bisa menimbulkan dilema, setidaknya tantangan, bagi pengusaha. Pelaku bisnis dituntut melakukan efisiensi di berbagai lini—tantangan berat terutama bagi pebisnis lokal yang umumnya bukan pengusaha besar.

“Dengan sistem on-line, sekarang semua bisa ikut tender dari mana saja,” ujarnya. “Keburukannya juga ada, yakni kalau kita konsisten dengan sistem itu, maka kita tidak bisa mendorong atau membangun pengusaha lokal di daerah. Yang menang adalah perusahaan besar, karena mereka lebih efisien. Pengusaha kita yang pemain tengah, yang ambil barang dari pabrik, lempar ke pasar, ambil untung sedikit, akan kalah bersaing. Ini tantangan.”

Bambang mengajak masyarakat menyikapi semua tantangan itu sebagai risiko yang harus ditanggung bersama, karena perubahan paradigma ini sudah menjadi pilihan pemerintah. “Pilihan sudah diambil, hasilnya akan menjadi risiko bersama,” kata Bambang. “Tapi yang jelas, negara jadi lebih efisien dan masyarakat mendapatkan segala sesuatunya dengan lebih murah.”

“Selama puluhan tahun, masyarakat membayar di luar harga yang sebenarnya. Harga kue A, misalnya, harusnya bukan lima puluh rupiah. Tapi karena ada rentetan distribusi, rentetan meja birokrasi, masyarakat membayar dengan harga yang tidak seharusnya. Padahal, harusnya lebih murah,” urainya.

Bakti ke daerah

Namun, bukan pengusaha namanya kalau tidak melihat peluang di tengah tantangan. Maka, Bambang pun menyarankan pelaku usaha untuk mengubah orientasi bisnis, mencari peluang untuk terus memperkuat jaringan usaha, bermitra dengan perusahaan yang sudah besar, dan memanfaatkan celah efisiensi, sehingga akhirnya mereka dapat menghasilkan barang yang tidak lebih mahal dari yang ditawarkan pesaing.

“Yang penting, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa ada keinginan pemerintah pusat untuk mendorong perusahaan lokal ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan mendorong seluruh effort APBD di daerah untuk dilakukan oleh pengusaha lokal. Walaupun tak bisa kita jamin, pengusaha lokal itu siapa.”

Komitmen pemerintah bahkan bisa disambut sebagai peluang untuk memajukan kampung halaman masing-masing pengusaha. “Setiap desa menerima bantuan Rp 1 miliar untuk kegiatan yang produktif. Kalau teman di daerah pegang sepuluh desa saja, lalu menstimulasi usaha-usaha yang bisa memakmurkan desa-desa, mulai dari pendampingan hingga pembinaan, kan bagus. Itu membuat pengusaha di daerah bisa berbakti kepada daerah kita masing-masing.”

Bambang tentu paham betul, bahwa uang yang tersalurkan ke tiap desa yang ia paparkan dalam pertemuan itu berasal dari setoran pajak. Tak heran bila esoknya, di lobi Gedung Parlemen, di momen yang tersebut di awal laporan ini, kita dengar ia menutup sambutannya dengan dua pantun bertema pajak, yang salah satunya berbunyi begini.

Petani ke sawan pergi membajak

beli bibit langsung dibayar

Mari kita membayar pajak

Agar pembangunan semakin lancar

Setelah lepas dari kerubutan para pewarta yang sempat meminta Ketua DPR yang juga mantan wartawan itu berpose di depan komputer yang dipersiapkan untuk pelaporan pajak secara elektronik itu, Bambang bergegas ke ruang kerjanya. Kami membuntutinya ke kantor Ketua DPR RI di Lantai Tiga Gedung Nusantara III.

Fotografer Majalah Pajak Rivan Fajry mengambil gambarnya di sela silih-bergantinya tamu. Duduk meletakkan lengan di meja lebar di ruang kerjanya, lagi-lagi, Bambang bercanda, “Ambil dari depan ya, supaya perut saya tidak kelihatan.”

 

Banyak respons negatif dari masyarakat begitu negatif menyikapi pengesahan Undang-Undang MD3. Kenapa itu terjadi dan mengapa pengesahan Undang-Undang inimenjadi prioritas DPR untuk diselesaikan?

Begini, saya mencermati suasana kebatinan yang berkembang di DPR, dan saya lihat, tanpa adanya revisi Undang-Undang MD3, suasana kebatinan ini akan kurang kondusif. Kita menginginkan DPR yang kompak dan berpikir fokus untuk kepentingan rakyat. Kami ingin ada proses yang menjamin semua pihak di dalam bisa buy in dan legowo. Undang-undang MD3 ini harus di revisi secepat mungkin, sebelum kita masuk ke pembahasan undang-undang lainnya. Tanpa penjaminan terbangunnya suasana yang kondusif, maka timbulnya risiko tertundanya atau bahkan dead lock-nya pembahasan undang-undang yang lain akan sulit dikalkulasi.

 

Masalahnya, masyarakat banyak memprotes masalah hak imunitas yang ada di Undang-Undang MD3 yang baru? Apa pendapat Anda?

Itu memang dinamika yang berkembang pada saat itu. Menurut saya wajar saja, mengingat banyaknya kasus hukum yang terjadi membuat banyak anggota cemas. Tanpa imunitas semua hal bisa dijadikan alat untuk menekan. Dalam perkembangan situasi yang seperti sekarang, tidak tertutup kemungkinan, ada oknum yang tidak terpenuhi aspirasinya, lalu menggunakan cara-cara yang tidak benar memengaruhi objektivitas pembahasan undang-undang, melalui fitnah dan tuntutan macam-macam.

Tapi, kan, suasana domokratis yang terbangun saat ini sudah bagus. Silakan masyarakat menilai, dan saluran-saluannya juga sudah ada. Jadi, tidak tepatlah kalau dikatakan DPR menjadi sangat powerful. Lebih tepatnya biarkan semuanya menjadi exercise demokrasi sehingga proses politik di NKRI ini semakin matang dan dewasa.

 

Ada berapa undang-undang yang telah dan belum diselesaikan pada periode 2014-2019 ini, dan berapa target undang-undang yang akan diselesaikan sejak tahun 2018 sampai dengan dengan akhir periode kepemimpinan Anda di DPR di tahun depan?

Awalnya ada 60-an permasalahan yang diamanahkan untuk dibahas menjadi undang-undang. Waktu saya menerima mandat menjadi ketua, sudah 20 Undang-undang selesai, dan sisanya lebih kurang 40 permasalahan. Saya kira wajar kalau di waktu masa mandat saya, saya menargetkan 10 Undang-undang dapat diselesaikan, dan itu yang benar-benar prioritas harapan masyarakat. Antara lain, seperti undang-undang terkait UKM, Undang-Undang Narkoba, dan Penanggulangan Terorisme.

 

Apakah tidak ada rencana untuk membangun web atau laman sebagai media berinteraksi dengan rakyat?

Saat ini memang kita sedang menyiapkan laman resmi DPR RI sebagai sarana komunikasi strategis DPR dengan rakyat. Di dalamnya akan memuat amanat undang-undang apa saja yang menjadi prioritas, jumlah undang-undang yang telah selesai dan tempat untuk mendownload-nya, jadwal dan progres pembahasan RUU di komisi-komisi, tempat rakyat menyampaikan usulan terhadap RUU yang sedang dibahas, mengadukan masalah-masalah yang menjadi kewenangan DPR, forum tanya jawab, petunjuk bagi masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur politik dan hukum, serta menjadi tempat untuk mengunggah research paper, saran dan masukkan ke pada DPR yang akan di kelola per topik.

Laman ini sangat penting menurut saya, karena para praktisi, perguruan tunggi, dan masyarakat dapat mempunyai resource dari laman resmi, tentang dinamika yang terjadi di DPR, serta berbagai bahan berupa hasil pembahasan untuk kepentingan kajian mereka. Artinya, laman resmi DPR ini akan menyediakan bahan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan Undang-undang. Rakyat seharusnya sadar bahwa undang-undang ini, mereka yang membuat, dan mekanismenya saja melalui perwakilannya yang berkoordinasi dengan pemerintah, serta proses demokrasi yang terbangun di dalamnya.

Oleh karena itu, ketersediaan media komunikasi seperti laman yang dapat memberi kesadaran ini menjadi salah satu kebutuhan utama agar bangunan silaturrahmi nasional dan persatuan ini semakin kokoh. Saya berharap para praktisi dengan kepedulian sosialnya, dan perguruan tinggi dengan Tri Dharma-nya, mempunyai bahan untuk melakukan sosialisasi tentang peran politik rakyat dalam suatu negara. Dengan komunikasi yang terus-menerus dan dibangun melalui kepedulian, saya yakin masyarakat akan semakin sadar untuk melakukan kontribusi dalam aspek sosial, politik, dan juga ekonomi, seperti Pemilu yang bersih, bebas, umum, jujur dan adil, peningkatan kepatuhan untuk membayar pajak, tumbuh kembangnya relawan pemberdaya, dan peningkatan CSR.

Menurut saya hal ini akan mempunyai dampak yang besar, yaitu terbangunnya rasa yang lebih berkeadilan, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat, dan sampai pada efisiensi beban biaya Pemilu, yang sekarang selalu menjadi salah satu masalah utama negeri ini.

 

Semangat penerapan efisiensi anggaran di satu sisi kadang menjadi dilema bagi pengusaha dan pemerintah sendiri. Bagaimana semua kalangan harus menyikapi hal ini?

Memang masalah, tapi yang jelas kami di DPR mengharapkan adanya perubahan paradigma di kalangan pengusaha, sehingga mereka dapat memiliki kompetensi yang layak jual. Pendekatannya haruslah berbeda, bukan menawarkan produk, tapi menawarkan solusi, sehingga harga akan sesuai dengan produknya. Misalnya, terobosan berupa kemampuan mereka menjadi pendamping di desa dalam arti melatih masyarakat di suatu desa untuk dapat memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut, di mana mereka sebagai pengusahanya, beberapa masyarakat desa menjadi operator yang memproduksi, tentu akan membuat dana desa dapat mereka nikmati Bersama masyarakat desa.

Contoh kecil saja, investasi mereka di rumah-rumah penduduk desa untuk keperluan penginapan turis lokal dan internasional. Merenovasi dan kamar mandi yang cocok untuk keperluan tersebut, pengusaha retail atau distributor sudah dapat menjual produksinya seperti tempat tidur, furnitur, shower, toilet, jongkok, dan duduk dan lain-lain. Begitu juga dengan tempat-tempat sight-seeing, dan tempat foto selfie, itu juga tempat-tempat yang sekarang dapat menjadi potensi usaha.

Jadi, era yang sudah berubah ini memang menuntut kreativitas pengusaha. Misalnya, cobalah cara pemasaran dengan on-line, kolaborasi diskon dengan usaha transportasi, penjualan bundling. Sedangkan untuk usaha terkait pekerjaan jasa, baik yang penunjukan maupun lelang, saya kira sudah waktunya memanfaatkan jasa ahli teknis untuk pendampingan agar tidak terjebak dengan harga terendah. Oleh karena itu, pengusaha perlu untuk menyiapkan kompetensi agar saat dilakukan beauty contest mereka bisa meyakinkan sebagai pengusaha yang mampu, karena punya kecukupan referensi dan tawaran solusinya dapat diuji secara teknis. Mutu juga menjadi sangat penting untuk membangun loyalitas pelanggannya.

 

Anda baru saja menyampaikan SPT Bersama secara on-line. Bagaimana kesan Anda terkait layanan perpajakan, dan apa kritik dan saran untuk DJP?

Penyampaian SPT bisa-bersama-sama saat ini kan fakta dari semakin kompaknya DPR. Ini momentum yang sangat baik yang harus terus dijaga agar semangat kebersamaan ini terus terjaga saat kita membahas RUU yang ditargetkan. Ini bukti DPR itu kompak, mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Fasilitas yang dimiliki DJP sudah semakin baik, tapi masyarakat itu keinginannya membayar pajak semudah membayar rekening listrik. Itu betul. Dan oleh karena itu DJP seharusnya mengembangkan betul kemampuannya dalam waktu yang tidak lama, agar fasilitas layanannya semakin mudah, cepat, dan akurat. Jangan sampai kita mau melapor sistemnya lambat, kita mau membayar sistemnya menolak atau macet.

Memang perlu upaya maksimal untuk mencegah masalah seperti itu. Satu orang saja terkena masalah, saya yakin suaranya akan ke mana-mana. Dan dukungan DPR yang begitu menggembirakan pada saat kita mengisi e-filing bersama-sama dapat hilang sekejap saja.

Saya juga meminta kepada pemerintah untuk memikirkan kembali, apakah masyarakat yang bekerja masih perlu mengisi SPT, toh sudah dipotong. Bila lebih dari satu pemberi kerja, tolong dibuatkan mekanisme, bahwa mereka dapat meminta dipotongkan secara penuh oleh salah satu pemberi kerjanya. Seharusnya hal seperti ini dapat dilakukan oleh teknologi komunikasi, dan ini akan menyenangkan pembayar pajak, sekaligus menjadikan sistem perpajakan lebih efisien. Itu juga akan mengurangi keluarnya dollar untuk merawat database dan jaringannya. DJP lebih enak tinggal merawat pengusaha saja, tentunya sistem akan jauh lebih cepat.

Up Close

Dana Desa untuk Tanggulangi Wabah

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Majalah Pajak

Pemerintah masih berjibaku menanggulangi pandemi virus korona (COVID-19) yang kian mengkhawatirkan. Data hingga akhir Maret menyebut, ada lebih dari 1500 kasus korona di Indonesia. Ratusan orang meninggal dunia karena wabah virus ini. Sementara baru puluhan yang berhasil disembuhkan.

Daerah perkotaan yang cenderung menjadi pusat interaksi menjadi media subur penularan virus ini. Namun, jika tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin daerah perdesaan pun akan terjangkit virus mematikan ini.

Baca Juga: Dilema Efisiensi Pemerintah

Menyikapi kondisi ini, Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan agar Dana Desa digunakan untuk fokus pada dua hal, yakni untuk program Padat Karya Tunai (PKT) dan penanganan pandemi virus korona. Seperti diketahui, sebelumnya alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengikuti Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020. Aturan itu di antaranya menyebut, Dana Desa dialokasikan untuk program-program, seperti PKT, pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan posyandu.

Menindaklanjuti perintah presiden itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menerbitkan Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menjelaskan, kegiatan padat karya tunai desa dilakukan untuk terus membangkitkan ekonomi di desa di tengah pandemi COVID-19. Sementara dari sisi penanganan, melalui surat edaran itu Gus Menteri mengimbau agar desa membentuk relawan desa tanggap COVID-19. Pembagian persentase Dana Desa yang digunakan untuk PKT dan penanggulangan wabah korona akan didiskusikan antara desa, pemerintah daerah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Baca Juga : Mimikri Sang Pelangi

“Dana Desa pun bisa digunakan oleh warga desa untuk operasionalisasi pencegahan COVID-19, seperti membangun posko di gerbang desa untuk lakukan pencatatan lalu lintas warga yang masuk ataupun keluar,” tutur Gus Menteri saat melakukan konferensi jarak jauh perangkat desa di sejumlah daerah di Indonesia pada Rabu (25/3/2020).

Gus Menteri juga menjelaskan, relawan penanggulangan COVID-19 akan bertugas untuk melakukan sosialisasi terkait COVID-19 serta melakukan beberapa rangkaian upaya pencegahan. Relawan desa tanggap COVID-19 akan dipimpin oleh kepala desa dan beranggotakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), petugas desa, tokoh masyarakat petani setempat hingga para pemuda, bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibnas.

Para relawan bertugas untuk mendata orang yang keluar atau masuk ke desa. Relawan juga diimbau membuat pos jaga yang dilengkapi alat deteksi kesehatan dan dijaga 24 jam. Selain itu, tugas relawan adalah mendata orang dalam pengawasan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang di tim kesehatan yang ada di kabupaten. Relawan juga bertugas untuk membentuk tenaga kesehatan yang akan memantau PDP dan mengawasi kegiatan karantina mandiri apabila di desa belum memiliki tempat karantina khusus.—Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

Up Close

Kawah Pembelajaran Pembangunan Desa

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Majalah Pajak

Akademi Desa 4.0 menjadi jembatan penghubung antar perangkat desa dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan desa melalui pembelajaran berbasis teknologi digital.

Dunia telah memasuki gerbang era revolusi industri 4.0, era yang secara fundamental telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Singkatnya, revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap peradaban sosial, ekonomi, dan budaya kita. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Internet of Things (IoT), teknologi baru dalam data sains, robotika canggih, dan cetak tiga dimensi telah merambah berbagai lini kehidupan masyarakat.

Indonesia pun tak ingin ketinggalan. Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan (roadmap) Industri 4.0 untuk meningkatkan nilai tambah industri manufaktur dalam negeri sehingga bisa bersaing secara global. Bagi daerah perkotaan, peningkatan nilai tambah industri tentu lebih mudah dilakukan karena infrastruktur penunjang relatif memadai. Tetapi, apa kabar desa, unit terkecil pemerintahan yang selama ini selalu identik dengan nuansa tradisional dan ketertinggalan?

Untuk mencapai perubahan menuju Indonesia 4.0 di wilayah desa, pemerintah membutuhkan kerja keras, terutama dalam penguatan SDM. Untungnya, melalui visi membangun Indonesia dari pinggiran, pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memfokuskan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah-daerah, melalui alokasi Dana Desa dan Dana Transfer ke Daerah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) sebagai kepanjangan tangan pemerintah telah menerjemahkan visi Presiden Jokowi itu melalui berbagai program terobosan untuk pemberdayaan desa dan pemerataan pembangunan di daerah. Salah satunya melalui program Akademi Desa 4.0.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, Akademi Desa 4.0 adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Melalui Akademi Desa 4.0, Kemendes PDTT melakukan standardisasi pembelajaran pembangunan desa di Indonesia dengan konsep e-learning. Pembelajaran diberikan kepada Pengurus BUMDes, perangkat desa, pengelola kegiatan desa, pendamping, dan pengelola lembaga kemasyarakatan agar memiliki kompetensi memadai untuk membangun desa mereka. Mereka yang lulus berhak menerima sertifikat kompetensi pembangunan desa. Selain itu, Akademi Desa 4.0 juga menyediakan akreditasi kepada lembaga yang bekerja sama menjalankan sertifikasi kompetensi pembangunan desa.

Baca Juga: Menggali Potensi di Tepian Negeri

Akademi Desa 4.0 hadir untuk menjawab berbagai program pelatihan bagi pemerintah dan warga desa yang diselenggarakan lembaga swasta yang selama ini dilakukan secara konvensional dan manual yang cenderung mahal dan kurang tepat sasaran. Melalui Akademi Desa 4.0 dengan konsep e-learning dan secara virtual, konsep ini diklaim mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga, baik bagi pelaksana, pelatih, maupun peserta. Harapannya, dengan program ini, desa semakin berdaya, mampu mengembangkan potensi yang ada, tetapi juga tetap mempertahankan kearifan lokalnya sebagai ciri khas eksistensi desa. Dalam pelaksanaannya, Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menekankan, Kemendes PDTT tidak bisa berjalan sendiri. Karenanya, ia sangat terbuka dengan segala keterlibatan dari pihak mana pun.

Berikut petikannya.

Kementerian Desa PDTT memiliki program Akademi Desa 4.0 untuk pemberdayaan desa. Bisa diceritakan seperti apa program itu?

Sebutan Akademi Desa 4.0 ini penting supaya benak kita sudah bisa membayangkan bahwa akademi desa ini menggunakan media digital. Maka penyebutannya harus lengkap—Akademi Desa 4.0 karena orang akan langsung (paham) akademi desa menggunakan digital. Dengan perkembangan teknologi IT yang sangat pesat, termasuk di Indonesia yang sangat luar biasa ini, maka salah satu pilihan tepat adalah berupaya mentransformasikan segala hal yang baik-baik melalui media digital supaya mudah ditangkap dan diterima, dilihat, didengar oleh seluruh warga masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Tapi, materi yang disampaikan itu harus bersifat yang membantu.

Pembangunan desa itu adalah sebuah program dan kegiatan yang menurut saya amat sangat mulia dan sangat penting bagi perkembangan bangsa Indonesia. itulah makanya Pak Presiden Jokowi sejak periode pertama beliau dalam Nawacita sudah menyatakan membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satu bentuk tindak lanjut dari konsep membangun Indonesia dari pinggiran adalah membangun desa. Dan sampai hari ini beliau sangat tinggi komitmennya untuk terus melakukan percepatan dan peningkatan pembangunan desa dan salah satu stimulus untuk percepatan pembangunan desa adalah Dana Desa. Tahun 2020 ini Dana Desa meningkat dari Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun. Dan komitmen Pak Presiden Jokowi, setiap tahun pasti akan naik.

Karena begitu strategisnya pembangunan desa dan besarnya dana yang dikucurkan ke desa, maka tidak ada pilihan lain harus dikawal betul pelaksanaan pembangunan desa ini secara maksimal. Nah pengawalan pembangunan desa dengan menggunakan Dana Desa dan dana lain yang masuk ke desa itu tidak cukup dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT sendirian, tapi juga harus dilakukan oleh seluruh warga masyarakat di desa khususnya. Tentu kalau kita mau melakukan pengawalan terhadap berbagai hal maka yang mengawal, yang melaksanakan, maupun yang mengawal harus paham urusan. Jangan sampai kemudian ada sebuah kegiatan yang melaksanakan kegiatan dan yang mengawasi kegiatan sama-sama enggak ngerti urusan, ini bahaya.

Baca Juga: Pelatihan Pajak untuk Pengelola Dana Desa

Pertama, bahaya dari ketepatan penggunaan Dana Desa, misalnya. Kalau kepala desanya dan aparat desa enggak paham Dana Desa ini peruntukannya bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana, bahaya sosial dan bahaya hukum. Bahaya sosial artinya masyarakat tidak merasakan kehadiran Dana Desa dan kemudian mereka tidak respect terhadap pemerintah desa. Bahaya hukum ketika itu melanggar hukum dia bisa masuk penjara gara-gara penyalahgunaan Dana Desa. Nah, ini yang kita kawal. Pengawalan itu di samping kami tiap hari melakukan komunikasi dengan para pihak yang memiliki kewenangan di desa maupun kabupaten yang terkait penggunaan Dana Desa. Kami juga harus terus-menerus melakukan peningkatan SDM. Nah, Akademi Desa 4.0 ini adalah salah satu bagian dari ikhtiar Kemendes PDTT untuk meningkatkan kapasitas SDM utamanya di dalam penggunaan dan pengawasan Dana Desa.

Seperti apa implementasi penerapan atau praktiknya program Akademi Desa 4.0 ini?

Implementasinya ada model pasti, kan, ini sistem on-line ya. Kami ingin model ini betul-betul bisa dirasakan kehadirannya oleh seluruh pemangku kepentingan—kepala desa, masyarakat, pendamping desa. Makanya rutin setiap Jumat ada yang namanya kuliah on-line. Jadi, live, itu salah satunya. Narasumbernya ada dua. Pertama, dari internal Kemendes PDTT, kedua dari luar (eksternal). Itu siapa saja, yang memiliki konsep, gagasan, atau pengalaman. Utamanya yang pengalaman, best practices ini kita undang ke sini (Kemendes PDTT) untuk berbicara memberikan pengalaman. Salah satunya misalnya akan kami undang ke sini, dari Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun itu di 2020 merupakan kabupaten yang tercepat dalam penerimaan Dana Desa. Kita ingin tahu kenapa begitu cepat awal dibukanya proses pengajuan Dana Desa, tahu-tahu sudah selesai semua, kemudian ternyata tahapannya panjang dan bagus. Mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, musrembang, dan seterusnya. Nah, ini sudah saya minta, tolong nanti pada saat waktu longgar saya minta datang ke Kemendes untuk memberikan kuliah on-line. Nah, itu salah satu narasumber dari luar.

Baca Juga: Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Nanti pada saatnya, tentu kami juga minta dari Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) karena penggunaan Dana Desa pasti akan bersentuhan dengan urusan perpajakan. Sekaligus siapa tahu ada kebijakan perpajakan yang agak spesifik untuk Dana Desa karena ini, kan, dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk percepatan pembangunan desa. Pembangunan desa itu intinya dua. Satu, urusan SDM, yang kedua, urusan pertumbuhan ekonomi. Pokoknya kami terus fokus dua hal ini. Enggak boleh keluar dari dua hal ini. Dana Desa juga tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan dua hal ini—SDM dan pertumbuhan ekonomi. Bangunan infrastruktur desa harus yang dekat banget dengan kepentingan dua hal ini. Itu bisa misalnya bikin perpustakaan desa, tapi tidak boleh kemudian untuk bangun balai desa atau kantor. Tidak boleh untuk bangun gapura desa, enggak boleh pakai Dana Desa atau belum boleh atau nanti. Tapi hari ini tidak boleh, semua penggunaan Dana Desa harus fokus pada dua hal, SDM dan pertumbuhan ekonomi.

Siapa saja mitra dari pihak eksternal Kemendes PDTT yang bisa bergabung dalam program Akademi Desa 4.0 ini?

Siapa saja bisa bergabung. Baik pengguna atau user, maupun narasumber. Misalnya, tiba-tiba ada orang yang punya pengalaman keterampilan dan kesuksesan dalam mengelola BUMDes. Terus berkomunikasi dengan kami, “Saya punya pengalaman bagus, saya ingin membagi pengalaman”. Oh, kami sangat senang banget, tidak harus kemudian kami mencari. Makanya kami terbuka, sangat terbuka untuk siapa pun. LSM, misalnya, atau kepala desa yang sukses, kemudian ingin membagi kesuksesan mereka, ingin ilmu mereka bermanfaat dan membaginya ke masyarakat supaya bisa ditiru, maka kami akan sangat welcome. Karena memang model pembangunan desa, pendekatannya hari ini kita lakukan yang paling mudah itu adalah model cloning. Makanya kita di web Kementerian Desa di sana ada desa contoh. Di situ desa-desa sukses dan berhasil yang bisa dibuka oleh siapa saja. Nah, yang tertarik dengan keberhasilan itu dengan karakteristik desanya yang setaraf atau sejenis, misalnya daerah pesisir, bisa saja di-cloning (duplikasi), dicontoh semua. Tetapi saya pesan jangan lupa tetap terus mempertimbangkan kearifan lokal. Budaya lokal harus menjadi titik tumpu pembangunan desa, jangan sekali-sekali bangun desa tidak bertumpu pada adat istiadat dan budaya.

Bagi yang ini bergabung dalam program ini, baik narasumber maupun peserta, mekanisme untuk bergabung bagaimana? Apakah menghubungi Kemendes PDTT atau lewat aplikasi?

Ada dua. Bagi yang ingin menjadi narasumber yang berbagi pengetahuan dan pengalaman silakan datang ke Kementerian Desa, atau pakai komunikasi dengan berbagai aplikasi yang sudah ada. Kami punya Ruang Desa, isinya banyak. Itu bisa digunakan untuk ratusan ribu bahkan jutaan (pengguna) supaya tidak terbatas seperti WhatsApp dan aplikasi lain. Jadi, mereka yang tertarik itu bisa datang ke sini, kalau mau silaturahmi dan melihat-lihat apa saja yang ada di Kemendes dan memang saya mengundang kepada seluruh masyarakat kalau ingin tahu desa di Indonesia sebelum terjun ke desa, alangkah lebih baik datang dulu ke Kementerian Desa. Untuk apa? Kami tunjukkan, “Sampeyan ingin tahu desa yang bagaimana?”, “Saya mau terjun ke desa yang berbasis komoditas tani”, misalnya. Kami punya desa produk unggulan tani, desa produk unggulan kopra, desa produk unggulan pertanian tanaman pangan. Semua kita sudah ada klasternya.

Nah, mereka yang tertarik untuk misalnya mau berinvestasi, “Saya punya usaha ekspor vanilla”, “saya punya usaha ekspor kopra, tapi saya butuh sumber yang langsung, tidak melalui banyak tahapan, biar saya dapat harga bagus dan petani yang saya beli juga dapat harga bagus, sama sama diuntungkan”. Ya, tanya Kementerian Desa, kami tunjukkan, kami petakan—ini ada siap desa sini, kecamatan ini, kabupaten ini, komoditasnya ini, potensi produktivitasnya sekian. Nah, kalau ini mungkin setahun-dua tahun bisa berjalan kalau didampingi, supaya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Mereka enggak usah pusing mencari sendiri, datang saja ke sini. Maunya yang bagaimana, kita bukakan, kita tunjukkan, bahkan kita fasilitasi untuk bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di desa. Di desa ada BUMDes, ada berbagai macam usaha, silakan berkomunikasi, kita akan sangat bahagia dan bangga. Berarti mereka datang ke sini, atau menggunakan aplikasi sistem Android yang sudah kita miliki.

Nama aplikasinya apa saja yang sudah disiapkan oleh Kemendes PDTT untuk mendukung program pemberdayaan desa itu?

Banyak. Misalnya, Akademi Desa 4.0, ada Indeks Desa Membangun. Itu bisa dibuka kalau mau tahu profil desa di Indonesia—kalau enggak ingin ke sini, cukup di rumah silakan buka, bisa. Tinggal klik, ketik nama desa, kecamatan, akan keluar dan bahkan di situ keluar rekomendasi—apa sih yang dilakukan oleh desa, pembangunan apa yang dilakukan agar desanya naik grade, ada di sana. Ada rekomendasi dan itu sudah dibangun sedemikian rupa menggunakan AI (artificial intelligence). Ada Ruang Desa, tempat berkomunikasi seluruh komunitas masyarakat desa. Misalnya ada aduan. Ada khusus juga aduan aplikasi yang melayani aduan. Kita setiap saat menanyakan, ada aduan berapa? Masalah apa yang paling mendasar? Sudah diverifikasi belum? Jadi, setiap aduan tidak boleh diabaikan begitu saja, tapi harus dicek betul. Meskipun tidak semua aduan itu berdasar, tapi kita harus merespons dengan standar, di mana setiap aduan harus dilakukan verifikasi. Ada lagi Desa Contoh tadi, ada banyak. Tinggal buka saja ada di web desa, di situ akan kelihatan, sudah ada list-nya, sudah ada rumah kecil-kecil tinggal kepinginmu apa, maunya ke mana.

Jumlah desa di Indonesia ada 74 ribu lebih. Apakah semua itu sudah tertangani, atau selama ini sudah berapa banyak desa yang tertangani sejak Program Akademi Desa 4.0 ini didirikan pada 2018 lalu?

Tepatnya 74.953 desa. Sampai hari ini memang masih ada sekitar 13 ribu yang belum punya jaringan. Ini terus kami usahakan dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Telkom. Pokoknya berbagai pihak yang terkait penyediaan jaringan itu kami ajak komunikasi karena saya juga ingin pada saatnya jangan lagi ada desa yang tidak mendapat jaringan. Bukan hanya urusan peningkatan SDM. Pada saatnya nanti—ini sudah mulai saya gulirkan, tapi nanti akan saya putuskan untuk wajib dilakukan, yaitu pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa menggunakan cashless. Tidak boleh lagi menggunakan uang tunai. Tapi, kan, hanya mereka yang hanya punya jaringan. Kalau belum punya jaringan enggak bisa akses. Tapi kami mulai dari yang punya jaringan, harus. Ini dalam rangka membantu kepala desa dan seluruh perangkat desa supaya lebih mudah dalam pertanggungjawaban. Kalau cashless, kan, tinggal masukkan, dikirim ke pekerja di padat karya tunai desa, si A dapat Rp 100 ribu, dikirim Rp 100 ribu. Di samping ada kuitansi penerimaan, ini jelas. Duit ke mana, hari apa, jam berapa, berapa jumlahnya. Makanya, kepala desa akan sangat terbantu dengan model ini.

Kemudian kita menuju ke desa digital. Salah satu ukuran desa digital adalah ketika sudah cashless. Kedua, seluruh pelayanan kepada masyarakat tidak harus lagi manual, itu nanti tahap berikutnya. Meskipun sekarang sudah ada beberapa puluhan desa digital. Misalnya, sampeyan, ingin mengurus surat keterangan apalah—mau nikah misalnya, ada aplikasinya, sampeyan tinggal isi data di situ, ada nomor KTP, masuk, sudah. Di situ akan keluar informasi jam sekian ambil di balai desa. Itu pelayanan yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa.

“Melalui Akademi Desa 4.0, Kemendes PDTT melakukan standardisasi pembelajaran pembangunan desa di Indonesia dengan konsep e-learning.”

Untuk menjalankan program ini Kemendes PDTT tentu tidak bisa berjalan sendiri. Dari kementerian atau lembaga yang sudah diajak ke dalam program ini mana saja?

Semua. Semua kementerian itu kita butuhkan. Kementerian Peranan Wanita, kita butuhkan karena Dana Desa juga digunakan untuk peningkatan gizi, penanggulangan stunting, ibu hamil, boleh Dana Desa digunakan, itu jelas dekat dengan SDM dan pertumbuhan ekonomi. Kementerian PUPR, juga sangat butuh karena Dana Desa fokusnya adalah aset desa. Bagaimana dengan aset di luar itu yang lewat desa? Enggak bisa menggunakan Dana Desa karena nanti akan kesulitan pada pertanggungjawaban aset. Misalnya alasan provinsi lewat desa, rusak banget, terus digunakan Dana Desa untuk memperbaiki itu. Enggak boleh dan itu harus kita bicarakan dengan PUPR.

Kami juga butuh dukungan dari Kejaksaan Agung, Polri, kami ada MoU semua kelembagaan. Hampir semua kelembagaan kami butuh, karena memang pembangunan desa itu adalah mikro dari pemerintahan daerah. Misalnya, kami juga sangat butuh dengan Pajak, pasti butuh itu pada saatnya untuk memahamkan, memberikan, kalau perlu kuliah di on-line sini untuk memberikan pencerahan dan tidak lanjut urusan perpajakan. Bukan hanya urusan dengan Dana Desa, karena masyarakat harus betul-betul sadar pajak. mereka punya bumi, tanah, sawah, itu semua, kan, menjadi objek pajak kalau mereka dipahamkan termasuk apa yang harus dilakukan agar tidak kena pajak terlalu mahal, atau sesuai dengan aturan, nah itu butuh.

Jadi, hampir semua. Tokoh agama kita butuh. Karena kita ingin desa kita ini memiliki ketahanan sosial yang tinggi supaya ajaran-ajaran dan pengaruh intoleransi itu jangan sampai merasuk desa. Siapa yang kita mintai tolong untuk membimbing ketahanan sosial itu ya tokoh agama. Makanya kita bikin yang namanya For Peace. Itu bukan bahasa Inggris tapi singkatan. For itu Forum Pemuka Agama Cinta Desa. Itu kita mohon bantuannya di samping mengawasi Dana Desa juga ikut membantu dalam meningkatkan daya tahan sosial desa.

Dengan BNN juga kita butuh. Jangan sampai desa tidak memiliki daya tahan terhadap narkotika. Dengan BNPB, kita juga butuh karena ada 50 ribu desa di Indonesia yang memiliki potensi bencana. Nah kita butuh literasi bencana, mitigasi bencana. Jadi, semua kementerian dan lembaga di pemerintahan ini kami butuhkan.

Selama ini semua sudah ada koordinasi, BNPB sudah pernah ke sini, memetakan desa-desa potensi, kemudian bagaimana potensi bencana, bagaimana penanganan supaya ada persiapan yang cukup untuk tanggap bencana. Makanya Dana Desa boleh digunakan untuk tanggap bencana.

Selama ini apa yang menjadi kendala Kemendes PDTT untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan desa?

Kendala yang paling besar, dan ini terus kami upayakan solusinya adalah kendala sumber daya. Makanya ada Akademi Desa 4.0. Kemudian setiap hari Senin saya melakukan teleconference dengan stakeholder seperti kepala desa, kepala dinas, bahkan dengan pihak PBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) yaitu Kantor Perbendaharaan Negara terkait dengan pengucuran Dana Desa. Kemudian dengan tokoh-tokoh terkait pengawasan dengan para pendamping desa, itu setiap Senin ada jadwal rutin di sini saya mengadakan teleconference. Arahnya ya peningkatan sumber daya manusia. Kemudian kami buka Ruang Desa, juga ada dialog tanya jawab terkait berbagai hal untuk pembangunan desa.

Kenapa itu sangat penting? Karena menyadarkan kita akan berbagai hal tentang desa itu butuh waktu panjang. Satu aspek saja terkait penggunaan Dana Desa, yaitu aspek perencanaan. Saya selalu menekankan, tolong perencanaan, perencanaan. Dan perencanaan itu sangat penting karena di situlah alur arah untuk pembangunan desa. Kalau perencanaan bagus maka gampang pelaksanaannya, kalau itu enggak jelas, di mana letaknya, berapa meter, anggarannya berapa, spesifikasinya bagaimana. Kalau itu detail, pelaksanaannya akan mudah. Kalau pelaksanaannya mudah maka pertanggungjawabannya tidak sulit karena pelaksanaannya sudah dipandu oleh perencanaan yang matang. Pelaksanaannya ketika semua arahan dari perencanaan dilaksanakan dalam pelaksanaan maka barang yang dihasilkan pasti bagus. Kalau barang dihasilkan pasti bagus, maka pertanggungjawabannya juga mudah.

Misalnya, bicara tentang pengecoran jalan desa, perencanaannya jelas, batunya berapa, semennya berapa, pasirnya berapa, campuran airnya bagaimana. Kalau itu diterapkan penuh, enggak usah takut, siapa pun yang datang mengecek silakan di cek. Mau diambil dibawa ke lab, silakan bawa ke lab. Nah enak, kan? Makanya saya selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan kapasitas kepala desa pendamping desa untuk betul-betul paham dalam (perencanaan) ini. Nah, salah satu kunci perencanaan yang baik itu adalah jangan melakukan sesuatu atas dasar keinginan, tapi lakukan sesuatu atas dasar kebutuhan atau permasalahan. Maka siapa pun dia akan bagus dalam melakukan perencanaan ketika didasarkan pada permasalahan atau kebutuhan masyarakat, bukan keinginan sendiri.

Baca Juga: Desa Kuat, Negara Hebat

Parameter desa yang akhirnya dianggap sudah memenuhi standardisasi dari program Akademi Desa 4.0 itu seperti apa?

Jadi, bukan parameter desa. Akademi Desa, 4.0 ini ukurannya ke person. Jadi, tidak eksklusif ke kepala desa, siapa pun boleh yang penting registrasi maka dia akan mendapatkan pemberitahuan, hari Jumat yang akan datang kita akan bahas ini, dengan narasumber ini, ini, dan ini. Nah, mereka akan siap pada saatnya, kemudian mereka menyimak kuliah itu. Nanti kita sempurnakan lagi, bukan hanya kuliah on-line tapi juga ada modul yang bisa di buka dan di-download oleh siapa yang membutuhkan. Supaya tidak mendasarkan pada pendengaran tapi ada dokumen yang dibaca. Tidak harus difotokopi, karena semua itu menggunakan e-learning. Jadi, dia buka dan dibaca, habis itu pakai Android, dan bisa dipilih mana yang dibutuhkan atau bisa juga digunakan sewaktu-waktu dia menghadapi masalah. ”Oh iya, saya ingat ada materi itu”, dia tinggal buka saja. Jadi enggak usah terlalu formal, yang penting substansinya kena, pembelajarannya masuk, materi dikuasai.

Dari universitas atau kalangan akademisi selama ini seperti apa pelibatan mereka dalam program ini?

Jadi, universitas pertama KKN tematik. Ini yang sudah berjalan bagus, tentu akan kita tingkatkan. Kedua, banyak perguruan tinggi yang menghasilkan berbagai temuan, apakah teknologi tepat guna, atau sistem mekanisasi pertanian dan seterusnya. Itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang penting semua hasil dari perguruan tinggi yang bisa memberikan kemudahan dalam proses peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi di desa pasti akan kita manfaatkan. Nah sekarang, ada lagi satu hal namanya kampus merdeka yang digulirkan Kemendikbud. Salah satu kegiatan dalam kampus merdeka itu proyek desa. Nah, ini juga kita lakukan sinergi, lakukan pendataan secara detail, sistemnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, kampus merdeka proyek desa itu. Tetapi ini akan sangat bagus bagi percepatan pembangunan masyarakat desa karena warga kampus ikut dan saya selalu menekankan kepada seluruh anggota Forum Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa), basis kita adalah desa. Kampus itu harus bertumpu pada desa karena apa, kalau kampus bertumpu pada desa dan bertumpu pada budaya maka saya jamin kampus itu akan aman dari radikalisme, karena pikirannya selalu bertumpu pada basis desa. Mereka yang kena radikalisme itu, kan, pikirannya enggak jelas mau ke mana, pasti berbeda dengan akar budaya. Enggak mungkin, masyarakat desanya enggak mungkin seperti itu. Supaya tidak seperti itu maka jangan sekali-kali kampus itu tercerabut dari akar budaya. Caranya satu, yaitu aktif dalam membangun desa.-Waluyo Hanjarwadi

 

Lanjut baca

Up Close

Efisiensi Kolam Susu

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Majalah Pajak

Tumbuh di lingkungan desa membuat Gus Menteri memahami permasalahan yang ada di desa. Kini, sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia (PDTT), ia ingin mewujudkan desa surga yang tenteram dan sejahtera.

Gus Menteri mengeluarkan sisir kecil dari dalam saku belakang celananya. Pria bernama lengkap Abdul Halim Iskandar yang kini menjabat Menteri Desa PDTT itu merapikan rambutnya, lalu duduk di bangku studio mini TV Desa. TV Desa adalah media resmi Kementerian Desa (Kemendes) PDTT untuk menyosialisasikan berbagai program pemberdayaan desa. Hari itu Abdul Halim dan Majalah Pajak hendak melakukan siaran langsung melalui kanal YouTube untuk membahas program Akademi Desa 4.0 yang sejak dua tahun lalu dijalankan Kemendes PDTT. “Gus Menteri Kupas Tuntas Akademi Desa 4.0”. Demikian judul yang tertera pada layar monitor di ruang kontrol siaran langsung studio TV Desa pagi itu.

Bagi sebagian orang, sapaan Gus Menteri untuk Abdul Halim Iskandar mungkin masih belum familiar. Maklum, nama beken kakak kandung politisi PKB Muhaimin Iskandar itu belum lama ia dapatkan dari Nadiem Anwar Makarim yang tak lain adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Awalnya Halim mengaku tak nyaman dengan sapaan Gus. Sejak ia kecil, orangtuanya yang menjadi pengasuh pondok pesantren tak mengizinkan putra-putranya dipanggil dengan sebutan Gus lazimnya anak-anak kiai pesantren pada umumnya. Namun, sapaan baru itu akhirnya ia terima juga agar lebih mudah diingat dan lebih dekat dengan masyarakat. Gus Menteri berharap, sapaan baru itu membuat masyarakat pun lebih mudah mengingat program-program dan kebijakan yang disampaikan kementerian.

Baca Juga :Potensi Dikelola, Desa Sejahtera

“Saya alhamdulillah dilahirkan dari keluarga pesantren. Namun, enggak pernah orangtua saya membolehkan siapa pun memanggil putra-putranya dengan sebutan Gus. Sebutan Gus Menteri itu, kan, baru belakangan ini. Secara hati saya enggak cocok, tapi kemudian saya memberikan ruang itu setelah Gus Solah (K.H. Salahuddin Wahid) wafat. Saya bilang, ‘Oke enggak apa-apa, karena Gus-nya kurang satu’,” kata Abdul Halim di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta, Rabu (26/2).

Sejak kecil Abdul Halim memang tumbuh dan belajar di lingkungan pesantren, tepatnya di Pesantren Manbaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia adalah salah satu cicit K.H. Bisri Syamsuri, tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus pendiri Pesantren Manbaul Maarif Denanyar. Selain nyantri, Abdul Halim juga menempuh pendidikan formal di MI, MTs, dan MAN Mambaul Ma’arif Denanyar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S1 Yogyakarta dan S2 di Kota Malang, Jawa Timur.

“Saya asli wong ndeso yang belajar di desa. Hidup di desa dengan skala ekonomi yang sangat minim pada saat itu. Kehidupan desa waktu itu yang saya ingat betul, rumah batu bata itu dihitung dengan jari kedua tangan itu enggak habis—saking langkanya. Saya hidup di sekitar itu, meskipun rumah saya termasuk yang bata, sekitar saya masih sangat minim,” Abdul Halim berkisah.

Hidup di tengah keluarga kiai pendiri pesantren dengan strata sosial yang disegani tak membuat Abdul Halim menjadi sosok yang eksklusif. Dalam keseharian, ia tetap membaur dengan masyarakat desa pada umumnya bahkan ikut merasakan betapa sulitnya kehidupan di desanya kala itu.

“Saya bergaul dengan mereka, saya bisa merasakan betul, dan kehidupan saya tidak jauh dengan mereka. Saya baru sadar ketika sudah lulus SLTA, ternyata telur ayam itu bulat. Setahu saya sejak kecil, telur ayam itu segitiga. Tiap makan (telur) seminggu sekali tahunya telur ayam itu, ya, segitu (seperempat bagian potongan),” seloroh Gus Menteri sembari tertawa.

“Desa surga adalah cita-cita yang ingin saya wujudkan. Kita harap semakin banyak desa-desa surga, sehingga apa yang diilustrasikan Koes Plus dalam lagunya bisa terwujud.”

Disiplin dan efisien

Dari lingkungan keluarga, Abdul Halim mengaku orangtuanya selalu mendidiknya untuk hidup disiplin dan sederhana, termasuk membiasakan diri berperilaku efisien dalam segala hal. Menurut Abdul Halim, banyak masalah ekonomi yang terjadi di desa disebabkan kurangnya kesadaran pentingnya efisiensi.

“Orang desa itu kurang terbiasa hidup efisien. Hampir setiap rumah itu karena rumahnya genteng, pendek—sejangkauan tangan bisa sampai yang depan. Hampir setiap rumah itu ada tampah yang berisi nasi yang tidak termakan lalu menjadi karak (nasi sisa yang dikeringkan). Waktu saya kuliah di Jogja berpikir, ngapain kok banyak karak ya? Berarti enggak berpikir efisien supaya bagaimana menanak nasi yang pas,” kata Abdul Halim.

Baca Juga: Memberdayakan Masyarakat Perdesaan

Pengalaman itu menjadi tertanam di benak Abdul Halim yang kelak akan memengaruhi dalam membuat kebijakan pemberdayaan desa saat ia menjabat sebagai anggota legislatif di daerah maupun saat menjadi menteri saat ini. Abdul Halim mulai terjun ke dunia politik sejak tahun 1999. sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang sejak tahun 1999 hingga 2011. Pada 2009, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur hingga tahun 2014. Lalu pada periode 2014, ia didaulat dia menjadi Ketua DPRD Jawa Timur hingga 2019 sebelum akhirnya mengemban amanah sebagai Menteri Desa PDTT pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Setelah menjadi menteri, pria kelahiran Jombang 14 Juli 1962 ini semakin mengerti bahwa efisiensi adalah salah satu syarat keberhasilan pembangunan di desa. Kuncinya, masyarakat dibekali dengan keterampilan dan pemahaman literasi keuangan. Beberapa desa di Indonesia telah berhasil menerapkannya dan terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan Desa Panggungharjo, Bantul Yogyakarta yang kini mampu berdikari karena mampu membangun pemahaman literasi keuangan sehingga mampu memberdayakan potensi desa yang ada (baca Majalah Pajak Volume LXX 2019).

Kini, di kementerian yang ia pimpin, Abdul Halim ingin mendedikasikan pengalamannya yang ia dapat sebagai wong ndeso untuk membangun desa-desa di Indonesia agar lirik lagu “Kolam Susu” gubahan Koes Plus puluhan tahun silam bisa terealisasi.

“Desa surga adalah cita-cita yang ingin saya wujudkan. Kita harap semakin banyak desa-desa surga, sehingga apa yang diilustrasikan Koes Plus dalam lagunya bisa terwujud,” ujar Abdul Halim. Ia ingin, desa menjadi tempat yang indah dan nyaman bagi masyarakat sehingga tidak akan ada lagi masyarakat desa yang berbondong-bondong mencari penghidupan di kota.

Bagi Gus Menteri, desa adalah tempat penuh kedamaian, di mana budaya dan kearifan lokal yang masih kuat mengakar. Karenanya, untuk mengenang masa indah di desa kecilnya, di sela-sela kesibukannya, setiap pulang kampung Gus Menteri masih rutin sekadar mampir di gerobak tukang bakso kaki lima untuk menyantap makanan favorit masa kecilnya sembari bernostalgia mengenang betapa damainya kehidupan desa.-Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News5 jam lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News24 jam lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 hari lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News2 hari lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News3 hari lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News3 hari lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News4 hari lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News5 hari lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Breaking News6 hari lalu

Jakarta Perpanjang PSBB Transisi dan Berlakukan Lagi Aturan Ganjil-Genap

Kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia belum juga reda. Hingga Jumat (31/7/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengumumkan, kasus terkonformasi...

Breaking News6 hari lalu

Rayakan Iduladha, PT KAI Berikan Diskon Perjalanan Hingga 25 Persen

Perayaan Iduladha tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Antara lain merosotnya penjualan hewan Kurban yang dialami pedagang di berbagai daerah...

Populer