Terhubung dengan kami

Up Close

Dilema Efisiensi Pemerintah

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

“Buah salah buah kedondong

bayar pajak dong.”

Karmina (pantuan kilat) itu dibacakan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memberi sambutan pada acara penyampaian SPT Tahunan menggunakan e-filing di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (8/3) lalu.

Humor politik berloncatan, meningkahi pembacaan sambutan tertulisnya yang mengupas peran vital pajak bagi pembangunan bangsa dan komitmen tiap anggota DPR yang dipimpinnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

“Saya bertanggung jawab secara moril terhadap kepatuhan seluruh anggota DPR dan karyawan DPR meskipun sesungguhnya menjadi tanggung jawab setiap individu untuk melaporkan SPT,” ucapnya.

Di hadapan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, serta pimpinan fraksi dan komisi, yang saat itu kompak menghadiri acara, Bambang berujar, “Melihat angka-angka (target penerimaan) di atas, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk membantu pemerintah mewujudkan target tersebut. Apalagi APBN merupakan produk bersama antara pemerintah dan DPR.”

Sampai di sini ia berhenti untuk sejenak kemudian membuat hadirin tertawa penuh arti dengan lanjutannya, “Jadi, APBN ini produk bersama antara pemerintah dan DPR—sama seperti Undang-Undang MD3.”

Harap diingat, atmosfer publik saat Bambang mengucapkan itu masih diwarnai polemik menyusul pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada 12 Februari lalu. Belakangan, hingga batas waktu 30 hari berakhir pada 14 Maret 2017, pemerintah (Presiden Joko Widodo) memastikan tidak akan menandatangani lembar pengesahan UU MD3 itu. (Penolakan penandatanganan ini tidak menghalangi berlakunya UU MD3.)

Seraya menyapa kaum wanita yang hadir, di sambutan singkatnya, Bambang juga mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia. Katanya, “Perempuan yang melahirkan kita, dan perempuan juga yang kita pacari sehingga kita punya anak-anak dan cucu-cucu yang akan merawat kita kelak.”

Setarikan napas dengan ini, pria kelahiran Jakarta 10 September 1962 ini juga menyatakan apresiasinya kepada Presiden Jokowi yang memberikan kesempatan kepada banyak perempuan untuk duduk di Kabinet Kerja. Lalu, tak mau ketinggalan dari organisasi internasional, di momen inilah Bambang mengumumkan bahwa DPR akan memberi penghargaan kepada Menkeu Sri Mulyani.

“Kami enggak mau kalah, beliau dapat penghargaan dari dunia internasional, kami juga kasih dari Senayan,” kata Bambang. Seketika hadirin dan peliput berita tertawa sambil menujukan pandangan ke Fadli Zon yang senyum-senyum menyimak di deretan depan.

Sebelumnya, lewat akun media sosialnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sempat melontarkan keheranannya dengan penghargaan internasional yang diterima Sri Mulyani dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Menurut Fadli, penghargaan yang diterima mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak sejalan dengan kinerjanya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo.

Kita sudah menghadapi zaman yang berubah total, baik di sisi teknologi maupun lainnya, dan lebih penting lagi, di sisi semangat pemerintah kita sekarang—semangat efisiensi.

Ubah paradigma

Dua hari berturut-turut Majalah Pajak mengikuti sebagian agenda Bambang Soesatyo. Sebagai Ketua Dewan, tak terelakkan, waktunya kini banyak tersita untuk menerima curhat dari berbagai pihak.

Rabu (7/3) itu, misalnya, di kantornya Bambang hanya bisa secara singkat saja—karena tamu lain sudah antre—menerima koleganya, para pengurus ARDIN Indonesia (Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia). Padahal, di asosiasi ini, Bambang adalah Ketua Umum.

Siang itu, selain mengucapkan selamat kepada Ketua Umum mereka yang kini menjadi Ketua DPR, para pengusaha dari penjuru daerah di Indonesia ini juga meminta saran dan solusi dari Bambang agar pelaku usaha di daerah dapat terus berbisnis dengan sukses dan sehat, bermitra dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di era yang sudah berubah.

Mangga, apa yang bisa saya bantu? Sampaikan saja—tapi jangan minta saya melanggar aturan,” kata Bambang Soesatyo seraya tertawa.

Menanggapi curhatan masyarakat yang kali ini disuarakan oleh para pengurus asosiasi bisnis ini, Bambang menyoroti berlangsungnya perubahan era, dan perubahan ini menuntut perubahan pola pikir masyarakat.

“Kita memang harus mengubah pola pikir kita. Kondisi saat ini sudah jauh berbeda dengan lima atau sepulun tahun lalu. Terakhir saat saya bicara di Hotel Borobudur—kalau tidak salah—saya ingatkan bahwa kita sudah menghadapi zaman yang berubah total, baik di sisi teknologi maupun lainnya, dan lebih penting lagi, di sisi semangat pemerintah kita sekarang,” ujarnya. “Semangat pemerintah kita itu efisiensi, sehingga dari awal ditekankan soal memperpendek birokrasi dan mata rantai bisnis yang membuat berat beban ekonomi.”

Semangat efisiensi

Perubahan zaman yang bertemu dengan semangat pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, memang bisa menimbulkan dilema, setidaknya tantangan, bagi pengusaha. Pelaku bisnis dituntut melakukan efisiensi di berbagai lini—tantangan berat terutama bagi pebisnis lokal yang umumnya bukan pengusaha besar.

“Dengan sistem on-line, sekarang semua bisa ikut tender dari mana saja,” ujarnya. “Keburukannya juga ada, yakni kalau kita konsisten dengan sistem itu, maka kita tidak bisa mendorong atau membangun pengusaha lokal di daerah. Yang menang adalah perusahaan besar, karena mereka lebih efisien. Pengusaha kita yang pemain tengah, yang ambil barang dari pabrik, lempar ke pasar, ambil untung sedikit, akan kalah bersaing. Ini tantangan.”

Bambang mengajak masyarakat menyikapi semua tantangan itu sebagai risiko yang harus ditanggung bersama, karena perubahan paradigma ini sudah menjadi pilihan pemerintah. “Pilihan sudah diambil, hasilnya akan menjadi risiko bersama,” kata Bambang. “Tapi yang jelas, negara jadi lebih efisien dan masyarakat mendapatkan segala sesuatunya dengan lebih murah.”

“Selama puluhan tahun, masyarakat membayar di luar harga yang sebenarnya. Harga kue A, misalnya, harusnya bukan lima puluh rupiah. Tapi karena ada rentetan distribusi, rentetan meja birokrasi, masyarakat membayar dengan harga yang tidak seharusnya. Padahal, harusnya lebih murah,” urainya.

Bakti ke daerah

Namun, bukan pengusaha namanya kalau tidak melihat peluang di tengah tantangan. Maka, Bambang pun menyarankan pelaku usaha untuk mengubah orientasi bisnis, mencari peluang untuk terus memperkuat jaringan usaha, bermitra dengan perusahaan yang sudah besar, dan memanfaatkan celah efisiensi, sehingga akhirnya mereka dapat menghasilkan barang yang tidak lebih mahal dari yang ditawarkan pesaing.

“Yang penting, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa ada keinginan pemerintah pusat untuk mendorong perusahaan lokal ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan mendorong seluruh effort APBD di daerah untuk dilakukan oleh pengusaha lokal. Walaupun tak bisa kita jamin, pengusaha lokal itu siapa.”

Komitmen pemerintah bahkan bisa disambut sebagai peluang untuk memajukan kampung halaman masing-masing pengusaha. “Setiap desa menerima bantuan Rp 1 miliar untuk kegiatan yang produktif. Kalau teman di daerah pegang sepuluh desa saja, lalu menstimulasi usaha-usaha yang bisa memakmurkan desa-desa, mulai dari pendampingan hingga pembinaan, kan bagus. Itu membuat pengusaha di daerah bisa berbakti kepada daerah kita masing-masing.”

Bambang tentu paham betul, bahwa uang yang tersalurkan ke tiap desa yang ia paparkan dalam pertemuan itu berasal dari setoran pajak. Tak heran bila esoknya, di lobi Gedung Parlemen, di momen yang tersebut di awal laporan ini, kita dengar ia menutup sambutannya dengan dua pantun bertema pajak, yang salah satunya berbunyi begini.

Petani ke sawan pergi membajak

beli bibit langsung dibayar

Mari kita membayar pajak

Agar pembangunan semakin lancar

Setelah lepas dari kerubutan para pewarta yang sempat meminta Ketua DPR yang juga mantan wartawan itu berpose di depan komputer yang dipersiapkan untuk pelaporan pajak secara elektronik itu, Bambang bergegas ke ruang kerjanya. Kami membuntutinya ke kantor Ketua DPR RI di Lantai Tiga Gedung Nusantara III.

Fotografer Majalah Pajak Rivan Fajry mengambil gambarnya di sela silih-bergantinya tamu. Duduk meletakkan lengan di meja lebar di ruang kerjanya, lagi-lagi, Bambang bercanda, “Ambil dari depan ya, supaya perut saya tidak kelihatan.”

 

Banyak respons negatif dari masyarakat begitu negatif menyikapi pengesahan Undang-Undang MD3. Kenapa itu terjadi dan mengapa pengesahan Undang-Undang inimenjadi prioritas DPR untuk diselesaikan?

Begini, saya mencermati suasana kebatinan yang berkembang di DPR, dan saya lihat, tanpa adanya revisi Undang-Undang MD3, suasana kebatinan ini akan kurang kondusif. Kita menginginkan DPR yang kompak dan berpikir fokus untuk kepentingan rakyat. Kami ingin ada proses yang menjamin semua pihak di dalam bisa buy in dan legowo. Undang-undang MD3 ini harus di revisi secepat mungkin, sebelum kita masuk ke pembahasan undang-undang lainnya. Tanpa penjaminan terbangunnya suasana yang kondusif, maka timbulnya risiko tertundanya atau bahkan dead lock-nya pembahasan undang-undang yang lain akan sulit dikalkulasi.

 

Masalahnya, masyarakat banyak memprotes masalah hak imunitas yang ada di Undang-Undang MD3 yang baru? Apa pendapat Anda?

Itu memang dinamika yang berkembang pada saat itu. Menurut saya wajar saja, mengingat banyaknya kasus hukum yang terjadi membuat banyak anggota cemas. Tanpa imunitas semua hal bisa dijadikan alat untuk menekan. Dalam perkembangan situasi yang seperti sekarang, tidak tertutup kemungkinan, ada oknum yang tidak terpenuhi aspirasinya, lalu menggunakan cara-cara yang tidak benar memengaruhi objektivitas pembahasan undang-undang, melalui fitnah dan tuntutan macam-macam.

Tapi, kan, suasana domokratis yang terbangun saat ini sudah bagus. Silakan masyarakat menilai, dan saluran-saluannya juga sudah ada. Jadi, tidak tepatlah kalau dikatakan DPR menjadi sangat powerful. Lebih tepatnya biarkan semuanya menjadi exercise demokrasi sehingga proses politik di NKRI ini semakin matang dan dewasa.

 

Ada berapa undang-undang yang telah dan belum diselesaikan pada periode 2014-2019 ini, dan berapa target undang-undang yang akan diselesaikan sejak tahun 2018 sampai dengan dengan akhir periode kepemimpinan Anda di DPR di tahun depan?

Awalnya ada 60-an permasalahan yang diamanahkan untuk dibahas menjadi undang-undang. Waktu saya menerima mandat menjadi ketua, sudah 20 Undang-undang selesai, dan sisanya lebih kurang 40 permasalahan. Saya kira wajar kalau di waktu masa mandat saya, saya menargetkan 10 Undang-undang dapat diselesaikan, dan itu yang benar-benar prioritas harapan masyarakat. Antara lain, seperti undang-undang terkait UKM, Undang-Undang Narkoba, dan Penanggulangan Terorisme.

 

Apakah tidak ada rencana untuk membangun web atau laman sebagai media berinteraksi dengan rakyat?

Saat ini memang kita sedang menyiapkan laman resmi DPR RI sebagai sarana komunikasi strategis DPR dengan rakyat. Di dalamnya akan memuat amanat undang-undang apa saja yang menjadi prioritas, jumlah undang-undang yang telah selesai dan tempat untuk mendownload-nya, jadwal dan progres pembahasan RUU di komisi-komisi, tempat rakyat menyampaikan usulan terhadap RUU yang sedang dibahas, mengadukan masalah-masalah yang menjadi kewenangan DPR, forum tanya jawab, petunjuk bagi masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur politik dan hukum, serta menjadi tempat untuk mengunggah research paper, saran dan masukkan ke pada DPR yang akan di kelola per topik.

Laman ini sangat penting menurut saya, karena para praktisi, perguruan tunggi, dan masyarakat dapat mempunyai resource dari laman resmi, tentang dinamika yang terjadi di DPR, serta berbagai bahan berupa hasil pembahasan untuk kepentingan kajian mereka. Artinya, laman resmi DPR ini akan menyediakan bahan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan Undang-undang. Rakyat seharusnya sadar bahwa undang-undang ini, mereka yang membuat, dan mekanismenya saja melalui perwakilannya yang berkoordinasi dengan pemerintah, serta proses demokrasi yang terbangun di dalamnya.

Oleh karena itu, ketersediaan media komunikasi seperti laman yang dapat memberi kesadaran ini menjadi salah satu kebutuhan utama agar bangunan silaturrahmi nasional dan persatuan ini semakin kokoh. Saya berharap para praktisi dengan kepedulian sosialnya, dan perguruan tinggi dengan Tri Dharma-nya, mempunyai bahan untuk melakukan sosialisasi tentang peran politik rakyat dalam suatu negara. Dengan komunikasi yang terus-menerus dan dibangun melalui kepedulian, saya yakin masyarakat akan semakin sadar untuk melakukan kontribusi dalam aspek sosial, politik, dan juga ekonomi, seperti Pemilu yang bersih, bebas, umum, jujur dan adil, peningkatan kepatuhan untuk membayar pajak, tumbuh kembangnya relawan pemberdaya, dan peningkatan CSR.

Menurut saya hal ini akan mempunyai dampak yang besar, yaitu terbangunnya rasa yang lebih berkeadilan, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat, dan sampai pada efisiensi beban biaya Pemilu, yang sekarang selalu menjadi salah satu masalah utama negeri ini.

 

Semangat penerapan efisiensi anggaran di satu sisi kadang menjadi dilema bagi pengusaha dan pemerintah sendiri. Bagaimana semua kalangan harus menyikapi hal ini?

Memang masalah, tapi yang jelas kami di DPR mengharapkan adanya perubahan paradigma di kalangan pengusaha, sehingga mereka dapat memiliki kompetensi yang layak jual. Pendekatannya haruslah berbeda, bukan menawarkan produk, tapi menawarkan solusi, sehingga harga akan sesuai dengan produknya. Misalnya, terobosan berupa kemampuan mereka menjadi pendamping di desa dalam arti melatih masyarakat di suatu desa untuk dapat memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut, di mana mereka sebagai pengusahanya, beberapa masyarakat desa menjadi operator yang memproduksi, tentu akan membuat dana desa dapat mereka nikmati Bersama masyarakat desa.

Contoh kecil saja, investasi mereka di rumah-rumah penduduk desa untuk keperluan penginapan turis lokal dan internasional. Merenovasi dan kamar mandi yang cocok untuk keperluan tersebut, pengusaha retail atau distributor sudah dapat menjual produksinya seperti tempat tidur, furnitur, shower, toilet, jongkok, dan duduk dan lain-lain. Begitu juga dengan tempat-tempat sight-seeing, dan tempat foto selfie, itu juga tempat-tempat yang sekarang dapat menjadi potensi usaha.

Jadi, era yang sudah berubah ini memang menuntut kreativitas pengusaha. Misalnya, cobalah cara pemasaran dengan on-line, kolaborasi diskon dengan usaha transportasi, penjualan bundling. Sedangkan untuk usaha terkait pekerjaan jasa, baik yang penunjukan maupun lelang, saya kira sudah waktunya memanfaatkan jasa ahli teknis untuk pendampingan agar tidak terjebak dengan harga terendah. Oleh karena itu, pengusaha perlu untuk menyiapkan kompetensi agar saat dilakukan beauty contest mereka bisa meyakinkan sebagai pengusaha yang mampu, karena punya kecukupan referensi dan tawaran solusinya dapat diuji secara teknis. Mutu juga menjadi sangat penting untuk membangun loyalitas pelanggannya.

 

Anda baru saja menyampaikan SPT Bersama secara on-line. Bagaimana kesan Anda terkait layanan perpajakan, dan apa kritik dan saran untuk DJP?

Penyampaian SPT bisa-bersama-sama saat ini kan fakta dari semakin kompaknya DPR. Ini momentum yang sangat baik yang harus terus dijaga agar semangat kebersamaan ini terus terjaga saat kita membahas RUU yang ditargetkan. Ini bukti DPR itu kompak, mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Fasilitas yang dimiliki DJP sudah semakin baik, tapi masyarakat itu keinginannya membayar pajak semudah membayar rekening listrik. Itu betul. Dan oleh karena itu DJP seharusnya mengembangkan betul kemampuannya dalam waktu yang tidak lama, agar fasilitas layanannya semakin mudah, cepat, dan akurat. Jangan sampai kita mau melapor sistemnya lambat, kita mau membayar sistemnya menolak atau macet.

Memang perlu upaya maksimal untuk mencegah masalah seperti itu. Satu orang saja terkena masalah, saya yakin suaranya akan ke mana-mana. Dan dukungan DPR yang begitu menggembirakan pada saat kita mengisi e-filing bersama-sama dapat hilang sekejap saja.

Saya juga meminta kepada pemerintah untuk memikirkan kembali, apakah masyarakat yang bekerja masih perlu mengisi SPT, toh sudah dipotong. Bila lebih dari satu pemberi kerja, tolong dibuatkan mekanisme, bahwa mereka dapat meminta dipotongkan secara penuh oleh salah satu pemberi kerjanya. Seharusnya hal seperti ini dapat dilakukan oleh teknologi komunikasi, dan ini akan menyenangkan pembayar pajak, sekaligus menjadikan sistem perpajakan lebih efisien. Itu juga akan mengurangi keluarnya dollar untuk merawat database dan jaringannya. DJP lebih enak tinggal merawat pengusaha saja, tentunya sistem akan jauh lebih cepat.

Up Close

Edukasi dan Kebahagiaan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Esensi bisnis tak hanya melulu soal laba, melainkan juga soal kontribusi edukasi dan memberi kebahagiaan kepada khalayak.

Darah pebisnis memang mengalir di tubuh Erick Thohir. Ayahnya, Teddy Thohir merupakan salah satu pemilik grup Astra International dan sang kakak, Garibaldi Thohir adalah Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk. Bedanya, Erick lebih tertarik pada lini bisnis media dan olahraga.

Melalui bisnis media dan olahraga, ia ingin dapat memberikan edukasi dan kebahagiaan untuk masyarakat luas. Kata Erick, bidang olahraga dapat mengajarkan semangat sportivitas, jiwa pantang menyerah, dan berusaha melakukan yang terbaik. Sedangkan bisnis media, ia jadikan wadah edukasi dan informasi. Erick meyakini kedua bidang usahanya itu dapat memberikan kebahagiaan kepada dirinya dan khalayak.

“Saya senang fokus di dunia sport dan media karena ada dua hal penting yang bisa saya kontribusikan ke masyarakat—edukasi dan kebahagiaan,” ungkap Erick di ruang tamu Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC), Senayan, pada Rabu Siang (12/9).

Untuk itu, bagi Erick, perbedaan bisnis yang dijalani oleh keluarga Thohir merupakan sesuatu yang biasa. “Bukannya musuhan tapi kebetulan media dan sport memang menjadi pilihan murni kecintaan dan kesukaan.”

Kesuksesan Erick meracik bisnis di bidang itu bukan sekonyong-konyong. Selulus program master dari National University, California, AS (1993), ia sempat mengawali bisnis restoran Hanamasa dan Pronto, milik keluarga. Di sana Erick belajar banyak tentang kegigihan dalam berbisnis. Terlebih badai krisis moneter 1998 hampir menerjang usaha kuliner itu.

Pasca-Reformasi 1998, bersama sahabatnya, Muhammad Lutfi, Harry Zulnardy, dan Wisnu Wardhana ia mendirikan perusahaan bernama Mahaka.

Lewat awak Mahaka, Erick melebarkan sayap dengan memiliki media Republika. Nah, keyakinannya dalam memberikan kebahagiaan melalui industri media, bagi Erick terjawab tatkala harian Republika mampu memberi inspirasi film Ayat-Ayat Cinta yang rilis pada awal tahun 2008.

“Novel Ayat Ayat Cinta itu cerita bersambung di Republika. Nonton itu bikin orang bahagia bahkan banyak yang nangis,” sebut penulis buku Pers Indonesia di Mata Saya yang terbit pada 2011 ini.

Erick Thohir rupanya semakin jatuh hati pada industri media. Erick lalu mendirikan Gen FM dan Jak FM, membeli Prambors FM, Delta FM dan FeMale Radio.

Saya senang fokus di dunia sport dan media karena ada dua hal yang penting yang saya bisa kontribusi ke masyarakat—edukasi dan kebahagiaan.

“Ketika orang (terjebak) macet dikasih informasi, lagu, lucu-lucuan di radio, orang jadi bahagia,” kata Erick tertawa.

Sukses gemilang pada usaha surat kabar dan radio, Erick kemudian menjajal terjun di industri media televisi. Di tahun 2008, ia menjadi Direktur Utama TV One. Kemudian, di tahun 2014 hingga saat ini Erick menjabat sebagai Direktur ANTV. Ia punya hasrat idealis di sini. Salah satunya, tentang keinginannya menyuguhkan edukasi sejarah pada saluran televisinya.

Rupanya, kesibukannya berbinis tak memadamkan api cintanya pada dunia olahraga. Khususnya cabang olahraga basket yang telah ia gandrungi sejak duduk di bangku sekolah menengah atas..

Sahabatnya, Sandiaga Uno, dalam tayangan “Satu Jam Lebih Dekat” yang disiarkan TV One pada tahun 2015 mengungkapkan, kelincahan Erick muda sudah terlihat saat bermain basket.

“Walaupun tubuhnya enggak mendukung. Tapi, kecil-kecil lincah dan banyak masukin (bola). Saya lihat ia sangat muda dan leadership-nya sudah terbentuk, mental winner,” ungkap Sandiga.

Di tahun 2006 hingga 2010 Erick merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Nama Erick di Asia Tenggara semakin mencuat tatkala ia menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara (SEABA) dalam tiga periode (masa jabatan terakhir 2014-2019). Bahkan, saat ini Erick juga masih menjadi anggota Central Board di FIBA (Fédération Internationale de Basketball).

Sembari menjalankan lini bisnis media, Erick juga menapaki bisnis olahraga hingga ke Amerika Serikat. Di tahun 2011 Erick membeli klub NBA, Philadelphia 76ers yang membuatnya tercatat sebagai orang Asia pertama yang memiliki saham mayoritas klub NBA. Tak aneh jika Erick dipercaya sebagai komandan kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2012 London.

Di tahun berikutnya, dia memiliki saham mayoritas klub MLS, DC United. Namanya kian melambung ketika di tahun 2013, Erick membeli saham mayoritas, hingga 70 persen, klub Serie A, Inter Milan. Di tahun yang sama ia terpilih sebagai presiden klub Inter Milan menggantikan Massimo Moratti hingga saat ini.

“Kenapa kita selalu menjadi barang atau tempat produk asing. Kenapa enggak dibalik. Kenapa enggak perusahaan-perusahaan di Indonesia beli juga perusahaan-perusahaan yang ada di asing?” ungkap pria yang juga memiliki saham Persib Bandung itu.

Di Tanah Air, kiprahnya tak kalah cemerlang. Ia kembali dipercaya sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) 2015 hingga 2019 mendatang. Erick juga memimpin perhelatan Asian Games 2018 dengan menjadi Ketua INASGOC.

Setidaknya, ungkap Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden 2019 ini, ada beberapa hal yang diyakini sebagai kunci kelancaran bisnisnya, yaitu manajemen sumber daya manusia, fokus, disiplin, dan juga kecermatan membagi waktu, termasuk soal membagi waktu dengan keluarga. Di akhir pekan, bapak empat orang anak ini masih menyempatkan diri hangout bersama keluarga.

Lanjutkan Membaca

Up Close

Gotong Royong, Perencanaan, dan Orang-Orang Terbaik

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Berkat perencanaan matang yang dieksekusi oleh orang-orang profesional yang bergotong royong, Asian Games menuai hasil gemilang.

Pesta olahraga Asian Games 2018 telah usai Agustus lalu. Namun, atmosfer positifnya masih terasa hingga kini. Masyarakat bangga karena Indonesia sebagai tuan rumah telah mampu menjalankan perannya dengan maksimal pada ajang kompetisi empat tahunan yang diikuti 45 negara di Asia itu. Para atlet Indonesia pun berhasil meraih prestasi melampaui target yang ditetapkan. Seperti kita tahu, Indonesia berada pada peringkat keempat dengan capaian 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu, dan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berada pada posisi sepuluh besar klasemen.

Asian Games 2018 juga tak sekadar memberikan dampak finansial seperti hasil penjualan tiket acara pembukaan maupun pertandingan berlangsung. Lebih dari itu, perhelatan akbar ini juga memberikan dampak ekonomi lebih luas, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, upah riil, hingga menggeliatnya beberapa sektor industri, termasuk UMKM.

Dari sisi penyelenggaraan, meski waktu persiapan terbilang jauh dari kata ideal—hanya dua tahun tiga bulan—hajatan besar yang dipusatkan di Jakarta dan Palembang itu juga berhasil mencuri perhatian dunia. Banyak media asing menyoroti positif penyelenggaraan Asian Games ke 18 itu. Bahkan, Presiden Dewan Olimpiade Asia (OCA) Syeikh Ahmad Al Fahad Al Sabah pun memuji keberhasilan penyelenggaraan Asian Games Indonesia. Begitu pun Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach.

Adalah Erick Thohir, sang Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC), sosok yang tak bisa dilepaskan dari kesuksesan kegiatan yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional itu. Tentu saja tanpa mengecilkan peran sosok lain yang turut terlibat di dalamnya, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, CEO Net Mediatama Wishnutama, Denny Malik, Dynand Fariz, Eko Supriyanto, dan nama-nama lainnya serta ribuan sukarelawan yang telah mendedikasikan diri mereka secara total.

Menurut Erick, ada tiga faktor kunci yang membuat penyelenggaraan Asian Games itu menuai kesuksesan. Pertama, masih berjalannya budaya gotong royong di Indonesia sehingga semua pihak bersedia membantu. Kedua, adanya perencanaan kerja yang matang dan bisa diimplementasikan di lapangan. Ketiga, penempatan orang-orang terbaik yang kompeten di bidangnya.

“Dengan tiga hal itu, alhamdulillah hasilnya dinilai sangat bagus. Yang bilang bukan saya, tapi masyarakat coba search dari kutipan media-media asing, kalau kita yang omong, kan, lucu,” ujar Erick saat wawancara dengan Majalah Pajak di kantor INASGOC, Jakarta, Rabu (12/9).

Erick menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat dan semua pihak yang telah memberikan apresiasi mereka kepada panitia penyelenggara Asian Games. Meski demikian, Erick mengaku justru sejak awal penyelenggaraan mengharapkan kritik dan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat. Sebab, dengan adanya kritik, pihaknya akan lebih bisa meningkatkan persiapan, pelayanan dan sistem.

“Saya justru akan lebih senang dikritik. Apa yang kami lakukan di Asian Games di awal-awal justru kami mengharapkan kritik dari semua pihak. Baik dari pihak rekan kerja kami, seperti cabang-cabang olahraga, atau Olympic Committee Asia, atau dari komisi X DPR, atau dari masyarakat, bahkan dari kementerian/lembaga. Karena melalui kritik-kritik itu kita akan bisa memperbaiki kinerja dan pelayanan,” kata pemilik saham sekaligus Presiden klub sepak bola Inter Milan ini.

“Saya justru akan lebih senang dikritik karena melalui kritik-kritik itu kita akan bisa memperbaiki kinerja dan pelayanan.”

Waktu dan anggaran

Meski menuai kesuksesan, bukan berarti pelaksanaan Asian Games tak ada tantangan sama sekali. Erick mengaku, ada beberapa tantangan krusial yang harus dihadapi panitia penyelenggara. Misalnya dari sisi waktu, persiapan Asian Games ke-18 ini relatif singkat, yakni hanya dua tahun tiga bulan. Padahal, menurut pemilik Mahaka Group itu, untuk penyelenggaraan event sebesar itu idealnya butuh waktu setidaknya empat tahun. Bahkan, di banyak negara, menurut Erick mempersiapkan enam tahun. Untungnya, Indonesia memiliki orang-orang terbaik yang mengedepankan gotong royong sehingga rencana yang sudah disusun dengan matang bisa dieksekusi dengan baik.

Tantangan yang tak kalah berat adalah menyiasati ketersediaan anggaran. Sejak awal Erick berusaha untuk menggunakan anggaran seefisien mungkin, tetapi tanpa mengurangi standardisasi yang telah disepakati dengan pihak OCA.

Erick mengungkapkan, anggaran awal Asian Games diperkirakan mencapai Rp 8,7 triliun, di luar pajak. Anggaran itu sebagian besar bersumber dari uang negara—estimasi yang berasal dari sponsor hanya sekitar Rp 300 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya realisasi penggunaan anggaran dapat ditekan hingga hanya menggunakan Rp 7,2 triliun. Itu pun Rp 800 miliar di antaranya merupakan pajak yang dibayarkan kepada negara. Artinya, di luar pajak, realisasi anggaran Asian Games Rp 6,4 triliun dikurangi dana realisasi dari sponsor sekitar lebih Rp 800 miliar juga sehingga total anggaran hanya menghabiskan Rp 5,6 triliun.

“Penghematan apple to apple Rp 2,6 triliunsecara keuangan negara, bukan secara penyelenggaraan, ya. Kalau penyelenggaraan, kan, gampang Rp 8,7 triliun ke Rp 7,2 triliun ya Rp 1,5 triliun. tapi untuk keuangan negara, dari Rp 8,4 triliun ke Rp 5,6 triliun itu Rp 2,6 triliun. Ini sebuah penghematan yang luar biasa dengan prestasi yang luar biasa. Tentu kembali ini semua ada bantuan dari Allah, pastinya.”

Belajar dari pengalaman tahun ini, Erick berharap ke depan Indonesia bisa lebih baik lagi, terutama terkait sistem penganggaran. Apalagi jika Indonesia kelak benar-benar berkesempatan menjadi tuan rumah olimpiade. Menurut Erick, penerapan penganggaran untuk kegiatan multievent seperti Asian Games harus dengan sistem penganggaran multiyears yang bisa dilakukan empat hingga enam tahun. Selain dengan sistem anggaran multiyears, Erick juga menyarankan adanya payung hukum dan pemisahan yang jelas anggaran yang dikeluarkan oleh negara dengan yang didapatkan dari sponsorship. Sebab, sponsorship masuk dalam kategori pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sehingga harus bisa dipergunakan lagi secara langsung.

“Kalau (anggaran) ini sudah multiyears, ada payung hukum yang jelas, kan pembentukan panitianya juga bisa lebih maksimal lagi, walaupun hari ini sudah luar biasa. Tapi kan kalau kita ingin menaikkan dari Asian Games ke Olimpiade, skalanya itu 25% lebih bagus daripada Asian Games. Jadi, kualitas kita mesti tingkatkan lagi,” tutup Erick.

Lanjutkan Membaca

Up Close

Penyambung Gotong Royong Rakyat

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tak sekadar membangun akses di daerah terpencil, Program Jembatan Hati juga menghidupkan nilai gotong royong melalui konsep pembangunan partisipatif.

Di pelosok kampung di wilayah yang tak jauh dari kemegahan ibu kota Republik ini, nyaris setip hari anak-anak berseragam merah putih menyeberangi sungai berarus deras menggunakan jembatan gantung yang kondisinya sangat tak layak. Tali salah satu sisi jembatan sudah putus sebelah sehingga lantai jembatan miring 90 derajat. Pemandangan itu mirip dalam adegan film Indiana Jones.

Sepenggal kisah “Jembatan Indiana Jones” di pinggiran Provinsi Banten itu beredar di media massa dan viral di sosial media beberapa tahun lalu. Masih segar dalam ingatan kita, betapa gigihnya anak-anak pinggiran itu rela menempuh bahaya besar demi menjemput haknya memperoleh pendidikan. Kisah itu pulalah yang mengilhami Egi Sutjiati, perempuan asal Bandung yang kini menjadi salah satu ketua Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Pendidikan Tinggi Kedinasan STAN (Ikanas STAN).

Melihat berita miris tentang “Jembatan Indiana Jones” itu, nurani Egi terusik ingin berbuat sesuatu untuk meringankan beban anak-anak itu. Alumnus STAN tahun 1982 yang saat ini bekerja di Ernst & Young Indonesia itu membagi kegelisahannya dengan teman-teman alumni STAN82. Gayung pun bersambut karena memang salah satu fokus para alumni STAN82 selama ini memang melakukan kegiatan sosial. Singkat cerita, dari kegelisahan itu muncullah Program Jembatan Hati, sebuah program sosial untuk membangun jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, di Provinsi Banten.

“Yang terjadi adalah kami menguatkan gotong royong atau merajut lebih kuat gotong royong itu, yang memang merupakan karakter bangsa kita.”

Keprihatinan itu akhirnya diwujudkan dalam upaya membangunkan jembatan melalui Program Jembatan Hati. Baginya membangun jembatan adalah sebuah “tools” untuk membangkitkan harta bangsa Indonesia yang berharga, yaitu jiwa kegotongroyongan. Ke depan, harapannya program ini, dapat dikaji agar aset yang luar biasa kekuatannya itu dapat diterapkan dalam pola penganggaran. Sebab, kemampuan pemerintah menerapkan nilai gotong royong tidak hanya akan menghemat anggaran, tapi juga menumbuhsuburkan rasa memiliki, produktivitas, dan kepercayaan masyarakat sehingga menjadi kekuatan bangsa yang luar biasa.

Bangkitnya jiwa kegotongroyongan itu dibuktikan dengan antusiasme berbagai pihak untuk bergabung yang pada akhirnya membuat kegiatan itu dapat berkesinambungan bahkan melahirkan program-program pemberdayaan desa serupa. Selain Alumni STAN82 berbagai pihak yang akhirnya turut mendukung kegiatan ini adalah alumni STAN angkatan lainnya, ada tim Laboratorium Forensik dan Audit Teknologi Institut Teknologi Bandung (ITB), ada Marinir Zeni Angkatan Laut dan pada pembangunan jembatan kedua dan ketiga didukung oleh BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan dalam pelaksanaan di lapangan, dari awal tim juga selalu mengajak masyarakat setempat untuk berperan aktif.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News4 minggu lalu

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News1 bulan lalu

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News1 bulan lalu

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News2 bulan lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News2 bulan lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News3 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News8 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News9 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News10 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Advertisement Pajak-New01

Trending