Connect with us

Breaking News

Digitalisasi Dorong Kemajuan UMKM dan Kesadaran Pajak

Aprilia Hariani K

Published

on

Foto: Rivan Fajri

 

MAJALAHPAJAK.NETMajalah Pajak didukung oleh Provisio Group berpartisipasi bersama 40 pembicara lain dalam Kelas SME Taxation Management in Digital Era bertajuk Implikasi Perpajakan UMKM, di Gedung MULA, Kota Tua, Jakarta (16/8). Kelas ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Entrepreneur Indonesia (FEI) 2022 yang diselenggarakan oleh Indonesia Prima dan Womenpreneurs Indonesia Network.

Kelas SME Taxation Management in Digital Era ini dimoderatori oleh Koordinator Peliputan Majalah Pajak Ruruh Handayani dan diawali dengan pemaparan dari Senior Manager Compliance Division PT Pro Visioner Konsultindo Daniel Wijaya. Daniel menuturkan, UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jenis usaha bebas dan berdiri sendiri. Definisi ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Maka, peran UMKM menjadi penting, sehingga harus terus dikembangkan secara komprehensif. Pengembangan UMKM saat ini harus diawali dengan kesadaran pelaku usaha maupun pemerintah untuk mengoptimalkan tren digitalisasi.

“Pandemi Covid-19 melahirkan sudut positif, banyak UMKM yang berkembang dengan digitalisasi. UMKM harus memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan bisnis, daya tarik produk dan jasa yang digunakan. Dari pengamatan kita, UMKM kuliner, produk-produk yang dipakai masyarakat seperti fashion. Contoh, ada Sushi dari Jepang. Di Indonesia bisa di mix jadi Sushi Burger. Ada juga Ketoprak dicampur mi,” kata Daniel.

Baca Juga: Yang Kami Lakukan Adalah Menyelamatkan UMKM

Namun, hal fundamental yang perlu dimiliki pengusaha adalah mengetahui dasar-dasar bisnis, mulai dari tujuan pendirian, target pasar, barang/jasa yang akan dijual, selera atau karakteristik yang akan ditawarkan, hingga perhitungan untung dan rugi.

“Setelah dasar-dasar dipahami dan dijalankan, digitalisasi akan mengakselerasi branding UMKM hingga seluruh Indonesia, bahkan global,” tambah daniel.

Berkembangnya UMKM ini seyogiyanya harus seirama dengan kontribusinya melalui pajak. Seperti diketahui, sekitar 80 persen penerimaan negara Indonesia bersumber dari pajak. Penerimaan pajak inilah yang menjadi modal pemerintah untuk membangun infrastruktur, pemberdayaan UMKM, hingga memberikan insentif fiskal.

Salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM secara konsisten adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya suku bunga atas kredit/pembiayaan itu disubsidi oleh pemerintah yang bersumber dari APBN. Di tahun 2021, realisasi KUR mencapai Rp 281,86 triliun. Realisasi penyaluran KUR dilaporkan paling banyak masuk ke segmen KUR mikro (63,71 persen), KUR kecil (32,71 persen), KUR supermikro (3,57 persen), dan KUR tenaga kerja Indonesia (0,01 persen). KUR supermikro memiliki plafon kredit maksimal sebesar Rp 10 juta per penerima. KUR jenis ini diprioritaskan untuk ibu rumah tangga dan pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjalankan usaha. Dengan begitu, ketika UMKM telah semakin maju, hendaknya menjadi Wajib Pajak yang sadar dan patuh.

Daniel menjelaskan, ada tiga kategori definisi UMKM yang nantinya berimplikasi pada aspek perpajakan. Pertama, skala usaha mikro adalah usaha kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal Rp 50 juta pet tahun. Kedua, skala usaha kecil dikategorikan sebagai usaha dengan hasil penjualan/omzet maksimal Rp 300 juta per tahun dan kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal lebih dari Rp 50 juta-Rp 500 juta, dan hasil penjualan/omzet maksimal  lebih dari Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar. Ketiga, skala usaha menengah didefinisikan sebagai usaha dengan kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal lebih Rp 500 juta-Rp 10 miliar, hasil penjualan/omzet maksimal lebih dari Rp 2,5 miliar-Rp 50 miliar.

“Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto. Artinya, UMKM dengan omzet bruto lebih dari Rp 4,8 miliar setahun maka wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menggunakan tarif PPh normal. Contoh, misalkan omzet kita Rp 100 juta, maka PPh final bayar ke kas negara 0,5 persennya dari omzet itu,” ungkap Daniel.

Saat ini batasan peredaran bruto yang tidak dikenai PPh final UMKM 0,5 persen adalah usaha dengan omzet hingga 500 juta. Artinya, batasan ini tidak dikenai PPh untuk peredaran bruto tahun 2022. Ketetapan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“SSE (Surat Setoran Elektronik) untuk kode Billing  bagi UMKM, yakni 411128 – 420 dan paling lambat setor tanggal 15 bulan berikutnya, paling lambat lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Mungkin UMKM masih (menganggap) pajak sebagai beban, karena UMKM merasa tidak ada manfaatnya. Padahal (pajak) manfaatnya sangat banyak, untuk infrastruktur, pembangunan. Semakin besar pajak yang ada, maka manfaatnya juga semakin besar. Pengusaha harus melihat pajak bukan beban tapi kewajiban yang akan dinikmati bersama, ” jelas Daniel.

Baca Juga: Bisakah Tarif Pajak 0,5 persen Melejitkan UMKM?

Dalam kesempatan yang sama, Senior Manager Compliance Division PT Pro Visioner Konsultindo Hariyanto menilai, kesadaran UMKM akan pentingnya digitalisasi usaha juga diiringi oleh kebijakan pemerintah yang berupaya mendukung UMKM. Mulai dari penyediaan aplikasi yang membantu pelaporan keuangan. Dari segi perpajakan, tarif Pajak Penghasilan (PPh) final pun sangat kecil dan kemudahan pembayaran pajak semakin baik.

“Sekarang pemerintah sudah menyediakan fasilitas pembayaran pajak yang mudah, mulai dari bagaimana UMKM membayar, melaporkan sudah on-line, kita enggak perlu lagi ke kantor pajak, cukup dengan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan melalui on-line. Banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk Wajib Pajak,” ungkap Hariyanto.

Dengan demikian, diharapkan digitalisasi tidak hanya memantik berkembangnya UMKM, melainkan juga meningkatkan kesadaran pajak. Optimalnya penerimaan pajak akan bermanfaat bagi masyarakat, termasuk UMKM. Sejatinya, penjualan/distribusi barang/produk/jasa UMKM tidak akan berjalan lancar tanpa adanya infrastruktur penunjang transportasi dan internet yang memadai. Dalam APBN 2021, anggaran infrastruktur mencapai Rp 402,8 triliun dan sebesar Rp 11,1 triliun diberikan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur TIK.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Kuartal Pertama 2024, Telkom Bukukan Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Istimewa

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 37,4 triliun pada akhir kuartal pertama 2024 atau tumbuh 3,7 persen year on year (yoy). Pencapaian tersebut didorong oleh pertumbuhan kinerja bisnis Data, Internet & IT Services senilai 11,3 persen yoy menjadi Rp 22,1 triliun. Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) perseroan tercatat positif sebesar Rp 19,4 triliun atau tumbuh 2,2 persen yoy dengan margin EBITDA yang stabil di kisaran 51,9 persen.

Sementara itu, perseroan mencatatkan laba bersih operasi Rp 6,3 triliun atau tumbuh positif 3,1 persen dengan margin sebesar 16,9 persen. Hal ini menunjukkan kinerja perseroan yang cukup memuaskan di tengah kondisi industri yang kian menantang.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengungkapkan bahwa di awal tahun 2024, TelkomGroup masih fokus pada langkah transformasi melalui strategi utama Five Bold Moves.

“Alhamdulillah kinerja perseroan masih berjalan cukup baik, meski kondisi industri penuh tantangan dan gejolak geopolitik global yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi makroekonomi, termasuk kinerja saham Telkom,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/04).

Meski demikian, ia manambahkan bahwa Telkom optimistis apa yang tengah dilakukan saat ini akan memberikan output yang positif untuk keberlanjutan perusahaan di waktu mendatang.

“Kami akan terus menjalankan bisnis dengan berfokus pada penguatan digital connectivity, digital platform, dan digital service,” tambahnya.

Pada segmen Mobile, Telkomsel selaku anak usaha Telkom membukukan pendapatan positif Rp 28,5 triliun dengan tingkat profitabilitas yang sehat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan Digital Business sebesar Rp 19,7 triliun atau tumbuh 8,6 persen yoy. Lalu lintas data juga mengalami peningkatan cukup baik sebesar 14,4 persen yoy menjadi 4.823.809 TB.

Telkomsel terus fokus pada produktivitas pangsa pasar dengan jumlah pelangan seluler mencapai 159,7 juta atau tumbuh 5,7 persen yoy dan pelanggan IndiHome residensial (B2C) 8,9 juta pada akhir Maret 2024. Demi memperkuat posisi sebagai pemain dominan dalam aspek jangkauan konektivitas dan kualitas layanan, saat ini Telkomsel memiliki 257.349 Base Transceiver Station (BTS), yang terdiri dari 207.671 BTS 4G dan 710 BTS 5G.

Pada segmen Enterprise, perseroan mencatat kinerja sebesar Rp 4,5 triliun dengan layanan B2B Digital IT Services dan Enterprise Connectivity sebagai kontributor utama pendapatan.

“Telkom terus memperkuat kapabilitas di bisnis Cloud, Digital IT Services dan Cyber Security, termasuk menjalin kerja sama strategis dengan pemain teknologi global,” imbuhnya.

Selanjutnya, segmen Wholesale dan International mencatat pendapatan Rp 4,8 triliun atau tumbuh 17,8 persen yoy dikontribusi pertumbuhan pada bisnis layanan suara wholesale internasional dan bisnis infrastruktur digital.

“Hingga akhir Maret 2024, bisnis data center dan cloud TelkomGroup membukukan pendapatan Rp 449 miliar atau tumbuh 24,6 persen yoy,” ujarnya.

Pada bisnis menara telekomunikasi, Mitratel pun mencatat pendapatan sebesar Rp 2,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen yoy, didorong oleh pendapatan sewa menara. EBITDA dan laba bersih tumbuh masing-masing sebesar 9,9 persen dan 4 persen yoy dengan margin keduanya yang semakin baik senilai 83,5 persen dan 23,6 persen.

Continue Reading

Breaking News

Berantas Judi “On-line”, Pemerintah Akan Bentuk Gugus Tugas Terpadu

Heru Yulianto

Published

on

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai upaya pemberantasan judi on-line di tanah air. Dimana dalam ratas tersebut dicetuskan bahwa pemerintah akan membentuk Gugus Tugas (task force) Terpadu untuk menanggapi hal tersebut.

Dalam keterangan pers nya kepada awak media, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, satgas terpadu itu ditargetkan akan mulai bekerja dalam satu pekan ke depan.

“Satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online,” ungkapnya, dikutip Majalah Pajak pada Minggu (21/04).

Ia menambahkan, pembentukan satgas lintas kementerian/lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan judi on-line secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.

“Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya (perlu dilakukan) secara efektif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada penanganan konten dan situs judi on-line, sedangkan penindakan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Wewenang kita cuma take down doang situsnya, blokir rekeningnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga enggak bisa lebih lanjut membekukan, mesti aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi on-line di tanah air.

“Ada (aktivitas judi on-line) yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” kata Mahendra.

Tidak hanya itu saja, ia pun mengatakan bahwa sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 pihaknya  telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi on-line.

“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi on-line, kami langsung melakukan pemblokiran, dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening,” pungkasnya.

Continue Reading

Breaking News

Ketahanan Ekonomi Nasional dalam Ketidakpastian Global

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Rivan Fazry

Pada Hari Sabtu malam, 13 April 2024, Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel. Kejadian ini menambah rumit kondisi global ketika konflik Rusia-Ukraina juga belum mendapatkan jalan tengah perdamaian.

Analis Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengungkapkan, konflik antarnegara yang semakin memanas akan memberikan derita secara ekomoni dan menambah panjang daftar scaring effect pasca-pandemi yang dalam tahap pemulihan. Dampak secara global akan memberikan pengaruh trickle down effect terhadap ekonomi nasional.

“Dalam konteks ekonomi nasional, perlu dicermati dengan baik dan dimitigasi resiko yang membawa dampak secara langsung, karena bersamaan dengan konflik politik global ini, rupiah juga terus mengalami penurunan nilai mencapai Rp 16 ribu per dollar AS,” ungkapnya kepada Majalah Pajak pada Jumat (19/04).

Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir memprediksi dollar akan cenderung lama bertengger di atas 16 ribu dan menginstruksikan BUMN untuk membeli dollar.

“Kepanikan kementerian BUMN ini diredam oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa Indonesia masih mempunyai cadangan devisa yang cukup kuat, lebih dari 144 miliar dollar AS. Menjaga psikologi pasar seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Ajib menyampaikan bahwa kondisi konflik geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi global akan menimbulkan paling tidak dua hal yang harus dimitigasi. Pertama, terganggunya rantai pasok ekonomi, yang akan mengakibatkan kenaikan harga atas komoditas impor, termasuk bahan baku, minyak, maupun ongkos logistik. Hal ini akan memicu kenaikan HPP (Harga Pokok Penjualan), sehingga akan mengeskalasi inflasi.

“Sepanjang tahun 2023, inflasi di Indonesia masih dalam rentang kendali sesuai dengan kerangka ekonomi makro yang disusun, dan secara agregat di akhir tahun 2023 hanya di kisaran 2,6 persen. Inflasi sepanjang tahun 2024 diproyeksikan 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya inflasi masih bisa ditoleransi sampai dengan 3,5 persen. Kondisi kenaikan harga komoditas impor akan memberikan sentimen negatif dalam inflasi,” imbuhnya.

Kedua, adalah kebijakan ekonomi Amerika imbas kondisi geopolitik yang ada, yaitu cenderung akan menahan tingkat suku bunga The Fed. Sebelumnya pasar mempunyai ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas tingkat suku bunga acuan. Kebijakan moneter Bank Sentral Amerika ini menjadi patron dominan Bank Indonesia (BI) dalam membuat kebijakan moneter nasional.

“Ketika tingkat suku bunga The Fed tinggi, akan terjadi potensi crowding out atau capital outflow, sehingga semakin memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Di sisi lain, tingkat suku bunga tinggi, akan mengurangi likuiditas keuangan di kegiatan perekonomian. Kondisi yang dilematis dari sisi moneter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ajib mengatakan bahwa perlunya melihat indikator-indikator ekonomi makro Indonesia untuk mengukur ketahanan dalam mengahadapi ketidakpastian global ini. Dimana paling tidak terdapat empat hal yang perlu kita perhatikan.

Pertama, tren pertumbuhan ekonomi. Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup agresif pasca pandemi, bahkan diatas 5 persen. Tahun 2023 mencapai angka 5,05 persen dan diproyeksikan akan mencapai kisaran 5,2 persen secara agregat di akhir tahun 2024.

Kedua, Inflasi. Dengan selisih ekspor-impor yang masih positif, potensi eskalasi inflasi akibat bahan baku impor, diprediksi masih akan dalam rentang daya tahan inflasi, dan sampai akhir tahun 2024 tidak melebihi 3,5%.

Ketiga, PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita. pada Tahun 2023 Indonesia mempunyai PDB sebesar Rp 20.892,4 triliun (nomor 16 besar dunia) dan jumlah penduduk sekitar 280 juta orang (nomor 4 besar dunia), sehingga PDB perkapita Indonesia mencapai 75 juta rupiah atau setara 4.919 dollar AS. Dengan PDB yang masih nomor 16, sedangkan jumlah penduduk nomor 4, maka potensi ekonominya masih sangat besar.

Keempat, keseimbangan primer keuangan negara. kondisi neraca keuangan negara masih dalam keseimbangan primer yang positif, artinya total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran hutang, masih positif.

“Hanya, yang perlu dicermati adalah, ketika pemerintah membuat proyeksi nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 15.000, maka pembayaran hutang luar negeri akan mengalami kenaikan, ketika rupiah terus melemah dibandingkan dollar,” katanya.

Tidak hanya itu saja, ia pun menjelaskan bahwa pemerintah perlu fokus terhadap tiga hal utama untuk penguatan ekonomi dalam negeri, yaitu hilirisasi, orientasi ekspor dan substitusi impor, serta peningkatan kualitas investasi yang bisa lebih menyerap tenaga kerja. Sebenarnya program ini sudah menjadi bagian program asta cita Prabowo Subianto yang menjadi presiden terpilih.

“Dengan beberapa indikator yang ada, ekonomi nasional masih cenderung bagus dan bertahan positif dalam ketidakpastian global, sepanjang pemerintah konsisten mendorong program-program yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” pungkas Ajib.

Continue Reading

Populer