Connect with us

On Views

Di ASEAN, Indonesia paling Siap Hadapi BEPS

Aprilia Hariani K

Published

on

Indonesia termasuk dalam kelompok negara atau yurisdiksi pajak yang paling awal mengimplementasikan seluruh standar minimum, 4 dari 15 rencana aksi, yang dikeluarkan oleh G20 (Group of Twenty) dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam menangani problem penggerusan basis pajak dan penggeseran laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS). Ini membuat Indonesia menjadi pemimpin di level ASEAN.

Ditemui usai seminar bertajuk “Transfer Pricing Dispute” yang dihelat kantor konsultan pajak Taxprime, di Grand Hyatt, pada Rabu pagi (30/1), Direktur Perpajakan Internasional John Hutagaol menjelaskan, BEPS merupakan pengaturan pajak yang dilakukan perusahaan multinasional agar tidak kena pajak di mana pun atau jika pun kena pajak, maka pajaknya sangat minimal. Oleh karenanya, isu BEPS sangat merugikan negara-negara di dunia dan menimbulkan ketidakadilan perpajakan.

Dalam menghadapi itu, 15 Rencana Aksi dikeluarkan, yang mencakup berbagai aspek dalam menangani BEPS, termasuk penanganan penggerusan basis pemajakan dari transaksi digital. Dari kelima belas rencana aksi itu, minimal empat standar harus diterapkan oleh anggota G20 dan OECD.

“Indonesia termasuk kelompak yurisdiksi yang paling awal dalam mewujudkan komitmennya untuk mengimplementasikan seluruh standar minimum itu,” jelas John.

Khusus untuk Rencana Aksi 13 (tentang dokumentasi transfer pricing) Indonesia telah menerbitkan Permenkeu 213/PMK.03/2016 dan Perdirjen 29/PJ/2017 dan telah sukses melakukan pertukaran laporan per negara (country by country) dengan negara/yurisdiksi mitra pada Juni 2018 lalu. Aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dalam penetapan harga dalam transaksi afiliasi dan memitigasi risiko penggunaan transfer pricing sebagai sarana untuk menggerus basis pajak dan penggeseran laba.

Berdasarkan hasil peer review OECD, Indonesia dinyatakan berhasil menerapkan BEPS Action 13 tanpa adanya rekomendasi perbaikan. “Dengan demikian, khusus di bidang regulasi perpajakan internasional terkait BEPS package dan Exchange of Information (EoI), Indonesia leading di level ASEAN,” kata John.

Managing Partner Taxprime, Muhammad Fajar Putranto berharap seminar ini dapat memperkokoh dan menyelaraskan pemahaman Wajib Pajak terkait penyusunan dokumentasi transfer pricing.

“Para klien kami telah mengakui kesiapan Indonesia dalam menghadapi BEPS. Semoga seminar yang kami selenggarakan dapat memberi input kepada DJP dan memberi pemahaman WP,” tutur Fajar.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

On Views

“Go Regional” lewat Kemitraan Strategis

Ruruh Handayani

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Sekolah bisnis PPM School of Management terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh mahasiswanya. Salah satu upayanya ialah dengan mengembangkan jaringan pendidikan bisnis dan manajemen secara nasional maupun internasional.

Pada pertengahan Februari lalu, manajemen kampus menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Asia University (AU), Taiwan. Penandatanganan MoU ini merupakan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pertukaran pelajar, riset bersama, dan pertukaran pengajar.

Ketua PPM School of Management Ningky Sasanti Munir yang ditemui Majalah Pajak seusai acara mengatakan, AU merupakan universitas swasta yang masuk dalam 10 besar di Taiwan dan telah memegang akreditasi tingkat dunia.

“PPM itu hampir setiap bulan seperti tempat turis (wisata), banyak sekali perguruan tinggi (berbagai negara) datang mengajak kerja sama. Tapi yang kami harapkan untuk menjadi partner adalah yang akan membantu kami menjadi seperti mereka juga (terakreditasi tingkat dunia), salah satunya Asia University ini,” jelas Ningky, Sabtu (16/2).

Ia menambahkan, untuk menjadi sekolah tinggi yang memiliki akreditasi tingkat dunia butuh proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Lewat jalinan kerja sama dengan universitas seperti AU, liku-liku itu akan menjadi lebih ringan.

AU merupakan universitas kedelapan yang bekerja sama dengan PPM School of Management. Beberapa universitas sebelumnya adalah INHA University, Korea Selatan; Nirma University, India; dan KEDGE University, Perancis.

Continue Reading

On Views

Manufaktur, Penangkal Deindustrialisasi Dini

Novi Hifani

Published

on

Foto: Ilustrasi

Rendahnya pertumbuhan sektor manufaktur menyebabkan Indonesia mengalami deindustrialisasi dini. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, gejala deindustrialisasi dini ditandai oleh menurunnya industri manufaktur sehingga pertumbuhan ekonomi nasional justru ditopang oleh sektor-sektor lain seperti perdagangan dan transportasi.

“Saat ini pertumbuhan industri manufaktor lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang di acara peluncuran buku Policies to Support the Development of Indonesia’s Manufacturing Sector During 2020–2024 bersama Asian Development Bank (ADB) di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat, 8 (2).

Ia memaparkan, pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia sebenarnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi krisis moneter 1998. Namun setelah itu, sektor manufaktur terus mengalami penurunan dan tidak lagi menjadi penopang perekonomian.

Baca Juga: Industri Makanan dan Minuman Tergantung Bahan Impor

“Kalau ingin memacu pertumbuhan ekonomi lebih dari tujuh persen, sektor manufaktur harus jadi tumpuan,” ujarnya.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah rendahnya peringkat kompleksitas ekonomi Indonesia. Semakin rendah angkanya, jelas Bambang, maka sektor manufaktur semakin tidak memiliki nilai tambah. Kondisi ini yang mengakibatkan kegiatan ekspor komoditas Indonesia rentan terpengaruh harga internasional.

“Untuk itu nilai tambah industri manufaktur lokal perlu ditingkatkan. Pabrik baterai di Morowali, Sulawesi Tengah adalah re-emergence of industrialization di Indonesia,” jelasnya.

Continue Reading

On Views

Wujudkan Indonesia Bebas Sampah

Sejar Panjaitan

Published

on

Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut ada sekitar 100.000 ton hingga 400.000 ton sampah plastik yang masuk ke laut Indonesia per tahun. Dengan konsumsi sampah plastik dalam jumlah yang sama, maka pada tahun 2050 diprediksi jumlah sampah plastik akan melebihi jumlah biota laut. Saat ini Jakarta menghasilkan 7.200 ton limbah dalam satu hari.

Berangkat dari keprihatinan itu, Bijaksana Junerosano terpanggil untuk mencari solusi atas permasalahan sampah itu. Ia kemudian mendirikan perusahaan layanan pengelolaan sampah yang dikenal dengan nama Waste4Change. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan jasa pengangkutan dan pemilahan sampah, tetapi juga layanan strategis terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia.

“Kami mendirikan Waste4Change sebagai solusi dalam bentuk perusahaan layanan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Angka 4 dalam nama Waste4Change mencakup empat hal, yaitu consult, memberikan konsultasi berdasarkan penelitian mendalam dan pelatihan tentang pengelolaan limbah yang bertanggung jawab; campaign, memberikan edukasi kepada perusahaan, tempat tinggal, sekolah hingga komunitas tentang pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab; collect, mengumpulkan limbah dari daerah perumahan atau komersial ke kantor Waste4Change untuk dipilah; create, berkolaborasi dengan mitra tepercaya untuk mengubah limbah menjadi bahan daur ulang,” ujar Sano dalam rilis pers yang kami dapat pada Jumat (1/1).

Waste4Change memiliki misi mewujudkan Indonesia Bebas Sampah dan menggandeng Bank DBS Indonesia untuk bekerja sama dalam mewujudkannya. Waste4Change memulai bisnis dengan mengikuti program DBS Foundation seperti business workshop, pendampingan wirausaha sosial dan business coaching.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 hari ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News3 minggu ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News3 minggu ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News1 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News8 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News8 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News8 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News9 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News9 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Trending