Pasal 18 UU PPh belum mampu mencegah praktik penghindaran pajak yang kini kian canggih. Melalui RUU KUP, pemerintah berupaya menangkal praktik ini.

Pemerintah telah mengusulkan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke DPR pada Juni 2021 lalu. Usulan yang tengah dibahas ini, antara lain berisi instrumen pencegahan penghindaran pajak (general anti-avoidance rule/GAAR).

Topik penghindaran pajak menjadi begitu penting mengingat Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis data, bahwa sekitar 60–80 persen perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi. Artinya, praktik penghindaran pajak semakin potensial terjadi di semua negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk kasus Indonesia, sebanyak 37–42 persen dari produk domestik bruto (PDB) merupakan transaksi afiliasi dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan. Pemerintah memprediksi potensi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba dari persentase itu mencapai 100–200 miliar dollar AS atau setara dengan 4–10 persen penerimaan PPh Badan secara global.

Oleh karena itu, dalam RUU KUP, pemerintah mengusulkan landasan untuk melakukan koreksi yang diindikasikan dapat mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak.

“Masih banyak Wajib Pajak Badan yang menggunakan skema penghindaran pajak. Sementara di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak yang komprehensif. Jumlah perusahaan yang melaporkan kerugian juga meningkat. Tahun 2019, peningkatan laporan kerugian mencapai 11 persen dari 8 persen pada tahun 2012,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi XI DPR, (28/6).

Ada 9.496 perusahaan yang melaporkan kerugian pada 2019, naik dari 5.199 pada tahun 2012.

“Wajib Pajak ini melaporkan rugi namun mereka tetap beroperasi dan bahkan mereka mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dalam RUU KUP pemerintah mengusulkan materi asistensi penagihan pajak global (kerja sama dengan yurisdiksi atau negara lain dalam menagih WP di luar negeri); kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum; tindak lanjut putusan mutual agreement procedure (MAP); penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, dan PTE; penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium.

Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, aturan menangkal penghindaran pajak bersifat mendesak. Sebab Pasal 18 UU PPh belum mampu mencegah praktik penghindaran pajak yang kini semakin canggih. Dengan skema GAAR, otoritas juga berupaya mewujudkan keadilan pemajakan berdasarkan prinsip ability to pay.

“Kami perlu membuat pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif untuk mencegah dan menangani praktik penghindaran pajak. Apalagi, 43 negara di dunia sudah memiliki GAAR,” kata Suryo, Senin (5/7).

Suryo menjelaskan, Pasal 18 UU PPh hanya mengatur empat hal tentang praktik penghindaran pajak, yaitu pembatasan pembebanan bunga, penundaan pembayaran dividen (CFC), transfer mispricing, dan penggunaan special purpose company di negara suaka pajak atau tax haven. Sementara, beberapa praktik penghindaran pajak yang belum terakomodasi dalam Pasal 18 UU PPh, di antaranya mengenai penghindaran status bentuk usaha tetap (BUT), treaty abuse, rekayasa transaksi dengan perusahaan cangkang (shell companies), serta praktik penghindaran lainnya.

“Dengan melihat keterbatasan di Undang-Undang PPh 18 saat ini kami mencoba untuk mengusulkan ada semacam payung yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat pengaturan penghindaran pajak berikutnya,” kata Suryo.

Lewat RUU KUP, pemerintah berharap memiliki kewenangan untuk menentukan pajak terutang akibat praktik penghindaran pajak dan dituangkan melalui peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri keuangan (PMK).

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menambahkan, contoh kasus penghindaran pajak yang belum bisa diakomodasi secara spesifik oleh Pasal 18 UU PPh, misalnya, penyalahgunaan penggunaan tarif PPh final usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Tarif PPh final UMKM diperuntukkan untuk para pengusaha UMKM sebagai bentuk dukungan agar UMKM dapat terus berkembang dan dapat menyokong kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai keadilan tentu akan sangat terganggu bila tarif PPh final justru dimanfaatkan oleh perusahaan besar bahkan multinasional,” kata pria yang biasa disapa Toto ini kepada Majalah Pajak (11/7).

Dengan demikian, GAAR yang diusulkan didesain untuk secara lebih adaptif, fleksibel, tapi bertanggung jawab mengatasi praktik penghindaran pajak.

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Di samping menerima informasi secara otomatis, DJP juga dapat meminta data dan informasi WP ke negara lain.

Salah satu klasifikasi automatic exchange of information/AEoI adalah pertukaran informasi berdasarkan permintaan (exchange of information on request/EoIR). Artinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diperbolehkan meminta data Wajib Pajak (WP) dari negara mitra.

Direktur Perpajakan Internasional Mekar Satria Utama menjelaskan, AEoI dan EoIR dapat dibedakan dari jenis data yang dipertukarkan. AEoI hanya meliputi informasi terkait pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan atau pemotongan PPh yang dibayarkan kepada subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra; laporan per negara; dan informasi perpajakan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan yurisdiksi mitra. Sesuai namanya, proses itu dilakukan secara otomatis.

Bedanya, EoIR diminta khusus oleh Direktorat Perpajakan Internasional berdasarkan usulan permintaan dari pimpinan unit di lingkungan DJP yang tengah membutuhkan informasi WP.

Namun, pengajuan EoIR pun harus memenuhi syarat, antara lain sebelumnya DJP telah melakukan segala upaya untuk mencari informasi WP di Indonesia; didasari atas kecurigaan (suspicion) dan dugaan (allegation) yang memadai; tidak spekulatif, yakni dalam rangka membuktikan kecurigaan (non-fishing expedition) dan memiliki hubungan yang jelas dengan dasar permintaan informasi (foreseeable relevance); diyakini terdapat di negara mitra; tidak mengakibatkan terungkapnya rahasia perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian; tidak berhubungan dengan rahasia negara, kebijakan publik, kedaulatan, keamanan negara.

“Tentunya DJP saat ini dapat mengetahui aset maupun penghasilan Wajib Pajak Indonesia di luar negeri berdasarkan informasi yang diperoleh dari negara mitra atau yurisdiksi mitra dengan menggunakan mekanisme EoI dan EoIR. Dunia sudah masuk dalam era keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan,” kata Mekar melalui keterangan tertulis kepada Majalah Pajak, Jumat (28/5).

Selain itu, permintaan dilakukan karena memang DJP tengah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan, pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap kewajiban perpajakannya.

“DJP juga harus dalam proses melakukan upaya hukum perpajakan, seperti pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, peninjauan kembali, prosedur persetujuan bersama, dan atau kesepakatan harga transfer terhadap kewajiban perpajakannya,” jelas Toto.

EoIR telah diatur dalam PMK-39/PMK.03/2017 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-28/PJ/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.

“Berdasarkan aturan itu EoI on request adalah pertukaran informasi yang dilaksanakan berdasarkan permintaan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara yurisdiksi mitra atau sebaliknya,” tambah eks-Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar ini.

Jenis data

Data dan informasi EoIR terbagi ke dalam tiga klaster. Pertama, ownership information, yakni status subjek pajak (individu atau perusahaan); akta pendirian badan hukum dan perubahan pemegang sahamnya; status pajak badan hukum; nama dan alamat entitas pada saat pendirian dan perubahannya; nama dan alamat direktur, manajer, dan pegawai lain perusahaan pada tahun yang relevan.

Kedua, accounting information, yaitu berupa laporan keuangan; sifat pendapatan di negara sumber; penghasilan dan beban pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan; salinan kuitansi, kontrak, faktur, informasi harga yang dibayarkan untuk pembelian barang pada transaksi dengan pihak independen di kedua negara; informasi transaksi yang melibatkan pihak ketiga; import/export declaration, bill of lading.

Ketiga, banking information. Contohnya rekening koran; dokumen pembukaan rekening di lembaga keuangan, letter of credit; konfirmasi nama dan nomor rekening nasabah pemegang rekening; beneficial owner; dan dokumen pendukung lainnya seperti KYC (know your customer).

Manfaat

Toto mengungkapkan, berdasarkan konsensus OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), fungsi EoIR sangat penting untuk penerapan P3B. Di antaranya, memastikan residensi WP OP/Badan, alokasi yang benar terhadap laba dan dalam mengidentifikasi kemungkinan manipulasi harga transfer, serta memastikan penerima manfaat (beneficial owners), yakni dividen, royalti dan bunga.

EoIR juga berfungsi untuk penerapan peraturan perundang-undangan domestik, antara lain dalam menangani kasus penghasilan properti legal atau Ilegal yang tidak dilaporkan; pemalsuan atau penggelembungan beban atau biaya; manipulasi atau pengalokasian yang salah atas laba; dividen terselubung; ketidakwajaran harga (non-arm’s length price); tax planning yang agresif.

“Saat ini, DJP berperan dalam penyediaan informasi terkait onbound EoI on request, yaitu permintaan informasi dari negara mitra atau yurisdiksi mitra,” jelas Toto.

Saat ini sebanyak 147 negara atau yurisdiksi mitra tergabung dalam jaringan pertukaran informasi yang dimiliki DJP untuk EoIR.

Toto menyebut, regulasi dan implementasi terkait EoIR di Indonesia sudah direviu secara periodik oleh forum global dengan hasil largely compliant.