Connect with us

Recollection

Dengarkan Laguku, Dendang Kepatuhan

Diterbitkan

pada

Foto : Majalah Pajak

Lagu dangdut koplo gubahannya sempat viral di media sosial. Tema liriknya memang tentang pajak karena lewat lagu ia ingin lebih mudah mengenalkan pajak kepada masyarakat.

Sudah punya tapi belum, sekaranglah waktunya.

Sudah punya tapi belum, laporkan pajaknya.

Sudah punya NPWP, jangan lupa lapor pajaknya.

Sudah punya NPWP, Pakai e-filing aja.

Lapor pajak joss, Hey ho!

Begitulah larik syair lagu dangdut koplo berjudul “Sudah Punya Tapi Belum” yang telah diunggah di akun resmi media sosial Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada Jumat (28/2). Lagu ini merupakan aransemen dari tembang “Lapor Pajak Heyho” karya Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Febri Noviardi, yang viral pada tahun lalu.

Kira-kira liriknya begini: “Lapor Pajak, Hey Ho. Bisa di mana saja. Lapor pajak, hey ho. Pakai e-filing aja.” Bedanya, lagu “Lapor Pajak Hey Ho genre musiknya adalah dangdut, sedangkan lagu “Sudah Punya Tapi Belum” berjenis musik koplo atau subaliran musik dangdut dengan ciri khas irama yang cepat dari gendangnya.

Sang komponis, Febri, piawai mengawinkan lirik yang mudah diingat dan nada yang sedap untuk bergoyang. Bahkan lagu “Hey Ho Lapor Pajak” punya “goyang hey ho” yang populer pada acara sosialisasi e-filing Spectaxcular 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga seluruh yang hadir di acara itu turut berdendang.

“Saya mendukung sekali kegiatan untuk lebih memasyarakatkan e-filing. Saya berkesempatan mengikuti #GoyangHeyHo sembari mengikuti irama dari lagu Lapor Pajak Heyho. Baik lagu maupun goyang ini semuanya dibuat oleh pegawai-pegawai @ditjenpajakri @kemenkeuri,” demikian tulis Sri Mulyani lewat Instagramnya.

Ditantang

Febri tak mengira lagu dangdut perdananya dapat mudah diterima khalayak. Semua bermula saat Febri bertugas sebagai Pelaksana Subdirektorat Humas Perpajakan Direktorat P2Humas DJP tahun 2018. Ketika itu, Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan Direktorat P2Humas DJP, Ani Natalia, memintanya membuat lagu dangdut untuk sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui e-filing.

Tantangan itu bukan tanpa sebab. Musikalitas Febri sebenarnya sudah terbukti melalui lagu-lagu ciptaannya terdahulu, seperti “Amnesti Pajak”, “Reformasi Perpajakan”, “UMKM”, dan sebagainya. Semua lagu itu bergenre pop. Febri juga sudah dikenal sebagai pegawai yang memiliki suara ciamik.

“Saya ditantang bikin lagu dangdut. Karena enggak tahu harus ngapain, seminggu full, setiap hari saya dengerin lagu Bang Rhoma Irama—saya dengerin di kantor, di toilet, di rumah. Sampai diprotes orang rumah,” kenang Febri mengawali perbincangan dengan Majalah Pajak di Kopi Kita, Gedung B, Kantor Pusat DJP, pada Kamis Sore (13/2).

Menurut Febri, pemilihan referensi ini dikarenakan lagu ciptaan raja dangdut itu mudah diterima oleh seluruh kalangan. Terlebih, lagu gubahan Rhoma Irama juga syarat makna atau nasihat. Sebut saja, “Judi”, “Begadang”, “Darah Muda”, dan masih banyak lagi.

“Saya dengarkan lagu (Rhoma Irama) selama seminggu, memang harus ada atmosfernya dulu. Satu minggu kemudian nemu notasi dengan cara humming (senandung) ‘na-na-na, na-na-na’. Biasanya lagu pop saya pakai gitar,” kisahnya.

Setelah nada disetujui oleh P2Humas DJP, Febri melanjutkan proses penulisan lirik. Penggemar Raisa ini berusaha memilih diksi yang simpel dan repitisi agar mudah diingat pendengar. Proses penulisan lirik pun membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu.

“Setelah jadi, seperti ada yang kurang. Enggak sengaja nemu ‘Hey Ho’ sebagai gimmick aja. Eh, malah itu yang bikin seru,” syukur pria berkacamata ini.

Awal tahun 2020, Febri kembali menerima tantangan mengaransemen lagu dangdut “Lapor Pajak Hey Ho” menjadi lagu dangdut koplo. Kali ini Febri mengambil inspirasi dari lagu karya Didi Kempot. Ia bersyukur, proses pembuatan lagu koplo tahun ini hanya memakan waktu sekitar tiga hari. Lagu ini kemudian berganti judul menjadi “Sudah Punya Tapi Belum”.

“Kenapa saya enggak mau bikin baru karena masyarakat biar enggak bingung. Nanti takut terlalu banyak lagu e-filing jadi enggak nempel. Prosesnya sebentar—ganti sedikit lirik dan ubah aransemen. Pemilihan koplo, mungkin karena sedang booming,“ ungkapnya. Lagu Febri itu diputuskan berganti judul menjadi “Sudah Punya Tapi Belum”.

Sebelumnya, ia juga sudah menelurkan lagu bergenre pop berjudul “Sadar Pajak”. Proses pencarian notasi terbilang lancar. Seminggu kelar. Terlebih dalam penulisan lirik, Febri dibantu oleh Kepala Subdirektorat Penyuluhan Pajak P2Humas DJP Aan Almaidah Anwar.

“Sadar pajak, ayo kita tanamkan dari sekarang demi masa depan. Sadar pajak, untuk kejayaan untuk kita dan Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan,” demikian lirik refrain lagu itu.

Menurut Febri, lirik pada penutup lagu “Sadar Pajak” merupakan sumbangsih ide dari Aan Almaidah Anwar. “Cinta ada dalam doa, tanggung jawab dalam rasa, pajak ada dalam jiwa.”

“Lagu ‘Sadar Pajak’ adalah kolaborasi antara saya dan Ibu Aan. Karena lagu pop—jenis musik saya banget, saya enggak menemui kesulitan. Herannya, setiap ada tantangan membuat lagu dari kantor, saya kerjakan dengan lancar, kalau buat istri atau anak enggak bisa-bisa,” seloroh pengagum Fiersa Besari ini.

Febri mengaku tidak memiliki ritual tertentu dalam proses pembuatan lagu. Harus sembari minum kopi atau teh, misalnya. Ia hanya memanfaatkan waktu istirahat kantor maupun waktu senggang di rumah. Febri juga tidak mematok waktu khusus dalam menemukan inspirasi. “Istilahnya deadline pasti kelar, tapi bukan ngasal. Saya bersyukur setiap saya kirim (lagunya), tidak ada revisi,” kata Febri.

Gang H. Lihan

Talenta bermusik Febri lahir dari Gang H. Lihan, kawasan Jakarta Timur. Di gang depan perumahannya itu ia sering berkumpul untuk nyanyi bersama. Lagu langganan mereka adalah karya Wayang Band, seperti “Dongeng”, “Dimensi”, “Bayang”. Febri dan kawannya yang baru duduk di bangku kelas lima sekolah dasar (SD), sama-sama bermimpi menjadi pemain drum cilik Wayang Band bernama Gilang Ariestya.

“Berawal dari nyanyi-nyanyi di gang, kita patungan sewa studio musik. Semua anak gantian mau main drum. Kita sih membayangkan jadi si Gilang,” kenangnya tertawa.

Pulang ke rumah, pria kelahiran 23 November 1988 ini meminta orangtua untuk mengikuti les drum. Bapaknya, Taharuddin pun menyetujui. Lulus SD, ia justru lebih tertarik mempelajari gitar. Alasannya, harga gitar jauh lebih murah ketimbang drum. Berbekal gitar baru dari kakaknya dan music book selection (MBS), Febri mempelajari kunci gitar nyaris setiap hari.

“Pokoknya satu minggu harus menguasai satu lagu,” tekadnya kala itu.

Masuk sekolah menengah atas (SMA), Febri mulai mempelajari bas, kibor, hingga piano. Di masa ini Febri sudah mencoba membuat lagu bergenre pop. Inspirasi lagu tentu dari pengalaman percintaannya.

Menjelang lulus, ia berniat mempersembahkan lagu ciptaannya sendiri untuk ayahnya. Judulnya, “Beautiful Eyes”. Febri ingin menunjukkan bahwa ia telah mampu memainkan seluruh alat musik sendiri. Ia masih ingat liriknya, “Only a wish remains, waiting our sight to meet. Until that time comes, let my eyes looking for nothing.”

“Ceritanya mau pamer ke Bapak, ini loh perjuangan saya belajar alat musik dari kecil. Saya bisa main gitar, bas, drum—satu per satu direkam. Tapi vokalnya bukan saya, ada teman namanya Gilang,” kata bungsu dari empat bersaudara ini.

Setelah lagu jadi, Febri memberikan hasil karyanya kepada bapak dan ibunya, Illiyanti berbentuk cakram padat atau compact disc (CD). Mereka mendengarkan lagu itu bersama di ruang keluarga.

“Saya enggak peduli kamu bisa main berapa instrumen, menurut saya kamu tidak akan dianggap orang kalau kamu enggak jadi penyanyi,” kata Febri menirukan penuturan ayahnya kala itu.

Febri tertantang. Ia kemudian bertekad untuk belajar teknik menyanyi. “Wah, panas dong saya. Saya ditantang lagi nih. Dari situ saya belajar teknik pernapasan, teknik menyanyi dari YouTube sendiri. Setiap nongkrong sama teman saya nyanyi. Walaupun dicaci maki tetap PD (percaya diri),” kenangnya.

Jadi penyanyi

Saat menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Febri berjumpa dengan Oskar Mahendra sekitar tahun 2010. Kebetulan, Oskar juga hobi menyanyi maupun memainkan alat musik. Hingga akhirnya ia dan Oskar mencoba menyanyikan ulang lagu-lagu pop sekaligus mengunggahnya di YouTube.

Sekitar tahun 2011 nama Febri dan Oskar viral di media sosial. Waktu itu, lagu yang mereka nyanyikan berjudul “Risalah Hati” Dewa ditonton oleh ratusan ribu orang. Keduanya pun dibanjiri tawaran nyanyi di pelbagai acara sekolah maupun perusahaan. Kala itu, bayaran sekali manggung mencapai sekitar Rp 10 juta. Febri pun kian mantap menekuni industri tarik suara ini. Di tahun 2013, label musik ternama menggaetnya untuk membentuk duo bernama Boom 13 serta meluncurkan single berjudul “Jalan-Jalan Lagi”.

“Bapak enggak bilang apa-apa ternyata sekarang saya bisa nyanyi, mungkin gengsi. Bapak bisa melihat secinta itu saya sama musik, sejak kecil belajar musik, tapi Bapak enggak setuju kalau musik jadi sumber pendapatan. Saya minta waktu satu tahun lagi untuk membuktikan,” kata Febri.

Sembari menyelesaikan kuliah, Boom 13 tetap manggung. Kalaupun tidak ada tawaran nyanyi, Febri beberapa kali bekerja paruh waktu sebagai music director di salah satu TV swasta ternama di tanah air. Pendapatan yang tidak menentu membuatnya semakin waswas. Hingga akhirnya sekitar tahun 2014 ia memutuskan untuk mengikuti tes dan diterima sebagai pegawai DJP.

“Walaupun karier di dunia musik belum maksimal, tapi akhirnya tersalurkan dan bermanfaat untuk instansi. Tidak ada usaha yang sia-sia, di sini saya bisa membuat lagu dengan tema perpajakan. Lewat lagu saya berharap masyarakat semakin sadar pajak,” syukur Febri.-Aprilia Hariani

Recollection

“Narima” Jadi Peramu Titik Temu

Diterbitkan

pada

Gunawan Pribadi Asisten Deputi Fiskal pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)

Gemar kumpul dan bergaul, Gupri amat menikmati tugasnya kini: mengharmonisasikan kepentingan pelbagai pihak ke dalam rancangan peraturan.

Beberapa pekan terakhir di ujung tahun 2021, Gupri, panggilan karib Gunawan Pribadi, disibukkan dengan berbagai pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) mengenai pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kebijakan insentif perpajakan sehubungan pandemi Covid-19. Untungnya, Majalah Pajak, tetap dapat berbincang dengannya di sela kesibukannya sebagai Asisten Deputi Fiskal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

“Kemarin itu zoom meeting seharian penuh. Pagi hari membahas klaster Pajak Penghasilan (PPh) dengan Direktorat Peraturan Perpajakan II, siangnya hingga sore membahas klaster Ketentuan Umum Perpajakan dengan Direktorat Peraturan Perpajakan I. Peraturan pemerintah untuk dua klaster ini memang harus diprioritaskan karena akan berlaku mulai 1 Januari 2022,” kata Gupri di Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian, pada Selasa pagi (21/1).

Ia menjelaskan, penyusunan PP dan PMK terkait UU HPP, antara lain harus melibatkan Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan beberapa kementerian/lembaga lainnya. Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pemrakarsa mengerahkan seluruh unit eselon I, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Biro Hukum.

Salah satu peraturan turunan UU HPP yang sudah terbit adalah mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Reformasi fiskal

Ia mengungkap, sejatinya rencana mereformasi peraturan perpajakan telah dibahas sebelum pandemi Covid-19 melanda. Kala itu, pemerintah memandang perlu melakukan reformasi dari sisi regulasi demi meningkatkan pelayanan dan pengawasan pajak untuk menciptakan kepatuhan sukarela. Pasalnya, rasio pajak Indonesia yang cenderung menurun sejak 2012 hingga 2017. Kemenkeu mencatat, rasio pajak Indonesia sebesar 14 persen (2012); 13,60 persen (2013); 13,10 persen (2014); 11,60 persen (2015); 10,80 persen (2016); 10,70 persen (2017).

Gupri menekankan, reformasi fiskal merupakan bagian untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Prospek ekonomi 2045 yang dituju pemerintah, yakni pendapatan per kapita mencapai 29.300 dollar AS, Indonesia masuk dalam empat besar ekonomi dunia, struktur perekonomian yang lebih produktif, dan sektor jasa yang maju.

Selain itu, pemerintah juga sedang dalam proses pembangunan core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Secara simultan, pemerintah memperkuat reformasi struktural lewat sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA).

“Bahwa kemudian UU Cipta Kerja dan UU HPP terbit setelah pandemi Covid-19, tidak semata-mata dipicu oleh pandemi, melainkan untuk reformasi fiskal yang telah direncanakan sebelumnya,” kata Gupri.

“Sementara penerbitan UU HPP karena juga momentumnya adalah kita punya ruang di Prolegnas untuk pembahasan UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Kita manfaatkan itu dengan format omnibus law, yaitu memuat juga perubahan UU PPh (Pajak Penghasilan) dan UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam RUU KUP. Dalam proses pembahasan dengan DPR, nama RUU KUP kemudian diubah menjadi RUU HPP.”

Gupri lantas menyinggung tentang putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

Judicial review ini merupakan tantangan pertama dan utama dari pelaksanaan UU HPP. Karena konstruksi UU HPP mengikuti pola omnibus law UU Cipta Kerja, dikhawatirkan UU HPP dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat juga sebagaimana putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Adapun secara materi atau substansi, saya tidak melihat adanya tantangan yang berarti karena secara umum kebijakan-kebijakan yang diatur telah disepakati bersama dengan DPR,” jelas Gupri.

Insentif pajak

Selain itu, ia juga turut terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dan PMK Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Intinya, menurut Gupri, pemerintah berupaya meningkatkan daya tarik investasi, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran Indonesia Maju.”

“RPJMN 2020-2024 mengharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun dengan kontribusi pertumbuhan investasi rata-rata 7 persen per tahun. Target pertumbuhan investasi ini perlu didukung dengan insentif fiskal dan insentif nonfiskal,” kata Gupri.

Saat ini ia tengah mengumpulkan dan mengharmonisasikan masukan-masukan kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam rangka mengevaluasi aturan dan efektivitas tax llowance.

“Berdasarkan pengalaman, evaluasi insentif tax allowance adalah tugas yang berat. Kami harus mengoordinasikan KL-KL yang berbeda keinginan dan kepentingannya. Kami sudah memulai proses evaluasi dengan mengadakan kick off meeting,” kata Gupri.

Menurut kajian BKF, tax allowance bukanlah alasan utama berinvestasi di Indonesia. “Kami pun melakukan monev (monitoring dan evaluasi) dengan melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan yang mendapatkan insentif. Informasi yang kami dapatkan, alasan mereka berinvestasi di Indonesia adalah karena pasar Indonesia besar,” ungkap Gupri.

Namun, di sisi lain, beberapa K/L tetap menginginkan perluasan tax allowance. “Mereka berdalih selalu ditanya calon investor mengenai insentif apa yang ditawarkan Indonesia. Jadi, ya inilah tugas kami ke depan, mengharmoniskan pandangan, kepentingan, dan masukan seluruh stakeholders,” ungkap Gupri.

Ia juga ikut menyusun insentif fiskal lainnya, seperti PMK Nomor 128 tentang 2019 tentang Super Deduction untuk Kegiatan Vokasi dan PMK Nomor 153 Tahun 2020 tentang Super Deduction untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Insentif super deduction vokasi diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi. Sedangkan, super deduction litbang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang.

Berawal dari DJP

Kepiawaian Gupri mengharmonisasikan sejumlah kepentingan tertempa sejak ia berkarier di DJP. Saat ditempatkan di Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional tahun 2000, ia mulai belajar berkoordinasi secara lintas lembaga dan negara untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan P3B. Ditambah lagi, saat diamanahi tugas sebagai Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II BKF, Gupri menjadi Senior Advisor to Executive Director World Bank (2010–2013), menjadi salah satu wakil pemerintah Indonesia. Di sana, alumnus University of Southern California ini bertugas membuat analisis dan memberikan masukan kepada executive director dalam pengambilan keputusan.

“Executive Director itu mewakili pemerintah suatu negara atau negara-negara selaku pemegang saham World Bank. Di World Bank terdapat 25 executive directors yang mewakili 189 negara anggota. Seluruh keputusan World Bank harus disetujui oleh board of executive directors. Jadi, secara organisasi, kedudukan board of executive directors itu berada di atas Presiden World Bank,” kenang Gupri.

Selesai penugasan di sana, ia kembali berdinas di BKF sebagai Kepala Bidang Perpajakan Internasional. Hingga akhirnya, mulai Mei 2017, ia melabuhkan kariernya di Kemenko Perekonomian melalui proses open bidding.

“Dari sisi pekerjaan, saya senang bekerja di Kemenko Perekonomian. Ibarat baju, baju Kemenko Perekonomian itu lebih lega, tidak kekecilan ukurannya. Kemenko Perekonomian memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas. Itu penting bagi saya,” kata Gupri,

Pekerjaannya saat ini otomatis membuatnya bertemu dengan banyak pihak, tambah banyak teman, sekaligus tambah banyak jenis pekerjaan.

“Ibarat makan di restoran padang, hidangan pekerjaannya sangat banyak. Saya bisa memilih apa yang saya suka, bisa juga sekadar mencicipi, meskipun ada juga yang suka atau tidak suka harus saya makan,” kata Gupri.

Semasa remaja, pria kelahiran Semarang, 14 Agustus 1968 ini ternyata juga sudah piawai dalam bersosialisasi. Gupri tidak hanya bergaul dengan teman sebaya, tetapi juga lintas generasi di lingkungan rumah.

“Di kampung saya di Semarang ada tanah lapang. Setiap sore semua orang, tua-muda, besar-kecil, kumpul di situ. Saya selalu hadir. Sore bermain di lapangan, malam kumpul-kumpul ngobrol. Besoknya ada ujian pun, saya tetap hadir kumpul-kumpul, meskipun sambil bawa buku untuk belajar. Ada tetangga yang heran, ‘Kamu ini dolan (main) terus, tapi bisa masuk SMP favorit, masuk SMA favorit,’” kenang alumnus SMAN 3 Semarang ini.

Orangtua Gupri juga menanamkan nilai untuk selalu rida dan bersyukur dengan segala ketetapan Sang Khalik. Tantangan, risiko, dan konsekuensi berpindah-pindah penugasan merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang dijalaninya dengan lapang dada.

“Ibu mengajarkan saya untuk narima ing pandhum (ikhlas terhadap segala anugerah). Mungkin karena prinsip narima itu, saya merasa nyaman-nyaman aja berpindah-pindah instansi—meskipun harus berubah-ubah penghasilan juga,” ujarnya sembari tertawa.

Lanjut baca

Recollection

Cinta Pajak karena Terbiasa

Diterbitkan

pada

Arifin Rosid Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan

Menyusun kebijakan perpajakan ternyata mirip membuat rakitan elektronika. Keduanya perlu kejelian dan logika—hal yang disuka peneliti pajak ini sejak belia.

Malam di tahun 1980-an, di Desa Kinandang, Magetan, Jawa Timur, masih gelap gulita. Tak ada listrik dan aktivitas warga di malam hari. Namun, di sebuah rumah, samar cahaya bulan memantulkan bayangan bocah yang tengah mondar-mandir sembari mendongakkan wajah ke langit. Rupanya, ia sedang mencari sumber utama cahaya untuk mencari posisi terbaik meletakkan sebuah alat.

Perkenalkan, bocah yang baru duduk di bangku SMP itu bernama Ochid—panggilan karib Arifin Rosid. Ia membawa instrumen hasil rakitannya sendiri dari transistor dan resistor yang dibeli di Toko Bintang Mas Elektronik, Madiun. Alat itu berfungsi sebagai alarm pendeteksi maling. Alat itu akan menghasilkan gelombang listrik dan menimbulkan bunyi bila ia menangkap bayangan seseorang. Ngiuw, ngiuw, ngiuw,” begitu kira-kira bunyinya.

Sembari tertawa, Ochid mengisahkan masa kecilnya itu di ruang kerjanya, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepada Majalah Pajak, Selasa (2/12).

“Karena enggak ada listrik, saya awalnya membuat alat sendiri. Dulu kita punya semacam transistor dan resistor, namanya LDR (light dependent resistor). Resistor, transistor kita solder. Untuk nyolder, kita bakar pakai arang,” kenang Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan ini.

Di samping sudah ada petunjuk perakitan, inovasinya itu juga diilhami dari beragam sumber bacaan, antara lain koran Suara Karya dan majalah tentang elektronik milik sahabatnya. Ketertarikan Ochid pada dunia elektronika juga didukung oleh ayahnya Subandi, yang berprofesi sebagai guru.

Selepas SMAN 1 Maospati (1994), keseriusan pada bidang elektronika dibuktikan Ochid dengan memilih Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom)—kini Universitas Telkom Bandung. Namun, setelah diterima dan membayar biaya pendidikan di sana, ia juga menjajal mengikuti tes masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang PKN STAN. Tak disangka, ia diterima di Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan. Berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya Ochid memilih STAN dan harus merelakan mimpinya untuk menggeluti bidang elektronika.

“Waktu itu di Telkom bisa mengundurkan diri dan uang dikembalikan dengan syarat diterima di UMPTN (ujian masuk perguruan tinggi negeri). Saat itu, saya juga diterima di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Pertimbangan memilih STAN juga sangat prestisius dan orangtua merestui. Padahal, saya belum ada bayangan akan belajar akuntansi, kerja di Kementerian Keuangan,” kenang Ochid.

Saat menjalani kuliah, Ochid ternyata belum bisa sepenuhnya meninggalkan mimpinya. Pria berkaca mata ini pun berusaha mengalihkan kegundahan hati dengan menggambar yang merupakan hobi keduanya. Ochid sempat menjadi ilustrator atau kartunis media kampus dan memenangkan dua lomba, yaitu juara pertama lomba karikatur dan juara kedua lomba grafiti.

Tertarik akuntansi

Bak pepatah Jawa, witing tresno jalaran soko kulino ‘cinta tumbuh karena terbiasa’, Ochid pun mulai jatuh hati dengan bidang studi akuntansi. Menurutnya, akuntansi merupakan ilmu yang membutuhkan kejelian dan kerangka berpikir yang logis, tidak beda jauh dengan elektronika.

“Akuntansi butuh ketelitian yang tinggi, kalau enggak balance gimana—bagaimana jurnal penyesuaian. Apalagi kalau kita audit, harus terstruktur, kertas kerja pemeriksaan harus terogranisasi dengan baik,” kata Ochid.

Ketertarikan itu membuatnya memutuskan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga di tahun 2001. Di fase ini ia sudah bekerja sebagai Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. Di sisi lain, keputusannya kuliah juga dilatarbelakangi oleh niat untuk mengundurkan diri dari DJP karena ingin mencoba merintis karier di instansi lain, seperti Bank Indonesia (BI) dan PT Telkom (Persero) Tbk. Kalau tidak, ia juga ingin menjadi dosen. Namun, ayahnya tidak merestui.

“Enggak usah resign, tetap jadi pegawai pajak yang baik saja,” tambah Ochid menirukan perkataan ayahnya.

Ia lantas bertekad menekuni ilmu ekonomi dengan mengambil program magister manajemen keuangan di Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2006. Ilmu ini sekaligus menjadi penunjang kariernya ketika menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Seksi Administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur II.

Atas saran dosen pembimbingnya di Universitas Narotama, Profesor Arsono Laksmana, Ochid terpacu untuk melanjutkan pendidikan S3 di dalam negeri dengan biaya sendiri. Syukurnya, ia justru mendapat program beasiswa dari Bank Dunia di University of New South Wales (UNSW) Australia. Ochid mengambil program doktor di bidang perpajakan. Ochid pun semakin tertarik untuk mendalami ilmu ekonomi, akuntansi, dan perpajakan.

“Ternyata ilmu perpajakan ini banyak aspek, ekonomi, sosial, bahkan psikologi karena kita harus siap menghadapi berbagai respons Wajib Pajak. Dinamika bekerja Direktorat Jenderal Pajak cukup lintas dimensi, sangat menarik bagi saya,” kata peraih Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik DJP tahun 2010 dan ASN Inspiratif DJP 2021 ini.

Jadi peneliti dan analis

Pulang ke tanah air, Ochid banyak dilibatkan sebagai tim peneliti dan pengkaji kebijakan, antara lain menulis riset berjudul “Do perceptions of corruption influence personal income taxpayer reporting behaviour? Evidence from Indonesia” yang dipresentasikan di 12th International Conference on Tax Administration, Australia (2016). Lalu, “Assessing the Effectiveness of Law Enforcement In Improving Tax Compliance In Indonesia: An Empirical Investigation”, yang dipresentasikan di 5th Annual Tax Administration Research Centre (TARC) Workshop, University of Exeter Business School, Inggris (2017). Ochid bahkan pernah meraih The Best PhD Student Paper di konferensi 28th Annual Australasian Tax Teachers Association (ATTA) Australia.

Di tahun 2018, ia diamanahi tugas sebagai Kepala Seksi Dampak Kebijakan Umum, Direktorat PKP DJP. Setahun kemudian, menjabat Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan hingga sekarang.

“Jadi, saya bertugas melihat bagaimana dampak kebijakan perpajakan terhadap penerimaan, administrasi, termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang optimal atau tidak,” kata peraih top 25 ASN inspiratif Anugrah ASN 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

“Contoh real tahun 2020, ada pandemi, DJP sebagai bagian dari Kemenkeu langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang responsif. Maret terkena korona, April langsung terbit peraturan, PMK (peraturan menteri keuangan) tentang insentif. Di situlah, bagian kita dari PKP berkoodinasi dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal), koordinasi dengan kemenko mendesain kebijakan-kebijakan insentif pajak,” kata Ochid.

Dosen di Departemen Akuntansi FEB Universitas Indonesia ini menuturkan, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menawarkan dua skema untuk mendesain kebijakan perpajakan di masa pandemi. Pertama, immediate response, yaitu kebijakan untuk membantu likuiditas dunia usaha.

“Jadi, yang tadinya bayar (pajak), enggak bayar, yang tadinya prosesnya lama dipercepat. Tapi di luar itu juga didukung oleh kebijakan nonpajak, klaster restrukturisasi kredit, bansos, dan prakerja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat,” tambah Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.

Kedua, cushioning impact and preserving capacity, yakni berfokus membantu likuiditas, solvabilitas, dan tingkat penghasilan WP Badan yang terdampak. Sebagai contoh, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan sebesar 50 persen, yang diharapkan dapat membantu arus kas pelaku usaha sehingga aktivitas dan kapasitas bisnis mereka tetap dapat terjaga.

Kemudian, insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 200 Juta dalam setahun. Dengan tidak kena pajak, karyawan yang berpenghasilan Rp 4,5 juta hingga Rp 16,6 juta per bulan akan mendapat tambahan penghasilan sampai dengan Rp 1,4 Juta per bulan. Harapannya, daya beli mereka terlindungi.

Setelah insentif pajak diberikan, Ochid dan tim juga bertugas mengevaluasi dampak dari kebijakan itu berdasarkan hasil survei dan analisis. Ia mendapati bahwa yang menjadi pukulan terberat bagi lebih dari setengah responden WP Badan atau hampir 13 ribu pelaku usaha, adalah turunnya permintaan.

“Berdasarkan perusahaan yang selama ini membayar pajak, 70 persen pelaku usaha declare menurun penjualannya. Sehingga, di atas 90 persen perusahaan mengatakan insentif pajak bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk usahanya bertahan,” ungkap Ochid.

Ia mengatakan, terhadap analisis proses penyusunan hingga dampak kebijakan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Lanjut baca

Recollection

Inspirasi dari Hobi Berelasi

Diterbitkan

pada

Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Sejak duduk di bangku SMA, Prima sudah tertarik ilmu manajemen dan senang berelasi. Kelak, ia memimpin aneka sinergi di berbagai level dan wilayah.

Beberapa bulan belakangan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, wira-wiri di pelbagai konferensi pers atau webinar. Pasalnya, publik tengah menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran pemda, khususnya bujet penanganan Covid-19. Syukurnya, di tengah kesibukannya, ia masih dapat berbincang dengan Majalah Pajak melalui telekonferensi pada pertengahan Agustus 2021.

Ia menyebutkan, penyerapan belanja APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) sampai dengan akhir juli 2021 sekitar 36,6 persen atau lebih rendah dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 41,8 persen. Sementara, per 31 Juli 2021, anggaran daerah yang digunakan untuk penanganan Covid-19 meliputi dana alokasi umum (DAU)/dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), bantuan operasional kesehatan, dan dana desa yang baru 32,82 persen terealisasi dari komitmen daerah Rp 50,1 triliun.

Ia mengungkapkan, kendala terbesar penyaluran anggaran adalah ihwal lambatnya komunikasi dan koordinasi antara pemda dan legislatif daerah. “APBD-nya, kan, dilakukan perubahan, tetapi perubahan agak lambat. Karena APBD-nya terhambat, penyaluran juga lambat,” kata Prima.

Khusus di tahun 2020, DJPK memberikan relaksasi kemudahan pemanfaatan dana desa. Sebelumnya, pemanfaatan harus menyertakan persyaratan kinerja. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19—melalui program PEN. Mulai dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan cadangan sekitar Rp 9 triliun; DID tambahan sebesar Rp 5 triliun; hibah pariwisata sekitar Rp 7,3 triliun; bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Dirjen Perimbangan Keuangan itu bikin keuangan seimbang. Daerah yang pendapatannya sedikit, biar berimbang dikasih dukungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, semua harus adil,” kata Prima tentang tugasnya kini, seraya menambahkan bahwa DJPK juga telah melakukan reformasi untuk meminimalisasi pelanggaran atau penyelewengan berbasis sistem.

“Waktu saya masuk, DJPK pada saat itu sedang menjadi sorotan dengan adanya kasus yang terkait dengan praktik percaloan anggaran. Saya melakukan perbaikan struktural. Terus terang saja, DJP memberikan banyak inspirasi,” ujar Prima.

DJPK pun mendorong pemda untuk bersinergi dengan DJP. Prima menuturkan, “Saya dorong data transaksi harian pemda disampaikan ke DJP. Pemda harus bikin berita acara dari pemotongan-pemungutan. Kalau mereka enggak bikin itu, enggak akan saya kasih DBH (dana bagi hasil).”

Di sisi lain, DJP juga mendukung data agregat potensi pajak daerah. Misalnya, data potensi pajak restoran, karena DJP biasanya punya data PPN-nya.

Langkah itu berasal dari pengalaman Prima ketika mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerja Sama Perpajakan Kantor Wilayah DJP Banten. Kala itu, ia menginisiasi integrasi pertukaran data dengan pemda terkait pengalihan tanah dan bangunan, dan data kendaraan bermotor yang saat itu diarahkan oleh Kantor Pusat DJP.

Kerja sama internasional

Urusan kerja sama ia dalami setidaknya sejak menjadi Kepala Seksi Direktorat HPI (Hubungan Perpajakan Internasional) tahun 1998 dan Kepala Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Internasional. Ketika itu, wakil Indonesia di Steering Group OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information (GFTI) ini harus menyusun skema kebijakan tax treaty, yaitu perjanjian perpajakan antara dua negara untuk meminimalkan pajak berganda dan penghindaran pajak. Tugas serupa juga ia lakukan ketika menjadi Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2012–2015) dan Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara (2015–2017).

“Jadi staf ahli penerimaan negara pun masih ngurusin tax treaty. Karier saya itu banyak di perpajakan internasional. Dulu TP (transfer pricing), termasuk APA (advance pricing agreement) saya ikut mengonsep, saya masih hafal bagaimana traditional matters, CUP (comparable uncontrolled price),” kenang alumnus Universitas Denver Amerika Serikat ini.

APA merupakan skema untuk menyelesaikan sengketa TP berupa kesepakatan harga transfer antara DJP dengan WP, maupun DJP dengan otoritas pajak negara mitra. Sementara, CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Senang berelasi

Kepiawaian Prima dalam menjalin kerja sama telah terpupuk sejak masa sekolah. Pria kelahiran Jakarta tahun 1986 ini mengaku paling senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berorganisasi. Prima pun terbiasa menjalin komunikasi yang baik dengan guru, rekan sejawat, maupun mitra dari luar sekolah. Tak heran bila ia kerap terpilih menjadi ketua kelas.

“Waktu SMA saya orang yang senang memerhatikan segala sesuatu. Saya melihat orang yang sukses memimpin itu dari ilmu manajamen. Makanya saya memilih kuliah di luar kota karena ingin ngekos, mengatur diri sendiri. Dulu saya sangat memimpin, mungkin karena saya anak pertama, biasa memimpin,” kenang alumnus Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini.

Di sisi lain, pria berhobi membaca ini memiliki ambisi untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Prima rela meninggalkan pekerjaannya sebagai bankir di perusahaan asing demi menjadi pegawai di Kemenkeu dan meraih beasiswa.

“Padahal gaji saat di bank asing itu tinggi dibandingkan menjadi PNS. Tapi balik lagi, saya ini orangnya suka belajar, mengetahui hal baru, berelasi dengan orang,” tambah Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Unsoed ini.

Lanjut baca

Populer