Connect with us

Report

Dengan ‘Sahabat’, Kongko dan Cetak Prestasi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Jika Kabupaten Banyuwangi berhasil menepis stigma ‘kota santet’ menjadi kota inovasi, KPP Banyuwangi pun berhasil membuktikan, kantor pajak di ‘pinggiran’ pun bisa meraih prestasi.

Moto “Sahabat” dengan ilustrasi tangan yang saling berjabat menghiasi dinding Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Kepala Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Banyuwangi, Yunus Darmono mengungkapkan, moto itu merupakan akronim dari santun, hangat, bermartabat.

“WP nyaman masuk KPP, institusi perpajakan harus punya prasangka baik,” kata Yunus membuka perbincangan, di Kantornya, pada Jumat Petang (16/8).

Layaknya sahabat, komunikasi dibangun dengan santai dan terbuka. Yunus juga memiliki tempat kumpul untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan di Sanggar Genjah Arum, Desa Kemiren. Sanggar milik Iwan Subekti ini berisi kedai kopi Kopai Osing serta tempat pergelaran Musik Lesung (othek) dan Tari Gandrung.

“Dalam konteks sinergi memang di sana (Sanggar Genjah Arum) tempat nongkrong social leaders dan structural leaders—ada bupati, kapolres, Ketua NU, Ketua DPRD. Lewat pertemuan kita kerjakan beberapa program edukasi untuk pesantren, universitas, komunitas UMKM, komunitas kopi, komunitas pertanian dan peternakan, asosiasi pengusaha udang,” ungkap Yunus.

Selain itu, sebulan sekali KPP mengundang mereka untuk sekadar sarapan atau makan siang bersama di kantor ataupun pinggir pantai. Rasa kekerabatan yang menumbuhkan rasa percaya akan melahirkan sinergi.

“Secara tidak langsung social leaders sebagai sahabat kita, menjadi duta KPP untuk berbicara ke masyarakat kalau kita sudah berubah (reformasi perpajakan). Ini jauh lebih efektif,” kata Kepala KPP Pratama Cirebon periode 2013 hingga 2016 ini.

Secara tidak langsung social leaders sebagai sahabat kita, menjadi duta KPP untuk berbicara ke masyarakat kalau kita sudah berubah (reformasi perpajakan). Ini jauh lebih efektif.

Guyub dengan pemda

Bersama Pemda Banyuwangi, sinergi diwujudkan dengan pertukaran akses data informasi. KPP dapat mengakses data terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) secara otomatis melalui aplikasi e-BPHTP.

“Pemda memberikan username dan passwords kepada kami. Orang mengurus BPHTP, kami sudah tahu, sehingga memudahkan petugas pajak dalam menentukan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Kami dengan Pemda sudah sepaham,” jelas Kepala Subseksi Potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB) I tahun 1995 hingga 1999 ini.

KPP juga dilibatkan dalam kegiatan penilaian dan pengawasan terhadap WP daerah. Secara legal, KPP telah masuk dalam tim pendampingan—berdasarkan nota kesepahaman antara Pemda dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III.

Stan KPP Pratama Banyuwangi juga sudah ada di Mall Pelayanan Publik Pemda Banyuwangi. Di sini WP dapat membuat NPWP, pencetakan kartu NPWP, aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN), dan konsultasi perpajakan. Beberapa kali KPP dan Pemda melakukan workshop terkait optimalisasi potensi perpajakan.

“Semua itu leadership. Bupati sangat progresif. Pak Bupati ke sini langsung telepon, ‘Pak Yunus, saya sudah di bawah. Kita saling bertukar informasi’. Kalau leadership saling ketemu, ke bawah akan jauh lebih mudah,” kata Yunus.

Pada awal 2019 lalu, Bupati Banyuwangi berhasil membantu pemindahan NPWP PT Bumi Suksesindo (BSI), perusahaan tambang emas dan tembaga, dari KPP Pratama Setiabudi Satu ke KPP Pratama Banyuwangi. PT BSI memang beroperasi di Dusun Pancer, Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi.

“Bupati menerbitkan peraturan bahwa yang memiliki usaha di Banyuwangi harus ber-NPWP di sini. Pemindahan PT BSI berkontribusi (penerimaan pajak) sekitar Rp 500 miliar,” sebut alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini.

Selain itu, KPP bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi memiliki tim khusus untuk melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KWSP) dari orang yang ingin membuat akta tanah. “Bahwa orang ini sudah punya NPWP belum? Sudah lapor pajaknya?” tambah Yunus.

Mengubah stigma

Memupuk rasa nyaman dan saling percaya kepada masyarakat bukan hal yang mudah bagi KPP. Ketika Yunus pertama kali bertugas di KPP Pratama Banyuwangi tahun 2016, masih banyak masyarakat yang berpendapat, “Wah, ini orang pajak memajaki kita 10 persen, Tuhan saja 2,5 persen.”

Ia kemudian melakukan pendekatan tradisi dengan mengikuti acara berbasis budaya maupun agama. Di momen itulah ia memulai membangun silahturahmi dengan tokoh masyarakat setempat.

“Di sini mengikuti apa kaya kiai, maka kita harus sering ikut pengajian, acara festival budaya, acara Ramadan,” kata pria berhobi baca buku budaya dan sejarah ini. Pelan-pelan WP lainnya teredukasi bahkan turut menjadi bagian dari inovasi KPP. “Relawan pajak banyak dari santri-santri di  pesantren,” tambahnya.

Secara simultan, Yunus juga mengadakan gathering bersama WP berdasarkan klasifikasi jenis usahanya. Ada pengusaha pertanian, budidaya udang, penghasil ikan, dan lain-lain. Masing-masing kelompok usaha juga diharapkan dapat saling mengingatkan untuk patuh membayar pajak.

“Ini yang dibutuhkan DJP. Menurut saya, sering kali kita belajar PPh, PPN, tapi kita tidak belajar soal bagaimana pajak atas dokter atau petani itu seperti apa saja, bagaimana komunikasinya,” kata Yunus.

Selain itu, KPP juga mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis aplikasi bernama Laros atau Layanan Tracking Online System. Aplikasi itu memudahkan WP mengetahui proses permohonan layanan perpajakan yang telah diajukan.

“Banyak WP menempuh perjalanan 2,5 jam untuk ke KPP, kalau surat permohonannya belum jadi, enggak efisien. Kita menjaga agar hal itu tidak terjadi,” tegas Yunus.

Terkait inovasi fisik kantor, KPP juga merestorasi dekorasi dan membangun pelbagai fasilitas. Kini, KPP memiliki Kantin Jujur bergaya ala kafe di lobi KPP, perpustakaan mini, dan ruang bermain anak. Pada akhir tahun 2018, KPP menyediakan kopi khas Banyuwangi gratis untuk WP. Kegiatan ini bekerja sama dengan UMKM binaan KPP. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan e-Filling 2018 sebesar 92,43 persen, meningkat menjadi 114,87 persen di tahun 2019.

“Kami ingin WP masuk ke KPP (mendapat suasana) homey. Tempat duduk lebih nyaman, lebih bersahabat, saling percaya. Kami ingin menggambarkan bagaimana Banyuwangi bangun dari kota santet ke kota inovasi, demikian pula KPP—dari KPP pinggiran ke KPP prestasi,” yakin Yunus.

Tantangan Yunus bukan hanya eksternal. Pegawai DJP juga pernah menganggap KPP Pratama Banyuwangi sebagai KPP pinggiran yang minim prestasi.

“Ada selentingan setengah bercanda kalau ada pegawai yang bermasalah akan ‘dibanyuwangikan’. Pertama yang saya lakukan membuat pegawai bangga kepada kantornya dengan cara membuat nyaman di kantor. Nyaman secara fisik (kantor) dan hubungan (antarpegawai),” kata Yunus.

Untuk memberi kenyamanan, Yunus sering mengajak pegawainya untuk sekadar minum kopi atau melakukan kegiatan olahraga bersama. Dua kegiatan itu juga diyakini pria pencinta kopi hitam tanpa gula ini sebagai alat analisis karakter setiap pegawai.

“Pegawai punya potensi, tapi karena atasan salah mereka jadi kurang berkembang. Dengan ngopi atau olahraga bareng atasan bisa mengetahui ini orangnya striker atau back, kalau di sepak bola,” kata Yunus, tertawa tipis.

Sepanjang 2018, KPP Pratama Banyuwangi memperoleh juara pertama kantor pelayanan terbaik tingkat Kanwil Jawa Timur III, meraih penghargaan kinerja penagihan terbaik kedua semester satu, mendapat penghargaan atas penyelesaian rekonsiliasi terbaik semester satu, meraih penghargaan atas pertumbuhan WP Badan dan Orang Pribadi nonkaryawan yang melakukan pembayaran terbaik pertama semester satu, dan meraih penghargaan pencapaian penerimaan pajak terbaik kedua semester satu.

Di tahun 2018 KPP berhasil meraih target realisasi penerimaan pajak 100 persen. Yunus memproyeksi, di tahun 2019 KPP Pratama Banyuwangi meraih target penerimaan pajak sebesar 100,46 persen atau sekitar Rp 1.054.515.205.703.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Agustus 2018 mencapai 65,69 persen. Penerimaan itu berasal dari kontribusi sektor pertambangan (56,62 persen), administrasi pemerintahan (5,55 persen), perdagangan besar dan eceran (9,93 persen), konstruksi (3,45 persen), jasa keuangan dan asuransi (6,08 persen), dan lainnya.-Aprilia Hariani

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Pendekatan Kewilayahan Optimalkan Potensi | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Menjaga Nyala Bisnis Batu Bara

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Pribadi

Dengan upaya efisiensi dan bekal insentif dari pemerintah, kontraktor jasa pertambangan ini berupaya untuk bertahan di tengah badai korona.

 

Virus korona yang menjangkiti hampir seluruh negara di dunia tak pelak lagi menyebabkan perlambatan ekonomi global. Daya beli turun, penyerapan produk rendah. Di sektor pertambangan, kondisi ini juga menyebabkan turunnya Harga Batu bara Acuan (HBA).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, HBA pada Mei lalu anjlok ke posisi 61,11 dollar AS per ton, atau turun 4,66 dollar AS per ton dari HBA April sebesar 65,77 dollar AS per ton. Fakta ini memengaruhi Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan pemasok batu bara ke negara-negara konsumen utama di Asia seperti Cina, Korea Selatan, India, dan Jepang. Mereka mulai mengurangi permintaan volume ekspor batu bara.

Lesunya industri batu bara ini berpengaruh pada kinerja operator tambang dan perusahaan pemilik konsesi tambang batu bara. Salah satu kontraktor batu bara yang turut merasakan imbasnya adalah PT Sims Jaya Kaltim.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2001 ini dipercaya PT Kideco Jaya Agung mengelola tambang di area kerja Roto Utara dan Sungai Paku, Paser, Kalimantan Timur. Anak perusahaan PT Samindo Resources Tbk ini bertugas memindahkan batuan penutup (overburden removal), dan produksi batu bara. Assistant Manager Financial & Taxation PT Sims Jaya Kaltim Charles SP Sitorus mengungkapkan, sebelum pandemi korona, sektor pertambangan juga berhadapan dengan harga batu bara yang meredup. Melemahnya sektor ini kian terasa saat pandemi korona menghantam: klien besar mereka—PT Kideco Jaya Agung—mengurangi target produksi batu bara per Mei lalu.

Baca Juga: Ruang Kerja Terbuka dan Digitalisasi Berkas

“Kalau produksinya dipertahankan dengan target awal tahun, takutnya nanti ada produksi yang enggak terjual, kan, malah rugi. Persentase pengurangan volumenya mungkin sekitar 5 hingga 10 persen,” ujar Charles kepada Majalah Pajak melalui telepon, Rabu (27/5).

Charles menjelaskan, pengurangan target volume produksi ini menimbulkan efek domino kepada perusahaan mereka, sebagai pemberi jasa konstruksi pertambangan yang melibatkan ratusan tenaga kerja lapangan, baik itu karyawan internal maupun tenaga alih daya.

“Kami sebagai kontraktor yang tadinya siap bekerja dengan kapasitas penuh sesuai dengan target awal tahun—dengan kondisi manpower yang sesuai kebutuhan terkait pencapaian itu. Tapi, karena sekarang target dikurangi secara bertahap, kegiatan produksinya berkurang sehingga alat kami banyak yang idle. Otomatis, operatornya untuk sementara enggak diperlukan,” jelas Charles.

Pengurangan karyawan (lay off) tentu menjadi hal yang dilematik dan tak menyenangkan bagi perusahaan. Charles bilang, perusahaan ini sebisa mungkin melakukan efisiensi internal dengan penghematan bahan bakar dan meningkatkan efektivitas kerja, agar tak melakukan lay off.

“Jadi, langkah terakhir melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Ini sebenarnya langkah yang tidak nyaman buat perusahaan. Tidak ada yang menginginkan itu. Kami, kan, merekrut karyawan harapannya untuk sama-sama maju ke depan seiring dengan perkembangan perusahaan.”

Langkah terakhir melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Ini sebenarnya langkah yang tidak nyaman buat perusahaan. Tidak ada yang menginginkan itu.

Di sisi lain, setiap calon operator alat berat mendapat pelatihan khusus di pusat pelatihan dan pengembangan yang dibangun PT Sims Jaya Kaltim di area tambang PT Kideco Jaya Agung. Karyawan mendapat pelatihan teori, dan praktik menggunakan simulator alat berat sebelum terjun ke area tambang. Jadi, jikalau perusahaan terpaksa memberhentikan mereka, mereka telah memiliki bekal yang memadai untuk mencari pekerjaan yang sejenis dan sesuai dengan bakat mereka.

Protokol kesehatan

Selain rasionalisasi pekerja, di masa pandemi COVID-19 ini perusahaan juga memberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi pekerjanya. Tak hanya memberikan masker dan sanitasi tangan, perusahaan juga melarang seluruh karyawan keluar dari area proyek atau mes karyawan.

“Saya domisili di Balikpapan, sudah 2,5 bulan enggak pulang, tetap di mes. Sanksinya sangat serius, kalaupun misalnya saya punya transpor pribadi lalu diam-diam ke Balikpapan dan ketahuan, langsung kena SP3 (surat peringatan ketiga) dan di-PHK,” ungkapnya.

Tak hanya itu, untuk menjaga physical distancing, perusahaan juga mengatur kapasitas bus jemputan dan mes karyawan.

“Misalnya kamar dihuni untuk berdua, sekarang diatur sedemikian rupa supaya tidak ketemu dalam satu ruangan. Misalnya yang satu shift pagi, yang satu shift malam. Bus jemputan juga begitu. Tadinya diisi 50 orang, sekarang hanya 50 persennya, sehingga diperbanyak jumlah perjalanannya. Karena, keadaan perusahaan lagi seperti ini enggak mungkin nambah bus lagi.”

Charles juga paham perasaan karyawan yang tidak bisa pulang ke rumah, terutama saat libur Lebaran lalu. Namun, ia berusaha mengingatkan karyawan supaya bisa menyikapi secara positif.

Relaksasi pajak

Charles bersyukur sektor pertambangan turut masuk di paket stimulus fiskal jilid II. Relaksasi perpajakan yang diberikan pemerintah akan meringankan beban karyawan dan mempertahankan stabilitas keuangan juga arus kas perusahaan di tengah hantaman pandemi COVID-19.

Baca Juga: Dulu Bikin Merinding, Sekarang “Friendly”

Insentif pajak ini berupa relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dalam jangka waktu tertentu, dan PPh Pasal 25 setoran Masa yang dikurangi atau didiskon 30 persen. Namun, Charles juga menyayangkan belum adanya relaksasi untuk pekerja alih daya. Ia khawatir, timbul kecemburuan antarkaryawan di lapangan.

“Logika sederhana mereka, ‘Loh, kok sama-sama kita kerja di area pertambangan ini, kok saya enggak dapat fasilitas itu,’” ujar Charles.

Perusahaan tidak mendapatkan percepatan restitusi PPN karena jumlah yang diajukan seringkali di atas Rp 5 miliar. Meski demikian, Charles berharap pemerintah membayarkan restitusi sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku, untuk menjaga arus kas perusahaan.

Charles juga mengapresiasi kinerja dan pelayanan KPP Pratama Penajam yang tetap terjaga baik, meskipun kantor pajak tengah menghentikan pelayanan tatap muka. Ia pun mencontohkan, saat PMK nomor 44 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi COVID-19 dikeluarkan, account representative (AR) secara antusias memberitahunya dan menerangkan secara rinci. Pun dengan keperluan pajak lainnya.

“Meskipun mayoritas mereka work from home, mereka cepat respons lewat WhatsApp ataupun e-mail. Dan di setiap KPP menyediakan layanan on call. Jadi, terkait layanan-layanan tertentu, misalnya buat e-fin, itu sudah disiapin semua. Begitu kita telepon, langsung direspons.”

Charles pun berharap agar situasi bisa kembali normal, agar perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan, berangsur-angsur pulih kembali.

Lanjut baca

Report

Meretas Pajak ke Desa-Desa

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto. Dok. KPP Penajam

Sulitnya medan juang justru semakin merekatkan sinergi antara KPP Pratama Penajam dan KP2KP Tanah Grogot dalam menghimpun penerimaan.

 

Ban mobil dinas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Penajam terperangkap di kubangan tanah yang becek. Semua penumpang pun turun dan bergegas mendorong mobil agar dapat melaju kembali melintasi perkebunan sawit di Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Tak lama kemudian, mobil berhenti lagi di jalan yang agak berpasir. Kali ini rombongan membersihkan tanah yang melekat di seluruh roda. Begitulah medan tempuh yang kerap dilalui KPP Pratama Penajam dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanah Grogot untuk melakukan bimbingan teknis perpajakan ke Wajib Pajak (WP).

Kepala KPP Pratama Penajam Mohamad Imroni mengisahkan pengalaman itu kepada Majalah Pajak, melalui telewicara pada pertengahan Mei 2020 lalu. Untuk membuktikannya, Imroni pun mengirim beberapa dokumentasinya.

“Rata-rata jalannya tanah. Karena kantor kita di Balikpapan ke wilayah WP harus menyebrang teluk, naik kapal speed boad 30 menit. Kalau jalur darat kita muter dulu 100 kilometer dan jalannya tidak bagus—3 jam. Kalau bawa mobil nyambung feri (kapal) 2 jam ongkosnya Rp 200 ribu. Jauh, ya? Di sana jaringan internetnya putus-putus. Hanya operator tertentu yang lancar buat telepon,” ungkapnya.

Kendati demikian, rintangan justru semakin mempererat kekompakan antara KPP dengan KP2KP Tanah Grogot dalam menghimpun penerimaan pajak melalui kolaborasi program canvassing, sosialisasi peraturan, dan bimbingan teknis perpajakan. Tak heran jika KPP mampu meraih target penerimaan pajak 100 persen di tahun 2019.

“Tahun 2019 itu kinerja bersama KP2KP. Secara umum KP2KP membantu dalam hal pembuatan kode billing atas WP yang mendapat surat teguran atau paksa, membantu konsultasi WP yang mendapat surat imbauan; membantu pelayanan seperti mengirim berkas pendaftaran NPWP, membantu pengisian SPT Tahunan, informasi kepada fungsional pemeriksa atas WP yang akan diperiksa,” kata Imron

Baca Juga: Dulu Bikin Merinding, Sekarang “Friendly”

Wilayah kerja KPP Pratama Penajam meliputi dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kabupaten Paser Utara terdiri atas 4 kecamatan, 4 kelurahan, dan 30 desa. Sedangkan Kabupaten Paser meliputi 10 kecamatan, 5 kelurahan, dan 139 desa. Maka, salah satu penyokong penerimaan pajak di KPP ini berasal dari Dana Desa.

Selain itu, potensi ekonomi di wilayah kerja KPP lainnya bersumber dari perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Namun, tidak semuanya perusahaan di dua sektor ini terdaftar di KPP Pratama Penajam. Mayoritas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan besar terdaftar di wilayah Jakarta, sedangkan di Penajam hanya tempat beroperasinya saja.

“Makanya, di 2019, kita coba menyisir lagi potensi perpajakan dari sektor perkebunan. Ternyata ketemu. Pabrik kelapa sawit biasanya dia punya kebun sendiri, tapi belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga mereka mengambil dari kebun masyarakat sekitar. Tapi pabrik tidak boleh langsung membeli ke petani, harus lewat pengepul yang jumlahnya ternyata banyak sekali. Pengepul itu ditunjuk oleh pabrik untuk menerima setoran buah sawit dari masyarakat. Pengepul dapat fee,” kata Imroni.

Imroni pun melakukan pendekatan persuasif, dimulai dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pabrik dan ketua kelompok pengepul kelapa sawit. Pabrik itu diantaranya PT Pucuk Jaya dan PT Cahaya Bintang Sawit Sejati.

“Prosesnya agak panjang karena walaupun pengepul ini masuk PKP (pengusaha kena pajak), mereka memang tidak ada karyawan, tidak ada pencatatan. Jadi, masalahnya dia harus menyiapkan administrasinya saja. Maka pelan-pelan kami dekati pabriknya, memberi pengertian agar tidak terjadi permasalahan ke depannya. Karena kalau pabrik yang ngomong, pengepul nurut,” ungkap Imroni.

Setelah pabrik memberi imbauan, KPP bersama KP2KP melakukan bimbingan teknis kepada pengepul di lokasi perkebunan masyarakat. Adapun jarak tempuh dari KPP ke lokasi memakan waktu hingga lima jam dengan melewati jalan bertanah basah. Di sana KPP dan KP2KP melakukan bimbingan pendaftaran NPWP, pengisian Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan cara melakukan pembayaran pajak.

“Biasanya mereka PKP baru, sehingga pembuatan faktur pajak perlu dipandu supaya bayar PPN-nya lancar, pengepul sawit ini bayar PPN besar-besar sehingga jadi perhatian KPP. Makanya di tahun 2019 kemarin dari situ kita bisa 15 persen (kontribusi terhadap penerimaan),” tambah Kepala KPP Pratama Salatiga tahun 2012 ini.

Imroni berharap jaringan internet dapat lebih baik ke depannya agar KPP dapat mengembangkan aplikasi layanan untuk memudahkan para pengepul kelapa sawit menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Di tahun ini KPP bersama KP2KP akan memaksimalkan potensi dari para pengepul di lokasi lain.

“Masih belum tergali semua, tetapi enggak besar, sekitar 20 persen yang belum tergali. Yang belum diungkap adalah proses bisnis tandan buah besar dan pengepulnya,” tambahnya.

Andai jaringan internet lebih baik, KPP dapat mengembangkan aplikasi layanan untuk memudahkan para pengepul kelapa sawit menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Optimalisasi potensi turut dilakukan di sektor pertambangan. Meskipun perusahaan tambang itu tidak termasuk dalam wilayah kerja—sehingga KPP tidak berhak memungut Pajak Penghasilan Badan—KPP tetap mengumpulkan PPh Pasal 23 atas jasa kontraktor yang dilakukan perusahaan.

Baca Juga: DJP Segera Menyisir Subyek dan Obyek Pajak Transaksi Digital

“Kita kasih pengertian mereka harus bayar PPh Pasal 23, karena mereka, kan, perusahaan besar, sudah mengerti hukum, kepatuhannya sudah baik. Kita tinggal melakukan fungsi pengawasan dan edukasi hukum saja. Tidak ada pendekatan spesifik,” ungkap Imroni.

Selain itu, KPP melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan bendahara desa terkait pemungutan pajak atas Dana Desa. KPP dan KP2KP rutin melakukan bimbingan teknis dari satu desa ke desa lainnya. Di samping itu, Imroni telah melakukan nota kesepahaman dengan bupati setempat demi mendukung proses penggalian potensi penerimaan pajak.

“Sekitar 3 kali dalam setahun KPP dan KP2KP mengunjungi bendahara desa. Mengingatkan semua uang yang dikeluarkan harus sudah dipotong pajak. Jangan sampai bendahara mengeluarkan anggaran tahun ini, tapi pajak dibayarkan di tahun berikutnya. Alhamdulillah dua Pemda ini semuanya aware kepada pajak. Tapi karena keterbatasan sementara ini baru 10 kecamatan yang kami datangi, ke depan harus semua bisa dijangkau,” ujar Imroni.

Perluasan basis pajak

Tahun ini KPP memiliki tugas melakukan perluasan basis data dengan pendekatan kewilayahan. Setiap KPP harus memahami lebih detail wilayah kerjanya hingga pada tingkat kelurahan atau desa. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Lewat regulasi itu DJP juga merombak formasi kerja: Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III dan IV berkolaborasi dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk menggali potensi WP baru. Sedangkan Seksi Waskon II bertugas mengawasi WP strategis, penelitian dan pengawasan WP secara komprehensif, serta memproduksi data.

Menurut Imroni, sebagian program baru DJP telah diimplementasikan KPP Pratama Penajam sejak dua tahun lalu. Ia sudah membagi Account Representatif (AR) per wilayah. Artinya, satu AR menguasai satu desa. KPP juga telah mengembangkan Aplikasi Pemantauan dan Usaha Peningkatan Penerimaan (Mandau Prima). Cara kerja aplikasi secara umum adalah memetakan titik lokasi setiap WP dan mengklasifikasikan kepatuhan perpajakannya.

“Jadi, AR mendatangi pemda dulu, terus ke ketua RT (rukun tetangga) untuk konsultasi pemetaan wilayah. Setelah itu, AR dibantu ketua RT menyisir WP baru dengan cara melakukan wawancara, WP di foto, memasukkan datanya ke aplikasi. Dengan proses begini kita mengenal dan memahami kondisi basis pajak baru kita seperti apa,” jelasnya.

Hingga kini Aplikasi Mandau Prima menyimpan 1.500 titik lokasi WP. Aplikasi ini bekerja dengan membagi WP ke dalam tiga zona warna. Zona kuning diisi oleh WP yang belum terdaftar, zona merah untuk WP yang sudah memiliki NPWP tetapi belum lapor SPT tahunan, dan zona hijau bagi WP yang kewajiban perpajakan sudah terpenuhi.

“Pola perluasan basis pajak dengan kewilayahan sebenarnya sudah kita lakukan. Sekarang sesuai dengan arahan Pak Kanwil, kami menarik titik-titik potensi dari Google Map. Rencananya setelah COVID-19 kita punya rencana melakukan pemetaan lagi dengan mendatangi titik yang kita tarik dari Google Map,” kata Imroni.

Baca Juga: Untuk Negara saja, kok, Pelit?

Lanjut baca

Report

Untuk Negara saja, kok, Pelit?

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok KPP Kepanjen

Di tengah impitan Pandemi COVID-19, Bos Bagong Transport ini tetap membayar pajak dan berupaya membantu masyarakat di sekitarnya.

Di balik pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, sektor transportasi menjadi bisnis yang pertama kali merasakan imbasnya. Selain karena pembatasan penumpang di kendaraan umum, banyak orang yang memilih berdiam diri di rumah—kecuali bagi mereka yang masih harus bekerja. Alhasil, pendapatan para sopir, kondektur, dan kernet ikut berkurang. Pun bagi pengusahanya.

Perusahaan Otobus (PO) Bagong Transport, misalnya. Perusahaan transportasi yang beroperasi di Malang, Jawa Timur sejak 1994 silam ini memiliki ratusan bus yang melayani trayek antarkota dalam provinsi (AKDP), yakni Surabaya-Kediri-Tulungagung, Malang-Blitar, dan Surabaya-Pare-Blitar. Pemilik Bagong Transport Hari Susilo mengungkapkan, sebelum PSBB dilakukan, ia memang sudah mengurangi unit bus yang dioperasikan.

Dari ratusan bus, hanya 20 persen saja yang beroperasi. Selama itu pula, ia selalu patuh mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan penumpang dan penyemprotan disinfektan ke seluruh armadanya. Para kru bus pun telah dibekali alat pelindung diri berupa masker. Namun, sejak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan larangan operasional angkutan umum AKDP trayek asal dan tujuan wilayah PSBB di Jawa Timur pada 28 April lalu, otomatis semua busnya berhenti beraktivitas

Baca JugaStimulus Fiskal untuk Redam Dampak Korona

Hari mengaku memahami dan legawa dengan keputusan pemerintah, meski biasanya ia mendapat lebih banyak pemasukan jelang dan selama libur Lebaran. Hari juga bersyukur masih ada “lubang” lain yang dapat menghidupinya. PO Bagong Transport di bawah naungan PT Bagong Dekaka Makmur ini tak hanya bergerak pada transportasi umum saja, tapi juga jasa penyewaan bus. Hari mengklaim, ia kini memiliki 1800 armada untuk mengakomodasi segala kebutuhan transportasi.

PO Bagong Transport bekerja sama dengan puluhan perusahaan berbagai sektor seperti tambang, kontraktor, dan perbankan. Selama masa Pandemi COVID-19 ini, sektor tambang dan perbankan tak terlalu terkena dampaknya, sehingga bisnis Hari tak sepenuhnya terganggu.

Perjodohannya dengan perusahaan tambang ini pun terbilang tanpa sengaja. Hari menuturkan, sekitar tahun 1998 ia menghadiri undangan suatu pernikahan. Kala itu, seorang temannya mengatakan PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sedang membutuhkan bus untuk mengangkut pekerja tambang. Tanpa berpikir panjang, ia pun mendatangi perusahaan itu untuk survei.

Hari khawatir, jika banyak pengusaha tak peduli dengan pajak, maka ekonomi Indonesia bisa lumpuh dan tak sanggup menangani pandemi korona dengan baik.

Begitu cocok dengan perusahaan itu, ia pun segera menjalin kerja sama dan mengirimkan bus-busnya ke sana. Berkat dedikasi, kenyamanan, dan pelayanannya, nama PO Bagong Transport kian dikenal oleh banyak perusahaan tambang yang memerlukan jasanya. Alhasil, saat ini ia tidak hanya melayani perusahaan tambang di NTB saja, tapi juga di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Semangat berbagi

Keberhasilan Hari menjaga kepercayaan penyewa jasanya membuat ia makin sukses dan terpandang. Namun, hal itu lantas tak membuatnya tinggi hati. Selama perusahaannya masih tegak berdiri di masa pandemi ini, Hari yang telah dikenal dermawan, kian gencar membantu masyarakat. Ia berkeliling Malang Raya menyalurkan bantuan uang tunai dan paket sembako, terutama, kepada kru bus yang selama ini menjadi partnernya. Hari juga menyetorkan data kru busnya ke Pemda agar mendapat perhatian.

“Kami bagi sembako terutama ke areal garasi (kru bus), kemudian areal lebih luas lagi di kecamatan. Kami juga cek ke pasar-pasar, mana yang kira-kira membutuhkan, dan kami bagi juga. Kami keliling hampir tiap hari,” ucapnya melalui sambungan telepon, Selasa (21/4).

Baca Juga: Pascapandemi Angka Kemiskinan Bisa Masif, CORE Sarankan 5 Langkah Antisipasi

Pandemi ini, menurut Hari merupakan musibah nasional. Semua lapisan masyarakat mengalami dampaknya, mulai dari pembatasan sosial, tak boleh berkegiatan di luar, hingga dampak kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, ia berusaha semampunya membantu orang-orang di lingkungan sekitarnya.

Hari juga bersyukur bisa tetap berkontribusi pada negara melalui pajak. Ia khawatir, jika banyak pengusaha tak peduli dengan pajak, maka ekonomi Indonesia bisa lumpuh dan tak sanggup menangani pandemi korona dengan baik.

“Sebagian besar (penghasilan) saya ada di pertambangan sehingga tetap bisa bayar pajak, supaya negara enggak guncang. Pajak, juga, kan, untuk kelangsungan negara supaya negaranya maju dan bisa berputar. Untuk bayar tentara, polisi, bangun jalan, dan infrastruktur.”

Pernah alergi pajak

Hari pun menuturkan bahwa pelayanan kantor pajak sudah jauh lebih baik, tak seperti dulu yang membuatnya sampai antipati terhadap pajak. Sekitar tahun 2006 silam, ia pernah ditagih utang pajak hingga miliaran rupiah. Rupanya, ini terjadi lantaran ketidaktahuannya dalam menghitung pajak. Namun, alih-alih diperingatkan saat dendanya belum banyak, Hari mengaku didatangi petugas pajak saat utangnya telah menumpuk. Ia pun tak terima dan merasa seperti dijebak.

“Kita ini, kan, bukan orang pajak. Jadi, kalau Wajib Pajak (WP) salah, enggak ngerti, jangan dibiarkan, nanti sudah berlarut baru diperiksa. Tahu-tahu didenda. Waktu itu dendanya dua persen per bulan. Rasanya seperti orang punya utang, padahal saya selalu bayar pajak,” ujar WP yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen ini.

Peristiwa itu pun membuatnya trauma dan malah alergi dengan pajak. Ia juga menolak membayar utang pajaknya. Baru di tahun 2013, secara perlahan ia mau didekati Kepala KPP Pratama Kepanjen Budi Harjanto. Budi yang saat itu baru bertugas, lambat laun dapat meyakinkannya bahwa utang pajak memang harus dibayar dan menjelaskan pentingnya sumbangsih WP terhadap kemaslahatan negara.

Hari mengatakan, pola komunikasi yang baik, layanan dan bimbingan petugas pajak, serta pengelolaan pajak yang baik, akhirnya membukakan mata hatinya. Bukan saja melunasi utang-utang pajaknya, Hari malah sering lebih bayar, meski sudah diingatkan account representative.

Misalnya saja, Hari tak memasukkan biaya-biaya yang bisa digunakannya sebagai pengurang penghasilan bruto dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Ketika diingatkan, ia hanya menjawab, “Biarlah, untuk negara saja kok pelit?” Karena kesadaran dan kepatuhannya, salah satu penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Malang ini, berkali-kali mendapat predikat WP Patuh dari KPP Pratama Kepanjen.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 hari lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News6 hari lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News7 hari lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News1 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News1 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News1 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News2 minggu lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Populer