Connect with us

Up Close

Dengan Adaptasi, Masalah Teratasi

Diterbitkan

pada

Adaptasi dan inovasi membuat performa Pegadaian tetap positif di tengah terpaan krisis.

 

Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi”. Ungkapan tersebut sangat relevan dengan kondisi PT Pegadaian (Persero) saat ini. Menginjak usia ke 120 tahun pada 1 April 2021, eksistensi Pegadaian terbukti semakin kokoh dengan banyaknya raihan penghargaan atas capaian kinerja yang cemerlang.

Kiprah PT Pegadaian (Persero) di industri pergadaian sudah cukup panjang, bahkan dari sebelum republik ini terbentuk. Cikal bakal perusahaan ini dimulai dari berdirinya Van Leening Bank pada tahun 1746 ketika Nusantara dalam pendudukan VOC. Perusahaan ini akhirnya diambil alih dan dibubarkan oleh Pemerintah Inggris pada 1811 dan baru dibentuk lagi pada 1 April 1901 dengan nama Pegadaian Negara setelah Belanda kembali berkuasa. Setelah sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum—dari Jawatan hingga Perum, tahun 2012 lalu Pegadaian resmi berubah menjadi salah satu badan usaha milik negara (BUMN) dengan status persero.

Kini, eksistensi perusahaan yang mengusung tagline “mengatasi masalah tanpa masalah” ini terus berkibar. Dengan 4.085 gerai dan 17.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia, perusahaan ini telah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Seiring kemajuan era teknologi informasi, Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Digital untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi produk dan layanan Pegadaian kapan saja dan di mana saja.

Produk-produk Pegadaian juga beraneka ragam, tetapi dengan bisnis utama tetap pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Sementara bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran on-line, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposit box.

Untuk menggali lebih jauh produk dan layanan Pegadaian, Majalah Pajak mewawancarai Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto.

Berikut petikannya.

 

Selama ini mindset orang awam tentang Pegadaian adalah perusahaan pelayanan jasa peminjaman uang dengan jaminan barang. Seperti apa profil Pegadaian dan apa saja produk andalannya?

Selain gadai, Pegadaian juga memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan jaminan fidusia (gadai BPKB). Produk dan layanan keuangan yang ditawarkan Pegadaian hampir sama dengan perbankan, bedanya kita tidak menghimpun dana nasabah. Selain itu, Pegadaian kini juga memiliki produk digital lending yang bekerja sama dengan perusahaan fintech.

Pegadaian memiliki berbagai produk dan fitur unggulan di samping gadai dan pinjaman mikro, di antaranya Gadai Peduli, Gadai Harian, Tabungan Emas, Cicilan Emas, Pembiayaan Haji, hingga Gadai Efek. Seluruh produk dan layanan tersebut dapat diakses masyarakat melalui 4.085 outlet dan 17.000 lebih agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain jaringan fisik tersebut, Pegadaian juga kini memiliki aplikasi Pegadaian Digital yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi produk dan layanan Pegadaian kapan saja dan di mana saja.

Selain mampu bertahan di tengah pandemi, Pegadaian mampu berinovasi hingga meraih penghargaan bergengsi dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Bisa diceritakan kategori apa saja penghargaan yang diperoleh Pegadaian?

Pegadaian memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020 untuk kategori Perusahaan Non-Publik Sektor Keuangan dengan aset di atas Rp 15 triliun yang mampu bertahan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam kegiatan yang mengusung tema “Survive in Crisis: The Most Resilient BUMN 2020”, Pegadaian mendapatkan penghargaan The Most Resilient BUMN 2020, Best CEO BUMN 2020, dan Best CFO BUMN 2020.

Prestasi atau inovasi apa yang diraih Pegadaian hingga memenuhi kriteria untuk memperoleh penghargaan ini?

Kunci Pegadaian mampu mempertahankan performa positif meskipun tengah dilanda pandemi Covid-19 adalah melalui adaptasi yang cepat dalam menentukan prioritas dan strategi bisnis, di antaranya peningkatan transaksi digital melalui Pegadaian Digital Service; inovasi produk dan layanan seperti Kartu Emas, Gadai Tabungan Emas, Dropbox Gadai, Gadai Express, Gadai Peduli, Gadai Harian, dan lain-lain; penyesuaian strategi marketing dari off-line ke on-line melalui webinar, digital marketing, dan sebagainya; penyesuaian proses kerja WFH bagi sebagian karyawan dan menyediakan satellite and hybrid office untuk mengurangi mobilisasi karyawan; perluasan jaringan layanan dan pembayaran dengan partner bisnis dan agen untuk mempermudah akses transaksi produk Pegadaian; dan standardisasi seluruh outlet Pegadaian sesuai dengan protokol kesehatan (standar WHO).

Di masa pandemi Covid-19 ini perusahaan berhasil mempertahankan kinerja positif—nasabah dan omzet meningkat. Sejauh mana peningkatan omzet itu dari kinerja tahun sebelumnya?

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah nasabah sebesar 3 juta atau 22,2 persen dibandingkan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa strategi akuisisi nasabah cukup berhasil khususnya melalui penetrasi produk Tabungan Emas dan Gadai Peduli. Sedangkan omzet pembiayaan telah berhasil disalurkan sebesar Rp 165,1 triliun atau meningkat 13,3 persen dibandingkan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa ekspansi yang dilakukan cukup berhasil di masa pandemi khususnya melalui inovasi produk dan fitur gadai.

Strategi apa saja yang dilakukan Pegadaian sehingga menjadi perusahaan yang mampu survive?

Kami berusaha mengoptimalkan produk gadai melalui program-program marketing yang menarik. Kami juga terus berinovasi dan mengenalkan produk atau fitur baru seperti Gadai Peduli, Gadai Efek, Kartu Emas, Rahn Tanah, Gadai Express, hingga Cicilan Perhiasan berbasis Tabungan Emas; menambah jumlah agen dan memperbanyak kolaborasi dengan mitra bisnis; menambah mitra kerja dengan menjalin kerja sama dengan banyak instansi.

Selain itu, kami juga terus berupaya untuk mengakuisisi nasabah baru serta membantu pemulihan ekonomi nasional melalui Gadai Peduli, di mana nasabah yang meminjam Rp 1 juta tidak perlu membayar sewa modal atau bebas bunga selama tiga bulan. Di sisi lain, kami juga memberdayakan seluruh karyawan dan keluarganya sebagai marketer melalui program Employee Get Customer dengan reward yang sangat menarik; dan senantiasa berkomitmen untuk tetap menyalurkan pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM.

Dari rilis yang Majalah Pajak terima, Anda pernah menyampaikan, untuk meningkatkan kinerja perusahaan, Anda melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai institusi. Siapa saja yang diajak kolaborasi/kerja sama dan seperti apa bentuknya?

Pegadaian menjalin MoU dengan menggandeng lebih dari 1.000 lembaga yang merupakan perusahaan BUMN, BUMD, institusi pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi kemasyarakatan. Bagi individu anggota mitra atau perusahaan-perusahaan tersebut kemudian akan diberikan fitur-fitur dan rate khusus. Kami juga memperluas agen Pegadaian, mengingat salah satu kelemahan Pegadaian adalah keterbatasan outreach (jangkauan).

Sebagai perbandingan, tahun 2019 perusahaan hanya memiliki sekitar 9.600 agen dan per Juni 2021 jumlahnya telah mencapai lebih dari 18.400 agen atau meningkat hampir dua kali lipat. Para agen Pegadaian tersebut diberikan sharing fee atau komisi yang menarik jika dapat menjual produk-produk Pegadaian. Upaya menjalin kerja sama dengan fintech dan e-commerce besar seperti Investree, Akseleran, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, OVO, Gojek, LinkAja, dan lainnya juga kami lakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam bertransaksi produk dan layanan Pegadaian. Selain itu, untuk memperluas jaringan dan pasar kita juga melakukan kerja sama kolaboratif dengan BRI dan PNM dalam integrasi ekosistem UMi.

Pegadaian juga menawarkan produk Syariah—di mata Pegadaian, bagaimana prospek dan tantangan produk Syariah ini di pasar Indonesia?

Industri Pegadaian Syariah merupakan industri yang tengah berada pada fase tumbuh dan memiliki prospek yang bagus didukung dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang besar. Untuk itu, Pegadaian terus meningkatkan portofolio produk Syariah, melalui optimalisasi strategi marketing dan inovasi fitur-fitur baru seperti Amanah Fleet, Arrum Haji, Arrum Umroh dan Wisata, serta Rahn Tasjiliy Tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain membangun bisnis, apakah Pegadaian juga menjalankan peran edukasi kepada masyarakat, misalnya tentang literasi keuangan?

Kegiatan edukasi dan literasi tidak hanya dilakukan sendiri tetapi juga bekerja sama dengan berbagai pihak khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai BUMN atau instansi lembaga lainnya seperti Pertamina, BNI, BP2MI, KPK dan BNN.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 76 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Pegadaian banyak melakukan kegiatan edukasi sesuai dengan target sasaran masyarakat yang ditetapkan oleh OJK seperti, ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, calon PMI (pekerja migran Indonesia) dan PMI, petani dan nelayan, pekerja dan eksekutif lainnya.

Edukasi yang pernah dilakukan bisa berbentuk ToT (training of trainer) ataupun edukasi dan literasi biasa dalam konsep off-line dan on-line (webinar). Webinar yang dilakukan dikemas dalam bentuk edutainment—edukasi entertainment—sehingga tetap dapat dinikmati dengan santai oleh mahasiswa seperti dalam kegiatan Indonesia Millenial Financial Summit. Kegiatan edukasi yang pernah dilakukan oleh Pegadaian bersama OJK bahkan sudah sampai dilakukan untuk PMI dan WNI yang ada di luar negeri seperti di Jeddah, Mekkah, Madinah, Tokyo, Seoul dan Busan.

Selain itu, Pegadaian juga turut berperan dalam dunia pendidikan melalui program The Gade Creative Lounge yang dibangun di universitas terbaik di Indonesia dengan tujuan semakin mengenalkan Pegadaian kepada generasi milenial dan generasi Z, melalui penyediaan ruangan diskusi dan belajar lengkap dengan sarana prasarana yang bagus dan nyaman, dengan begitu mahasiswa tidak merasa Pegadaian sebagai BUMN yang kaku apalagi jadul.

Pegadaian juga memiliki concern program pemberdayaan UMKM. Apa saja bentuknya?

Pegadaian memiliki produk dan layanan yang fit bagi pelaku UMKM dan ultramikro, yakni Gadai Reguler untuk keperluan short term dan Gadai BPKB untuk keperluan long term. Selain itu Pegadaian juga mempunyai program pendampingan nasabah atau pelaku ultra mikro baik secara onsite dan off-site. Di samping itu, di masa pandemi ini Pegadaian juga mengeluarkan program relaksasi dan program restrukturisasi.

Pemerintah telah mengesahkan PP Nomor 73 Tahun 2021 sebagai payung hukum pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi). Seperti apa konkretnya program UMi ini?

Holding UMi bertujuan untuk memberikan akses kepada usaha UMi yang belum mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu holding UMi juga mendukung pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja, penurunan kesenjangan sosial, dan tentunya peningkatan inklusi keuangan.

Peran seperti apa yang akan diambil Pegadaian melalui adanya UMi ini?

Selain kemudahan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat, Pegadaian berperan dalam mempercepat proses naik kelas nasabah ultramikro melalui produk unggulan gadai yang melayani kebutuhan pendanaan masyarakat yang bersifat short term. Dengan begitu, peran Pegadaian akan menjadi krusial dalam pemberdayaan pelaku usaha UMi melalui peningkatan kapabilitas dan pengembangan usaha dengan produk dan layanan keuangan yang dimiliki.

Apa saja keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat/pelaku usaha mikro dengan adanya UMi ini?

Masyarakat akan mendapatkan akses layanan atau produk finansial yang lengkap, penurunan suku bunga pinjaman, akses jaminan dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, peningkatan inklusi dan literasi keuangan, dan pendampingan usaha yang berkualitas.

Kebijakan fiskal pemerintah tahun 2021 mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, memperkuat perekonomian domestik. Apa saja peran yang dilakukan Pegadaian untuk mendukung program pemerintah itu, selain melalui UMi?

Pegadaian turut membantu masyarakat melalui produk Gadai Peduli, yang dikenalkan mulai bulan Mei 2020 dan kini telah dinikmati oleh lebih dari 3 juta nasabah. Dengan Gadai Peduli, nasabah dengan pinjaman Rp 1 juta dibebaskan biaya sewa modal (bunga 0 persen) selama 3 bulan. Perusahaan juga tetap menyalurkan pembiayaan nongadai (mikro) ditambah dengan program relaksasi dan restrukturisasi kredit untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, Pegadaian juga turut membantu menyukseskan program eksternal pemerintah melalui penyaluran subsidi bunga dan juga penyaluran program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) selama masa pandemi.

Belakangan ini Pegadaian juga melakukan kerja sama integrasi data dengan DJP. Apakah tanggapan Anda terkait upaya pemerintah itu, dan seperti apa dampaknya bagi perusahaan?

Kami sangat mendukung adanya integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bukti dukungan kami telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara DJP Kementerian Keuangan dengan Pegadaian tentang Integrasi Data Perpajakan, pada bulan April 2019 dan November 2020. Dengan integrasi data pajak akan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam mengelola pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempermudah fiskus melakukan monitoring pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Tentu saja dampaknya sangat positif, di tahap pertama dampak yang langsung kita dapatkan yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan e-faktur dan pengecekan faktur secara hosttohost. Di samping itu sekarang kami sudah bisa melakukan sentralisasi pengelolaan pajak yang awalnya di setiap outlet kantor cabang mengelola sendiri. Sekarang kami sentralisasi ke kantor wilayah dan kantor pusat, sehingga meningkatkan akurasi dan validitas data yang akan mengurangi risiko kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan.

Untuk tahap kedua, yang sekarang masih on process, dampak yang kami peroleh adalah dengan telah dilaksanakannya forum group discussion (FGD) mengenai general ledger (GL) tax mapping dengan KPP LTO 4 maka mempermudah kami dalam membuat pengembangan di sistem termasuk dashboard-nya, kemudian ada kepastian atas penentuan pengelompokan general ledger atau transaksi yang merupakan objek pajak.

Sampai saat ini pada tahap apa proses integrasi data tersebut?

Saat ini Pegadaian sudah menyelesaikan FGD G/L tax mapping dengan pihak Kantor Pajak tujuannya adalah untuk sinkronisasi dengan ketentuan pajak yang berlaku, di samping juga untuk meminimalisasi adanya potensi dispute dalam menginterpretasikan ketentuan pajak. Hasil dari sini dijadikan acuan selanjutnya dalam implementasi di sistem pajak kita baik mengenai tarif maupun perhitungannya sehingga angka output perhitungan pajak menunjukkan angka yang benar sesuai ketentuan pajak. Di sistem sudah dilakukan pengembangan atau kustomisasi untuk menyesuaikan format perhitungan untuk all tax. Dengan dukungan di sistem maka akan mempermudah user dalam melakukan eksekusi perhitungan pajak di setiap transaksinya dan akan mengurangi potensi human error.

Untuk tahap berikutnya, Pegadaian sedang dalam proses menyiapkan dashboard monitoring yang bisa langsung dilihat. Dashboard ini langsung terintegrasi dengan sistem yang ada di Pegadaian, sehingga bisa dilihat setiap saat dengan data yang real time. Pembuatan dashboard bertujuan memudahkan fiskus untuk melakukan monitoring data perpajakan yang ada di Pegadaian. Targetnya dashboard ini bisa dipakai fiskus di bulan September 2021 ini. Kami sangat berterima kasih sekali atas support dan bantuan dari KPP LTO 4 yang selalu setia mendampingi dan selalu menjadi teman diskusi, dalam mewujudkan integrasi data perpajakan di PT Pegadaian (Persero).

Up Close

Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Diterbitkan

pada

Penulis:

Melalui inovasi digital, Bank Jatim memberikan produk dan layanan andal, sekaligus bersiap menjaring peluang masa depan.

Lahir dan tumbuh di sisi timur Pulau Jawa sejak 1961, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus berkembang dan menjadi salah satu bank yang diperhitungkan. Reputasi perusahaan yang sudah go public ini bahkan mendapat pengakuan nasional. Awal September lalu, misalnya, Bank Jatim dinobatkan sebagai bank daerah dengan kinerja sangat bagus selama 20 tahun berturut-turut, pada kategori Bank BUKU 3 dengan Aset Rp 50 Triliun–Rp 100 Triliun dalam ajang 26th Infobank Awards 2021.

Di tengah gempuran pandemi ini, kinerja Bank Jatim pun layak diapresiasi. Per Agustus 2021, aset Bank Jatim mencapai Rp 95 triliun, tumbuh 20,48 persen year on year. Nilai outstanding (kredit) mencapai Rp 43 triliun, tumbuh 7,48 persen year on year. Bank ini juga berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 81 triliun, tumbuh 20,61 persen year on year. Per Agustus tahun ini, laba bersih Bank Jatim mencapai Rp 1,02 triliun—tumbuh 7,32 persen year on year.

“Di tengah pandemi Covid ini kami masih mampu tumbuh lebih baik dibandingkan industri perbankan pada umumnya,” tutur Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman saat berbincang dengan Majalah Pajak, Selasa 21 September lalu.

Salah satu faktor penentu kinerja positif Bank Jatim adalah kemampuannya beradaptasi dan berinovasi, termasuk inovasi di ranah digital yang saat ini tengah menjadi fokus perhatian industri keuangan dan perbankan. Berkat kecepatan adaptasi dan inovasi yang dilakukan, Bank Jatim pun tahun ini meraih penghargaan The Most Adaptive Regional Bank di ajang CNBC Awards 2021.

Salah satu inovasi yang dikembangkan Bank Jatim untuk memberikan layanan yang adaptif terhadap kebiasaan baru masyarakat dalam bertransaksi adalah JConnect. Kehadiran digital brand ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam mengakses layanan perbankan di era digital seperti saat ini.

JConnect dihadirkan untuk memperkuat tiga pilar penting yang saat ini menjadi pemangku kepentingan Bank Jatim, yakni pemerintah daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat umum. Kepada Majalah Pajak, Busrul Iman menceritakan berbagai kemudahan yang diperoleh pengguna berkat JConnect. Selain itu, pria kelahiran Surabaya 1 Februari 1964 ini juga membeberkan strategi Bank Jatim ke depan, khususnya dalam menghadapi perkembangan era digital.

Berikut petikannya.

 

Digitalisasi bank saat ini tengah menjadi tren. Beberapa perbankan kini bertransformasi menjadi atau “menciptakan” bank digital. Ada juga yang tidak bertransformasi menjadi bank digital tetapi melakukan digitalisasi dalam berinteraksi dengan nasabahnya, baik dari sisi produk dan layanannya. Yang mana posisi bank Jatim saat ini?

Terkait isu ini memang ada dua. Yang pertama adalah membentuk bank digital, yang kedua ada transformasi ke digital. Ini tentu banyak pertimbangannya. Kalau Bank Jatim seperti apa? Dengan banyak pertimbangan, kami sedang bertransformasi ke digital. Artinya, mendigitalisasi produk-produk kami, bisnis-bisnis kami untuk kenyamanan dan kemudahan bagi para nasabah. Jadi, pada intinya tujuannya sama, tetapi jalannya beda. Dengan aspek yang ada maka kami bertransformasi di bidang itu. Ini tentu saja kami siapkan mulai sekarang lanskapnya, tidak hanya infrastrukturnya, juga bagaimana optimalisasi fitur-fitur yang ada layanan lainnya.

Sejak kapan transformasi ke arah digital sudah dilakukan oleh Bank Jatim?

Jauh sebelum pandemi kami sudah membuat sebuah roadmap di bidang IT. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini ternyata memang transaksi berbasis digital mengalami peningkatan yang cukup pesat. Mau enggak mau, suka enggak suka, siap enggak siap, maka kami harus segera bertransformasi membenahi infrastruktur berbasis digital. Dan ini sejalan dengan salah satu skala prioritas dari OJK, yaitu mempercepat transformasi digital di lingkungan lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Apa saja bentuk inovasi Bank Jatim di ranah digitalisasi perbankan, baik dari sisi produk maupun pelayanan?

Kami punya roadmap tentang IT kami sampai dengan 2025. Kita tahu perkembangan overall IT seperti apa. Mulai dari adanya cloud computing, kemudian bergerak menjadi internet of things (IoT)—segala sesuatunya berjalan dengan internet, kemudian artificial intelegence, kemudian perlunya big data analytic sampai advanced robotic dan semua ini menuju ke arah virtual reality. Ini kan proses-proses transformasi di bidang IT. Dan ini tentu saja akan mengubah behaviour, di dalam perilaku masyarakat. Baik dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk dalam bertransaksi keuangan.

Tentu saja ini berdampak ke sektor keuangan, tidak terkecuali perbankan. Nah, Bank Jatim, kembali melakukan assessment ke dalam. Apa kekuatan dan kelemahan Bank Jatim sebagai bank daerah? Atas dasar itulah kemudian kami memiliki strategi tiga pilar. Yang pertama adalah bagaimana Bank Jatim itu mendigitalisasi, satu, yang terkait dengan pemerintah daerah. Baik itu belanja daerah, penerimaan daerah serta termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang kedua, terkait dengan masyarakat UMKM. Kenapa UMKM yang dipilih? Karena Jawa Timur ini UMKM-nya banyak, hampir sembilan juta UMKM. PDRB Nasional di-support dari Jawa Timur, nomor dua setelah DKI Jakarta. Penyokong terbesar adalah UMKM—59 persen PDRB dari UMKM.

Ini potensi yang besar, sehingga Bank Jatim memberikan fokus untuk digitalisasi para pelaku UMKM. Yang ketiga adalah bagaimana mendigitalisasi masyarakat umum. Di dalamnya termasuk perorangan, swasta, lembaga pendidikan, sosial dan lain sebagainya sehingga transaksi pembayarannya diberikan banyak kemudahan dan tentu saja secure.

Apa saja investasi Bank Jatim terkait digitalisasi ini, baik dari sisi infrastruktur, keamanan, pembangunan SDM serta reformasi SDM untuk meningkatkan kepercayaan publik/nasabah?

Melihat perkembangan IT ini, maka kami harus melihat ke dalam secara overall. Tidak sekadar digitalisasi pada end process-nya. Jadi, kami perlu reengineering terhadap prosesnya seperti apa, operation-nya seperti apa, sistemnya seperti apa, policy-nya seperti apa. Nah, terkait IT ini, ada dua hal—infrastruktur terkait dengan hardware dan software. Hardware yang paling utama tentu perbaikan sistemnya. Kami harus benar-benar meng-upgrade untuk memiliki kapasitas, generasi dan kecepatan lebih besar, lebih cepat, lebih mudah dan luas jangkauannya. Dengan demikian dapat menangkap peluang yang ada di masyarakat.

Belum lagi dari sisi human capital. Kami memiliki sekitar hampir 70 persen generasi milenial melek gadget. Tinggal kami mengoptimalkan, menggerakkan kontribusi mereka ke perusahaan. Sehingga kami perlu mengembangkan mereka melalui berbagai peningkatan kompetensinya, baik hard competency maupun soft competency-nya. Untuk meningkatkan ini kami tidak hanya bekerja sendiri. Kami melibatkan pihak ketiga, vendor-vendor yang memang sudah memiliki pengetahuan yang baik di bidang teknologi.

Belum lagi policy yang juga harus kami sesuaikan. Di era digital maka policy yang ada mungkin sudah tidak matching lagi. Nah, kami harus berkoordinasi dengan OJK. Sehingga semua operasional itu terpenuhi, untuk lebih mudah, nyaman, cepat, tapi juga comply dari sisi regulatornya.

Dengan inovasi dan transformasi yang dilakukan Bank Jatim di masa pandemi, bagaimana target pertumbuhan laba, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit pada tahun 2021?

Per Agustus 2021, kami saat ini memiliki aset sebesar lebih kurang Rp 95 triliun. Kemudian di sisi outstanding (kredit), kami memiliki lebih kurang Rp 43 triliun. Di sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) kami mencapai Rp 81 triliun. Nah, dalam hal ini Bank Jatim tetap tumbuh. Size-nya tumbuh, tapi quality-nya juga harus tumbuh dengan baik. Alhamdulilah, selama dua tahun terakhir, DPK kami—termasuk kredit tumbuh pesat dibantu oleh inovasi digital Bank Jatim. Tentu saja di tahun ini insya Allah sesuai RBB (rencana bisnis bank) kami dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh regulator, dalam hal ini adalah OJK.

Sampai posisi Agustus 2021, aset kami tumbuh 20,48 persen year on year, sedangkan DPK tumbuh 20,61 persen year on year, dan kredit tumbuh 7,48 persen year on year. Laba Bersih sebesar Rp 1,02 triliun, naik 7,32 persen year on year. Artinya, di tengah pandemi Covid ini kami masih mampu tumbuh lebih baik dibandingkan industri perbankan pada umumnya.

Dengan digitalisasi ini kemudahan apa saja yang didapatkan nasabah?

Kembali kepada tiga pilar tadi. Yang pertama adalah pilar dari pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten. Bagi masyarakat Jawa Timur, tentu Bank Jatim memberikan kemudahan di dalam transaksi layanan bidang pemerintahan, seperti pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB), pembayaran PDAM, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pajak daerah lainnya. Dengan menggunakan inovasi digital dari Bank Jatim maka akan terbantu. Kemudian administrasi serta transparansi dalam layanan masyarakat, karena semua terekam dan tersistem dengan baik. Akhirnya meningkatkan asas keterbukaan juga, karena ini memang menyangkut publik.

Nah, bagi pilar berikutnya, bagi kalangan pengusaha dan UMKM tentu ini akan mempermudah mendapatkan layanan informasi tentang perbankan Bank Jatim. Sebab, untuk pengajuan kredit itu bisa melalui e-Loan di JConnect. Kemudian juga untuk para pegawai yang mengajukan kredit pegawai bisa membuka aplikasi e-kmg.

Jadi, dengan adanya kemudahan di bidang UMKM dan ASN ini maka layanan informasi kepada masyarakat bisa lebih cepat dan lebih terbuka. Selain itu masyarakat umum itu juga bisa melakukan transaksi-transaksi perbankan apakah itu pembayaran pulsa, listrik, BPJS, kartu kredit, SPP sekolah, pembayaran universitas dan lain sebagainya itu bisa melalui mobile banking dan internet banking kami.

Kami juga memberikan layanan cashless transaction. Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia menyediakan layanan QRIS, kami memiliki 21 ribu merchant di Jawa Timur. Dan ini sangat berguna sekali di masa Covid ini sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor. Cukup melalui gadget-nya bisa langsung transaksi baik itu di merchant maupun melalui mobile banking mereka sendiri.

Di saat yang lain di era digital ini kami juga bekerja sama, berkolaborasi dengan ekosistem digital, seperti Tokopedia, Gojek, Shopy, Ovo, Indomart, Alfamart, karena bagi Bank Jatim kehadiran dari fintech-fintech ini membantu Bank Jatim memperluas market dan memperluas penetrasi. Karena selama ini Bank Jatim sebagai bank daerah memiliki keterbatasan di dalam jaringan. Dengan berkolaborasi maka itu semakin mudah dan efisien. Diharapkan dengan aplikasi JConnect sebagai branding digital banking Bank Jatim akan mampu mengakomodasi transaksi kebutuhan masyarakat di tiga pilar tadi.

Jadi, bisa dibilang JConnect ini merupakan sebuah aplikasi terintegrasi yang di dalamnya memiliki banyak fitur untuk memudahkan penggunanya?

JConnect merupakan aplikasi yang sifatnya mengintegrasikan, berbagai fitur-fitur tiga pilar tadi. Dan ini terus berproses, tahap awal kami memang menyampaikan branding-nya dulu, JConnect. Dengan branding ini maka akan mudah diterima masyarakat. Yang kedua, kami terus menerus transformasi, fitur-fitur apa saja di dalamnya. Nah, fitur-fitur itu seperti yang kita lihat di dalam mobile banking kami semua ada di sana. Tentu saja nanti kami connect-kan, kami integrasikan semua itu.

Dari sisi internal Bank Jatim, apa saja benefit digitalisasi ini?

Yang pertama, bagi Bank Jatim sebagai sebuah entitas digitalisasi ini tentu salah satu tools untuk akselerasi mencapai visi misi Bank Jatim dengan lebih mudah dan cepat. satu. Yang kedua, dari sisi cost benefit ratio tentu ini memberikan efisiensi yang lebih bagus. Kami enggak perlu lagi membuka jaringan kerja konvensional seperti pada umumnya dulu. Namun, dengan gadget digital ini kami lebih efisien untuk mengembangkan network kami kepada masyarakat sampai ke level yang paling bawah.

Kemudian, dengan digitalisasi ini ada peluang bagi kami untuk men-switching resource human capital kami. Saat yang sama kami berikan kemampuan peningkatan kompetensi di bidang bisnis. Dan ini tentu saja secara bisnis, selain itu adalah menambah fee-based income kami. Sebab, seperti kita ketahui bersama, bahwa biaya dana ini semakin naik, kemudian margin dari bisnis konvensional yang sifatnya dari bunga pinjaman ini semakin tipis, maka dengan digital ini akan meningkatkan fee-based income Bank Jatim ke depan.

Saat ini jika dipersentasekan, berapa banyak nasabah yang sudah menggunakan atau beralih ke produk dan layanan digital di Bank Jatim dan berapa yang belum?

Pada dasarnya jumlah ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terutama pada era pandemi Covid ini. Sebagai gambaran, pertumbuhan pengguna JConnect mobile di tahun 2020 tumbuh sebesar 49,8 persen year on year. Dan posisi Juni 2021 itu tumbuh 18,0 persen year to date. Nah pertumbuhan transaksi digital yang dilakukan di tahun 2020, tumbuh dengan tinggi. Artinya, kalau yang tadi itu terkait dengan pertumbuhan user atau pengguna, maka kali ini adalah pertumbuhan transaksinya. Nah, pertumbuhan transaksinya itu naik sebesar 109,5 persen year on year, dan posisi Juni itu tumbuh sebesar 35,5 persen year to date.

Sementara itu nominalnya—nilai rupiah yang ditransaksikan melalui JConnect. Ini pun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tumbuh 115,7 persen year on year, dan di tahun 2021 bulan Juni tumbuh 39 persen year to date. Artinya, pertumbuhan yang tinggi ini harus kami imbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Makanya setelah kami buat branding JConnect maka kami akan optimalkan fitur-fitur yang ada. Nah, tahap berikutnya adalah menciptakan fitur-fitur baru. Jadi, sebetulnya fitur-fitur kami yang ada ini masih bisa dioptimalkan. Potensinya besar. Makanya untuk itu kami dorong dulu setelah itu baru membuat fitur-fitur yang lainnya.

Apa saja tantangan yang dialami Bank Jatim dalam proses transformasi digital?

Yang pertama, itu penting masalah security-nya. Karena digital ini harus secure. Nah, termasuk layanannya juga harus valid, transparan. Makanya kami benahi. Dalam hal ini kami sudah melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai hal. Tidak hanya teknologi—entah itu menyangkut human capital, menyangkut bisnis, menyangkut IT, saya sudah canangkan. Kami Bank Jatim akan bekerja sama dengan vendor-vendor top ten di Indonesia. Jadi, kami tidak akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kira-kira tidak memiliki kesamaan pandangan.

Yang kedua, ini menyangkut kebiasaan perilaku. Kami, karena lebih banyak berhubungan dengan masyarakat UMKM, di dalam mengembangkan perilaku untuk menuju digital, kami menggandeng OJK untuk melakukan literasi digital, inklusi keuangan kepada para pelaku ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Mulai dari bagaimana membuka tabungan berbasis digital untuk kaum pelajar, kaum UMKM, sampai kemudian kami literasi di bidang digitalisasi itu sendiri. Itu terus-menerus kami lakukan, dan memang itu tantangannya. Buat apa kami punya digital yang bagus kalau kemudian penggunanya belum siap terhadap perilaku itu. Tapi kalau untuk market yang milenial, mereka sudah familiar.

Jadi, kami secara periodik menggandeng OJK untuk sama-sama terjun ke masyarakat. Masyarakat ini terklaster. Ada klaster wilayah Jawa Timur bagian timur, Besuki, Banyuwangi, Situbondo, wilayah Malang, dan lainnya, kami turun bersama-sama melakukan literasi, baik itu di kalangan pelajar, di kalangan pelaku UMKM, di kalangan asosiasi-asosiasi lembaga bisnis. Dengan menggandeng pihak OJK, menggandeng pihak pemerintah daerah, maka itu lebih mudah dan lebih cepat prosesnya.

Bank Jatim juga memiliki program Jatim Garage. Bisa digambarkan program apa itu dan apa goal-nya?

Ya, pertama, ini, kan, sejalan dengan pengembangan yang ada. Begitu banyaknya e-commerce, fintech yang masuk ke daerah-daerah itu yang pertama. Yang kedua, adanya keinginan dari masing-masing pemerintah daerah untuk membangun e-commerce di lingkungan mereka sendiri. Sehingga dengan adanya keinginan itu Bank Jatim memfasilitasi, dengan membangun program Jatim Garage, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk merespons perkembangan dunia perbankan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

Jatim Garage ini mempertemukan market melalui website jatimgarage.co.id, sehingga nantinya para pelaku ekonomi sifatnya si penjual (seller) bisa kami jembatani dengan buyer atau pembelinya. Dan nanti transaksinya menggunakan JConnect. Transaksi itu juga bisa melalui QRIS yang memang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Dengan demikian maka kami bangun ekosistem digitalnya ini melalui Jatim Garage. Kami bekerja sama dengan OJK, dengan pemerintah daerah setempat, sehingga terbentuklah diskusi keuangan berbasis digital.

Digitalisasi biasanya selaras dengan sinkronisasi, yaitu konsolidasi data nasabah, data perpajakan, payment gateway, dan lain-lain. Bagaimana Bank Jatim mengatasi kendala sinkronisasi dengan stakeholders? Sebab, mungkin saja ada kendala infrastruktur, sistem, dan budaya kerja yang harus diatasi agar integrasi data perbankan dengan pemda, otoritas, pajak, pihak lain dapat berjalan mulus?

Ya, ini sudah kami lakukan. Artinya, pemerintah provinsi tentu memiliki suatu program pembangunan di wilayahnya. Namanya program Nawa Bakti Satya. Ada sembilan program sektor. Di sisi lain, Jawa Timur memiliki sektor ekonomi unggulan yang dibagi per klaster. Di sisi lain juga, Bank Jatim harus inline dengan program-program sektor ekonomi unggulan. Sehingga, semua program pemerintah provinsi pemerintah daerah, baik itu menyangkut belanja daerah, penerimaan negara, termasuk pajak segala macam kami harus masuk.

Nah layanan digital khusus untuk pajak ini melalui SP2D on-line dan pembayaran pajak STNK, sekarang di mobile kami sudah bisa. Cukup menuliskan nomor polisi-nya sudah langsung connect, realtime terbayar. Pajak daerah, BPJS, PDAM, SPT, semua harus kami hubungkan. Karena proyek yang besar ini enggak mungkin Bank Jatim bekerja sendiri. Bank Jatim harus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah daerah kota setempat termasuk dengan OPD, dinas terkait. Sehingga dengan demikian maka seluruh potensi wilayah itu bisa diambil oleh Bank Jatim dengan optimal dan maksimal.

Apa peran Bank Jatim? Bank Jatim harus investasi, harus menyediakan infrastrukturnya. Tidak jarang kami selalu memberi bantuan teknologi berupa software-hardware kepada pemerintah daerah. Dengan demikian maka semua bisa berjalan dengan baik di lingkungan provinsi Jawa Timur.

OJK telah merilis peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, di antaranya mengatur perbankan digital. Mungkinkah aturan ini bisa menjadi dasar hukum untuk Bank Jatim mengakselerasi transformasi digital? Misalnya mau sepenuhnya bertransformasi menjadi Bank Digital?

Ini memang kebijakan ini memang sungguh ditunggu para pelaku pasar keuangan, karena fintech itu lebih cepat dalam merespons, sedangkan kami sebagai lembaga bank harus benar-benar patuh, menunggu dari regulator. Dengan adanya POJK ini sangat membantu perbankan, termasuk kami untuk bisa lebih agile, lebih fleksibel serta lebih cepat di dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk mempermudah aktivitasnya.

Contoh yang paling gampang, misalnya pembuatan proses perjanjian kredit di hadapan notaris yang selama ini harus datang, dengan adanya situasi seperti ini, sekarang bisa dilakukan secara virtual. Proses marketing, survei kepada pelaku usaha itu juga bisa dilakukan secara virtual. Itu dilindungi oleh ketentuan (POJK) itu, dengan demikian membuat kami menjadi lebih leluasa di dalam memberikan layanan dan bergerak.

POJK ini juga meningkatkan penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor perbankan, sehingga kami harap ke depan kami juga akan memperoleh manfaat dari efisiensi ini. Jadi, pola lama membangun kantor baru dengan begitu banyak itu sudah enggak relevan lagi.

Dengan menyandang status sebagai bank daerah, apakah itu berarti Bank Jatim harus terpaku untuk melayani nasabah di area Jawa Timur, ataukah berkat digitalisasi, Bank Jatim hendak memperluas jangkauan nasabahnya? Bagaimana profil nasabah Bank Jatim saat ini dan proyeksi nasabah di tahun-tahun mendatang?

Bank Jatim sahamnya 51 persen dimiliki oleh PSP (pemegang saham pengendali) dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kota. Kemudian, 28 persen itu dimiliki oleh kepala daerah kota dan kabupaten, dan sisanya dimiliki oleh publik. Sehingga secara legal formal, Bank Jatim sebagai BPD itu di bawah regulasi dari PP 54 tentang BUMD, kemudian Undang-Undang PT Nomor 40, termasuk aturan tentang OJK. Bank Jatim adalah Perseroda yang bergerak di sektor keuangan daerah dan permodalan yang tunduk kepada aturan-aturan perbankan permodalan pada umumnya. Sehingga sesungguhnya Bank Jatim tidak ada border di dalam bisnisnya.

Walaupun namanya kami BPD Daerah Jawa Timur, ruang lingkup bisnis kami itu bisa luas, bisa seluruh Indonesia. Makanya kami memiliki unit kerja tidak hanya di Jawa Timur, tetapi ada Jakarta dan Batam.

Nah, ini bagaimana ke depan? Bahwa pertama digitalisasi, itu mutlak. Yang kedua tentang ruang lingkup market Bank Jatim. Kita semua tahu bahwa Presiden Joko Widodo merencanakan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Kalau ini terjadi maka pusat bisnis, pusat ekonomi, khususnya wilayah tengah dan timur Indonesia itu akan terpusat di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Ini menguntungkan bagi Bank Jatim ke depan untuk menjadi tumbuh besar.

Nah, dengan demikian maka Bank Jatim harus mampu menangkap peluang itu, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan Bank Jatim juga akan membangun unit kerja baru—mungkin di daerah Kalimantan atau sebagian Indonesia Timur, karena kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia Timur dan Tengah itu banyak diimpor melalui Jawa Timur, baik pertanian, daging ayam, sayur-mayur, kemudian juga rempah-rempah. Belum lagi sektor permodalan lainnya. Itu peluang besar yang harus ditangkap oleh Bank Jatim dengan membangun perubahan-perubahan yang ada di dalamnya.

Lanjut baca

Up Close

Iman dan Amanah di Balik Nama

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)/Foto: Dok. Bank Jatim

Pemimpin seyogianya sudah selesai dengan dirinya sendiri agar dapat mewariskan pikiran, tindakan, dan waktunya kepada lingkungan yang dipimpinnya.

Dari balik layar smartboard interactive conference puluhan inci di ruang studio CNBC Indonesia, wajah Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Busrul Iman tampak semringah ketika menerima secara simbolik trofi penghargaan yang diserahkan Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel, akhir Oktober tahun lalu. Saat itu Bank Jatim dinobatkan sebagai The Most Profitable Regional Bank yang memiliki kinerja terbaik di antara bank pembangunan daerah lainnya meski di tengah situasi pandemi Covid-19.

Tahun ini, di bawah kepemimpinan orang yang sama, Bank Jatim kembali meraih penghargaan di ajang serupa—dengan predikat yang berbeda, yakni sebagai The Most Adaptive Regional Bank 2021. Bank Jatim dianggap menjadi contoh terbaik institusi perbankan yang mampu dengan cepat beradaptasi—bahkan tumbuh menguat—di tengah krisis. Tentu saja, itu bukan semata-mata berkat kecakapan sang dirigen dalam meracik harmoni di dalam institusinya; kolaborasi dan sinergi berperan di dalamnya.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kami kepada stakeholders Bank Jatim. Bagaimanapun penghargaan ini tak lepas dari peran stakeholders yang ada. Dan ke depan kami siap bersinergi dan berkolaborasi lebih baik,” tutur Busrul Iman saat wawancara dengan Majalah Pajak, akhir September lalu.

Sebelum dipercaya memimpin Bank Jatim sejak Juli 2020 lalu, Busrul Iman telah berkarier cemerlang di dunia perbankan. Pada dekade 2000-an, ia pernah memimpin kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Solo, Madiun, hingga Malang. Ia juga pernah menjadi Kepala Divisi Wilayah Bank BRI Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bidang Pengendalian Risiko Kredit Kantor Pusat.

Arek Surabaya kelahiran 1 Februari 1964 ini pun pernah didaulat memimpin Bank BRI Kantor Wilayah Malang, lalu memimpin Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya, sebelum akhirnya berlabuh di Bank Jatim sebagai Direktur Komersial dan Korporasi Bank Jatim.

Meski berkarier cemerlang di dunia bank, awalnya Busrul tak berminat untuk berkarier sebagai bankir. Pria yang sejak kecil hobi menggambar ini sudah telanjur jatuh cinta pada dunia arsitektur dan kedokteran.

“Waktu lulus SMA, saya melamar ke ITS (Institut Teknologi Surabaya) untuk arsitektur, dan Unair (Universitas Airlangga) untuk jurusan kedokteran. Ternyata (dua-duanya) saya enggak diterima,” tutur Busrul.

Merasa gagal menuntut ilmu di bidang yang diinginkan, ia pun hijrah ke Jakarta dan ikut dengan kakaknya yang sudah menetap di Jakarta. Di ibu kota, ternyata Busrul tak juga bisa move on dari keinginannya untuk menempuh pendidikan arsitek dan kedokteran. Namun, sang kakak yang seorang teknisi memberikan semacam tes untuk mengukur minat dan bakat Busrul.

“Saya dites oleh kakak saya. Saya dikasih sepuluh soal, ‘Kalau kamu bisa jawab, kamu cocok masuk ke IPA’—padahal SMA saya IPA. Tetapi, ternyata saya enggak bisa jawab soal itu. Kakak saya bilang ‘Kamu enggak cocok di eksak, kamu cocok di sosial,’” ujar Busrul mengenang.

Kegagalan menjawab tes minat itu membawa Busrul ke bangku kuliah fakultas ekonomi jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Ekonomi Jakarta. Semester pertama dan kedua ia lalui dengan nilai jeblok semua.

“Lama-lama saya mulai menyenangi. Alhamdulillah, kemudian lancar.”

Busrul mengaku, kemudahannya dalam beradaptasi dan belajar disiplin ilmu yang sebelumnya tidak ia sukai adalah karena ia gemar membaca. Masa-masa kuliahnya ia habiskan dengan banyak membaca buku di perpustakaan-perpustakaan umum yang ada di Jakarta. Dari buku itulah ia mendapatkan banyak pengetahuan, termasuk tentang dunia ekonomi, bisnis hingga perbankan.

“Setiap pulang dari kampus—waktu itu saya pulang ke daerah Bintaro, saya selalu mampir ke perpustakaan baca apa saja. Dari situ saya senang memperoleh banyak pengetahuan. Saya cari tahu tentang bagaimana ekonomi, bagaimana bisnis, sehingga akhirnya begitu saya masuk perbankan bagi saya enggak masalah karena memang saya senang belajar,” ungkap pria berpembawaan ceria ini.

Seperti makna yang terkandung dalam nama pemberian orangtuanya, Busrul selalu berusaha menjalani hidupnya penuh gembira. Baginya, itu adalah salah satu cara menjaga amanah dan harapan orangtuanya.

“Awalnya saya enggak ngerti mengapa ayah saya memberikan nama saya Busrul Iman. Ternyata itu artinya adalah orang yang gembira karena keimanannya,” kata Busrul berseloroh.

Harapan orangtua yang terkandung dalam namanya itu menjadi pegangan Busrul saat melewati masa sulit. “Manakala kita menghadapi masalah berat, kalau kita sedih atau kecewa, itu berarti iman kita belum benar. Itu mengingatkan saya,” lanjutnya.

Pemegang amanah

Setelah lulus S1, Busrul pun diterima bekerja di BRI. Sembari bekerja, ia melanjutkan studi pascasarjananya di Universitas Diponegoro Semarang hingga meraih gelar magister manajemen.

Dedikasi dan ketekunan Busrul dalam bekerja membawanya pada posisi-posisi pucuk pimpinan di institusi atau unit vertikalnya. Namun, Busrul mengaku tak selamanya menjadi pemimpin itu menyenangkan.

“Kadang saya ingin berhenti, karena jadi pemimpin itu lelah. Tanggung jawabnya besar. Tetapi setelah saya pikir, lama-lama, ‘Oh iya, Tuhan memberi kita potensi untuk bisa memberikan sumbangsih kepada lingkungan, dan tentu setiap orang sudah punya kapasitas itu. Mungkin Tuhan melihat saya memiliki kapasitas itu, sehingga saya bertahun-tahun diberi amanah jadi pemimpin.”

Bagi Busrul, pemimpin adalah seorang pemegang amanah, pemikul tanggung jawab. Sehingga, menurut Busrul, pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap kepemimpinannya. Maka, pemimpin yang baik adalah dia yang sudah selesai dengan dirinya. Sebab, jika belum selesai dengan dirinya, maka waktunya akan tersita untuk memikirkan dirinya. Sebaliknya, menurut Busrul, ketika pemimpin sudah selesai dengan dirinya, maka segala pikiran, tindakan, dan waktunya bisa diberikan kepada lingkungannya. Dari situlah sang pemimpin akan bisa meninggalkan legacy atau warisan.

Legacy, menurut Busrul, tidak harus berupa sesuatu yang besar. Itu bisa dimulai dari hal kecil, yang terakumulasi menjadi nilai kebaikan yang memberikan manfaat kepada lingkungannya.

 

Lanjut baca

Up Close

Menggali Berkah Gelombang Kedua

Diterbitkan

pada

Penulis:

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga/Foto: Dok. Kemendag

Potensi ekonomi digital amat menjanjikan. Jika dimanfaatkan dengan tepat, ia bakal menjadi pendongkrak penting pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Kementerian Perdagangan menyikapinya?

 

Ketika pertama kali muncul lebih dari satu dekade lalu, Bitcoin menjadi cryptocurrency atau mata uang virtual dari dunia maya pertama yang berhasil diaplikasikan untuk bertransaksi di dunia nyata. Adalah Laszlo Hanyecz, seorang programer asal Florida, AS yang berhasil melakukan transaksi fisik pertama menggunakan Bitcoin. Kala itu ia membeli dua loyang Papa John’s Pizza seharga 10.000 Bitcoin (BTC). Nilai Bitcoin saat itu jika dikonversi ke dollar AS baru sekitar 0,0025 dollar AS, atau berkisar Rp 225 jika dirupiahkan dengan kurs tahun itu—sekitar Rp 9.000 per dollar AS. Kini, nilai 1 BTC mencapai kisaran Rp 715 juta. Artinya, Laszlo Hanyecz yang kini mendapat julukan “Bitcoin Pizza Boy” itu menjadi satu-satunya orang yang pernah membeli dua loyang piza seharga Rp 7,150 triliun jika dikonversi dengan valuasi Bitcoin saat ini.

Diakui atau tidak, Bitcoin menjadi salah satu contoh betapa aset kripto (crypto asset) yang tak lebih dari sekadar baris kode terenkripsi itu memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan Elon Musk, pemilik perusahaan mobil listrik Tesla asal Amerika Serikat pernah menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah untuk pembelian produk mobil Tesla. Pernyataan Elon itu pun membuat harga Bitcoin melonjak drastis. Namun, kembali merosot setelah di kemudian hari ia menganulir keputusannya itu.

Terlepas dari fluktuasi valuasi dan kontroversi keberadaannya, aset kripto kini kian berkembang dan semakin banyak ragamnya. Aset digital ini kini diminati banyak orang sebagai alternatif investasi, termasuk di Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat, transaksi aset kripto di Indonesia melonjak pesat. Hingga Juli 2021, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 478,5 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang baru mencapai angka Rp 65 triliun. Kenaikan nilai transaksi itu ditopang oleh lonjakan pengguna aset kripto hingga dua kali lipat dalam setahun terakhir.

Dalam perbincangan kepada Majalah Pajak akhir Agustus lalu, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga mengungkapkan, jumlah pengguna aset kripto mencapai 7,4 juta orang pada Juli 2021. Padahal, pada 2020 lalu jumlah penggunanya baru sekitar 4 juta orang.

Jerry mengatakan, keberadaan kripto akan mengubah pola-pola pengaturan ekonomi perdagangan lama dari berbasis otoritas negara menjadi otoritas pasar dan komunitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memberikan perhatian lebih pada kripto sehingga otoritas dan ketahanan ekonomi negara bisa terjamin. Maka, perdagangan aset kripto harus teratur dan terlembaga dan harus di bawah pengaturan negara sehingga dinamika dan dampaknya bisa dikelola dengan baik.

Meski demikian, Jerry menegaskan, aset kripto bukanlah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ia diperlakukan sebagai alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Melihat besarnya potensi ekonomi pada aset kripto itu Kemendag menilai, pemerintah harus turun tangan dalam pengaturan perdagangan aset kripto. Salah satunya dengan membentuk bursa aset kripto sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian. Lebih dari itu, keberadaan bursa ini untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kepada Majalah Pajak, Jerry membeberkan bagaimana Kementerian Perdagangan menyikapi fenomena berkembangnya aset digital ini dan rancangan regulasi yang akan dan sudah dibuat. Tentu saja, Jerry juga secara lebih luas membicarakan bagaimana Indonesia hendak memanfaatkan potensi ekonomi digital yang sudah hadir di depan mata. Berikut petikannya.

 

Kemendag mencatat, Ekonomi digital Indonesia diprediksi tumbuh hingga delapan kali lipat di tahun 2030, dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun. Seperti apa lanskap konkret ekonomi digital di Indonesia saat ini dalam kaca mata Kemendag?

Pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk menggali potensi ekonomi digital dalam melakukan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan internet. Pada 2025, nilai gross merchandise value (GMV) diperkirakan mencapai 133 miliar dollar AS dan menjadikan Indonesia dengan potensi ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN. Nilai ini diperkirakan akan setara dengan 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal itu tidak terlepas dari besarnya populasi Indonesia yang mencapai sekitar 272 juta penduduk, yang membuat Indonesia menjadi pemain penting dalam ekonomi digital di kawasan. Mengutip data Statista, 2021, pada 2018, pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta orang dan diperkirakan akan terus tumbuh pada beberapa tahun ke depan. Sementara itu, pada 2020, on-line shoppers di Indonesia mencapai 39,2 juta dan diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 43,9 juta pada 2022. Kenaikan on-line shoppers sejalan dengan peningkatan pengguna internet yang mencapai 202 juta orang pada 2021.

Sementara dari sisi pelaku usaha, lanskap bisnis ekonomi digital masih didominasi oleh e-commerce. Pada 2020, bisnis e-grocery mengalami peningkatan GMV hingga 400 persen, produk kecantikan/kosmetik meningkat hingga 80 persen, dan fesyen 40 persen. Bisnis on-line FMCG/Grocery diestimasi masih akan meningkat signifikan hingga beberapa periode ke depan.

Lebih lanjut, sektor pendukung seperti logistik juga diprediksi akan tumbuh masif sekitar 35 persen dan marketplace akan memiliki presentasi model bisnis yang seimbang antara C2C dan B2C hingga lima tahun ke depan.

 

Pertumbuhan ekonomi digital yang diprediksi itu apakah pertumbuhan natural/alami atau kondisional—misalnya hanya terjadi ketika arsitektur atau infrastruktur pendukungnya disiapkan terlebih dahulu?

Saya pikir pertumbuhan ekonomi digital, khususnya e-commerce bersifat natural atau alami karena adanya faktor pendorong dari sisi demand (kebutuhan) masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sudah condong pada aktivitas digital dapat dipenuhi secara natural atau alami oleh pelaku usaha karena adanya inovasi dan pemanfaatan teknologi yang terus tumbuh dan berkembang.

Namun demikian, peran kebijakan masih sangat penting. Melihat beberapa studi, pada beberapa negara seperti Amerika Latin, Asia Tenggara, dan sejumlah negara Asia bahwa pembangunan ekonomi digital melalui peraturan perdagangan digital yang efektif dan reformasi domestik akan membantu negara-negara dalam menciptakan diversifikasi ekonomi dengan pertumbuhan berkelanjutan berbasis inovasi. Penataan regulasi yang koheren masih diperlukan untuk mengantisipasi sekaligus memanfaatkan perkembangan perdagangan digital yang dinamis. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digital dapat diakselerasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi dapat tercapai apabila kita bisa mengembangkan SDM berkeahlian tinggi, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan perusahaan start-up baru, serta menerbitkan regulasi yang mampu mengantisipasi perubahan digital yang dinamis. Regulasi dimaksud harus jelas, tegas, adil, tetapi bersifat adaptif, future ready, business friendly dan tidak menjadi beban biaya tinggi bagi pelaku usaha.

Pemanfaatan ekonomi digital Indonesia juga harus terus didorong. Saat ini pemanfaatan ekonomi digital Indonesia masih relatif kecil, dan masih terfokus untuk mempercepat dan mempermudah transaksi, serta meningkatkan akses informasi/transparansi. Adanya perkembangan teknologi gelombang baru atau second wave ekonomi digital dengan munculnya 5G, Internet of Things, Blockchain, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing, harus dapat lebih dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, agar tidak lagi sekadar memfasilitasi transaksi namun juga produksi dan logistik, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mampu menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

 

Sektor apa saja yang paling dominan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi digital di Indonesia—misal, apakah e-commerce, fintech/jasa keuangan, logistik, atau produk digital?

Dalam lima tahun terakhir, ekonomi digital di Indonesia sudah menunjukkan potensi yang besar dalam kontribusinya bagi perekonomian. Periode pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 dianggap sebagai periode momentum dalam akselerasi ekonomi digital di Indonesia. Dalam praktiknya, ekonomi digital menurut Google dan Temasek tahun lalu adalah identik dengan internet economy yang dapat dibagi ke dalam empat kelompok usaha yang berjalan dengan mengandalkan teknologi informasi, yaitu e- commerce, transportasi daring, jasa travel daring, dan media daring. Berdasarkan perhitungan CAGR dari gross merchandise value (GMV), kelompok e-commerce diprediksi masih akan tumbuh hingga 2025 dengan nilai GMV sebesar 83 miliar dollar AS. Dengan demikian, e-commerce masih secara dominan akan merepresentasikan praktik ekonomi digital di Indonesia hingga beberapa tahun ke depan.

Sementara jika ditelaah lebih lanjut, menilik data Sirclo, 2020 lalu, sektor e-commerce terdiri dari marketplace, webstore, dan social media commerce, di mana e-tailing (marketplace dan webstore) masih akan mendominasi hingga tahun 2022 dengan nilai GMV sebesar 40 miliar dollar AS, sedangkan social media commerce sebesar 25 miliar dollar AS. Dengan demikian, yang dapat dilihat adalah adanya dominasi dari marketplace dan toko on-line (webstore) hingga beberapa tahun ke depan dalam ekonomi digital Indonesia.

 

Kemendag mengatakan tengah memanfaatkan gelombang kedua ekonomi digital dengan menciptakan ekosistem digital yang memfasilitasi produksi, logistik hingga transaksi. Seperti apa fasilitas yang diberikan?

Arus transaksi digital saat ini memang sudah mulai memasuki gelombang kedua dan ketiga dengan munculnya pemain-pemain di sektor baru di Indonesia. Contohnya, bidang health tech yang diisi Halodoc, Alodokter, Aido Health. Lalu, education technology seperti Ruangguru, Zenius, dan Ruang Belajar, serta finansial teknologi, seperti Dana, Ovo, dan Link Aja.

Dalam hal fasilitasi produksi, pemerintah memiliki rencana untuk mendorong lebih banyak UMKM produsen masuk ke platform e-commerce, salah satunya dengan membuat kebijakan yang tepat untuk membina UMKM produsen. Untuk melakukan upaya tersebut, pemerintah perlu memisahkan antara pelaku UMKM dengan kategori pedagang dan produsen. Kategorisasi ini dibutuhkan untuk membuat peraturan yang lebih tepat dan terarah dalam mengembangkan potensi UMKM, khususnya dalam memanfaatkan platform e-commerce bagi UMKM produsen.

Dalam hal logistik, sejak 2012, pemerintah fokus mengembangkan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Program ini juga ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Pengembangan Sislognas pada akhirnya harus sejalan dengan pengembangan ekonomi digital, khususnya perdagangan digital. Pemerintah berupaya terus mendorong terciptanya sistem logistik yang efisien dan cerdas, melalui kolaborasi dengan penyedia jasa e-commerce (marketplace) dan perusahaan logistik lokal. Secara prinsip, upaya pemerintah dalam mendorong onboarding UMKM ke dalam platform e-commerce secara otomatis akan terintegrasi dengan sistem logistik yang terus dikembangkan oleh penyedia. Berdasarkan informasi dari pengelola marketplace, sekitar 90 persen UMKM yang telah terdigitalisasi ke dalam platform e-commerce merasa terbantu dalam urusan kegiatan logistik.

Dalam hal transaksi, pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan jasa keuangan akan terus mendukung pertumbuhan fintech dalam memudahkan transaksi perdagangan digital. Keamanan data, kenyamanan dan perlindungan konsumen akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam memanfaatkan gelombang kedua dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

E-commerce menjadi salah satu sektor dominan dari ekonomi digital yang sangat penting untuk dikembangkan bersama dengan sektor lainnya. Dari transaksi e-commerce sepanjang 2020, tercatat mencapai Rp 266,2 triliun. Tahun ini diprediksi bisa mencapai Rp 354,3 triliun atau meningkat 33,11 persen dibandingkan 2020. Upaya peningkatan pertumbuhan perdagangan melalui e-commerce diharapkan menjadi langkah awal yang akan diikuti oleh perkembangan sektor lainnya untuk menunjang kemajuan ekonomi digital di Indonesia.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam memfasilitasi bertumbuhnya ekonomi digital di dalam negeri adalah dengan menyempurnakan Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyempurnaan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan perlakuan antara pelaku usaha dalam negeri dengan luar negeri dan pelaku usaha formal dengan informal, serta melindungi kepentingan nasional melalui penguatan pelaku usaha, produk lokal dan perlindungan kepada konsumen.

Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan juga dapat mengantisipasi tantangan dalam bentuk indikasi berkembangnya berbagai praktik perdagangan tidak sehat pada pasar Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce di Indonesia, seperti dumping atau predatory pricing. Konsekuensi dari praktik persaingan tidak sehat tidak hanya merusak struktur UMKM, tetapi juga mendistorsi pasar e-commerce Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memanfaatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, untuk mendorong pertumbuhan e-commerce. Melalui perjanjian ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAOEC) yang saat ini masih dalam proses ratifikasi, diharapkan dapat membuka akses perdagangan internasional yang lebih luas bagi Indonesia, terutama di kawasan ASEAN.

Perjanjian tersebut juga diharapkan membantu meningkatkan penanaman modal, perdagangan barang dan jasa, dan membuka lebih banyak peluang kerja. Untuk memastikan persetujuan tersebut dapat memberi manfaat optimal, pemerintah akan memperkuat instrumen hukum terkait PMSE, salah satunya melalui penyempurnaan Permendag 50 Tahun 2020, dan memastikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha di dalam negeri.

 

Untuk memajukan ekonomi digital perlu sinergi pemangku kepentingan lintas lembaga. Dengan siapa saja Kemendag bekerja sama, dan seperti apa kerja samanya?

Kemendag telah dan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder ekonomi digital. Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menggagas terbentuknya Project Management Office (PMO) terkait ekonomi digital di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana konsolidasi dan harmonisasi program pemerintah di bidang ekonomi digital. Keberadaan PMO diharapkan akan membuat berbagai upaya pengembangan ekonomi digital menjadi lebih praktis dan implementatif.

Secara umum, Kemendag melakukan komunikasi secara aktif dengan instansi pemerintah seperti Kominfo, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Bappenas untuk mendukung program onboarding UMKM dan dukungan lainnya.

Selanjutnya, Kemendag juga berkolaborasi dengan komisi persaingan usaha, dunia usaha dan asosiasi dalam upaya peningkatan daya saing, persaingan usaha yang sehat, dan efisiensi bisnis. Selain itu, Kemendag juga membangun komunikasi dengan masyarakat melalui komunitas kreatif dan lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

 

April lalu Kemendag bersama Kemenkominfo dan Kemenkop dan UKM menggelar rapat koordinasi Penyusunan Konsep Arsitektur Ekonomi Digital Indonesia (EDI). Apa itu EDI, dan apa tujuannya?

Tujuan pertemuan ketiga kementerian adalah untuk kolaborasi dan melakukan harmonisasi program yang sejalan dengan pengembangan ekonomi digital. Dalam progresnya, konsep arsitektur EDI akan diintegrasikan dengan konsep PMO terkait ekonomi digital di Indonesia yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara teknis, PMO merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan hilirisasi ekonomi digital Indonesia. Visi yang digagas adalah menjadikan Indonesia sebagai 10 besar dalam perekonomian global, yaitu Indonesia diharapkan dapat berperan lebih sebagai produsen teknologi dan inovasi terbesar di ASEAN. Kemudian terdapat beberapa potensi capaian. Pertama, ekonomi digital berkontribusi 18 persen terhadap PDB pada tahun 2030 atau mencapai Rp 4.500 triliun dan menguasai 40 persen potensi ekonomi digital ASEAN. Kedua, nilai e-commerce 2030 mencapai Rp 1.900 triliun. Ketiga, digital skill berkontribusi 7 persen terhadap PDB 2030 atau Rp 1.965 triliun. Dan keempat, lebih dari 10 juta tambahan lapangan pekerjaan dari kondisi saat ini pada tahun 2030. Dalam potensi capaian tersebut, Indonesia diharapkan menjadi pemain e-commerce terbesar di ASEAN dari hulu sampai hilir, termasuk logistik dan produk.

Adapun inisiatif yang akan diambil, antara lain membangun infrastruktur yang mendukung ekosistem ekonomi digital; mengembangkan literasi digital dan talenta digital sesuai kebutuhan Du-Di (dunia usaha-dunia industri), serta mendorong riset dan inovasi. Kami juga mendukung peningkatan kewirausahaan dan penciptaan start-up digital; meningkatkan daya saing ekonomi digital melalui digitalisasi pada sektor-sektor prioritas; menyusun kebijakan/regulasi ekonomi digital yang agile, tepercaya, aman, etis, dan berkelanjutan; serta mengembangkan sistem tata kelola data ekonomi digital yang berdaulat dan aman. Sementara sektor prioritas yang diusulkan antara lain perdagangan, UMKM, industri, keuangan, pendidikan, pertanian dan perikanan, pariwisata, kesehatan, keamanan siber, serta perlindungan data dan konsumen.

 

Kemendag juga sedang memfasilitasi ekonomi sistem digital, kira-kira fasilitas yang diberikan mereka itu seperti apa?

Saya pikir kalau dari sisi Kementerian Perdagangan, kami bicara soal komersialisasinya, regulasinya. Intinya kami sangat open terhadap perkembangan marketplace, ewallet ke depan yang tentunya mengedepankan prinsip yang sehat. Yang sehat itu seperti jangan sampai ada predatory pricing, itu harga yang tidak wajar. Contoh, barang dari luar negeri bisa langsung masuk harganya tidak kompetitif. Ada persaingan tidak sehat. Hal itu kami harus atur, organize dalam sebuah kondisi yang win-win solution buat semua.

Kami juga memberikan keberpihakan kepada UMKM. Misalnya—kita bicara tidak hanya digital tapi off-line juga ya. Contoh gerai-gerai minimarket yang ada di Indonesia. Itu, kan, ada aturannya—lebih dari 70-80 persen itu produk lokal yang dijajakan, yang dijual dan ditampilkan. Itu salah satu bentuk juga bagaimana kami ingin memajukan UMKM kita.

Kami juga memiliki kerja sama dalam rangka untuk memboosting UMKM dengan cara memberikan pelatihan, asistensi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM kita dalam melakukan usahanya. Contoh, kami datang ke daerah kesulitan mau ekspor. Kami berikan pendampingan, step-nya, prosedurnya apa saja. Kemendag juga miliki balai pelatihan ekspor. Di situ dikasih contoh yang simpel seperti membuat packaging itu juga salah satu keberpihakan UMKM. Kita juga punya Atdag (Atase Perdagangan), ada Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) itu kami sebar di 45 negara. Kalau Atdag di ibu kota negara, ITPC bukan di ibu kota negara yang kota besar. Mereka tugasnya melakukan business matching antara seller dengan buyer, demand dengan negara-negara tujuan mereka ditempatkan, mereka bisa mengidentifikasi. Contoh negara A mau ambil produk apa dari Indonesia, kan, tidak semua bisa kita ekspor kalau tidak tepat sasaran. Itulah fungsi dari Atdag dan ITPC yang secara masif menjadi ujung tombak dalam melakukan business matching dan mengidentifikasi produk apa yang bisa di ekspor.

Kita juga punya Free Trade Area (FTA) unit yang ada di Jakarta, Semarang, Makassar, Bandung dan beberapa kota besar yang memberikan sosialisasi terhadap perjanjian dagang. Perjanjian dagang manfaatnya juga besar. Contoh, per hari ini kita ada 23 perjanjian dagang yang sudah diratifikasi, maupun implementasi. Banyak sekali perjanjian dagang yang kita bahas ini dengan Australia misalnya—IA CEPA, banyak sekali yang kita dapatkan dan perjuangkan dan berhasil dicapai. Misalnya tarif biaya masuk produk Indonesia ke Australia hampir sekitar 7.000 produk. Nah, dari sekian itu, nol. Artinya, efisiensi cost, barang ekspor kita ke Australia tidak mengalami cost yang berlebihan. Jadi, mereka termotivasi, ekspor kita khususnya UMKM untuk meningkatkan ekonomi mereka. Belum lama lagi nanti beberapa hari ke depan kami dari Kemendag akan merealisasikan Indonesia UAE di Bogor. Menterinya akan datang untuk menyelesaikan perjanjian dengan Emirate Arab. Itu contoh bagaimana kita membuka peluang dan memberikan manfaat.

Intinya adalah ini semua upaya dan effort yang kami lakukan untuk memastikan semua hal itu bisa berjalan secara sinergi, integrasi, dan untuk saling mendukung semua sektor karena perdagangan itu on-line, off-line, segala jenis komoditas.

 

Kemendag menilai, aset kripto—banyak yang menyebutnya crypto currency—memiliki potensi besar dan bisa menjadi salah satu kontributor pendapatan negara. Menurut data Kemendag, seperti apa gambaran perdagangan aset kripto di Indonesia saat ini, dan sebesar apa potensinya?

Sebelumnya saya tegaskan, bahwa kripto di Indonesia ini di-treat sebagai komoditas, bukan sebagai nilai atau mata uang, bukan sebagai alat pembayaran. Karena banyak yang mengistilahkan kripto ini cryptocurrency. Di luar mungkin ada beberapa negara yang sudah bisa men-trade ini sebagai alat pembayaran. Namun, di Indonesia, sekali lagi saya sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang kita, alat pembayaran yang sah dan diakui cuma satu, yaitu rupiah. Jadi, tidak ada lagi yang bisa menjadi alat pembayaran kecuali rupiah. Jadi kripto itu kami pandang sebagai aset kripto, kami membiasakan penggunaan istilah itu untuk semakin memberikan pemahaman yang pas dan akurat ke masyarakat bahwa kripto itu adalah komoditas dan itu sesuai dengan undang-undang juga yang mengatakan bahwa kripto adalah di-treat sebagai komoditas, bagian dari komoditas. Oleh karena itu, ruang lingkupnya berhubungan dengan Kemendag karena mengurus tentang komoditas, domainnya di Kemendag melalui Bappepti.

Dengan optimisme dan kebijakan yang tepat sasaran, bukan suatu hal yang tidak mungkin dalam waktu ke depan perdagangan aset kripto akan semakin berkembang dan memiliki diversifikasi yang kompetitif dari jenis aset investasi lainnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya aset kripto yang diperdagangkan secara global termasuk di Indonesia. Saat ini juga semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi perdagangan aset kripto untuk mendapatkan keuntungan.

Jumlah jenis aset kripto yang diperdagangkan secara global dari waktu ke waktu terus bertambah dan saat ini jumlahnya terdapat sekitar 11.363 jenis aset kripto dan diperkirakan akan terus bertambah di waktu mendatang. Demikian juga kapitalisasi pasar saat ini sudah mencapai Rp 31.091 triliun dan diperkirakan nilainya akan terus meningkat.

Perkembangan transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia sejak diregulasi oleh pemerintah, mengalami tren yang meningkat pesat. Hal ini dapat dilihat dari nilai transaksi pada tahun 2020 sebesar Rp 65 Triliun dan pada 2021—periode Januari sampai dengan Juli—nilai transaksi telah mencapai Rp 478,5 triliun. Demikian juga untuk pelanggan atau masyarakat yang bertransaksi aset kripto terhitung sampai dengan Periode Juli 2021 berjumlah 7,4 juta pelanggan. Untuk jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan saat ini jumlahnya sebanyak 229 aset kripto dari 11.363 jenis aset kripto yang diperdagangkan secara global.

 

Kemendag menyatakan pemerintah akan mempercepat pendirian bursa perdagangan khusus aset kripto. Mengapa penting dan seperti apa implementasinya nanti?

Awal pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia menggunakan pendekatan yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Melalui UU PBK tersebut, pelaksanaan perdagangan Aset Kripto dilakukan melalui pasar fisik yang diselenggarakan oleh Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PBK. Melatarbelakangi hal tersebut, maka kelembagaan yang dibutuhkan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto selain adanya pedagang fisik aset kripto juga dibutuhkan bursa berjangka aset kripto yang bertindak sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto.

Mengenai rencana pembentukan bursa pasar fisik aset kripto saat ini masih dalam proses verifikasi terhadap dokumen persyaratan usulan pembentukan bursa aset kripto yang sedang diajukan oleh pihak bursa kepada Bappebti. Dalam permohonan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi/dilengkapi oleh calon bursa. Diharapkan dalam akhir tahun ini, mereka sudah memenuhi seluruh persyaratan tersebut agar Bappebti dapat menerbitkan persetujuan sebagai Bursa Pasar Fisik Aset Kripto.

Kenapa harus ada bursa? Pertama, dalam langkah untuk melaksanakan amanah undang-undang. Ketika undang-undang mengatakan bahwa kripto adalah komoditas dan itu disebutkan karena kripto adalah komoditas dan untuk melakukan trading dari komoditas itu harus melalui bursa. Sehingga kami melaksanakan undang-undang, karena kripto adalah komoditas dan komoditas kripto ini di perdagangkan melalui bursa. Oleh karena itu, kami ingin mendirikan bursa ini sebagai wadah untuk trading kripto.

Kedua, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pihak lain, baik pedagangnya, investornya, pelakunya, ekosistemnya, lingkungannya, sistemnya dan seterusnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian, keamanan, kenyamanan, kejelasan status hukum, dan tentunya keberlangsungan yang bisa memberikan perlindungan.

Ketiga, kami juga ingin dalam rangka membentuk ekosistem sehat ketika ada bursa itu akan jadi lebih terintegrasi. Jadi kalau orang trading kripto, konsumen, dia pasti akan melalui sebuah ekosistem maksudnya pasti ada kliringnya, akan ada pencatatannya, kustodian, semua itu sudah terekam secara sistematis. Sehingga itu akan semakin memberikan kepastian kepada masyarakat untuk trading kripto. Dan misalnya belum ada bursa, orang akan susah mau beli. Oke, beli ke pedagang, jaminannya nanti kalau misalnya kondisi memburuk, tiba-tiba pedagangnya susah, dia jualan dibeli konsumen tiba-tiba hilang. Itu bagaimana? Kalau ada bursa, enggak bisa begitu. Akan ada kliring, pencatatannya, dan seterusnya yang membuat akan ada pertanggungjawaban yang jelas dan transparan dan accountable.

Keempat, ini memberikan potensi dan peluang dan kesempatan kepada para pelaku khususnya untuk bisa mengembangkan ke depannya produk ekspor. bagaimana caranya produk ekspor? Contoh, nanti dengan adanya bursa tentu dengan ekosistem yang sehat akan lebih ada banyak peluang bagi para pelaku di bursa karena mereka sudah ada ekosistem yang sehat untuk bisa mengembangkan token sendiri. Kalau sekarang, kan, rata rata Bitcoin, itu dari luar, kan? Namun, kalau sudah ada bursa, pemainnya jelas, status hukumnya oke, pencatatannya bagus, administrasi segala macam semuanya sudah teregulasi dengan baik, pemerintah juga bisa lebih banyak ikut mengawasi, pasti ekosistem ini akan dengan sendirinya terbentuk sehingga pelaku akan termotivasi dan terdorong untuk kita bikin token sendiri. Itu potensi produksi untuk ekspor. Bangga dong kita, aset digital. Masyarakat internasional bisa beli token kita. Bangga dan itu sumber untuk pendapatan negara, ini baru di sisi token-nya. Belum lagi bisnis turunannya. Kalau kita sudah terbentuk seperti itu, banyak sekali bisnis turunannya. Misalnya, asuransi untuk memastikan perlindungan misalnya kita beli ini ada jaminan untuk bisa memberikan kompensasi.

Kelima, bicara penerimaan dan pendapatan negara. Saya ingin katakan bahwa ini potensial. Teknisnya bagaimana, saya pikir nanti Kemenkeu yang akan memberikan penjelasan karena itu ranah Kemenkeu kalau kita bicara penerimaan, bicara pajak. Namun, melihat dari perputaran yang luar biasa, pembentukan bursa akan kami bentuk bulan Desember mudah-mudahan. Bulan Juli 2021 perputaran transaksi kripto itu mencapai Rp 470 triliun lebih. Per harinya Rp 2 triliun lebih. Ini potensial untuk penerimaan negara. Artinya sesuatu yang dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat, tinggal nanti teknisnya itu semua kepada Kemenkeu. Kami hanya melihat dari sisi potensial.

Keenam, saya pikir sangat memberikan multiplier effect yang positif, dan tentunya dari sisi keamanan negara itu juga penting. Contoh, mencegah money laundering, mencegah hal yang biasa dilakukan oknum-oknum mendanai teroris. Kalau kita lihat pemberitaan di luar negeri, teroris banyak dapat sumber dana digital, enggak paka cash. Misalnya terorisnya negara A, funding-nya negara B, eksekusinya di negara C. Dengan (bursa) ini kan berarti meminimalisasi. Jadi, ini juga berdampak pada keamanan, national interest, national security yang tentunya kita semua berkepentingan, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga berkeinginan mendapatkan situasi yang kondusif dan aman.

Ketujuh, saya pikir ini bisa menjadi preseden yang baik, ya, bagi masyarakat Indonesia, khususnya dan komunitas internasional pada umumnya. Kalau ini berhasil dilakukan establish di-launching di tahun 2021, ini akan menjadi bursa pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Kalau di luar negeri sudah ada beberapa tapi (dikelola) swasta. Di Indonesia, kalau ini sudah akan berhasil dan tidak ada hambatan ini akan menjadi bursa pertama di dunia dan saya pikir ini bagus.

 

Salah satu tantangan teknologi komputasi on-line adalah kejahatan siber. Menurut Anda apakah SDM kita sudah mumpuni untuk menangani teknologi tinggi penuh risiko itu?

Untuk mengantisipasi kejahatan siber dalam perdagangan aset kripto, Bappebti telah mengantisipasinya dengan menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, antara lain mekanisme transaksi yang terjadi pada Sistem Pedagang Fisik Aset Kripto di Pasar Fisik Bursa Berjangka, sebagian aset kriptonya disimpan di wallet tempat penyimpanan (depository) dan sebagian lagi disimpan di Tempat Penyimpanan Pedagang Fisik Aset kripto, penyetoran dana baik transaksi beli/jual dananya dicatat dan disimpan pada rekening terpisah pada rekening terpisah Lembaga Kliring (70 persen) dan rekening terpisah pedagang fisik aset kripto (30 persen) dan serta dilaporkan dan diawasi oleh Bursa Berjangka dan Bappebti. Kemudian, pedagang fisik aset kripto wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System) dan ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy) apabila pedagang fisik aset kripto menggunakan cloud.

Selanjutnya, server yang dijadikan sebagai sistem perdagangan wajib ditempatkan di dalam negeri. Sama halnya juga bagi pengelola tempat penyimpanan aset kripto.

Untuk memberikan jaminan keamanan aset kripto yang disimpan, Bappebti mewajibkan penyimpanan dilakukan dalam bentuk hot storage dan cold storage, yang 50 persen dari total aset kripto yang dikelola pedagang fisik aset kripto wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan yang telah memiliki perjanjian kerja sama penjaminan dengan pihak asuransi penyimpanan aset kripto.

Dari 50 persen aset kripto yang disimpan sendiri oleh pedagang fisik aset kripto, paling sedikit 70 persennya disimpan secara off-line atau cold storage dan paling besar 30 persen disimpan secara on-line atau hot storage.

Kami juga melarang memperdagangkan jenis aset kripto selain yang telah ditetapkan dalam Perba tentang daftar jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto termasuk juga dilarang menjual aset kripto yang diciptakan oleh calon pedagang fisik aset kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya.

Lalu, denominasi wajib dalam mata uang IDR (Rupiah); Selain itu, dari sisi pemilikan dana pelanggan, Bappebti mengatur bahwa pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana pelanggan sebesar 70 persen pada rekening terpisah yang di tempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka.

Pengawasan terhadap implementasi peraturan di bidang aset kripto oleh Bappebti senantiasa diperhatikan dan wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Bappebti telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Bappebti yang pada pokoknya mewajibkan semua pedagang fisik aset kripto untuk menyampaikan laporan secara periodik, yaitu laporan transaksi, laporan keuangan harian, bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan kegiatan tahunan.

Saat ini Bappebti sedang melakukan kajian dan kegiatan untuk melakukan pengawasan (pelaporan) berbasis risiko, yang perlu didukung sarana yang automasi (sistem) yang dapat memberikan deteksi (early warning system), sehingga kegiatan perdagangan aset kripto dapat diawasi dengan efisien dan efektif berbasis risiko dan kegiatannya dapat berjalan secara transparan, wajar dan tepercaya.

Bappebti juga melakukan kajian dan penyusunan standar akuntansi dan pelaporan baik atas transaksi keuangan, transaksi aset kripto, serta pelaporan pembukuan yang perlu dilakukan secara harian (terdapat dashborad yang bersifat real time), bulanan dan tahunan. Termasuk adanya sistem e-reporting yang menampung pelaporan secara real time dan berkala (yang sudah diimplementasikan untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi).

Kemudian melakukan penyempurnaan ketentuan yang berkelanjutan (continous improvement) sesuai dengan perkembangan yang terjadi di negara yang telah mengatur (benchmarking) serta mengikuti standar yang ditetapkan secara International seperti dalam G-20, Financial Action Task Force (FATF Rec 15 – New Technologies).

 

Banyak orang yang masih ragu dengan perdagangan atau investasi kripto karena memiliki risiko yang besar. Misalnya tak adanya nilai aset, fluktuatif dan spekulatif, dan ketakutan mengalami transaksi bodong. Bagaimana pemerintah membuat jaring pengamanan untuk memperkecil risiko itu?

Untuk melindungi masyarakat dalam perdagangan aset kripto, Bappebti telah mengantisipasinya dengan menerbitkan beberapa Peraturan Bappebti yaitu Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 dan terakhir dengan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa setiap calon pedagang fisik aset kripto wajib melaporkan kepada Bappebti seluruh identitas pelanggan yang telah terdaftar, melaporkan seluruh wallet yang dikelola, dan setiap proses penerimaan pelanggan bagi calon pedagang fisik aset kripto wajib dilakukan know your customer (KYC) serta pelanggan diberikan pemahaman atau penjelasan terkait risiko dan pelaksanaan transaksi aset kripto.

Selain itu, Bappebti melakukan berbagai upaya pengawasan yang dilakukan dengan berdasarkan Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. Dalam regulasi tersebut substansinya mewajibkan kepada calon pedagang fisik aset kripto antara lain melaporkan transaksi harian dan bulanan; melaporkan laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan (audited); melaporkan kegiatan tahunan (mencakup aktivitas operasional usaha Perusahaan selama 1 tahun); dalam melakukan penarikan atau dana, hanya diperbolehkan ke rekening milik pelanggan yang data dan identitasnya sama dengan identitas yang terdaftar pada saat pembukaan akun transaksi.

Selain Peraturan tersebut di atas, Bappebti juga telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aset kripto yang layak dana aman untuk dijadikan sarana investasi. Pada saat ini sudah ada 229 aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Bappebti sebagai aset kripto yang dapat ditransaksikan di 13 pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Kemudian, terkait pelaku TPPU dan TPPU menggunakan kripto, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 6 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang pada intinya mewajibkan Pedagang Fisik Aset Kripto untuk menerapkan program APU/PPT, seperti mengimplementasikan kebijakan lima pilar—pengawasan aktif direksi dan komisaris, kebijakan dan prosedur, internal kontrol, sistem informasi, dan pelatihan SDM—serta mewajibkan pedagang fisik aset kripto untuk melakukan pengkinian data nasabah secara berkala; serta menjalankan kewajiban pelaporan terkait penerapan ketentuan di bidang APU/PPT.

 

 Anda juga tengah mendorong terciptanya regulasi pajak aset kripto untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat. Apa usulan dari Kemendag atau pelaku kripto terkait pengenaan pajaknya kelak? Dan sampai di mana pembahasannya dengan Kemenkeu?

Terkait pajak, Kemendag akan berkoordiansi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan, para pemangku kepentingan, serta instansi terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan terciptanya iklim perdagangan aset kripto yang sehat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Harapan Anda, kapan target aturan pajak perdagangan aset kripto ini bisa diimplementasikan?

Kemendag akan segera membahas aturan tersebut dengan Ditjen Pajak. Meskipun belum bisa dipastikan waktunya. Diharapkan aturan dapat segera diimplementasikan. Artinya, ada potensi penerimaan yang signifikan untuk negara. Sehingga perdagangan aset kripto dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Harapannya tercipta perdagangan aset kripto sehat sehingga dapat memberikan manfaat seperti menyediakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat, menyediakan salah satu sarana investasi bagi masyarakat; memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha Perdagangan aset kripto; memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat dalam perdagangan aset kripto; dan mencegah transaksi ilegal seperti Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU- PPT).

Lanjut baca

Populer