Connect with us

Up Close

Demi Kebijakan Berkeadilan, Perempuan harus Dilibatkan

Diterbitkan

pada

Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak FIA UI

Selain berkolaborasi dengan akademisi dan dunia usaha, pemerintah juga perlu memperkuat peran perempuan dalam mendesain kebijakan perpajakan yang berkeadilan.

Dalam acara “Sewindu Pengabdian Guru Besar” yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok bertepatan dengan peringatan Hari Ibu pada 22 Desember 2021 lalu, Profesor Haula Rosdiana menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Supply Side Tax Policy Untuk Kesejahteraan Sosial: Memahami Detail dan Dynamic Complexity Dalam Perspektif Gender untuk Desain Kebijakan Perpajakan Berkeadilan.” Orasi itu menggetarkan, tapi sekaligus juga membuat tercenung—betapa pentingnya keterlibatan perempuan dalam mendesain kebijakan perpajakan.

Haula mengatakan, secara naluriah, perempuan mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap diri orang lain, sehingga ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati membuat perempuan mampu menangkap vibrasi tentang keadaan hati dan perasaan yang dialami orang lain.

Kepekaan sosial akan menghadirkan empati sosial apabila didukung dengan kecerdasan sosial. Di sinilah pentingnya penguatan peran perempuan dalam mendesain kebijakan perpajakan yang terintegrasi, berbasis solidaritas sosial sebagai prasyarat terwujudnya perpajakan berkeadilan. Sebab, keadilan perpajakan akan memperkokoh persatuan, sehingga membentuk kepatuhan perpajakan yang deliberative. Pada akhirnya, akan mewujudkan cita-cita NKRI untuk mencapai kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hanya perempuan yang punya rahim, sehingga perempuan lebih peka dan cenderung mudah berempati,” demikian perempuan berdarah Banten dan Minang kelahiran 5 Januari 1971 itu mengutip kata-kata suaminya Edi Slamet Irianto.

Dengan sifat rahim yang dimilikinya, menurut Haula, perempuan cenderung lebih cepat terusik ketika terjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan dalam keadilan perpajakan, mendistorsi kepatuhan perpajakan deliberative. Salah satu keunggulan perempuan dapat memahami meaning and understanding (verstehen) yang dapat menjadi kekuatan untuk menganalisis permasalahan, antara lain dalam melakukan riset dengan pendekatan kualitatif secara lebih komprehensif, holistik dan imparsial.

Perempuan juga bukan hanya mempunyai kemampuan cognitive empathy yang lebih baik, tetapi juga affective empathy, bahkan somatic empathy. Dalam konteks ini dapat dipahami mengapa peneliti perempuan lebih terusik dengan isu-isu perbedaan perlakuan insentif kebijakan perpajakan. Misalnya, tax cut untuk barang-barang yang bersifat mewah, sementara hak asasi yang esensial, seperti jasa pengelolaan limbah rumah tangga (domestik) tidak mendapat fasilitas perpajakan. Padahal, sistem pengolahan atau pengelolaan air limbah domestik mempunyai peran strategis dalam mendukung terciptanya SDM unggul untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam perbincangan selama hampir dua jam dengan Majalah Pajak, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia itu juga mengulas lanskap perpajakan di Indonesia secara luas, termasuk pandangannya soal Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Berikut petikannya.

 

Pemerintah telah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, penerimaan pajak, perbaikan administrasi pajak dan sebagainya. Menurut Anda, seperti apa lanskap kebijakan perpajakan Indonesia saat ini?

Lanskap perpajakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Lanskap perpajakan Indonesia mulai benar-benar berubah setelah reformasi perpajakan pada tahun 1983, itu benar-benar reform. Mengubah official assessement ke self assessment, juga kebijakan indirect tax on consumption juga berubah drastis dari Pajak Penjualan (PPn) ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Makanya, meski sudah diundangkan tapi implementasinya ditangguhkan dulu (Perpu No 1 Tahun 1984 – ditangguhkan paling lambat 1 Januari 1986, lalu melalui PP No 1/1985 dan Keppres No 1/1985 dinyatakan mulai berlaku 1 April 1985) karena memang banyak sekali yang harus dipersiapkan. Apalagi bicara indirect tax, yang multistages. Maka pada awalnya hanya berlaku sampai ke Pedagang Besar.

Pada saat menentukan objek PPN juga begitu, semua diberlakukan bertahap. Legal character PPN, kan, general, artinya yang harus didesain adalah negative list policy (pada prinsipnya seluruh konsumsi baik barang maupun jasa dikenakan PPN, kecuali ditetapkan sebagai barang/jasa yang tidak dikenai PPN). Harusnya, negative list-nya ada di undang-undang, namun karena waktu itu Indonesia baru pertama kali menerapkan sistem PPN, maka untuk jasa akhirnya ada dua aturan, yaitu 13 jenis Jasa Tidak Kena Pajak (JTKP) diatur dengan PP No 28/1988 dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 yang menetapkan 21 jenis jasa yang terutang PPN. Tapi itulah model pembelajaran bagaimana lanskap perpajakan berubah.

Seiring berjalannya waktu, mulai kemudian diberlakukan betul-betul multistages karena dianggap kapasitas administrasi pajak sudah siap. Bahkan dalam UU No 11/1994 objek PPN malah diperluas —terlepas pro-kontra terkait dengan teorinya—yaitu PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMB). Mulai juga ada Pasal 16B untuk fasilitas, ada PPN tidak dipungut, ada yang dibebaskan.

Kebijakan itu dipengaruhi oleh lingkungan strategis sekitarnya. Perubahan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 itu mulai berusaha untuk lebih memenuhi asas netralitas. Kalau PPN itu isunya netralitas, yaitu external neutrality dan internal neutrality. Untuk external neutrality, bagaimana kita mendorong daya saing supaya tidak ada cascading effect. PPN itu adalah pajak atas konsumsi dalam negeri (destination principle), jadi kalau ekspor dari Indonesia, maka di luar negeri akan menjadi impor sehingga di luar negeri akan dikenakan PPN. Makanya ekspor dijadikan objek PPN tapi dengan tarif nol persen (zero rate) supaya Pajak Masukannya bisa dikreditkan, sehingga bisa diminta refund (restitusi/pengembalian). Sebab, nanti masuk ke dalam negeri, di negara importir akan kena pajak. Supaya tidak double tax maka sebelum dia itu keluar dari dalam negeri domestik, dinetralisasi dulu semua pajak pajaknya. Itu yang disebut cross border adjustment. Makanya, kemudian ada kebijakan lanjutannya, yaitu percepatan atau pengembalian pendahuluan. Itu adalah part of untuk mendorong daya saing dan memberi keleluasaan cashflow. Itu strateginya.

Nah, karena Indonesia juga ingin menjadi negara pengekspor jasa, menjadi pemain global jasa, maka dalam UU No 42/2009 objek PPN (untuk tujuan cross boarder adjustment) diperluas bukan hanya BKP tapi juga JKP. Untuk jadi pemain global harus berdaya saing, dan daya saing itu apa sih? Konkretnya terlihat dalam cost, price selain juga feature. Coba lihat, baik menurut Porter maupun World Economic Forum, sama saja, kan? Istilah daya saing juga kata kuncinya adalah feature, ada cost, ada price. Pajak itu part of cost, loh. Karena itulah akhirnya dibuat kebijakan terobosan agar Indonesia menjadi global di sektor jasa.

Tapi kebijakan itu memang enggak bisa sekaligus diterapkan, makanya diberlakukan bertahap—karena harus ada aspek pengawasannya agar negara tidak dirugikan dengan VAT fraud maupun aggresive tax planning. Oleh sebab itu, ekspor JKP yang dijadikan objek PPN hanya yang masih bisa diawasi, yaitu yang melekat pada BKP-nya.

Satu lagi, kalau saya perhatikan, sekarang itu lanskap perpajakan berubah sekali terutama di era disrupsi dan digital ekonomi ini. Lanskap itu berubah, banyak hal yang berubah. Karena kita itu—dan banyak negara lain—masih menggunakan pendekatan yang konvensional dalam merumuskan bentuk usaha tetap (BUT), yaitu lebih kepada physical presence bukan economic presence. Nah, padahal di dunia maya, ini sudah beda lagi (tidak ada physical presence).

Saya merefleksi lagi ketika dulu pembahasan UU PPh. Waktu itu (saya) Tenaga Ahli di DPR untuk RUU PPh. Ketika itu Dirjen Pajak Pak Darmin Nasution, kami diskusinya asyik. Jadi, benar-benar adu argumentasi ilmiah. Waktu itu RUU PPh kan menjadikan dedicated server sebagai BUT (lihat Pasal 2 ayat (5) huruf p UU No 36/2008). Kebetulan karena disertasi saya komunikasi—jadi mengetahui industri telekomunikasi. Waktu itu diundang ke Kantor Pusat DJP membahas tentang dedicated server. Waktu itu ingat banget saya bilang, “Ini yakin dedicated server menjadi BUT? Nanti enggak ada loh, dedicated server. Nanti semua aktivitas usaha bisa dilakukan melalui handphone (gadget).” Bayangkan, itu tahun 2006–2007, tapi seharusnya sudah visioning – lihat jauh ke depan. Jadi, akhirnya kebijakan yang dedicated server (menjadi BUT) itu ada di undang-undang, tapi enggak efektif dalam jangka waktu panjang karena model bisnisnya berubah.

Disertasi saya tahun 2007 sudah ngomong e-commerce, set box tv, video on demand dan sebagainya. Tapi ketika itu, orang mungkin berkata: apa sih ini—sepertinya saya tidak membumi? Padahal, kenyataannya lanskap itu berubah dengan cepat. Akhirnya karena enggak siap, kita kehilangan hak pemajakan. Karena BUT itu penting sekali. Apalagi terkait business income, itu kan berlaku all or nothing. Kalau enggak ada BUT, ya negara sumber gigit jari, enggak bisa majakin. Kalau ada baru bisa dikenakan seluruh penghasilannya (bahkan bisa force of attraction rules). Sekarang, setelah semua terjadi, akhirnya apa yang dilakukan Indonesia maupun negara lain adalah menggunakan instrumen indirect tax. Itulah kemudian ada regulasi tentang PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Kami sebagai peneliti dulu sudah bilang, “Eh ada, loh, yang nanti akan kayak begini – seperti ini, tolong disiapkan.” Itulah kenapa perlu terus ABG (Academic, Business, and Government) itu diterapkan.

Kalau terkait kepatuhan pajak Indonesia yang masih rendah, atau tax ratio masih rendah, menurut Anda faktor apa yang memengaruhi?

Kalau masalah kepatuhan itu ada beberapa hal. Pertama, bicara teori tentang kepatuhan itu sendiri. Kepatuhan itu dipengaruhi oleh trust dan legitimasi. Itu yang paling menentukan. Kalau rakyat khususnya WP enggak trust maka dia enggak akan patuh. Kedua, legitimasi. Kenapa saya selalu mengusung mata kuliah tentang Demokrasi Kebijakan Publik dalam kelembagaan perpajakan? Pajak itu betul-betul instrumen yang sesungguhnya dari demokrasi, karena dari rakyat, untuk rakyat. Jadi, kebijakan fiskalnya harus sama kuatnya, mulai dari tax policy sama spending policy.

Dari tax policy-nya juga, rakyat juga harus yakin bahwa memang kebijakan pajaknya berkeadilan. Kalau tidak berkeadilan, jangan baperan juga kalau (rakyat protes), misalkan mereka bilang, “Kok, PPnBM Yacht dibebaskan (sedangkan sembako kena pajak)?”

Waktu itu, kan, bersamaan dengan ketentuan yang tiba-tiba hilang Pasal 4A Ayat (2) huruf b (UU No 42/2009) barang kebutuhan pokok, rakyat tahunya sembako akan dikenakan PPN. Ya, jangan baper juga. Coba lihat, draf RUU yang diusulkan, kan Pasal 4A ayat (2) huruf b dihapuskan, sementara di (pasal) 16B-nya enggak ada (pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok). Kan, kasihan Ibu Menteri Keuangan, datang ke pasar-pasar, terus bilang (sembako) enggak akan kena PPN.

Rakyat sekarang itu enggak bodoh loh, mereka baca RUU-nya. Kalau dibilang enggak akan kena (PPN), mereka akan bertanya, loh, kok enggak ada di aturan barang tidak kena pajak? Enggak ada juga di Pasal 16B fasilitas PPN. Itu namanya PHP (pemberi harapan palsu). Wacana itu sudah telanjur melukai (rakyat). Dalam sosiologi, halo effect itu sangat memengaruhi. First impression, kan itu sangat menentukan dan membekas. Apalagi pada waktu itu—karena ingin mendorong pertumbuhan ekonomi—pemerintah membuat kebijakan menghapus dan menurunkan sebagian PPnBM.

Banyak pesan masuk ke saya, ngomel-ngomel—protes tentang RUU. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah berakhir, dengan muncul di Pasal 16B (UU No 7/2021), meskipun ada juga yang buat saya sedih karena dalam Pasal 16B terjadi kemunduran terkait hak asasi manusia itu salah satunya air dan sanitasi yang memadai. Saya begitu concern terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain terkait dengan akses terhadap air minum dan layanan sanitasi yang memadai. Tidak banyak yang peduli dengan kebijakan pajak atas kedua hal ini. Buktinya, rumusan yang ada dalam Penjelasan Pasal 16B huruf n UU PPN saat ini, menunjukkan belum adanya koordinasi yang memadai dan perhatian yang cukup, sehingga terjadi policy gap dan implementation gap akibat penggunaan terminologi yang tidak tepat, yaitu air bersih, bukan air minum.

Butuh waktu yang cukup lama untuk mengoreksi kebijakan ini, sementara VAT dispute terus bergulir akibat policy mismatch. Sengketa PPN atas air bersih/air minum perpipaan dan biaya sambung/biaya pasang dan biaya beban terus berlanjut meski sudah ada PP No 40/2015. Policy gap sebagai root of causes-nya. Sengketa pajak yang berulang dan berkepanjangan karena rangkaian proses mendapatkan keadilan mulai dari keberatan-banding hingga Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Solusi atas VAT dispute ini membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Penerbitan PP No 40/2015 pada tanggal 23 Juni 2015, hanya menyelesaikan sengketa air bersih sebagai BKP. Dengan diterbitkannya PP No 58/2021 yang ditetapkan 6 April 2021 dan diundangkan 7 April 2021 maka sengketa atas biaya sambung/biaya pasang air terselesaikan. Kejadian ini menunjukkan mahalnya policy cost akibat kebijakan pajak yang kurang selaras dengan upaya pemerintah untuk mencapai target MDGs/SDGs.

Undang-undang sekarang setback banget. Sesungguhnya kalau kita bicara mengenai undang-undang itu bukan sekadar bahwa pajak harus dibuat berdasarkan undang-undang, tapi di situ menunjukkan keberpihakan pemerintah. Saya selalu katakan bahwa ketika itu ada dalam regulasi, itulah sebetulnya yang menjadi politik perpajakannya pemerintah. Sehingga pemerintah bisa meyakinkan, “Oh pemerintah concern-nya ke sini, loh,” bisa meyakinkan ke rakyat.

DJP punya pemikiran kalau pajak itu ekor ekonomi. Kalau ada uangnya di situlah potensi pajaknya. Menurut Anda, sebaiknya seperti apa DJP dalam menyusun langkah-langkah, mempersiapkan regulasi ketika ada potensi ekonomi ke depan?

Mungkin kita harus baca buku The Sixth Sense. Buku itu bicara mengenai skenario planning. Saya mencoba menerapkan itu, karena sebagai seorang ibu itu punya sensing yang tinggi. Misalnya, dulu saat pengalihan PBB P2 ke daerah, saya sudah mewanti-wanti. Daerah sudah siap apa belum? Sense seorang ibu itu adalah, misalnya, (PBB P2) ini bagus, tapi daerah sudah siap apa belum, ya? Lalu harusnya ada langkah-langkah dilakukan supaya mereka (daerah) nanti benar-benar bisa mandiri. Jadi, sama seperti, “Eh, Nak, kamu sekarang mandiri ya. Ini Ibu kasih peralatan ini, nanti itu sawah yang petak sana bukan lagi punya si A, tapi punya kamu. Jadi, semua tergantung kamu mau panen atau semua nanti hasilnya buat kamu tapi kamu yang usahain.” Pertanyaannya adalah, disiapin apa enggak? Dikasih tahu apa enggak? Itu tanaman apa yang cocok untuk di sana? Bagaimana cara bercocok tanam?

Terbukti, saat tahun 2013 saya riset lagi, yang sibuk (mempersiapkan pendaerahan PBB P2) akhirnya Kanwil DJP, bukan pemerintah daerah. Sampai mereka bikin bimtek (bimbingan teknis), bahkan akhirnya dibuatkan template Raperda. Bayangkan coba, itu kan undang-undangnya ketok palu di 2009, berlaku di 2010. Jadi ketika di Januari sudah ketok palu, kan, harusnya kalau yang benar itu, dipersiapkan semua. Bikin roadmap. Begitu 2013 semua sudah siap, supaya 2014 itu benar-benar happy landing.

Nah, yang kadang bikin patah hati, ada kebijakan bagus tetapi enggak di-prepare dengan baik, akhirnya enggak berjalan dengan baik. Masa sih enggak ada yang melakukan sensing (dan visioning). Jadi, harus dibuat scenario planning, karena tidak ada hal yang pasti melainkan ketidakpastian itu sendiri. Termasuk misalnya, perubahan sistem pemilihan pemimpin di daerah yang menyebabkan ketidakpastian. Kebanyakan daerah itu, kalau pimpinan berganti, gerbongnya berganti. Bagaimana memastikan implementasi PBB P2 ini tidak terganggu karena turn over pegawai yang tinggi? Makanya waktu itu pas saya riset, seingat saya di Batam sampai bikin ketentuan, pokoknya siapa pun yang jadi pimpinannya untuk yang sudah ikut pelatihan bimtek PBB P2 enggak boleh diganti.

Bagaimana supaya ekosistem kepatuhan pajak bisa terwujud, lebih spesifik lagi bagaimana peran perempuan untuk membangun kepatuhan?

Secara naluriah, perempuan mempunyai rasa empati yang tinggi. Rasa empati mengandung makna kepekaan yang tinggi terhadap diri orang lain hingga ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain tersebut. Bahkan tanpa mendengar keluh kesah, empati seorang ibu akan membuatnya memahami penderitaan orang lain, sekalipun orang lain tersebut belum atau tidak pernah bercerita tentang kepedihan hidupnya. Empati membuatnya mampu menangkap vibrasi tentang bagaimana keadaan hati dan perasaan yang dialami orang lain. Kepekaan sosial akan menghadirkan empati sosial apabila didukung dengan kecerdasan sosial.

Oleh karena itulah, sangat diperlukan penguatan peran perempuan dalam mendesain kebijakan perpajakan yang terintegrasi, dengan berbasis solidaritas sosial, untuk mewujudkan perpajakan berkeadilan. Keadilan perpajakan akan memperkokoh persatuan sehingga membentuk kepatuhan perpajakan yang deliberative yang pada akhirnya akan mewujudkan cita-cita NKRI untuk mencapai kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan sifat rahim yang dimilikinya, perempuan mempunyai kecenderungan lebih cepat terusik ketika terjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan dalam keadilan perpajakan mendistorsi terwujud kepatuhan perpajakan yang deliberative. Keunggulan perempuan untuk memahami meaning and understanding (verstehen) dapat menjadi kekuatan untuk menganalisis permasalahan (antara lain dalam melakukan riset dengan pendekatan kualitatif) secara lebih komprehensif, holistik dan imparsial.

Perempuan juga bukan hanya mempunyai kemampuan cognitive empathy yang lebih baik, tetapi juga affective empathy bahkan somatic empathy. Dalam konteks ini dapat dipahami mengapa peneliti perempuan lebih terusik dengan isu-isu perbedaan perlakuan insentif kebijakan perpajakan—misalnya tax cut untuk barang-barang yang bersifat mewah, sementara hak asasi yang esensial, seperti jasa pengelolaan limbah rumah tangga (domestik) tidak mendapat fasilitas perpajakan. Padahal, sistem pengolahan atau pengelolaan air limbah domestik mempunyai peran strategis dalam mendukung terciptanya SDM Unggul untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045

Kalau kita bicara mengenai peran perempuan dalam perpajakan maka bicara tentang kontribusi perempuan di dalam ekosistem perpajakan. Perempuan itu secara alamiah karena dia seorang ibu maka dia juga akan menjadi seorang pendidik. Maka penting sekali kemudian menjelaskan tentang pajak ini kepada perempuan supaya paham. Tapi itu tidak akan terjadi kalau spending quality-nya enggak jalan. Ceritanya saya pernah melakukan community engagement di Kepulauan Seribu, di Pulau Pari. Ceritanya biar masyarakat tahu manfaat pajak. Saya tanya, “Ibu tahu enggak pajak itu apa?” “Enggak.” “Sekarang kan rapi, kan, Pulau Pari lagi dikembangkan. Ini uangnya dari mana?” Mereka jawab, “Dari kami, Bu.” “Sekolah, siapa yang bangun?” “Kami juga”. “Ada enggak yang dibangun oleh pemerintah?” “Enggak, Bu, ini semua dari kami.” Akhirnya mereka curhat bahwa pemerintah tidak memerhatikan, begini, begini. Akhirnya, meyakinkan mereka bahwa pajak bermanfaat itu sulit banget.

Tapi dari situ ada hikmahnya. Itu meyakinkan betapa pentingnya spending policy. Jadi kalau kita bicara pajak sebagai instrumen demokrasi dari rakyat untuk rakyat, ya memang harus dibuktikan. Jadi, jangan bicara kepatuhan kalau trust dan legitimasi itu enggak diberikan. Dan legitimasi itu bisa dilihat dari fiscal legitimacy, spending quality-nya. Masyarakat itu kalau mereka yakin bahwa public policy itu memang menunjukkan keberpihakan, public service mereka dapatkan, ya mereka pikir akan wajar untuk bayar pajak.

OECD juga mengusulkan bagaimana ke depan ada pajak yang ramah terhadap perempuan. Apa tanggapan Anda dan menurut Anda seperti apa pajak yang ramah terhadap perempuan?

Kalau mengamati dari OECD, sebenarnya juga riset-riset yang memang belum sempat dipublikasikan secara luas. Tapi kami sebenarnya sebagai perempuan itu merasakan (kewajiban pajak) itu belum berpihak kepada perempuan dan itu sejalan dengan OECD. Pertama, kita malah dipaksa dengan sistem perpajakan yang sekarang di Indonesia atau rezim perpajakan sekarang—atau dari dulu bahkan—memang dipaksa pisah harta dengan suami. Sebab, begitu perempuan itu digabungkan dengan suami dia langsung masuk layer yang tinggi. Jadi, itu tidak menguntungkan.

Maksudnya, kalau pun gabung dengan suami, tapi ketika penghitungan pajaknya bisa masing-masing, itulah yang OECD sekarang rumuskan juga. Jangan langsung ujug-ujug ke yang 25 persen atau 30 persen. Itu enggak nguntungin. Kedua, dari PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak). PTKP kita itu dibatasi tanggungan itu hanya tiga. Itu tidak sesuai dengan kearifan lokal kita. Kearifan lokal kita adalah, yang namanya ibu, mertua itu ikut juga dengan kita. Ketika tanggungan dibatasi hanya tiga, itu tidak sesuai dengan ability to pay yang sesungguhnya. Karena yang namanya income tax itu kita kan menganut accretion concept. Jadi, ability to pay-nya adalah accretion concept. Orang itu dikenakan pajak kalau dia sudah memenuhi dulu semua (kebutuhan dan tanggungan) itu kemudian masih ada tambahannya (lebihnya) dan tambahannya itulah yang dikenakan pajak. Filosofi penghasilan tidak kena pajak atau personal allowance adalah bahwa orang itu mencukupi dulu kebutuhan dari dirinya dan tanggungannya. Kalau masih ada lebihnya baru dikenakan pajak. Sekarang belum seperti itu, apalagi kalau perempuan dia misalnya single parent. Nah, ini dari hasil riset, kan, ternyata ada datanya, laki-laki itu rata-rata punya penghasilan lebih besar daripada perempuan. Jadi, sebagai single parent itu perempuan tambah berat (beban pajaknya).

Kalau di luar negeri seperti apa penetapan PTKP-nya, jumlah tanggungan dan sebagainya?

Saya pernah buat riset ini saat S2 tahun 1998. Tahun 1998 saya sudah mengusulkan, kalau mau adil—mostly kita itu bekerja penghasilannya dari employment income, lihat datanya. Bukan dari business income. Kalau yang business income itu kan mereka bisa itemized deduction, diperinci. Ada yang namanya biaya 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan). Itu bisa diperinci. Kalau punya sopir berarti bisa masuk biaya. Tol, bensin, dan sebagainya (masuk biaya). Tapi ketika dari employment income, itu dipaksa hanya bisa menggunakan satu struktur biaya yang disebut dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu semuanya 3M. Jadi, sama sebetulnya bisa seperti pasal 6 (Undang-Undang PPh). Tapi yang terjadi, dibatasi, hanya maksimum 5 persen. Sudah distandardisasi, eh, dilimitasi juga maksimum Rp 500 ribu per bulan. Jumlah Rp 500 ribu itu enggak cukup. Artinya, sebetulnya perempuan itu membayar pajak lebih besar. Saya sudah sampaikan itu ke pemerintah tahun 1998. Dia harus dibuka ruang untuk itemized deduction. Jadinya, Pasal 6 (Undang-Undang PPh) itu enggak boleh dibatasi hanya untuk yang bisnis, supaya equal treatment.

Lantas seperti apa yang ideal? Sebetulnya yang riset dulu (tahun) 1998 itu saya sudah bilang, harusnya ada perbedaan perlakuan. Misalnya kalau perempuan, apalagi single parent, terus dia punya anak kebutuhan khusus, maka PTKP-nya harus lebih besar. Di beberapa negara—ini bukan hanya perempuan dan laki-laki—pokoknya kalau ada keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus maka dia ada tambahan PTKP karena membesarkan anak yang berkebutuhan khusus itu cost-nya lebih besar.

Itu baru satu contoh. Yang lain sebetulnya OECD juga sedang pikirkan—ini sebetulnya mereka sendiri masih mencari formatnya seperti apa. Namun saya sendiri mengusulkan—ini ide pemikiran saya sendiri—misalnya, terkait dengan cuti melahirkan. Ketika cuti melahirkan itu mungkin bisa saja diberikan semacam tax holiday-lah untuk PPh 21. Dalam bayangan saya ini perlu, kalau memang ada keberpihakan gender, apalagi PTKP itu dihitung di awal tahun. Kalau si anak ini lahirnya di tengah tahun kan belum dihitung PTKP-nya. Ini murni gagasan saya, ya. Paling tidak ada semacam tax holiday untuk PPh 21-nya, holding tax-nya selama dia cuti melahirkan.

Sejak dulu Anda sering memberikan masukan terkait kebijakan berdasar riset yang Anda lakukan, meski akhirnya belum tentu diterapkan. Seharusnya seperti apa idealnya hubungan antara pemerintah dan akademisi, terutama dalam menyusun kebijakan agar terbangun kebijakan yang baik dan tepat sasaran?

Ini yang kadang bikin sedih. Kami sudah riset, bikin rekomendasi, tetapi hanya ditumpuk saja. Kalau saya perhatikan sebetulnya banyak manfaat dan itu bisa dilihat dari negara lain juga. Misalnya di Australia, mau bikin kebijakan mereka bahkan bikin (pengumuman) di web, “Kami mau bikin kebijakan kaya begini, begini, silakan memberikan masukan”, tapi ada tenggat waktunya sampai tanggal sekian, sekian. Itu bagus banget. Artinya memang deliberatif banget. Jadi, kalau ngomongin demokrasi deliberatif, ya seperti itu karena itu berarti ada partisipasi. Karena kalau orang berpartisipasi, ketika itu diketok palu, ini sudah disepakati bersama.

Nah, apa kelebihan dari akademisi? Kalau government dia kuat di praktik, dia bisa tahu teknisnya seperti apa. Tapi, akademisi ini justru akan melengkapi dengan ketika misalkan ada satu masalah, akademisi pasti akan bicara filosofinya. Nah, itu juga yang saya lakukan di Komwasjak, kalau ada masalah saya bilang, “Kita cari root causes apa.” Kalau mau ngobatin, kita harus tahu penyakitnya apa, bukan kasih parasetamol untuk seluruh penyakit.

Ada tiga (akar masalah) yaitu theoritical and conceptual gap, policy gap, dan administrative gap atau implementation gap. Nah yang namanya conceptual theoritical gap itu kan ada teorinya, tapi teori itu ditabrak-tabrak. Nah, kalau seperti itu, sudah dipastikan ada problem nantinya, baik ketika merumuskan kebijakan maupun saat diimplementasinya. Maka step yang kedua adalah, didiagnosis, lihat policy-nya seperti apa. Kalau kemudian policy-nya yang memang enggak kuat secara teori maka policy-nya yang harus diubah. Bisa juga ternyata kebijakan itu justru yang ambigu yang membingungkan. Itu juga harus dievaluasi.

Tapi bisa jadi, conceptual theoritical gap-nya sudah tidak ada, policy gap-nya enggak ada—artinya kebijakan sudah bagus, tapi di level implementasi itu ada masalah. Nah implementasi bicara tadi human resource, infrastruktur dan seterusnya. Berarti kita identifikasi. Jadi, kalau kita bicara mengenai proses rumusan kebijakan yang baik, itu academic, business, and government harusnya dilibatkan.

Masih soal kebijakan, pemerintah dan DPR telah mengesahkan HPP, termasuk di dalamnya ada aturan tentang PPS. Pandangan Anda soal kebijakan itu seperti apa?

Kalau mengingat dari awal, saat tax amnesty (2016) itu saya bukan menentang tax amnesty. Saya cuma bilang, kalau mau tax amnesty ini ada prerequisite yang harus disiapkan loh. Tujuannya, antara lain mau memperluas basis data, sehingga ada potensi penerimaan pajak yang baru. Waktu itu saya bukan against pemerintah, tapi minta agar pemerintah, tolong disiapkan prerequisite-nya, salah satunya manajemen data. Pemerintah juga janji itu adalah yang terakhir kali, tidak akan ada lagi tax amnesty jilid-jilid berikutnya.

Saya juga ingat, pemerintah euforia banget katanya dunia akan belajar dari Indonesia—mencatat penerimaan yang terbesar dalam sejarah. Maka menjadi kaget ketika baca naskah akademik dan saya tahu naskah akademik RUU itu karena dikasih sama DPR, karena saya diminta untuk memberikan masukan. Begitu pas baca naskah akademiknya (PPS), kok kontradiktif.

Saya berharap pemerintah benar-benar open mind, open heart. Jadi, misalnya ada yang kasih masukan jangan baper terus enggak diundang lagi. Akademisi itu bukan sekadar kasih stempel.

Namun, itu, kan, ada proses politik. Saya juga paham. Ketika itu proses politik, itu bukan domain saya lagi. Pasti pemerintah punya pertimbangan tersendiri. Tentu itu tidak bisa dijelaskan ke publik. Cuma, saya inginnya kalau PPS 2022, jangan mengulang kesalahan yang sama seperti tax amnesty (2016). Jadi pemerintah harus bisa membuktikan memang betul PPS bukan meningkatkan penerimaan sesaat, bukan temporary, tapi secara jangka panjang akan berdampak dan akan memperkuat basis data. Buktikan itu supaya rakyat bisa percaya, jadi enggak kecewa, terutama Wajib Pajak yang selama ini patuh.

Pemerintah juga berencana mengintegrasikan NIK dengan NPWP. Bagaimana supaya rencana integrasi NIK terjadi karena wacana ini, kan, sudah lama?

Itu political will-nya yang harus kuat. Kalau itu bisa terjadi, bagus banget. Waktu saya riset di Australia tentang memperkuat ketahanan penerimaan negara melalui transformasi kebijakan pemeriksaan, dengan basis data yang kuat maka enggak ada lagi isu-isu terkait kualitas data, sengketa pembuktian, dan lain-lain. Di Australia karena mereka mempunyai semacam SIN itu, maka data taxpayer akan diketahui, tidak bisa buka tutup perusahaan atau keluar masuk kawasan ekonomi dengan berganti-ganti identitas, sehingga tax fraud bisa terdeteksi dengan baik.

Up Close

Tiga Janji tentang Kripto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry dan Dok. ICCA

 

Majalahpajak.net – Kehadiran organisasi Indonesian Crypto Consumers Association (ICCA) yang resmi berdiri pada 1 April 2022 semakin memperkuat ekosistem industri aset kripto di tanah air. Ketua ICCA Rob Raffael Kardinal menyatakan, kehadiran ICCA merupakan bentuk respons terhadap perkembangan industri aset kripto dan diharapkan dapat menjadi ruang menyuarakan pendapat bagi investor dan pengguna aset kripto serta produk turunannya.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kantor ICCA, Jalan Bungur Besar Raya No. 85A, Jakarta Pusat, Rabu (20/04), alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hobi e-sport ini menyampaikan pandangannya tentang potensi industri aset kripto, tantangan dalam menyatukan visi untuk memajukan industri kripto, penerapan pajak kripto, dan optimismenya dalam mewujudkan Indonesia sebagai hub kripto di Asia.

Berikut ini petikannya.

Apa yang melatarbelakangi berdirinya ICCA, apakah dipicu oleh munculnya keresahan dan maraknya transaksi kripto di masyarakat?

Ada tiga hal yang saya janjikan kepada pemerintah dan ini merupakan visi dan misi ICCA. Pertama, literasi dan investasi. Kedua, memajukan Indonesia untuk menjadi hub kripto di Asia. Ketiga, capital inflow dari luar negeri. Keresahan yang muncul di masyarakat karena banyak yang menganggap kripto itu sebagai robot trading. Ada yang bertanya perbedaan kripto dengan pinjaman on-line. Kami ingin menjelaskan perbedaan kripto dengan investasi lainnya. Ini menjadi pemicu kami untuk mendirikan ICCA.

Ada orang yang mengaku kena tipu di investasi kripto. Saya katakan, bagaimana caranya kena tipu di kripto sementara orang itu beli sendiri dan semua dia pegang sendiri. Membuka account di kripto ini sangat simpel, kita tinggal foto KTP setelah itu deposit dan withdraw sendiri. Yang membeli koin itu mereka sendiri. Lantas bagaimana bisa ditipu oleh diri sendiri? Ternyata ketika ditelusuri ada satu orang yang mengatakan, kalau mau trading kripto harus melalui dia. Dan ketika uangnya sudah diserahkan malah tidak dilakukan trading. Artinya penipuan ini delik umum, permasalahan bukan di kripto. Sedangkan kripto hanya dijadikan topik saja. Jadi, kalau mau investasi kripto, lakukan trading sendiri saja. Melalui gawai juga bisa dilakukan dengan mudah dan tidak terlalu membingungkan. Kami ingin nantinya ketika orang mau beli kripto sudah ada guideline di website ICCA. Kebutuhan informasi tentang modul akan kami layani dan bisa diunduh dengan bebas tanpa biaya. Misalnya, modul tentang basic of blockchain dan juga kripto.

Bagaimana struktur organisasi yang diterapkan di ICCA?

Sekarang ini struktur organisasi ICCA masih menerapkan konsep kepengurusan supaya ramping dan cepat akselerasinya. Setelah itu kami akan terbuka untuk semua orang karena di kripto ini ada komunitas. Mungkin nanti kami akan memberikan kartu anggotanya dalam bentuk NFT yang lebih ke arah kripto. Rencana ini masih digodok lagi. Tapi memang kami ingin semua orang bisa memberikan kontribusi di sini. Ada banyak komunitas di Indonesia tapi biasanya tidak terhubung dengan pemerintah dan jalan sendiri-sendiri sesuai token yang dimiliki. Ada beberapa komunitas yang sudah kami hubungi dan mereka mau bergabung dengan ICCA. Kami ingin membuat open community dan bagi yang ingin masuk ke investasi kripto bisa lebih dulu membahasnya dengan ICCA. Kami akan menerima masukan-masukan dari masyarakat dan memahami yang jadi kebutuhannya. Kami terbuka untuk publik. Siapa saja bisa akses, bertanya, dan memberi masukan. Kami ingin asosiasi ini dipandang benar-benar untuk kepentingan umum dan sama sekali tidak ada eksklusivitas. Jika ditanya tentang apa pun, selama masih dalam tugas pokok dan fungsi asosiasi ini akan kami coba jawab.

Apa saja keunggulan investasi aset kripto dibandingkan investasi yang lain?

Pertama, investasi aset kripto lebih mudah diakses oleh siapa saja. Kalau mau buat account saham belum tentu selesai dalam sehari. Kripto ini sangat simpel prosesnya paling lama dua hari dan bisa langsung trading. Kedua, tidak ada minimum order. Investasi bisa dilakukan dengan mudah. Kita bisa withdraw 24 jam kalau ada hal mendesak. Kalau dana ditempatkan di saham tentu repot penarikannya ketika sedang mendesak. Jadi, keunggulannya dari segi kemudahan dan efisiensi. Ketika situasi jam 23.00 malam, kita bisa langsung mengeluarkan uang dari kripto karena market berlangsung 24 jam. Jadi, benar-benar efisien dan bisa withdraw di jam berapa pun.

Terkait safe atau tidak safe, itu bergantung bagaimana cara kita berinvestasi. Kalau secara komoditas, emas juga safe. Hanya nilai emas tidak bisa bergerak kencang. Memang di kripto ketika naiknya lebih cepat bisa lebih dari 25 persen. Tapi ketika turun di bawah 25 persen juga tidak ada suspend. Jadi, bergantung manajemen risikonya. Faktor amannya adalah dari segi lebih likuid karena bisa diperdagangkan di setiap waktu. Naik-turunnya aset kripto bisa dipengaruhi oleh perkembangan informasi terkini yang dapat memberikan sentimen negatif atau positif. Misalnya informasi tentang etherium yang diterima penggunaannya untuk membeli Tesla, maka harganya pasti naik karena ada mass adoption. Sementara kabar tentang Pemerintah Tiongkok melarang kripto, ini jadi sentimen negatif bagi nilai kripto.

Menurut Anda, apa yang mendorong investasi kripto bisa melejit di Indonesia?

Di era globalisasi ini kita dengan mudah mengikuti perkembangan dunia dan kita ada tendensi untuk mengikuti negara-negara lain. Yang paling memicu adalah ketika Pemerintah AS memutuskan untuk meregulasi kripto, negara-negara lain tidak mau ketinggalan. Negara-negara besar bukan menolak tapi malah meregulasi kripto. Ketika bahasa regulasi ini keluar, akhirnya memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi di semua negara. Kripto mendapat exposure lebih dan investornya terus bertambah.

Bagaimana pandangan Anda tentang bursa kripto, apa urgensinya bagi industri kripto di Indonesia?

Bursa bisa menjadi bagus sekali selama yang menjadi tujuannya adalah kepentingan publik. Tapi kalau bursa didirikan oleh salah satu pihak, menurut saya tidak baik. Kalau itu bursa BUMN dan mengaturnya hanya on certain level of trading tentu boleh, karena itu memang fungsi pengawasan dari pemerintah. Namun jika diberikan ke satu pihak, ini tidak adil. Jadi, bursa kripto itu penting selama yang dikedepankan adalah kepentingan publik. Faktanya sekarang hubungan antarlembaga dan kementerian masih belum sejalan. Sedangkan bursa mesti didukung oleh semua, karena ada kegiatan kliring, lalu ada kustodian yang masuk dalam ranah kewenangan OJK. Kalau mereka belum ada hubungan yang saling sinergi, bursa tidak akan berjalan. Jadi, utamakan kepentingan publik karena yang dijaga oleh lembaga publik ini adalah kepentingan publik. Kalau bursa sudah sesuai dengan kepentingan publik, pasti bisa berjalan. Di luar negeri sudah banyak contohnya, misalnya Kementerian Transformasi Digital di Ukraina yang benar-benar fokus menangani urusan terkait aset kripto dan juga bursa kripto. Di Indonesia belum ada seperti itu.

Aspek-aspek apa saja yang perlu dipahami masyarakat yang ingin berinvestasi di aset kripto?

Jangan berinvestasi kripto karena mengikuti orang lain. Karena bisa jadi ketika bertransaksi orang itu membeli di harga murah, sedangkan saat dirinya baru mulai berinvestasi itu masuknya terlambat dan harga sudah mahal. Hal seperti ini yang harus dicermati karena kripto bukan aset ajaib yang bisa tiba-tiba langsung naik terus. Kripto sama seperti aset komoditas lainnya yang bisa naik dan bisa turun.

Ada yang berpandangan aset kripto tidak jelas fluktuasi naik turunnya dan bisa tinggi sekali fluktuasinya. Sekarang jika kita lihat fenomena pandemi pertama muncul, harga komoditas seperti minyak bumi anjlok. Lalu sekarang komoditas seperti nikel saat ini naik sampai 300 persen. Artinya, sama saja karena ini memang dinamika pasar. Yang membuat harga saham tidak bisa naik dan turun itu karena dibatasi. Coba kalau dibuka batasnya, akan sama saja. Jadi, kalau orang melihat aset kripto tidak stabil dan tidak volatile, hal itu bergantung pada pengelolaannya. Ada orang yang lebih senang mengambil risiko tinggi namun punya peluang mendapat keuntungan besar (high risk, high return). Ada sebagian orang yang justru sebaliknya, tidak mau ambil risiko yang terlalu besar. Kalau mengikuti orang lain, kita tidak mengerti fundamentalnya seperti apa, tidak paham koin yang dibeli bisa untuk apa. Jadi, salah kita sendiri yang membeli tanpa berpikir.

Bagaimana pandangan Anda terkait penerapan aturan pajak kripto di Indonesia?

Setelah membaca semua hal terkait penerapan aturan pajak kripto di Indonesia, hal yang saya ingin lihat adalah pengaplikasiannya. Kita belum bisa mengetahui bagusnya aturan hukum yang dibuat kalau belum diterapkan. Kami di ICCA berpandangan, daripada protes kenapa kripto harus dipajaki, lebih baik jalani saja dulu. Nanti lihat bagaimana penerapannya. Kalau memang tidak cocok, bisa dilakukan penyesuaian. Setidaknya aturan pajak kripto itu adalah satu step untuk ekosistem kripto ke depan bahwa aset kripto sudah dianggap legal di republik ini. Jadi, sudut pandangnya lebih general, tapi melihatnya lebih positif. Jangan belum apa-apa sudah protes. Ini bukan berarti saya mendukung pemerintah begitu saja. Tapi pasti ada kajian sehingga sampai pemerintah mau melakukan ini. Kita bernegara ini tidak mungkin asal-asalan. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan karena memang kripto wajib dikenakan pajak. Sesuatu barang yang dipajaki maka statusnya legal, sehingga dengan sendirinya mematahkan pandangan berbagai pihak yang mengatakan bahwa kripto ilegal.

Saat ini yang paling penting adalah mass adoption dari kripto dan blockchain ini untuk digunakan dalam banyak hal. Teknologi ini sangat bagus kalau bisa dipakai sesuai tujuan yang benar. Tapi kembali lagi pada bagaimana cara pemakaiannya karena teknologi itu seperti dua mata pisau. Misalnya, pisau itu bisa digunakan untuk memotong buah apel tapi bisa juga melukai orang. Kalau banyak masyarakat yang masih takut untuk berinvestasi di kripto karena ada yang mengalami penipuan, ini tugas kita bersama untuk menjaga dan memberikan literasi kepada orang-orang yang berkeinginan masuk di kripto. Dengan adanya legalitas melalui pengenaan pajak, maka kripto menjadi legal. Kita sudah menang di satu posisi karena pemerintah akhirnya mengakomodasi dan mengakui aset kripto ini sebagai sesuatu yang legal. Jadi, sudah tidak ada tanda tanya lagi karena sudah dipajaki. Karena tidak mungkin sesuatu yang ilegal itu dipajaki.

Apakah aspek yang terkait dengan perizinan dan aturan pajak kripto nantinya akan termasuk sebagai materi untuk konsultasi atau inklusi kepada kelompok masyarakat yang menjadi target ICCA?

Kalau untuk action itu mungkin terlalu dalam. Tapi kalau saya jelaskan ke mahasiswa tentu dari sudut pandang mereka yang mencoba untuk berinvestasi di kripto. Kalau mereka mencoba lebih jauh untuk menjadi trader juga, mungkin saya akan buat bidang sendiri supaya mereka daftar di situ saja sehingga bisa menentukan kemampuan mereka. Saya bisa bantu mereka untuk cari beasiswa ke luar negeri yang sudah banyak sekolah yang khusus mendalami blockchain. Saya bisa membuat suatu wadah inkubator dan memberikan exposure misalnya ke perusahaan-perusahaan di luar negeri yang memang bergerak di bidang exchange atau blockchain.

Artinya fokus ICCA lebih kepada menghasilkan bibit-bibit trader baru di industri kripto?

Ya, karena semakin banyak trader maka mereka juga bisa mengajari teman-temannya sehingga tugas kami dalam meliterasi akhirnya dimudahkan dengan banyaknya trader. Setidaknya di lingkungan keluarga mereka sendiri juga pasti bertanya. Istilahnya ini tebar bibit. Setelah mereka mulai mengerti dan membentuk sebuah ekosistem yang lebih besar, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Goals dari misi ini adalah hub. Saat capital dari kripto ini di negara-negara lain mungkin masih bingung mau ditanggapinya seperti apa, kami ingin orang-orang di luar negeri nyaman untuk masuk ke Indonesia. Contohnya ada exchange yang pindah dari India ke Dubai karena Pemerintah India membuat peraturan sesukanya dan tidak disesuaikan dengan kondisi. Pemerintah India mengenakan pajak 30 persen. Itu tidak masuk akal. Akhirnya corporation pindah ke Dubai. Kami tidak mau sampai seperti itu. Perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti Indodax dan Tokocrypto bisa saja pindah ke Singapura jika mereka merasa ditekan. Kalau mereka pindah ke negara lain, maka yang rugi Indonesia. Saat ini top 3 kota-kota di Indonesia untuk kripto ada di Jakarta, Surabaya, dan Bali.

Apa rencana program dan kegiatan ICCA selanjutnya?

Di bulan Mei 2022 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional nanti rencananya kami akan mengadakan focus group discussion skala besar di Surabaya dengan menghadirkan Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Tema yang diangkat tentang kebangkitan generasi muda dalam kegiatan ekonomi melalui blockchain dan kripto.

Pada November 2022 ICCA rencananya akan mengadakan annual event yang pertama di Bali. Kegiatan selama enam hari setelah agenda G20 itu berskala internasional sehingga diharapkan dapat menaikkan sektor pariwisata dan lainnya. Momentumnya tepat. Kami didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan daerah juga pelaku-pelaku usaha di sana. Beberapa tokoh yang dipandang sebagai pencetus di dunia kripto seperti yang membuat etherium akan kami undang. Melalui kegiatan berskala internasional ini, kami ingin menunjukkan seberapa besar potensi dari industri kripto ini bisa memberikan kontribusi untuk perekonomian Indonesia. Dengan hadirnya tamu-tamu undangan dari luar negeri, saya bisa membuktikan ke pemerintah seberapa besar efek dari investasi kripto. Kita bisa bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai hub kripto. Orang-orang dari luar negeri benar-benar mau menempatkan investasinya ke Indonesia. Dengan adanya aliran masuk capital inflow tentu ini akan menaikkan ekonomi Indonesia.

Adakah penolakan kelompok masyarakat tertentu terhadap kripto?

Sejauh ini tidak pernah ada penolakan. Saat saya mendatangi sejumlah pesantren bahkan mereka menanyakan kapan bisa diajari juga tentang kripto. Beberapa waktu lalu kelompok pesantren di Jawa Timur menyampaikan kesediaannya mencarikan sekitar 40 ribu santri dan meminta saya untuk menerangkan kepada mereka tentang kipto. Jadi, kami malah diminta datang ke lingkungan pesantren untuk menjelaskan. Saya bertemu dengan banyak stakeholders di Jawa Timur dan tidak ada penolakan. Malah mereka happy.

Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan Indonesia sebagai hub kripto di Asia?

Kripto dan blockchain ini banyak “ibunya” sehingga terkadang membuat bingung. Secara teknologi, kripto dan blockchain berada dalam kewenangan Kementerian Kominfo. Lalu juga dinaungi oleh Kemendag, sementara jika terkait pajaknya maka ini diatur di Kemenkeu. Terkait Security Token Offering (STO), yakni sistem penawaran yang tidak melalui IPO, maka kewenangan ini ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi, tantangannya adalah bagaimana agar semuanya bisa satu visi sehingga investor tidak bingung ketika ingin masuk ke Indonesia. Institusi yang menaungi aset kripto saat ini begitu banyak dan tujuan dari masing-masing institusi tersebut belum tentu sama. Saya harus berkeliling ke OJK, Bank Indonesia, Kemendag, Kominfo, lalu Kemenkeu. Mungkin akan lebih rapi kalau nanti dibuat satu badan khusus ekonomi digital yang menangani kripto daripada jalur koordinasinya harus terpisah-pisah, seperti Bekraf yang dulunya bagian dari Kemenparekraf, sekarang akhirnya jadi badan khusus.

Seberapa optimistis Anda untuk Indonesia bisa menjadi hub aset kripto di Asia?

Saya sangat optimistis. Ada beberapa informasi yang bisa saya bagikan tentang banyaknya exchange di luar negeri yang berminat masuk ke Indonesia. Saya selalu mengatakan kepada mereka, kalau hanya jualan barang luar negeri saja tanpa membantu mengedukasi lebih baik tidak usah. Kita menyambut baik keinginan mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi mereka juga harus memberikan sesuatu. Minimal mereka mendirikan kantornya di Indonesia. Jangan malah mendirikan kantor di Singapura sementara bisnisnya di Indonesia. Kalau mereka mendirikan kantor di Indonesia, ini bisa menciptakan lapangan kerja dan membantu mengedukasi dalam wadah inkubator. Kalau ingin menjadikan Indonesia sebagai hub kripto di Asia setidaknya kita membuat satu tempat seperti Silicon Valley dalam skala kecil di kawasan seluas 1 hektare di Puncak, Jawa Barat atau Surabaya, Jawa Timur. Di sana kita kumpulkan komunitas untuk belajar. Sekarang yang mau support adalah orang-orang dari luar negeri yang ingin membuka investasi di Indonesia. Memang harus ada timbal-baliknya untuk Indonesia. Saya mendukung pemerintah untuk mengenakan pajak kripto karena itu juga. Yang dikenakan pajak bukan investor lokal saja melainkan semuanya termasuk investor luar negeri.

Lanjut baca

Up Close

Keseimbangan Lewat Jalur Pengajaran

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry dan Dok. Pribadi

 

Raffael percaya, pendidikan akan mengubah nasib bangsa. Sebagai ketua umum ICCA, ia ingin memasyarakatkan kripto dan membangun banyak sekolah di Indonesia.

 

Majalahpajak.net – Sekitar dua tahun belakangan, demam aset kripto melanda Indonesia. Pembahasannya pun muncul di mana-mana, baik di ranah formal sampai media sosial. Semakin tenar, harga berbagai jenis aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana pun kian membumbung tinggi.

Menurut Kementerian Perdagangan, jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia sudah mencapai 11,2 juta orang pada 2021, dengan transaksi menyentuh angka Rp 859,4 triliun. Padahal, tahun sebelumnya pelanggan kripto baru berkisar 5 juta orang. Fenomena pertumbuhan pasar kripto yang begitu pesat itu menggelitik rasa ingin tahu kami terhadap seluk-beluknya dari sisi investor—yang dalam komunitas mereka disebut sebagai crypto enthusiast atau blockhain maximalist.

Kami pun menghubungi Rob Raffael Kardinal, Ketua Umum Indonesian Crypto Consumers Association (ICCA) sekaligus investor yang telah lama menekuni dunia kripto. Setelah beberapa kali mencocokkan jadwal yang terus berbenturan dengan agendanya yang padat, kami akhirnya berkesempatan berbincang dengan Raffael secara eksklusif di kantornya, di bilangan Jakarta Pusat, Rabu siang (20/4).

Raffael mengatakan, sejak dikukuhkan sebagai ketua umum ICCA pada 1 April lalu, aktivitas kesehariannya hingga kini dipenuhi agenda janji temu dengan para petinggi negara, akademisi, asosiasi, hingga sesama crypto enthusiast.

“Jadwal saya memang agak kacau belakangan ini. Kebetulan, hampir semua kementerian pengin mengobrol, dan hampir setiap hari juga ditanya orang untuk jelasin kripto ini,” ucapnya mengawali perbincangan.

Aktivis kripto

Raffael mulai mendengar istilah kripto sejak tahun 2013—atau 4 tahun setelah Bitcoin lahir—itu pun karena hobinya di bidang teknologi informasi (TI) dan e-Sport. Kala itu, kripto terus dihubungkan dengan sesuatu yang negatif, mulai dari penipuan digital, wadah pencucian uang dan teroris, hingga dianggap sebagai produk baru dari perusahaan multilevel marketing (MLM).

Namun, Raffael dan komunitas gim on-line saat itu sudah memakai Bitcoin untuk membeli item dari berbagai jenis gim. Rasa penasarannya untuk mempelajari dunia blockchain dan kripto kian membuncah sejak kemunculan Monero atau XMR sebagai mata uang kripto yang terdesentralisasi, privat, dan tak terlacak. Karena memiliki anonimitas tambahan di dalamnya, Monero disebut juga sebagai koin hitam.

Baca Juga: Menggali Berkah Gelombang Kedua

Itu berbanding terbalik dengan prinsip Bitcoin dengan buku besar publiknya yang menyimpan semua transaksi token dalam riwayat transaksi dan bisa dilihat semua orang. Raffael meyakini, teknologi blockchain yang menjadi dasar transaksi kripto bisa menjadi simbol keterbukaan dan bukan sebaliknya. Menurutnya, blockchain merupakan teknologi yang ideal untuk dipakai di setiap instansi pemerintahan dan perusahaan karena sifatnya yang transparan.

Blockchain itu terbuka, semua orang bisa akses. Dan itu enggak bisa di-override. Jadi, hal yang bagus juga buat ledger accounting karena jejak digitalnya ada,” kata penyuka warna putih ini.

Banyaknya kesimpangsiuran informasi yang beredar tak memadamkan tekad Raffael untuk mulai berinvestasi kripto pada 2017, meski orangtua dan keluarganya menentangnya. Hanya istrinya, Deborah Jessica, satu-satunya orang yang memercayai dan mendukung keputusannya kala itu.

“Waktu itu saya cerita ke Papa kalau suatu saat ini akan gede, tapi beliau masih khawatir dan bilang bisnis ini enggak kelihatan dan enggak ada bentuknya. Cuma karena sudah punya usaha sendiri, saya mulai investasi Bitcoin pertama kali tahun 2017 harganya Rp 250 juta (per keping). Jadi, harganya sudah lumayan banget waktu itu,” ucapnya.

Sebagai pendukung revolusi kripto, Raffael yang punya latar belakang pendidikan sarjana hukum ini bersikeras ingin memasyarakatkan dan memastikan adopsi massal kripto di Indonesia, sekaligus mengedukasi para investor pemula dengan menginisiasi ICCA pada akhir 2020.

“Waktu itu saya bilang, sewaktu-waktu harus ada badan atau asosiasi yang melindungi konsumen kripto. Tapi bukan melindungi yang kalau ada masalah terus bantu langsung. Enggak. Tapi mendidik—memberikan literasi berinvestasi, memberikan pengertian blockchain itu apa, NFT itu apa. Jadi, benar-benar semua basic-nya itu terpenuhi. Saya juga bersyukur ambil fakultas hukum. Jadi, kalau ditanya tentang peraturan saya ngerti juga,” jelasnya.

Dengan memilih dan berfokus pada jalur edukasi, ia ingin membuat peminat kripto juga bisa menelurkan produk-produk yang bisa diterima di dunia dan menjadi kebanggaan Indonesia.

“Saya ambil jalur untuk mengajarkan orang-orang ini karena saya merasa kita masih sebagai pengikut. Padahal, penduduk kita banyak, dan secara skill enggak kalah sama mereka. Masa kita mesti ngebanggain produk luar negeri di sini? Seperti interview saat ini, saya enggak bisa ngomongin produk Indonesia karena enggak ada koin Indonesia yang diterima di dunia,” imbuhnya.

Sebagai bentuk keseriusannya, ia tengah menjajaki kerja sama dengan Bina Nusantara (Binus) University untuk menemukan bibit-bibit berbakat yang bisa dikirim ke beberapa perusahaan exchange kenalannya di luar negeri. Selain itu, ia bersama ICCA juga tengah merancang pedoman dan kurikulum yang harapannya bisa dipakai di SMK dan perguruan tinggi.

Raffael bilang, banyak anak muda Indonesia yang sangat berbakat di dunia TI, sehingga perlu diarahkan ke arah yang benar sejak dini supaya kelak bisa menjadi developer atau programmer yang dipekerjakan di perusahaan kenamaan dunia, macam Google, Microsoft, Ethereum, dan lainnya.

“Saya ajukan ke pemerintah yang sekarang, sama-sama berbuat supaya bisa ekspor developer, blockchain director. Itu, kan bakal lebih bagus, karena added value-nya ada. Jadi, itu program ICCA, kami akan kirim mereka ke beberapa exchange di luar negeri untuk belajar lebih dalam lagi. Kita kerja sama dengan beberapa perusahaan di luar negeri yang mau ngebantu hal itu.”

Bangun “legacy”

Sosok Raffael yang sangat peduli dengan pendidikan dan berjiwa entrepreneur bisa jadi diturunkan dari kedua orangtuanya. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Robert Joppy Kardinal dan Elizabeth Kardinal. Sejatinya, masa kecil pria kelahiran Jakarta 30 Desember 1995 ini tak ubahnya seperti anak-anak lain sebayanya, senang bermain aneka permainan fisik seperti kelereng, layangan, atau sepak bola.

Baru pada umur delapan tahun, Raffael mulai mengenal dan terobsesi dengan komputer. Raffael kecil mempelajari teknologi komputer secara autodidak, dan bisa memprediksi kalau teknologi yang dapat dilakukan komputer akan menggantikan keberadaan barang fisik di masa depan.

“Saya tahu ke depannya buku dan lain-lain itu pasti akan hilang. Waktu SD itu saya sudah ngomong itu ke orangtua. Cuma zaman itu, kalau kita ngomong gitu enggak ada yang percaya,” ungkapnya.

Beranjak SMP, kemampuan mengoprek komputer dan berselancar di internet dilengkapi dengan keahlian bermain gim on-line. Raffael juga memetik cuan dari situ dengan menjual beragam item gim. Baru saat SMA, ia memberanikan diri untuk mendirikan usaha jasa pembuatan aplikasi, sampai akhirnya mendapatkan klien dari berbagai perusahaan besar di sektor perbankan dan migas.

Ia besar di pemukiman padat penduduk di daerah Sunter, dengan lingkungan yang heterogen dan majemuk. Keluarganya pun demikian, karena ayahnya berasal dari Papua, sedangkan ibunda dari Semarang. Keberagaman itu membuat hidupnya berwarna sejak kecil. Di sisi lain, ayahnya yang saat ini duduk bertugas di Komisi X DPR RI merupakan politikus kawakan. Ayahnya tercatat menjabat di kursi DPR sejak tiga periode sebelumnya sekitar tahun 2004. Pun dengan kakaknya, Rob Clinton Kardinal yang saat ini menjabat Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Menilik Risiko dan Potensi Kripto

Kendati tumbuh di keluarga politikus dan telah banyak tawaran menjadi anggota partai menghampirinya, Raffael mengklaim belum tergoda karena merasa belum siap dan menguasainya. Ia ingin, jika kelak memutuskan terjun ke politik bisa memberikan manfaat kepada orang lain.

“Saya mau masuk politik dalam kondisi benar-benar sudah matang menguasai semuanya. Jadi, bukan karena orangtua saya siapa, dan jangan sampai ke sana itu malah enggak ngasih impact apa-apa,” tuturnya.

Namun, kebiasaan yang sering ia lihat dari orangtuanya yang telah membangun banyak sekolah di Papua memikatnya hingga kini. Ia ingin memastikan legacy yang telah dibangun kedua orangtuanya itu bisa terus terjaga bahkan membuatnya lebih baik lagi, dan meneruskannya kepada anak-cucunya kelak. Raffael mengatakan, pendidikan termasuk permasalahan utama di Papua. Ia banyak melihat bagaimana masyarakat dewasa di sana tidak bisa membaca.

“Saya bersama keluarga sama-sama punya visi bahwa pendidikan bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Jadi, saya ingin sekali membangun sekolah-sekolah gratis, enggak hanya di Papua tetapi di seluruh Indonesia. Mungkin nanti kalau sudah dikasih waktu yang tepat, pasti akan saya buat,” kata bapak dua anak ini.

Raffael juga terus mengingat pesan kedua orangtuanya agar ia tak merasa kerasan dengan fasilitas kemudahan atau kenyamanan yang didapat selama ini, sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang lain yang kekurangan.

“Kita jangan sampai merasa nyaman di posisi sekarang, kita jangan settle dulu karena kenyamanan itu adalah sebuah racun. Jadi, dengan posisi lebih ini, kita harus membantu orang yang kekurangan, supaya ada keseimbangan,” tutupnya.

Lanjut baca

Up Close

SDA Optimalkan, Lingkungan Lestarikan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry

Majalahpajak.net – Setiap daerah mempunyai keunggulan sekaligus tantangan tersendiri. Pemerintah daerah setempatlah yang harus mengelola hal itu secara optimal. Provinsi Riau menyimpan sejumlah potensi sumber daya alam (SDA) berlimpah di berbagai sektor usaha. Namun ia juga punya kawasan gambut yang memerlukan penanganan khusus dan kolaborasi lintas sektor agar fungsi ekologis dan ekonomisnya tetap terjaga. Upaya memaksimalkan keunggulan SDA dan mengatasi tantangan dalam mitigasi bencana alam telah memacu pemerintah di bumi lancang kuning ini untuk menggulirkan sejumlah kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat sekaligus kelestarian lingkungan.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Pekanbaru, Riau, Selasa (08/03), Gubernur Provinsi Riau Syamsuar memaparkan strateginya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalankan Program Riau Hijau untuk penyelamatan lingkungan, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk optimalisasi penerimaan melalui upaya peningkatan kepatuhan pajak. Tentu, ia juga menyampaikan kritiknya atas sejumlah segi hubungan keuangan pusat dan daerah.

Pandemi Covid-19 membuat ekonomi nasional dan daerah sempat terkontraksi. Seperti apa kondisi ekonomi Riau dalam masa-masa pemulihan ekonomi sekarang ini?

Pertumbuhan ekonomi Riau membaik di tahun 2021 sebesar 3,36 persen dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 1,13 persen. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir atau semenjak 2012 yang mencapai 3,76 persen. Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi produksi sebesar 27,70 persen dengan subsektor yang dominan industri makanan dan minuman (CPO) sebesar 20,83 persen. Pertanian, kehutanan, perikanan berkontribusi sebesar 19,32 persen. Pertambangan dan penggalian berkontribusi 20,37 persen dengan subsektor dominan pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 14,43 persen.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap nilai PDRB dari sisi pengeluaran adalah ekspor sebesar 36,20 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 35,51 persen, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi sebesar 33,67 persen. Upaya peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah pada subsektor perkebunan (kelapa sawit, kelapa, dan karet) ditempuh melalui pemberian bantuan bibit berkualitas dan pupuk, peremajaan kebun kelapa sawit rakyat dan kebun kelapa serta bantuan alat pascapanen.

Salah satu kebijakan yang membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit stabil dan cenderung naik adalah Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau. Nilai Tukar Petani (NTP) terus meningkat dari 100,27 (2019) menjadi 130,34 (2020) dan mencapai 148,38 (2021). Kebijakan lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah membangun infrastruktur ke pusat-pusat industri, sentra pertanian maupun pariwisata melalui pembangunan jalan dan sarana pendukung lainnya.

Potensi SDA Riau cukup melimpah, seperti sektor pertambangan, hutan, lahan gambut, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Dari masing-masing sektor itu, mana yang paling dominan dan seperti apa perannya dalam pendapatan asli daerah (PAD)?

Berdasarkan struktur APBD 2021, PAD Riau sebesar 35,96 persen terhadap total pendapatan daerah, dengan kontribusi berasal dari pajak daerah. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Riau dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) sebesar 12,41 persen, dengan proporsi terbesar dari sektor pertambangan dan kehutanan. Lifting minyak bumi Riau tahun 2021 sebesar 66,1 juta barel atau 96,9 persen dari target 2021. Sedangkan untuk gas bumi sebesar 86,9 persen. Capaian ini cukup realistis di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan harga minyak dan gas bumi global yang turut memengaruhi pergeseran dan tertundanya proyek fasilitas produksi dan pengeboran sumur minyak dan gas bumi di Riau. Minyak, gas bumi, dan batu bara merupakan komoditas unggulan di sektor pertambangan yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu. Komoditas lainnya adalah pertambangan timah di Kabupaten Kepulauan Meranti dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa tanah urug, sirtu, pasir sungai, dan kerikil.

Bagaimana Pemprov Riau memanfaatkan lahan gambut—yang luasnya cukup dominan di Riau—agar fungsi ekologis dan ekonomis dapat seimbang?

Luas kawasan gambut mencapai 5.355.374 hektare atau sekitar 59,55 persen luas Provinsi Riau. Berdasarkan fungsinya, sebanyak 2.637.704 hektare dari kawasan gambut itu adalah hutan lindung dan 2.717.670 hektare sebagai areal budidaya. Lahan gambut memiliki fungsi hidrologis karena mampu menyimpan air dalam jumlah sangat besar. Lahan gambut di Riau berada pada kemiringan 0–8 persen atau cenderung datar dan sebagian besarnya memiliki risiko banjir antara sedang sampai tinggi.

Isu kerusakan lahan gambut di Riau banyak dipicu oleh perubahan kondisi tutupan lahan berhutan yang menyebabkan perubahan karakteristik pada fungsi hidrologis gambut. Perubahan tutupan lahan berhutan menyebabkan perubahan tinggi muka air tanah sehingga gambut menjadi kering dan mudah terjadi kebakaran, apalagi jika membuka lahan dengan membakar. Pemprov Riau melakukan berbagai langkah untuk menjaga keseimbangan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan gambut tetap terjaga, mulai dari membentuk Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Daerah, menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Riau, serta implementasi Rencana Aksi Riau Hijau.

Saat ini penyusunan Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam tahap fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Langkah lainnya adalah pengembangan komoditas pertanian yang ramah/adaptif untuk gambut seperti kelapa, sagu, kopi liberika, nanas dan pinang. Lalu menjalankan restorasi gambut dengan konsep 3R, yaitu rewetting sekitar 1.700 sekat kanal, revegetasi lahan gambut seluas sekitar 112,5 hektare dan revitalisasi ekonomi terhadap 110 kelompok masyarakat.

Pemprov Riau melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui pembentukan Satgas Karhutla dan juga membangun Desa Mandiri Peduli Gambut yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan akademisi. Kepadatan penduduk yang terus meningkat menambah tekanan terhadap ekosistem gambut, baik melalui meningkatnya luas lahan pertanian maupun untuk kebutuhan permukiman dan infrastruktur. Tantangan lain dalam pengelolaan gambut adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanfaatan ekosistem gambut secara tidak terencana. Ekosistem gambut hampir seluruhnya telah dikelola dalam bentuk konsesi perizinan, terutama sektor kehutanan dan perkebunan.

Padi dan jagung merupakan komoditas tanaman pangan utama di Riau. Apa saja yang dilakukan Pemprov Riau untuk mewujudkan hasil pertanian yang optimal?

Target produksi padi dalam RPJMD Riau Tahun 2019–2024 sebesar 471.116 ton GKG/tahun. Gerakan Riau Bertani (Bergerak Tanam Padi) untuk peningkatan produksi padi melakukan berbagai langkah strategis berupa penggunaan benih unggul melalui pengembangan penangkaran padi di setiap kabupaten/kota sentra-sentra padi dan penggunaan pupuk berimbang melalui pengembangan Budidaya Tanaman Sehat (BTS). Peningkatan Indeks Pertanaman dilakukan dengan optimalisasi lahan dan air, tata kelola jaringan irigasi, pembangunan tanggul persawahan dan pengaman pantai sehingga lahan sawah dapat ditanami lebih dari satu kali dalam setahun, pengembangan varietas unggul baru. Mekanisasi juga dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan mutu.

Upaya lainnya adalah pengembangan kelembagaan berbasis korporasi petani. Pembentukan badan usaha milik petani dapat berupa koperasi, bermitra dengan BUMN, BUMD, Bumdes dan sumber permodalan lainnya. Adapun peningkatan produksi jagung ditempuh melalui identifikasi potensi lahan baku, pemanfaatan lahan replanting sawit dan karet, serta pemanfaatan lahan tidur.Untuk pemasaran hasil jagung, Pemprov Riau telah menjalin kerja sama dengan Sumatera Barat dalam memenuhi kebutuhan industri dan pakan ternak.

Salah satu permasalahan di Riau adalah terjadinya kebakaran lahan termasuk di lahan gambut. Apa penyebabnya dan bagaimana Pemprov Riau memitigasi hal itu?

Riau didominasi oleh kawasan gambut yang telah banyak dibuka, baik secara legal maupun ilegal, sehingga menjadi kering dan mudah terbakar. Selain itu masih adanya perilaku masyarakat yang belum ramah lingkungan seperti membuka lahan dengan membakar, membuang puntung rokok sembarangan, dan illegal logging juga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemprov Riau telah menetapkan 12 kebijakan strategis untuk pengendalian karhutla melalui komitmen bersama pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara pemprov dan kabupaten/kota beserta Satgas Karhutla Provinsi Riau yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BRGM, BMKG, dan lainnya. Pemetaan kembali daerah rawan bencana, penerapan sistem informasi/aplikasi peringatan dini titik hot spot, dan patroli bersama Satgas Karhutla Provinsi Riau dilakukan dengan melibatkan pemegang konsesi dan masyarakat di tingkat tapak. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melibatkan perguruan tinggi.

Riau masih menjadi produsen CPO terbesar di Indonesia. Seperti apa kontribusi ekonomi Riau dari sektor sawit dan sejauh apa dampak komoditas sawit bagi ekonomi petani?

Pola pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit di Riau dikembangkan dalam bentuk Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta, dan perkebunan rakyat. Luas tutupan kelapa sawit di Riau mencapai 3,387 juta hektare atau 20,68 persen dari total luas tutupan kelapa sawit di Indonesia. Produksi CPO Riau tahun 2020 mencapai 8,54 juta ton atau 19,62 persen dari total CPO Indonesia yang sebesar 44,76 juta ton dengan total nilai ekspor mencapai 7,81 miliar dolar AS. Kontribusi CPO ini berasal dari produksi perkebunan rakyat sebesar 4,73 juta ton (55,39 persen), Perkebunan Besar Swasta 3,45 juta ton (40,40 persen) dan Perkebunan Besar Negara 0,36 juta ton (4,21 persen). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2021 mencatat, serapan tenaga kerja terbesar di Riau adalah dari bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 38,59 persen. Data Sakernas 2018 mengungkapkan, hampir sepertiga tenaga kerja di Riau bekerja di sektor perkebunan. Artinya, 30 persen tenaga kerja di Riau bekerja di sektor perkebunan.

Salah satu tantangan yang dialami petani sawit Riau adalah murahnya harga beli dari tengkulak. Bagaimana upaya Pemprov Riau mengatasi hal ini?

Penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun oleh Pemprov Riau (termasuk 25 provinsi lain penghasil sawit) adalah hanya untuk petani plasma (kelembagaan pekebun plasma yang bermitra dengan perusahaan perkebunan). Dengan demikian sebagian besar petani yang dikelompokkan sebagai petani swadaya sangat mendominasi dan cenderung hanya memperoleh harga pembelian TBS berdasarkan harga pasar (tidak mengacu pada penetapan harga pemerintah). Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 05 Tahun 2021 yang mengatur empat komponen, yaitu tata cara penetapan harga pembelian TBS, tata cara pelaporan Biaya Operasional Tidak Langsung, fasilitas kemitraan kelembagaan pekebun plasma dan pekebun swadaya dengan perusahaan perkebunan, pengawasan terhadap proses penetapan harga pembelian TBS.

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pada 2016 Riau menjadi yang pertama untuk proyek revitalisasi ini. Seperti apa kelanjutannya?

Mekanisme Program PSR sejak 2017 sampai 2021 sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 jo Nomor 15 Tahun 2020 dan melibatkan Kementan, dinas perkebunan Provinsi Riau, serta dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota. Sejak direalisasikan tahun 2016, Program PSR di Riau terus dilanjutkan ke seluruh kabupaten/kota penghasil kelapa sawit. Diperkirakan terdapat 40.000 hektare perkebunan kelapa sawit rakyat yang perlu diremajakan. Realisasi peremajaan sawit rakyat periode 2017–2021 seluas 31.319 hektare dengan dana tersalur mencapai Rp 850 miliar yang dinikmati oleh 110 kelembagaan petani dan melibatkan 12.894 pekebun tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Pemprov Riau berperan dalam koordinasi dan fasilitasi terhadap usulan PSR kabupaten/kota, khususnya memastikan lahan yang diusulkan memiliki legalitas yang cukup dan berada di luar kawasan hutan sehingga program ini menjadi tepat sasaran dan tepat guna.

Pemprov Riau mencanangkan Program Riau Hijau dalam pengelolaan lingkungan. Seperti apa implementasi program tersebut?

Riau Hijau adalah optimalisasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan perguruan tinggi, swasta, organisasi nonpemerintah, dan media. Dukungan APBD Riau tahun 2020–2022 terhadap implementasi Riau Hijau antara lain pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, energi terbarukan, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, serta penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan. Rencana Aksi Riau Hijau meliputi rehabilitasi lahan kritis seluas 17.380 hektare, sosialisasi Riau Hijau terhadap 120 orang petugas lapangan dan kepala desa, penanaman varietas padi mekongga dan Inpari 42. Riau menjadi salah satu provinsi percontohan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia dan saat ini sedang dilakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRK) Provinsi Riau.

Sejauh mana pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan sektor-sektor SDA dominan?

Di sektor pertambangan, Pemprov Riau telah memiliki dokumen blue print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat secara terarah dan berkelanjutan. Di sektor kehutanan, Pemprov Riau memfasilitasi perhutanan sosial sebagai bagian dari rencana aksi Riau Hijau. Fasilitasi terhadap peremajaan kebun rakyat dilakukan di sektor perkebunan. Sektor kelautan dan perikanan mengadakan penyediaan benur/benih ikan bagi petambak. Sedangkan sektor pertanian mengadakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan produksi.

Sebesar 20 persen dari nilai pajak pemerintah pusat (Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri/WPOPDN dan PPh Pasal 21) dikembalikan kepada daerah. Artinya, semakin bagus kesadaran dan kepatuhan pajak di suatu daerah akan kian besar pula alokasi dana yang diterimanya. Menurut Anda, bagaimana kesadaran pajak masyarakat Riau saat ini?

Berdasarkan data realisasi penerimaan DBH Pajak Penghasilan WPOPDN dan PPh Pasal 21 bagian Pemprov Riau tahun 2020–2021, kesadaran perpajakan masyarakat cukup baik. Rata-rata peningkatan realisasi PPh WPOPDN pasal 25 dan pasal 29 tahun 2020–2021 sebesar 78,57 persen serta PPH Pasal 21 sebesar 72,41 persen. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 34,01 persen dibandingkan 2020. WP yang telah menyampaikan SPT Tahunan hingga 31 Maret 2021 sebesar 68,03 persen dari target 397.907 WP. Peningkatan itu telah mendongkrak realisasi setoran SPT mencapai 270.711 WP. Ini berarti kepatuhan atau kesadaran perpajakan masyarakat tumbuh.

Apa ikhtiar peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak yang Anda jalankan di Riau? Sejauh mana peran dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam hal iniDJP , misalnya?

Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2019 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha Atau Pekerjaan di Provinsi Riau merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pajak Penghasilan. Upaya lainnya melalui Surat Edaran Gub Riau Nomor 327/SE/2020 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha atau Pekerjaan di Provinsi Riau yang ditujukan kepada bupati/wali kota se-Provinsi Riau. Hal ini penting karena masih banyak perusahaan di Riau menggunakan NPWP di luar wilayah Provinsi Riau.

Sejauh ini, peran dan keterlibatan kanwil DJP sudah cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan mengadakan Bincang Pajak on air di stasiun radio dan publikasi melalui media, membuat video testimoni ajakan penyampaian SPT Tahunan oleh kepala daerah, pimpinan instansi/lembaga dan tokoh masyarakat, mengajak 20 organisasi mitra (perguruan tinggi dan/atau tax center) bersama para mahasiswa sebagai relawan pajak dalam memberikan edukasi dan asistensi layanan pengisian SPT Tahunan. Ada pula aksi simpatik dan kampanye SPT Tahunan melalui berbagai perlombaan, yakni Virtual Run, Virtual Ride, dan webinar dalam Program Spectaxcular 2021.

Jika dipersilakan seluas-luasnya mengomentari atau mengkritisi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, apa saja yang ingin Anda utarakan?

Pemda perlu dilibatkan dalam perhitungan DBH Pajak yang bersumber dari PBB P51, PPh WPOPDN, PPh Pasal 21, dan DBH SDA. Dalam upaya peningkatan DBH pajak kepada daerah, perlu ada kejelasan terkait sistem informasi/database perpajakan terhadap data pegawai pada kantor cabang perusahaan baik badan hukum, badan usaha dan perseorangan serta kantor pemerintah sehingga pegawai yang bekerja di kantor cabang atau daerah akan memberikan kontribusi langsung terhadap DBH bagi daerah.

Ada beberapa hal yang perlu dikritisi pada UU Nomor 1/2022 tentang HKPD. Opsen (pungutan tambahan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur dalam UU HKPD dinilai multitafsir. Misalnya, tarif maksimal pajak kendaraan bermotor sebesar 1,2 persen dan akan dikenai opsen sebesar 66 persen.

Tafsir pertama adalah beban WP yang akan dibayarkan nanti adalah 1,2 persen (tarif maksimal pajak) ditambah 66 persen (opsen) atau dua pertiga dari 1,2 persen tarif maksimal pajak. Ketika semua dijumlahkan, maka total beban WP menjadi 1,99 persen. Tafsir kedua, yaitu dari 1,2 persen tarif maksimal PKB, 66 persennya (setara 0,79 persen dari perolehan pajak yang dibayarkan WP) dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota. Sisanya 0,33 persen dari tarif maksimal (setara 0,41 persen perolehan pajak dari WP) kembali ke pemprov sebagai pemegang kewenangan PKB. Ini artinya pemprov mendapatkan hanya 0,41 persen (penerimaan PKB) yang tadinya di UU PDRD dapat sekitar 1,5 persen (tarif maksimal). Pada bab penjelasan ditegaskan bahwa opsen dimaksud tidak menambah beban WP, yang artinya tafsir kedualah yang kemungkinan besar diaplikasikan pada PP turunan dari UU HKPD ini.

Definisi dari formulasi ini harus diperjelas mengingat fasilitas, SDM, operasional dan upaya-upaya peningkatan pendapatan PKB seluruhnya ditanggung oleh pemprov. Jika benar tafsir kedua yang berlaku, tentunya pemprov akan kehilangan potensi cukup besar dari sektor PKB dan BBNKB. Sedangkan di satu sisi potensi dari opsen pajak mineral bukan logam dan batuan bagi Pemprov Riau potensinya tidak signifikan mengacu kondisi geografisnya. Perubahan porsi pembagian DBH antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota pada beberapa jenis pendapatan di Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 perlu ditinjau kembali karena akan memengaruhi penerimaan DBH yang diterima provinsi. Pembagian porsi DBH lebih untuk pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 123 (ayat 1) menyatakan, pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya, antara lain dapat berupa bagi hasil yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Maka perlu segera diterbitkan aturannya dalam bentuk konkret. RPP tentang UU No.1/2022 tentang HKPD semestinya berpihak secara lebih proporsional kepada pemprov dan pemkab/kota. Terdapat loss pendapatan yang bersumber dari PBB terhadap perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 1.893 juta hektare. Permasalahan ketelanjuran ini diharapkan dapat diselesaikan bersama dengan pemerintah pusat.

Lanjut baca

Populer