Connect with us

TAX GENESIS

Dari Corat-Coret Dokter Radjiman

W Hanjarwadi

Published

on

Kenapa Hari Pajak jatuh pada tanggal 14 Juli?

Tanggal 1 Juni kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Mundur pada bulan sebelumnya, ada tiga kali hari besar nasional, yakni Hari Raya Waisak 2562 pada 29 Mei, peringatan Kenaikan Isa Almasih pada 10 Mei, dan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei. Nyaris pada setiap bulannya kalender kita dihiasi dengan angka-angka merah sebagai penanda jejak sejarah. Begitulah cara manusia mengenang dan menghargai peristiwa penting di masa lalu untuk dijadikan pelajaran di masa kini.

Saking pentingnya sejarah, Adolf Hitler pernah berujar, orang yang tidak memiliki rasa sejarah bak orang yang tidak memiliki telinga atau mata. Sastrawan Pramoedya Ananda Toer menulis, “Orang yang tak tahu sejarah bangsanya sendiri; tanah airnya sendiri; akan gampang menjadi orang asing di antara bangsa sendiri.”

Lantas, bagaimana dengan pajak? Bukankah semua sepakat jika pajak itu penting? Bagaimana tidak penting, nyaris 85 persen kebutuhan negara ini bersumber dari penerimaan pajak. Namun, adakah kita pernah terpikir tentang memperingati Hari Pajak—setidaknya untuk menegaskan bahwa pajak adalah salah satu pilar penting penyangga tegaknya negara ini? Sudah hampir 73 tahun kita merdeka, tapi barangkali bahkan tak terlintas dalam pikiran kita untuk mengorek peristiwa monumental tentang pajak dan memperingatinya setiap tahun dengan suka cita. Padahal, melihat begitu pentingnya masalah pajak, para founding father kita telah membahasnya dengan serius sejak menjelang proklamasi kemerdekaan.

Namun, kini kita harus bangga karena sejak Desember 2017 tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mendeklarasikan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Ide pencetusan Hari Pajak berawal dari kegelisahan Arfan yang saat ini menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal. Sebagai organisasi yang besar dan mengemban amanah penting bagi negara, ia memandang, DJP perlu mencetuskan hari monumental. Dengan adanya Hari Pajak, Arfan berharap, kelak akan banyak yang tahu momentum penting dalam sejarah perjalanan organisasi perpajakan di Indonesia pada masa awal pasca-Proklamasi Kemerdekaan yang mengandung nilai luhur dan semangat perjuangan untuk menopang kehidupan bangsa Indonesia.

Lebih dari itu, keberadaan Hari Pajak merupakan penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Bagi internal, untuk menguatkan jati diri organisasi Direktorat Jenderal Pajak, serta memotivasi pengabdian para pegawai Direktorat Jenderal Pajak kepada tanah air Indonesia. Beruntung, ide tersebut disambut baik oleh institusinya hingga keluarlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Pajak.

“Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah organisasi besar, dan pajak itu penting. Kenapa tidak ada sesuatu yang menandakan ‘bahwa organisasi ini ada sejak kapan?’ Kalau menurut sejarah, dari zaman dulu pajak sudah ada, baik pada zaman Belanda, maupun pada zaman kerajaan,” tutur Arfan di ruang kerjanya di Kantor Pusat DJP Mei lalu.

Kami ingin masyarakat bukan hanya tahu Hari Pajak saja, tapi juga ingin agar pajak dicintai.

Menelusuri sejarah

Penetapan tanggal 14 Juli sebagai hari pajak melalui proses dan pertimbangan yang cukup panjang. Untuk menentukan itu, Arfan menjelaskan, DJP bekerja sama dengan sejarawan JJ Rizal untuk menelusuri jejak-jejak monumental awal pembentukan institusi perpajakan di Indonesia.

“Kami bekerja sama dengan ahli sejarah JJ Rizal untuk menentukan Hari Pajak yang sesuai fakta sejarah. Kami mencari dokumen yang memang benar-benar sesuai fakta sejarah mengenai pajak.”

Setelah dilakukan pembahasan melalui rapat Board of Director Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin oleh Ken Dwijugiasteadi yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Pajak, sedianya tanggal 7 November yang akan ditetapkan sebagai Hari Pajak. Pemilihan tanggal itu berpijak pada momentum Penetapan Pemerintah tanggal 7 November 1945 No. 2/S.D yang tertulis, “Urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No.8.01/1”.

Namun, dalam perkembangannya kemudian tanggal yang sudah disepakati itu diubah karena pimpinan Direktorat Jenderal Pajak ingin lebih memastikan lagi dokumen sejarah yang lebih awal masa-masa pembentukan institusi perpajakan dari berbagai sumber. Untuk itu, DJP pun kembali mengumpulkan data sejarah ke berbagai pihak. Kebetulan, pada bulan September 2017, Arsip Nasional RI sedang membuka secara terbatas dokumentasi dokumen autentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia–Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI–PPKI) koleksi AK Pringgodigdo yang dirampas Belanda (Sekutu) ketika mereka masuk Yogyakarta dan menangkap Bung Karno pada 1946. Penelusuran dokumen Pringgodigdo itu menunjukkan bahwa sejarah pajak dan negara ternyata berkait dengan proses pembentukan negara, yaitu masa-masa sidang BPUPKI.

Dari dokumen itu diketahui, kata pajak pertama kali disebut oleh Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat dalam suatu sidang panitia kecil yang membahas soal keuangan dalam masa reses BPUPKI setelah pidato terkenal Sukarno dibacakan pada 1 Juni 1945. Radjiman, melalui lima usulannya, pada butir yang keempat menyebut, “Pemungutan pajak harus diatur hukum”.

Selama masa reses antara tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945, telah dikumpulkan sembilan butir usulan oleh anggota BPUPKI yang salah satu butirnya membahas soal keuangan. Pembahasan materi keuangan yang memuat frasa tentang pajak tidak berhenti dalam sidang panitia kecil di masa reses itu saja. Arsip itu menyebutkan, ada masa sidang kedua yang berjalan antara tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada 12 Juli 1945 ada sidang Panitia Kecil yang mengagendakan tiga bahasan, yaitu rapat Panitia Perancang UUD, rapat Bunkakai Keuangan dan Ekonomi, dan rapat Bunkakai Pembelaan. Kata pajak muncul dalam draf kedua UUD yang disampaikan pada 14 Juli 1945. Butir kedua pada Pasal 23 Bab VII Hal Keuangan menyebut “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Tulisan itu tertuang dalam lampiran arsip Rancangan UUD 1945 dengan coretan perbaikan.

“Pada tanggal 14 Juli 1945 itu, disampaikan rancangan kedua UUD yang di dalamnya terdapat coretan asli kata-kata pajak yang pertama kali digunakan. Bahwa pajak itu penting untuk negara dan harus diatur dengan hukum. Kami berpikiran bahwa 14 Juli itu pertama kali kata pajak dituangkan dalam Rancangan UUD. Bayangkan, mau kemerdekaan yang dipikirkan pajak. Hal ini karena pajak itu penting dan peristiwa itu merupakan cikal bakal dituangkannya pajak dalam UUD Pasal 23. Selanjutnya, setelah dilakukan kembali rapat Board of Director maka disepakati tanggal 14 Juli 1945 sebagai Hari Pajak,” jelas Arfan.

Tanggal 14 Juli tahun ini DJP menggelar hajatan pertamanya memperingati Hari Pajak, untuk lebih menggaungkan keberadaan Hari Pajak kepada internal DJP dan kepada masyarakat luas. Acara diisi dengan berbagai kegiatan bersama masyarakat, dengan tema yang bisa menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat terhadap pajak. Dengan semakin dikenalnya Hari Pajak, Arfan berharap masyarakat akan semakin peduli dan cinta pajak.

“Semoga Hari Pajak bisa diperingati setiap tahun. Kami ingin masyarakat bukan hanya tahu Hari Pajak saja, tapi juga ingin agar pajak dicintai. Karena kalau cinta, kan, beda—tidak perlu dipaksa masyarakat pasti akan dengan senang hati membayar pajak, dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk mencapai cinta, masyarakat harus tahu dulu. Setelah tahu, kemudian sadar, sesudah sadar lalu peduli, selanjutnya cinta,” tutur Arfan.

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Breaking News

Breaking News3 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News3 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News3 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News4 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News5 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News11 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News12 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending