Connect with us

Topic

Dakwah Gaul Relawan Pajak

Aprilia Hariani K

Published

on

Tak sebatas membantu petugas pajak saat musim penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tiba, relawan pajak juga mendakwahkan informasi perpajakan di akun Instagram (IG). Mereka yang berasal dari tax center berbagai kampus itu mampu mengedukasi Wajib Pajak (WP) dan sejawatnya dengan gaya bahasa dinamis. Hal itu diungkapkan Kepala Subdit Pengembangan Penyuluhan Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) Iis Isnawati, pada Kamis sore (20/12).

“Awalnya, melalui tax center mereka diseleksi untuk membantu WP mengisi SPT. Sekarang secara suka rela di IG, mereka meng-upload informasi perpajakan dan mampu menjawab pertanyaan temannya tentang pajak secara baik,” ujar Iis.

Menariknya, relawan mampu menyampaikan peraturan perpajakan dengan gaya bahasa yang lebih ringan. “Mereka (relawan pajak) mampu mengedukasi WP, teman sekelas, teman sepermainannya karena lebih memiliki bahasa yang gaul, milenial,” kata Iis.

Relawan pajak bernama Sechan Bawazier, misalnya, mengunggah foto diri sendiri dengan memakai jaket almamater dengan keterangan foto: ”Pengabdian, salah satu tanda cinta tanah air. Jangan lupa bayar pajak, dong. #relawanpajak.”

Ada pula Akbar Syaiful, yang membagikan foto kegiatan relawan di KPP Pratama Cengkareng Jakarta Barat. Di kolom komentar, akun IG @anw_pecirotan menuliskan, “Mi ayam gw nggak dipotong penjualan pajak, kan?” Akbar membalas, “penjualnya yang bayar pajak.”

Seleksi dan pelatihan

Relawan pajak, merupakan mahasiswa yang lolos seleksi dan pelatihan. Seleksi dilakukan oleh dosen pembina tax center. Pelatihan dilakukan selama tiga bulan. Relawan pajak wajib mendapat edukasi soal perpajakan, Ilmu komunikasi, dan prinsip kerelawanan. “Kita tekankan soft skill-nya. Bagaimana kami tanamkan jiwa seorang relawan yang bekerja dari hati, melayani dari hati,” katanya.

Tax center didirikan di kampus-kampus berdasarkan MoU perguruan tinggi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat. Hingga 2018 jumlah relawan pajak telah mencapai 1.111 yang berasal dari berbagai tax center. Di antaranya, tax center Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Institut Pertanian Bogor, Institut STIAMI Bekasi, PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Matana, Universitas Trisakti, Universitas Bina Nusantara, Universitas Tarumanegara, Universitas Mercu Buana, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bunda Mulia, Universitas Brawijaya, Universitas Krida Wacana.

Di tahun 2018 ini, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru saja melantik 60 relawan pajak dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pembangunan Nasional (UNY), dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW).

“Bulan ini (Desember) baru pembekalan. Januari atau Februari setelah mahasiswa masuk (perkuliahan), kami akan lakukan bimbingan teknis,” ujar Sanityas Jukti Prawatyani, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY.

Pembekalan materi perpajakan dikemas secara menarik dengan berbagai permainan. “Relawan pajak ini sebagai duta yang diharapkan berperan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak,” harap Sanityas.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Yang Muda dan Mengatasi Masalah

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Umur mereka terbilang masih muda-muda. Namun, karya kolaboratif yang mereka persembahkan mampu menghadirkan manfaat besar bagi masyarakat.

Dirgahayu Indonesia. Memasuki usia 74 tahun, dengan penduduk tak kurang dari 250 juta jiwa, kita layak bersyukur dan bangga karena perekonomian Indonesia berada dalam peringkat sepuluh besar dunia. Dari tahun ke tahun, jumlah kemiskinan pun bisa ditekan dari angka 10,9 persen pada 2016 menjadi 9 persen pada 2018. Namun, tak bisa dinafikan jika saat ini Indonesia masih harus terus berjuang mengatasi  ketertinggalan, di antaranya menghadapi berbagai masalah sosial yang masih marak terjadi.

Beruntung, saat ini Indonesia memiliki banyak patriot muda yang selalu peduli akan kemajuan bangsanya. Melalui bidang keahlian yang mereka miliki, didukung dengan pesatnya laju teknologi, mereka berlomba-lomba memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ada yang mengembangkan sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, gaya hidup, hingga membangun kecerdasan buatan.

Salah satu inovasi itu adalah teknologi Raditya Maulana Rusdi. Bersama teman-temannya, pria pemilik gelar Master of Science di bidang Sistem Informasi Manajemen itu membangun aplikasi pelaporan warga bernama Qlue, sebuah aplikasi pelaporan warga kepada pemerintah daerah secara langsung (real time) untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dengan melibatkan partisipasi aktif warga. dengan konsep smart city,

Sebelum tahun 2014 lalu, saat melihat jalanan rusak, sampah berserakan, atau lubang galian kabel yang mangkrak, masyarakat Jakarta nyaris tak bisa berbuat apa-apa kecuali menggerutu kepada pengampu kebijakan lewat laman media sosial. Itu pun tak bisa berharap cepat ditanggapi, apalagi langsung mendapat solusi. Mengeluh lewat telepon pun hanya akan makan hati karena rumitnya birokrasi. Sementara untuk datang langsung, tak semua masyarakat Jakarta punya banyak waktu. Namun, kehadiran Qlue mengubah semuanya. Aplikasi ini terbukti mampu mengukur kinerja aparat melalui seberapa cepat mereka merespons dan menyelesaikan sebuah laporan. Perkembangan penyelesaian setiap masalah dapat dipantau langsung oleh pelapor melalui Qlue yang juga terintegrasi dengan portal Jakarta Smart City Command Center.

Melalui bidang keahlian yang mereka miliki, didukung dengan pesatnya laju teknologi, mereka berlomba-lomba memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Di bidang inovasi layanan kesehatan, Indonesia punya aplikasi Alodokter aplikasi cerdas yang diinisiasi oleh Suci Arumsari. Alodokter diciptakan untuk membunuh ketakutan masyarakat menghadapi diagnosis penyakit karena beranggapan, sakit itu mahal dan sehat itu sulit. Dengan aplikasi ini, pasien tak hanya dimanjakan kenyamanan, tetapi juga praktis dan efisien, baik dari sisi biaya juga waktu.

Lalu, di sektor pendidikan ada Ruangguru.com. Sebuah aplikasi yang juga telah berhasil meretas tingkat kesenjangan pendidikan antara orang kota dan orang daerah, antara orang miskin dan kaya. Aplikasi bimbingan belajar privat berbasis teknologi digital ini bisa menjadi jalan keluar mengatasi persoalan pendidikan dan mengejar prestasi. Terobosan yang ditawarkan aplikasi ini memungkinkan para pelajar dari berbagai daerah baik yang tinggal di pusat kota maupun lokasi terpencil memperoleh bahan pelajaran melalui ponsel pintar atau perangkat komputernya, dan diampu oleh guru berkualitas.

Di bidang seni, ada Franka Soeria, Co-founder Think Fashion yang mengusung konsep busana modest fashion. Melalui gerakan Fashion for Good bertajuk “Fashion is for All” Franka menggali sisi kemanusiaan dalam fesyen. Mulai dari membantu kaum difabel, bergabung dengan komunitas difabel hingga peragaan busana dengan para peraga para difabel.

Nur Agis Aulia lain lagi. Sarjana cumlaude Universitas Gadjah Mada ini memilih mengembangkan sektor pertanian terpadu melalui Jawara Banten Farm, Agis berusaha mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada desa yaitu sektor pertanian dan peternakan terintegrasi, dari hulu ke hilir, dari budidaya hingga olahan. Agis itu menilai, permasalahan di kota solusinya ada di desa. Kemiskinan dan pengangguran terbesar ada di desa, sedangkan potensi dominan di desa adalah pertanian. Berangkat dari kesadaran itu, bersama rekan sejawatnya, juga mendirikan Institut Petani Peternak Muda (IPPM) sebagai upaya mengatasi persoalan regenerasi petani. IPPM sekolah nonformal bagi anak-anak muda yang ingin menjadi petani peternak muda untuk memajukan pembangunan pertanian di Indonesia.

Di luar orang-orang luar biasa di atas, tentu masih banyak generasi muda agen pembangunan yang dengan cara masing-masing, berinovasi memajukan negeri ini. Dengan munculnya berbagi kolaborasi inovasi itu, Indonesia akan semakin maju.

Waluyo Hanjarwadi

 

Continue Reading

Topic

Menjawab Teka Teki Perpajakan

Novi Hifani

Published

on

Riset dipercaya mampu menjawab teta teki perpajakan dan membantu Direktorat Jenderal Pajak menentukan fokus dan strategi. Kantor wilayah pajak akan berperan penting.

 

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam mengemukakan, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Permasalahan sesungguhnya terkait hal itu belum diketahui pasti, apakah karena target yang terlalu tinggi atau memang kapasitas kelembagaan DJP yang belum memadai.

“Riset akan menjawab semua yang selama ini jadi teka teki. Dari situ dapat ditentukan fokus dan strategi DJP. Jadi, riset memegang kunci dalam persoalan tata kelola,” kata Darussalam kepada Majalah Pajak di Gedung Menara DDTC, kawasan boulevard Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (13/2).

Darussalam juga menyambut baik pelibatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penguatan fungsi riset pajak dari segi dukungan big data. Di era digital saat ini, urainya, penguasaan big data berperan penting dalam membantu sektor perpajakan memetakan permasalahan yang ada dan melihat tren di masa depan.

Ia berpandangan, siapa pun yang menguasai big data maka idealnya dia yang akan menjadi penguasa dan pemenang di bidangnya. Pengelolaan big data nantinya menghasilkan output yang mengarahkan DJP dalam merancang strategi kebijakan.

“Saya yakin big data dapat menjawab berbagai persoalan yang selama ini belum terjawab menjadi terang-benderang,” paparnya.

Riset akan menjawab semua yang selama ini jadi teka teki. Dari situ dapat ditentukan fokus dan strategi DJP.

ATPETSI, urainya, memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Jika kegiatan penelitian dilakukan secara bersama di setiap kanwil pajak sesuai karakteristik dan potensi ekonomi daerah, imbuhnya, ini akan menjadi gerakan yang luar biasa untuk kepentingan optimalisasi penerimaan pajak.

“Koordinasinya bisa dilakukan di setiap kanwil. Ayo mulai riset pajak ini melalui pendekatan ke kampus-kampus yang sebagian besar sudah ada tax center. Ini sekaligus memberdayakan tax center juga,” jelasnya.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Tahun riset pajak

Darussalam juga mengungkapkan DJP dapat menggerakkan seluruh kantor wilayah untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah dan menetapkan 2019 sebagai Tahun Riset Pajak.

“Sebelumnya DJP pernah membuat momentum tema-tema pajak seperti Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan Tahun Pengampunan Pajak. Saya berharap tahun ini sebagai Tahun Riset Pajak. Jadi, gaungnya nasional,” kata Darussalam.

ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan kanwil pajak. Menurutnya, selama ini pihak kampus sudah kerap menjalin kerja sama dengan kanwil pajak di berbagai kesempatan dan kegiatan riset bukan suatu hal yang baru bagi lingkungan kampus. Melalui gerakan nasional ini, ia mengajak untuk membangunkan lagi dan lebih fokus pada pentingnya riset.

Continue Reading

Topic

Menjalin Lingkungan Riset Perpajakan

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Kebijakan yang tepat sasaran memerlukan riset mendalam. Tapi sebelum riset berakar menjadi budaya, sebuah lingkungan riset—yang memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi—harus terbangun.

 

Jika melihat jejak digital tentang riset untuk kebijakan publik selama beberapa tahun belakangan ini, hampir setiap kementerian/lembaga, dunia akademis atau elemen masyarakat lainnya menyerukan pentingnya membuat kebijakan berbasis riset atau penelitian. Barangkali lantas timbul pertanyaan, apakah selama ini kebijakan yang diambil pemerintah belum berdasarkan riset atau data yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat? Tentu saja negeri ini terus berbenah.

Sejak tumbangnya Orde Baru dan bangkitnya era Reformasi yang mengusung napas demokrasi dan transparansi di negeri ini, produk kebijakan yang dihasilkan pun semakin baik. Diakui atau tidak, pada Orde Baru, kebijakan lebih banyak dihasilkan oleh keputusan politik atau teknokrat yang diambil berdasarkan kepentingan kelompok atau bahkan individu, bukan kepentingan masyarakat yang notabene paling terdampak oleh produk kebijakan itu. Sementara produk-produk kebijakan yang ada saat ini tak semuanya baru. Atau kalau pun produk baru, dibuat dengan metode dan cara lama sehingga perlu dievaluasi kembali agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Menjelang akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan pun menyerukan pentingnya jajaran Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan berdasarkan riset. Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang November 2018 lalu, Menteri Keuangan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya, salah satu caranya adalah dengan terus-menerus melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan penelitian berdasarkan bukti (evidence based).

Sri Mulyani meyakini, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

Direktorat jenderal Pajak (DJP), sebagai unit vertikal Kementerian Keuangan pun mencoba menerjemahkan imbauan itu sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui, penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Riset yang mendalam dibutuhkan untuk perbaikan bidang perpajakan. Sementara riset yang dangkal justru dapat berujung pada perubahan atau kebijakan yang kurang efektif atau bahkan berdampak buruk. Robert menyebut perlunya membangun lingkungan penelitian (environment research) yang baik, dan ini memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi.

Penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya

Siap bekerja sama

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Muhammad Dimyati menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan DJP. Pihaknya bahkan telah menyiapkan peta jalan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017–2045. Di dalamnya terdapat sepuluh bidang fokus yang dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti, termasuk substansi pajak dan ekonomi pajak yang masuk dalam bidang Sosial Humaniora (Soshum). Peta jalan itu dibentuk karena menurut Dimyati masih ada kesenjangan antara penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan institusi. Banyak peneliti yang melakukan riset tidak berdasarkan kebutuhan institusi atau tidak sesuai dengan masalah kekinian. Hasil riset sering hanya untuk memenuhi kebutuhan si peneliti, misalnya untuk syarat kelulusan mahasiswa atau promosi seorang dosen dan profesi lainnya. Faktor lainnya juga disebabkan karena tidak adanya panduan yang kuat sebagai pedoman si peneliti.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Sejalan dengan Kemenristek Dikti, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana mengatakan, perguruan tinggi, sebagai mata dan telinga rakyat, siap bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan penelitian perpajakan. Dengan keunggulan metodologinya, perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam merumuskan setiap kebijakan perpajakan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam siap menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan. ATPETSI memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Ia optimistis, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Darussalam menegaskan, ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan institusi pajak.

Dukungan juga datang dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI). Lembaga riset ini siap bersinergi dengan DJP, salah satunya dengan teknologi big data analytics. Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI Yan Rianto mengemukakan, dukungan big data akan meningkatkan efisiensi proses internal terkait akurasi dari analisis yang dilakukan petugas pajak. Melalui big data, prediksi dan analisis data bisa dilakukan secara komprehensif untuk menggali potensi pajak yang baru. Dengan cara itu, pembuat kebijakan dapat mengantisipasi regulasi yang perlu dikeluarkan terhadap sektor yang baru tumbuh seperti ekonomi digital.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News3 minggu ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 minggu ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 minggu ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News3 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News3 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News4 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News7 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News11 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Trending