Connect with us

Benchmark

Dahulu Terpuruk, Sekarang Terpandang

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea Selatan adalah pada pembangunan infrastruktur yang masif dengan dukungan teknologi canggih

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang tergabung dalam G20 sebagai kelompok negara dengan penguasaan sektor industri yang mendominasi perekonomian dunia. Sebelumnya Negeri Ginseng ini pernah mengalami keterpurukan akibat Perang Korea tahun 1950 antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Di tahun 1960, Korea Selatan merupakan negara miskin yang tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai dan pendapatan per kapita hanya 79 dollar AS. Namun dengan semangat nasionalisme yang tinggi untuk bangkit keterpurukan dan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam menerapkan strategi industrialisasi berorientasi ekspor serta ditopang oleh pembangunan sumber daya manusia, Korea Selatan mampu membalikkan keadaan dan mencapai kemajuan pesat di tahun 2012 dengan pendapatan per kapita mencapai 22.590 dollar atau naik sekitar 286 kali dalam kurun waktu 52 tahun.

Perkembangan industri Korea Selatan meliputi berbagai sektor yakni peralatan elektronik, tekstil, semikonduktor, kapal-kapal, baja , dan automotif. Saat ini, sektor industri inovatif lainnya juga mulai dijajaki yang meliputi nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, robotika, hingga proyek luar angkasa.

Membangun infrastruktur

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea Selatan adalah pada pembangunan infrastruktur yang masif dengan dukungan teknologi canggih.

Sejak era 1990-an, Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan skema public-private partnership (PPP) yang merupakan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Skema ini turut berkontribusi dalam mengurangi beban anggaran pemerintah pada pembangunan infrastruktur sekitar 10, 7 persen per tahun. Di tahun 2013, skema ini telah mendanai sebanyak 662 proyek di berbagai sektor yakni jalan, jembatan, bandara, dan sistem pengelolaan air.

Landasan hukum yang kuat dan prosedur yang jelas menjadi faktor penting dalam pencapaian pembangunan infrastruktur di Korea Selatan. Penerapan PPP didasarkan pada beberapa landasan hukum yang menjabarkan secara rinci tentang arah kebijakan, proses pengadaan dan dukungan pemerintah, yakni PPP Act (Undang-Undang Kemitraan Pemerintah dan Swasta) beserta semua aturan pelaksanaannya.

Selain landasan hukum yang kuat, pembangunan infrastruktur juga didukung oleh institusi pemerintah yang profesional dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Kementerian Keuangan Korea Selatan bersama dengan Pusat Pengelola Kemitraan Pemerintah dan Swasta (PIMAC) menjadi institusi pemerintah utama dalam pelaksanaan PPP. Kemenkeu berperan dalam memberikan dukungan dari sisi kebijakan dan menyusun rencana dasar bersama PIMAC. PIMAC merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan riset kebijakan dalam pengembangan kemitraan.

 Pemerintah Korea Selatan memberikan berbagai dukungan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan infrastruktur berupa pasilitas pembebasan lahan, subsidi untuk konstruksi, dan juga insentif pajak.

Insentif pajak

Pemerintah Korea Selatan memberikan berbagai dukungan dan insentif dalam pencapaian keberhasilan pembangunan infrastruktur. Dukungan yang diberikan berupa fasilitas pembebasan lahan, subsidi untuk konstruksi, dan juga insentif pajak.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Korea Selatan tidak melakukan pemrosesan fasilitas jaminan proyek infrastruktur secara langsung pada swasta, melainkan dengan Korea Infrastructure Credit Guarantee Fund (ICGF) yang saat ini dikelola oleh Korea Credit Guarantee Fund.

Peran ICGF tidak hanya memberikan jaminan terhadap pinjaman, tapi juga jaminan atas penerbitan obligasi infrastruktur dan jaminan untuk utang swasta pemegang konsesi yang melakukan investasi awal dengan pinjaman dari lembaga keuangan. Adapun pemegang konsesi yang melakukan investasi awal (advance investment) adalah pihak yang ditugaskan untuk membangun proyek pemerintah dan melakukan konstruksi lebih cepat dari jadwal, serta yang dinilai perlu mendapat jaminan oleh Kementerian Keuangan Korea.

Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan pencapaian Korea Selatan. Pada 2007, nilai ekspor Korea Selatan menduduki posisi terbesar ke-8 di dunia. Sedangkan nilai impornya berada di peringkat terbesar ke-11. Jika pada 1962 Produk Domestik Bruto hanya sebesar 2,7 miliar dollar AS, pada 2007 angkanya telah mencapai 969,9 miliar dollar AS.

Berdasarkan data tahun 2010, Korea Selatan berada di peringkat ke-36 dalam hal tingkat pengangguran, ke-19 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis dan ke-31 dari 179 negara dalam Indeks Kebebasan Ekonomi berdasarkan data tahun 2010.

Benchmark

Pulihkan Pariwisata dengan Sertifikasi Kesehatan

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah Turki bergerak cepat membangkitkan sektor pariwisata yang terpukul pandemi dengan menerapkan program sertifikasi kesehatan demi kenyamanan wisatawan.

Sektor pariwisata memiliki peran penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi. Percepatan pemulihan sektor pariwisata membutuhkan kesiapan bagi setiap negara dalam menyusun penerapan adaptasi kebiasaan baru demi menjaga kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan.

Pemerintah Turki telah memperkenalkan Program Health Tourism Certification yang mulai berlaku pada musim panas tahun 2020. Program strategis ini berada dalam naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

Program sertifikasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah setempat dalam memelopori arah normalisasi dan menerapkan ketentuan adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata. Upaya ini seiring dengan pencapaian Turki sebagai model bagi dunia dalam penanganan pandemi virus korona melalui penerapan sistem kesehatan dan metode pengobatan yang tepat.

“Program sertifikasi kami akan memastikan para tamu di Turki berlibur dengan aman dan higienis, serta nyaman,” jelas Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Mehmet Nuri Ersoy.

Melalui program sertifikasi ini Turki mendorong seluruh penyelenggara transportasi dan fasilitas akomodasi untuk mengambil tindakan pencegahan agar wisatawan bisa menikmati liburan yang sehat dan nyaman. Healthy Tourism Certification meliputi sejumlah langkah yang harus dipenuhi di bidang transportasi, akomodasi, maupun terkait persyaratan kondisi kesehatan para pekerja fasilitas dan penumpang. Sertifikat dari lembaga sertifikasi internasional nantinya yang berwenang untuk mendokumentasikan pemenuhan persyaratan tingkat tinggi dalam kesehatan dan kebersihan di berbagai sektor. Beberapa sektor yang tercakup yakni perusahaan penerbangan, bandara, moda transportasi lain, akomodasi, serta fasilitas makanan dan minuman.

Empat pilar

Ada empat pilar utama yang terdapat dalam program sertifikasi dalam kaitan dengan penumpang, pekerja, tindak pencegahan di sekitar fasilitas wisata maupun transportasi. Pertama, kesehatan dan keselamatan penumpang. Pilar ini mencakup tindak pencegahan yang harus diterapkan terkait dengan penumpang mulai dari proses kedatangan hingga kepulangan mereka.

Kedua, kesehatan dan keselamatan pekerja. Pilar ini meliputi tindak pencegahan untuk memastikan pekerja di fasilitas transportasi, akomodasi, serta makanan dan minuman sehat secara fisik dan mental.

Ketiga, pencegahan pada sarana-prasarana. Pilar ini terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil di semua fasilitas guna mencegah penyebaran virus korona.

Keempat, pencegahan pada transportasi. Pilar ini mencakup langkah-langkah dan peraturan tertentu bagi transportasi udara, darat, dan laut seperti pelatihan bagi personel transportasi. Ada juga sertifikat imunitas bagi personel, sterilisasi kendaraan, dan pengaturan sistem transportasi penumpang berdasarkan standar jarak aman.

Turki telah menerima sekitar 5,5 juta turis selama masa pandemi. Di bulan Juli 2020, wisatawan yang ke Turki mencapai 932.927 orang—jauh dari kunjungan pada Juli tahun lalu yang mencapai 6,5 juta orang. Secara keseluruhan, pada 2019 ada 49 juta turis datang ke Turki.

“Kami ingin program ini menjadi permanen bahkan dalam periode pascapandemi,” imbuh Ersoy.

Turki telah memberikan sertifikasi pada sekitar 4.900 fasilitas yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi, akomodasi hingga kondisi kesehatan karyawan perhotelan dan juga wisatawan.

Negara ini menargetkan pendapatan dari sektor pariwisata di tahun 2020 sebesar 11 miliar dollar AS dari perkiraan total 6,5 juta wisatawan dengan rincian 1,2 juta orang adalah warga Turki yang tinggal di luar negeri atau memiliki kewarganegaraan ganda dan 5,3 juta orang adalah turis asing.

Istanbul menjadi daya tarik utama wisata selain destinasi populer lainnya seperti Kota Edirne dan Antalya. Adapun turis asing yang paling banyak berasal dari Jerman, Rusia, dan Bulgaria.

Lanjut baca

Benchmark

Tebar Stimulus Antiresesi

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Pemerintah Singapura memberikan berbagai stimulus fiskal di berbagai sektor ekonomi termasuk pariwisata di tengah ancaman resesi terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya.

 

Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura pada pertengahan Juli 2020 memublikasikan data Produk Domestik Bruto (PDB) year on year (yoy) menurun hingga 12,6 persen. Ini menjadi kontraksi kedua secara berturut-turut, setelah sebelumnya, pada kuartal I, PDB secara yoy juga turun 0,3 persen.

Penurunan perekonomian yang membawa Singapura jatuh pada resesi ini merupakan dampak dari kebijakan pembatasan sosial yang ketat dibarengi pemberlakuan circuit breaker melalui penguncian wilayah (lockdown) sejak April lalu untuk menekan penyebaran virus korona.

Pemerintah Singapura telah menggelontorkan stimulus sebesar 33 miliar dollar Singapura (sekitar Rp 349,6 triliun) pada akhir Mei lalu untuk mendukung sektor perekonomian yang sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Ini merupakan paket stimulus keempat di Singapura sejak pandemi merebak.

Baca Juga: Dalam Sebulan, UOB Kumpulkan 1,65 Juta Dollar Singapura untuk Cegah Dampak COVID-19

Stimulus tambahan

Pada Agustus 2020 negeri singa menambah anggaran stimulus ekonomi sebesar 8 miliar dollar Singapura atau sekitar Rp 85,8 triliun seiring tekanan resesi ekonomi yang terus menerpa. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura Heng Swee Keat menyatakan, parahnya dampak ekonomi yang dialami ini erat kaitannya dengan perlemahan ekonomi global menyusul kebijakan penguncian wilayah, sedangkan upaya pemulihan akan sangat bergantung pada keberhasilan negara-negara menahan penyebaran virus.

Satu-satunya sektor yang tumbuh selama masa pandemi adalah manufaktur—seiring meningkatnya permintaan terhadap alat-alat kesehatan dan obat-obatan.

Pemerintah Singapura memperkirakan ekonomi negaranya tahun ini akan tumbuh minus 5–7 persen dan menjadi resesi terburuk yang belum pernah dialami sebelumnya. Perpanjangan kebijakan di masa pandemi akan kembali dilakukan, meliputi keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah, keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu (konstruksi, kelautan dan lepas pantai), memperluas peluang lapangan kerja di sektor publik dan swasta bagi sekitar 40.000 pekerja, hingga perpanjangan subsidi upah selama tujuh bulan hingga Maret 2021. Warga yang menganggur, kehilangan pendapatan maupun kalangan pekerja dengan upah rendah mendapat bantuan tunai dari pemerintah.

Stimulus pariwisata

Pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar 187 juta dollar Singapura (sekitar Rp 2,03 triliun) sebagai bantuan untuk sektor penerbangan yang terdampak cukup parah oleh pandemi virus korona. Negara yang sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai andalan penerimaan devisa ini berupaya bangkit dari resesi ekonomi dengan menerapkan kebijakan khusus berupa kredit pariwisata sebesar 320 juta dollar Singapura. Stimulus bagi warga Singapura ini bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata domestik.

Baca Juga: Terpisah dari Kementerian Keuangan, IRAS Lebih Leluasa

Untuk mendanai berbagai stimulus fiskal dan program bantuan tunai tersebut, pemerintah telah menggali cadangannya sekitar hampir 100 miliar dollar Singapura atau 20 persen dari PDB.

Meski pandemi telah memukul perekonomian, ada sektor usaha yang justru mengalami peningkatan. Satu-satunya sektor yang tumbuh selama masa pandemi adalah manufaktur. Seiring meningkatnya permintaan terhadap alat-alat kesehatan dan obat-obatan, industri manufaktur di Singapura tercatat mengalami pertumbuhan 2,5 persen.

Salah satu perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan di negara ini meraup peluang bisnis dengan menggandakan produksi respirator N95 untuk memenuhi kebutuhan global. Pada pertengahan 2020, jumlah produksi respirator yang sangat dibutuhkan di masa pandemi virus korona ini mencapai 800 juta unit dan telah dikirim ke berbagai negara.

Lanjut baca

Benchmark

Galang Sokongan Konglomerat

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa (ilustrasi bisnis retail di Thailand)

Dewan Penasihat Bisnis Thailand mengusulkan kepada pemerintah agar mengerahkan dukungan bagi kalangan petani dan pelaku usaha kecil.

 

Ancaman resesi ekonomi sebagai akibat dari bencana pandemi virus korona berkepanjangan kini melanda dunia. Kondisi ini juga terjadi di Thailand yang selama ini sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai tumpuan penerimaan.

Bank Sentral Thailand memproyeksikan perekonomian di negara gajah putih tahun ini akan mengalami kontraksi atau minus 5,3 persen—terlemah sejak krisis keuangan melanda kawasan Asia pada 1998. Pejabat bank sentral setempat memperkirakan dampak kerugian akibat pandemi Covid-19 sebesar satu triliun baht atau setara Rp 479,6 triliun.

Pemerintah mengajukan rencana bantuan ekonomi senilai 58 miliar dollar AS atau sekitar Rp 903,9 triliun untuk meredam dampak pandemi agar tak menyeret ke jurang resesi yang terlalu dalam.

Baca Juga: Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

Dukungan untuk UMKM

Menyadari pentingnya peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong perekonomian yang tengah terancam resesi, Dewan Penasihat Bisnis Thailand berinisiatif untuk menyampaikan usulan ke pemerintah agar mengerahkan dukungan bagi petani dan pelaku UMKM.

Ketua Dewan Penasihat Bisnis yang juga menjadi pucuk pimpinan di Badan Perencanaan Negara Thosaporn Sirisumphand mengungkapkan semua usulan untuk mendukung petani dan UMKM disampaikan secara langsung kepada perdana menteri. Usulan tersebut berupa pemberian uang tunai sebesar 15.000 baht (sekitar Rp 7,2 juta) untuk setiap rumah tangga petani, moratorium utang untuk satu tahun dan dana senilai 50 miliar baht (sekitar Rp 23,9 triliun) untuk meningkatkan hasil pertanian, pemangkasan tingkat kontribusi jaminan sosial bagi perusahaan kecil, dan dukungan keuangan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha secara khusus meminta dua puluh konglomerat Thailand mengerahkan organisasi mereka untuk mengembangkan proyek-proyek yang menjangkau seluruh wilayah Thailand.

Imbauan juga datang dari Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha yang secara khusus meminta 20 konglomerat Thailand agar mengerahkan organisasinya untuk mengembangkan proyek-proyek yang menjangkau seluruh wilayah negara. Miliarder pemilik jaringan retail dan hotel Central Group yang tersebar di Thailand, Vietnam, Jepang, dan Italia menyambut baik imbauan pemerintah dengan aksi membeli lebih banyak barang dari para pedagang kecil, mendonasikan ruang retail, dan tidak melakukan PHK terhadap puluhan ribu karyawannya. Aksi nyata segelintir konglomerat yang menguasai rantai pasok skala luas ini diyakini dapat berdampak signifikan terhadap permintaan di dalam negeri.

Baca Juga: Siasati Pandemi, Qasir dan Grab Sediakan Layanan bagi Usahawan Mikro

Stimulus pariwisata

Upaya mengatasi dampak pandemi juga ditempuh melalui kebijakan stimulus di sektor pariwisata. Pemerintah menghapus pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atas uang kembalian (cash back) bagi warga yang terdaftar dalam program stimulus pariwisata Eat, Shop, Spend.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas warga dan meningkatkan konsumsi di tengah perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan pandemi virus korona. Stimulus ini diharapkan dapat membantu menumbuhkan pariwisata domestik di tengah penurunan ekonomi global, yakni dengan memberikan uang tunai sebesar seribu baht melalui aplikasi Pao Tung bagi warga yang mendaftar. Jika uang itu dibelanjakan di toko-toko yang tercatat pada aplikasi, pembeli akan mendapatkan cash back 15 persen setiap kali belanja 30.000 baht dan 20 persen setiap belanja 30.000 hingga 50.000 ribu baht, atau memperoleh  cash back maksimal 8.500 baht yang bebas pajak.

Menurut Menteri Keuangan Thailand Uttama Savanayana, penghapusan pajak yang dinikmati oleh sedikitnya 12,6 juta orang ini akan dapat menumbuhkan aktivitas produksi dan investasi sekaligus menggerakkan perekonomian secara keseluruhan.

Baca Juga: Pendanaan Industri Kreatif Melejit Saat Krisis

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News17 jam lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News4 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial4 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News4 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News5 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News6 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News1 minggu lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News2 minggu lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved