Connect with us

Up Close

Daerah Mineral Itu pun Masih Merana

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Banyak pengusaha tambang di Sukabumi percaya bahwa pasir besi merupakan mineral yang sangat layak ditambang untuk jumlah yang sangat besar, karena kandungan mineral pasir besi yang melimpah. Sayang hambatan peraturan dan mahalnya pembangunan smelter membuat mineral pasir besi tidak bisa diolah.

Sementara Sukmawijaya dikonfirmasi masalah ini mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut Sumawijaya, ada tiga jenis potensi bahan galian mineral logam di Kabupaten Sukabumi yang hingga saat ini belum diusahakan secara optimum. Sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi, antara lain pasir besi, timbal, dan emas.

Pasir besi, terdapat di sepanjang pantai 40-60 km di antaranya di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Cibitung, Jampangkulon, Ciracap. Timbal tersebar antara lain di Kecamatan Ciemas dan Sagaranten, dengan jumlah cadangan secara pasti perlu dilakukan penelitian lebih rinci. Potensi endapan emas antara lain di Kecamatan Ciemas, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Waluran, dan Kecamatan Cisolok.

Kalau kita bicara tambang memang tidak mudah. Menjanjikan angin surga tapi untuk mencapai ke sama tidak gampang. Misalnya bicara soal emas. Kita kan punya potensi dan sudah terbagi habis seluruhnya kepada sejumlah perusahaan sejak saya belum jadi bupati. Hingga hari ini, saya saja sudah 10 tahun bersama mereka, belum ada yang eksis. Saya menduga dua hal. Pertama dari aspek teknologi, kedua dari finansial. Teknologi artinya, bagaimana kemampuan pengusaha untuk melakukan eksploitasi sehingga mendapat hasil, seperti apa teknologinya, mungkin juga terkait dana-dana finansialnya.

Demikian pun yang lain. Pasir besi, misalnya. Dulu rebutan berbagai pihak. Tapi dalam perjalanannya ternyata juga terseok-seok. Akhirnya pemerintah mencoba mengambil kebijakan untuk diolah ditempat. Saya itu sudah berfikir sejak awal menjadi bupati, arah seperti itu. Dulu, puluhan pemegang izin tambang pasir besi itu saya cabut semuanya terus saya buka lagi dengan syarat harus bersedia untuk diolah di tempat supaya kita tidak kehilangan nilai tambah. Akhirnya tidak banyak. Ada salah satu, itu pun dia menggaet investasi Cina. Dia kita kasih 10.000 hektare kemudian dieksplorasi dan ternyata hanya 1.000 hektare yang memenuhi syarat. Kemudian dia membangun smelter dan tadinya dia saat itu akan segera juga mengekspor konsentrat. Tapi kemudian ada undang-undang yang melarang, walaupun belakangan kemudian dibolehkan lagi bagi mereka yang sudah memulai membangun smelter dengan progres sampai batas tertentu.

Jadi, kesulitannya itu terkait dengan kebijakan. Saya setuju bahwa harus diolah di tempat. Persoalan membangun smelter itu ternyata luar biasa mahal. Di sisi lain harapan rakyat sudah terlanjur berbunga-bunga. Belum lagi isu lingkungan. Sangat keras.

Artinya, sumber daya tambang itu sulit memberikan nilai tambah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena itu padat modal. Oleh karenanya, PD. ATE yang kita punya itu apa yang bisa dilakukan? Jangankan PD. ATE, orang yang punya duit gede saja susah. Oleh karena itu, saya sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk. PDAT dagang pasir, atau apalah, gitu. jadi supplier apalah. Jangan bermimpi misalnya punya smelter.

Penulis: Agus Budiman

Fotografer: Rivan K. Fazry

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Kans Berproduksi dan Berinovasi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah berupaya menyederhanakan aturan untuk kemudahan berusaha, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pro-kontra harus disikapi secara positif.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja diracik dari 76 undang-undang yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal, yang mencakup beberapa klaster, termasuk klaster perpajakan yang terdapat pada Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha. Pada Pasal 111 hingga Pasal 114, klaster ini merupakan peleburan empat UU, yakni UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Untuk menyegarkan ingatan, selain masuk dalam rangkaian UU Cipta Kerja, sebagian omnibus law perpajakan sudah masuk dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 yang disahkan menjadi UU No. 2/2020. Omnibus law ini mengatur penurunan tarif PPh Badan dan pengenaan pajak digital.

Meski akhirnya termuat dalam UU terpisah, baik UU No. 2 Tahun 2020 maupun UU Cipta Kerja klaster perpajakan merupakan implementasi dari rancangan Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah digodok dan diusulkan pemerintah kepada DPR.

Lahirnya omnibus law ini memang memicu banyak kontroversi. Pada klaster perpajakan, misalnya, keputusan menurunkan tarif pajak dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Meski menuai pro-kontra, Managing Partner sekaligus pendiri TaxPrime Muhamad Fajar Putranto mengatakan, lahirnya UU itu harus dilihat dari sudut pandang positif. Melalui aturan itu, pemerintah berupaya menyederhanakan aturan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, mendorong investasi, terutama dalam mendorong pemulihan ekonomi. Lebih jauh, seperti dikatakan pemerintah, lahirnya UU ini diharapkan tercapai transformasi ekonomi untuk keluar dari zona middle income trap.

Omnibus law sebelum ada Covid-19 juga sudah dimulai pembahasannya. Nah, begitu ada Covid-19, yang terjadi sekarang kondisi ekonominya, kan, bukan dalam kondisi yang baik. Tentunya pemerintah perlu melakukan breakthrough atau terobosan,” kata Fajar saat wawancara dengan Majalah Pajak pada Jumat (16/10) lalu.

Berikut petikannya.

 

Akhirnya DPR ketok palu RUU Cipta Kerja. Dalam UU ini ada juga klaster perpajakan. Sebagai praktisi perpajakan, bagaimana Anda memandang lahirnya aturan ini?

Kalau aku pribadi secara umum, yang namanya peraturan mau dikeluarkan pemerintah, aku termasuk orang yang selalu memandang positif. Jadi, semuanya positif. Aku percayalah bahwa ketika pemerintah membuat, menginisiasi UU tentunya sudah dipikirkan secara matang, koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dan punya pertimbangannya secara makro. Tentunya tujuannya lagi-lagi untuk kemakmuran. Jadi, aku pandangnya selalu positif buat UU Cipta Kerja. Buat konsultan pajak, ketika UU itu sudah rilis, ya kita jalankan.

Kalau dari sisi konten, UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan itu, kan, mengatur beberapa insentif pajak, seperti pengurangan PPh, dan lain-lain. Banyak yang khawatir itu akan berimbas juga pada penerimaan pajak jangka pendek atau panjang. Bagaimana menurut Anda?

Kalau aku lihat insentifnya, kan, banyak ya. Namun, tujuan pemerintah membuat UU Cipta Kerja, pertama, tentunya kita bicara kondisi ekonomi sekarang. Omnibus law, sebelum Covid-19 juga sudah dimulai pembahasannya. Nah begitu pas Covid-19, otomatis yang terjadi sekarang kondisi ekonominya ini, kan, bukan kondisi yang baik buat Indonesia. Tentunya pemerintah perlu melakukan breakthrough atau terobosan. Terobosan itu untuk memulihkan keuangan negara juga.

Di samping itu untuk secara makro, tentunya kalau misalnya kurva sedang turun tentunya secara makro karena cycle-nya itu—kita ngomong 80-100 tahun, ya kalau kita ngomong makro—kalau kurvanya turun efeknya, kan, bisa 10 tahun, dua kali pilpres itu. Jadi, ketika kurva sedang turun, pendanaan itu kalau kita ambil dari pajak enggak pas. Yang pas itu memang dari utang. Kalau menuju resesi, penerimaan pajak, kan, enggak bisa dipaksakan. Maksudnya, pemerintah pasti sudah mikirin secara baik langkah-langkah untuk mengatasi ekonomi Indonesia secara makro.

Makanya timing-nya kira-kira—karena Covid sudah berjalan enam bulan lebih, aku pikir ini memang tepat. At least buat short term. Kalau, misalnya, yang diharapkan adalah investasi masuk, investasi ada dua—dari luar negeri dan dari dalam negeri. Itu terkait dengan dividen, kalau yang dari dalam. Tapi kadang-kadang apa yang kita atur dengan apa yang kita harapkan nanti realisasinya bisa terjadi terbalik. Kalau sekarang, terkait UU Cipta Kerja ini positiflah. Konsultan, ya kita harus support, kita sosialisasikan.

Selain mengatur insentif pajak, dalam UU Cipta Kerja ada juga kewenangan pemerintah yang mengatur tentang intervensi pajak daerah, dan belakangan juga jadi polemik. Apa memang perlu sejauh itu pemerintah pusat terlibat dalam regulasi pajak daerah?

Nah, itu bisa dilihat dari dua sisi, ya. Pertama, sisi efisiensi. Kalau kita bicara pemerintah pusat-daerah, terus bicara lagi otonomi daerah, desentralisasi, sisi pertama itu efisiensi. Sisi kedua itu baru kita bicara sisi politik. Untuk sisi politik aku enggak akan komentar terlalu banyak. Tapi untuk yang sisi efisiensi, kalau kita bicara pemajakan, retribusi daerah, UU Cipta Kerja, tujuan pemerintah ini investasi, dan kemudahan berusaha juga masuk.

Pemerintah pusat pasti sudah memikirkan dan sudah mendapatkan masukan, kira-kira—tadi, kan, judulnya kemudahan berusaha—apa, sih, yang menyebabkan tidak terjadi kemudahan itu? Itu, kan, diinventarisasi. Tapi paling mudah itu kira-kira ada testimoni dari yang sudah berusaha di Indonesia. Kalau terkait kewenangan pemerintah pusat dan daerah, itu mesti dipandang positif dulu.

Nah, aku masuk dari ranah efisiensi. Kalau kita mau bicara pemajakan, mesti diambil yang pertama kali: taxation without representation is robbery. Mau enggak mau, yang pertama kali, kan, itu adalah terkait pembuatan aturan, legalnya. Jadi, pemerintah daerah masing-masing mesti membuat perda. Nah, dari sisi sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada dengan pusat, bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih?

Kalau kita lihat urutannya itu adalah dari sisi legal pertama dulu. Kedua, kalau kita bicara pemungutan pajak itu masih konvensional, bukan based on system. Itu, kan, biaya pemungutannya besar dan enggak efisien. Hasil yang didapatkan belum tentu akan banyak. Nah, bayangkan kalau misalnya concern-nya terkait dengan pemungutan tadi, dengan (UU Cipta Kerja) ini, kalau pemda memandang positif, pasti akan langsung support semuanya—Ayo, Bro! Berarti pemerintah pusat bisa enggak, misalnya, buat pemajakan PB1 (Pajak Pembangunan Satu) di 33 provinsi. Pemerintah pusat, ayolah bikin saja satu sistem tersentral. Habis itu, sistem ini untuk pemajakan PB1 seluruh Indonesia. Semua, kan, rata-rata sama pajak itu 10 persen.

Berikutnya, begitu tersentralisasi, masing-masing pemda itu punya dashboard-nya sendiri. Jadi, mereka bisa monitoringberapa jumlah uang yang masuk? Itu akan lebih simpel. Masalah uangnya gimana? Ya terserah—itu ide yang paling simpel, kan. Terus, berikutnya, “Loh, kita bikin sistem gini apakah semua pemda itu punya uang?” Belum tentu. Nah, makanya tadi, efisiensi. Aku lihat dengan adanya UU Cipta Kerja, kalau kita mau berpikir positif, tentu lebih banyak agar penerimaan daerah bisa maksimal.

Dan aku yakin pemerintah pusat itu sudah mikirin gimana caranya enggak nyuapin terus—yang namanya setelah Covid ini, kan, butuh uang banyak. Jadi, jiwa-raga penduduk harus dibangun buat produktivitas. Nah, kalau investasi itu masih ada kendala-kendala yang terkait dengan perda, kewenangan pusat dan daerah, ini kita lupain dululah. Langkah yang diambil (pemerintah) kalau dicermati, malah efisiensi buat daerah, karena bisa menciptakan efisiensi dan biaya setup sistem lebih murah.

Jadi, kalau ada yang protes, ya itu wajar, itu namanya proses. Tiap daerah itu, kan, belum tentu punya pemikiran yang sama. Intinya selama kita bicara masalah pendapatan itu dapat dengan mudah dibuat sistem yang satu dengan desentralisasinya apa? Dashboard. Jadi, kaya kita melihat aplikasi website, ada user atau pengguna. Ada administrator, ada writer, dan lain-lain, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mereka masing-masing punya dashboard sendiri, bisa kontrol. Berikutnya, bisa melihat, “Ada apa di restoran gue?” Nah, kalau mau ngomong sistem yang baik, ini, kan, salah satu kesempatan.

Apakah membuat sistem itu harus pakai uang? Bisa jadi enggak. Ada alat pembayaran yang mau bikinin sistemnya selama, misalnya, platform mereka dipasang di masing-masing dashbord ini. Itu malah jadi kolaborasi luar biasa. Nah, kalau selama ini enggak ada, UU Cipta Kerjanya itu enggak akan ada. Jadi, ini bisa menimbulkan inovasi kalau dipandang positif. Kalau memandang yang lain, ya rumit. Itu satu.

Kedua, pemerintah pusat, sudahlah bikin saja Indonesiaraya.com kek, apa, kek misalnya. Jadi, kalau meningkatkan investasi misalnya, gerbangnya kita bikin satu. Terus berikutnya ada standardisasi, terus ada satu pintu investasi—sudah ada, BKPM—kemudian wakil dari pemerintah daerahnya ada di sana. Ahli hukumnya ada, misalnya. Itu namanya shared service. Itu keren.

Jadi, tergantung cara kita menyikapi. Padahal, dengan adanya begini, bisa jadi daerah enggak punya SDA, penduduk banyak, tapi banyak makanan enak, mungkin dengan kolaborasi masing-masing daerah, kan, bisa ciptain Warung Nusantara atau apa, kek, di masing-masing daerah. Jadi, siapa tahu, dari daerah yang tadi tidak mampu, jadi mampu. Bisa juga ajak swasta. Itu inovasi.

Jadi, pada UU baru yang mesti dilihat, pertama, adalah asal usulnya; mengapa ada kata-kata itu—sebab-akibat. Kedua, jika secara logika, “Benar enggak sih, orang-orang yang usaha di gue sebenarnya belum terlayani dengan baik?” Karena konsep pemerintah itu harus melayani. Kalau melayaninya kurang bagus, at least dengan adanya UU ini, justru bisa kolaborasi, inovasi baru.

Artinya daerah yang enggak punya sumber daya jadi ada subsidi silang. Tanpa mengeluarkan biaya, dia bisa membuat sistem dan memiliki dasbor sendiri?

Iya benar, itu mirip bikin sistem di pajak. Tapi kalau yang sifatnya penerimaan daerah, begitu pakai dashboard saja satu, centralize. Kan, transaksi di provinsi dapat dengan mudah ada di sistem. Masing-masing tiap hari tinggal dieksplorasi, “Wah, Jawa Timur segini,” misalnya. Kalau zaman dulu kita berpikir uang mengalirnya bisa lama. Untuk zaman sekarang begitu pembagian, “Oke, gue maunya tiga hari maksimum.” Dari pemerintah pusat tiga hari keluarin, kan, bisa. Jangankan tiga hari, kalau kita transfer uang sekarang, kan, paling dua atau tiga jam. Jadi, takut apaan? Justru menimbulkan inovasi dan meningkatkan efisiensi.

Berarti memang persepsi yang harus diubah. Kalau selama ini sering mengedepankan negatifnya dulu, kekhawatiran dulu yang kita tampilkan, sekarang, lihat dulu sisi positifnya.

Iya. Ada bedanya, macam-macam orang menghadapi threats atau ancaman. Ada yang menghadapi negatifnya dulu di depan, tapi ada juga yang positifnya. Ada lagi yang positif dan dikombinasi lagi, inovasi apa yang bisa dikerjakan.

Masih soal investasi dan kemudahan berusaha. Apakah berbagai insentif itu, menurut Anda sudah bisa menarik investor? Jangan-jangan di luar negeri ada insentif serupa lebih menarik, misalnya?

Nah, itu dilihat lagi, penyebabnya apa? Kenapa (PPh) jadi 22 persen, misalnya. Terus bottom line-nya 20 persen, terus berikutnya, kenapa misalnya Tbk itu dikurangkan lagi 3 persen lagi. Kalau aku bilang, kalau pemerintah sudah menetapkan angkanya segitu, terlepas mau dibandingkan dengan negara lain, buat aku jadi tepat. Mau 22 persen, mau 20 persen, mau 25 persen, selama tujuannya satu, memang sudah dihitung secara tepat.

Cuma, permasalahannya adalah, kalau tujuannya menurunkan itu untuk racing to the bottom, jadi bersaing, compete dengan negara lain, justru itu yang harus dihindari. Kaya yang aku tadi bilang, blue ocean. Jangan kompetisi dengan negara lain. Tapi kalau pemerintah sudah tulis, ya sudah. Selama tujuannya enggak compete dengan negara lain thats fine. Kalau misalnya, “Oh enggak, biar investasi masuk dong, Vietnam begini.” Kalau Vietnam kasih 2 persen gimana? Enggak, Singapura 17 persen. Itu yang di-publish. Kalau yang misalnya pakai Global Trader Programme (GTP), 0 persen, atau 5 persen. Itu juga uangnya dibalikin lagi. Jadi, selama tujuannya enggak compete dengan negara lain, enggak apa-apa.

Makanya, tujuannya itu kemudahan untuk berusaha. Anda pernah masuk Dufan? Terus beli karcis, ada yang fast track, cepat masuk—VIP-nya. Kalau kita ngomongin tadi, itu bicara services. Tujuannya tetap sama, kita mau main misalnya, kereta gantung. Tapi untuk kemudahan berusahanya, “Oh, ini ada line-nya sendiri. You bisa masuk situ. Dengan bayar lebih, Anda enggak antre panjang.” Ada lagi reguler yang antre panjang.

Berikutnya, kalau misalnya yang kita dapat chance-nya lebih bagus atau hanya ada di Indonesia. Pajaknya perlu direndahin, enggak? Enggak. Tambang batu bara ada di Singapura apa enggak? Enggak. Tambang tembaga ada di Vietnam? Enggak. Jadi, angka berapa yang pas buat pajak kalau itu enggak ada di mana-mana? Jadi, apakah perlu ber-compete dengan negara lain? Ini kalau kita bicara investasi.

Terus, dia (investor) bisa menyediakan, misalnya, angkatan kerja kita itu setiap tahun 2500 orang, pemerintah cuma bisa support 2000 orang, kurang 500 orang, misalnya. Kalau dia ada investasi dan menyerap yang 500 tadi, itu baru kita kasih insentif. Tapi kalau kita bicara tarif, aku akan ikut pemerintah netapin 20 persen, tapi tujuannya sama kita mesti sadar. Kaya TaxPrime, key success-nya orang, skill-nya, mau kita murahin atau bagaimana? Tentunya enggak, kan? Mesti positioning-nya kita pikirkan.

Mudah-mudahan, pemerintah sudah memikirkan positioning Indonesia. Sekarang, aku tanya. Kan ada PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) generasi pertama, batu bara. Tarif pajaknya berapa? 45 persen. Kok mau, ya? Habis 45 persen suruh bayar royalti lagi. Kenapa mau? Karena batu baranya banyak, gue tinggal ngeduk saja. Mereka pikir, profit gue masih bagus dipajaki segitu. Perlu apa enggak dikasih kemudahan? Walaupun itu sulit, akan aku terabas, karena profitnya bagus, akan aku jalankan tetap. Pikiran pengusaha kaya begitu, kan?

Sekarang, ada perusahaan tambang, misalnya. Tarif pajaknya 35 persen, sementara yang lain 25 persen. Tapi kok mau, ya? Karena, ya, cuma ada di sini dan untungnya masih ada dan bagus. Kira-kira itu. Maksudnya, kita enggak perlu racing to the bottom kalau terkait dengan SDA. Tapi kalau terkait dengan hilirisasi atas SDA mau dikasih insentif misalnya cut off. Yang tadi misalnya, sudahlah 25 persen tetap semua. Begitu hilirisasi yang menyerap tenaga kerja, “Oke kalau lu bisa menyerap 5000, gue diskon 40–50 persen.” Masalah sosialnya, kan, bisa langsung selesai. Jadi, nanti perusahaannya akan terpacu. “Wah, kalau gue menyerap 10.000 orang dikasih insentif dari 25 persen. Bisa dikasih diskon lagi, nih, jadi tinggal 5 persen.” Dia akan ngejar itu. Akhirnya hilirisasi, misalnya di manufacturing yang menyerap sumber tenaga kerja itu akan jadi padat karya. Dia akan expand terus pabriknya. Tapi, kan, sekarang faktanya adalah sudah dikasih 20 persen nanti, sekarang 22 dulu.

Ongkos untuk menyelesaikan masalah sosial, untuk menjaga produktivitas, investasi untuk menyerap tenaga kerja, ongkosnya lebih gede enggak? Coba pemerintah harus membagi Rp 600 ribu buat yang terkena Covid. Jumlah duitnya berapa banyak? Sampai minus. Itu namanya kebijakan pajak kita harus melihat rantai suplai, sama ketika si pengusaha itu bisa memecahkan dampak sosial, simpel.

Oke, aturan, kan, sudah dibuat, dan Anda katakan, Anda selalu dari melihat sisi positifnya. Menurut Anda, dengan berbagai kontroversi ini, seperti apa realisasinya?

Oh iya, realisasinya, terutama soal kemudahan berusaha, aku yakin. Perbaikan itu proses. Mau mulai presidennya Pak Sukarno, Pak Harto, sampai ke Gus Dur, semuanya itu sama. Enggak ada presiden yang ingin membawa bangsa ini ke arah yang lebih buruk. Pak Jokowi cukup kasih pengaruh signifikan buat kemudahan. Misalnya saat jadi gubernur kita lihat PTSP-PTSP di DKI (Jakarta) pelayanannya lebih cepat. Terus berikutnya begitu jadi presiden, ya sama, inginnya cepat-cepat. Memang benar sih, wong kita main internet saja pengin cepat. Pemerintah itu mesti serve rakyatnya. Jadi, mindset itu yang terbentuk di dia. Jadi, mau enggak mau yang ditingkatkan pelayanannya.

Kalau serve maka kemudahannya itu lebih baik. Orang akan lebih nyaman dan dia tidak menghitung. Akibat tidak adanya kemudahan, bagi pengusaha, uang atau waktu yang terbuang akan lebih banyak. Otomatis bunga bank akan lebih tinggi. Ini mau dipangkas semuanya. Jadi, tagline-nya kemudahan untuk berusaha itu dengan kata lain investasi bisa masuk, voluntary compliance bisa masuk, terus kepastian hukum. Jadi, itu yang mungkin breakthrough-nya itu sekarang ujungnyalah. Kira-kira mesti diambil cepat.

Aku berharap realisasinya bagus. Cuma aku melihat ada hal lain juga yang bisa mengakibatkan malah tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya, dividen. Kita ngarepin bagus, ya. Misalnya dividen yang diterima oleh orang pribadi maupun badan even yang tidak mengenal kata 25 persen lagi, kan, jadi nol. Itu prinsipnya, ketika kita bicara dividen, berarti ini yang diterima pemegang saham dari perusahaan yang terbagi atas saham. Dengan kata lain perseroan terbatas (PT).

Di PT, pemegang sahamnya secara hukum hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki. Nah, di perusahaan terbatas, ketika si pemegang saham bertindak sebagai direktur juga, maka si pemegang saham ini dapat remunerasi. Remunerasinya dipajaki Pasal 21 sebagai karyawan. Tapi sebagai pemegang saham, dia investasi. Terus berikutnya, ketika atas hasil dari investasinya itu tidak dipajaki, itu secara hukum di Indonesia itu ada badan hukum di mana si penanggung jawab, dia sama-sama pemilik tapi berbeda tanggung jawabnya.

Misalnya, di PT si pemegang saham tanggung jawabnya hanya terbatas atas saham. Begitu di firma, badan hukum yang lain, tanggung jawabnya renteng untuk pribadi. Kalau yang tanggung jawabnya renteng ke pribadi, ya enggak apa-apa. Itu risikonya memang besar. Jadi, ya orang pribadinya enggak perlu dipajaki lagi. Konsepnya simpel, itu saja. Sekarang kalau badan hukum, kejahatan itu ada enggak atas kejahatan badan hukum? Enggak ada.

Jadi, ketika dibagikan dividen itu, kan, pasif, gue bisa ada di dalam, tapi bisa juga sebagai pemegang saham saja. Nanti, tinggal RUPS, ada yang enggak pas, gue ganti orangnya. Kan, gitu, ya investor. Nah, kalau penghasilan mereka enggak dipajaki, itu ada perbedaannya. Jadi, paling enak memang bikin PT.

Aku enggak tahu latar belakang pemerintah terkait dengan dividen zero persen. Padahal, di Indonesia itu mengenal ada dua badan hukum tadi. Mereka sama. Kalau dibilang,”Enggak, yang firma itu yang tanggung jawab pribadi itu, kan, kecil-kecil saja mereka.” Enggak boleh kaya gitu. Iya sih kecil, kayak gue cuma 200 orang saja. Tapi itu hidup orang juga di dalamnya dan itu enggak kecil juga. Mirip kok cost di sini sama pabrik yang jumlah orangnya berapa ribu, misalnya 1000, sama di sini walaupun 200.

Kalau yang PT, konsep secara hukumnya tanggung jawab, itu wajar. Kalau yang firma itu dihilangkan. Karena tanggung jawabnya itu meliputi pribadi. Nah kalau PT, sekarang, bisa enggak aku biayakan semua kendaraan pribadi segala macam? Bisa, 50 persen kata (aturan) pajak. Coba, yang satu (firma), kok jadi enggak bisa, ya? Karena biayaku enggak boleh diatur sebagai biaya di sini. Jadi aneh, kan? Karena terbagi tidak atas saham. Itu mungkin pemerintah bukan mau melihat detail, tapi yang paling besar nanti, kan, yang mau masuk itu perusahaan terbatas. Jadi, kalau kita masuk ke ranah yang lebih detail (soal insentif firma dan PT) tentunya pasti akan ada pertanyaan, seperti kurang fair, tapi so far sih, aku melihatnya mesti positif. Ya, sudahlah korban perasaan saja dulu enggak apa-apa, yang penting negara ini maju.

Kedua, tadi, kan, aku bicara investasi dari luar dan dari dalam. Pemerintah mengharapkan dua itu. Dividen dinolkan. Jadi, harapannya nanti masyarakat gemar usaha, minimal dia akan investasi dibanding uangnya yang disimpan di tabungan. Itu harapan pemerintah kalau dari (investor) dalam negeri. Dari luar negeri, otomatis kemudahan PPh. Jadi, pemerintah mengharapkan investasi enggak hanya dari luar tapi juga dari dalam negeri tadi.

Aku cuma melihat, kalau Anda mau investasi, aku mau tanya. Investasi itu, kan, kita bisa investasi ke perusahaan teman, bisa investasi ke Tbk, atau investasi ke tetangga kita yang lagi jualan kue, atau investasi beli saham di luar negeri. Aku cuma berpikir, kalau kita beli saham dari luar negeri, aku lebih yakin. Pertama, kalau misalnya kita deposito, kenapa kita yakin, karena itu akan berbunga. Begitu kita investasi di tabungan, namanya tabungan ya dapatnya seadanya. Investasi di tanah kita yakin nanti akan naik. Begitu investasi di teman, “Bro, gue mau bikin kue, lu mau enggak investasi?” “Berapa?” “Lima juta”. Anda mikir-mikir pasti. Terus ada PT teman, diajak ke kantornya, masa pandemi, karyawannya semua disuruh masuk biar kelihatan ramai, pokoknya dia sewa mobil, misalnya. Itu tertarik, kan? Dia ngomong saja sudah tertarik. Enggak tahu karena dia bukan Tbk. Berikutnya, tahu-tahu jeblos. Bingung, kan? Pengelolaan perusahaan enggak semudah yang kita pikirkan. Kadang investasi ada juga yang bagus. Misalnya, teman bikin ayam petelur, kita investasi, ada yang amanah ada yang enggak juga. Usahanya bagus, orangnya enggak amanah, bisa.

Tapi UU CK ini mostly berdasarkan dari masalah yang sudah terjadi. Misalnya terkait masalah PPN, masalah dividen. Yang gede bilang, ini mestinya bebas dividen karena, kan, aku sudah bikin lapangan kerja. Berikutnya, masalah apalagi yang berusaha diselesaikan? Masalah PPN, pemeriksaan. Orang yang sekarang banyak dagang on-line tahunya belum PKP, begitu diperiksa tidak ada pajak masukannya, sementara dia mesti mungut. Atau, pajak masukannya ada, tapi belum di-PKP, pajak masukan enggak bisa dikreditkan. Nah, ini pemerintah bagus juga penyelesaiannya terhadap masalah yang terjadi. Makanya aku mesti lihat yang positif dulu bahwa pemerintah sudah mengkaji ini sebagai cara yang paling tepat dengan tujuan kemudahan berusaha tadi, sehingga investasi, kepastian hukum, voluntary compliance itu bisa naik. Yang penting nanti nanti ada aturan pelaksanaannya agar enggak ada distorsi.

Terkait potensi berkurangnya pajak, menurut Anda ada solusi enggak, misalnya dari celah mana lagi kita harus kita cari lagi?

Kondisinya ini kondisi Covid-19. Aku cuma berpikir bahwa omnibus law ini paling tidak itu akan membantu kondisi Covid ini agar tidak terlalu berat secara ekonomi bagi rakyat maupun pemerintah sendiri. Terkait mengenai shortage penerimaan yang kayak tadi aku bilang, kalau kita melihat kurva ekonomi makro, tentunya Indonesia ini sekarang lagi ada di bawah. Nah, belum naik nih, masih turun ke bawah. Ini pembiayaan enggak bisa dari pajak, dari utang. Jadi, itu mesti ngelus dada juga kalau memang penerimaan turun. Tapi kira-kira sektor sektor mana? Tanya ke BPS nanti kita lihat ekspor kita tahun 2020 itu sebenarnya ekspor mostly dari mana yang tumbuh? Genjot saja di situ selama pasar masih ada.

Dalam pemajakan, kalau industrinya tumbuh, pajaknya akan tumbuh. Tapi kalau kondisinya lagi seperti ini, lantas pemerintah mengambil kebijakan untuk memperluas objek pemajakan, itu kontraproduktif.

Intinya, jangan fokus menggenjot penerimaan dulu, ya?

Benar. PDB kita Rp 16.000 triliun terus kantong uang, kan, paling cuma di bawah Rp 2600 triliun—BI Rp 2000 triliun, BPJS Rp 450 triliun, Haji Rp 100 triliun. Jadi, Rp 2550 triliun. Jadi, kurangnya Rp 13.500 triliun. Terus mau di-support pakai pajak? Mau digenjot bagaimana? Kantong duitnya enggak ada.

Terakhir, Taxprime dalam mendukung aturan ini ke depan akan seperti apa? Apakah dari sisi membuat sosialisasi atau seperti apa?

Kita bahas UU Cipta Kerja termasuk yang mana yang sebenarnya kontra dengan kemudahan berusaha, misalnya. Itu kami inventarisasi. Kami ada diskusi internal terkait dengan UU Cipta Kerja. Habis itu, brainstorming.

Untuk ke tax payer karena sekarang masuk pandemi, ada beberapa yang ketemu langsung atau on-line itu memang menanyakan. Mereka tanya masalah terkait PPh dan PPN. Yang aku temui itu perusahaan lumayan besar, jadi ada concern di area itu. Perusahaan batu bara, terutama yang jadi PKP. Sempat aku sampaikan bahwa sebenarnya insentifnya itu buat pengusaha bagus, ada hilirisasi batu bara. Menarik, hilirisasi batu bara itu royaltinya mau di-take out. Ini gila—artinya bagus—pemerintah meng-encourage bukan hanya “Ayo ngomongin ini,” tapi juga “Ayo inovasi. Ayo kembangkan hilirisasi.” Terus, pemerintah juga meng-encourage masalah riset. Itu luar biasa. Artinya, pemerintah perhatiin masalah lingkungan juga.

Langkah yang diambil (pemerintah) kalau dicermati, itu malah efisiensi buat daerah?

Aku mesti lihat yang positif dulu bahwa pemerintah sudah mengkaji ini sebagai cara yang paling tepat dengan tujuan kemudahan berusaha, sehingga investasi, kepastian hukum, voluntary compliance bisa naik.

Kalau meningkatkan investasi, gerbangnya kita bikin satu, ada standardisasi, ada satu pintu investasi—sudah ada, BKPM—kemudian wakil dari pemerintah daerahnya ada, ahli hukumnya ada, misalnya. Itu namanya shared service. Itu keren.

Pemerintah itu mesti serve rakyatnya. Jadi, mindset itu yang harus terbentuk di dia. Jadi, mau enggak mau, yang ditingkatkan pelayanannya.

Tanya ke BPS nanti kita lihat ekspor kita tahun 2020 itu sebenarnya ekspor mostly dari mana yang tumbuh? Genjot saja di situ selama pasar masih ada.

Lanjut baca

Up Close

Usah Kau Takut Mencipta

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

“Passion” menuntunnya mendalami banyak hal, membuatnya tak kehabisan ide untuk berinovasi dan mencipta.

 

Dengan gaya pakaian kasual lagi modis, Muhamad Fajar Putranto menerima Majalah Pajak pagi itu di kantor TaxPrime, di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Jumat (16/10) itu, kantornya sepi, hanya ada beberapa pegawai yang bertugas menerima surat dan menjaga kebersihan ruang kerja, juga tim manajemen yang sengaja datang untuk menemani Managing Partner sekaligus Founder TaxPrime ini kami wawancara.

Ya, sejak pandemi korona menerpa Indonesia dan pemerintah menganjurkan agar perusahaan memberlakukan kerja dari rumah (work from home) Maret lalu, firma konsultan pajak ini termasuk perusahaan yang tak gagap beradaptasi. Pasalnya, sejak awal beroperasi pada 2012 silam, TaxPrime dipersiapkan untuk memiliki sistem kerja yang memungkinkan pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja.

“Dari awal, kami memang aware dengan teknologi. Di tahun 2015 kami buat namanya TaxPrime Teamwork System sebagai dasar kami bekerja,” tutur pria kelahiran Jakarta, 21 Februari 1975 yang akrab disapa Fajar ini.

Jadilah TaxPrime memberlakukan work from home bagi ratusan pegawainya hingga kini. Sistem ini juga terbukti ampuh dan memudahkan kerja tim—selama pandemi korona, pendapatan TaxPrime justru naik signifikan. “Growth-nya bagus, naik signifikan,” ucap Fajar, tersenyum bangga.

Fajar juga selalu membarui sistem yang dimiliki agar selalu seirama dengan perkembangan zaman. Tak heran, jika TaxPrime sering disebut perusahaan ramah milenial. Selain mengedepankan budaya kerja yang seimbang antara kerja dan kehidupan, TaxPrime sangat kekinian soal teknologi.

Baca Juga: Momentum Perubahan Sistem Pajak

“Ada sesuatu yang lebih baik kami enggak menunggu sampai satu-dua tahun untuk berubah. Langsung kami bicarakan, dievaluasi, ditetapkan, lalu langsung diubah,” ucapnya.

Blue ocean strategy”

Fajar mengisahkan, sebelum membuka kantor konsultan pajak, ia banyak belajar dari ahlinya kala itu, Managing Partner PB Taxand Hariansyah. Setelah empat bulan melakukan brainstorming bersama Soewito, mitra bisnisnya yang kini berperan sebagai Senior Partner TaxPrime, mereka membuka kantor pertamanya di Sequis Center, Jakarta Selatan.

“Dulu, kantor kami enggak ada apa-apanya. Berukuran 83 meter persegi cuma ada karpet saja, enggak ada bangku. Kalau klien datang dia nanya, ‘Bapak baru pindah?’” kenang Fajar.

Seiring waktu, TaxPrime berkembang dan membutuhkan ruang kantor yang juga lebih besar. Mereka akhirnya pindah ke Menara Kuningan, Jakarta Selatan dan terus berekspansi hingga saat ini.

“Faktor suksesnya kalau di industri konsultan itu bukan building, tapi manpower. Lalu, dari awal kami selalu jauhi kompetisi,” ujar Fajar.

Fajar menyebut, blue ocean strategy sebagai faktor penting yang menunjang keberhasilannya. Mencakup empat hal—market, positioning, resources, dan alliance—strategi ini memungkinkan perusahaan membuka pasar baru dan menciptakan permintaan baru, sehingga dapat menangkap ceruk pasar yang tak tersentuh dan membuat kompetisi menjadi tidak relevan lagi.

“Kami tahu bagaimana teman-teman DJP berpikir dan kami juga tahu rasanya jadi mereka.”

Pilih yang patuh

Dalam menjual jasanya, TaxPrime berpatokan pada mitigasi risiko perpajakan. Alhasil, TaxPrime hanya memiliki selected clients, yakni klien-klien yang mau mengikuti arahan ke ranah compliance (kepatuhan). Menurut Fajar, prinsip ini bisa menjadi menarik atau tidak menarik bagi Wajib Pajak. Namun, setelah dilakoni, hal ini justru menjadi daya tarik firma dengan 200 orang konsultan ini.

“Kalau kita berbicara tentang konsultan pajak, kita bicara service,” ujar Fajar. Apa jadinya ketika tolok ukur service-nya sesuai dengan keinginan salah satu pihak? Padahal, keinginan salah satu pihak itu akan terbentur dengan undang-undang pajak yang ada. Jadi, biasanya kami dudukkan di tengah.”

TaxPrime terbilang strategis karena memiliki lebih dari dua puluh mantan pegawai DJP—dari mantan Account Representative (AR), sampai mantan direktur jenderal pajak. Bahkan, Fajar sendiri, pernah 16 tahun bekerja di DJP. Setiap insan di TaxPrime tahu peraturan pajak, dan bagaimana cara DJP bekerja.

“Kami tahu bagaimana teman-teman DJP berpikir dan kami juga tahu rasanya jadi mereka. Dan, enggak mungkin kami berbuat yang kira-kira mengakibatkan risiko buat mereka, karena mereka teman-teman kami juga,” tegasnya.

Baca Juga: Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Untuk menguatkan prinsip kepatuhan, TaxPrime bahkan membuka TaxPrime Compliance Center pada 18 Agustus 2017—langkah yang sempat mengundang pertanyaan internal karena belum tentu menjadi sumber pendapatan. Namun, keyakinan Fajar terbukti: Tahun 2019 tingkat kepatuhan klien-klien mereka meningkat pesat. Maka, pusat kepatuhan ini dikembangkan menjadi Taxologist, yang juga mencakup ranah kepabeanan cukai.

“Kami sambungkan secara real time antara si book keeping Wajib Pajak ini ke sistemnya Bea Cukai. Sistem ini akan membawa peace of mind dari sisi WP-nya, dan di sisi konsultan kami bisa fokus di administrasinya, dan fokus di lapangan ketika barang keluar-masuk,” kata Fajar.

Sistem buatan TaxPrime dengan melibatkan perusahaan pemrogram ini pun pun berbuah kepuasan dari Wajib Pajak. Selain mendapat kemudahan dalam menjalankan kewajiban, mereka juga mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Tak berhenti di situ, Fajar pun bertekad membentuk ekosistem perpajakan di 2023 mendatang. Ekosistem ini terdiri atas konsultan, klien, DJP, lembaga edukasi atau universitas, dan orang yang bekerja terkait pajak. Untuk melakukannya, Fajar menggabungkan konsep blue ocean strategy dan ecosystem edge.

“Berbicara ekosistem, mau enggak mau marketnya bisa kami lebarin sekarang (tidak hanya sektor tertentu saja). Jadi, siapa marketnya? Seluruh taxpayer di Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, supaya bisa support DJP lebih banyak.”

“Passion”

Minat dan ketekunan Fajar pada sains terlihat sejak duduk di bangku sekolah dasar. Fajar kecil betah berlama-lama meneliti dan membedah benda apa pun dan merakitnya kembali menjadi produk baru dengan menyertakan fitur yang lebih bagus.

“Waktu SD, sekitar tahun ‘80-an, aku suka buat percobaan baterai dari kentang, bikin motor dari gabus. Aku juga buat mobil-mobilan sendiri,” kenang anak keenam dari sembilan bersaudara ini.

Besar di keluarga penyuka musik, Fajar piawai bermain drum dan gitar sejak usia 14 tahun. Fokus Fajar pada sains dan pelajaran sekolah pun teralihkan saat ia tergabung di band musik rock di bangku SMA. Dunianya kala itu hanya seputar gitar, manggung di festival musik, dan main band.

Suatu hari, sang ibu menginginkan salah satu anaknya bekerja menjadi pegawai negeri sipil (PNS, sekarang ASN—aparatur sipil negara). Usai lulus SMA, ia melihat teman-temannya yang berprestasi mendaftar ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN—kini PKN STAN). Fajar tergerak mengikuti mereka. Jurusan pajak juga ia pilih sekenanya.

Pikirnya kala itu, selain ingin mewujudkan impian ibundanya, ia juga ingin mendapatkan gitar baru yang dijanjikan kakak perempuannya bila ia berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Dengan sedikit belajar, tahun 1993, Fajar berhasil masuk STAN. Namun, kebiasaan lama sulit hilang. Saat kuliah, ia masih kerap bermain gitar, bahkan ia mendapatkan uang dari hobinya itu.

Setelah lulus STAN di tahun 1996, Fajar ditempatkan di KPP Ambon. Dua tahun berselang, ia melanjutkan jenjang sarjana di Universitas Pattimura, Ambon. Sayang, belum sempat ia lulus, kerusuhan Ambon memaksanya kembali ke Jakarta.

Selanjutnya, suami Fajaria Putri Lestari ini sempat berkali-kali dimutasi ke beberapa daerah sebelum akhirnya menetap di Jakarta. Baru pada tahun 2002 Fajar dapat menyelesaikan jenjang S1 di Asian Banking and Finance Institute Perbanas, Jakarta.

Yang menarik, berkat hobinya pada programming dan meneliti cara kerja social network seperti Friendster, MySpace, dan Facebook; Fajar berhasil menciptakan Fishbook—sebuah platform media sosial untuk kalangan fiskus sekitar tahun 2007. Fajar tak pernah menyangka, platform ini menyedot perhatian teman-teman sejawatnya.

Baca Juga: Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Di tahun yang sama, saat diklat penyegaran AR di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, Fajar menemukan cinta baru: transfer pricing. Isu ini jualah yang menumbuhkan passion pajak pada dirinya. “Kalau jadi ASN enggak punya passion, gawat juga,” ujarnya. Saat diklat berlangsung, ia belajar banyak mengenai transfer pricing dari materi yang disampaikan oleh Edward Hamonangan Sianipar.

Tak lama setelah itu, Fajar dipindahkan ke KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Empat dan selanjutnya ke KPP Wajib Pajak Besar Dua. Di sana, ia kian tertarik menekuni transfer pricing.

Setelah 16 tahun mengabdi di DJP, Fajar mengundurkan diri. Ia ingin memiliki firma konsultan pajak sendiri agar ia leluasa mewujudkan semua ide dan inovasi sembari tetap membantu DJP.

Kini, Fajar tengah fokus mengembangkan usaha rintisan berbasis digital di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, zakat, keamanan, dan portal media perpajakan. Fajar juga tengah giat mengembangkan graphene atau grafin, material baru yang digadang-gadang jauh lebih ringan dan lebih kuat daripada baja.

Mengutip lirik lagu The Spirit Carries On” milik Dream Theater, Fajar membagi prinsip hidupnya: “‘If I die tomorrow, I’d be all right. Because I believe that after we’re gone, the spirits carries on’. Jadi, spiritnya itu yang kita tanamkan. Enggak usah takut menciptakan sesuatu. Toh, kalau spiritnya bagus, positif buat banyak orang, setelah enggak ada pun, yang nerusin masih banyak.”

Lanjut baca

Up Close

Platform untuk Petani dan Pemodal

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas jangkauan usaha, perusahaan aplikasi Tanijoy membidik bisnis pertanian melalui platform yang menghubungkan petani dengan pemodal.

 

Komoditas pertanian yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari di masyarakat menjadikan sektor ini selalu bergerak dinamis dan tak pernah berhenti di setiap situasi. Besarnya potensi bisnis di sektor ini pula yang telah mendorong Muhamad Nanda Putra untuk menekuni usaha di bidang pertanian sejak masih menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Baru menduduki bangku kuliah di tahun kedua pada 2010, pria yang sudah akrab dengan alam pertanian sejak kanak-kanak ini mulai merintis bisnis budi daya jamur tiram dengan target pasar para pengusaha warung makan.

Dengan lahan yang tak perlu begitu luas di satu lokasi rumah, ia dapat menanam sekitar seribu pot jamur tiram dan memperoleh margin keuntungan lumayan besar sekitar 50 persen. Setelah menanam jamur tiram, bisnisnya terus berkembang dan mulai menggarap kebun kopi dengan harapan dipetik hasilnya ketika ia selesai kuliah pada 2014.

“Alhamdulillah, waktu itu kopi green beans sedang naik daun di Malang. Jenis arabika harganya naik dari sebelumnya Rp 50 ribu, saya jual Rp 100 ribu,” tutur Co-founder sekaligus CEO Tanijoy ini kepada Majalah Pajak di Gedung Plaza Sentral, Jakarta, Selasa (29/9).

Baca Juga: Petani, Pemegang Kunci Kedaulatan Pangan

Di sela kegiatannya berkebun kopi, ia kerap berdiskusi dengan para petani yang ingin menggarap lahan tetapi terkendala oleh kurangnya modal. Ia tergerak membantu petani dengan memberikan sejumlah modal usaha. Namun sayang niat baiknya itu tidak benar-benar disikapi dengan sungguh-sungguh oleh para petani yang mengaku gagal panen, padahal ternyata hasil panennya dijual ke tempat lain secara diam-diam.

“Ini memang learning cost buat saya, setelah tiga kali kasih modal ke petani tapi ternyata karakter mereka seperti itu. Akhirnya, saya kapok,”kenangnya.

Bangun platform tani

Pengalaman memberi modal ke petani yang tak berjalan mulus justru memotivasi Nanda untuk membangun bisnis pertanian berskala besar lewat cara yang tidak konvensional. Bersama rekannya yang sudah lebih dulu terjun di bisnis sosial (social enterprise) dan ahli teknologi informasi, ia mulai membangun platform di bidang pertanian pada 2017.

Kami menyalurkan modal dari bank ke petani dan Tanijoy tidak mengambil keuntungan apa pun. Nanti hasil panennya kami yang jual dan dapat margin keuntungan dari situ.

“Kami bertiga mendirikan Tanijoy, platform di bidang pertanian yang membantu menghubungkan petani dengan pemodal dan pemasaran hasil panen,” paparnya.

Platform yang kini memasuki tahun ketiga dengan total 23 karyawan ini menggandeng petani sebagai mitra melalui referensi, lalu dilakukan survei lokasi lahan dan analisis pasar untuk kemudian ditawarkan kepada calon pemodal. Tanijoy mengelola para pemodal dari dua sumber, yakni publik individual dengan dana minimal Rp 2 juta, dan dana dari perbankan.

“Kami menyalurkan modal dari bank ke petani dan Tanijoy tidak mengambil keuntungan apa pun. Nanti hasil panennya kami yang jual dan dapat margin keuntungan dari situ. Seperti itu model bisnisnya,” jelas Nanda.

Para petani yang menjadi mitra Tanijoy saat ini tersebar di wilayah Sumatera Utara (Brastagi), Jawa Barat (Pengalengan, Garut, Lembang, Cianjur, Bogor), Jawa Tengah (Brebes, Pemalang, Klaten, Pegunungan Slamet dan Dieng), Yogyakarta (Sleman) dan Jawa Timur (Malang, Madiun, Trenggalek, Ponorogo).

Baca Juga: DBS dan Tanijoy Kampanyekan Gaya Hidup “Zero Food Waste” untuk Atasi Perubahan Iklim

Tanijoy memberikan edukasi ke petani tentang teknik menyortir hasil panen agar mendapat nilai jual yang tinggi di pasar.

Platform ini memanfaatkan teknologi yang paling banyak ditujukan untuk pemantauan dan transaksi investasi secara daring.

“Ketika petani mendaftar di perusahaan ini, kami terapkan aplikasi yang bisa verifikasi data petani dan kondisi lahan yang akan ditanami. Dari sini akan muncul nilai, petani ini layak atau tidak untuk dapat modal,” urainya.

Adapun modal yang diberikan ke petani tidak dalam bentuk dana melainkan barang berupa pupuk, bibit, dan pestisida yang bisa diambil di toko rekanan Tanijoy.

“Kami kasih saldo ke petani yang sudah terkunci hanya untuk barang-barang di toko yang sudah kerja sama dengan kami. Ini cara kami agar modal yang diberikan betul-betul dipakai untuk produksi,” ungkap Nanda.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News3 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News4 hari lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News5 hari lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News1 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News1 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News1 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News1 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis1 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Breaking News2 minggu lalu

Tren Kreativitas dan Inovasi Bisnis Baru UMKM di Tengah Pandemi

 Jakarta, Majalahpajak.net – Semenjak diumumkan awal Maret 2020 lalu, Indonesia telah memasuki bulan ke-9 masa pandemi COVID-19. Selama kurun itu,...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved